Presiden RI Joko Widodo Bersilaturrahim Dengan Keluarga Keraton Yogyakarta

DI YOGYAKARTA – (harianbuana.com).

Momen Hari Raya Idul Ditri 1440 Hijjriyah juga digunakan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta cucu pertamanya Jan Ethes untuk bersilaturrahim ke keluarga Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Jumat 07 Mei 2019,

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama keluarga tiba di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada Jum'at (07/06/2019) sekitar pukul 10.38 WIB.

Setibad keben keraton, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana disambut oleh putri, mantu, dan cucu Sri Sultan Hamengkubuwono X. Di antaranya GKR Mangkubumi, GKR Condrokirono, GKR Maduretno, GKR Hayu, GKR Bendara, KPH Wironegoro, KPH Purbadiningrat, KPH Notonegoro, RM Marrel, RM Drastya juga RAj Irdina.

Presiden kemudian berjalan menuju halaman dalam keraton dan disambut oleh Sultan Hamengkubuwono beserta sang istri, GKR Hemas, selanjutnya berjalan masuk ke dalam keraton.

Sekitar 30 menit kemudian, Presiden dan Ibu Iriana berpamitan. Sebelum meninggalkan keraton, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara menyempatkan berswafofo dengan keluarga Keraton Yogyakarta.

Selanjutnya, Sultan beserta seluruh keluarga keraton pun mengantar Kepala Negara hingga di depan keben keraton. Sekitar pukul 11.12 WIB, Presiden bersama rombongan meninggalkan keraton untuk kembali ke Gedung Agung. *(MM/HB)*

Selengkapnya..

Jadi Tipe A, Kapolri: Polda DIY Milik Semua Masyarakat

Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D., saat mengikuti prosesi peresmian kenaikan status Polda DIY dari tip B ke tipe A, Jum'at (07/12/2018),  di Mapolda DIY, Sleman.

DI YOGYAKARTA – (harianbuana.com).
Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D., meresmikan kenaikan status Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari tipe B menjadi tipe A, Jum'at (07/12/2018), di Mapolda DIY, Sleman.

Dalam sambutannya, Kapolri menuturkan, pengukuhan atau kenaikan tingkat dari tipe B ke tipe A ini atas kajian Mabes Polri dengan KemenPAN-RB yang menyatakan Polda DIY layak naik statusnya menjadi tipe A.

Dijelaskannya, pertimbangan Polda DIY layak menjadi tipe A di antaranya adalah dinamika yang sangat luar biasa tinggi, pembangunan berkembang pesat, jumlah penduduk bertambah banyak.

“Saat ini tidak lagi melihat batas DIY dan Jateng apalagi jika nantinya bandara baru beroperasi maka mobilitas masyarakat dan logistik keluar masuk serta DIY akan menjadi ikon penting destinasi wisata internasional", jelas Kapolri.

Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D., saat foto bersama Buya Syafi'i Ma'arif dan Kapolda DIY, Jum'at (07/12/2018), di Mapolda DIY, Sleman, usai peresmian kenaikan status Polda DIY dari tip B ke tipe A.

Jenderal Bintang Empat dijajaran Polri tersebut juga menandaskan, di DIY sangat banyak Perguruan Tinggi ternama serta tempat bagi mahasiswa mengambil gelar master. Maka, harus diimbangi dengan mekanisme manajemen yang baik.

"DIY bukan lagi menjadi metropolitan, melainkan menjadi megapolitan sehingga harus diimbangi dengan mekanisme manajemen yang baik dengan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), aksi unjuk rasa hingga kemacetan lalu lintas. Untuk penciptaan kamtibmas yang lebih baik maka perlu penguatan menjadi Tipe A", tandasnya.

Di penghujung sambutannya, peraih Bintang Adhi Makayasa sebagai Lulusan Terbaik Akademi Kepolisian tahun 1987 itu berharap adanya kerja sama dan dukungan dari semua pihak, serta kritik dan saran yang membangun demi kebaikan Polda DIY. Karena Polda DIY bukan hanya milik Mabes Polri, melainkan milik semua masyarakat.

“Mabes Polri tentunya siap membantu agar Polda DIY mencapai target-target dengan kenaikan menjadi Tipe A ini tercapai", pungkasnya. *(HB)*

Selengkapnya..

Presiden: Pembangunan Infrastruktur Bukan Hanya Urusan Ekonomi, Tapi Juga Persatuan Bangsa

DI YOGYAKARTA – (harianbuana.com).
Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Nusantara dilakukan dengan harapan agar keterhubungan antar wilayah menjadi lebih meningkat. Keterhubungan antar wilayah itu pada gilirannya akan menyatukan seluruh daerah di Tanah Air, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan.

Hal itu dikemukakan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo ketika memberikan penjelasan mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam acara "Milad Satu Abad Madrasah Mu'allimin – Mu'allimaat Muhammadiyah, di Yogyakarta pada Kamis 06 Desember 2018.

"Kenapa harus sambung menyambung? Supaya persatuan kita sebagai sebuah negara besar itu bisa disatukan. Jadi yang namanya membangun infrastruktur bukan hanya urusan ekonomi tetapi juga urusan persatuan bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa besar", tutur Presiden RI Joko Widodo, Kamis (06/12/2018).

Persoalan keterhubungan di negara Indonesia yang memiliki belasan ribu pulau memang menjadi persoalan tersendiri. Terlebih masih banyak wilayah yang belum menikmati infrastruktur yang sebaik di Pulau Jawa.

Di Papua misalnya, ketiadaan infrastruktur jalan yang baik menyebabkan lamanya waktu tempuh. Tak jarang, perjalanan yang semestinya dapat di tempuh hanya dalam beberapa jam saja bisa memakan waktu hingga berhari-hari.

"Di Indonesia bagian timur, di Papua, jalan (rusak) seperti ini banyak sekali. Masak hanya 120 kilometer memakan waktu dua atau tiga hari baru sampai. Harus menginap, harus masak di jalan. Inilah pentingnya infrastruktur", jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Kepala Negara menandaskan, meski baru-baru ini pembangunan di Papua sempat terhambat dengan adanya kelompok kriminal bersenjata, hal itu tak menyurutkan langkah pemerintah untuk terus membangun Papua dan wilayah-wilayah lain di Indonesia agar dapat saling terhubung.

"Orang Aceh harus kenal orang Papua, orang Papua harus kenal orang Kalimantan, orang Kalimantan harus kenal orang Jawa, orang Jawa harus kenal orang Sulawesi karena memang negara ini adalah negara besar", tandasnya. *(GAL/HB)*

Selengkapnya..

Top...! BBVet Wates Nomor Wahid Selesaikan Program Bekerja

DI YOGYAKARTA – (harianbuana.com).
Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates mengundang ratusan warga berbagai pelosok desa dari delapan kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas dan Purbalingga, bertempat di Hotel Cavinton Yogyakarta. Pertemuan dua hari, 3-4 Desember 2018 itu adalah untuk evaluasi pelaksanaan Program Bekerja (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera).

Tidak kurang 169 orang warga desa terlihat hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka berasal dari desa-desa dari Kecamatan Jatilawang, Kalibagor, Patikraja dan Pekuncen di Kabupaten Banyumas; serta warga dari desa yang tersebar di Kecamatan Rembang, Mrebet, Kaligondang dan Kutasari di Kabupaten Purbalingga.

Elemen warga desa yang hadir meliputi kepala desa, petugas koordinator dan pendamping kecamatan, petugas koordinator desa.

Selain pejabat dan staf BBVet dan warga desa, hadir juga para pemangku kebijakan dari Kementerian Pertanian Pusat, terlihat erlihat hadir pula diantaranya Sesdit Peternakan dan Kesehatan Hewan Ir. Nasrullah, Direktur Perbibitan Ir. Sugiono, Dirjen PKH (Peternakan dan Kesehatan Hewan) Dr. I Ketut Diarmita, dan Direktur Kesmavet drh. Syamsul.

Sebagaimana diketahui bahwa BBVet Wates, Yogyakarta, telah selesai melaksanakan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera atau dikenal juga dengan Program Bekerja, Tahun 2018. BBVet Wates menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang pertama kali selesai melaksanakan program ini di antara lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang mendapat tugas tambahan untuk melaksanakan Program dimaksud.

Program Bekerja sesungguhnya merupakan salah satu program unggulan dari Kabinet Bekerja yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat berupa bantuan bibit ayam sejumlah 50 (limapuluh) ekor setiap Rumah Tangga Miskin (RTM).

Pelaksanaan Program Bekerja oleh BBVet Wates di Kabupaten Purbalingga dan Banyumas menjadi contoh bagi UPT yang lain. Misalnya, BBVet Maros di Sulawesi, BBVet Lampung di Sumatera, BBPTU Baturaden dengan wilayah bagi di Kabupaten Brebes dan Jawa Barat, Pusvetma dan BBIB Singosari di Jawa Timur belajar ke BBVet Wates terkait implementasi program ini.

Berbagai permasalahan dan hambatan, baik dari pengadaan ayam, interaksi dengan RTM penerima ayam Program Bekerja, komunikasi dengan dinas dan pemerintah desa, hingga metode pembagian yang dilaksanakan oleh BBVet Wates menjadi contoh untuk pelaksana Program Bekerja di wilayah lain di Indonesia.

Pertemuan dua hari itu diisi dengan pemberian pengarahan dari para pemangku kebijakan, di antaranya Ir. Nasrullah selaku Sesdit PKH Kementerian Pertanian, Dirjen PKH, Dr. I Ketut Diarmita, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi hangat di antara para stakeholder Program Bekerja. Evaluasi tersebut menghasilkan hal-hal positif  bagi perbaikan kedepan, baik system maupun manajemen serta metode dari program Bekerja yang meliputi  proses persiapan, penanganan hambatan dan solusinya.

Diharapkan, di tahun 2019 Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera dapat berjalan dengan lebih baik dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. *(BAS/HB)*

Selengkapnya..

BBVet Wates Akan Lakukan Surveillance AMR terhadap Produk Peternakan

DI Yogyakarta – (harianbuana.com).
Resistensi Antimikroba (AMR-Anti Microba Resistensi) menjadi ancaman yang menyita perhatian dunia kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, dan lingkungan. Selain itu, ancaman Resistensi Antimikroba juga dipandang sebagai ancaman serius bagi keberlangsungan ketahanan pangan, khususnya bagi pembangunan di sektor perternakan, pertanian dan perikanan.

Oleh karena itu Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates hadir dan ikut secara aktif dalam acara 'International Scientific Conference on AMR 2018' dengan tema Raising Awareness and Understanding on AMR Through One Health Approach for Health Professionals. Acara tersebut dilaksanakan di Hotel JW Marriot, Jakarta pada tanggal 28–29 November 2018 yang lalu, yang merupakan kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan WHO.

“Balai Besar Veteriner Wates akan berperan serta secara aktif dengan mengagendakan dan akan melaksanakan Surveillans Resisten Antimikroba pada produk-produk peternakan pada tahun 2019", jelas drh. Bagoes Poermadjaja MSc, Kepala Balai Besar Veteriner Wates, yang juga merupakan salah satu pembicara pada acara tersebut, kepada media ini, Sabtu (01/12/2018).

Untuk menghadapi ancaman Resistensi Antimikroba, lanjut Bagoes, diperlukan Konsep One Health. Konsep ini memastikan seluruh pemangku kepentingan dilibatkan dalam menyelesaikan masalah secara menyeluruh.

Pendekatan One Health mencakup pemikiran bahwa permasalahan yang memberikan dampak kepada kesehatan manusia, hewan dan lingkungan dapat diselesaikan secara efektif melalui komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik di antara para pemangku kepentingan dari berbagai disiplin ilmu dan kelembagaan, menuju pada masyarakat yang lebih sehat dan bahagia.

“BBVet Wates merupakan Laboratorium rujukan Nasional untuk beberapa penyakit penting di bidang peternakan seperti Avian Influenza, Anthrax dan Salmonella, dan kami juga menjadi focal point untuk pelaksanaan Program Surveillans AMR pada tahun 2019 nanti", pungkas drh. Bagoes saat diwawancarai awak media. *(BAS/HB)*

Selengkapnya..