%20BUPATI-TMMD-1.JPG)
Baca Juga
Salah-satu suasana aksi damai yang digelar MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Mojokerto di depan Kantor Pemkab Mojokerto, Kamis (06/03/2023) siang.
Kab. MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Sekitar 30-an massa yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Mojokerto hari ini, Kamis 06 April 2023, dengan mengendarai mobil komando dan sepeda motor mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto jalan A. Yani Kota Mojokerto. Mereka membawa pengeras suara dan spanduk bertulisan nada himbauan kepada Hadi Purwanto selaku Ketua Umum Barracuda Indonesia.
Kedatangan sekitar 30-an massa Ormas PP tersebut, untuk menggelar aksi damai di depan Kantor (Pemkab) Mojokerto. Dalam aksinya, Ormas PP Kabupaten Mojokerto di antaranya menyampaikan pernyataan sikap atas beredarnya surat dari LSM Barracuda di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintahan Desa di lingkungan Pemkab Mojokerto.
"MPC (Majelis Pimpinan Cabang) Pemuda Pancasila Kabupaten Mojokerto, dengan ini akan menyampaikan aspirasi dan pernyataan sikap terkait surat dari LSM Barracuda yang beredar di SKPD dan Pemerintahan Desa di wilayah Kabupaten Mojokerto yang dianggap cukup meresahkan", lontar Sekretaris MPC PP Kabupaten Mojokerto Filla Utomo selaku Koordinator Aksi dalam orasinya di depan Kantor Pemkab Mojokerto, Kamis (06/04/2023) siang.
Dalam orasinya, Filla pun meminta para Anggota PP Kabupaten Mojokerto supaya tetap menjaga ketertiban dalam menggelar aksi ini. Filla juga meminta Barracuda untuk menghentikan mengirim Surat Audensi kepada SKPD berdasarkan aduan-aduan yang dianggap tidak jelas permasalahannya, sehingga bisa memunculkan citra buruk SKPD dan Pemerintahan Desa di lingkungan Pemkab Mojokerto.
"Memohon dengan hormat kepada Bupati Mojokerto (Ikfina Fahmawati) untuk membuka pengaduan khusus internal maupun gabungan dengan aparat penegak hukum di Kabupaten Mojokerto kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas instruksi internal yang disinyalir mengarah praktik KKN dan memberikan jaminan kepada pelapor baik identitas dan keamanan pihak pelapor, demi kondusivitas wilayah kabupaten Mojokerto", ujar Filla.
Filla juga meminta Bupati Ikfina untuk lebih memaksimalkan kinerja inspektorat agar permasalahan yang ada tidak berkembang serta bisa diselesaikan secara internal sehingga tidak menjadi bahan pemberitaan yang bisa menimbulkan citra buruk Pemkab Mojokerto.
"Kami menganggap dengan adanya pemberitaan yang secara masif, menimbulkan anggapan masyarakat, bahwa semua jajaran SKPD di wilayah Kabupaten Mojokerto buruk semua. Padahal, hanya karena ulah segelintir oknum, semua kena getahnya dan tidak menimbulkan kegaduhan dan bisa lebih fokus untuk kemajuan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Mojokerto", tandas Filla.
Dalam orasinya, Filla juga menyampaikan peryataan sikap, bahwa Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Mojokerto siap bertabrakan dengan LSM yang dengan sengaja mencari-cari kesalahan Pemkab Mojokerto.
"Kami MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Mojokerto menyatakan sikap, Siap bertabrakan dengan LSM yang dengan sengaja mencari kesalahan di Pemerintahan Kabupaten Mojokerto", tegasnya.
Di penghujung aksinya, segenap anggota MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Mojokerto menanda-tangani banner bertema 'Kualitas Pendidikan di Bumi Majapahit Harus Lebih Baik'.
Sementara itu, pada tempat, jam dan hari yang sama, diketahui, jajaran pengurus dan anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Publik (LKH-KP) Barisan Rakyat dan Cendekiawan Muda (Barracuda) Indonesia sedianya beragenda akan beraudensi dengan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.
DPP LKH-KP Barracuda Indonesia sudah mengirimkan permohonan audensi dengan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati pada Jum'at 31 Maret 2023. Permohonan audensi tersebut bertujuan untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang belakangan ini terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Pemkab. Mojokerto.
Namun, atas adanya informasi bahwa MPC Pemuda Pancasila Kabupatèn Mojokerto akan menggelar aksi unjuk rasa pada tempat, jam dan hari yang sama, DPP Lembaga LKH-KP Barracuda Indonesia membatalkan agenda audensi dengan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati tersebut.
"Atas arahan dan nasehat dari Kepolisian Resort Mojokerto pada 1 April 2023, nasehat dan arahan dari Kepolisian Resort Mojokerto Kota pada 2 April 2023, nasehat dan arahan dari Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto pada 2 April 2023 dan hasil rapat khusus DPP LKH-KP Barracuda Indonesia pada 4 April 2023, DPP LKH-KP Barracuda Indonesia pada Selasa 04 April 2023, memutuskan, membatalkan agenda audensi dengan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati yang rencananya akan digelar pada Kamis (06/04/2023) pagi", jelas Ketua Umum DPP LKH-KP Barracuda Indonesia Hadi Purwanto, ST., SH., Selasa (04/04/2023). *(DI/HB)*
