Senin, 21 September 2020

Wali Kota Mojokerto Buka Simbolisasi Penyerahan BSU Pekerja BPJS Ketenaga-kerjaan


Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Sekdakot Mojokerto Harlistyati saat secara simbolik menyerahkan BSU Pekerja BPJS Ketenaga-kerjaan di ruang Nusantara Kantor Pemkot Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota iMojokerto, Senin 21 September 2020.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto Harlistyati  membuka kegiatan Simbolisasi Penyerahan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Pekerja BPJS Ketenaga-kerjaan di ruang Nusantara Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Senin 21 September 2020.

Hal itu dilakukan, menyusul terbit dan diberlakukannya Peraturan Menteri Ketenaga-kerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/ Upah dalam Penanganan Dampak Covid-19.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat berswafoto bersama para pekerja di ruang Nusantara Kantor Pemkot Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Senin 21 September 2020, usai kegiatan Simbolisasi Penyerahan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Pekerja BPJS Ketenaga-kerjaan.


Permenaker tersebut, di antaranya menjabarkan syarat untuk memperoleh bantuan Rp. 600 ribu per-bulan yang akan diberikan selama 4 (empat) bulan. Yaitu WNI, terdaftar sebagai peserta aktif program BPJS Ketenaga-kerjaan, pekerja/ buruh dan kepesertaan aktif sampai dengan bulan Juni 2020.

Total jumlah penerima bantuan di Kota Mojokerto ada sebanyak 11.226 orang yang terdiri dari kepesertaan penyelenggara negara (non ASN) dan bukan penyelenggara negara.

Ning Ita menghimbau, para pekerja yang menerima bantuan subsidi upah ini supaya dapat menggunakan dana tersebut dengan bijak selama pandemi ini.

Ning Ita pun berharap, dengan adanya subsidi upah tersebut juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta membantu perputaran roda ekonomi masyarakat Kota Mojokerto. *(DI/HB)*

Sabtu, 19 September 2020

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris Positif Covid-19

Anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris memberikan keterangan pers.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris terkonfirmasi positif Covid-19. Syamsuddin adalah salah-satu Anggota Majelis Etik yang mengadili perkara dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri.

"Saya sejak tadi malam (Jum'at 18 September 2020) dirawat di RS Pertamina, karena hasil swab dinyatakan positif Covid-19. Mohon do'a", kata Syamsuddin dalam qketerangannya di Jakarta, Sabtu 19 September 2020.

Tentang hasil tes swab Anggota Dewas KPK lainnya, Syamsuddin mengaku belum mengetahuinya. "Saya belum tahu (hasil swab) Pak Tumpak positif atau tidak", ucap Syamsuddin.

Sebelumnya Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri menginformasikan, ada 115 orang di lingkungan KPK terkonfirmasi positif Covid-19. Jumlah tersebut berdasarkan hasil tes swab pada tanggal 07 hingga 14 September 2020 terhadap 1.931 orang di lingkungan KPK yang terdiri dari pegawai KPK dan pihak-pihak terkait yang berada di lingkungan KPK, termasuk pegawai outsourcing atau alih daya, BKO Polri, TNI Pomdam Jaya dan Tahanan.

Dari 115 orang tersebut, 33 orang sudah dinyatakan sudah sembuh dari Covid-19. Sementara yang masih terkonfirmasi positif dan dalam perawatan atau isolasi mandiri ada 81 orang yang terdiri dari 54 pegawai KPK dan 27 orang dari pihak-pihak terkait. Dan, 1 (satu) orang meninggal dunia, namun pada diagnosa akhir dinyatakan negatif Covid-19, almarhum yakni Kompol Pandu Hendra Sasmita.

Penyidik KPK Kompol Pandu Hendra Sasmita meninggal duia pada Minggu 13 September 2020 setelah sebelumnya sempat dinyatakan positip Covid-19. Almarhum sempat dirawat di RS Polri, Jakarta. Namun, pada diagnosa akhir dinyatakan negatif Covid-19.

Sementara itu, sidang etik dengan agenda 'Pembacaan Putusan' atas perkara dugaan perlanggaran etik terhadap Ketua KPK Firli Bahuri yang seharusnya digelar pada Selasa 15 September 2020 diundur menjadi Rabu 23 September 2020.

Penundaan agenda sidang tersebut dilakukan karena dari hasil tracing internal ditemukan indikasi interaksi antara pegawai yang positif Covid-19 dengan anggota Dewas KPK, sehingga dilakukan tes swab pada sejumlah pihak yang pernah kontak erat dengan pegawai tersebut, termasuk anggota Dewas KPK.

Tiga orang Dewas KPK yang akan bertindak sebagai Majelis Etik, yaitu Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean selaku Ketua Majelis Etik sedangkan Syamsuddin Haris dan Albertina Ho masing-masing sebagai Anggota Majelis Etik. *(Ys/HB)*

Brigjen Pol Setyo Budiyanto Jabat Direktur Penyidikan KPK, Lima Kombes Jadi Korwil

Logo dalam Kantor KPK.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi Setyo Budiyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana-tugas (Plt.) Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini secara definitif menjabat Direktur Penyidikan KPK menggantikan Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak yang ditugaskan menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara.

Untuk menjadi Direktur Penyidikan KPK, Setyo Budiyanto harus bersaing ketat dengan dua koleganya di sesama dari Polri, yaitu Widyaiswara Muda Sespimti Polri Kombes Nazirwan Adji Wibowo dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan Kombes Didik Agung Widjanarko.

Setyo Budiyanto resmi menjabat Direktur Penyidikan KPK berdasarkan Lembaran Surat Pimpinan KPK RI, Nomor: R/1812/KP.01.01/01-54/09/2020 tertanggal 18 September 2020 yang ditanda-tangani Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri.

Selain nama Setyo Budiyanto, pada surat itu juga tertulis 5 (lima) Perwira Polri yang lolos tahapan seleksi. Yang mana, kelimanya menjabat sebagai Koordinator Wilayah KPK.

Lima Perwira Polri tersebut,  antara lain Kombes Pol Didik Agung Widjanarko, Kombes Pol Agung Yudha Wibowo, Kombes Pol Bahtiar Ujang Purnama, Kombes Pol Kumbul Kusdwijanto Sudjadi dan Kombes Pol Yudhiawan.

Informasi yang didapat dari sumber dalam gedung tak menampik atas adanya surat tersebut. "Iya", ujar sumber tersebut saat dikonfirmasi, Jum'at 18 September 2020.

Selain surat itu, juga terdapat surat lain berasal dari Sekretariat Jenderal KPK yang ditujukan kepada Pimpinan KPK yang berisikan soal Usulan Gaji Pegawai Struktural Esselon 2 dan setara, tertanggal 16 September 2020 yang ditanda-tangani Sekjen KPK Cahya H. Harefa.

Pada surat tersebut terdapat 12 nama yang diusulkan menerima gaji pegawai. Selain enam nama di atas, ada nama Tomi Murtomo sebagai Direktur Pengaduan Masyarakat yang berasal dari internal KPK. Kemudian Direktur Pinda Riki Arif Gunawan dari Kementerian Kominfo.

Selain itu, ada 4 nama dari internal KPK yang menjabat Koordinator Wilayah KPK. Ke-empatnya ialah Asep Rahmat Suwanda, Aminudin, Budi Waluya dan Aida Ratna Zulaiha.

Sebelumnya, pada Selasa 21 Juli 2020, Plt. Jubir Bidang Penindakan KPK Ali Fikri pun menerangkan, bahwa tiga Perwira Polri dinyatakan lolos dalam seleksi jabatan Direktur Penyidikan KPK setelah melaksanakan uji kompetensi assesment oleh pihak ketiga.

Tiga Perwira Polri itu yakni Brigjen Setyo Budiyanto yang saat ini menjabat sebagai Koordinator Wilayah III KPK sekaligus Plt Dirdik KPK, Widyaiswara Muda Sespimti Polri Kombes Nazirwan Adji Wibowo dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan Kombes Didik Agung Widjanarko.

"Dari 10 kandidat Dirdik, yang lanjut ke tahapan berikutnya yakni 3 orang yaitu Setyo Budiyanto, Nazirwan Adji Wibowo dan Didik Agung Widjanarko", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara (Jubir) Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa 21 Juli 2020.

Saat itu, KPK juga tengah mencari sosok untuk mengisi jabatan sebagai Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas), Direktur Pengelolaan Informasi dan Data (Pinda), serta Koordinator Wilayah (Korwil).

Ali menjelaskan, untuk jabatan Direktur Dumas, KPK telah menyaring 4 (empat) dari 26 kandidat. Mereka adalah Kunto Ariawan, Tessa Mahardhika Sugiarto, Andre Dedy Nainggolan dan Tomi Murtomo.  Sedangkan untuk Direktur Pinda, dari 6 (enam) kandidat yang lolos hanya 2 (dua) orang, yakni Riki Arif Gunawan dan Indira Malik.

Untuk jabatan Koorwil, dari 64 kandidat yang lolos sementara 18 (delapan belas) orang. Mereka, yakni Agung Yudha Wibowo, Budi Waluya, Sugiarto, Aida Ratna Zulaiha, Dian Patria, Kumbul Kuswijayanto Sudjadi juga Asep Rahmat Suwandha.

Berikutnya ialah Febrianto Nugroho, Muchamad Soffan Hadi, Bernard Sibarani, Aminudin, Rufriyanto Maulana Yusuf, Bahtiar Ujang Purnomo, Prabawa Widi Nugroho, Turman Sormin Siregar, Yudhiawan, R. Pitra Andrias Ratulangie dan Jefri Silitonga.

"Seluruh kandidat dalam seleksi ini berasal dari peserta yang bersumber dari Internal KPK, Kemenkumham, Kemenkeu, BPKP, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kominfo dan BIN", jelas Ali.

Dijelaskannya pula, seluruh kandidat akan mengikuti tahap berikutnya yaitu tes kesehatan, wawancara dan presentasi makalah terkait visi misi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Untuk pelaksanaan test kesehatan dan wawancara akan dilaksanakan dalam waktu yang berbeda. Untuk kandidat Dirdik dan Dir Pinda tanggal 23 Juli 2020, selanjutnya wawancara pada 24 Juli 2020.

Ditegaskannya, bahwa untuk Dir Dumas, tes kesehatan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2020 dan wawancara 29 Juli 2020. Jadwal wawancara Koorwil 30 Juli 2020 dan 03 sampai 04 Agustus 2020.

"Seluruh tahapan seleksi jabatan struktural ini dilaksanakan dengan tahapan dan cara sebagaimana seleksi jabatan struktural di KPK pada tahun dan periode sebelumnya, yaitu secara paralel dilakukan test assesment oleh pihak ketiga yang independen kemudian test kesehatan dan terakhir wawancara dengan pimpinan", tegas Ali.

Ali menandaskan, KPK mengharapkan adanya peran aktif masyarakat untuk mengawal dan memberikan masukan mengenai rekam jejak para kandidat dalam empat jabatan struktural di KPK tersebut, sehingga nantinya terpilih pejabat struktural yang berintegritas dan profesional.

"KPK juga menghimbau kepada masyarakat agar mewaspadai iklan-iklan rekrutmen yang mengatas-namakan KPK. Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, masyarakat dapat menghubungi call center KPK di nomor 198", tandasnya. *(Ys/HB)*

Jumat, 18 September 2020

Delapan Poin Rekomendasi Dalam Laporan Pimpinan Banggar Atas Pembahasan Raperda P-APBD Kota Mojokerto TA 2020


Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto bersama dua Wakil Ketua DRPD Kota Mojokerto Sonny Basoeki Rahardjo dan Junaedi saat menanda-tangani Raperda tentang P-APBD Kota Mojokerto TA 2020, di ruang rapat Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Jum'at 18 September 2020.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran (TA) 2020, tiba pada tahap penyampaian Laporan Pimpinan Badan Anggaran.

Untuk itu, DPRD Kota Mojokerto menggelar rapat paripurna beragenda 'Laporan Pimpinan Badan Anggaran atas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran (TA) 2020 di ruang rapat Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Jum'at 18 September 2020.

Dalam rapat paripurna tersebut, Juru Bicara (Jubir) Pimpinan Gabungan Komisi DPRD Kota Mojokerto Budiarto menyampaikan Struktur Rancangan Perubahan APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

A. PENDAPATAN DAERAH.
Komposisi pendapatan daerah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 semula dianggarkan sebesar 885 milyar 815 juta 848 ribu rupiah, diperkirakan terjadi penurunan menjadi sebesar 805 milyar 861 juta 500 ribu 799 rupiah atau berkurang sebesar 9,03 persen yang meliputi penerimaan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), semula dianggarkan sebesar 205 milyar 935 juta 512 ribu rupiah, pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini diperkirakan terjadi penurunan menjadi sebesar 199 milyar 507 juta 695 ribu 383 rupiah atau turun sebesar 3,12 persen. Penyesuaian PAD dan sebagainya dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat menurunnya kegiatan perekonomian pada saat pandemi Covid-19, sesuai amanah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 119/2813/sj dan Nomor: 177/kmk.7/2020 tanggal 09 april 2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Kota Mojokerto TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19):
a). Pendapatan Pajak Daerah, semula sebesar 50 milyar 56 juta 500 ribu rupiah, turun menjadi 43 milyar 160 juta 250 ribu rupiah atau turun sebesar 13,78 % (persen);
b). Hasil Retribusi Daerah, semula 10 milyar 118 juta 35 ribu 800 rupiah, turun menjadi 9 milyar 269 juta 90 ribu 510 rupiah atau turun sebesar 8,39 % (persen);
c). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, semula 4 milyar 836 juta 103 ribu rupiah, setelah perubahan diperkirakan 4 milyar 872 juta 646 ribu rupiah, atau naik sebesar 0,76 % (persen) dengan adanya target kenaikan bagian laba atas penyertaan modal pada bank jatim;
d). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, semula 140 milyar 924 juta 873 ribu 200 rupiah, setelah perubahan diperkirakan naik menjadi 142 milyar 205 juta 708 ribu 873 rupiah atau naik sebesar 0,91 % (persen), adanya target pengembalian dari pendapatan hasil temuan audit, penjualan bongkaran gedung aset dan pemanfaatan aset yang disewa oleh pihak ke-3;

Jubir Pimpinan Gabungan Komisi DPRD Kota Mojokerto Budiarto saat menyampaikan Struktur Rancangan Perubahan APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2020, di ruang rapat Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Jum'at 18 September 2020.



2. Dana Perimbangan, semula 560 milyar 930 juta 877 ribu rupiah, mengalami penurunan menjadi sebesar 509 milyar 812 juta 607 ribu 126 rupiah atau sebesar 9,11 % (persen). Penyesuaian dana perimbangan ini sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor:  72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor  54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 35/pmk.07/2020, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020  Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 36/pmk.07/2020, tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19), dengan rincian sebagaimana berikut:
a). Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, semula sebesar 61 milyar 725 juta 25 ribu rupiah, turun menjadi 56 milyar 265 juta 996 ribu 126 rupiah atau turun sebesar 8,84 % (persen);
b). Dana Alokasi Umum (DAU), semula sebesar 418 milyar 191 juta 976 ribu rupiah, setelah perubahan mengalami penurunan menjadi 375 milyar 978 juta 526 ribu rupiah atau turun sebesar 10,09 % (persen);
c). Dana Alokasi Khusus (DAK), semula sebesar 81 milyar 13 juta 876 ribu rupiah, setelah perubahan menjadi 77 milyar 568 juta 85 ribu rupiah, atau turun sebsar 4,25 % (persen);

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, semula dianggarkan 118 milyar 949 juta 459 ribu rupiah diperkirakan turun menjadi sebesar 96 milyar 541 juta 198 ribu 290 rupiah, turun sebesar 18,84 %, penyesuaian ini berdasarkan keputusan gubernur jawa timur nomor 188/253/kpts/013/2020, tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur, Nomor: 188/45/kpts/013/2020, tentang penetapan alokasi sementara dana bagi hasil pajak daerah untuk kabupaten / kota se jawa timur tahun anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut :
a).pendapatan hibah, tidak terjadi perubahan atau tetap sebesar 18 milyar 801 juta 800 ribu rupiah;
b).dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya, semula sebesar 70 milyar 586 juta 672 ribu rupiah, mengalami penurunan menjadi 48 milyar 142 juta 138 ribu 290 rupiah, atau turun sebesar 31,80 %;
c).dana penyesuaian dan otonomi khusus, semula sebesar 29 milyar 560 juta 987 ribu rupiah, turun menjadi 28 milyar 495 juta 701 ribu rupiah atau turun sebesar 3,60 %;
d).bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, semula tidak dianggarkan, setelah perubahan berubah menjadi 1 milyar 101 juta 559 ribu rupiah.

Tiga Pimpinan DPRD Kota Mojokerto saat turut menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai dimulainya rapat paripurna bergenda 'Laporan Pimpinan Badan Anggaran atas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran (TA) 2020, Jum'at 18 Desember 2020, di ruang rapat Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto.


B. BELANJA DAERAH.
Komposisi belanja daerah pada Perubahan APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2020, semula anggaran belanja ditetapkan sebesar 1 trilyun 14 milyar 496 juta 26 ribu 400 rupiah, setelah perubahan turun menjadi 993 milyar 808 juta 690 ribu 627 rupiah 97 sen yang meliputi komponen belanja sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung.
Belanja Tidak Langsung semula dianggarkan sebesar 393 milyar 982 juta 41 ribu 800 rupiah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 naik sebesar 496 milyar 585 juta 330 ribu 447 rupiah 62 sen dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebagai berikut:
a). Pelanja Pegawai, semula sebesar 367 milyar 385 juta 780 ribu 800 rupiah, setelah perubahan turun menjadi 346 milyar 035 juta 903 ribu 834 rupiah 81 sen, atau turun sebesar 5,81 % (persen);
b). Belanja Hibah, semula sebesar 21 milyar 63 juta 761 ribu rupiah, setelah perubahan turun menjadi 17 milyar 393 juta 991 ribu rupiah, atau turun sebesar 17,42 % (persen);
c). Belanja Bantuan Sosial, tetap seperti Pagu semula sebesar 4 milyar 682 juta 500 ribu rupiah;
d). Belanja Tidak Terduga, semula 850 juta rupiah, setelah perubahan naik menjadi 128 milyar 472 juta 935 ribu 612 rupiah 81 sen atau naik sebesar 15 ribu 14 koma 46 % (15.014,46 persen).
Kenaikan Belanja Tidak Terduga yang sangat signifikan tersebut dikarenakan adanya refocusing dan realokasi anggaran sesuai amanah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, Nomor: 119/2813/sj dan Nomor: 177/kmk.7/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19). Alokasi Belanja Tidak Terduga tersebut akan digunakan untuk mendanai penanganan dampak Covid-19, yaitu :
- Bidang Kesehatan ;
- Penanganan Dampak Ekonomi;
- Penyediaan Jaring Pengaman Sosial.

2. Belanja Langsung.
Belanja Langsung, semula dianggarkan sebesar 620 milyar 513 juta 984 ribu 600 rupiah, pada Perubahan APBD Kota Mojokerto TA 2020 turun menjadi sebesar 497 milyar 223 juta 360 ribu 180 rupiah 35 sen.
Penurunan Belanja Langsung disebabkan adanya refocusing dan realokasi anggaran dari Belanja Langsung (belanja barang jasa dan belanja modal) ke Belanja Tidak Terduga untuk mendanai penanganan dampak pandemi Covid-19 dengan rincian Belanja Langsung sebagai berikut:
a). Belanja Pegawai, semula sebesar 35 milyar 814 juta 700 ribu 50 rupiah, setelah perubahan berkurang menjadi 34 milyar 169 juta 78 ribu 855 rupiah atau berkurang sebesar 4,59 % (persen);
b). Belanja Barang dan Jasa, semula sebesar 394 milyar 324 juta 104 ribu 600 rupiah, setelah perubahan berkurang menjadi 335 milyar 757 juta 288 ribu 306 rupiah 36 sen atau turun sebesar 14,85 % (persen);
c). Belanja Modal, semula sebesar 190 milyar 375 juta 179 ribu 950 rupiah, setelah perubahan berkurang menjadi 127 milyar 296 juta 993 ribu 18 rupiah 99 sen atau turun sebesar 33,13 % (persen).
Dengan proyeksi penerimaan pendapatan daerah yang lebih kecil dari belanja daerah, maka terjadi selisih defisit semula sebesar minus 128  milyar 680 juta 178 ribu 400 rupiah setelah perubahan menjadi minus 187 milyar 947 juta 189 ribu 828 rupiah 97 sen.


C. PEMBIAYAAN DAERAH.
Penerimaan Pembiayaan Daerah, semula direncanakan sebesar 128 milyar 680 juta 178 ribu 400 rupiah mengalami kenaikan menjadi sebesar 187 milyar 947 juta 189 ribu 828 rupiah 97 sen, meliputi:
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebelumnya, dari anggaran sebesar 128 milyar 380 juta 178 ribu 400 rupiah, setelah perubahan bertambah 59 milyar 267 juta 11 ribu 428 rupiah 97 sen sehingga menjadi 187 milyar 647 juta 189 ribu 828 rupiah 97 sen atau naik sebesar 46,17 % (persen);
2. Penerimaan Piutang Daerah, tetap sebesar 300 juta  rupiah. Sebagaimana pada APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2020 sebelum perubahan, jumlah defisit anggaran akan diimbangi dengan pembiayaan netto yang merupakan hasil selisih dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah pada sisi pembiayaan daerah dengan melakukan penyesuaian terhadap jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya berdasarkan Laporan Pertangggung-jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran  2019.

Dipenghujung penyampian Laporan Pimpinan Bangar atas Pembahasan Raperda tentang P-APBD Kota Mojokerto TA 2020 tersebut, Jubir Pimpinan Banggar DPRD Kota Mojokerto Budiarto membeber 8 (delapan) poin penting rekomendasi DPRD Kota Mojokerto berdasarkan kondisi yang ada, yakni:
1. Pemungutan pajak dan retribusi daerah harus tetap memperhatikan kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini. Sehingga tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
2. Belanja daerah hendaknya harus mampu digunakan sebagai penggerak perekonomian masyarakat dan dunia usaha Kota Mojokerto. Oleh karena itu, penyerapan anggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal harus mengutamakan produk dan penyedia dari Kota Mojokerto;
3. Dalam setiap pendistribusian bantuan, khususnya bantuan penanganan Covid-19, hendaknya melibatkan kelurahan dan RT RW, agar bantuan dapat sampai pada masyarakat yang menjadi sasaran. 
4. Dimasa pandemi Covid-19 ini, pemerintah diharapkan memberikan kemudahan akses dalam pelayanan rapid test secara gratis kepada masyarakat diseluruh puskesmas tanpa harus mengajukan surat permohonan kepada walikota selaku ketua gugus tugas percepatan penanganan covid 19.
5. Siswa, orang-tua siswa dan guru dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini menghadapi kesulitan-kesulitan tersendiri dalam penyelenggaraan pembelajaran daring yang mengarah pada kejenuhan. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah solutif yang inovatif dan kreatif agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung sebagaimana mestinya;
6. Program pelatihan yang diberikan kepada masyarakat jangan hanya sebatas memberi ketrampilan saja, tetapi dapat dijadikan sebagai solusi pemberdayaan perekonomian masyarakat. Untuk itu, Pemkot harus mampu memberi jalan keluar bagi pemasaran produk yang dihasilkan.
7. Dalam rangka antisipasi resesi ekonomi, pemerintah kota hendaknya melakukan langkah-langkah strategis terkait penggunaan sisa dana DAK yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
8. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan tahapan penganggaran daerah yang penting dan strategis bagi pemerintah daerah dan DPRD, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini. Karena kualitas isi, subtansi dan prosesnya akan menentukan performance pelaksanaan pemerintahan daerah dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Mojokerto, 18 September 2020. Pimpinan Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto. Juru Bicara, Budiarto", pungkas Jubir Pimpinan Gabungan Komisi DPRD Kota Mojokerto, Budiarto. *(DI/HB)*

Kamis, 17 September 2020

Kasus Jaksa Pinangki Diserahkan Ke Penuntutan, Ini Respons Wakil Ketua KPK

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango.

"Penegak Hukum Tidak Mengesampingkan Segala Informasi Maupun Data Dari Masyarakat"


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan, seharusnya aparat penegak hukum tidak mengesampingkan segala informasi maupun data dari masyarakat soal kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM) maupun Djoko Soegiarto Tjandra (DST).

Hal tersebut disampaikan Nawawi sebagai respons atas langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang telah menyerahkan tahap II kasus Jaksa Pinangki kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

"Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999, memberi ruang sekaligus mengamanahkan besarnya arti peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri in", kata Nawawi dalam keterangannya di kantornya, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis (17/09/2020).

Ditegaskannya, bahwa dalam Pasal 41 UU Tindak Pidana Korupsi, yakni dapat berwujud seperti hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

"Termasuk di dalamnya hak untuk menyampaikan saran dan pendapat yang bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi", tegas Nawawi.

Nawawi menandaskan, atas dasar amanah undang-undang tersebut seharusnya semua aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, tidak begitu saja mengesampingkan segala data, informasi, saran dan masukan dari masyarakat.

"Aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi termasuk KPK tentu saja berkewajiban untuk mempelajari dan menelaah segala sesuatu yang diberikan sebagai informasi oleh masyarakat tersebut", tandasnya.

Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengungkapkan, terdapat istilah 'king maker' dalam bukti baru yang diserahkan ke KPK terkait kasus Djoko Tjandra dan kawan-kawan.

"Salah satu yang mengejutkan dan ini hal yang baru ada penyebutan istilah 'king maker' antara pembicaraan-pembicaraan itu antara PSM (Pinangki Sirna Malasari), ADK (Anita Dewi Kolopaking) dan juga terkait dengan DST juga ada istilah king maker", kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Gedung KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Rabu (16/09/2020).

Boyamin mengaku tidak dapat menyerahkan bukti soal king maker tersebut ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan juga Bareskrim Polri. "Ini saya sudah tidak bisa membawa lagi 'king maker' kepada polisi dan jaksa. Artinya, saya tidak bisa karena Kejaksaan Agung juga sudah berusaha cepat-cepat selesai, PSM juga sudah di P21 dan di Bareskrim nampaknya sebentar lagi berkas-nya diserahkan kembali ke Kejaksaan Agung", ungkap dia. *(Ys/HB)*

Ning Ita Targetkan Tahun 2021 Terpasang 15.542 SR Jargas

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur Jaringan Distribusi Gas Bumi (Jargas) skala rumah tangga. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menargetkan 15.542 Sambungan Rumah (SR) terpasang secara menyeluruh pada tahun 2021 mendatang.

Bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Kota Mojokerto menjadi salah-satu dari sembilan daerah se-Indonesia yang terpilih sebagai wilayah pembangunan Jargas untuk rumah tangga melalui skema Kerja-sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

Sembilan daerah tersebut di antaranya, Kota Medan, Kota Batam, Kota Palembang, Kota Lampung, Kota Depok, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Jombang.

Untuk itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memberikan dukungannya secara penuh dalam pemasangan Jargas di wilayah Bumi Majapahit. 

"Sejak tahun 2003, pemasangan jargas terus dilakukan. Pada tahun 2003 dan 2016, ada 753 SR terpasang yang dilakukan oleh PGN (Perusahaan Gas Negara) dan pada saat itu masih berbayar senilai Rp. 200 ribu permeternya. Pada tahun 2017, terpasang 5.000 SR dari Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, secara gratis", terang Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Ning Ita menjelaskan, pada tahun 2019 sebanyak 4.000 SR dipasang oleh Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dengan ditambah satu tungku kompor gratis untuk warga. Sedangkan di tahun 2020, Pemerintah Kota Mojokerto berencana akan memasang sebanyak 5.699 SR lagi. Namun, karena kondisi Covid-19 maka pemasangan akan ditunda pada tahun 2021.

"Dengan adanya tahapan pemasangan jargas tersebut, maka total jargas sambungan rumah di tahun 2021 mencapai 15.542. Sebenarnya, kami tidak hanya siap menerima 15.542 SR saja, namun kami berharap seluruh wilayah di Kota Mojokerto ini dapat menerima sambungan jargas secara menyeluruh. Sehingga, kota ini menjadi city gas dan berdaya saing", jelas Ning Ita.

Adapun hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh Lembaga Minya dan Gas Bumi (Lemigas), estimasi SR yang akan dibangun melalui KPBU untuk Kota Mojokerto yaitu sebanyak 29.575 SR.

Untuk itu, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemasangan SR tetap gratis, serta harga pun dijamin lebih murah dari elpiji 12 kg, tersedia 24 jam, dan lebih ramah lingkungan (mengurangi emisi karbon). Dengan memanfaatkan gas bumi, masyarakat dapat membantu pemerintah mengurangi beban subsidi dan menghemat APBN impor elpiji.

Melalui kegiatan Konsultasi Publik Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Melalui Skema KPBU, Ning Ita berharap dukungannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, camat, lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan seluruh masyarakat dalam pembanguna  jaringan gas bumi di Kota Mojokerto berjalan lancar dan membawa kemanfaatan. 

"Saya berharap, para narasumber dapat memberikan penjelasan secara detail dan jelas. Serta, saya meminta kepada para peserta agar memperhatikan materi yang disampaikan demi mewujudkan pembangunan jaringan gas bumi secara menyeluruh di Kota Mojokerto", ujar wali kota perempuan pertama di Mojokerto ini penuh harap.

Kegiatan Konsultasi Publik Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Melalui Skema KPBU ini menghadirkan berbagai narasumber profesional di bidangnya secara daring.

Di antaranya, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Alimuddin Baso, Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta Rancang Bangun Novie Andriani, Direktorat Pengelola Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan Insyafiah dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Wahyudi Akbari. *(Ry/Hms/HB)*

Rabu, 16 September 2020

KPK Periksa Dirut PT. ASP Didi Laksamana, Dalami Kerja Sama Dengan PT. DI


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT. Abadi Sentosa Perkasa Didi Laksamana dalam peyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) tahun 2007 sampai 2017. 

"Didi Laksamana diperiksa sebagai Saksi. Penyidik kembali mendalami keterangan saksi mengenai mitra penjualan yang melaksanakan kerjasama dengan PT. DI karena Saksi adalah salah-satu pemilik dari 5 (lima) perusahaan mitra penjualan yang ikut berperan dalam kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT. Dirgantara Indonesia tahun 2007 sampai 2017", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu 16 September 2020.

Sebelumnya, pada Rabu (01/07/2020) lalu, Dirut PT. Abadi Sentosa Perkasa Didi Laksamana juga menjalani pemeriksaan di Kantor KPK. Didi pun diperiksa sebagai Saksi untuk tersangka mantan Dirut PT. DI Budi Santoso terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan dan pemasaran pesawat di PT. DI tahun 2007–2017.

Dalam perkara ini, KPK sejauh ini baru menetapkan 2 (dua) orang sebagai Tersangka. Keduanya adalah mantan Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama bidang Bisnis Pemerintah PT Dirgantara Indonesia Irzal Rinaldi Zailani.

Perkara ini, bermula pada awal 2008, Budi Santoso dan Irzal Rinaldi Zailani bersama-sama dengan Budi Wuraskito selaku Direktur Aircraft Integration, Budiman Saleh selaku Direktur Aerostructure serta Arie Wibowo selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan.

Mereka menggelar rapat mengenai kebutuhan dana PT. Dirgantara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan di kementerian lainnya. Yang mana, dalam rapat itu juga dibahas mengenai biaya entertaintment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggung-jawabkan melalui bagian keuangan.

KPK menduga, Budi Santoso selaku Dirut PT. DI diduga mengarahkan agar tetap membuat kontrak kerja-sama mitra atau keagenan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Namun, sebelum dilaksanakan, Budi meminta agar melaporkan terlebih dahulu rencana tersebut kepada pemegang saham yaitu Kementerian BUMN.

KPK menduga, setelah sejumlah pertemuan, disepakati kelanjutan program kerja-sama mitra atau keagenan dengan mekanisme penunjukkan langsung. Selain itu, dalam penyusunan anggaran pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Dirgantara Indonesia, pembiayaan kerja-sama tersebut diduga dititipkan dalam 'sandi-sandi anggaran' pada kegiatan penjualan dan pemasaran.

Budi Santoso selaku Dirut PT. DI selanjutnya diduga memerintahkan Irzal Rinaldi Zailani dan Arie Wibowo untuk menyiapkan administrasi dan koordinasi proses kerja-sama mitra atau keagenan. Irzal kemudian menghubungi Didi Laksamana untuk menyiapkan perusahaan yang akan dijadikan mitra atau agen.K

Kemudian, mulai Juni 2008 hingga 2018, dibuat kontrak kemitraan atau agen antara PT. Dirgantara Indonesia yang ditanda-tangani oleh Direktur Aircraft Integration dengan Direktur PT. Angkasa Mitra Karya, PT. Bumiloka Tegar Perkasa, PT. Abadi Sentosa Perkasa, PT. Niaga Putra Bangsa, dan PT. Selaras Bangun Usaha.

Atas kontrak kerja sama tersebut, seluruh mitra atau agen diduga tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerja-sama.

PT. Dirgantara Indonesia baru mulai membayar nilai kontrak tersebut kepada perusahaan mitra atau agen pada tahun 2011 atau setelah menerima pembayaran dari pihak pemberi pekerjaan.

Selama tahun 2011 sampai 2018, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT. Dirgantara Indonesia kepada 6 (enam) perusahaan mitra atau agen tersebut bernilai sekitar Rp. 205,3 miliar dan USD 8,65 juta atau setara Rp. 330 M.

Setelah enam perusahaan tersebut menerima pembayaran, diduga terdapat permintaan sejumlah uang baik melalui transfer maupun tunai sekitar Rp. 96 miliar yang kemudian diterima oleh pejabat di PT. Dirgantara Indonesia (persero). Di antaranya Budi Santoso, Irzal Rinaldi Zailani, Arie Wibowo dan Budiman Saleh.

Terhadap Budi Santoso dan Irzal Rinaldi Zailani, KPK menyangka, kedua Tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. *(Ys/HB)*


BERITA TERKAIT :

Bagikan Gadget Lagi, Ning Ita Kembali Menjadi Guru Daring Puluhan Pelajar SD

Wali Kota Mojokerto didampingi Kepala Dispendik Pemkot Mojokerto Amin Wachid saat secara simbolik menyerahkan hadiah, Rabu (16/09/2020) pagi, di Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat di jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Program Ning Ita Mengajar, kembali digelar oleh Dinas Pendidikan Kota Mojokerto. Kali ini, puluhan pelajar sekolah dasar (SD) mendapatkan pendidikan secara daring dari Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Rabu (16/09/2020) pagi.

Bertempat di Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat di jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto, puluhan pelajar tersebut mendapatkan materi Pendidikan Agam Islam melalui aplikasi Zoom. Dengan materi yang ringan dan santai, namun mengena, mereka yang masih duduk di bangku kelas empat SD ini nampak antusias. 

Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh orang nomor satu di Pemerintah Kota Mojokerto ini, tidak hanya untuk pelajar SD negeri saja. Melainkan, pelajar SD swasta pun juga mendapatkan kesempatan yang sama.

"Program Ning Ita Mengajar ini, merupakan inovasi untuk memberikan stimulus kepada anak-anak kami di tengah kondisi pandemi Covid-19. Karena, di usia yang masih sekecil ini mereka harus dihadapkan dengan kondisi yang berbeda", ungkap Ning Ita, sapaan akrab wali kota.

Wali Kota Mojokerto didampingi Kepala Dispendik Pemkot Mojokerto Amin Wachid saat menjadi pengajar secara daring puluhan siswa SD Negeri maupun Swasta se Kota Mojokerto, Rabu (16/09/2020) pagi, di Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat di jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto.


Maksud dari kondisi yang berbeda tersebut, lanjut Ning Ita adalah tidak adanya pembelajaran klasikal atau tatap muka di sekolah, semua aktivitas pembelajaran dialihkan secara daring dari rumah masing-masing serta tidak bisa bertemu dan bermain bersama teman di sekolah. Hal inilah, yang secara tidak langsung berdampak pada psikologis pelajar saat ini.

"Hampir lima bulan para pelajar ini tidak bisa mengenyam pendidikan di sekolah. Tentu situasi ini, membawa dampak psikologi bagi mereka. Nah, agar mereka tetap semangat belajar kami memberikan motivasi melalui program Ning Ita Mengajar untuk mengatasi kejenuhan selama PJJ (pembelajaran jarak jauh)," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto Amin Wachid menambahkan program Ning Ita Mengajar, sebelumnya telah dilaksanakan untuk pelajar sekolah menengah pertama (SMP) pada tanggal 8 Sepetember. Saat itu, antusias para pelajar SMP tak kalah dengan pelajar SD yang pada hari ini juga mendapatkan kesempatan diajarkan oleh Ning Ita.

"Alhamdulillah, semangatnya anak-anak kami setelah diajarkan oleh wali kota langsung meningkat. Apalagi, hari ini giliran siswa SD yang distimulus dengan materi Pendidikan Agama Islam langsung dari Ning Ita. Semua pertanyaan dijawab dengan sangat baik oleh mereka, ini luar biasa," terangnya.

Wali Kota Mojokerto didampingi Kepala Dispendik Pemkot Mojokerto Amin Wachid saat secara simbolik menyerahkan hadiah, Rabu (16/09/2020) pagi, di Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat di jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto.


Dalam program Ning Ita Mengajar, Dinas Pendidikan telah menyiapkan gadget untuk pelajar yang mampu menjawab pertanyaan dari Ning Ita. Ada dua gadget yang disiapkan untuk dua orang pelajar yang beruntung. 

"Tidak hanya pelajar yang mendapatkan hadiah, namun guru-guru juga mendapatkan hadiah dari Ning Ita, berupa Alquran yang dalat dimanfaatkan untuk pembelajaran Agama Islam di sekolah. Alquran tersebut, tidak hanya untuk guru sekolah negeri tapi juga diberikan kepada guru-guru diseluruh Kota Mojokerto," katanya.

Sementara itu, suasana tenang saat Wali Kota Ning Ita memberikan hadiah gadget kepada salah seorang pelajar SDN Balongsari 5, tiba-tiba berubah menjadi riuh karena sikap polos bocah tersebut. Di tengah-tengah Ning Ita memberikan pertanyaan akan dipergunakan seperti apa gadget tersebut, pelajar yang bernama Achmad Farhan Putranda pun menjawab bahwa gadget tersebut akan digunakan untuk belajar. 

Namun, saat dipertegas lagi fungsi dari gadget itu oleh wali kota perempuan pertama di Mojokerto ini, bocah SD tersebut menjawab polos yang mengundang gelak tawa para kepala sekolah dan guru-guru yang hadir di Rumah Rakyat. "Ya, kalau tidak ada kegiatan (pembelajaran jarak jauh) mau dibuat main (main bareng/mabar)", ungkap Farhan kepada Ning Ita. 

Hal serupa juga dirasakan oleh Nayla Salsabila pelajar SDN Kranggan 2. Bocah kelas empat ini, berhasil menjawab pertanyaan dari Wali Kota Ning Ita tentang sikap jujur saat mengerjakan tugas dari rumah tanpa dibantu oleh orangtua. Ia pun berhak mendapatkan hadiah berupa gadget dari Ning Ita. *(Ry/Hms/HB)*

Lumbung Pangan Jatim Gandeng BUMDes Dekatkan Layanan Sembako Murah Ke Masyarakat

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Kota SURABAYA – (harianbuana.com).
Lumbung Pangan Jatim terus berinovasi agar bisa menjangkau lebih luas masyarakat dalam memperoleh sembako yang murah dan di bawah harga pasar. Terbaru, Lumbung Pangan Jatim menggandeng BUMDes di sejumlah kabupaten Jatim untuk lebih mendorong tumbuhnya ekonomi di pedesaan.

Dengan sistem menggandeng BUMDes, maka selain masyarakat mendapatkan akses Sembako murah dan melimpah, BUMDes juga mendapatkan keuntungan dari setiap pembelanjaan Sembako Lumbung Pangan yang dipasarkan melalui BUMDes.

Sistem yang digunakan dalam integrasi Lumbung Pangan dan BUMDes tepatnya yaitu BUMDes mengambil peran sebagai pihak yang ikut memasarkan produk Lumbung Pangan atau sebagai dropshipper.

BUMDes bukan sebagai gudang melainkan Lumbung Pangan Jatim akan mengirimkan paket sembako sesuai dengan pembelian dari masyarakat di daerah tersebut.

“Ini menjadi langkah inovasi dari Lumbung Pangan Jatim untuk bisa memperluas manfaat ekonomi. Bukan hanya masyarakat yang dapat untung namun BUMDes juga bisa mendapatkan keuntungan ekonomi yang nantinya bisa digunakan untuk memajukan BUMDes nya masing-masing", kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Selasa (15/09/2020), di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Dalam pelaksanaannya BUMDes berperan sebagai dropshipper sekaligus agen PT. Pos. Setiap masyarakat yang membeli paket sembako, Lumbung Pangan Jatim akan mengirimkan langsung ke BUMDes melalui PT. Pos dengan gratis ongkir. Setiap paket sembako yang berhasil dipasarkan oleh BUMDes, BUMDes akan mendapatkan keuntungan Rp. 5000,– per-paket Sembako.

Selain itu juga ada tambahan bila akumulasi penjualan oleh BUMDes dalam sebulan diatas 1.000 pemesanan, maka Lumbung Pangan Jatim akan memberikan tambahan Rp. 1,2 juta pada BUMDes. Dan. jika pemesanan lebih dari 1.500 per bulan, akan mendapatkan tambahan Rp. 3 juta dari Lumbung Pangan Jatim.

“Yang belanja tetap dapat sembako murah karena harga yang dipasarkan BUMDes sama dengan harga di outlet, website, maupun aplikasi. Ongkirnya juga tetap gratis, dan tetap bisa COD", tegas Gubernur Khofifah.

Layanan menggandeng BUMDes ini sejatinya juga disebabkan Pemprov Jatim ingin menjangkau masyarakat pedesaan yang belum terbiasa menggunakan gadget, sehingga mereka tetap bisa mengakses layanan Sembako murah Lumbung Pangan Jatim.

Lebih lanjut penanggung jawab Lumbung Pangan Jatim Erlangga Satriagung menyebutkan, sistem integrasi BUMDes ini sudah diuji coba di lima kabupaten. Yaitu di Pasuruan, Malang, Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto. Dan ternyata antusiasme masyarakat belanja lewat BUMDes cukup besar.

“Dari uji coba yang kami lakukan sejak akhir Agustus kemarin, di lima kabupaten dengan 16 BUMDes sudah ada 259 transaksi dengan total transaksi Rp 28,1 juta. Dari sini kita menganalisa bahwa antusiasme masyatakat cukup tinggi dan akan positif dalam mengembangkan BUMDes", papar Erlangga.

Dengan membeli Sembako murah Lumbung Pangan di BUMDes, masyarakat bisa dapat harga Sembako di bawah harga pasar, bisa belanja dengan mengisi google form saja tanpa keluar rumah, pembayaran dilakukan di tempat (COD), dan juga mendapatkan masker gratis dari Lumbung Pangan.

Ke depan, Lumbung Pangan Jatim siap memperluas sasaran integrasi dengan BUMDes, mengingat sudah banyak BUMDes di Jatim yang memiliki usaha toko dan menjadi agenpos. Per September 2020 sudah ada 62 BUMDes di Jatim yang memiliki usaha toko dan menjadi agenpos. Mereka menjadi sasaran yang siap untuk diajak integrasi perluasan layanan sembako murah Lumbung Pangan Jatim.

“Target kita adalah 523 BUMDes yang memiliki usaha toko di Jatim bisa kita integrasikan sehingga akan mendekatkan layanan Sembako murah, gratis ongkir pada masyarakat di pedesaan", pungkas Erlangga. *(DI/HB)*

Ingin Sekolah Lagi, Siswa Nangis Saat Ning Ita Mengajar Vurtual

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Mojokerto Amin Wachid saat pelaksanaan Program Wali Kota Ning Ita Mengajar Secara Virtual.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.con).

Sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD) menangis tatkala Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab disapa "Ning Ita", mengajar. Mereka curhat ingin segera masuk sekolah karena rindu ingin bertemu dengan teman-teman dan guru-gurunya.

“Sungguh mengharukan, sambil menangis anak-anak (siswa SD) curhat kepada wali kota", ujar  Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto Amin Wachid ditemui di kantornya usai pelaksanaan Program Walikota Ning Ita mengajar secara virtual (daring) di Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat di jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto 

Kejadian tersebut bermula dari ketika Ning Ita yang menanyakan, apakah anak-anak ingin masuk sekolah lagi. “Spontan anak-anak curhat kalau ingin masuk sekolah lagi. Sambil menangis mereka menyampaikan ingin segera masuk sekolah lagi, katanya kangen kepada teman-temannya dan gurunya", tuturnya.

Lebih jauh dikatakan, Program Walikota Ning Ita mengajar merupakan tindak-lanjut dari Program Pemberian Paket Data Internet bagi siswa SD dan SMP se Kota Mojokerto. “Kami ingin mengetahui apakah Program Pemberian Paket Data Internet sudah berjalan dengan semestinya. Selain itu untuk memberi semangat kepada siswa", katanya.

Program mengajar ini dilaksanakan secara virtual yang dipusatkan di rumah dinas wali kota. “Untuk SMP sudah dilaksanakan pada minggu lalu dengan mata pelajaran IPS yang difokuskan pada pelajaran ekonomi. Sedangkan untuk SD dengan mata pelajaran agama islam", terangnya.

Program mengajar ini diikuti sebanyak 100 siswa pada setiap tingkatnya dengan perwakilan dari setiap sekolah se Kota Mojokerto. “Yang mengikuti di rumah sekitar 400 siswa pada setiap tingkatnya", jelasnya.

Amin juga menjelaskan, di akhir pembelajaran Ning Ita menyampaikan kuis. "Dua pemenang untuk SD dan dua pemenang untuk SMP. Masing-masing mendapatkan tablet", pungkasnya. *(DI/HB)*

Selasa, 15 September 2020

KPK Dalami Pembangunan Rumah Nurhadi

Nurhadi dan Rezky Herbiyono menantu Nurhadi usai menjalani pemeriksaan di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami biaya pembangunan rumah mantan Sekretaris Mahkamah Agung (Nurhadi) yang diduga dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Terkit itu, Tim Penyidik KPK hari ini, Selasa 15 September 2020, memeriksa Lo Jecky selaku arsitek yang mendesain rumah milik Nurhadi tersebut.

"Lo Jecky diperiksa sebagai Saksi untuk tersangka NHD (Nurhadi). Penyidik mendalami pengetahuan Saksi terkait dengan profesi Saksi sebagai arsitek yang mendesain rumah milik NHD yang berada di kawasan Hanglekir dan Patal Senayan yang diduga bahwa dana yang dibayarkan oleh NHD untuk mendesain ke dua rumah tersebut berasal dari suap dan gratifikasi yang diterimanya", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan, Selasa 15 September 2020.

Selain menelisik biaya pembangunan rumah tersebut, Tim Penyidik KPK juga menelisik soal uang yang diberikan Nurhadi ke pihak lain. Terkait hal ini, penyidik memeriksa Wilson Margatan.

"Wilson Margatan diperiksa sebagai Saksi untuk NHD (Nurhadi). Melalui keterangan Saksi ini, penyidik masih terus mendalami adanya dugaan aliran uang oleh NHD ke berbagai pihak", terangnya pula.

Tim Penyidik KPK pun tengah menelisik aliran uang yang diberikan oleh tersangka Rezky Herbiono menantu Nurhadi ke beberapa pihak. Terkait itu, kali ini, Tim Penyidik KPK langsung memeriksa Rezky Herbiono.

"Tersangka RHE (Rezky Herbiono) juga dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagai Tersangka. Penyidik mengonfirmasi terkait dugaan banyaknya aliran uang yang di terima maupun diberikan oleh RHE dari dan ke berbagai pihak", jelasnya.

Dalam perkara ini, pada 16 Desember 2019, KPK telah menetapkan 3 (tiga) orang Tersangka. Ketiganya yakni Nurhadi Abdur Rachman, Rezky Herbiyono menantu Nurhadi dan Hiendra Soenjoto.

KPK menetapkan Nurhadi, Rezky Herbiyono dan Hiendra Soenjoto sebagai Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Nurhadi Abdur Rachman dan Rezky Herbiyono ditetapkan KPK sebagai Terangka penerima suap dan gratifikasi, sedangkan Hiendra Soenjoto ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi. Ketiganya kemudian melarikan diri dan yang kemudian dimasukkan KPK dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Februari 2020.

Masa buronan Nurhadi dan menantunya Rezky berakhir setelah ditangkap tim KPK di Jakarta Selatan pada Senin (01/06/2020) malam. Sementara, Hiendra Soenjoto hingga saat ini masih menjadi buronan KPK.

KPK menduga, ada 3 (tiga) perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang menjerat Nurhadi. Yakni perkara perdata PT. MIT merlawan PT. Kawasan Berikat Nusantara (PT. KBN), sengketa saham di PT. MIT dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dalam perkara PT. MIT melawan PT. KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima 9 (sembilan) lembar cek atas nama PT. MIT dari Direktur PT. MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.

KPK menyangka, kedua Tersangka diduga menerima hadiah atau janji terkait pengurusan perkara perdata PT.MIT vs PT KBN (Persero) kurang lebih sebesar Rp. 14 miliar, perkara perdata sengketa saham di PT. MIT kurang lebih sebesar Rp. 33,1 miliar dan gratifikasi terkait dengan perkara di pengadilan kurang lebih Rp. 12, 9 miliar. Sehingga, akumulasi yang di duga diterima kurang lebih sebesar Rp. 46 miliar.

Terhadap Nurhadi dan Rezky, KPK menyangka, kedua Tersangka diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terhadap Hiendra Soenjoto, KPK menyangka, tersangka Hiendra Soenjoto diduga telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam penyidikan perkara tersebut, KPK juga telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk mengembangkan perkara yang menjerat Nurhadi ke arah dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). *(Ys/HB)*


BERITA TERKAIT :
> KPK Periksa Desainer Eddy Betty Konfirmasi Aliran Uang Dari Rezky Menantu Nurhadi

Terkait Kasus TPPU Bupati Mojokerto MKP, KPK Sita Aset Di Musi Banyuasin Sumsel

Tim Penyidik bersama Petugas PBB KPK, Lurah dan Ketua RW setempat, petugas BPN serta petugas Rupbasan Palembang saat berswafoto di lokasi penyitaan, Senin 14 September 2020.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita aset diduga terkait penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat tersangka Mustofa Kamal Pasa (MKP) selaku Bupati Mojokerto.

Pada Senin 14 September 2020, Tim Penyidik KPK menyita aset berupa tanah dan bangunan seluas 31.815 M² (meter-persegi) milik PT. Musi Karya Perkasa atas nama Ahmad Syamsu Wirawan. Aset senilai Rp. 3 miliar ini, berlokasi di Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

"Tim Penyidik KPK bersama dengan Satgas PBB (Satuan Tugas Pengelola Barang Bukti) KPK, Senin (14/09/2020) melakukan penyitaan dan pemasangan plang tanda penyitaan barang bukti berupa tanah dan bangunan seluas 31.815 meter-persegi atas nama Ahmad Syamsu Wirawan di Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Muba (Musi Banyuasin) Provinsi Sumsel (Sumatera Selatan)",  terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri kepada di Jakarta Selasa 15 September 2020.

Ali menegaskan, bahwa penyitaan dan pemasangan papan nama tanda penyitaan barang bukti perkara dugaan TPPU tersangka MKP (Mustofa Kamal Pasa) tersebut dihadiri dan sekaligus disaksikan oleh Lurah dan Ketua RW setempat serta didampingi oleh petugas BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan petugas Rupbasan (Rumah Penitipan Barang Rampasan Negara) Palembang.

Papan nama penyitaan barang bukti perkara yang dipasang di lokasi lahan usaha AMP-Hotmix PT. Musi Karya Perkasa.

Dijelaskannya, bahwa Ahmad Syamsu Wirawan yang namanya tercantum dalam PT. Musi Karya Perkasa dan Surat Hak Milik (SHM) aset tersebut, masih memiliki ikatan keluarga dengan mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa. Dijelaskannya pula, bahwa lahan tanah yang disita pada Senin (14/09/2020) kemarin itu dibeli oleh MKP pada tahun 2015 silam.

"Di lahan tanah itu kemudian dibangun kantor, mess, pagar beserta fasilitas di dalamnya untuk mendukung kegiatan usaha AMP-Hotmix PT. Musi Karya Perkasa yang mengerjakan proyek jalan pada Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin tahun 2015. Adapun estimasi nilai aset itu saat ini mencapai lebih kurang Rp. 3 miliar", jelasnya.

Ali Fikri menandaskan, selain KPK telah menyita puluhan aset, Tim Penyidik KPK terus mengusut perkara dugaan TPPU ini. Yang mana, pada hari ini (Selasa 15 September 2020), Tim Penyidik KPK menyita berbagai dokumen dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) Erdian Syahri.

Ditandaskannya pula, bahwa Tim Penyidik KPK juga memeriksa Erdian sebagai Saksi untuk mendalami legalitas PT. Musi Karya Perkasa yang diduga dipergunakan Mustofa Kamal Pasa untuk menyamarkan hasil korupsi yang dilakukannya.

"Adapun materi pemeriksaan yang dikonfirmasi kepada yang bersangkutan mengenai kronologis dan legalitas pendirian PT. Musi Karya Perkasa yang beroperasi di Kabupaten Muba (Musi Banyuasin), karena diduga perusahaan sengaja ini dioperasionalkan oleh tersangka MKP dengan tujuan melakukan TPPU melalui bantuan dan perantaraan kerabatnya", tandasnya

Diketahui, KPK menetapkan Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto sebagai Tersangka perkara dugaan TPPU pada 18 Desember 2018 silam. Perkara dugaan TPPU tersebut merupakan perkara ke-tiga yang menjerat Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto.

Sebelumnya, Mustofa Kamal Pasa selaku  Bupati Mojokerto dijerat 2 (dua) perkara. Yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait pengurusan Ijin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan 22 Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 dan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi.

Dalam perkara tindak pidana korupsi suap terkait pengurusan IPPR dan IMB Pembangunan 22 Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015, pada Senin 21 Januari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memutus perkara tersebut.

Yang mana, Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum 'bersalah' telah menerima suap sebesar Rp. 2,75 miliar terkait pengurusan IPPR dan IMB 22 Tower BTS atau Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015, dengan rincian dari PT. Tower Bersama Group sebesar Rp. 2,2 miliar dan dari PT. Protelindo sebesar Rp. 550 juta.

Atas pelanggaran pasal tersebut, MKP selaku Bupati Mojokerto dijatuhi sanksi pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 500 juta subsider 4 (empat) bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp. 2,75 miliar subsider 1 (satu) tahun penjara juha pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 (lima) tahun terhitung setelah MKP menjalani hukuman pokok.

Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi, KPK menyangka, Mustofa Kamal Pasa selaku Buapati Mojolerto diduga telah menerima fee dari rekanan pelaksana proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, Dinas dan SKPD/OPD, Camat dan kepala sekolah SD hingga SMA di lingkungan Pemkab Mojokerto. Dari pihak-pihak tersebut, secara total Mustofa menerima gratifikasi setidaknya Rp. 34 miliar.

Dari perkembangan penyidikan, KPK menemukan adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang mana, Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto menyimpan 'uang panas' yang diterimanya secara tunai atau sebagian disetorkan ke rekening bank yang bersangkutan.

KPK menduga, Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto diduga menyimpan uang itu melalui perusahaan milik keluarga yang bernaung di bawah MUSIKA Group, yaitu CV. MUSIKA, PT. Sirkah Purbantara dan PT. Jisoelman Putra Bangsa dengan modus hutang bahan atau beton.

KPK pun menduga, Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto diduga membelanjakan hasil penerimaan gratifikasi itu menjadi sejumlah aset, di antaranya 30 unit kendaraan roda empat atas nama pihak lain, 2 unit kendaraan roda dua, 5 unit jetski dan uang tunai Rp. 4,2 miliar. Aset-aset tersebut telah disita oleh KPK.

KPK menyangka, tersangka Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto diduga telah melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. *(Ys/HB)*


BERITA TERKAIT :


Pastikan Progres Sesuai Schedule, Ning Ita Tinjau Pasar Benpas Dan Rest Area Gunung Gedangan

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Kadis Perindag Pemkot Mojokerto Rubi Hartoyo saat meninjau progres proyek pembangunan pasar Gunung Gedangan di Rest Area Gunung Gedangan, Selasa (15/09/2020) pagi.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Untuk membangkitkan dari dampak ekonomi akibat pandemi virus Corona atau Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus berupaya dengan berbagai ikhtiar. Di antaranya adalah peningkatan SDM warga Kota Mojokerto melalui berbagai pelatihan dan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat.

Salah-satu upaya tersebut seperti halnya yang dilakukan pada Selasa (15/09/2020) pagi, yakni Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian dan Perdangan  (Perindag) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto Rubi Hartoyo meninjau Progres Pembangunan Pasar Benteng Pancasila di kawasan jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto dan pasar Gunung Gedangan di Rest Area Gunung Gedangan. 

Ditengah tinjauanya, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab disapa "Ning Ita" ia ini menyampaikan, bahwa tinjauannya lokasi proyek adalah untuk memastikan bahwa kedua proyek pembangunan pasar bisa terselesaikan di tahun ini dan progresnya sesuai dengan schedule yang telah dibuat.

“Sesuai dengan instruksi presiden, pada masa pandemi Covid-19, khususnya nanti di tahun kedua, di 2021 fokusnya adalah pada pemulihan ekonomi tidak seperti di tahun 2020 yang fokus terbesarnya adalah penanganan adalah kesehatan", terang Ning Ita.

“Salah-satu unsur untuk pemulihan ekonomi adalah ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan. Maka, saya ingin memastikan kedua pasar yang kita kerjakan di tahun ini bisa terselesaikan. Sehingga, harapan saya tahun depan sudah bisa menempati sarana dan prasarana yang kita sediakan", lanjut Ning Ita.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Kadis Perindag Pemkot Mojokerto Rubi Hartoyo saat meninjau progres proyek pembangunan pasar Benpas di kawasan jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto, Selasa (15/09/2020) pagi.


Lebih lanjut Ning Ita menjelaskan, bahwa untuk pasar Benteng Pancasila (pasar Benpas) sudah hampir selesai pembangunannya dan pada bulan depan akan ada serah terima dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Kota Mojokerto.

"Setelah ada serah terima akan kita resmikan dan segera digunakan, sedangkan untuk rest area direncanakan selesai pada akhir tahun", jelas wali kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini.

Ditegaskannya, bahwa selain menyiapkan sarana dan prasarana fisik, saat ini, pihaknya juga tengah menyiapkan pembayaran secara cashless dan peningkatan kualitas SDM warga Kota Mojokerto guna memulihkan ekonomi di Kota Mojokerto akibat pandemi Covid-19.

“Pembayaran secara cashless merupakan salah satu cara untuk memutus penyebaran covid-19", tegas orang nomor satu dijajaran Pemkot Mojokerto ini.

Ning Ita menandaskan, bahwa untuk meningkatkan SDM warga Kota Mojokerto, Pemkot Mojokerto juga telah menyiapkan berbagai pelatihan yang diselenggarakan melalui dinas-dinas terkait.

“Pagi ini saya juga membuka pelatihan RAT yang diselenggarakan oleh Diskouminaker. Koperasi adalah 'saka guru perekonomian', oleh karena itu koperasi harus dikelola oleh manajer yang berkompeten", tandas Ning Ita. *(AI/Hms/HB)*

Terlalu Arogan Warga Minta Segera Copot, Dewan Bakal Sidak Lurah Blooto


 Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto Moch. Rizky Fauzi Pancasilawan saat memimpin jalannya rapat di komisinya.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Sejumlah warga Kelurahan Blooto Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto yang terdiri dari Ketua RT, Ketua RW, LPM, Tokoh Masyarakat (Tomas) dan lainnya kompak membubuhkan tanda-tangan pada surat yang ditujukan ke Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Sekitar 30-an tanda-tangan warga dan perwakilan warga Kelurahan Blooto Kecamatan Prajurit Kulon yang membubuhkan tanda-tangannya itu meminta kepada Wali Kota Mokojerto Ika Puspitasari supaya Lurah Blooto dicopot dari jabatannya sebagai Lurah Blooto.

Surat bertanggal 08 Juni 2020 itu menyebutkan, warga merasa keberatan atas kepemimpinan Suluh Setiadi sebagai Lurah Blooto Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

Warga beralasan, selama kepemimpinannya sebagai Lurah Blooto tidak bisa mengayomi dan melindungi masyarakat, terlalu arogan dan pasif. Untuk itu warga memohon kebijakan dan tindak-lanjut Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari untuk segera diproses  (dipindah).

Bendahara LPM Kelurahan Blooto Riaman mengungkapkan, sudah lebih dari 30 orang yang menanda-tangani surat tersebut. Menurutnya, arogansi Suluh diantaranya terlihat dengan melakukan pemecatan terhadap ketua RW.

“Ketua RW kan dipilih oleh warga, kok Lurah mecat ketua RW. Ini kan arogan...?", ungkap Bendahara LPM Kelurahan Blooto Riaman, dengan nada penuh tanya.

Bukan itu saja, Lurah Blooto juga melakukan pemecatan terhadap Kader Motivator Kesehatan. Padahal kader motivator itu rekrutan dari Dinas Kesehatan melalui RT dan RW.

“Kader motivator itu kan kerja sosial. Mereka dipilih orang yang mau kerja. Dikhawatirkan penggantinya tidak mau kerja", ujar Riaman dengan nada penuh tanya pula.

Riaman juga mengaku, surat yang ditujukan kepada Wali Kota Mojokerto sudah lama diluncurkan namun, hingga saat ini belum ada tindak-lanjut. Untuk itu, Riaman kembali meminta agar Wali Kota yang akrab disapa 'Ning Ita' ini segera memroses keinginan warga.

"Banyak perbuatan arogan yang dilakukan Lurah. Kami mohon kepada Wali Kota supaya segera memroses keinginan warga", pinta Riaman.

Menanggapi persoalan sejumlah warga Kelurahan Blooto Kecamatan Prajurit Kulon tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto Moch. Rizky Fauzi Pancasilawan mengatakan, bahwa sebelumnya pihaknya juga banyak menerima keluhan dari masyarakat.

Terkait banyaknya keluhan warga tersebut, termasuk penanda-tanganan petisi yang dilakukan warga Kelurahan Blooto tersebut, Komisi yang dipimpinnya dalam waktu dekat bermaksud melakukan Sidak (inspeksi mendadak) ke Kelurahan Blooto.

"Warga menilai Lurah arogan. Pada prinsipnya, kami sebagai anggota dewan telah mendengar aspirasi dari masyarakat. Aspirasi masyarakat pasti kami tindaklanjuti", tandas Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto Moch. Rizky Fauzi Pancasilawan. *(DI/HB)*

Tiga Anggota Dewas KPK Jalani Tes Swab



Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tiga Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa 15 September 2020 menjalani tes swab setelah diketahui berinteraksi dengan pegawai KPK yang dinyatakan positif suspect virus Corona atau Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19).

"Yang sudah akan swab diutamakan anggota Majelis Etik karena kemarin kan terus berinteraksi dengan pegawai tersebut (pegawai KPK yang dinyatakan positip Covid-19)", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa 15 September 2020.

Ali Fikri menyebut, tiga anggota Dewas KPK dimaksud yang menjalani tes swab tersebut, yakni Tumpak Hatorangan Panggabean, Albertina Ho dan Syamsuddin Haris. "Pak THP (Tumpak Hatorangan Panggabean) Bu AH (Albertina Ho) dan Pak SH (Syamsuddin Haris)", sebut Ali.

Dijelaskannya, setelah menjalani tes swab, tiga anggota Dewas KPK tersebut akan bekerja dari rumah terlebih dahulu. "Habis swab nanti BDR (bekerja dari rumah) dahulu sampai ada hasil tes", jelasnya.

Seperti diketahui, Dewas KPK menunda jadwal sidang etik yang beragenda Pembacaan Putusan Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri yang seharusnya dilangsungkan hari ini Selasa 15 September 2020 menjadi Rabu 23 September 2020.

"Sebagaimana telah diinformasikan melalui akun twitter @KPK_RI, rencana persidangan etik Dewan Pengawas KPK dengan terperiksa YP (Yudi Purnomo) Pegawai KPK dan FB (Firli Bahuri) Ketua KPK ditunda dari Selasa (15/09/2020) menjadi Rabu (23/09/2020)", bebernya.

Ali menandaskan, penundaan agenda sidang tersebut dilakukan karena dibutuhkan tindakan cepat terkait penanganan dan pengendalian Covid-19 di lingkungan KPK, terutama di lingkup Dewan Pengawas KPK.

"Dari hasil tracing internal ditemukan indikasi interaksi antara pegawai yang positif Covid-19 dengan Anggota Dewas KPK, sehingga pada hari Selasa ini akan dilakukan tes swab terhadap sejumlah pihak terkait", tandas Ali Fikri. *(Ys/HB)*


BERITA TERKAIT: