Sertijab, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati Sampaikan 4 Langkah Diawal Masa Kerjanya

Serah Terima Jabatan Plh. Bupati Mojokerto kepada Bupati dan Wakil Mojokerto terpilih Ikfina Fahmawati dan Muhammad Al Barra di Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto jalan RA. Basoeni No. 35, Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, Jum'at 05 Maret 2021.

Kab. MOJOKERTO – (harianbuana.com).

DPRD Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Paripurna Serah Terima Jabatan Plh. Bupati Mojokerto kepada Bupati dan Wakil Mojokerto terpilih Ikfina Fahmawati dan Muhammad Al Barra. Acara, digelar di Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto jalan RA. Basoeni No. 35, Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, Jumat 05 Maret 2021.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Hj. Ayni Zuroh menyampaikan, bahwa bahwa rapat paripurna pada hari ini merupakan amanat dari Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 273/487/sc bertanggal 21 Januari 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Yang mana, SE tersebut di antaranya mengamanatkan bupati yang telah dilantik supaya menyampaikan pidato sambutan sebagai bupati pada sidang paripurna.

Disampaikannya pula, bahwa masing-masing DPRD kabupaten/ kota telah menerima surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 131/4033 2011/2021 bertanggal 26 Februari 2021 tentang Pemberitahuan Jadwal Serah Terima Jabatan Bupati atau Walikota Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020.

"Kami atas nama Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto serta seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto mengucapkan selamat atas dilantiknya dr. Hj. Fatmawati RS dan H. Muhammad Albarra sebagai bupati dan wakil bupati Mojokerto", pungkas Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Hj. Ayni Zuroh.

Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menyempatkan menyampaikan ucapan terima-kasih kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Mojokerto karena telah berkontribusi dan menggunakan hak suaranya dalam penyelenggaraan Pilbup tahun 2020 di Kabupaten Mojokerto.

“Perlu dipahami bersama, Serah Terima Jabatan ini pada hakekatnya merupakan satu rangkaian tak terpisahkan dengan pelaksanaan Pengambilan Janji Jabatan dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih", kata Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dalam sambutannya.

Bupati dan Wakil Mojokerto terpilih Ikfina Fahmawati dan Muhammad Al Barra saat berswafoto bersama beberapa pejabat Pemkab Mojokerto usai acara Setijab di Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto jalan RA. Basoeni No. 35, Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, Jum'at 05 Maret 2021.

Bupati Ikfina menegaskan, acara Serah-terima Jabatan ini menjadi momentum dan titik awal bagi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih untuk semakin memperkokoh dan memperkuat kinerja percepatan peningkatan kesejahteraan  dan kemajuan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

“Kami bertekad untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana janji kampanye kami untuk mengabdi kepada masyarakat Mojokerto yang kita cintai", tegas Bupati Ikfina.

Lebih lanjut, Bupati Ikfina memaparkan, kedepan ia akan berupaya mewujudkan Kabupaten Mojokerto menjadi daerah yang lebih maju, adil dan makmur, melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Untuk itu, ada 4 (empat) langkah yang akan dilakukan diawal masa kerjanya. Yaitu, pertama, mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dengan indikator tujuan pembangunan manusia membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan dengan tujuan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas akuntabel dan transparan.

"Dengan indikator tujuan reformasi dan pelayanan publik, maka akan berupaya agar hal yang akan kami sebutkan ini bisa kita minimalisir, sehingga di Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak menyalah-gunakan wewenang untuk kepentingan pribadi dan menggunakan pihak lain dengan cara korupsi, kolusi dan nepotisme", paparnya.

Kedua, Pemerintah Kabupaten Mojokerto bersih dari jual-beli jabatan. Pejabat yang dipilih harus berdasarkan kompetensi di bidang masing-masing.

Ketiga, segala pengerjaan proyek di Pemerintah Kabupaten Mojokerto bersih dari gratifikasi atau bentuk-bentuk penyelewengan yang lain.

"Untuk menunjang kinerja segenap kegiatan di Pemerimtah Kabupaten Mojokerto, maka kami akan melakukan rasionalisasi pendapatan pejabat dan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto agar terhindar dari korupsi", lanjut Bupati Ikfina.

“Selanjutnya, keempat yang terakhir, yaitu demi kemerdekaan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor perlu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan kelestarian lingkungan dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup dan kualitas pelayanan infrastruktur", tandasnya.

Terkait itu, mengingat beratnya beban tugas Bupati dan Wakil Bupati, Bupati Ikfina meminta agar seluruh masyarakat Mojokerto memberikan sumbangsih pemikiran, kritik dan saran, agar dalam menjalankan kerja dapat berjalan dengan baik.

“Sebab kami sadari apa yang kami upayakan tentu suatu saatnya nanti harus dapat dipertanggung-jawabkan, baik secara hukum kepada pemerintah maupun secara moral kepada ALLAH SWT. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak apabila dalam proses Pilkada lalu terdapat kesalahan dan kekhilafan dari kami. Semua itu semata-mata karena keterbatasan dari diri kami sebagai manusia biasa", pungkas Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati. *(DI/HB)*

Selengkapnya..

Hadiri Sertijab Bupati Mojokerto, Gubernur Khofifah Ajak Kerja Extraordinary & inovatif Ditengah Pandemi

Gubernur Khofifah saat menghadiri Sertijab Bupati dan Rapat Paripurna DPRD Mojokerto, Jum'at 05 Maret 2021.

Kab. MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengajak untuk bekerja extraordinary (luar biasa) dan penuh inovasi ditengah pandemi Covid-19. Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menghadiri Sertijab Bupati Mojokerto dan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto di gedung DPRD Kabupaten Mojokerto Jl. Raya RA. Basoeni, Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, Jum'at (05/03/2021).

“Di saat krisis seperti dalam pandemi ini, kita harus bisa mengubah frekuensi. Dari normal ke extraordinary, dari yang biasanya kerja rutinitas jadi kerja inovatif. Cara berpikir juga harus out of the box. Demikian", bunyi arahan Presiden RI Joko Widodo yang diperdengarkan bersama.

Pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah juga menyampaikan beberapa arahan penting terkait ekonomi makro Kabupaten Mojokerto. Arahan itu, mulai dari akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi lewat pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi, modernisasi infrastruktur dan pengembangan SDM, mendorong investasi, meningkatkan produksi serta efisiensi sektor unggulan.

Sementara itu, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati hadir dalam acara ini didampingi Wakil Bupati Muhammad Albarraa, jajaran Forkopimda Kabupaten Mojokerto serta para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Mojokerto.

Dalam sambutannya, bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini mengatakan, bahwa ia akan selalu konsisten dalam menjalankan visi misi serta program kerja.

"Visi kami adalah terwujudnya Kabupaten Mojokerto maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM.  Selain itu kami juga punya misi untuk mewujudkan SDM sehat, cerdas, terampil dan produktif dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan", kata Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dalam Rapat Paripurna DPRD Kab. Mojokerto di gedung DPRD Kabupaten Mojokerto Jl. Raya RA. Basoeni, Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, Jum'at (05/03/2021).

“Kami pun ingin membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintregitas, akuntabel, bersih dan transparan serta pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur semua sektor demi mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan", lanjut Bupati Ikfina.

Bupati Ikfina juga mengajak semua untuk menguatkan tekad, demi mewujudkan Kabupaten Mojokerto untuk meraih yang terbaik ke depannya. Bupati Ikfina pun secara tegas juga berkomitmen untuk menjalankan birokrasi yang bersih, jujur, amanah dan bebas dari KKN.

“Kita harus solid, kerja jujur, cermat dengan dilandasi niat bekerja sebagai ibadah untuk memperoleh ridho ALLAH SWT", tandas Bupati Ikfina.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahat Tua P. Simanjuntak, Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto Shofiya Hanak Albarraa, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto serta Pimpinan OPD Provinsi Jawa Timur. *(get/HB)*

Selengkapnya..

Gubernur Khofifah Minta Warga Jatim Tetap Tenang Atas Kabar Mutasi Virus Corona B117 Masuk Indonesia

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Kota SURABAYA – (harianbuana.com).

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawnasa meminta warga Jawa Timur supaya tetap tenang dan tidak panik atas beredarnya kabar bahwa mutasi virus Corona B117 sudah masuk ke Indonesia.

Gubernur Khofifah pun meminta, (Pemprov) Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jatim supaya lebih waspada terhadap keberadaan mutasi virus Corona B117 UK. Pasalnya, daya penularan mutasi virus tersebut lebih besar dibanding daya penularan Covid-19.

"Saat ini mutasi virus Corona B117 UK sudah masuk ke Indonesia. Untuk itu, Pemprov Jatim dan masyarakat harus lebih waspada karena mutasi virus ini terbukti lebih menular 70 persen dibanding yang saat ini beredar", kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawnasa, Kamis (04/03/2021).

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menjelaskan, hingga saat ini di Jatim belum ditemukan kasus mutasi virus Corona B117 UK. Akan tetapi, Pemprov Jatim akan terus berkoordinasi dengan laboratorium yang bisa melakukan sequencing untuk selalu mengirimkan sampel.

"Sequencing ini sendiri adalah proses mengurutkan RNA Virus untuk mengetahui susunan aslinya. Dengan demikian, bila ada kasus mutasi virus Corona B117 UK di Jatim, akan bisa segera dideteksi dan disampaikan ke masyarakat", jelasnya.

Dijelaskannya pula, bahwa menurut para ahli, mutasi virus Corona B117 UK ini bisa deteksi oleh alat PCR yang saat ini dimiliki oleh laboratorium PCR di Indonesia dan di Jatim. Selain itu, mutasi virus Corona B117 juga tidak mengurangi efektivitas vaksin, sehingga tidak mengganggu program vaksinasi yang sudah berjalan.

"Masyarakat tidak perlu khawatir. Virus ini tetap bisa dideteksi dengan alat PCR yang saat ini sudah ada juga tidak mengurangi efektifitas vaksin. Yang sudah terjadwal untuk vaksin bisa dilanjutkan proses vaksinnya. Selain itu, terus patuhi protokol kesehatan supaya virus ini tidak menulari kita", jelasnya pula.

Gubernur Khofifah menegaskan, berdasarkan informasi dari tim Gugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jatim, saat ini masih ada keterbatasan untuk mendeteksi mutasi virus Corona B117 UK, karena keterbatasan alat sequencing.

Ditegaskannya pula, Pemprov Jatim akan terus berkordinasi dengan pemerintah pusat sekaligus dengan tim Pengawasan Mutasi Genetik atau Genomic Surveillance dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk terus mengirimkan sampel, sehingga mutasi virus Corona B117 UK bisa dideteksi lebih cepat.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan tim dari Kemenkes. Agar mereka bisa terus mengirimkan sampel, sehingga mutasi virus Covid-19 bisa kita deteksi dengan cepat", tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono telah mengumumkan penemuan mutasi virus Corona B117 UK di Indonesia pada Selasa 02 Maret 2021, melalui kanal YouTube Kemenristek/ BRIN.

Penemuan itu, didapatkan dari hasil sequencing sampel. Di antaranya dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta juga dari Provinsi Jawa Timur. 

Dari Hasil sequencing sampel beberapa daerah itu, diketahui adanya mutasi virus Corona B117 UK tersebut dari pasien yang memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. *(Hms/DI/HB)*

Selengkapnya..

Evaluasi PPKM Mikro, Ning Ita Minta Warga Waspada Penyebaran Covid-19

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama jajaran Gugas Penanganan Covid-19 saat mengikuti operasi penerapan disiplin protokol kesehatan, Kamis 04 Maret 2021.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Arahan Kasdam V/Brawijaya Brigjen TNI Agus Setiawan saat pelaksanaan Rapat Koodunasi (Rakor) Evaluasi PPKM Mikro Provinsi Jawa Timur pada Rabu 03 Maret 2021, direspon cepat oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto. Yang mana, berdasarkan data terakhir persebaran Covid-19, Kelurahan Wates memiliki jumlah RT terbanyak yang terpapar Covid-19. Untuk itu, Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto menginisiasi Evaluasi PPKM Mikro di  Kelurahan Wates. Tepatnya, pada salah satu Posko Penanganan Covid-19 di Balai RW Lingkungan Rajekwesi, Kamis (04/03/2021). 

Pada evaluasi kali ini, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari hadir dengan didampingi jajaran Gugas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto antara lain Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Kapolres Kota Mojokerto AKBP Deddy  Supriadi, Dandim 0815/Mojokerto yang diwakili Pabung Mayor. Inf. Nuriman Siswandi, Kajari Kota Mojokerto yang diwakili Kasubsie Fandi Ardiansyah dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkot Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo selaku juru bicara. 

Dalam laporannya, Lurah Wates Amanullah Widi Prawiro Buwono melaporkan, bahwa mulai tahun 2020 sampai dengan 03 Maret 2021, total warga Kelurahan Wates terkonfirmasi positif Covid-19 ada 468 orang. Dari total tersebut, sebanyak 408 orang sudah dinyatakan sembuh, meninggal 39 orang, dirawat di rumah sakit sebanyak 12 orang, menjalani isolasi di Rusunawa ada 12 orang dan 1 orang menjalani isolasi mandiri.

Widi juga melaporkan, bahwa Satgas Covid-19 Kelurahan Wates telah menjalankan 11 upaya dalam rangka mengawal PPKM Mikro. Di antaranya melalui sosialisasi masif kepada warga melalui whatsapp grup, himbauan langsung kepada masyarakat bersama para kader motivator, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas, penyemprotan disinfektan secara rutin juga koordinasi intensif dengan Ketua RT/RW untuk pemakaman warga terkonfirmasi positif Covid-19. 

Sementara itu, dalam sambutan sekaligus arahannya, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini menyampaikan, Kelurahan Wates merupakan kelurahan terbesar di Kota Mojokerto yang terdiri atas 98 RT dengan jumlah penduduknya hampir 22 ribu. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi dengan perumahan yang jaraknya berhimpitan snagat rentan terjadi penyebaran Covid-19.

“Potensi penyebaran covid cukup tinggi kalau protokol kesehatannya tidak ditegakkan. Tapi, kalau protokol kesehatannya ditegakkan juga tidak akan ada masalah", kata Ning Ita. 

Lebih lanjut, wali kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini berpesan agar Satgas memperhatikan mobiltas warga. Mengingat, banyak warga Kelurahan Wates yang bekerja di luar daerah.

“Tracing dan testing sudah dilakukan dengan sangat massif. Namun, yang perlu diperhatikan adalah interaksi dan mobilisasi. Mobilisasi inilah yang harus dipantau betul. Sehingga, ke depan harapan kami angka keterpaparan khususnya di Kelurahan Wates bisa kita turunkan", pesan Ning Ita.

Ning Ita menambahkan, jika dalam satu RT sudah ada yang terpapar Covid-19 sesegera mungkin dilakukan penyemprotan, sehingga warga yang lain langsung waspada. Hal penting lainnya yang disampaikan oleh Ning Ita adalah tentang penyintas Covid-19 dan pemakaman pasien Covid.

Lebih lanjut, Ning Ita menjelaskan, bahwa Covid-19 bukanlah aib, sehingga penyintas Covid-19 jangan sampai dikucilkan oleh warga. “Saya pernah terpapar Covid dan baik-baik saja. Pak Kapolres juga pernah terpapar Covid juga baik-baik saja. Ini penyakit biasa bukan aib. Jangan kemudian terkena Covid dianggap sebagai sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif sehingga masyakarat menghindar. Covid adalah penyakit yang bisa sembuh", jelas Ning Ita.

Terkait itu, Ning Ita meminta para kader motivator memberi penjelasan kepada warga. Sehingga, para penyintas Covid bisa kembali berkatifitas tanpa dikucilkan oleh warga. Tentang pemakaman jenazah terpapar Covid-19, Ning Ita juga menjelaskan, bahwa sudah ada petugas khusus yang melakukan pemakaman.

Usai melakukan evaluasi PPKM Mikro di balai RW Rajekwesi, Ning Ita bersama jajaran Gugas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto melanjutkan dengan operasi penerapan disiplin protokol kesehatan.  Warga yang kedapatan tidak memakai masker, dikenai sanksi sita KTP dan diberikan masker. *(Al/Riv/Hms/HB)*

Selengkapnya..

Geledah Rumah Gubernur Sulsel Non-aktif Nurdin Abdullah, KPK Amankan Miliaran Rupiah Dan Ribuan Dolar

Plt. Jubir Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan miliaran uang dalam pecahan rupiah, dolar Amerika dan dolar Singapura dalam serangkaian penggeledahan pada empat lokasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai Senin (01/03/2021) hingga Selasa (02/03/2021).

Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa, perijinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel TA 2020–2021 yang menjerat Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulsel.

Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara (Jubir) Bidang Penindakan KPK Ali Fikri menerangkan, bahwa pihaknya telah mengamankan uang Rp. 1,4 miliar, USD 10 ribu dan SGD 190 ribu.

"Setelah dilakukan penghitungan, dari penggeledahan dimaksud ditemukan uang rupiah sekitar Rp 1,4 miliar dan uang mata uang asing sebesar USD 10 ribu dan SGD 190 ribu", terang Plt. Jubir Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (04/03/2021).

Dijelaskannya, uang-uang sebesar itu merupakan hasil penggeledahan dari masing-masing kediaman pribadi dan rumah dinas Nurdin Abdullah, rumah dinas Sekdis PUPR Provinsi Sulsel dan Kantor Dinas PUTR Provinsi Sulsel.

Ali Fikri menegaskan, bahwa uang-uang tersebut telah dilakukan penyitaan yang kemudian akan dianalisis oleh Tim Penyidik KPK.

"Berikutnya terhadap uang tersebut akan diverifikasi dan dianalisis mengenai keterkaitannya dengan perkara ini, sehingga segera dapat dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini", tegasnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 3 (tiga) Tersangka. Ketiganya, yakni Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulsel, Edy Rahmat selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Pemprov Sulsel dan Agung Sucipto selaku Direktur PT. Agung Perdana Bulukumba.

KPK menduga, Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulsel diduga telah menerima suap sebesar Rp. 2 miliar dari Agung Sucipro selaku Direktur PT. Agung Perdana Bulukumba.

Selain itu, Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulsel juga diduga telah menerima gratifikasi dengan nilai total Rp. 3,4 miliar. Suap diberikan, diduga agar Agung bisa mendapatkan kembali proyek tahun 2021 di lingkungan Pemprov Sulsel sebagaimana yang diinginkannya. 

Dalam perkara ini, Nurdin Absullah selaku Gubernur Sulsel dan Edy Rahmat selaku Sekretaris Dinas PUTR Pemprov Sulsel ditetapkan KPK sebagia Tersangka penerima suap. Sedangkan kontraktor Agung Sucipto, ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap.

Terhadap Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulsel dan Edy Rahmat selaku Sekretaris Dinas PUTR Pemprov Sulsel, KPK menyangka, keduanya diduga telah melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan untuk Tersangka pemberi suap, KPK menyangka, Agung Sucipto diduga telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b, atau atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 5 ayat (1) ke 1 KUHP. *(Ys/HB)*

BERITA TERKAIT:

> Kronologi KPK OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Dan 5 Orang Lainnya

> KPK Tetapkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka

> OTT, KPK Amankan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Dan 5 Orang Lainnya

Selengkapnya..

Menkeu Sri Mulyani Tegaskan, Pegawai Pajak Yang Terlibat Suap Pengkhianat

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terlibat perkara dugaan tindak pidana korupsi suap pajak adalah pengkhianat.

"Dugaan suap yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak merupakan pengkhianatan dan telah melukai perasaan dari seluruh pegawai, baik Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh jajaran Kementerian Keuangan", tegas Menkeu saat jumpa pers virtual, Rabu (03/03/2021).

Pada kesempatan ini, Menkeu Sri Mulyani sempat mengapresiasi apa yang telah dan sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap di DJP terkait dugaan telah meringankan tagihan pajak perusahaan.

Menkeu Sri Mulyani kembali menegaskan, bahwa perkara dugaan tindak pidana korupsi suap di DJP terkait dugaan telah meringankan tagihan pajak perusahaan merupakan suatu pengkhianatan apabila dugaan perkara tersebut benar-benar terbukti. Terlebih, saat ini seluruh pegawai DJP dan Kemenkeu tengah fokus mengumpulkan penerimaan pajak.

"Apabila dugaan tesebut terbukti, ini merupakan suatu pengkhianatan bagi upaya seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan yang tengah terus berfokus untuk melakukan pengumpulan penerimaan negara. Penerimaan pajak adalah tulang punggung penerimaan negara", tegasnya pula.

Menkeu Sri Mulyani juga meminta kepada seluruh pegawai DJP dan Kemenkeu untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip integritas dan profesionalitas saat menjalankan tugas. Dan, kejadian ini jangan sampai terulang lagi. *(Ys/HB)*

Selengkapnya..

Terkait Dugaan Suap, KPK Sudah Teken Sprindik Dan Geledah Kantor Pajak

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, Tim Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi suap pajak di Kementerian Keuangan. Meski demikian, Alex tidak merinci tempat mana saja yang telah digeledah Tim Penyidik KPK.

"Sudah dan kami juga sudah koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu", kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantornya jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Selasa 02 Maret 2021.

Sementara itu, informasi dari sumber yang mengetahui penyidikan ini, Surat Perintah Penyidikan untuk sejumlah Tersangka sudah diteken sejak 04 Februari 2021 yang lalu.

Pada awal Februari 2021, sejumlah tempat pun sudah digeledah, seperti Kantor Direktorat Jenderal Pajak dan rumah seorang pejabat Dirjen Pajak. KPK pun telah melakukan penggeledahan pada Kantor Konsultan Pajak pada pertengahan Februari 2021.

Lebih lanjut, Alex mengungkap modus dugaan tindak pidana korupsi ini. Yaitu, para wajib pajak memberikan uang kepada pejabat pajak agar nilai pembayaran pajaknya menjadi rendah. Namun, Alex belum menyebutkan wajib pajak yang diduga melakukan penyuapan yang ia maksud.

"Seperti penanganan pajak sebelumnya, pemeriksaan pajak gimana caranya supaya itu rendah, prinsipnya begitu. Selalu ada imbal balik, ketika menyangkut perpajakan itu ada kepentingan PT dengan pejabat pajak, kalau mau pajaknya rendah ada upahnya kan gitu", ungkap Alex.

Alexamder Marwata pun mengungkapkan, nilai suap dalam perkara ini mencapai miliaran rupiah. "Nilai suapnya besar juga, puluhan miliar", ungkap Alex juga.

Sementara itu, Kemenkeu telah menjadwalkan konferensi pers daring mengenai pemeriksaan perkara dugaan Tipikor suap terkait pajak ini pada pukul 13.00 WIB.

Menurut undangan liputan yang tersebar, konferensi pers akan dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Jenderal Pajak, Inspektur Pajak dan Staf Khusus Menkeu.. *(Ys/HB)*

Selengkapnya..

Cegah Tipikor, KPK RI Rakor Bersama Forkopimda Kabupaten Mojokerto

KPK RI Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Bersama Forkopimda Mojokerto, Selasa 02 Maret 2021.

Kab. MOJOKERTO – (harianbuana.com).

KPK RI rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda Mojokerto di di Ruang Satya Bina Karya Pemkab Mojokerto. Selasa (02/03/21). Kegiatan ini untuk mencegah terjadinya tindak pidna korupsi yang ada di wilayah Kab. Mojokerto.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengucapkan terimakasih atas kehadiran Kasatgas Pencegahan Direktorat III dari KPK RI,  pada Kegiatan rapat koordinasi Forkopinda Mojokerto bersama dengan KPK RI.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk mencegah adanya Korupsi yg ada di wilayah Kabupaten Mojokerto dan dengan arahan Bapak Edi Suryanto sebagai Kasatgas Pencegahan Direktorat III nantinya bisa menjadi bekal kita untuk memimpin wilayah Kabupaten Mojokerto yang lebih maju", kata Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.

Kasatgas Pencegahan Direktorat III KPK menegaskan dalam kesempatan ini berharap bisa dimaksimalkan pertemuan Yang berbasis Pencegahan dengan selalu Koordinasi dan bersinergi.

“Visi dan misi KPK adalah memberantas tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini Menjadikan KPK sebagai lembaga yang andal ,professional, inovatif dan  berintegritas dalam mewujudkan Indonesia Yang bebas korupsi", tegas Edi Suryanto 

Masih kata Edi Suryanto, Deputi dibagi menjadi 5 direktorat. Dan saya masuk di Direktorat III ( bidang koordinasi Dan supervisi KPK ) dibawah Pimpinan Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama yang mengawal mulai Mabes Polri dan 6 Provinsi diantaranya Jatim.

Bidang kita adalah Pencegahan, area rencana aksi pencegahan rencana aksi MCP (Monitoring Center for Prevention ) dan beberapa kegiatan tematik seperti penyelamatan asset bermasalah.

“Saya berpesan Kepada semua yang hadir, kita harus terus berusaha melakukan upaya pencegahan mari kita berkoordinasi, bersinergi", pesan Edi Suryanto.

Sementara itu, Kapolresta Mojokerto berkomitmen yang sama dan siap mengawal dan memberantas tindak Pidana Korupsi, yang ditangani Unit Pidana Korupsi Sat reskrim secara professional.

“Kamis siap mengawal pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus  mewujudkan harapan Kapolri menjadi Polisi yang Presisi untuk Indonesia Maju yang Bebas dari Korupsi", kata AKBP Deddy Supriadi. *(get/HB)*

Selengkapnya..

Awali Kerja, Bupati Dan Wabub Mojokerto Ajak Kerja Cepat Berkualitas

Bupati Mojokerto Ikfina i dan Wakil Bupati Muh. Albarraa usai apel langsung  menuju ruang rapat staf di ruang SBK Kantor Pemkab Mojokerto, Senin 01 Maret 2021.

Kab. MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dan Wakil Bupati Muhammad Albarraa mengawali kerja perdananya dengan menginstruksikan kepada seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Mojokerto bekerja cepat, tepat dan berkualitas. Instruksi yang mengutip anjuran Pemerintah Pusat tersebut, disampaikan untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia tersebut di sampaikan saat apel di halaman kantor Pemkab Mojokerto, dilanjutkan dengan rapat staf di ruang SBK, Senin (01/02/2021) pagi.

“Mari membangun pelayanan berkualitas, cepat dan akuntabel. Kerja keras juga harus dibarengi kerja cerdas serta ikhlas. Karena bekerja adalah bagian dari ibadah", ujar Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.

Bupati Ikfina yang didampingi Wabup Muhammad Albarraa, juga mengharapkan adanya sikap saling support dalam lingkungan birokrasi. Orang nomor satu di Kabupaten Mojokerto tersebut, menegaskan agar semua aturan dijalankan sesuai prosedur, contohnya terkait gratifikasi.

“Tidak akan ada gratifikasi dalam bentuk apapun yang dapat melanggar hukum. Semua harus bekerja sesuai aturan dan prosedur", tegas Ikfina.

Senada dengan bupati, Wabup Albarra pada apel ini memberi motivasi pada semuanya untuk bekerja dengan baik. Sambil memperkenalkan diri, pria yang akrab dipanggil "Gus Barra" ini menyampaikan pandangannya untuk segera berupaya memulihkan ekonomi di masa pandemi.

“Barang siapa yang cemerlang di awal, maka akan cemerlang juga di akhir. Kita akan bekerja bersama secara maksimal, terlebih di masa pandemi ini. Pertumbuhan ekonomi menurun, itu akan jadi fokus kita bersama untuk memulihkan", ujar Gus Barra. *(get/HB)*

Selengkapnya..

Pastikan Penerapan Prokes, Ning Ita Tinjau Pelaksanaan PTM Di Beberapa Sekolah

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto dan didampimgi Kepala Dinas P dan K Pemkot) Mojokerto Amin Wachid saat meninjau pelaksanaan PTM, Senin 01 Maret 2021.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) untuk  siswa SD dan SMP di Kota Mojokerto dimulai hari ini, Senin 01 Maret 2021. Untuk memastikan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) telah berjalan sesuai dengan protokol kesehatan (Prokes), Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meninjau pelaksanaan PTM di beberapa sekolah negeri dan swasta di Kota Mojokerto.

Bersama Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto serta didampimgi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto Amin Wachid, Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" meninjau PTM yang berlangsung di SDN Gedongan 1 dan 3. Kemudian, dilanjutkan ke SDK Wijana Sejati dan SMPN 2 Kota Mojokerto.

Disela kunjungannya, Ning Ita menerangkan, bahwa saat ini di Kota Mojokerto ada 52 SD negeri, 11 SD swasta, 9 SMP Negeri dan 10 SMP swasta yang serentak mengadakan pembelajaran tatap muka.

Diterangkannya pula, bahwa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Mojokerto Nomor  55 Tahun 2020, setiap pembelajaran tatap muka ruang kelas hanya boleh diisi maksimal 50% saja. Sehingga, 50% lainnya harus dilakukan pembelajaran dengan versi yang berbeda.

“Karena itulah, makanya ada sesi 1 dan sesi 2. Dimana, antara sesi 1 dan sesi 2 ini, mereka tidak dipertemukan. Sehingga tidak terjadi kerumunan", terang Ning Ita.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto dan didampimgi Kepala Dinas P dan K Pemkot) Mojokerto Amin Wachid saat meninjau pelaksanaan PTM, Senin 01 Maret 2021.

Wali kota perempuan di Kota Mojokerto ini menegaskan, PTM perlu segera dilakukan. Mengingat, saat ini sudah menjelang akhir tahun pelajaran.

“Nah kebetulan, sebelum ujian akhir kan akan ada cuti yang agak panjang, yaitu Ramadhan hingga Idul Fitri. Maka dari itu, ini kesempatannya sangat terbatas hanya kurang lebih 6 minggu anak-anak bisa mengikuti pembelajaran", tegas Ning Ita.

Ning Ita juga berharap, waktu yang singkat tersebut supaya bisa dimanfaatkan seefektif mungkin sebelum ujian akhir atau ujian kenaikan kelas.

Tentang adanya beberapa orang tua yang tidak mengijinkan anaknya untuk mengikuti PTM, Ning Ita menyampaikan, bahwa hal itu tidak menjadi masalah. Menurutnya, ini memang bagian dari SOP dan orang tualah yang paham kondisi anaknya.

“Ini kan orang tua yang bisa mempertimbangkan karena ada penyakit bawaan dan seterusnya. Maka, orang tualah diberi kewenangan untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan", jelasnya.

Kepada pihak sekolah, Ning Ita pun berpesan agar protokol kesehatan dilaksanakan secara ketat supaya PTM tetap bisa dilaksanakan secara optimal.

“Protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau handsanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan harus benar-benar diperhatikan. Sehingga, para siswa bisa belajar dengan nyaman serta seluruh instruksi sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan protokol Kesehatan", pesan Ning Ita.

Kembali belajar di kelas merupakan hal yang menyenangkan bagi siswa. Sebagaimana diungkapkan oleh Cahya Dewi siswa kelas IV SDN Gedongan I. Ia menyampaikan, selain bisa bertemu dengan teman, penjelasan dari guru juga lebih bisa dipahami dibanding ketika belajar secara daring.

“Kalau di sekolah bisa ketemu teman, dijelaskannya lebih jelas, jadi lebih menangkap pelajarannya", ungkap Cahya Dewi siswa kelas IV SDN Gedongan I.

Ia juga berharap bisa terus sekolah secara tatap muka dibanding secara daring, meski sedikit kurang nyaman karena harus terus memakai masker dan face shield selama di kelas. *(Al/Rv/Hms/HB)*

Selengkapnya..

DPC Partai Demokrat Kota Mojokerto Dukung Pemecatan 7 Kader

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Mojokerto Deny Novianto bersama jajaran pengurus DPC Partai Demokrat Kota Mojokerto.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com)su Upaya kudeta terhadap Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), langsung disikapi tegas oleh DPP Partai Demokrat dengan langsung memecat 7 (tujuh) kadernya. Ketegasan tersebut disambut dukungan dari berbagai daerah, salah-satunya dari DPC Partai Demokrat Kota  Mojokerto.

Dukungan bahkan apresiasi atas pemecatan yang dilakukan oleh DPP Partai Demokrat terhadap 7 kadernya atas gerakan kudeta dibawah kepemimpinan AHY itu langsung ditunjukkan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Mojokerto Deny Novianto 

“Kami atas nama DPC Partai Demokrat Kota Mojokerto mendukung penuh dan apresiasi setinggi tingginya apa yang telah di putuskan Ketua umum DPP Partai Demokrat AHY serta Dewan Kehormatan Partai yang memecat 7 Kader Penghianat”, ujar Ketua DPC Partai Demokrat kota Mojokerto Deny Novianto saat ditemui wartawan, Senin (01/03/2021).

Deny menegaskan, bahwa berdasarkan AD ART Partai, bagi kader yang tidak sejalan dengan aturan, apalagi merongrong kekuatan Partai, wajib hukumnya mendapat sanksi berat seperti dipecat dengan tidak hormat.

“Kami selaku kader partai tetap setia dengan kepemimpinan ketua umum AHY. Bagi kami, siapapun yang tidak sejalan dengan aturan, apalagi ingin menghancurkan partai harus terima segala resiko", tegas Deny.

Atas adanya upaya kudeta tersebut, politisi Partai Demokrat yang duduk sebagai Anggota DPRD Kota Mojokerto ini pun mengajak seluruh pengurus DPC, Fraksi serta DPC Partai Demokrat kota Mojokerto agar tetap menjalin komunikasi serta koordinasi demi kebesaran partai.

"Konsolidasi untuk penguatan agar kita tetap utuh serta komitmen agar Partai Demokrat jaya sampai akhir", ajaknya.

Deny menandaskan, siapapun yang mencoba-coba untuk mengusik partai besutan SBY ini, maka seluruh instrumen partai DPC kota Mojokerto siap menghalau segala bentuk penghianatan di tubuh Partai Demokrat.

Ditandaskannya pula, bahwa dalam kepemimpinannya, DPC Partai Demokrat Kota Mojokerto siap menjaga marwah dan nama besar Partai Demokrat untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. *(DI/HB)*

Selengkapnya..

Kronologi KPK OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Dan 5 Orang Lainnya

Ketua KPK Firli Bahuri saat memberi keterangan dalam konferensi pers di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Minggu (28/02/2021) dini hari.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Komisi Pemberantasan Korupai (KPK) menggelar kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di beberapa tempat dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sejak Jum'at (26/02/2021) malam hingga Sabtu (27/02/2021) pagi.

Dalam serangkaian kegiatan OTT tersebut, KPK mengaman Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan 5 (orang) lainnya di 3 (tiga) dari tempat berbeda. Enam orang itu pun langsung dibawa ke Kantor KPK Jakarta setelah sebelumnya dilakukan rapid antigen di salah satu klinik di Makassar.

"Tim KPK telah mengamankan 6 (enam) orang pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sejak sekitar jam 23.00 WITa di 3 (tiga) tempat berbeda di Sulawesi Selatan", terang Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Minggu (28/02/2021) dini hari.

Tiga tempat berbeda itu, yakni di Rumah Dinas Edy Rahmat, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan di Hertasening, di jalan Poros Bulukumba dan di Rumah Dinas Gubernur Sulsel.

Sedangkan 6 orang yang diamankan itu adalah Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulsel, Samsul Bahri (48 Th) seorang Adc Gubernur Sulsel dari unsur Polri, Edy Rahmat selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemprov Sulsel, Irfandi driver keluarga Edy Rahmat, Agung Sucipto (64 Th) seorang rekanan (kontraktor), Nuryadi (36 Th) driver Agung Sucipto.

Adapaun kronologis OTT KPK terhadap 6 orang tersebut sebagaimana disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, yakni:

• Pada Jum'at 26 Februari 2021, KPK menerima informasi dari masyarakat tentang dugaan akan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara yang diberikan oleh AS kepada NA melalui perantara ER orang kepercayaan NA sebagai representasi.

• Pada Jum'at 26 Februari 2021 sekitar Pukul 20.24 WIB:

- AS bersama IF menuju ke salah-satu rumah makan di Makassar dan setiba di rumah makan tersebut telah ada ER yang telah menunggu;

- Dengan beriringan mobil, IF mengemudikan mobil milik ER sedangkan AS dan ER bersama dalam satu mobil milik AS menuju ke jalan Hasanuddin Makassar;

- Dalam perjalanan tersebut, AS menyerahkan proposal terkait beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 kepada ER;

• Pada Jum'at 26 Februari 2021 sekitar Pukul Pukul 21.00 WITa, IF kemudian memindahkan koper yang diduga berisi uang dari dalam mobil milik AS ke bagasi mobil milik ER di Jalan Hasanuddin;

• Pada Jum'at 26 Februari 2021 sekitar Pukul Pukul 23.00 WITa, AS diamankan saat dalam perjalanan menuju ke Bulukumba;

• Pada Sabtu 27 Februari 2021 sekitar pukul 00.00 WITa, ER beserta uang dalam koper berjumlah sekitar Rp. 2 miliar diamankan di Rumah Dinas Gubernur Sulsel;

• Pada Sabtu 27 Februari 2021 sekitar Pukul 02.00 WITa, NA juga diamankan di Rumah Dinas Gubernur Sulsel.

Dalam perkara ini, sementara ini KPK telah menetapkan 3 (tiga) orang Tersangka. Ketiga, yakni Nurdin Absullah selaku Gubernur Sulsel dan Edy Rahmat selaku Sekretaris Dinas PUTR Pemprov Sulsel ditetapkan KPK sebagia Tersangka penerima suap. Sedangkan kontraktor Agung Sucipto, ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap.

Terhadap Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulsel dan Edy Rahmat selaku Sekretaris Dinas PUTR Pemprov Sulsel, KPK menyangka, keduanya diduga telah melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan untuk Tersangka pemberi suap, KPK menyangka, Agung Sucipto diduga telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b, atau atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 5 ayat (1) ke 1 KUHP.

"Terhadap para Tersangka, dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 27 februari 2021 sampai 18 maret 2021", tandas Ketua KPK Filri Bahuri. *(Ys/HB)*

BERITA TERKAIT:

> KPK Tetapkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka

> OTT, KPK Amankan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Dan 5 Orang Lainnya

Selengkapnya..

KPK Tetapkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka

Ketua KPK Firli Bahuri saat memberi keterangan dalam konferensi pers di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Minggu (28/02/2021) dini hari.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dini hari ini, Minggu 28 Februari 2021, menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah dan 2 (dua) orang lainnya sebagai Tersangka perkara dugaan Tindal Pidana Korusi (Tipikor) suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel).

Penetapan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan dan status hukum Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulsel dan 2 orang itu sebagai Tersangka, KPK sebelumnya melakukan serangkaian kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sejak Jum'at (26/02/2021) malam hingga Sabtu (27/02/2021) pagi.

Dalam kegiatan OTT tersebut, KPK mengamankan 6 (enam) orang termasuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdulah. Mereka kemudian langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan serangkaian pemeriksaan, setelah sebelumnya dilakukan rapid antigen di salah-satu klinik kesehatan di Makassar.

 

Dari hasil pemeriksaan para saksi dan adanya barang-bukti terkait pokok perkara yang cukup, untuk sementara, KPK menetapkan 3 (tiga) Tersangka dalam perkara ini. Ketiganya, yakni Nurdin Abdullah (NA) selaku Gubernur Sulsel, Edy Rahmat (ER) selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemprov Sulsel (orang kepercayaan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah) dan Agung Sucipto (AS) selaku Direktur PT. Agung Perdana Bulukumba (kontrakror).

"Sebagai (Tersangka) penerima saudara NA (Nurdin Abdullah) dan saudara ER. Sedangkan sebagai (Tersangka) pemberi adalah saudara AS (kontraktor)", terang Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan,  Minggu (28/02/2021) dini hari.

Lebih lanjut, Firli memaparkan, bahwa pada Jum'at 26 Februari 2021, KPK mendapat informasi dari masyarakat, yakni diduga akan terjadi penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh AS kepada NA melalui saudara ER.

Informasi masyatakat itu ditindak-lanjuti Tim KPK dengan turun melakukan kroscek ke lapangan dan menggali informasi lebih dalam hingga dilakukannya serangkaian OTT tersebut.

Dipaparkannya pula, bahwa saat itu, AS menyerahkan proposal terkait beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Sinjai Sulsel Tahun Anggaran 2021 kepada ER. Pada sekitar pukul 23.00 WITa, AS diamankan saat dalam perjalanan menuju Bulukumba.

Selanjutnya, pada sekitar pukul 00.00 WITa, ER diamankan Tim KPK beserta barang bukti uang dalam koper bernilai sekitar Rp. 2 miliar yang disita dari rumah dinas Gubernur Sulawesi Selatan.

Sejurus kemudian, pada Sabtu (27/02/2021) dini hari sekitar pukul 02.00 WITa, Tim Satgas Penindakan KPK mengamankan Gunernur Sulsel Nurdin Abdullah di rumah dinasnya tersebut.

"AS yang telah lama kenal dengan Nurdin Abdullah berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun 2021", papar Firli.

Firli membeberkan, bahwa AS sebelumnya telah mengerjakan beberapa proyek di Sulawesi Selatan. Di antaranya peningkatan jalan ruas Palampang–Munte–Botolempangan di Kabupaten Sinjai tahun 2019, pembangunan jalan ruas Palampang–Munte–Botolempangan di Kabupaten Sinjai tahun 2020, pembangunan jalan pedestrian dan penerangan jalan kawasan Bira, Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Firli pun membeberkan, bahwa sejak Februari 2021, telah terkadi komunikasi aktif antara AS dengan ER untuk memastikan agar AS bisa kembali mendapatkan proyek Pemprov Sulawesi Selatan.

Terhadap Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulsel dan Edy Rahmat selaku Sekretaris Dinas PUTR Pemprov Sulsel, KPK menyangka, keduanya diduga telah melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan untuk Tersangka pemberi suap, KPK menyangka, Agung Sucipto diduga telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b, atau atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 5 ayat (1) ke 1 KUHP.

"Terhadap para Tersangka, dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 27 februari 2021 sampai 18 maret 2021", tandas Ketua KPK Filri Bahuri. *(DI/HB)*

BERITA TERKAIT:

> OTT, KPK Amankan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Dan 5 Orang Lainnya

Selengkapnya..

OTT, KPK Amankan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Dan 5 Orang Lainnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar serangkaian kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sejak Jum'at (26/02/2021) tengah malam hingga Sabtu (27/02/2021) ini.

Dalam rangkaian kegiatan OTT itu, pada Sabtu (27/02/2021) dini-hari, Tim Satgas Penindakan KPK menyasar Rumah Dinas Gubernur Sulsel jalan Jenderal Sudirman Kota Makassar.

Dikonfirmasi adanya kegiatan OTT tersebut, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tak menampiknya. Diterangkannya, bahwa kegiatan OTT tersebut berlangsung sejak Jum'at (26/02/2021) tengah malam.

"Betul, hari Jum'at (26/02/2021) tengah malam KPK melakukan giat tangkap tangan pelaku korupsi di wilayah Sulsel", terang Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/02/2021) pagi.

Ghufron menegaskan, sementara ini pihaknya belum dapat memberikan penjelasan secara detail tentang siapa maupun terkait kasus apa hingga dilakukannya penangkapan terhadap sejumlah orang itu. Pasalnya, Tim KPK masih bekerja dilapangan.

"Kami masih bekerja, belum dapat memberikan penjelasan detail siapa saja dan dalam kasus apa. Nanti pada saatnya, kami pasti menyampaikan kepada publik", tegas Ghufron.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, kegiatan OTT berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-98/01/10/2020 ini, selain Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, 5 (lima) orang lainnya juga turut diamankan Tim Satgas Penindakan KPK. 

Lima orang tersebut, yakni Agung Sucipto (64 Th) seorang rekanan, Nuryadi (36 Th) seorang driver, Samsul Bahri (48 Th) seorang Adc Gubernur Sulsel dari unsur Polri, Sekretaris Dinas PU Prov. Sulsel Edy Rahmat dan Irfandi seorang driver.

Adapaun barang bukti yang sementara sudah diamankan Tim KPK, di antaranya 1 (satu) koper berisi uang sebesar Rp. 1 miliar yang diamankan di Rumah Makan Nelayan jalan Ali Malaka di kawasan Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar.

Tim KPK pun langsung membawa Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan 5 orang itu ke Jakarta setelah sebelumnya dilakukan rapid antigen di salah satu klinik di Makassar. *(Ys/HB)*

Selengkapnya..

Masjid Istiqlal Jakarta Selenggarakan Webinar Nasional dan Peluncuran IDMC

Salah-satu suasana Webinar Nasional bertema “Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masjid/Rumah Ibadah” di ruang VIP Masjid Istiqlal Jakarta, Jumat 26 Februari 2021.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) mengadakan Webinar Nasional bertema “Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masjid/Rumah Ibadah” bertempat di Ruang VIP Masjid Istiqlal Jakarta, pada Jumat, 26 Februari 2021. Kegiatan ini dirangkaikan dengan peluncuran (launching) Istiqlal Disaster Management Center (IDMC), sebuah program inovatif Masjid Istiqlal yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya gerakan bersama yang tersistitimatis dengan baik dalam mengelola bencana berbasis rumah ibadah, khususnya Masjid. Launching IDMC itu ditandai dengan penanda-tanganan Prasasti IDMC oleh Kepala BNPB dan Imam Besar Masjid Istiqlal.

Hadir dalam webinar tersebut, selain Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA selaku tuan rumah, juga terlihat Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Dr. Muhajir Effendy, M.A.P, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo. Selain itu, hadir 4 narasumber, masing-masing: Lilik Kurniawan, S.T., M.Si. (Deputi Bidang Pencegahan BNPB); Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.SP (Deputi Bidang Kebijakan Dukungan Pembangunan Manusia dan Pembangunan, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia); Ali Yusuf (Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdatul

Ulama (LPBI NU); dan Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA (Alumni Program Persahabatan Indonesia – Jepang).

Dalam pemaparannya sebagai keynote speaker pertama di awal acara, Imam Masjid Istiqlal, Prof. Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa dalam Islam terdapat banyak sekali ajaran tentang pentingnya umat Islam menjaga alam lingkungannya. Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengutip beberapa hadis yang menceritakan betapa tingginya perhatian Nabi Muhammad SAW terhadap tetumbuhan, pohon, air, tanah dan sebagainya, dan memerintahkan umatnya untuk menjaga dengan sebaik-baiknya lingkungan alam sekitar kita.

“Rasulullah melarang keras membuang kotoran dan sampah di air yang tergenang seperti kolam dan di air yang mengalir yakni sungai, hal ini berulang-ulang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat dan umat Islam pada waktu itu. Ini harus menjadi pedoman bagi kita semua saat ini", papar Imam Masjid Nasaruddin Umar.

Selanjutnya, Imam Besar mengaitkan dan menekankan pentingnya masjid sebagai pusat peradaban manusia di komunitas masing-masing untuk menjadi basis penanggulangan bencana dan menolong umat di semua tempat di Indonesia.

“Nabi juga memfungsikan masjid sebagai tempat perawatan, masjidnya Nabi dilengkapi dengan peralatan merawat orang sakit", ungkap Prof Nasaruddin Umar.

Pada sesi selanjutnya, Kepala BNPB Doni Monardo memaparkan secara gamblang dan cukup detail tentang strategi dan program pemerintah dalam hal penanggulangan bencana. Mantan Danjen Kopassus itu juga menyampaikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar ceramah dari para ustadz tentang pentingnya hablum minallah dan hablum minnanas.

"Saya menambahkan bahwa sangat penting juga setiap manusia mengingat dan menerapkan hablum minal’alam, menjaga hubungan baik antara manusia dengan alam", ujar Letjen Doni Monardo.

Lebih lanjut Doni menjelaskan bahwa hablum minal‘alam juga bermakna memakmurkan lingkungan hidup. Dalam konteks kebencanaan, hal paling utama justru bukan pada penanganan pasca bencana atau masa tanggap darurat, tetapi justru pada faktor mitigasi, faktor pencegahan dan pengurangan resiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

“Semakin kita memakmurkan lingkungan, semakin alam bersahabat dengan kita. Kita jaga alam, alam jaga kita", jelas Doni Monardo.

Jika ajaran hablum minallah dan hablum minannas, lanjut Doni, sudah sering disampaikan para ustadz dan para da’i, maka kiranya ke depan bisa ditambakan satu pesan Islami yang lain, yakni hablum minal‘alam", pungkas Doni.

Setelah para pembicara menyampaikan paparannya secara berturut-turut, narasumber ke-4 yakni Alumni Indonesia – Jepang, Wilson Lalengke, mendapatkan giliran terakhir. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) itu berbicara tentang pentingnya peningkatan kesadaran dan membudayakan sifat waspada bencana bagi semua warga masyarakat, terutama kepada generasi muda.

“Di masyarakat Jepang dan beberapa negara maju yang saya pernah tinggal untuk belajar di sana, mereka mengembangkan konsep kebencanaan yang intinya bahwa setiap ancaman terhadap eksistensi kemanusiaan adalah bencana. Bencana dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan terhadap siapa saja, serta setiap bencana harus dihadapi dengan kewaspadaan dan ketenangan,” papar Wilson mengawali presentasenya.

Ketangguhan mengatasi bencana besar, lanjut alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, dimulai dari kemampuan mengatasi bencana kecil. Ia juga mengatakan bahwa orang Jepang memiliki kekompakan dan kerjasama yang sangat kuat dalam mengelola bencana di negerinya yang memang sangat rawan bencana di hampir seluruh wilayah Negeri Matahari Terbit itu.

“Bencana tidak mungkin dapat diatasi secara sendiri-sendiri, tapi harus bergerak bersama", lanjut Wilson.

Wilson yang mengikuti program persahabatan Indonesia – Jepang tahun 2000 itu selanjutnya menampilkan dan menjelaskan contoh-contoh kongkrit yang menjadi kebiasaan orang Jepang sebagai wujud kewaspadaan mereka terhadap setiap peristiwa bencana yang mungkin terjadi setiap saat.

"Kemana-mana, orang Jepang membawa payung, antisipasi jika di perjalanan atau selama berkegiatan di luar rumah terjadi hujan atau peristiwa alam lainnya. Orang Jepang juga sejak lama sudah membiasakan diri memakai masker jika bepergian atau bertemu orang asing, ini sebuah sikap berjaga-jaga agar tidak terkontaminasi atau tertular penyakit flu yang mungkin saja sedang diidap oleh orang-orang di luar rumah", jelas tokoh pers nasional itu di bagian akhir pemaparannya.

Contoh lain, kata dia, anak-anak Jepang terbiasa untuk menyimpan sampah pribadinya di dalam tas, kantong celana atau wadah lainnya, dan ketika dia menjumpai tong sampah, kemudian sampahnya tadi dimasukan ke dalam tong sampah tersebut.

“Orang Jepang tidak akan buang sampahnya di jalanan atau di sembarang tempat", pungkas Wilson.

Acara webinar yang dipandu oleh Mulyono Lodji, M.Si tersebut ditutup dengan penyerahan piagam penghargaan dari Imam Besar Masjid Istiqlal kepada para narasumber dan panitia penyelenggara, serta foto bersama. *(APL/HB)*

Catatan:

Video tayang tunda acara ini dapat disimak di tautan ini: https://www.youtube.com/watch?v=EyjDzm1i2ZY&t=7296s_

Selengkapnya..