Pemkot Mojokerto Tak Punya Konsep Dongkrak Citra Sentra Industri UMKM...?

 JE. Ennang Soetarto saat menyampaikan sambutan usai tepilih menjadi Ketua Kadin Kota Mojokerto periode 2017—2022, Senin (22/05/2017).

Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Peran Pemda (Pemerintah Daerah) terhadap sentra industri Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) di Kota Mojokerto, mendapat sorotan tajam dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) setempat. Wadah pelaku usaha ini menilai sentuhan Pemkot Mojokerto dalam upaya untuk mengangkat potensi pengembangan sentra industri sepatu, tas dan batik yang ada relatif minim.

Sebagaimana dilontarkan oleh Ketua Kadin Kota Mojokerto, JE Ennang Soetarto yang baru terpilih memimpin lembaga ini untuk periode 2017—2022 pada Senin (22/05/2017) lalu, bahwa Pemkot tak punya konsep agar sentra industri UMKM dapat lebih dikenal secara luas. "Pemkot Mojokerto tak punya konsep mendongkrak citra sentra industri yang ada. Padahal, bangkitnya citra industri daerah terkait langsung dengan popularitas daerah", lontar Ennang, Kamis (25/05/2017).

Menurutnya, sentra yang ada setidaknya seharus difasilitasi dengan infrastruktur jalan yang memadai. "Dari akses jalan saja sudah tampak. Seharusnya, fasilitas jalan menuju area sentra industri dibikin lebar. Yang kedua, mengatur pengambilan barang dan promo di website Pemda. Hal ini bisa mengangkat citra daerah sentra itu sendiri", cetus J. Ennang.

Ia mencontohkan, Pemkab Pasuruan yang menetapkan Hari Perdagangan di sentra industri mebel. "Di sentra mebel Pasuruan misalnya, mereka menjadwalkan pengambilan barang pada hari tertentu. Hal ini mengangkat pamor daerah tersebut sehingga perdagangan ramai pada hari-hari itu", ujarnya.

Menurutnya juga, selain tersedianya fasilitas sarana jalan dan promo di website, Pemda juga harus mmepromosikan peta RTRW secara terbuka melalui website, sehingga dapat meminimalisir ketika ada penolakan pengajuan investasi yang disebabkan adanya ketidak-sesuaian dengan peruntukan suatu kawasan. "Ketiga, yakni mempromosikan peta RTRW secara terbuka melalui website pemda. Ini akan mengikis semisal ada penolakan pengajuan investasi lantaran tidak sesuai dengan peruntukan wilayah", tandasnya.

Ditegaskannya, bahwa hal tersebut akan mendukung iklim investasi daerah. Dimana, jika ketiga hal itu tidak ada, maka mustahil bagi UMKM untuk bisa tampil untuk bersaing. "Malai dahulu-kala, yang dikenal hinga diluar daerah, ya onde-onde itu saja. Kadin tidak bisa apa-apa jika Pemda tak punya konsep memajukan industri daerah. Dan soal ini, kami akan jembatani untuk pintu masuk pengusaha dengan Pemkot", tegasnya. *(Yd/DI/Red)*

Selengkapnya..

Luncurkan Program Pendidikan Vokasi Industri Di Mojokerto, Wapres Yusuf Kalla Ajak Industri Investasi Disekolah Kejuruan

 Wapres RI Jusuf Kalla saat dalam acara Peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri di PT. Dwi Prima Sentosa Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, Selasa (28/02/2017).

Kab. MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Dalam kunjugannya di Kabupaten Mojokerto, Selasa (28/02/2017), Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Jusuf Kalla (JK) menyampaikan, agar perusahan-perusahaan industri berinvestasi didunia pendidikan, khususnya pada sekolah kejuruan. Pasalnya, kemajuan industri akan berimbas pada ketersediaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.

Sebagaimana dalam sambutam yang disampaikan Wapres RI Jusuf Kalla pada acara Peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri di PT. Dwi Prima Sentosa Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, bahwa dengan majunya perusahaan industri, akan membuka peluang kerja dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. "Kemajuan industri baik untuk lapangan kerja dan penerimaan masyarakat", tutur Wapres RI Jusuf Kalla, Selasa (28/02/2017), dilokasi.

Wapres RI Jusuf Kalla menjelaskan, bahwa sala-satu ukuran kemajuan suatu negara dapat dilihat pada tingkat perkembangan industri. Dimana, kemajuan industri akan memberikan nilai tambah kepada masyarakat sekitar. "Sebagai contoh, 1 hektar lahan pertanian hanya akan memberikan lapangan pekerjaan bagi 3 hingga 4 orang. Sedangkan 1 hektar lahan produksi akan memberikan lapangan pekerjaan 200 hingga 300 orang", jelasnya.

 Wapres RI Jusuf Kalla saat dalam acara Peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri di PT. Dwi Prima Sentosa Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, Selasa (28/02/2017).

Diterangkannya pula, bahwa majunya suatu industri ditentukan sejumlah faktor. Diantaranya faktor teknologi, modal dan faktor skill. Dimana, ketiga faktor ini harus saling melengkapi. "Industri baru bisa maju dengan kombinasi 3 faktor ini", terang Wapres RI Jusuf Kalla.

Ditandaskannya, khusus pada faktor skill, sekolah kejuruan harus bisa menyiapkan tenaga yang andal untuk mengisi pos itu. Pemerintah memberikan bekal ilmu pengetahuan dasar soal industri kepada anak didik yang kemudian akan dikembangkan oleh dunia industri. "Jadi, tanpa kerja sama, industri kesulitan mendapatkan tenaga skill dan anak muda kesulitan mendapatkan lapangan kerja yang diinginkan", tandasnya.

Wapres RI Jusuf Kalla memaparkan, bahwa sejatinya bantuan yang diberikan dunia industri itu merupakan investasi. Pasalnya, tenaga kerja ahli yang dihasilkan akan sangat berguna bagi industri. "Yang mengetahui teknologi dan pengetahuan adalah industri. Tanpa teknologi dan skill, industri tidak akan ada yang berkembang dan tidak menguntungkan untuk Anda", papar Wapres RI Jusuf Kalla.Ini 

Program SMK yang diluncurkan Kementerian Perindustrian untuk pertama-kali di Provinsi Jawa Timur ini, diharapkan kedepannya memberi kesempatan praktik kerja lapangan bagi siswa dan magang industri bagi guru SMK. Dimana, dalam peluncuran pertama ini melibatkan 49 perusahaan industri dan 214 SMK. Selanjutnya, program Pendidikan Vokasi Industri ini akan diluncurkan juga di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten.

Kementerian Perindustrian menargetkan program ini dapat menyentuh 1.775 SMK yang meliputi 845.000 siswa yang bekerja-sama dengan 355 perusahaan industri hingga pada tahun 2019. Yang mana, program Pendidikan Vokasi Industri oleh Kementrian Perindustrian di PT. Dwi Prima Sentosa, Ngoro Kabupaten Mojokerto ini, diresmikan Wapres Jusuf Kalla ditandai dengan penekanan tombol sirine. *(DI/Red)*

Selengkapnya..

Tarik Minat Investor, Dewan Tekankan Pelayanan Perijinan Dengan Sistem Online

Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Aris Satriyo Budi.

Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Peningkatan masuknya investor untuk berinvestasi di Kabupaten Gresik yang pada akhir-akhir ini menunjukkan prestasi yang luar biasa, menjadikan perhatian khusus bagi kalangan DPRD Kota Mojokerto. Terkait itu, dalam rangka menggali ilmu yang dimungkinkan untuk bisa diterapkan di Kota Mojokerto, Kamis (02/02/2017) pagi, Komisi I DPRD Kota Mojokerto melakukan Kunker (kunjungan kerja) ke DPRD Kabuten Gersik.

Menanggapi sharring Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Ketua Komisi DPRD Kabupaten Gersik, D. Usman menjelaskan, bahwa untuk menarik masuknya investor agar berinvestasi di Kabupaten Gersik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gersik sejak beberapa tahun lamanya telah menerapkan kebijakan pengeloaan pasar dengan system BGS. “Kita sudah beberapa kali melakukan pola BGS.  Seperti memihak ketigakan Ramayana dan Sun City. Malahan, sekarang ini keduanya telah menjadi milik daerah, karena sudah diperpanjang dua kali ini", jelas Usman, Kamis (02/02/2017) siang, ruang rapat DPRD Kabupaten Gersik.

Lebih jauh, Usman menerangkan, bahwa dengan pola tersebut Pemda setempat dapat lebih mengefisiensi dan lebih mengefektifkan pembelanjaan uang Daerah, dengan memberlakukan pihak ke-tiga mendapat kesempatan mengelola pasar itu antara 25 hingga 30 tahun. “Masa kontrak pengelolaannya 25 hingga 30 tahun. Kalau dikelola sendiri, hasilnya nggak imbang, karena antara pembangunan dan pendapatan dari restribusi, njomplang’’, terangnya.

Diwaktu dan tempat yang berbeda, Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto Aris Satriyo Budi mengungkapkan, bahwa pihaknya menyambut baik atas rencana penerapan pola BGS di Kota Mojokerto. Dengan catatan, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto benar-benar menerapkan konsep pola BGS sebagai mestinya. “Kami dukung konsep itu. Karena memang efisien dan efektif, mengingat kemampuan anggaran Pemkot yang terbatas. Kami akan mengupayakan Perda Multi Year Revitalisasi Pasar Tanjung Anyar untuk diubah", ungkap Aris kepada wartawan, Jum'at (03/02/2017) siang, di gedung Dewan.

Polisi PAN Kota Mojokerto ini memaparkan, bahwa selain pola BGS yang rencananya bakal diterapkan, pelayanan perijinan juga merupakan salah-satu item yang tak-kalah pentingnya untuk menjadi daya-tarik bagi investor agar berinvestasi di Kota Mojokerto. "Terkait itu, Pemkot Mojokerto yang dalam hal ini KP2T (Kantor Perlayanan Perijinan Terpadu) yang sekarang ini berubah menjadi BPPTPM (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman) harus bisa merubah mindset dan maupun mainstream yang selamat ini dinilai terlalu ruwet dan mbulet yang ujung-ujungnya duwit", papar Aris, tandas.

Menurut Aris, satu-satunya cara untuk merubah pola pikir dan arus kebiasaan (utama) saat berbicara tentang perijinan yang terlintas adalah akan berhadapan 'keruwetan' administrasi dan 'mbuletnya' pelayanan yang pada ujung-ujungnya adalah 'duwit', maka pelayanan perijinan harus dilakukan secara online. "Dengan sintem online, semuanya bisa jadi lebih terbuka, mudah, cepat dan bisa dilakukan dimana saja. Kalaupun ada uang, itu sebagai kewajiban yang akan langsung masuk ke kas Negara. Jadi tinggal klik, bayar pajak, langsung selesai", pungkas Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Aris Satriyo Budi.
*(DI/Red)*  

BERITA TERKAIT :
★Dewan Apresiasi Pengelolaan Pasar Tanjung Anyar Diserahkan Pihak Ketiga

Selengkapnya..

Pertahankan Habitat Ikan Rengkik, Wali Kota Larang Setrum Ikan Di Brantas

Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus saat melepas benih ikan rengkik disungai Brantas kawasan jalan Brawijaya Kota Mojokerto, Kamis (25/08/2016) pagi.

Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus bersiap menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang melarang aktivitas pencari ikan dengan menggunakan peralatan setrum dan racun potas. Hal ini dilakukan, untuk menyikapi semakin menipisnya populasi ikan rengkik disungai Brantas dan sungai Brangkal yang diduga kuat akibat ulah pencari ikan yang menggunakan peralatan setrum dan racun potas. “Kalau penangkapan dengan alat setrum dan racun marak, kita terbitkan Perwali yang melarang itu", cetus Wali Kota Mas'ud Yunus, Minggu (01/01/2016).

Lebih juah, Wali Kota Mojokerto mengungkapkan, bahwa selama ini Pemkot kerap melakukan sosialisasi larangan menangkap ikan dengan alat setrum. Karenanya, ia heran dengan masih banyaknya warga yang nekad melanggar. “Jadi kalau sekarang masih ada yang nekad nyetrum ikan, ya perlu ada tindakan tegas", ungkapnya, tegas.

Terlebih, lanjut Wali Kota Mas’ud Yunus, saat ini sedang digalakkan penebaran benih ikan rengkik, yang menjadi salah-satu ikon Kota Mojokerto. “Ribuan ikan rengkik yang kita tebarkan untuk kedua kalinya, setelah yang pertama di sungai Brantas pada bulan Agustus 2016 lalu, agar terjadi perkembangbiakan ikan khas sungai Brantas ini, sekaligus menjaga ekosistem sungai", lanjutnya

Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus saat melepas benih ikan rengkik di kali Cemporat kawasan jalan Nias, Perum Gatoel Kota Mojokerto, Kamis (03/11/2016) pagi.

Menurut Wali Kota Mokokerto Mas’ud Yunus, dengan kian banyaknya populasi ikan rengkik, baik di sungai maupun di kolam milik warga, maka ikon Kota Mojokerto itu akan mampu menopang pendapatan masyarakat dan daerah. "Kedepan, jika populasi ikan rengkik sudah banyak, maka pendapatan masyarakat akan meningkat dan wisata kuliner ikan rengkik pun akan menjadi salah-satu brand Kota Mojokerto", pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Pemkot Mojokerto Happy Dwi Prasetyawan menerangkan, bahwa pihaknya telah menebar benih ikan rengkik sebanyak 70 ribu ekor pada tahun lalu. Yang mana, penyemaian benih ikan rengkik telah dilakukan di tiga sungai. Yakni sungai Cemporat, sungai Sadar dan sungai Brangkal. Plus 20 ribu ekor ditebar di kolam milik kelompok budi daya ikan tawar. “Total yang ditebarkan sebanyak 90 ribu ekor”, terang Happy.

Dengan penebaran ribuan bibit ikan rengkik, diharapkan akan terjadi percepatan populasi ikan rengkik. “Penebaran ini akan terus dilakukan begitu penangkaran di kolam-kolam kelompok budi daya ikan tawar membuahkan hasil", imbuhnya.

Diperkirakan, benih ikan rengkik yang ditebar akan menjadi ikan layak konsumsi pada lima sampai enam bulan kedepan. “Ditahun pertama dan kedua ikan rengkik akan berkembang-biak. Di tahun ketiga ikan rengkik akan mudah didapat di semua sungai di wilayah Kota Mojokerto. Kedepan, ikan-ikan rengkik akan diolah menjadi abon, nugged dan tempura. Tidak tertutup kemungkinan untuk dikemas dalam kaleng", urai Happy.
*(Yd/DI/Red)*

BERITA TERKAIT :
★Penebaran Puluhan Ribu Benih Ikan Rengkik Disambut Suka Cita Oleh Predator Kali Cemporat
★Wujudkan Ikon Kota Rengkik, Untuk Kedua Kalinya Pemkot Mojokerto Tebar Puluhan Ribu Benih Ikan Rengkik

Selengkapnya..

Bertahun-tahun Diprotes Keras Warga, Akhirnya Pabrik Pengolah Karet Berbau Busuk Resmi Ditutup

Kepala BLH Zainul Arifin, Kepala BPTPM Noerhono, Kasatpol PP Soeharsono dan Kabag Hukum Nugroho Budi Sulistya saat konferensi pers di kantor BPTPM, Jum'at (09/12/2016).

Kab. MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Upaya keras warga Desa Medali Kecamatan Puri menolak keberadaan parbrik pengolah karet PT. Bumi Nusa Makmur (BNM) yang selama (delapan) ini dianggap menimbulkan bau busuk dan mengganggu warga, akhirnya mendapat respon positip dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Kuatnya desakan warga, membuat Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa mencabut izin gangguan (HO) pabrik pengolah karet tersebut. Yang mana, atas keputusan itu, PT. BNM dilarang melakukan produksi lagi.

Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, Noerhono menyatakan, bahwa penutupan pabrik pengolah karet itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Mojokerto, Nomor : 188.45/792/HK/416-012/2016 tentang Pencabutan SK Bupati Mojokerto, Nomor : 188.45/1380/HK/416-012/2008 tentang Izin Gangguan Pendirian Perusahaan Industri Karet dan Plastik serta Barang-barang dari Karet dan Plastik PT. BNM, tertanggal 08 Desember 2016.

Ditegaskannya, bahwa poin utama Surat Keputusan tersebut adalah mencabut Izin Gangguan (HO) perusahaan industri karet dan plastik PT. BNM. "Konsekuensinya izin PT. BNM sudah tidak berlaku, sehingga harus menghentikan kegiatan usahanya. Tadi kami sudah menyampaikan SK Bupati tersebut kepada PT. BNM", tegas Noerhono dalam kesempatan jumpa pers dikantor BPTPM Kabupaten Mojokerto, Jumat (9/12/2016) siang.

Lebih jauh, Noerhono menjelaskan, bahwa penutupan pabrik pengolahan karet PT. BNM itu, karena bau busuk menyerupai kotoran manusia yang dihasilkan proses pengolahan karet mentah di pabrik tersebut telah mengganggu ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum sejak tahun 2010 lalu. "Alasan penutupan ini sebenarnya melalui proses yang panjang. Sering adanya unjuk rasa warga juga hearing dengan dewan. PT BNM telah mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum sejak tahun 2010", jelasnya.

Sementara itu, informasi dilapangan menyebutkan, bahwa bau busuk seperti bau kotoran manusia itu dikeluhkan warga sekitar pabrik pengolah karet tersebut telah berlangsung selama 8 tahun. Hal inipun memantik reaksi keras warga Desa Medali dan warga 14 Desa lainnya yang terdampak oleh bau busuk yang bersumber dari pabrik pengolah karet PT. BNM. Yang mana, reaksi warga keras warga itu dituangkan dalam bentuk aksi demo yang digelar hingga berkali-kali. Dibulan Oktober—November 2016 lalu saja, ribuan warga telah dua kali melakukan aksi unjuk rasa didepan pabrik pengolah karet PT. BNM. Dalam aksinya, warga menuntut agar Pemkab Mojokerto segera menututp pabrik karet berbau busuk tersebut.

Kepala Bagian Hukum Setdakab Mojokerto, Nugraha Budi Sulistya mengungkapkan, bahwa penutupan PT. BNM sudah melalui proses kajian teknis dan hukum. Menurutnya, pabrik pengolah karet yang berlokasi di Desa Medali Kecamatan Puri itu melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Selain itu, perusahaan tersebut juga melakukan perluasan area usaha tanpa izin. Yakni, dari area seluas 2,8 hektare menjadi 3,5 hektare. Pemilik PT. BNM pun juga telah divonis bersalah melakukan tindak pidana ringan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto dengan hukuman 3 bulan kurungan dan 6 bulan masa percobaan. "Kewajiban pengusaha harus melakukan perubahan izin gangguan ketika ada perubahan durasi operasi, luas lahan, kapasitas produksi, perluasan Sarpras. Sehingga sesuai bunyi ayat (3 ) dalam Pasal tersebut, Bupati bisa mencabut izin HO apabila pelaku usaha tak memenuhi kewajiban itu", ungkapnya.

Nugraha menjamin, bahwa keputusan Bupati Mojokerto menutup PT. BNM bukan bagian dari skenario untuk mengakali warga agar tak kembali menggelar unjuk rasa. Karena bukan tak mungkin keputusan tersebut sekadar untuk meredam gejolak warga. Ujungnya, bisa saja Pemkab sengaja mengalah ketika PT. BNM menggugat SK Bupati ke PTUN. "Tentunya ada akibat hukum atas keputusan ini. Perusahaan akan menggugat SK Bupati, itu hak mereka. Namun, kami ambil keputusan ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis dan hukum yang cermat. Tentunya, sampai posisi itu kami yakin SK ini SK yang klir. Artinya, semuanya untuk meminimalisir gugatan itu. Insya ALLAH... tidak ada celah hukum", tandasnya.

Kepala Satpol PP Kabupaten Mojokerto, Soeharsono menambahkan, pihaknya akan memantau aktivitas di PT. BNM. Menurutnya, hal Itu dilakukan untuk memastikan pabrik pengolah karet tersebut benar-benar berhenti beroperasi. "Kalau PT. BNM melakukan usaha, kami akan langsung koordinasi dengan Polisi untuk langsung ke pidana. Putusan Tipiring dari pengadilan menjadi dasar kami menyeret PT. BNM ke pidana", pungkasnya.
*(DI/Red)*

BERITA TERKAIT :

★Bupati Mojokerto Instruksikan Cabut Ijin dan Relokasi Pabrik Karet Penyebab Bau Busuk

★Komisi C DPRD Kabupaten Mojokerto Tawarkan Dua Opsi Kepada PT. BNM

★Sebarkan Bau Busuk, Sebagian Area Pabrik Karet PT. BNM Mojokerto Ditutup Paksa

★Ribuan Warga Lima Desa Berunjuk Rasa, Tuntut Pabrik Karet PT. BNM Ditutup

★Diunjuk Rasa Ribuan Warga Lima Desa, Manajemen PT. BNM Klaim Bau Busuk Berasal Dari Bahan Baku Kiriman Petani Karet

Selengkapnya..

Fatma Syaifullah Yusuf Kagumi Batik Produk Kota Mojokerto

Wakil Ketua Dekranasda Jatim Fatma Syaifullah Yusuf saat mengunjungi stand produk warga Kota Mojokerto, Jum'at (18/11/2016).

Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus saat menyampaikan keterangan pers kepada sejumlah awak media, Jum'at (18/11/2016).

Kota MOJOKERTO —  (harianbuana.com).
Unik dan indahnya motif batik Kota Mojokerto membuat Wakil Ketua Dekranasda Jatim, Fatma Saifullah Yusuf kepincut. Usai membuka Gelar Kriya 2016 di anjungan Sunrise Mall, Jum'at (18/11/2016) siang sekitar pukul 11.20 WIB, istri Wagub Jatim Saifullah Yusuf ini mengaku kagum dan mengapresiasi 17 corak batik yang dipamerkan Dekranasda Kota Mojokerto. "Tujuh-belas motif batik Kota Mojokerto ini luar biasa. Bagus ya..., apakah ini sudah dipatenkan...? Harus segera dipatenkan", ungkap Fatma, seraya memberikan saran untuk segera dipatenkan.

Menurut Fatma Syaifullah Yusuf, potensi batik di Jatim saat ini sangat tinggi. Namun diakuinya, desain batik yang dihasilkan belum maksimal sehingga memiliki nilai komersial yang tinggi. "Di Jawa Timur, saat ini ada 38 Kabupaten/Kota yang mempunyai ciri khas desain batik berbeda. Tapi hanya sedikit yang berkategori bagus", ujarnya.

Disarankannya, agar desain batik itu memiliki ciri khusus dengan desain dan motif bagus sehingga mempunyai nilai komersial yang tinggi ketika dijual. Untuk itu, Fatma mendorong para desainer potensial di Jatim agar meluangkan waktu untuk membina perajin batik. Pasalnya, dengan cara ini, kualitas batik di Jatim dapat semakin meningkat dan bisa dipasarkan di tingkat nasional dan internasional. "Kami sangat membutuhkan desainer berbakat yang bisa mengajari perajin-perajin batik agar menciptakan motif berbeda dan bagus", pungkasnya.

Dikesempatan berbeda, Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus menuturkan, bahwa pihaknya getol menumbuhkan industri kreatif agar terus berkembang di daerahnya. "Kita memfasilitasi mereka untuk menumbuhkan industri kreatif, yang endingnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat", tuturnya.

Upaya itu, dilakukannya dengan memfasilitasi pembuatan sentra batik melalui Dekranasda. Selain batik, agar Kota Mojokerto menjadi pusat industri sepatu, dia mendorong para pengrajin untuk membuat brand sepatu Mojokerto. "Sebagai sentra industri sepatu, kita dorong mereka untuk membuat brand sendiri. Dan untuk diketahui, produk sepatu warga Kota Mojokerto sudah sampai diluar pulau. Bahkan keluar negeri", jelas Wali Kota.

Sementara itu, pantauan dilapangan, ditemui nama-nama motif batik di Mojokerto yang sangat asing dan aneh terdengar ditelinga sebagian orang. Misalnya saja batik Gedeg Rubuh, Matahari, Mrico Bolong, Pring Sedapur, Gringsing atau Surya Majapait. Namun, ada ciri khas diantara sekian desain motif batik Mojokerto itu banyak mengambil corak alam sekitar kehidupan manusia.

Misalnya motif pring sedapur merupakan gambar rumpun bambu dengan daun-daun menjuntai. Ada burung merak bertengger. Warna dasarnya putih dengan batang bambu warna biru. Sedangkan daunnya warna biru dan hitam. Demikian pula motif gedeg rubuh, coraknya mirip seperti anyaman bambu yang miring. Kalau mrico bolong, motifnya berupa bulatan merica berlubang.
*(Yd/DI/Red)*

Selengkapnya..

Perusahaan Jepang PT. Mitsui Soko International Pte. Ltd. Invest Warehouse Rp. 100 Miliar Di Mojokerto

    Openig Ceremony di NIP New Warehouse yang digelar PT. Mitsui Soko Indonesia, Selasa (11/10/2016).

Kab. MOJOKERTO — (harianbuana.com).
PT. Mitsui Soko International Pte Ltd asal Jepang melalui PT. Mitsui Soko Indonesia yang tak lain adalah anak perusahaannya, memperluas fasilitas logistik (warehouse) di Indonesia. Salah-satunya, membangun fasilitas pergudangan komersial seluas 31.200 meter persegi di Ngoro Industrial Park (NIP), Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto dengan nilai investasi Rp. 100 miliar.

Seperti yang diungkpkan oleh Presiden Direktur PT. Mitsui Soko Indonesia, Ou Chee Beng usai peresmian fasilitas pergudangan baru di NIP, Selasa (11/10/2016), bahwa fasilitas logistik baru ini dibangun di atas lahan seluas 50.000 meter persegi yang memiliki fasilitas pergudangan seluas 31.200 meter persegi yang dibangun sejak Agustus 2015 dengan nilai investasi sebesar Rp.100 miliar. "Fasilitas pergudangan baru ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan baku untuk pabrik otomotif, elektronik, barang kebutuhan sehari-har dan bahan baku industri makanan serta menjadi pusat distribusi produk untuk pasar dalam negeri", ungkap kata Chee Beng, Selasa (11/10/2016).

Lebih jauh, Ou Chee Beng menjelaskan, bahwa investasi di NIP Mojokerto ini merupakan fasilitas pergudangan baru diwilayah industri yang sangat letaknya sangat strategis di Jawa Timur. Sehingga, dengan dibangunnya fasilitas pergudangan baru ini, Ou Chee Beng yakin, jika dalam tempo 3 tahun kedepan, PT. Mitsui Soko Indonesia mencapai break even point (BEP). "Disini kan ada NIP, banyak pabrik besar namun tak ada gudang yang cukup besar untuk menampung logistik pabrik disekitar sini. Untuk itu, kami investasi di sini. Letaknyapun, juga tak jauh dari kawasan industri di Pasuruan", jelasnya.

Ou Chee Beng menerangkan, bahwa pergudangan baru ini merupakan fasilitas logistik ke-3 di Indonesia. Yang mana, pada Oktober 2014 lalu PT. Mitsui Soko Indonesia membangun pergudangan dikawasan Cakung Jakarta Timur seluas 13.000 meter persegi. Disusul pada April 2015 PT. Mitsui Soko Indonesia membangun fasilitas pergudangan baru dikawasan industri Green-land International Industrial Center (GIIC) Jakarta seluas 31.500 meter persegi. "Harapan kami bisa mewujudkan supply-chain (Red = rantai-distribusi) yang optimal guna memenuhi pasar domestik Indonesia", terangnya.

Menurut Ou Chee Beng, fasilitas logistik komersial ini disambut baik Konjen Jepang di Surabaya Yoshiharu Kato. Menurutnya pula, pengembangan bisnis persewaan gudang, jasa distribusi logistik dan ekspedisi yang dilakukan oleh PT. Mitsui Soko Indonesia sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo. "Sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Jokowi, untuk memperpendek jarak antara seluruh wilayah, maka membangun fasilitas logistik dan infrastruktur merupakan kebijakan yang sangat penting", bebernya.

Ditandaskannya pula, seperti apa yang diungkapkan kan oleh Yoshiharu, saat ini di Jawa Timur terdapat sekitar 160 perusahaan berafiliasi dengan perusahaan Jepang yang bekerja sama dengan partner lokal. "Kami berharap beroperasinya PT Mitsui Soko Indonesia bisa menyerap tenaga kerja dan menyumbang pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, tandasnya, seraya menyuplik ungkapan Konjen Jepang di Surabaya Yoshiharu Kato
*(DI/Red)*

Selengkapnya..