Senin, 15 Agustus 2022

KPK Geledah Dua Lokasi Di Jakarta Selatan Terkait Perkara Bupati Pemalang


Bupati Pemalang MAW Dkk. memakai rompi khas Tahanan KPK dan tangan diborgol dengan pengawalan petugas saat turun dari lantai 2 diarahkan keluar dari gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan untuk menuju mobil tahanan yang akan membawa ke tempat penahanan masing-masing, Jum'at (12/08/2022) malam, usai dihadirkan dalam konferensi pers.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu 13 Agustus 2022, menggeledah rumah dan kantor di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan terkait dengan rangkaian proses penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang yang menjerat Mukti Agung Wibowo (MAW) selaku Bupati Pemalang dan kawan-kawan.

Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri menerangkan, bahwa 2 (dua) lokasi yang digeledah itu diduga sebagai tempat penyimpanan barang bukti terkait pokok perkara tersebut.

"Lokasi tersebut yaitu rumah tempat tinggal dan kantor yang diduga di tempat dimaksud terdapat beberapa bukti yang terkait dengan perkara ini", terang  Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/08/2022).

Dijelaskan Ali Fikri, dalam penggeledahan tersebut, Tim Penyidik KPk menemukan barang bukti berupa berbagai dokumen dan barang elektronik. Dijelaskannya pula, bahwa barang bukti dimaksud sudah diamankan Tim Penyidik KPK untuk dilakukan analisa dan akan melakukan pemeriksaan pada para Saksi serta Tersangka untuk mengonfirmasinya.

"Analisis disertai penyitaan segera dilakukan tim penyidik untuk melengkapi berkas perkara dari para Tersangka", jelas Ali Fikri.

Sebagaimana diketahui, dalam perkara ini, KPK menetapkan MAW selaku Bupati Pemalang dan 5 (lima) orang lainnya sebagai Tersangka. Adapun 5 orang lainnya tersebut, yakni Adi Jumal Widodo (AJW) selaku Komisaris PD. AU, Slamet Masduki (SM) selaku Pejabat Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang.

Berikutnya, Sugiyanto (SG) selaku Kepala BPBD Kabupaten Pemalang, Yanuarius Nitbani (YN) selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Pemkab Pemalang dan Mohammad Saleh (MS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Pemkab Pemalang.

Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan, Jum'at (12/08/2022) malam, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, enam Tersangka tersebut, bersama 28 (dua puluh delapan) orang lainnya, sebelumnya diamankan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK melalui serangkaian kegiatan Tangkap Tangan di Jakarta dan beberapa lokasi lainnya di daerah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah pada Kamis 11 Agustus 2022.

Bupati Pemalang MAW diamankan Tim Penindakan KPK seusai bertemu seseorang di Gedung DPR-RI. Dia ditangkap sekitar pukul 17.00 WIB. Penangkapan terhadap MAW selaku Bupati Pemalang bermula dari adanya informasi akan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh Mukti dari sejumlah pejabat Pemkab Pemalang dan pihak lainnya. Tim kemudian bergerak dan menindak-lanjuti informasi tersebut.

"Tim KPK mengetahui MAW selaku Bupati Pemalang beserta rombongan pergi ke Jakarta dan mendatangi salah-satu rumah yang berada di wilayah Jakarta Selatan dengan membawa sebuah bungkusan yang diduga berisi uang yang telah diterimanya", ungkap Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan, Jum'at (12/08/2022) malam.

Firli tidak menjelaskan detail rumah siapa yang disambangi Bupati Pemalang MAW di daerah Jakarta Selatan tersebut. Namun, Firli pun mengungkapkan, bahwa seusai menyambangi rumah di daerah Jakarta Selatan tersebut, Mukti bersama rombongannya menuju ke Gedung DPR-RI untuk bertemu seseorang. Sayangnya, Firli tidak merinci seseorang di Gedung DPR-RI yang ditemui oleh MAW.

"Setelah itu MAW keluar dan menuju ke gedung DPR-RI menemui seseorang. Ketika MAW beserta rombongan keluar dari gedung DPR-RI, Tim KPK langsung mengamankan MAW beserta rombongan dimaksud beserta dengan uang dan bukti-bukti lainnya", ungkap Firli Bahuri pula.

Ketika penangkapan Bupati Pemalang MAW bersama rombongan di Jakarta tersebut, Tim Penyidik KPK lainnya juga bergerak mengamankan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Pemalang dan secara paralel, Tim Penyidik KPK juga melakukan penyegelan pada beberapa ruang kerja di lingkungan Kantor Pemkab Pemalang juga Rumah Dinas Bupati Pemalang.

"Berikutnya MAW bersama rombongan dibawa ke gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut", beber Ketua KPK Firli Bahuri.

Dalam kegiatan Tangkap Tangan tersebut, Tim Satgas Penindakan KPK juga berhasil mengamankan uang tunai Rp. 136 juta, rekening Bank Mandiri atas nama AJW berisi uang sekitar Rp. 4 miliar dan setoran uang atas nama AJW sebesar Rp. 400 juta.

Firli pun menjelaskan, Mukti Agung Wibowo selaku Bupati Pemalang mematok harga mulai dari Rp. 60 juta hingga Rp. 350 juta untuk suatu jabatan.

"Adapun besaran uang untuk setiap posisi jabatan bervariasi disesuaikan dengan level jenjang dan esselon dengan nilai berkisar antara Rp. 60 juta sampai dengan Rp. 350 juta. Sejumlah uang yang yang telah diterima Mukti Agung, selanjutnya dipergunakan untuk berbagai keperluan pribadi Mukti Agung", jelas Firli Bahuri pula.

Firli memaparkan, perkara ini bermula saat Mukti Agung Wibowo diangkat menjadi Bupati Pemalang periode 2021–2026. Beberapa bulan setelah dilantik menjadi Mukti Agung Wibowo selaku Bupati Pemalang, merombak posisi beberapa pejabat esselon di lingkungan Pemkab Pemalang.

Sesuai arahan MAW selaku Bupati Pemalang, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang membuka seleksi terbuka untuk posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Pemalang.

Diduga, dalam memenuhi posisi jabatan esselon dimaksud, ada arahan lanjutan dan perintah MAW selaku Bupati Pemalang yang meminta agar para calon peserta yang ingin diluluskan untuk menyiapkan sejumlah uang.

Penyerahan uang-uang itu dilakukan secara tunai kepada Adi Jumal Widodo sebagai orang kepercayaan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo yang kemudian dimasukkan ke dalam rekening banknya untuk keperluan MAW.

Adapun besaran uang untuk setiap posisi jabatan bervariasi sesusi level jenjang dan eselon dengan nilai kisaran antara Rp. 60 juta hingga Rp. 350 juta.

Pejabat yang akan menduduki posisi jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang di antaranya Slamet Masduki untuk jabatan Pejabat-sementara (Pjs.) Sekda Pemalang, Sugiyanto untuk jabatan Kepala BPBD Kabupaten Pemalang, Yanuarius Nitbani untuk jabatan Kadis Kominfo Pemkab Pemalang dan Mohammad Saleh untuk jabatan Kadis PU Pemkab Pemalang.

"Terkait pemenuhan posisi jabatan di Pemkab Pemalang, diduga MAW (Mukti Agung Wibowo) melalui AJW (Aji Jumal Widodo) telah menerima sejumlah uang dari beberapa ASN di Pemkab Pemalang maupun dari pihak lain seluruhnya berjumlah sekitar Rp. 4 miliar", papar Firli Bahuri.

"MAW juga diduga telah menerima uang dari pihak swasta lainnya terkait jabatannya selaku Bupati Pemalang sejumlah sekitar Rp. 2,1 miliar dan hal ini akan terus didalami lebih lanjut oleh KPK", tandas Firli Bahuri.

Dalam perkara ini, Slamet Masduki (SM) selaku Pejabat Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang, Sugiyanto (SG) selaku Kepala BPBD Kabupaten Pemalang, Yanuarius Nitbani (YN) selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Pemkab Pemalang dan Mohammad Saleh (MS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Pemkab Pemalang ditetapkan KPK sebagai Tersangka Pemberi.

Sedangkan Mukti Agung Wibowo selaku Bupati Pemalang dan Adi Jumal Widodo selaku Komisaris PD. AU ditetapkan KPK sebagai Tersangka Penerima.

Sebagai Tersangka Pemberi, Slamet Masduki (SM) selaku Pejabat Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang, Sugiyanto (SG) selaku Kepala BPBD Kabupaten Pemalang, Yanuarius Nitbani (YN) selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Pemkab Pemalang dan Mohammad Saleh (MS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Pemkab Pemalang disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai Tersangka Penerima, Mukti Agung Wibowo selaku Bupati Pemalang dan Adi Jumal Widodo selaku Komisaris PD. AU disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan upaya paksa penahanan terhadap 6 orang tersebut selama 20 hari, terhitung mulai Sabtu 13 Agustus hingga 1 September 2022.

Mukti Agung akan ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Gedung Merah Putih, Adi Jumal Widodo ditahan di ruang Rutan Kapling C1. Slamet Masduki, Sugiyanto, Yanuarius Nitbani dan Mohammad Saleh ditahan di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur. *(HB)*


BERITA TERKAIT :

Sabtu, 13 Agustus 2022

Sambut Kedatangan Jemaah Haji Kloter Terakhir, Gubernur Khofifah Bagikan Bendera Merah Putih



Kota SURABAYA – (harianbuana.com).
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyambut kedatangan jama'ah haji kloter SUB-38 dan membagikan bendera merah putih kepada para jema'ah, Sabtu (13/08/2022) siang,  di Asrama Haji Sukolilo Surabaya.

Pada kesempatan ini, kepada 244 jemaah haji yang baru tiba di tanah air tersebut, secara khusus Gubernur Khofifah meminta untuk mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah jama'ah haji.

"Kita berbagi bendera merah putih dan kepada ketua kloter yang secara simbolis menerima, saya berpesan supaya dikibarkan di kediaman masing-masing", kata Gubernur Jarim Khofifah Indar Parawansa.

Gubernur Khofifah menyampaikan, pembagian bendera merah putih ini adalah bagian dari gerakan nasional membagikan 10 juta bendera. Gubernur Khofifah berharap, semua elemen pun melakukan hal yang sama dari mulai kepala desa, lurah hingga kepala daerah serta masyarakat secara umum.

"Kita juga mengajak agar elemen-elemen instansi vertikal yang bertugas di Jawa Timur juga melakukan hal yang sama", ujar Gubernur Khofifah, penuh harap.




Orang nomor satu di lungkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini menjelaskan, bahwa membagikan bendera merah putih kepada para jama'ah haji merupakan salah-satu bentuk penguatan dalam membangun semangat nasionalisme – religius.

"Kita bangun semaksimal mungkin di negeri ini, bahwa mandat dari sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa yang artinya bahwa proses cinta tanah air harus diikuti dengan bagaimana penguatan dari sisi nasionalisme dan religiusitas", jelasnya.

Gubernur perempuan pertama di Provinsi Jawa Timur ini menerangkan, bahwa jema'ah haji yang diberangkatkan dari embarkasi Surabaya berjumlah 16.835 jama'ah haji. Kemudian yang telah kembali pulang ke tanah air melalui 38 kloter ada 16.809 orang jemaah haji.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah mengungkapkan, ada 23 jama'ah haji embarkasi Surabaya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di tanah suci. Sementara 3 orang jemaah haji saat ini tengah sakit. Yang mana, 2 orang diantaranya tengah menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi dan 1 orang menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Surabaya.

"Bagi jemaah yang wafat, kita sampaikan duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita semua ikut berbela sungkawa, mudah-mudahan semua dipanggil dalam keadaan khusnul khotimah dan semua dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan mereka yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala", ungkapnya.




Sejatinya, jama'ah haji kloter 38 ini berjumlah 230 orang. Namun, 5 orang jama'ah haji telah kembali lebih awal dan 1 orang jama'ah haji telah wafat sebelum kembali ke tanah air. 1 orang jama'ah haji tersebut atas nama Sriwati Tilam Sari asal Kota Mojokerto.

Gubernur Khofifah yang juga Ketua PBNU Jatim ini menegaskan, bahwa setiap jama'ah haji embarkasi Surabaya harus kembali ke kediaman dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu, ia menginstruksikan semua jama'ah haji wajib swab antigen sebelum kembali pulang.

"Kloter terakhir terkonfirmasi sehat semua. Berdasarkan hasil swab antigen dan swab PCR, semua negatif Covid-19. Sementara secara keseluruhan, dari 38 kloter terkonfirmasi 42 orang swab PCR pisitif Covid-19", tegasnya.

Gubernur Khofifah pun menegaskan, bagi jama'ah yang positif Covid-19, diantarkan oleh Pemprov Jawa Timur ke daerah masing-masing dengan berkordinasi dengan Puskesmas terdekat.

"Saya ingin mastikan, bahwa semua yang pulang kembali ke rumah dalam kondisi sehat. Sehingga, semua jama'ah haji juga akan mendapatkan ketenangan, karena memang mereka sehat dan para hujjaj yang pulang juga dalam keadaan sehat", tegasnya pula.




Gubernur Khofifah juga mengajak seluruh jama'ah haji kloter 38 ini untuk bersama-sama mendo'akan Jawa Timur dan Indonesia agar selalu bisa menjaga persatuan dan kesatuan serta bisa menjadi negara yang baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur.

"Mudah-mudahan Jawa Timur ini Allah selalu anugerahkan keberkahan, ketenangan,  persatuan dan kesatuan dan  Indonesia menjadi negara yang baldatun toyyibatun warobbun ghofur", ajaknya.

Di akhir sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah haji termasuk memberikan pelayanan-pelayanan kepada jama'ah haji. Karena mereka telah berkontribusi banyak dalam pelaksanaan ibadah haji dan pelayanan bagi jama'ah haji.

"Saya menyampaikan terima-kasih kepada tim PPIH yang sudah melakukan tugas dengan sangat baik lintas sektoral dan alhamdulillah... hari ini sudah pada posisi kepulangan terakhir", ucapnya.

Hadir dalam acara ini, Kepala KKP Kelas I Surabaya, Sekretaris PPIH, Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Jatim, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Jatim dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jatim. *(DI/HB)*

Indonesia Juara Piala AFF U-16, Gubernur Khofifah Bangga 5 Pemain Timnas U-16 Berasal Dari Jawa Timur



Kota SURABAYA – (harianbuana.com).
Timnas Indonesia U-16 berhasil menjuarai kejuaraan AFF U-16 2022 usai mengalahkan Timnas Vietnam dengan skore 1 – 0 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jum'at (12/08/2022).

Gol semata wayang yang dicetak Kafiatur Rizky membuahkan prestasi dan menjadi kado yang indah di HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemenangan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Jawa Timur. Sebab, 5 (lima) pemain Timnas AFF U-16 2022 berasal dari Jawa Timur.

Mereka adalah Muhammad Narendra Tegar Islami asal Kota Mojokerto, Muhammad Rizki Afrizal asal Blitar, Arkhan Kaka Putra asal Blitar, Andhika Putra Setiawan asal Tulungagung, dan Figo Dennis Saprutananto asal Kota Probolinggo.

Atas prestasi yang diraih Timnas Indonesia tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan selamat sekaligus mengungkapkan rasa bangganya. Menurut Gubernur Khofifah, prestasi yang diraih Timnas Indonesia  tidak hanya membanggakan Jawa Timur, namun juga Indonesia.

"Alhamdulillah timnas kita membawa harum nama Indonesia di Piala AFF U-16. Kami semua dari Jawa Timur ikut bangga karena di dalam timnas ada lima pemainnya berasal dari Jatim", ujar Gubernur Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (13/08/2022).

"Semoga prestasi ini dapat menjadi pelecut dan penyemangat bagi atlet-atlet asal Jatim lainnya untuk terus berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional", tambahnya, penuh harap.

Keberhasilan Timnas Indonesia U-16 melangkah ke final dan berhasil keluar sebagai juara karena kerja keras setiap elemen, terutama para pemain. Utamanya, 5 pemain dari Jawa Timur tampil Piala AFF U-16 2022 di bawah asuhan Pelatih Bima Sakti.

Secara khusus, Gubernur Khofifah memperkenalkan para atlet dan kiprahnya dalam Cabor sepak bola yang menurutnya sangat layak menjadi motivasi bagi Arek-arek Jawa Timur yang lain bersamaan dengan momentum HUT RI ke-77 bulan Agustus 2022.

Nama pertama Narendra Tegar Islami berasal dari Kota Mojokerjo. Kemampuannya dalam mengolah si kulit bundar tak perlu diragukan lagi, karena merupakan salah-satu pemain Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2022.

Remaja yang lahir pada 2006 ini, merupakan anak dari pasangan Aiptu Muhammad Soleh dan Evi Astri. Adapun Tegar sebelumnya memulai karier sepak bola dari sekolah sepak bola (SSB) Internal Mojokerto.

Di Timnas, Pemain bernomor punggung 12 tersebut bermain sebagai motor serangan Garuda Muda dan kini membela klub Borneo FC.




Kedua, Muhammad Rizki Afrizal. Putra daerah Blitar ini bergabung dengan Timnas Indonesia U-16 setelah lolos seleksi tingkat Jawa Timur hingga nasional.

Kemampuan Rizki Afrizal di lapangan hijau patut diacungi jempol. Kala Timnas Indonesia U-16 melawan Myanmar di semi final, Rizki Afrizal menyumbangkan satu gol. Gol yang dicetak pemain bernomor punggung 25 itu berjasa untuk meloloskan Garuda Asia ke final Piala AFF U-16 2022.

Nama selanjutnya, Andhika Putra Setiawan berasal dari Tulungagung. Pemain berumur 16 tahun itu kini berkarier di Madura United. Sebelumnya, Andhika telah mengikuti pusat pelatihan Timnas U-16 sebanyak tiga kali, yaitu pada Maret, April dan Juli 2022. Akan tetapi, dia belum pernah tampil di Piala AFF U-16 2022 karena cedera.

Kemudian ada nama Figo Dennis Saputrananto. Pemuda kelahiran Probolinggo 28 April 2006 ini berposisi sebagai gelandang dan kini bernaung bersama Persija Jakarta U-16. Sebelumnya, Figo mengawali karir sepak bola bersama Imran Soccer Academy tahun 2018 dan Ricky Nelson Academy Lawang tahun 2018-2021.

Berbekal pengalaman bermain di klub selevel Persija Jakarta, Figo Dennis memiliki ambisi besar demi memenangkan kompetisi. Jadi, tak heran bila Figo Dennis bisa tampil moncer di Piala AFF U-16 2022.

Nama terakhir adalah Arkhan Kaka Putra. Memiliki nama tengah yang mirip dengan legenda sepak bola Brasil, Ricardo Kaka. Pemain yang kerap disapa Arkhan Kaka ini merupakan putra Blitar yang bergabung bersama Timnas Indonesia U-16 melalui jalur pemantauan bakat. Dia bermain di posisi penyerang.

Selama bermain bersama Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2022, Arkhan Kaka mampu tampil apik. Ia sudah mencetak dua gol sejauh ini. Saat ini pemain bernomor punggung 8 itu membela klub Persis Solo.

Gubernur Khofifah berharap, prestasi yang diraih menjadi tambahan motivasi dalam menghadapi kejuaraan bergengsi internasional lainnya, yakni Olimpiade.

"Kami harap prestasi ini tidak hanya berhenti di sini. Tapi pemain Jatim yang tergabung dalam timnas dan atlet-atlet Jatim lainnya bisa terus berprestasi di kancah internasional lainnya, seperti Olimpiade atau untuk cabor sepak bola bisa berprestasi di Piala Dunia. Dan berhasil membawa harum nama Indonesia", harapnya.

Gubernur Khofifah juga berpesan kepada 5 pemain asal Jatim yang membela Timnas Indonesia U-16 agar tetap gigih berlatih dan tidak cepat berpuas diri. Sehingga, prestasi demi prestasi dapat diraih dalam setiap event.

"Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk pelatih, staf serta 28 pemain Timnas Indonesia U-16 khususnya kelima pemain yang berasal dari Jatim. Semoga Ke depan Pandawa Lima dari Bumi Majapahit terus mengharumkan nama Indonesia di level ASEAN, Asia hingga dunia", pungkasnya. *(DI/HB)"

Jumat, 12 Agustus 2022

KPK Tahan Bupati Pemalang Dan 5 Tersangka Lainnya


Ketua KPK Firli Bahuri saat memberi keterangan dalam konferensi pers pengumuman penetapan Tersangka dan penahanan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dan 5 (lima) orang lainnya atas perkara dugaan TPK suap dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang, Jum'at (12/08/2022) malam, di Gedung Merah Putih jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jum'at 12 Agustus 2022 malam, mengumumkan secara resmi penetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dan 5 (lima) orang lainnya sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang.

"KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup kemudian meningkatkan ke tahap penyidikan, maka KPK malam ini menyampaikan dan mengumumkan beberapa orang yang masuk dalam kategori Tersangka", ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan, Jum'at (12/08/2022) malam.

Usai mengumumkan secara resmi penetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dan 5 (lima) orang lainnya sebagai Tersangka TPK suap dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, KPK langsung melakukan upaya paksa penahanan terhadap para Tersangka.

Adapun 5 orang lainnya tersebut, yakni Adi Jumal Widodo (AJW) selaku Komisaris PD. AU, Slamet Masduki (SM) selaku Pejabat Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang, Sugiyanto (SG) selaku Kepala BPBD Kabupaten Pemalang, Yanuarius Nitbani (YN) selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Pemkab Pemalang dan Mohammad Saleh (MS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Pemkab Pemalang.

"Dalam rangka kepentingan penyidikan, KPK melakukan upaya paksa penahanan terhadap 6 orang tersebut selama 20 hari. Keenamnya ditahan mulai 13 Agustus hingga 1 September 2022", tegas Firli Bahuri.

"Mukti Agung akan ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Gedung Merah Putih, Adi Jumal Widodo ditahan di ruang Rutan Kapling C1. Slamet Masduki, Sugiyanto, Yanuarius Nitbani dan Mohammad Saleh akan ditahan di rutan KPK Pomdam Jaya Guntur", lanjutnya.

Firli menjelaskan, enam Tersangka tersebut bersama 28 (dua puluh delapan) orang lainnya, sebelumnya diamankan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK melalui serangkaian kegiatan Tangkap Tangan di Jakarta dan beberapa lokasi lainnya di daerah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah pada Kamis 11 Agustus 2022.

Dalam kegiatan Tangkap Tangan tersebut, Tim Satgas Penindakan KPK juga berhasil mengamankan uang tunai Rp. 136 juta, rekening Bank Mandiri atas nama AJW berisi uang sekitar Rp. 4 miliar dan setoran uang atas nama AJW sebesar Rp. 400 juta.

Firli pun menjelaskan, Mukti Agung Wibowo selaku Bupati Pemalang mematok harga mulai dari Rp. 60 juta hingga Rp. 350 juta untuk suatu jabatan.

"Adapun besaran uang untuk setiap posisi jabatan bervariasi disesuaikan dengan level jenjang dan esselon dengan nilai berkisar antara Rp. 60 juta sampai dengan Rp. 350 juta. Sejumlah uang yang yang telah diterima Mukti Agung, selanjutnya dipergunakan untuk berbagai keperluan pribadi Mukti Agung", jelas Firli Bahuri.

Dalam perkara ini, Slamet Masduki (SM) selaku Pejabat Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang, Sugiyanto (SG) selaku Kepala BPBD Kabupaten Pemalang, Yanuarius Nitbani (YN) selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Pemkab Pemalang dan Mohammad Saleh (MS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Pemkab Pemalang ditetapkan KPK sebagai Tersangka Pemberi.

Sedangkan Mukti Agung Wibowo selaku Bupati Pemalang dan Adi Jumal Widodo selaku Komisaris PD. AU ditetapkan KPK sebagai Tersangka Penerima

Sebagai Tersangka Pemberi, Slamet Masduki (SM) selaku Pejabat Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang, Sugiyanto (SG) selaku Kepala BPBD Kabupaten Pemalang, Yanuarius Nitbani (YN) selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Pemkab Pemalang dan Mohammad Saleh (MS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Pemkab Pemalang disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai Tersangka Penerima, Mukti Agung Wibowo selaku Bupati Pemalang dan Adi Jumal Widodo selaku Komisaris PD. AU disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *(HB)*


KPK Tetapkan Bupati Pemalang Dan 5 Orang Lainnya Sebagai Tersangka


Salah-satu suasana konferensi pers pengumuman penetapan Tersangka dan penahanan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dan 5 (lima) orang lainnya atas perkara dugaan TPK suap dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang, Jum'at (12/08/2022) malam, di Gedung Merah Putih jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jum'at 12 Agustus 2022 malam, mengumumkan secara resmi penetapan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dan 5 (lima) orang lainnya sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang.

"KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup kemudian meningkatkan ke tahap penyidikan, maka KPK malam ini menyampaikan dan mengumumkan beberapa orang yang masuk dalam kategori Tersangka", ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan, Jum'at (12/08/2022) malam.

Adapun 5 orang lainnya tersebut, yakni Adi Jumal Widodo (AJW) selaku Komisaris PD. AU, Slamet Masduki (SM) selaku Pejabat Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang, Sugiyanto (SG) selaku Kepala BPBD Kabupaten Pemalang, Yanuarius Nitbani (YN) selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Pemkab Pemalang dan Mohammad Saleh (MS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Pemkab Pemalang.

"Dalam rangka kepentingan penyidikan, KPK melakukan upaya paksa penahanan terhadap 6 orang tersebut selama 20 hari. Keenamnya ditahan mulai 13 Agustus hingga 1 September 2022", tegas Firli Bahuri.

"Mukti Agung akan ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Gedung Merah Putih, Adi Jumal Widodo ditahan di ruang Rutan Kapling C1. Slamet Masduki, Sugiyanto, Yanuarius Nitbani dan Mohammad Saleh akan ditahan di rutan KPK Pomdam Jaya Guntur", lanjutnya.

Firli menjelaskan, enam Tersangka tersebut bersama 28 (dua puluh delapan) orang lainnya, sebelumnya diamankan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK melalui serangkaian kegiatan Tangkap Tangan di Jakarta dan beberapa lokasi lainnya di daerah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah pada Kamis 11 Agustus 2022.

Dalam kegiatan Tangkap Tangan tersebut, Tim Satgas Penindakan KPK juga berhasil mengamankan uang tunai Rp. 136 juta, rekening Bank Mandiri atas nama AJW berisi uang sekitar Rp. 4 miliar dan setoran uang atas nama AJW sebesar Rp. 400 juta.

Firli pun menjelaskan, Mukti Agung Wibowo selaku Bupati Pemalang mematok harga mulai dari Rp. 60 juta hingga Rp. 350 juta untuk suatu jabatan.

"Adapun besaran uang untuk setiap posisi jabatan bervariasi disesuaikan dengan level jenjang dan esselon dengan nilai berkisar antara Rp. 60 juta sampai dengan Rp. 350 juta. Sejumlah uang yang yang telah diterima Mukti Agung, selanjutnya dipergunakan untuk berbagai keperluan pribadi Mukti Agung", jelas Firli Bahuri.

Dalam perkara ini, Slamet Masduki (SM) selaku Pejabat Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang, Sugiyanto (SG) selaku Kepala BPBD Kabupaten Pemalang, Yanuarius Nitbani (YN) selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Pemkab Pemalang dan Mohammad Saleh (MS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Pemkab Pemalang ditetapkan KPK sebagai Tersangka Pemberi.

Sedangkan Mukti Agung Wibowo selaku Bupati Pemalang dan Adi Jumal Widodo selaku Komisaris PD. AU ditetapkan KPK sebagai Tersangka Penerima

Sebagai Tersangka Pemberi, Slamet Masduki (SM) selaku Pejabat Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang, Sugiyanto (SG) selaku Kepala BPBD Kabupaten Pemalang, Yanuarius Nitbani (YN) selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Pemkab Pemalang dan Mohammad Saleh (MS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Pemkab Pemalang disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai Tersangka Penerima, Mukti Agung Wibowo selaku Bupati Pemalang dan Adi Jumal Widodo selaku Komisaris PD. AU disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *(HB)*


BERITA TERKAIT :

KPK Tangkap Bupati Pemalang Terkait Dugaan Suap Pengadaan Serta Jabatan


Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK mengamankan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW) dan beberapa orang lainnya dalam serangkaian kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan di Jakarta dan beberapa lokasi lainnya di Jawa Tengah pada Kamis 11 Agustus 2022 sore hingga malam hari.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan,  Tangkap Tangan (TT) terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dan beberapa pihak lainnya tersebut terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang.

“Dugaan tindak pidana korupsi suap dan pungutan tidak sah dalam pengadaan barang dan jasa serta jabatan", kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi wartawan, Jum'at (12/8/2022) pagi.

Ghufron menjelaskan, dari serangkaian kegiatan Tangkap Tangan di Jakarta dan beberapa lokasi di Kabupaten Pemalang itu, Tim Satgas Penindakan KPK mengamankan 23 (dua puluh tiga) orang, termasuk Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo. Hingga saat ini, Tim Penyidik KPK masih mendalami tindak pidana tersebut.

“Tim lidik KPK sedang memeriksa, pada saatnya nanti akan kami jelaskan secara lebih detail", jelas Nurul Ghufron.

Diketahui, dalam serangkaian kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan di Jakarta dan beberapa lokasi di daerah Kabupaten Pemalang pada Kamis (11/07)2022) sore hingga malam hari, Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK mengamankan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW) bersama 22 (dua puluh dua) orang lainnya.

KPK juga belum menginformasikan identitas 22 orang dan barang bukti yang turut diamankan dalam kegiatan Tangkap Tangan tersebut. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menetukan status perkara maupun status hukum para pihak yang diamankan dalam Tangkap Tangan itu. *(HB)*


KPK Benarkan Tangkap Bupati Pemalang



Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK mengamankan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW) dan beberapa orang lainnya dalam serangkaian kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan di Jakarta dan beberapa lokasi lainnya di Jawa Tengah pada Kamis 11 Agustus 2022.

Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri membenarkan saat dikonfirmasi tentang informasi tersebut. Diterangkannya, bahwa MAW selaku Bupati Pemalang dan beberapa orang lainnya itu diamankan Tim Satgas Penindakan KPK pada Kamis (11/08/2022) sore hingga malam hari di Jakarta dan beberapa daerah lainnya di Jawa Tengah.

"Benar, Kamis (11/07/2022) sore hingga malam, KPK telah melakukan serangkaian Tangkap Tangan terhadap beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi. Informasi yang kami terima, salah-satu yang diamankan adalah bupati di Jawa Tengah", terang Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali FIkri dalam keterangan tertulisnya, Jum'at (12/08/2022) pagi.

Ali menjelaskan, Tim Penyidik KPK saat ini tengah memeriksa Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dan pihak-pihak lain yang turut diamankan dalam kegiatan Tangkap Tangan tersebut. Ditandaskan Ali Fikri, bahwa KPK akan segera menyampaikan informasi lebih lanjut terkait Tangkap Tangan ini.

"Tim segera melalukan permintaan keterangan terhadap para pihak yang ditangkap dimaksud. Segera setelahnya akan kami sampaikan perkembangannya kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi atas kerja-kerja KPK", tegas Ali Fikri. *(HB)*


Kamis, 11 Agustus 2022

KPK Tangkap Bupati Pemalang



Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK hari ini, Kamis 11 Agustus 2022, dikabarkan melakukan Tangkap Tangan (TT) terhadap kepala daerah dan mengamankannya beserta beberapa pihak lainnya.

Berdasarkan informasi yang diterima, dalam serangkaian kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan di Jakarta dan beberapa lokasi di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah itu, Tim Satgas Penindakan KPK mengamankan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW) bersama puluhan orang lainnya.

"Kepala daerah, Bupati Pemalang turut diamankan", kata sumber kepada wartawan, Kamis (11/08/2022) malam.

Selain Bupati Pemalang dan sejumlah pihak lain, dalam serangkaian  kegiatan Tangkap Tangan itu, Tim Satgas Penindakan KPK juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti diduga terkait perkara.

Dikonfirmasi kabar Tangkap Tangan tersebut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku dirinya belum mendapat informasi resmi.

"Saya belum dapat informasi ada OTT dari staf", ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri belum merespons kabar adanya Tangkap Tangan terhadap Bupati Pemalang tersebut. 

KPK memilik waktu 1x24 jam untuk menentukan status perkara dan status hukum para pihak yang diamankan dalam Tangkap Tangan tersebut. *(HB)*

KPK Limpahkan Berkas Perkara Oon Nusihono Ke PN Yogyakarta


Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Kamis 11 Agustus 2022, telah melimpahkan berkas perkara dan Surat Dakwaan Vice Presiden Real Estate PT. Summarecon Agung (SA) Oon Nusihono ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta.

"Hari ini Tim Jaksa telah selesai melimpahkan berkas perkara dan Surat Dakwaan terdakwa Oon Nusihono ke Pengadilan Tipikor pada PN Yogyakarta", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/08/2022).

Dengan pelimpahan tersebut, penahanan terhadap Oon Nusihono menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor Yogyakarta. Tim Jaksa Penuntut Umum' KPK saat ini menunggu penunjukan Majelis Hakim serta penetapan sidang perdana perkara tersebut dari PN Yogakarta.

"Tim jaksa selanjutnya masih menunggu penetapan penunjukkan majelis hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan", jelas Ali Fikri.

Sebagaimana diketahui, dalam perkara ini, sebelumnya Tim Penyidik KPK menetapkan 5 (lima) Tersangka. Kelimanya, yakni mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti (HS), Vice President Real Estate PT. Summarecon Agung (PT. SA) Oon Nusihono (ON).

Berikutnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta Nur Widhi Hartana (NWH), Triyanto Budi Yuwono (TBY) mantan Sekretaris Pribadi merangkap Ajudan Haryadi Suyuti serta Dirut. PT. Java Orient Property (PT. JOP) Dandan Jaya Kartika (DJK).

Oon Nusihono dan Dandan Jaya Kartika ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap. Sedangkan Haryadi Suyuti [mantan Wali Kota Yogyakarta (periode 2017–2022)], Nur Widhi Hartana (Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta) dan TBY (Triyanto Budi Yuwono) ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap.

Sebagai Tersangka pemberi suap, Oon Nusihono dan Dandan Jaya Kartika disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai Tersangka penerima suap, Haryadi Suyuti [mantan Wali Kota Yogyakarta (periode 2017–2022)], Nur Widhi Hartana (Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta) dan TBY (Triyanto Budi Yuwono) disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Haryadi saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) di belakang Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Adapun Nur Widhi Hartana ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, sementara Triyanto Budi Yuwono ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. *(HB)*


BERITA TERKAIT:

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti


Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.


Kota JAKARTA – (harianbuana com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti (HS). Masa penahanan Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan apartemen Royal Kedhaton di kawasan jalan Malioboro Kota Yogyakarta tersebut, diperpanjang 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

Selain Haryadi, Tim Penyidik KPK juga memperpanjang masa penahanan 2 (dua) Tersangka lainnya. Keduanya, yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta Nurwidhihartana (NWH) dan Triyanto Budi Yuwono (TBY) mantan Sekretaris Pribadi merangkap Ajudan Haryadi Suyuti.

"Tim Penyidik masih membutuhkan waktu untuk pengumpulan alat bukti, sehingga kembali memperpanjang masa penahanan tersangka HS dan kawan-kawan", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/08/2022).

Haryadi saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) di belakang Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Adapun Nur Widhi Hartana ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, sementara Triyanto Budi Yuwono ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

"Perpanjangan penahanan sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Yogyakarta untuk 20 hari ke depan sampai 31 Agustus 2022", jelas Ali Fikri.

Dalam perkara ini, Tim Penyidik KPK menetapkan 5 (lima) Tersangka. Kelimanya, yakni mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti (HS), Vice President Real Estate PT. Summarecon Agung (PT. SA) Oon Nusihono (ON).

Berikutnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta Nur Widhi Hartana (NWH), Triyanto Budi Yuwono (TBY) mantan Sekretaris Pribadi merangkap Ajudan Haryadi Suyuti serta Dirut. PT. Java Orient Property (PT. JOP) Dandan Jaya Kartika (DJK).

Oon Nusihono dan Dandan Jaya Kartika ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap. Sedangkan Haryadi Suyuti [mantan Wali Kota Yogyakarta (periode 2017–2022)], Nur Widhi Hartana (Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta) dan TBY (Triyanto Budi Yuwono) ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap.

Sebagai Tersangka pemberi suap, Oon Nusihono dan Dandan Jaya Kartika disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai Tersangka penerima suap, Haryadi Suyuti [mantan Wali Kota Yogyakarta (periode 2017–2022)], Nur Widhi Hartana (Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta) dan TBY (Triyanto Budi Yuwono) disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *(HB)*


BERITA TERKAIT:

Rabu, 10 Agustus 2022

KPK Periksa Ilmi Umar Terkait Lahan Untuk Pelabuhan Perusahaan Maming


Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Pennyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa 09 Agustus 2022 telah memeriksa Ilmi Umar sebagai Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu (periode tahun 2010–2015 dan 2016–2018) Mardani H. Maming (MM).

Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri menerangkan, Tim Penyidik KPK seorang Saksi wiraswasta bernama Ilmi Umar di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan. Ilmi dikonfirmasi terkait penggunaan lahan tanah di Kabupaten Tanah Bumbu untuk membangun pelabuhan perusahaan Maming.

“Selasa (09/08/2022) kemarin, Saksi dikonfirmasi penggunaan lahan tanah oleh tersangka MM (Mardani Maming) untuk pembangunan pelabuhan yang proses peralihan tanahnya diduga tidak sesuai ketentuan", terang Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/08/2022).

Selain Ilmi Umar, Tim Penyidik KPK juga memeriksa Saksi seorang ibu rumah tangga bernama Eka Risnawati. Tim Penyidik KPK mengkonfirmasi pengetahuan Eka terkait dugaan adanya aliran dana ke Maming dari perusahaan tambang yang dibangunnya.

Sebagaimana diketahui, KPK secara resmi mengumumkan status hukum Tersangka dan melakukan upaya paksa penahanan terhadap Mardani H. Maming serta membeber konstruksi perkara yang menjerat pilitikus PDI-Perjuangan tersebut pada Kamis (28/07/2022) malam.

Konstruksi perkara yang dibeberkan KPK dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan pada Kamis (28/07/2022) malam mengungkapkan, Mardani H. Maming selaku Bupati Tanah Bumbu periode tahun 2010–2015 dan periode tahun 2016–2018 memiliki kewenangan di antaranya memberikan persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi dan Produksi (IUP OP) di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, see pada tahun 2010, salah-satu pihak swasta yaitu Henry Soetio selaku pengendali PT. Prolindo Cipta Nusantara (PT. PCN) bermaksud memperoleh IUP OP milik PT Bangun Karya Pratama Lestari (PT. BKPL) seluas 370 hektare yang berlokasi di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu.

KPK menduga, agar proses pengajuan peralihan IUP OP tersebut bisa segera mendapatkan persetujuan, Henry Soetio selaku pengendali PT. PCN diduga melakukan pendekatan dan meminta bantuan kepada Mardani H. Maming selaku Bupati Tanah Bumbu agar dapat memperlancar proses peralihan IUP OP dari PT. BKPL ke PT. PCN.

KPK menduga, menanggapi keinginan Henry Soetio itu, padai awal tahun 2011, Mardani H. Maming selaku Bupati Tanah Bumbu diduga mempertemukan Henry Soetio dengan Kepala Dinas (Kadis) Pertambangan dan Energi  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo.

Dalam pertemuan tersebut, Mardani H. Maming selaku Bupati Tanah Bumbu diduga memerintahkan Kadis Pertambangan dan Energi Pemkab Tanah Bumbu Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo agar membantu dan memperlancar pengajuan IUP OP yang diajukan Henry Soetio.

Selanjutnya, pada Juni 2011, Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming tentang IUP OP peralihan dari PT. BKPL ke PT. PCN ditanda-tangani, yang diduga ada beberapa kelengkapan administrasi dokumen yang sengaja di-back date (dibuat tanggal mundur) dan tanpa bubuhan paraf dari beberapa pejabat berwenang.

Mardani H. Maming selaku Bupati Tanah Bumbu diduga juga meminta Henry Soetio mengajukan pengurusan perijinan pelabuhan untuk menunjang aktivitas operasional pertambangan. Usaha pengelolaan pelabuhan itu diduga dimonopoli PT. Angsana Terminal Utama (ATU) yang merupakan perusahaan milik Mardani.

KPK menduga, PT. ATU dan beberapa perusahaan lain yang melakukan aktivitas pertambangan adalah perusahaan fiktif. Perusahaan-perusahaan fiktif itu sengaja dibentuk MM untuk mengolah dan melakukan usaha pertambangan hingga membangun pelabuhan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Susunan direksi dan pemegang sahamnya di berbagai perusahaan itu diduga masih berafiliasi dan dikelola pihak keluarga Mardani dengan kendali perusahaan tetap dilakukan oleh Mardani.

Selanjutnya, pada tahun 2012, PT. ATU mulai melaksanakan operasional usaha membangun pelabuhan dalam kurun waktu 2012–2014 yang sumber keuangan seluruhnya dari Henry Soetio. Pemberiannya melalui permodalan dan pembiayaan operasional PT. ATU.

KPK menduga, telah terjadi beberapa kali pemberian sejumlah uang dari Henry Soetio kepada Mardani melalui perantara orang kepercayaannya dan/atau perusahaan yang terafiliasi dengan Mardani.

Dalam aktivitasnya, dibungkus dalam formalisme perjanjian kerja-sama underlying guna memayungi dugaan aliran uang dari PT. PCN melalui beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Mardani .

KPK menduga, dalam kurun tahun 2014–2020 Mardani H. Maming menerima uang dalam bentuk tunai maupun transfer rekening dengan jumlah mencapai sekitar Rp. 104,3 miliar.

Dalam perkara ini, terhadap mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming, KPK menyangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming pada Kamis (02/06/2022) silam pernah diperiksa Tim Penyidik KPK sebagai Saksi dalam perkara tersebut.

Yang mana, usai diperiksa sebagai Saksi, Maming mengaku dimintai keterangan oleh KPK soal permasalahannya dengan pemilik PT. Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Diduga, permasalahannya tersebut berkaitan dengan pemberian IUP di Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam perkembangannya, KPK kemudian menetapkan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming sebagai Tersangka dan kemudian memasukkan nama Mardani H. Maming dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Status DPO tersebut ditetapkan KPK pada Selasa 26 Juli 2022 setelah Tim Penyidik KPK melayangkan surat pemanggilan kepada Mardani H. Maming guna menjalani pemeriksaan kedua pada Kamis (21/07/2022) lalu Maming tidak memenuhi panggilan Tim Penyidik KPK seperti halnya pada pemangilan pertamannya pada Kamis (14/07/2022) silam dan saat dilakukan penjemputan paksa pada Senin (25/07/2022) lalu Maming tidak ditemukan di lokasi.

Ketidak-hadiran mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming pada pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua atas penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP OP) di Kabupaten Tanah Bumbu itu membuat Tim Penyidik KPK menilai sikap Maming tersebut tidak kooperatif.

Terkait penetapan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming sebagai DPO pada Selasa 26 Juli 2022 KPK kemudian juga meminta bantuan Polri untuk membantu menangkap Mardani H. Maming.

Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap dan gratifikasi pemberian Ijin Usaha Pertambangan Operasi dan Produksi (IUP OP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming akhirnya menyerahkan diri dan tiba di Gedung Merah Putih jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada Kamis (28/07/2022) siang.

Maming datang menyerahkan diri pada Kamis (28/07/2022) siang setelah ditetapkan KPK sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) pada Selasa (26/07/2022) lalu. Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut tiba di Gedung Merah Putih KPK dengan didampingi Denny Indrayana Siregar selaku Kuasa Hukumnya, 

Kamis (28/07/2022) siang sekitar pukul 14.05 WIB Maming tiba dengan mengenakan jaket warna biru dongker dan bermasker warna putih. Setiba di lokasi, Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) non-aktif tersebut langsung memasuki ruang Lobby Gedung Merah Putih KPK.

KPK kemudian secara resmi mengumumkan status hukum mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming (MM) sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pemberian Ijin Usaha Pertambangan Operasi dan Produksi (IUP OP) di Kabupaten Tanah Bumbu serta melakukan upaya paksa penahanan pada Kamis (28/07/2022) malam. *(HB)*


BERITA TERKAIT :

Resmikan Rupbasan KPK, Firli: Yang Bisa Ditangkap Tangkap, Sita Hartanya...!



Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meresmikan gedung Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur, Rabu 10 Agustus 2022.

Peresmian gedung tersebut ini dihadiri Ketua KPK Firli Bahuri bersama Pimpinan KPK lainnya, Wakil Ketua Komisi III DPR-RI Ahmad Sahroni dan Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia (BPK-RI) I Nyoman Adhi Suryadnyana.

Hadir pula dalam peresmian gedung tersebut Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Reynhard SP. Silitonga serta Jaksa Agung Muda Febrie Adriansyah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H. Harefa mengatakan, Gedung Rupbasan KPK di Cawang Jakarta Timur ini dibangun di atas lahan tanah seluas 4.302 meter persegi.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, bahwa dengan diresmikannya Gedung Rupbasan ini menjadi tantangan tersendir bagi KPK, karena memunculkan tuntutan untuk mengisinya dengan barang sitaan.

Terkait itu, Ketua KPK Firli Bahuri meminta Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto supaya terus fokus melakukan penyelidikan, penyidikan, penggeledahan hingga ke penuntutan.

"Mulai hari ini, siapa yang bisa ditangkap tangkap, sita hartanya, penuhi gedung ini...!", ujar Ketua KPK Firli saat membuka peresmian Gedung Rupbasan KPK di Cawang Jakarta Timur, Rabu (10/08/2022).

Setelah membuka peresmian, Ketua KPK Firli Bahuri kemudian menanda-tangani prasasti bersama dua pimpinan KPK, kemudian melakukan pemotongan pita dan mengecek fasilitas-fasilitas perawatan aset sitaan yang ada di gedung tersebut. *(HB)*

Selasa, 09 Agustus 2022

KPK Periksa Ketua Dan Anggota DPRD Terkait Perkara Wali Kota Ambon Richard


Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin 08 Agustus 2022 telah memeriksa Ketua DPRD Kota Ambon dari Fraksi Golkar Ely Toisutta dan anggota DPRD Kota Ambon Everd H. Kermite, pemeriksaan dilakukukan di Gedung Markas Komando Satuan Brimob Polda Maluku.

Keduanya diperiksa sebagai Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap dan penerimaan gratifikasi terkait perijinan gerai Alfamidi tahun 2020 di Kota Ambon yang telah menjerat Richard Louhenapessy selaku Wali Kota Ambon sebagai Tersangka.

Tim Penyidik KPK mengonfirmasi Ketua DPRD Kota Ambon dari Fraksi Golkar Ely Toisutta di antaranya soal proses pengajuan berbagai perijinan di Pemkot Ambon.

“Diduga ada setoran sejumlah uang untuk tersangka RL (Richard Louhenapessy) agar proses izin dimaksud segera diterbitkan", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (09/08/2022).

Selain Ketua dan Anggota DPRD Kota Ambon tersebut, pada Senin (08/08/2022) kemarin, Tim Penyidik KPK juga memeriksa sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

Mereka, yakni Rolex Segfried De Fretes selaku Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon, Apries Gaspezs selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.

Berikutnya, Wendy Pelupessy selaku Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Ambon dan Izaac Jusac Said selaku Kepala Unsur Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir.

Dalam agenda pemeriksaan pada Senin (08/08/2022) kemarin, sejumlah Saksi lainnya tidak memenuhi panggilan Tim Penyidik KPK. Di antaranya Kadis Kominfo Pemkot Ambon Joy Reiner Adriaansz, Kadis Perindag Pemkot Ambon Sirjhon Slarmanat dan Kepala Bappeda Kota Ambon Enrico R Matitaputty.

“Segera dilakukan penjadwalan kembali oleh Tim Penyidik", tegas Ali Fikri.

Sebagaimana diketahui, setelah menjerat sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap terkait pemberian ijin prinsip pembangunan cabang usaha retail di Kota Ambon tahun 2020, KPK kembali menetapkan Richard Louhenapessy selaku Wali Kota Ambon sebagai Tersangka. Kali ini, KPK menetapkan Richard Louhenapessy selaku Wali Kota Ambon sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Penetapan Richard Louhenapessy selaku Wali Kota Ambon sebagai Tersangka Tersangka perkara dugaan TPPU tersebut berdasarkan pengembangan perkara dugaan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap dan penerimaan gratifikasi terkait persetujuan ijin prinsip pembangunan cabang retail minimarket Alfamidi di Kota Ambon tahun 2020 yang sebelumnya telah menjeratnya.

"Selama proses penyidikan dugaan perkara awal tersangka RL (Richard Louhenapessy), Tim Penyidik KPK kemudian mendapati adanya dugaan tindak pidana lain yang diduga dilakukan saat yang bersangkutan masih aktif menjabat Wali Kota Ambon berupa TPPU", terang Ali Fikri kepada wartawan di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Senin (04/07/2022).

Ali menjelaskan, Richard Louhenapessy selaku Wali Kota Ambon sengaja menyembunyikan asal usul kepemilikan harta bendanya dengan menggunakan identitas pihak lain.

"Di antaranya kesengajaan menyembunyikan maupun menyamarkan asal usul kepemilikan harta benda dengan menggunakan identitas pihak-pihak tertentu", jelas Ali Fikri.

Ditegaskan Ali Firi, bahwa Tim Penyidik KPK saat ini terus mengumpulkan berbagai alat bukti terkait pokok perkara dan mengonfirmasinya dengan memanggil saksi-saksi terkait.

"Pengumpulan alat bukti saat ini terus dilakukan dengan menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi", tegasnya.

Ali memastikan, KPK akan terus menginformasikan perkembangan perkara ini kepada masyarakat. Ia berharap, masyarakat yang memiliki informasi mengenai aset terkait perkara ini dapat menyampaikan ke penyidik maupun call center di 198.

"Perkembangan penanganan dari perkara ini akan kami selalu kami sampaikan pada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan masyarakat dimana jika memiliki informasi maupun data terkait aset yang terkait perkara ini untuk dapat menyampaikan pada tim penyidik maupun melalui layanan call center 198", ujarnya, penuh harap.

Sebelumnya, pada Jum'at (13/05/2022) malam, KPK secara resmi mengumumkan penetapan Richard Louhenapessy selaku Wali Kota Ambon dan 2 (dua) orang lainnya sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap dan penerimaan gratifikasi terkait persetujuan ijin prinsip pembangunan cabang retail minimarket tahun 2020 di Kota Ambon.

Adapun 2 (dua) Tersangka lain tersebut, yakni Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanussa (AEH) dan Amri (AR) seorang karyawan minimarket di Kota Ambon.

"Kita akan menyampaikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang terkait persetujuan ijin, prinsip pembangunan usaha ritel di Kota Ambon tahun 2020 dan tentu juga tidak terlepas dari tindak korupsi gratifikasi dan suap", ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Jum'at (13/05/2022) malam.

Lebih lanjut, Firli Bahuri menerangkan, bahwa status perkara dugaan TPK suap dan penerimaan gratifikasi terkait persetujuan ijin prinsip pembangunan cabang retail minimarket tahun 2020 di Kota Ambon tersebut naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan sejak awal April 2022.

"KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan Tersangka. KPK telah menetapkan ada 3 (tiga) tersangka. Antara lain RL (Richard Louhenapessy) Wali Kota Ambon periode 2011–2016 dan periode 2017–2022", terang Firli Bahuri.

"Di samping itu, ada juga tersangka AEH, staf tata usaha pada Pemkot Ambon dan tersangka ketiga adalah AR swasta Karyawan AM di Kota Ambon", lanjutnya.

Konstruksi perkara yang disampaikan KPK menyebutkan, bahwa dalam kurun tahun 2020, Richard Louhenapessy yang menjabat Wali Kota Ambon periode 2011–2016 dan periode 2017–2022, memiliki kewenangan di antaranya terkait pemberian persetujuan ijin prinsip pembangunan cabang retail di Kota Ambon.

KPK menduga, dalam proses pengurusan ijin prinsip pembangunan cabang retail di Kota Ambon, Amri diduga aktif berkomunikasi hingga melakukan pertemuan dengan Richard agar perijinan yang diajukan bisa segera disetujui dan diterbitkan.

Menindak-lanjuti permohonan Amri, Richard kemudian memerintahkan Kepala Dinas (Kadis) PUPR Pemkot Ambon supaya segera memroses dan menerbitkan berbagai permohonan ijin yang diajukan Amri. Di antaranya, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Yang mana, untuk setiap dokumen perijinan yang disetujui dan diterbitkan dimaksud, Richard Louhenapessy selaku Wali Kota Ambon meminta agar penyerahan uang dengan minimal nominal Rp. 25 juta menggunakan rekening bank milik Andrew orang kepercayaan Richard.

"Khusus untuk penerbitan terkait persetujuan Ijin Prinsip Pembangunan untuk 20 (dua puluh) gerai usaha retail, AR (Amri) diduga kembali memberikan uang kepada RL (Richard Louhenapessy) sekitar sejumlah Rp. 500.000.000,– (lima ratus juta rupiah) yang diberikan secara bertahap melalui rekening bank milik AEH (Andrew Erin Hehanussa)", beber Firli Bahuri.

"RL diduga pula juga menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi dan hal ini masih akan terus didalami lebih lanjut oleh tim penyidik", tandasnya.

Dalam perkara dugaan TPK suap dan penerimaan gratifikasi terkait persetujuan ijin prinsip pembangunan cabang retail minimarket Alfamidi di Kota Ambon tahun 2020, KPK menetapkan Amri sebagai Tersangka pemberi. Terhadap Amri, disangkakan telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan terhadap Richard Louhenapessy selaku Wali Kota Ambon dan Andrew Erin Hehanussa ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima. Keduanya disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk proses penyidikan lebih lanjut tersangka Richard dan Andrew Erin langsung dilakukan penahanan. Untuk tersangka Richard di Rumah Tahanan Negara di Gedung Merah Putih KPK. Sedangkan, tersangka Andrew Erin ditahan di Rutan KPK pada Kavling C-1. *(HB)*


BERITA TERKAIT:

Geledah Plaza Summarecon Bekasi, KPK Amankan Dokumen Dugaan Aliran Uang Terkait Perkara Wali Kota Yogyakarta Haryadi


Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin 08 Agustus 2022 telah menggeledah Plaza Summarecon Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen di Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta yang menjerat mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri menerangkan, dari upaya paksa penggeledahan di Plaza Summarecon Bekasi Provinsi Jawa Barat pada Senin 8 Agustus 2022, Tim Penyidik KPK menemukan dan mengamankan sejumlah barang bukti diduga terkait pokok perkara.

“Adapun bukti dimaksud, antara lain berbagai dokumen dugaan aliran uang dan bukti elektronik", terang Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (09/08/2022).

Ali menegaskan, Tim Penyidik KPK akan menganalisis dan menyita sejumlah dokumen tersebut. Kemudian, hasil analisa itu akan dikonfirmasi kepada para Saksi dan Tersangka.

Sebelumnya, Tim Penyidik KPK juga menggeledah Plaza Summarecon Jakarta Timur pada Jum'at (05/08/2022) lalu. Dari penggedahan tersebut, Tim Penyidik KPK juga mengamankan beberapa dokumen dan alat elektronik yang diduga terkait dengan perkara tersebut.

“Analisis berikut penyitaan atas temuan bukti-bukti ini segera dilakukan untuk melengkapi berkas perkara tersangka HS (Haryadi Suyuti)", jelas Ali Fikri, Senin (08/08/2022) kemarin.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Dandan Jaya Kartika selaku Direktur PT. Java Orient Property (PT. JOP) 
sebagai 'Tersangka Baru'. Dengan ditetapkannya Dandan Jaya Kartika sebagai Tersangka, maka KPK telah menetapkan 5 (lima) Tersangka dalam perkara tersebut.

Oon Nusihono dan Dandan Jaya Kartika ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap. Sedangkan Haryadi Suyuti [mantan Wali Kota Yogyakarta (periode 2017–2022)], Nur Widhi Hartana (Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta) dan TBY (Triyanto Budi Yuwono) ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap.

Sebagai Tersangka pemberi suap, Oon Nusihono dan Dandan Jaya Kartika disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai Tersangka penerima suap, Haryadi Suyuti [mantan Wali Kota Yogyakarta (periode 2017–2022)], Nur Widhi Hartana (Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta) dan TBY (Triyanto Budi Yuwono) disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Haryadi Suyuti ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada Gedung Merah Putih, Nur Widhi Hartana ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, Triyanto Budi Wuyono ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur dan Oon Nusihono ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1 sedangkan Dandan Jaya Kartika ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.  *(HB)*


BERITA TERKAIT: