Senin, 29 April 2024

Oknum PWI Pelaku Korupsi Adalah Para Bajingan Berkedok Wartawan

Baca Juga



Oleh: Abdul Aziz.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Terkuaknya korupsi yang dilakukan oleh oknum petinggi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), menyadarkan kita, bahwa korupsi itu memang sudah terstruktur dan massif. Kita amat sering menemukan tulisan di pintu masuk kantor pemerintahan ada kalimat "Hanya Pemegang KTA PWI yang Boleh Masuk".

Tulisan ini sering sekali didapati saat akan berkunjung ke kantor-kantor dinas atau instansi pemerintahan, sehingga di saat awak media bukan anggota PWI akan mengonfirmasi informasi pada kantor dinas itu menjadi canggung, bahkan urung.

Begitu pula dengan para Anggota PWI yang memegang wilayah tersebut, mereka merasa kastanya lebih tinggi dari rekan-rekan yang tidak tergabung dengan PWI atau medianya tidak diverifikasi Dewan Pers (DP).

Saat ini terkuak dengan jelas fakta, bukti pengakuan dari Dewan Kehormatan PWI Pusat itu sendiri yang menyatakan dan membenarkan bahwa di tubuh PWI Pusat terjadi korupsi yang jumlahnya tidak main-main, yaitu bermilyar-milyar rupiah.

Wajar jika rakyat berteriak mengatakan mereka para oknum anggota PWI itu adalah
bajingan, super bangsat, penghancur negara Republik Indonesia. Karena mereka, korupsi merajalela di negeri ini, dari semua level pemerintahan, baik desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, apa lagi level kementerian.

Semuanya dilindungi para bangsat-bangsat PWI yang bernama Hendri Ch. Bangun, Sayid Iskandar Syah, Syarif Hidayatullah, Muhammad Ikhsan dan gerombolannya.

Kalau melihat namanya, dalam benak kita pasti berpikir mereka orang baik, cocok untuk jadi panutan, karena nama itu nama yang mengisyaratkan manusia berperilaku muslim. Ternyata mereka tidak lebih dari maling tengik alias bangsat bersorban nama islami, nauzubillahi mindzalik. 

Mantan Wakil Ketua Dewan Pers (DP) Hendri Ch. Bangun yang mengagung-agungkan Dewan Pers sebagai tuannya media, rupanya tidak lain adalah dedengkot bajingan koruptor yang terbukti merekayasa, sehingga terjadinya mega korupsi uang hibah Forum Humas Badan Usaha Milik Negara (FH BUMN) yang digawangi Erick Tohir.

Kenapa Dewan Pers bungkam...?
Sejumlah pihak berkeyakinan, DP mengetahui semua kejadiannya, dari proses pencairan hingga bagi-bagi hasil korupsi dana hibah itu. 

Karena bukan tidak mungkin bangsat-bangsat PWI itu bekerja-sama dengan DP untuk pengajuan permohonan permintaan dana hibah ke BUMN itu. Sekarang saatnya introspeksi, berhenti mejadikan PWI dan DP sebagai rujukan berorganisasi pers dan berperusahaan media, Indonesia tidak butuh DP dan PWI korup.

Indonesia butuh media dan insan pers yang memiliki integritas tinggi, yang tidak bisa diintervensi oleh kekuatan apapun.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah menjelaskan, bahwa Pers harus melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Saya berharap Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) segera mengambil tindakan melaporkan temuan-temuan kejahatan terstruktur dan masif yang dilakukan PWI ke Kepolisian RI.

Demikian juga organisasi dan elemen masyarakat lainnya, agar bersama-sama memberantas korupsi di dunia wartawan yang bersarang di organisasi PWI peternak koruptor peliharaan Dewan Pers.

Indonesia tidak boleh menerima permintaan maaf dan pengembalian hasil kejahatan saja dari para gerombolan koruptor uang rakyat di PWI. Mereka sudah melakukan korupsi dan menikmati uang rampokan dana hibah FH BUMN, maka para bandit bajingan itu harus dipenjarakan. *(HB)*