Cari Berita Disini

Cari Berita Disini

Cari Berita Disini

Selasa, 15 Januari 2019

Edy Rahmayadi Tegaskan, Tidak Ada Larangan Wartawan Meliput Di Kantor Gubsu

Gubsu Edy Rahmayadi saat memberi keterangan kepada wartawan, Selasa (15/01/2019), di halaman kantor Gubernur Sumatra Utara, jalan Pangeran Diponegoro nomor 30 Kota Medan – Sumut.
 (Foto Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu : Veri Ardian)

Kota MEDAN – (harianbuana.com).
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menegaskan, tidak ada pelarangan atau penghalangan wartawan dalam melakukan tugas jurnalistik di lingkungan kantor Gubsu jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan. Seluruh wartawan boleh meliput di kantor Gubsu, namun harus tetap mengikuti aturan yang berlaku.

Hal itu ditegaskan secara langsung oleh Gubsu Edy Rahmayadi ketika dikonfirmasi wartawan atas beredarnya isu tentang larangan melakukan peliputan dilingkungan perkantoran Gubsu. "Siapa yang melarang? Saya tak melarang itu, ini buktinya kan", tegas Gubsu Edy Rahmayadi menjawab pertanyaan wartawan tentang larangan wartawan, Selasa (15/1) di halaman kantor Gubsu.

Edy kembali menegaskan, jika pihaknya tidak pernah mengeluarkan kebijakan membatasi tugas wartawan dalam melakukan peliputan. Bahkan, pada kesempatan itu dengan nada penuh heran Gubsu Edy Rahmayadi sempat menanyakan seperti apa bentuk larangan dimaksud. "Apakah secara tertulis (Peraturan Gubernur) atau seperti apa? Ada Suratnya? Memangnya selama aku pernah batasin kalian?, lempar Gubsu Edy Rahmayadi dengan nada penuh heran.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprovsu Ilyas Sitorus pun menegaskan, bahwa Pemeritah Provinsi Sumatera Utara mendukung kebebasan pers. “Tidak ada kebijakan pelarangan kegiatan peliputan. Kami sangat terbuka dengan informasi untuk masyarakat luas. Informasi itu sangat penting bagi kemajuan masyarakat dan pembangunan", tegas Ilyas Sitorus.

Menurut Ilyas, Pers memiliki posisi strategis dalam penyebaran informasi kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial dalam menjalankan pembangunan dan roda pemerintahan. “Sebagai salah satu pilar demokrasi, wartawan dan media massa adalah mitra pemerintah yang turut berperan penting dalam upaya menyukseskan pembangunan", jelasnya.

Ilyas menandaskan, maski selama ini tidak ada pelarangan meliput di lingkungan kantor Gubsu bagi wartawan. Namun, tentunya insan pers juga harus tetap berpijak pada aturan yang berlaku. “Pastinya, semua lembaga, baik lembaga pemerintah maupun swasta memiliki peraturan. Kalau di kalangan teman-teman pers kan ada KEJ (Kode Etik Jurnalistik) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jadi, kebebasan pers bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Melainkan tetap ada aturan main sesuai dengan ketentuan dan kode etik jurnalistik", tandasnya.

Lebih lanjut, Ilyas mengungkapkan, bahwa ada hal-hal tertentu yang memang perlu pembatasan, seperti ketika rapat atau pertemuan teknis tertentu yang perlu pembahasan khusus. “Jadi, tidak semua pertemuan atau rapat bisa dipublikasi. Ada juga rapat internal yang masih perlu pembahasan lebih lanjut yang belum bisa dipublikasi sehingga dibatasi kehadiran para pesertanya termasuk bagi kalangan wartawan", tandasnya.

Namun, kata Ilyas, hal tersebut bukan sebagai bentuk pembatasan kebebasan pers. Pada pertemuan teknis misalnya, tema yang dibahas masih perlu dimatangkan dan belum bisa menjadi sebuah keputusan atau kebijakan. “Ada hal-hal yang jika dipublikasi ke khalayak umum justru dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalah-pahaman. Ini yang kita hindarkan", katanya.

Walau begitu, menurut Ilyas, wartawan dipersilahkan mewawancarai langsung para pejabat yang berkompeten, setelah rapat selesai. “Jadi, tidak benar ada pelarangan wartawan meliput di sini", ujarnya.

Sebelumnya, beredar pemberitahuan di sejumlah media massa tentang isu pelarangan wartawan meliput rapat koordinasi Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemprovsu dan BUMD bersama salah satu vendor yang dilaksanakan di ruang Ferdinand Lumban Tobing lantai 8 kantor Gubsu pada Jum'at (11/01/2019) lalu. Berita tersebut kemudian ditindak-lanjuti dengan tanggapan beberapa anggota DPRD Sumut. *(Riva/Humas Pemprovsu/HB)*

Usai Kirab Adipura, Ning Ita Nyanyi Bareng Ratusan Pasukan Kuning

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Sekdakot Mojokerto Harlistyati saat bernyanyi dan berjoged bersama
ratusan Pasukan Kebersihan dan Pertamanan, Selasa (15/01/2019) pagi, di rumah dinas Wali Kota Mojokerto jalan Hayam Wuruk Kota Mojokerto.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Ratusan pasukan kuning dan pasukan hijau se-Kota Mojokerto, pada Selasa (15/01/2019) siang berkumpul di halaman Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto, jalan Hayam Wuruk Kota Mojokerto. Nampaknya, hari ini menjadi hari paling bahagia bagi mereka di awal tahun 2019 ini.

Pasukan kebersihan dan pertamanan dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto siang itu bernyanyi dan berjoged bersama Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. Tak hanya joged bersama, sebelumnya, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab dengan sapa'an "Ning Ita" ini juga makan bersama di tengah-tengah pasukan penjaga keindahan kota tersebut.

Ungkapan rasa syukur dan kegembiraan saat itu terwujud setelah mereka melakukan kirab keliling Kota Mojokerto Piala Adipura kategori "Kota Sedang" yang telah diterima oleh Ning Ita dari Wapres RI Jusuf Kalla pada Senin (14/01/2019) kemarin, di Jakarta.

Rombongan Kirab Anugerah Adipura diikuti oleh Rombongan VW, Harley Davidson, motor Lurah, mobil crane DLH, motor roda tiga pengangkut sampah, mobil tangki air taman. Rombongan inti dengan menaiki mobil VW dan membawa piala Adipura di isi Kepala DLH Ikromul Yasak, Kepala Satpol PP Heryana Dodik Murtono, Gus dan Yuk Kota Mojokerto.


Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat selfi bersama puluhan Pasukan Kebersihan dan Pertamanan, Selasa (15/01/2019) pagi, di rumah dinas Wali Kota Mojokerto jalan Hayam Wuruk Kota Mojokerto.

Menyusul dibelakangnya, Camat, 18 Lurah mengendarai motor, pasukan kuning dan pasukan hijau. Rute yang ditempuh, start di halaman kantor Wali Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 menuju jalan Pahlawan, jalan Raden Wijaya, jalan Brawijaya, melewati depan Kantor PMI, Alun-alun Kota Mojokerto, jalan Mojopahit, jalan Gajah Mada (seberang jalan kantor Wali Kota Mojokerto), jalan Hayam Wuruk dan finish di rumah dinas Wali Kota Mojokerto di jalan Hayam Wuruk.

Dalam sambutannya, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab dengan sapa'an "Ning Ita" ini menyampaikan, bahwa penganugerahan Adipura tahun ini adalah merupakan yang ketiga kalinya berturut-turut mulia tahun 2016. "Saya berharap Adipura ini bisa ada tindak lanjut yang lebih baik. Kita punya tenaga / kader PSN yang jumlahnya lebih dari 1000 orang, Ketua RT, Lurah dan 240 orang lebih pasukan kuning. Ini bisa menjadi penggerak motivasi kepada masyarakat dalam mengelola sampah yang bersumber dari rumah tangga", kata Ning Ita.

Pada kesempatan ini, Ning Ita sempat mengungkapkan tentang keinginannya terkaut adanya inovasi tentang persampahan, sehingga Kota Mojokerto bisa menjadi kota yang bebas dari sampah atau zero waste.

“Saya kira ini bukan hanya angan-angan dan khayalan tetapi kita semua harus yakin karena sudah ada daerah yang berhasil menjadi zero waste. Kedepan untuk membebaskan kota kita dari sampah dengan sistem zero waste harus kita realisasikan bersama-sama, dengan peran aktif seluruh masyarakat. Kita harus yakin di 2020 nanti kota kita akan bebas dari sampah", ungkap Ning Ita.


Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari beserta Kapolresta Mojokerto, perwakilan Kodim 0815 Denpom 082 juga beberapa pejabat lainnya saat selfi bersama puluhan Pasukan Kebersihan dan Pertamanan, Selasa (15/01/2019) pagi, di rumah dinas Wali Kota Mojokerto jalan Hayam Wuruk Kota Mojokerto.

Dengan diraihnya penghargaan Adipura ketiga ini, Ning Ita berencana merevitalisasi tugu Adipura yang ada di perempatan jalan Bhayangkara. Disamping itu, Ning Ita juga berencana membangun tugu Adipura minimal setinggi 20 meter di pertemuan Sungai Brantas dan Kali Kothok, yang menurutnya sebagai penanda bahwa Mojokerto adalah kota peraih Adipura dan kota yang sehat.

“Revitalisasi ini sebagai bentuk rasa syukur dan rasa bangga kita karena itu menunjukkan sebagai pengakuan bahwa kota kita adalah kota bersih", cetus Ning Ita.

Mengakhiri sambutan sekaligus arahannya, Ning Ita kembali menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pasukan kuning, pasukan hijau dan dukungan seluruh masyarakat Kota Mojokerto.

"Atas kerja keras pasukan kuning, pasukan hijau dan dukungan seluruh elemen masyarakat, sehingga Kota Mojokerto menjadi kota yang bersih dan indah dengan mendapatkan penghargaan Adipura", pungkas Ning Ita. *(Na/Kha/Hms/HB)*

Hadiri Perayaan Natal Di GBI Rock, Cak Rizal Serukan Peran Penting Toga Menjaga Kerukunan Sesama Umat

Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria (depan tengah) bersama Kapolresta dan Wakapolresta Mojokerto, Kodim 0815, para Pendeta dan jema'at gereja GBI Rock Kota Mojokerto saat foto bersama, di gereja GBI Rock, jalan Mojopahit 139 Kota Mojokerto, Senin (14/01/2019) malam, usai acara inti.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Senin malam (14/01/2019) malam, mewakili Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari hadir dalam Perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Kota Mojokerto. Acara berlangsung di Gereja GBI Rock, Jalan Mojopahit 139 Kota Mojokerto. Turut hadir Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Sigit Dany Setiyono.

Mengawali sambutannya, Pendeta Stephan selaku Ketua Panitia mengungkapkan rasa terima-kasihnya atas kehadiran Kapolresta Mojokerto dan Wakil Wali Kota Mojokerto dalam acara tersebut. “Kami adalah warga NKRI yang beragama Kristen yang loyal terhadap kota ini. Sebagaimana diajarkan menurut Alkitab kami, untuk mengusahakan kesejahteraan kota, kami berdoa bagi kota kami", ungkap Pendeta Stephan.

Lebih lanjut Pendeta Stephan menyampaikan, bahwa umat Kristiani yang ada di Kota Mojokerto adalah partner pemerintah. Terkait itu, umat Kristiani akan terus bersatu dan saling menghormati dengan umat beragama lainnya dalam Tuhan. Karena sekalipun berbeda cara beribadah, memiliki satu iman yang sama.

“Kehadiran para jemaat Gereja menunjukkan sebagai kesatuan umat Kristen di Mojokerto. Hari ini bukanlah akhir tetapi awal dan bahkan perjalanan hidup yang lebih baik. Kita akan terus bersatu dalam Tuhan. Karena sekalipun kita berbeda cara, kita memiliki satu iman yang sama", ujarnya.


Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria bersama Kapolresta Mojokerto serta para Pendeta saat foto bersama, di gereja GBI Rock, jalan Mojopahit 139 Kota Mojokerto, Senin (14/01/2019) malam, usai acara inti, 

Sementara itu Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Kota Mojokerto, Pendeta Daniel Pingardi menyampaikan, bahwa kehadiran para stakeholder pemerintah menjadi suatu kebanggaan dan semangat bagi umat Kristiani di Kota Mojokerto.

"Kita adalah bagian anak bangsa yang terus akan mendukung program-program pemerintah. Dan, BAMAG Kota Mojokerto adalah sebuah wadah yang punya visi sejahtera kota, sejahtera kita", jelas pendeta Daniel.

Dalam kesempatan ini Pendeta Daniel juga menegaskan, bahwa untuk mewujudkan visi BAMAG Kota Mojokerto terbagi menjadi 3 hal, yaitu membangun hubungan antar Gereja, membangun hubungan antar umat beragama dan membangun hubungan dengan pemerintah.

"Kehadiran pemerintahan dalam Perayaan Natal adalah sebuah dorongan, sebuah support bagi kami anak-anak Tuhan warga Kristiani yang ada di Kota Mojokerto. Semua harus kita lakukan agar lebih baik lagi", tegas Pendeta Daniel.

Semetara itu, membacakan sambutan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapa'an "Cak Rizal" ini menyampaikan, bahwa pihaknya turut bersyukur, di tahun 2019 ini warga Mojokerto dapat merayakan natal dalam suasana aman dan damai.

Ia pun berharap suasana damai itu terus terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing serta proses pembamgunan di Kota Mojokerto dapat berjalan lancar.

"Semoga suasana damai ini tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Sebab situasi yang aman dan damai ini merupakan modal utama bagi kelangsungan pembangunan dan kita dapat tenang menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing", tuturnya.

Lebih lanjut Cak Rizal juga memohon do'a dan dukungan dari pengurus dan segenap anggota BAMAG Kota Mojokerto untuk mendukung visi pembangunan daerah. Yaitu terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.

Cak Rizal pun menghimbau pada seluruh umat juga seluruh masyarakat Kota Mojokerto untuk menjaga persatuan, kerukunan dan toleransi agar Kota Mojokerto terus aman, damai dan kondusif. Terkait itu, peran para Toga (tokoh agama) merupakan hal yang sangat penting.

"Peranan dari para tokoh agama (Toga) sangat penting untukmenciptakan dan memelihara kerukunan antar umat beragama. Agar masing-masing pemeluk agama bisa hidup rukun berdampingan sesama warga Kota Mojokerto", himbaunya. *(Na/Kha/Humas/HB)*

Senin, 14 Januari 2019

Inkracht, KPK Eksekusi Mantan Gubernur Sultra Ke Lapas Sukamiskin

Nur Alam, mantan Gubernur Sultra, Terpidana perkara tindak pidana korupsi penyalah-gunaan wewenang terkait persetujuan dan penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Sultra.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam, Terpidana perkara tindak pidana korupsi  (Tipikor) Persetujuann Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah di wilayah Provinsi Sultra tahun 2008–2014, hari ini, Senin 14 Januari 2019, di eksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Sukamiskin, Bandung – Jawa Barat.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menerangkan, mantan Gubernur Sultra Nur Alam di eksekusi petugas KPK ke Lapas kelas I Sukamiskin, setelah Vonis atau Putusan Hakim di tingkat Kasasi inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

"Hari ini, dilakukan eksekusi terhadap Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara. Terpidana dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung Jawa Barat hari ini‎", terang Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Senin (14/01/2019).

Lebih lanjut, Febri menjelaskan, bahwa eksekusi terhadap terpidana Nur Alam, sesuai Putusan Mahkamah Agung (MA) dengan ‎nomor perkara 2633 K/PID.SUS/2018 tanggal 05 Desember 2018.

Sebelumnya, Nur Alam di vonis 12 (dua belas) tahun penjara dan denda Rp. 750 juta subsidair 8 (delapan) bulan kurungan serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 2,7 miliar subsidair 2 (dua) tahun penjara.

Putusan MA terhadap mantan Gubernur Sultra Nur Alam tersebut, diketahui lebih rendah dari Vonis sebelumnya di tingkat banding. Sebab, Pengadilan Tinggi DKI ‎Jakarta menjatuhkan hukuman 15 (lima belas) tahun penjara dan denda Rp. 1 miliar subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Dalam perkara ini, mantan Gubernur Sultra Nur Alam terbukti menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi terkait Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah di wilayah Provinsi Sultra tahun 2008–2014. *(Ys/DI/HB)*

Kota Mojokerto Terima Anugerah Adipura, Ning Ita Berterima Kasih Pada Pasukan Kuning Dan Masyarakat

 Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menerina anugerah perhargaan Kota Adipura kategori kota sedang untuk periode 2017-2018 dari Wakil Presiden RepubIik Indonesia Jusuf Kalla, Senin (14/01/2019), di auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabhakti, Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Jakarta.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Kota Mojokerto kembali menerima penghargaan anugerah sebagai Kota Adipura kategori kota sedang untuk periode 2017-2018. Anugerah yang diraih untuk yang ketiga kalinya ini diserahkan oleh Wakil Presiden RepubIik Indonesia Jusuf Kalla kepada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Senin (14/01/2019), di auditorium Dr. Soedjarwo, gedung Manggala Wanabhakti, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.

Pada kesempatan ini Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) memberikan sebanyak 146 penerima penghargaan, yang terdiri dari 1 Adipura Kencana, 119 Adipura, 10 Sertifikat Adipura, dan 5 Plakat Adipura, serta  Penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah kepada 11 Kabupaten/Kota.

Dalam laporannya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menjelaskan bahwa Anugerah Adipura diberikan kepada kota yang mampu menunjukkan kinerja pengelolaan lingkungan yang baik.

Dalam pengarahannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan, bahwa penghargaan Adipura adalah kebanggaan yang dengan kerja keras bisa memperbaiki kehidupan masyarakat. “Ada tiga hal yang menjadi isu dunia. Pertama adalah demokrasi, kedua adalah masalah HAM dan yang ketiga adalah masalah lingkungan hidup,” kata Jusuf Kalla.


Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menerima jabat-tangan dan ucapan selamat selamat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya usai memerima anugerah perhargaan Kota Adipura kategori kota sedang untuk periode 2017-2018 dari Wakil Presiden RepubIik Indonesia Jusuf Kalla, Senin (14/01/2019), di auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabhakti, Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Jakarta.

Lebih lanjut Jusuf Kalla menyampaikan bahwa yang penting adalah memberi contoh kepada kepada masyarakat dan memberikan stimulan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. “Bersih akan membawa hidup bersih, kalau kita hidup bersih maka orang akan merasa bersalah buang sampah di jalan dan demikian kalau kotor akan membawa kotor lebih banyak lagi,” lanjut Wakil Presiden.

Ning Ita, sapaan Wali Kota Mojokerto, setelah menerima pernghargaan menuturkan rasa syukur dan bahagianya menjadi bagian dari salah satu penerima penghargaan Adipura dari Wakil Presiden Jusuf Kalla diantara 119 Kabupaten / Kota di Indonesia. Penghargaan yang telah diterima tiga tahun berturut-turut oleh Kota Mojokerto ini diapresiasi khusus oleh Ning Ita.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Mojokerto juga seluruh pasukan kuning yang bekerja membersihkan Kota Mojokerto dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto,” ucapnya.

Kedepan, untuk kembali meraih Adipura kembali, Ning Ita ingin bisa berinovasi lebih dalam menangani urusan persampahan di Kota Mojokerto. Bahkan beberapa waktu lalu, Ning Ita bersama Cak Rizal dan DLH sempat melihat secara langsung proses pengolahan sampah yang akan diadopsi dari daerah tetangga. “Saya ingin pengolahan sampah di Kota Mojokerto menuju zero waste,” tuturnya.

Disampaikan Ning Ita bahwa upaya ini membutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk mewujudkannya. “Khususnya kepada seluruh masyarakat untuk menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Menjaga kota kita menjadi kota yang lebih bersih dan lebih cantik, karena small is beautiful,” lanjutnya.

Semakin padatnya penduduk maka persoalan sampah menjadi urusan yang sangat penting. Pemerintah Daerah bisa mengupayakan melalui APBD namun yang paling penting adalah peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan.

“Masyarakat harus terlibat secara aktif minimal di lingkungan rumahnya sendiri untuk selalu membuang sampah, memilah sampah sebelum diangkut oleh pasukan kuning kita. Supaya tugas dari teman-teman yang ada di TPS, TPST dan juga TPA menjadi lebih ringan lagi,” seru Ning Ita.

Piala adipura yang telah diterima oleh Ning Ita dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, rencananya akan di kirab dari kantor Wali Kota Mojokerto menuju rumah dinas Wali Kota Mojokerto pada hari Selasa (15/01/2019) pagi. *(Na/Kha/Humas/HB)*

Kunjungi Pemkot Binjai, Wagubsu Minta Seluruh Pemda Optimalkan E-Government

Salah-satu suasana Kunker Wagubsu Musa Rajekshah Kunker ke Pemkot Binjai terkait penerapan sistem E-Government, saat Wagubsu Musa Rajekshah berjabat-tangan dengan Wali Kota Binjai HM. Idham sembari menerima cinderamata, Senin (14/1/2019), di ruang kerja Wali Kota Binjai.
 (Foto Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu : Veri Ardian)

Kota BINJAI – (harianbuana.com).
Seluruh daerah kabupaten/kota diharapkan dapat menerapkan sekaligus mengoptimalkan sistem digital dalam pengelolaan pemerintahan, mulai dari administrasi hingga pelayanan publik. Hal itu, disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah ketika dalam kunjungan kerja ke Pemerintah Kota (Pemkot) Binjai untuk meninjau penerapan sistem E-Government, Senin (14/01/2019).

Dalam kunjungan tersebut, Wagubsu melihat secara langsung bagaimana sistem e-Government di Kota Binjai berjalan. Sebagaimana diketahui, kota ini juga disebut telah menjadi Smart City (Kota Cerdas) dengan optimaliasi sistem digital dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk pelayanan masyarakat. Sehingga hal ini dianggap patut dicontoh oleh kabupaten/kota lain di Sumut.

“Ini luar biasa, karena saya tidak menyangka sampai sedetail dan serinci ini, apa yang sudah di bangun dan dibuat oleh Pemko Binjai untuk menjadi smart city. Mudah-mudahan ini menjadi (pemicu) semangat bagi kabupaten/ kota lain yang ada di Sumut", ujar Wagubsu Musa Rajekshah usai berdiskusi bersama Walikota Binjai HM Idham dan sejumlah pejabat, Senin (14/01/2019).

Wagubsu Musa Rajekshah yang akrab dengan sapa'an "Bang Ijeck" ini berharap, sistem Binjai Smart City juga diterapkan di seluruh kabupaten/ kota. Dengan begitu, secara keseluruhan, penerapan e-Government dapat menjadikan Provinsi Sumut lebih bermartabat, karena pelayanan publik dan sistem administrasi di pemerintahan akan semakin baik dan dekat dengan masyarakat.

“Semoga akhirnya Sumut mendapatkan imbasnya. Karena manfaatnya untuk masyarakat kita juga, baik secara ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Tentu ini akan lebih baik dirasakan di masa mendatang", tegas Bang Ijeck.

Ditandaskannya, bahwa Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) sendiri sudah membangun dan menerapkan sistem E-Government. Meskipun belum utuh dan menyeluruh, namun dengan target penyempurnaan dan optimalisasi. Dimana, tahun ini diyakini hal ini akan bisa di capai semaksimal mungkin.

"Penerapan E-Goverment tidak hanya antar instansi di tingkat provinsi saja, namun bisa terhubung dengan kabupaten/ kota. Manfaatnya harus dirasakan semua kabupaten/ kota. Karena, seluruh masyarakat yang ada itu merupakan bagian dari Sumut, tanpa dibeda-bedakan. Jadi, yang kita harapkan adalah, semua harus menuju E-Government", tandas Bang Ijeck.

Sementara itu, Wali Kota Binjai HM. Idaham menerangkan, bahwa transparansi dan peningkatan pelayanan merupakan kebutuhan yang saat ini penerapannya melalui sistem E-Government. Pihaknya pun bersedia dan terbuka dalam berbagi informasi seputar Binjai Smart City kepada seluruh kabupaten/ kota di Sumut.

“Makanya kita membangun aplikasi-aplikasi yang ada ini bukan hanya ikut-ikutan, tetapi sesuai kebutuhan. Kita juga siap membantu (kabupaten/kota) yang lain. Karena kita sudah mentor di beberapa kota di Indonesia bagian Timur. Termasuk menerima tenaga mereka untuk dididik bersama kita", terangnya.

Idaham pun menyampaikan terima-kasih dan apresiasi atas kehadiran Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah yang telah bersedia berdiskusi dan berbagi informasi dengan pemerintah di daerah. Pihaknya juga meyakini kepemimpinan saat ini akan dapat mewujudkan Sumut Smart Province. "Kehadiran Bapak Wagub juga memotivasi kami untuk lebih baik lagi", cerusnya.

Hadir dalam kegiatan ini, diantaranya Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut Zonny Waldy, Kepala Dinas Kominfo HM Fitriyus, Kepala Balitbang Sumut Effendy Pohan dan Kepala Biro Umum M Faisal serta Ketua KONI Sumut John Ismadi Lubis. *(Riva/Humas Pemprovsu/HB)*

Dikunjungi Tim BPK-RI, Sekdaprovsu Berharap Laporan Keuangan Pemprovsu Makin Baik

Salah-satu suasana saat Sekdaprovsu Dr. Ir. Hj. R. Sabrina., MSi. menerima Tim BPK-RI di ruang kerjanya yang ada di lantai 9 kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Kota Medan, Senin (14/01/2019).
 (Foto Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu : Veri Ardian)

Kota MEDAN – (harianbuana.com).
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Dr. Ir. Hj. R. Sabrina., MSi. berharap, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) kedepannya semakin baik. Yang mana, andaikan ada kesalahan, bisa segera diperbaiki dengan cepat.

Hal itu disampaikan Sekdaprovsu Sabrina ketika menerima kunjungan 6 (enam) orang Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang dipimpin Joseph Sinaga, di ruang kerjanya yang berada di lantai 9 kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Kota Medan, Senin (14/01/2019).

“Setiap tahun, dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemprovsu. Kami berharap, ke depan semakin baik. Kami juga selalu terbuka dan bersedia dilakukan pemeriksaan, karena ini merupakan salah-satu upaya untuk mengontrol penggunaan anggaran", ujar Sabrina dengan didampingi Assisten Pemerintahan Setdprovsu Drs. Jumsadi Damanik, SH., MHum. dan Kepala Inspektorat Pemprovsu Dr. Henry., MSi., Senin (14/01/2019), di ruang kerja Sekdaprovsu.

Meski pemeriksaan ini bersifat rutinitas tahunan, Sabrina yakin, setiap tahunnya ada perubahaan pada laporan keuangan. “Saya harap di tahun ini laporan keuangan terus membaik, seiring dengan membaiknya kinerja kita sekaligus laporan penggunaan anggaran yang sesuai dengan alurnya", ujarnya pula.

Terkait itu, Sekdaprovsu Dr. Ir. Hj. R. Sabrina., MSi. meminta kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprovsu agar segera menyampaikan laporannya masing-masing kepada petugas BPK-RI, supaya penggunaan anggaran di masing-masing OPD bisa diketahui dan disesuaikan dengan aturannya.

Sementara itu, Ketua Tim BPK RI Joseph Sinaga menjelaskan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan selama 50 hari kerja dengan mengambil tempat di salah satu ruangan kantor Gubsu. Namun, tidak tertutup kemungkinan, nantinya Tim juga akan mendatangi langsung kantor-kantor OPD terkait, guna mengetahui hasil penggunaan anggaran yang digunakan selama setahun.

“Kami berharap adanya kerjasama dengan OPD Pemprovsu, agar Pemeriksaan Keuangan juga Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan bisa diselesaikan dengan tepat waktu", jelas Ketua Tim BPK RI Joseph Sinaga.

Menurut Joseph Sinaga, Tim BPK RI nantinya juga akan memeriksa laporan pengalihan asset SMU/ SMK yang sebelumnya berada di kabupaten/ kota, mulai dari sarana hingga penggunaan anggaran selama pengalihan (apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?).

Sebagaimana diketahui, Pemprovsu telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 4 (empat) tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Yakni LKPD Pemprovsu Tahun Anggaran 2014, 2015, 2016 dan Tahun Anggaran 2017. *(Riva/Humas Provsu/HB)*

Minggu, 13 Januari 2019

Nikmati Keindahan Danau Toba, Wagubsu: Danau Toba Anugerah Terindah Sumut

Wagubsu Musa Rajekshah beserta rombongan saat menikmati wisata di Danau Toba, Minggu (13/01/2019)

Kab. SAMOSIR – (harianbuana.com).
Danau Toba merupakan anugerah yang patut disyukuri masyarakat Sumatera Utara (Sumut), khususnya masyarakat sekitar. Sebagai destinasi wisata nasional dan internasional, Danau Toba telah banyak berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

“Begitu indahnya Danau Toba ini, anugerah terindah dari Sang Pencipta untuk masyarakat Sumatera Utara,” ujar Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah atau yang juga akrab disapa dengan Ijeck, saat menyeberangi Danau Toba dengan speedboat dalam kunjungan ke geosite-geosite Kaldera Toba, Minggu (13/1).

Menurut Ijeck, Danau Toba yang merupakan danau vulkanik ini, tidak hanya memberikan keindahan bagi alam Sumut, tetapi juga membawa rezeki bagi masyarakat. “Tidak sedikit masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan maupun wiraswasta. Untuk itu, diharapkan masyarakat di Kawasan Danau Toba turut menjaga kelestarian Danau Toba ini,” harapnya.

Tidak hanya itu, Ijeck juga berharap agar masayarakat sekitar senantiasa siap mendukung program pariwisata Danau Toba. Katanya, salah satu bentuk dukungan dapat ditunjukkan dengan sikap yang ramah terhadap para wisatawan yang datang berkunjung ke Danau Toba.

Tidak hanya Danau Toba, Ijeck mengatakan masih banyak yang harus dilakukan dalam memajukan sektor pariwisata di Sumut. Dikatakannya, perlu ada dukungan dari semua elemen masyarakat dalam mengembangkan pariwisata di Sumut, baik sarana prasarana dan infrastruktur.

“Mengembangkan wisata di Sumut bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi yang dibantu pemerintah pusat semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Mari kita bersama-sama saling bersinergi, berbuat untuk perkembangan dan kemajuan pariwisata di Sumut ini,” ucapnya.

BACA JUGA  Tinjau Longsor Jembatan Sidua-dua Parapat, Wagubsu Ingatkan Masyarakat Menjaga Kelestarian Lingkungan

Terkait transportasi danau, jelas Ijeck, masih terus dilakukan evaluasi, perbaikan dan peningkatan layanan dan keselamatan penumpang. Sehingga, penumpang atau wisatawan merasa nyaman tanpa ada rasa ketakutan. “Peristiwa tenggelamnya KM Sinar Bangun memberi kita pelajaran bahwa pentingnya SOP keselamatan dalam transportasi danau,” tuturnya.

Turut mendampingi Wagubsu, Asisten Administrasi Umum dan Aset Setdaprovsu Zonny Waldi, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu Faisal Hasrimy dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu Hidayati. *(Riva/Humas Provsu/HB)*

Kunjungi IPAL Milik PDAM Tirtanadi, Wagubsu: Limbah Faktor Pencemaran Air Danau Toba

Salah-satu suasana saat Wagubsu Musa Rajekshah mengunjungi Instalasi IPAL milik PDAM Tirtanadi Kab. Tobasa yang berada di kawasan Ajibata Kabupaten Tobasa, Sabtu (12/01/2019).

Kab. TOBASA – (harianbuana.com).
Tercemarnya air Danau Toba salah-satunya berasal dari limbah. Baik limbah dari peternakan maupun limbah dari rumah-tangga dan hotel-hotel di sekitar Danau Toba. Pembuangan limbah itu membuat kadar oksigen di danau vulkanik hanya sampai pada kedalaman 50 meter dari permukaan saja. Selebihnya, terlebih di dasar danau tak ada oksigen.

“Air Danau Toba sudah sangat tercemar, karena kadar oksigen dalam danau hanya mencapai kedalaman 50 meter. Air Danau Toba menjadi tidak sehat", ujar Wagubsu Musa Rajekshah saat mengunjungi Instalasi Pengolahan Air Limbah milik PDAM Tirtanadi yang berada di kawasan Ajibata Kabupaten Tobasa, Sabtu (12/01/2019) kemarin.

Wagubsu Musa Rajekshah yang juga akrab dengan sapa'an "Ijcek" ini menyatakan, bahwa perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat agar limbah Mandi, Cuci, Kakus (MCK) rumah tangga dan hotel dibuang melalui pengolahan air limbah. Sehingga, tidak terjadi pencemaran Danau Toba. Terkait itu, kerja keras dari Pemerintah Daerah (Pemda) baik dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dan Pemkab Toba Samosir soal penanganan air limbah masyarakat, sangat diharapkan.

“Dengan biaya yang murah saja, hanya 304 rumah tangga dan 4 hotel yang telah melakukan pembuangan limbah melalui perpipaan di Instalasi Pengolahan Air Limbah milik PDAM Tirtanadi. Inilah yang menjadi tugas kita bersama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan PDAM untuk bersama-sama menyosialisasikan perlunya pembuangan limbah dengan cara perpipaan. Khususnya bagi rumah yang tidak memiliki pembuangan MCK", ucap Ijeck.


Salah-satu suasana saat Wagubsu Musa Rajekshah mengunjungi Instalasi IPAL milik PDAM Tirtanadi Kab. Tobasa yang berada di kawasan Ajibata Kabupaten Tobasa, Sabtu (12/01/2019).

Selain itu, Ijeck pun mengatakan, diperlukan pula ketegasan dari Pemerintah Daerah apabila ada rumah tangga yang tidak memiliki saluran pembuangan MCK agar beralih menggunakan sistem perpipaan. Jika tidak bersedia, masyarakat diharapkan menyediakan alternative pembuangan limbah seperti septic tank.

Sebelumnya, Kepala Instalasi Pengolahan Air Limbah PDAM Tirtanadi Kab. Tobasa Fauzan menjelaskan kepada Wagubsu, bahwa beban biaya pipanisasi ini sangat tinggi. Sedangkan tarif yang dikenakan ada 2 (dua) kriteria, yakni tarif untuk masyarakat Rp.7.000,- per KK dan tarif untuk hotel Rp.150.000,-.

Sementara itu, instalasi Pengolahan Air Limbah memiliki 3 (tiga) zona. Yakni zona 1 (satu) untuk kawasan Ajibata, zona 2 (dua) dan zona 3 (tiga) untuk kawasan Simalungun. Pada zona Simalungun, banyak pipa pembungan dan instalasinya rusak.

"Inilah yang menjadi salah satu kendala dalam sistem perpipaan. Oleh karena itu, diharapkan bagi keluarga yang tidak memakai perpipaan, maka bisa menggunakan sistem yang lain yakni membuat septic tank", cetus Fauzan. *(Riva/Humas Provsu/HB)*

Wagubsu: Jadikan Geosite Dikawasan Danau Toba Situs Destinasi Wisata Internasional

Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah mengunjungi Pusat Informasi Geopark Nasional Kaldera Toba di Parapat Kabupaten Simalungun, Sabtu (12/01/2019). (Foto Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu : Veri Ardian).

Kab. SIMALUNGUN – (harianbuana.com).
Saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Parapat, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah juga menyempatkan berkunjung ke Pusat Informasi Geopark Kaldera Toba di open stage Geosite Sibaganding, Parapat, Simalungun, Sabtu (12/01/2019).

Dalam kunjungannya, Wagubsu Musa yang juga didampingi oleh Asisten Administrasi Umum dan Aset Setdaprovsu Zonny Waldi, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu Faisal Hasrimy serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Hidayati, menjelaskan bahwa untuk mempromosikan kawasan wisata Danau Toba, perlu adanya kerja keras dari semua stakeholder dan pemerintah daerah setempat.

Wagubsu yang juga sering disapa dengan Ijeck, sangat mengapresiasi kemajuan dan usaha yang telah dilakukan dalam mengembangkan kawasan Danau Toba. Begitupun, dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka menjadikan Danau Toba sebagai salah satu situs UNESCO Global GeoPark (UGG) Kaldera Toba.

Kepada Hidayati selaku Kepala Disbudpar Provsu, Ijeck berpesan agar terus melakukan sosialisasi dan meningkatkan promosi dengan cara-cara kreatif, termasuk melalui media sosial. Sehingga, semakin banyak masyarakat di luar Sumut bahkan luar negeri, yang tertarik untuk berkunjung.

“Variasikan cara promosi, bisa juga melalui leaflet ataupun brosur dan agenda pariwisata yang dibagi ke hotel-hotel di Sumut maupun di luar Sumut. Jadikan Geosite di kawasan Danau Toba sebagai situs destinasi wisata internasional, “ujarnya.

Kedepannya, Ijeck berharap dapat merencanakan untuk membangun museum tentang Kawasan Kaldera Toba sehingga pengunjung dapat lebih mengetahui tentang Kaldera Toba. Jadi, para wisatawan yang sudah jauh-jauh datang berkunjung ke Pusat Informasi Geopark Kaldera Toba dapat mengetahui lebih banyak tentang Kawasan Danau Toba.

Hidayati sangat berterima kasih atas masukan yang diberikan oleh Wagubsu dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan upaya sosialisasi dan promosi. “Kepada masyarakat Sumut, kami juga sangat beharap untuk ikut berpartisipasi dalam mempromosikan Danau Toba. Mengingat danau toba ini adalah milik kita bersama, kita jaga bersama dan kita kenalkan kepada orang-orang di luar Sumut,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hidayati menjelaskan bahwa Kaldera Toba mempunyai 20 geosite diantaranya Tongging, Haranggaol, Monkey Forest, Ambarita, Tuktuk, Tomok, Endapan Danau Sidihoni, Tao Silalahi, Pusuk Bukit dan Tele. Kemudian geosite Sibaganding, Taman Eden, Air Terjun Situmurun, Tipang, Sipinsur, Bakara Tipang, Sibandang, Muara, Hutaginjang dan Balige. *(Riva/Humas Provsu/HB)*

Sabtu, 12 Januari 2019

Presiden RI Joko Widodo Hadiri Silatnas Ribuan Pengemudi Transportasi Daring

Presiden: "Kita Berdoa Agar Semuanya Berangkat Selamat, Pulang Selamat".

Salah-satu suasana Silatnas Transportasi Online di jalan Expo Kemayoran – Jakarta, Sabtu (12/01/2019), saat Presiden RI Joko Widodo hadir di tengah ribuan pengemudi transportasi daring.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo hadir dalam Silaturahmi Nasional Keluarga Besar Pengemudi Transportasi Online yang di gelar di Hall A2 dan A3 jalan Expo Kemayoran – Jakarta pada Sabtu 12 Januari 2019 yang diikuti ribuan pengemudi transportasi daring dari dua operator penyedia layanan, yakni Go-Jek dan Grab.

Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo menuturkan fenomena belum adanya regulasi untuk sebuah inovasi baru ini tidak-hanya dirasakan di Indonesia saja. Melainkan, juga di banyak negara lainnya. Dituturkannya juga, perkembangan inovasi dan teknologi baru itu harus diimbangi dengan regulasi, termasuk juga di bidang transportasi.

“Memang kita harus ngomong apa adanya, bahwa inovasi dan teknologi baru ini lebih cepat daripada regulasi dan peraturannya. Tidak hanya di Indonesia, di semua negara tertatih-tatih. Barangnya sudah keluar, regulasinya belum siap, aturannya belum siap", tutur Presiden RI Joko Widodo, Sabtu (12/01/2019), di lokasi.

Lebih lanjut, Presiden RI Joko Widodo menerangkan, pada tahun 2018, Kepala Negara telah memerintahkan Menteri Perhubungan untuk menyusun regulasi tentang transportasi daring, yang kemudian ditindak-lanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

"Sebentar lagi, akan keluar lagi untuk payung hukum agar bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, sehingga bisa bekerja dengan tenang karena ada payung hukumnya", terang Presiden RI Joko Widodo.


Salah-satu suasana Silatnas Transportasi Online di jalan Expo Kemayoran – Jakarta, Sabtu (12/01/2019), saat Presiden RI Joko Widodo menyampaikan sambutan di tengah ribuan pengemudi transportasi daring.

Dipenghujung sambutannya, hadapan ribuan pengemudi transportasi daring yang hadir, Presiden pun mengingatkan, agar mereka bisa mena'ati semua aturan yang ada. Misalnya, tidak menggunakan telepon genggamnya saat mengemudikan kendaraan.

"Saya titip hati-hati karena bapak, ibu, saudara sekalian itu memiliki keluarga. Jangan sampai karena kecerobohan, nyetir sambil terima order sehingga menyebabkan kelalaian dan kecelakaan. Saya titip karena saya sering lihat dari mobil. Kita tidak ingin saudara-saudara celaka sekecil apa pun. Jangan sampai terjadi. Kita semuanya berdoa agar semuanya berangkat selamat, pulang selamat", pungkasnya.

Kepada para jurnalis, Presiden RI Joko Widodo menjelaskan, bahwa aturan itu nantinya harus bisa mengakomodir kepentingan bagi semua pihak. Baik itu kepentingan pihak pengemudi, kepentingan pihak konsumen maupun kepentingan pihak penyedia aplikasi.

"Semuanya harus berada pada posisi saling diuntungkan. Di situ senang, di sini senang, semuanya senang. Yang paling penting kan itu...!?", jelas Presiden kepada para jurnalis seusai acara.

Sementara itu, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dalam laporannya melaporkan, bahwa peraturan baru tentang ojek daring ini dibuat setelah melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan stakeholder, dengan aplikator juga dengan asosiasi pengemudi.

"Aturan ini berazaskan kesetaraan, keadilan, dan mengedepankan keselamatan. Kami harapkan peraturan ini memberikan situasi, kondisi yang win-win solusion bagi aplikator, pengemudi dan penumpang dalam upaya meningkatkan keselamatan", lapor Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi.


Salah-satu suasana Silatnas Transportasi Online di jalan Expo Kemayoran – Jakarta, Sabtu (12/01/2019), saat Presiden RI Joko Widodo mengajak ribuan pengemudi transportasi daring berselfie.

Dalam laporannya juga, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi pun menyampaikan apresiasi dan terima-kasihnya kepada seluruh perusahaan aplikator, stakeholder dan semua pengemudi. Ia pun mengatakan, bahwa dirinya mewakili pemerintah akan mengusahakan agar lapangan pekerjaan di bidang transportasi daring semakin berkembang di Indonesia.

"Saya ucapkan terima kasih dan memberi apresiasi kepada seluruh perusahaan aplikator, stakeholder dan semua pengemudi. Kami mewakili pemerintah akan mengusahakan agar lapangan pekerjaan di bidang transportasi daring semakin baik dan berkembang di Indonesia", ujar Budi Karya.

Mantan Dirut Angkasa Pura II ini juga berjanji segera mengeluarkan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah yang isinya akan membuat para pengemudi transportasi daring terlindungi dari segi hal tarif, penundaan aplikasi (suspend) dan keselamatan.

Sementara itu pula, Agus (43 Th) salah-seorang pengemudi ojek daring (online) mengungkapkan, dirinya berterima-kasih kepada Presiden Joko Widodo. Pasalnya, selain ojek daring memberinya kesempatan kerja, dengan adanya aturan itu kedepannya ia merasa lebih aman dan nyaman dengan pekerjaannya sebagai pengemudi transportasi daring yang ia tekuni hingga saat ini.

"Terima kasih kepada Pemerintah dan pak Jokowi (sapa'an akrab Presiden RI Joko Widodo) untuk lapangan pekerjaan yang disediakan untuk kami semua. Sebelumnya, saya kerja di pabrik. Kena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan sempat nganggur 2 tahun. Alhamdulillah... ada ojek online, saya bisa menghidupi keluarga lagi", ungkap Agus kepada media ini saat ditemui di lokasi. *(Ys/HB)*

Tinjau Longsor Jembatan Sidua-dua Parapat, Wagubsu Ingatkan Masyarakat Turut Jaga Kelestarian Lingkungan

Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah meninjau langsung longsor yang terjadi di Jembatan Sidua-dua Jalan Lintas Siantar-Parapat, Simalungun, Sabtu (12/01/2019). (Foto Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu : Veri Ardian).

Kab. SIMALUNGUN – (harianbuana.com).
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah didampingi Asisten Administrasi Umum dan Aset Setdaprovsu Zonny Waldi, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Faisal Hasrimy dan Kepala Dinas Pariwisata Hidayati Provinsi Sumut meninjau langsung longsor yang terjadi di Jembatan Sidua-dua Jalan Lintas Siantar–Parapat, Simalungun, Sabtu (12/01/2019).

Longsor yang kembali terjadi pada Jumat (11/01/2019) lalu, telah menyebabkan aktivitas warga terganggu karena badan jalan tertutup material berupa lumpur dan batu. “Longsor ini telah menghambat arus lalu lintas dan mengakibatkan terganggunya aktivitas transportasi masyarakat. Arus lalu lintas masih berjalan, meski sistem buka tutup,” ujar Wagubsu.

Saat Wagubsu meninjau lokasi, tengah dilakukan pembersihan material lumpur di badan jalan. Wagubsu mengimbau pengguna jalan agar berhati-hati bila melintasi jembatan tersebut. Usai melakukan peninjauan, Wagubsu Musa yang juga akrab disapa Ijeck menjelaskan bahwa longsor ini diakibatkan masih kurangnya kesadaran dan kepedulian dalam menjaga lingkungan.

“Padahal kalau lingkungan rusak maka yang rugi adalah kita sendiri, masyarakat setempat. Jika terus terjadi longsor maka wisatawan takut berkunjung ke Danau Toba, akhirnya ekonomi masyarakat akan terganggu karena berkurangnya wisatawan yang berkunjung,” ucapnya.

Oleh karenanya, Ijeck mengajak semua masyarakat agar selalu menjaga kelestarian lingkungan, menghentikan pencemaran lingkungan dan penebangan pohon secara liar. “Mari kita bersama-sama menjaganya untuk kita dan anak cucu kita," pungkas Ijeck. *(Riva/Humas Provsu/HB)*

Gubsu Ajak Pemkab Asahan Serius Kelola Daerahnya

Salah-satu suasana saat Gubsu Edy Rahmayadi Tatap Muka dengan Bupati, OPD, Camat, Kepala Desa, Lurah dan Kepala Sekolah se Kabupaten Asahan, Jum'at (11/01/2019), di Gedung Serbaguna Pemkab Asahan.

Kab. ASAHAN – (harianbuana.com).
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengajak kepada jajaran Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Asahan untuk bekerja serius dalam mengelola daerahnya demi kesejahteraan masyarakatnya. "Jangan berpura-pura lagi. Kita harus serius melaksanakan tugas kita, kasihan masyarakat kita", ujar Gubsu Edy pada Tatap Muka Gubsu dengan Bupati, OPD, Camat, Kepala Desa, Lurah dan Kepala Sekolah se Kabupaten Asahan, Sabtu (12/01/2019) di gedung Serbaguna Pemkab Asahan.

Edy mengingatkan pada seluruh yang hadir untuk merefleksikan kemerdekaan yang sudah cukup matang yang diraih bangsa dan rakyat Indonesia dengan perkembangan pembangunan yang telah dilaksanakan. "Sudah 73 tahun bangsa kita ini merdeka, saya mengajak kita untuk berpikir dengan perkembangan pembangunan yang sudah kita lakukan khususnya di Kabupaten Asahan", ajak Edy Rahmayadi.

Pada kesempatan ini, Gubsu Edy Rahmayadi juga menyinggung peran Kepala Desa terhadap pembangunan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Asahan. Edy melihat Kabupaten Asahan dengan Kisaran sebagai kotanya sangat belum terimplemintasikan dengan status Asahan dengan kabupaten/ kota terkaya di Provinsi Sumatera Utara. "Sebelum saya memaparkan ini di sini, di aula ini, saya telah melihat beberapa titik di Kabupaten Asahan ini, khususnya Kisaran sebagai kotanya. Tidak sebanding dengan statusnya kabupaten/ kota terkaya di Sumut dengan pembangunan yang ada", tegas Edy.

Gubsu Edy Rahmayadi menilai, dari itu semua, permasalahanya ada pada Kepala Desa dan Camat di lingkup Pemkab Asahan terkesan tidur dan seolah-olah kurang peduli dengan pembangunan. "Kenapa Presiden memberikan Dana Desa..!? Karena desa merupakan ujung tombak pembangunan. Maka, saya mengharapkan Kepala Desa dapat berperan aktif. Namun saya melihat di provinsi ini, Kepala Desa masih tidur di lihat dari perkembangan pembangunan di daerah", ungkap Edy.

“Saya sudah datang ke provinsi dari Sabang hingga Merauke. Tapi, apa yang saya lihat berbeda dengan saya keluar negeri. Desa yang saya lihat, begitu rapi dan pesat pembangunan. Karena apa...!? Kepala desanya bekerja bergerak dalam pembangunan", tambahnya.

Dalam paparannya dengan menggunakan layar videotron, Gubsu Edy Rahmayadi memberikan contoh kota Surabaya yang di pimpin Walikota Tri Rismaharini. "Dalam tempo 10 tahun ia memimpin, ia dapat menata Kota Surabaya dengan indah dan rapi. Maka dari itu, saya minta pada Kepala Desa di Kisaran untuk dapat meniru bahkan lebih baik lagi dari Kota Surabaya", paparnya.

Dalam paparannya pula, Gubsu Edy Rahmayadi meyakini, bahwa Kabupaten Asahan dari geografisnya juga bisa seperti Kota Surabaya, asalkan pemerintah dan masayarakatnya mau dan tidak main-main. Diperlukan keseriusan yang dimulai dari pemerintah desanya. "Kota tidak-akan bisa tertata jika pembangunan dan penataannya tidak dimulai dari Desa. Oleh karenanya, presiden RI memberikan Dana Desa. Tugas Pemerintah Desa (Pemdes) harus benar-benar serius, aktif dan inovatif sdalam pengelolaannya", tandas Gubsu Edy.

Kepada Bupati dan Wakil Bupati Asahan, Gubsu juga berpesan agar terus mendampingi para Kepala Desa agar dana desa yang diterima bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakatnya. “Dana desa benar-benar diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Surya, BSc. mengatakan, bahwa yang hadir pada kesempatan ini bersal dari seluruh Kepala OPD, Kepala Desa dan Lurah dan para guru SMA/ SMK, SMP dan sebagian para guru SD se-Kabupaten Asahan. Dikatakannya pula, bahwa penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Asahan hingga saat ini masih berjalan lancar. "Diharapkan dengan kehadiran Bapak Gubsu, dapat membantu dan mendukung pembangunan di Kabupaten Asahan kedepan", ujar Surya.

Turut hadir mendampingi Gubsu pada kunjungan kerja kali ini, diantaranya Kepala Dispendik Pemprov Sumut Arsyad Lubis, Kepala Dinsos Pemprov Sumut Rajali dan Kabiro Humas Pemprov Sumut Ilyas Sitorus serta beberapa pendamping lainnya. *(Riva/Humas Provsu/HB)*

Gubsu Edy Rahmayadi Resmikan 10 Puskesmas Di Kab. Labuhanbatu Utara

Salah-satu suasana kegiatan kunjungan kerja Gubernur Sumut di Kab. Labura, saat Gubsu Edy Rahmayadi menanda-tangani prasasti peresmian 10 Puskesmas Kab. Labura, Jum'at (11/01/2019), di Puskesmas Gunting Saga Aek Kanopan – Kab. Labura.

Kab. LABURA – (harianbuana.com).
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara (Pemkab Labura), dimana pada kunjungan kerjanya ke Kabupaten Labura dirinya diberi kesempatan meresmikan 10 puskesmas.

“Peresmian 10 puskesmas ini menunjukan komitmen Pemkab Labura peduli kesehatan. Dan, ini merupakan salah satu visi Pemprovsu", ujar Gubsu Edy Rahmayadi dalam sambutannya ditengah acara 'Peresmian 10 Puskesmas se Kabupaten Labura', Jumat (11/01/2019), di Puskesmas Gunting Saga Aek Kanopan.

Peresmian 10 Puskesmas itu sendiri dilakukan oleh Ketua PKK Provsu Hj. Nawal Lubis Edy Rahmayadi dengan didampingi Ketua TP PKK Labuhan Batu Utara Hj. Ely Zarwati Kharuddin Syah yang bersama Gubsu Edy Rahmayadi dan Bupati Labuhan Batu Utara Kharuddin Syah yang secara simbolis dilakukan pengguntingan pita di Puskesmas Gunting Saga di kecamatan Aek Kanopan.

Sedangkan untuk 9 puskesmas yang lainnya Gubsu Edy Rahmayadi menanda-tangani prasasti yakni Puskesmas Sukarame, Puskesmas Kampung Mesjid, Puskesmas Bandar Durian, Puskesmas Tanjung Ledong, Puskesma Marbau, Puskesmas Aek Korsik, Puskesmas Aek Kota Batu, Puskesmas Simangalam dan Puskesmas Londut yang tersebar di beberapa kecamatan se kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).

Dalam sambutannya pula, Gubsu Edy mengungkapkan harapannya, yakni dengan adanya Puskesmas tersebut dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Labuhan Batu Utara. Edy pun berharap, para dokter dan tenaga kesehatan Gubsu agar bekerja serius dalam melayani masyarakat.

"Masyarakat tidak bingung lagi mau kemana jika sedang sakit. Dokter harus tetap ada jika masyarakat membutuhkannya. Kalau bisa melihat dokternya saja pasien sudah sembuh", ungkap Gubsu Edy Rahmayadi penuh harap.

Gubsu Edy Rahmayadi menegaskan, dengan adanya Puskesmas tersebut, bisa melayani masyarakat di desa yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Kepada Bupati Labura, Gubsu juga berpesan agar terus bekomitmen dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Labuhan Batu Utara. 

“Puskesmas harus bisa melayani masyarakat untuk pertolongan pertama, karena jarak rumah sakit yang cukup jauh. Karena masyarakat tidak akan bisa sejahtera kalau sakit-sakitan", tegasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekdaprov Sumut R. Sabrina, jajaran Forkopimda Kabupaten Labuhan Batu Utara serta para Kepala OPD Pemprov Sumut dan Kabupaten Labuhanbatu Utara. *(Riva/Humas Provsu/HB)*

Jumat, 11 Januari 2019

Soroti Polemik Hi-Tech Mall Surabaya, APTIKNAS JATIM Siap Berkontribusi

Supardjo Bendahara DPD APTIKNAS bersama Ketua Umum DPP APTIKNAS Soegiharto Santoso alias Hoky saat berkunjung ke Hi-Tech Mall Surabaya pada 17 September 2018 lalu.

Kota SURABAYA – (harianbuana.com).
Hitech Mall telah menjadi pembicaraan hangat dalam minggu ini. Pasalnya, mall yang telah lama menjadi ICON Kota Surabaya sebagai mall pusat IT Terbesar, Terlengkap dan Termurah di Jawa Timur itu bakal dikosongkan per Maret 2019, menurut pemberitaan Jawa Pos.

Pengelolaan yang berpolemik antara PT. Sasana Boga dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, membuat peruntukan gedung ini sebagai pusat perdagangan IT terbesar dan terlengkap di Jawa Timur dengan nama Hi-Tech Mall harus berakhir Maret 2019 yang beralasan tidak diperpanjangnya kontrak pengelolaan gedung.

"Kerugian cukup signifikan. Mereka (pedagang) cendrung sepi, karena sudah tersebar berita pengosongan. Padahal, harapan para tenant (penyewa besar)-nya masih ingin tetap bertahan di sana", menurut Okky Tri Hutomo, Ketua DPD APTIKNAS (Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional) Jawa Timur.

Okky yang juga pakar IT ini menyayangkan soal polemik pengelolaan HI Tech Mall yang tentu merugikan para pedagang dan konsumen. "Mereka ini kan bukan hanya pedagang kecil, bukan hanya reseller, mereka ini banyak juga para pedagang-pedagang besar, dealer, service center hingga distributor. Ini mungkin yang sepertinya tidak atau belum dipertimbangkan oleh pemerintah kota Surabaya, jika mereka harus pindah dari Hi-Tech Mall, maka imbasnya sangat besar, di perjalanan bisnis IT di Kota Surabaya khususnya", kata Okky.

Informasi terbaru yang beredar,  para pedagang ex Hi-Tech Mall direncanakan akan dipindah ke 2 (dua) lokasi, yakni Kaza dan ITC Mall Surabaya. Namun, hal ini kembali ditanggapi oleh Ketua DPD APTIKNAS Jawa Timur, jika mereka keluar dari Hi-Tech Mall, pertimbangannya adalah ekosistem bisnis IT yang sudah terbentuk akan terjadi masalah

"Belum lagi trafik pengunjung atau konsumen, kemudian konsumen atau penikmat produk IT/ komputer dari luar kota Surabaya yang di kenal adalah Hi-Tech Mall Surabaya di jalan Kusuma Bangsa", ungkap Okky.

Supardjo selaku Bendahara DPD APTIKNAS yang juga membuka usaha di Hi-Tech Mall mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan jika para pedagang ex Hi-Tech Mall jadi dipindahkan. Pasalnya, pengunjung Hi-Tech Mall bukan dari warga lokal Surabaya saja, melainkan dari dari berbagai daerah di Jawa Timur, bahkan dari Indonesia Timur.

"Bukan jadi rahasia lagi, jika transaksi bisnis yang datang ke Hi-Tech Mall itu bukan hanya orang Surabaya saja, tapi banyak orang dari kota-kota di Jawa Timur, bahkan sampai Indonesia Timur. Kami akan memulai dari nol lagi jika pindah ke tempat yang baru. Saya sangat berharap, agar ada kesempatan mediasi untuk mencari solusi terbaik. Saya juga siap untuk turut terlibat, karena saya dan teman-teman sudah berusaha di Hi-Tech Mall itu telah lama sekali serta berkeinginan tetap berusaha disini", ujarnya.

Sementara Soegiharto Santoso alias Hoky selaku Ketua Umum DPP APTIKNAS yang memiliki 27 DPD APTIKNAS se Indonesia mengungkapkan, isu polemik Hi-Tech Mall tersebut telah menjadi isu nasional dan sangat memprihatinkan sekali.

"Oleh sebab itu upaya mediasi dengan Pemerintah Kota Surabaya termasuk dengan Wakil Rakyat bisa menjadi solusi yang baik dan APTIKNAS yang anggotanya juga banyak menjalankan bisnis di Hi-Tech Mall siap membantu dan mendukung agar iklim bisnis IT di Hi-Tech Mall kembali kondusif dan tumbuh kembali", ungkap Hoky.

"Salah satu contoh mungkin pengelolaan Hi-Tech Mall Surabaya bisa dilakukan oleh perusahaan daerah semisal  PD Pasar Surabaya, sehingga pemerintah kota bisa mendapatkan pemasukan dari para pelaku bisnis IT di Hi-Tech Mall tanpa perlu berpindah ke lokasi yang lain", tambahnya.

Hoky menegaskan, pihaknya sangat mendukung upaya yang dilakukan Ketua DPD APTIKNAS Jawa Timur. Bahkan, ia pun manyatakan kesiapannya untuk menjadi mediator. "Jika diperlukan sebagai pihak mediasi, saya selaku Ketum DPP APTIKNAS siap hadir terbang dari Jakarta", tegasnya. *(DI/HB)*

Kejari Kab. Mojokerto Eksekusi Tiga Terpidana Korupsi Dana Block Grant

3 (tiga) Terpidana perkara tindak pidana korupsi dana bantuan Block Grant untuk proyek pembangunan dan rehabilitasi 7 (tujuh) sekolah di Kabupaten Mojokerto tahun 2011, saat diarahkan oleh petugas ke Mobil Tahanan Kejari Kab.Mojokerto untuk di bawa ke Lapas kelas II B Mojokerto, Jum'at (11/01/2019).

Kab. MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, nomor: Print–34 /O.5.9/Fu.1/01/2019 bertanggal 09 Januari 2019, pada hari ini, Jum'at 11 Januari 2019, Tim Eksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto melakukan eksekusi penahanan terhadp 3 (tiga) Terpidana tindak pidana korupsi dana bantuan Block Grant untuk pembangunan dan rehabilitasi 7 (tujuh) sekolah di Kabupaten Mojokerto tahun 2011 senilai Rp. 1.025.000.000,– (satu miliar dua puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya telah dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) hingga di tingkat Mahkamah Agung (kasasi).

Ketiganya, yakni Kasiono (47) warga Dusun Ngayuman Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto selaku (mantan) Kasi Bina dan Sarana Sekolah Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Pemkab Mojokerto; Erwin Hartami Kurniawan (43) warga jalan Bengkulu D3-32 Griya Japan Raya Sooko Mojokerto selaku (mantan) Staf pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkab Mojokerto dan Anggar Sutrisno (66) warga Dusun Segunung Desa Segunung Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto selaku (mantan) Kepala Bidang Dikmenum pada Dinas Pendidikan Pemkab Mojokerto.

Sebagaimana diterangkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Mojokerto Rudy Hartono, bahwa eksekusi terhadap 3 Terpidana tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1761 K/ Pid.Sus/ /2017 bertanggal 05 Maret 2018. Dimana, dalam Amar Putusan-nya, Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan 'Vonis' terhadap ketiganya, bahwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah dengan sanksi masing-masing pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Ditegaskannya, bahwa eksekusi terhadap ketiga Terpidana tersebut dilakukan Kejari Kabupaten Mojokerto dalam kapasitas selaku eksekutor atas Vonis (atau Putusan Hakim) Mahkamah Agung (MA) hasil sidang tanggal 05 Maret 2018. Dimana, dalam Amar Putusan MA itu, juga memerintahkan agar ketiganya segera ditahan.

“Jadi, kasusnya sudah inkracht (dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap) dan kita sebagai eksekutor wajib untuk melakukan eksekusi. Vonis yang dijatuhkan Hakim Mahkamah Agung bernomor: 1761 K/Pid.Sus/2017 itu, lebih berat di banding putusan Pengadilan Tipikor – Surabaya dan Pengadilan Tinggi – Surabaya (banding)", tegas Kajari Mojokerto Rudy Hartono.

Lebih lanjut, Kajari Kabupaten Mojokerto menjelaskan, bahwa di tingkat pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, ketiganya dijatuhi hukuman penjara masing-masing 1 tahun kurungan tanpa denda. Putusan tersebut, jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diajukan dalam persidangan pada 03 Juni 2013 lalu.

Sementara dalam persidangan yang beragendakan Pembacaan Tuntuntan Penuntut Umum, Tim JPU Kejari Kabupaten Mojokerto menuntut Kasiono dan Anggar Sutrisno masing-masing dengan hukuman pernjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp. 50 juta. Sedangkan terhadap Erwin Hartami Kurniawan, JPU menuntut hukuman penjara selama 1 tahun dan denda Rp. 50 juta.

Atas Putusan Hakim di Pengadilan Tipikor – Surabaya itu, JPU melakukan upaya banding. Termasuk Putusan Hakim terkait hukuman denda juga menjadi materi inti dalam nota banding Tim JPU Kejari Kab. Mojokerto. Demikian juga halnya dengan ketiga Terdakwa, baik Kasiono, Erwin Hartami Kurniawan maupun Anggar Sutrisno juga menyatakan banding atas putusan tersebut.

Atas upaya banding dari kedua belah pihak, Hakim di Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 02 April 2014 menjatuhkan hukuman penjara terhadap ketiganya selama 1 tahun 6 bulan penjara.

Tak terima atas Putusan Hakim Pengadilan Tinggi – Surabaya tersebut, kedua belah pihak melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA), hingga MA menghukum ketiganya masing-masing dengan penjara 1 tahun 6 bulan dan Rp 50 juta subsider 3 bulan serta memerintahkan ketiga terdakwa segera ditahan.

Kajari Kabupaten Mojokerto menandaskan, ketiga Terpidana datang ke kantor Kejari Kabupaten Mojokerto untuk memenuhi panggilan pada Jumat 11 Januari 2019 pukul 08.00 WIB dan langsung dilakukan pemeriksaan dokter. Setelah dinyatakan sehat, sekitar pukul 08:30 WIB mereka di eksekusi ke Lapas klas IIB. “Proses eksekusi berjalan lancar, aman dan terkendali", tandasnya. *(DI/HB)*

Gubsu Edy Rahmayadi Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Labuhanbatu Bangun Daerah

Salah-aatu suasana pertemuan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dengan Bupati, Forkopimda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Kab. Labuhan Batu, saat Gubsu Edy Rahmayadi menyampaikan sambutan sekaligus arahan, Jumat (11/01/2019), 


Kab. LABUHANBATU – (harianbuana com).
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengatakan, bahwa Kabupaten Labuhan Batu ini sangat banyak potensi daerah yang dapat dikembangkan. Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh elemen yang ada di Kabupaten Labuhanbatu untuk senantiasa bergotong-royong untuk memajukan Kabupaten Labuhanbatu.

"Marilah bergandengan tangan, saling bekerja-sama semua elemen masyarakat untuk membangun daerah yang kita cintai ini. Manfaatkanlah potensi daerah ini dengan maksimal. Apabila potensi daerah telah dimanfaatkan secara maksimal tentunya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud", ajak Gubsu Edy Rahmayadi saat menyampaikan sambutannya pada pertemuan Gubsu dengan Bupati, Forkopimda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Kabupaten Labuhanbatu, Jumat (11/01/2019).

Pada kesempatan tersebut, Gubsu Edy Rahmayadi pun mengungkapkan, bahwa dirinya akan kembali datang ke Kabupaten Labuhanbatu untuk meninjau sejauh mana Pemkab Labuhan Batu sudah bekerja untuk daerah dan masyarakatnya. Hal itu dilakukan, lantaran ingin membuat Sumatera Utara ini lebih bermartabat.

"Saya akan datang kembali ke sini (Kabupaten Labuhan Batu), ke tempat-tempat mana yang perlu saya datangi. Saya akan datang lagi, karena saya ingin melihat provinsi ini lebih bermartabat. Terkait itu, masyarakanya harus sejahtera. Bagaimana bisa bermartabat jika masyarakatnya tidak sejahtera...!?", ujar Gubsu Edy Rahmayadi serasa memberikan PR kepada pihak-pihat terkait di Pemda setempat.

Pada kesempatan ini pula, Gubsu Edy Rahmayadi mengharapkan semua pemangku pemerintahan baik formal maupun informal harus punya kemampuan (skill). Ia pun mengingatkan pentingnya kekompakan, kemauan dan keseriusan dalam mengelola pemerintahan. "Punya kemampuan tak kompak, tak ada gunanya. Kalau memang tidak mau dan tidak mampu, mundur saja. Jangan takut...!", pesan Gubsu Edy Rahmayadi.

Gubsu Edy Rahmayadi mengungkapkan, bahwa Kabupaten Labuhanbatu ini memiliki banyak potensi daerah yang dapat dikembangkan. Untuk itu, pihaknya kembali mengajak seluruh elemen yang ada di Kabupaten Labuhanbatu agar bergotong-royong dan bersama-bersama membangun daerah dan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.

"Marilah kita bergandengan tangan, saling bekerjasama semua elemen masyarakat untuk membangun daerah yang kita cintai ini. Manfaatkanlah potensi daerah ini dengan maksimal. Apabila potensi daerah telah dimanfaatkan secara maksimal tentunya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud", ungkapnya Gubsu Edy seraya kembali mengajaknya seluruh elemen yang ada di Kabupaten Labuhanbatu agar bergotong-royong dan bersama-bersama membangun daerah.

Selain itu Gubsu Edy mengapresiasi munculnya pemimpin muda. Menurutnya, hal itu bisa menjadi salah faktor proses kemajuan suatu daerah, meski tidak mutlak sepenuhnya. Seperti pak Plt. Bupati Labuhan Batu Andi Suhaimi, masih muda dan enerjik. Bukan yang tua, yang mudah masuk angin. Kedepan, para Kepala OPD harus berlomba-lomba menunjukkan programnya. Tidak lagi top–down, melainkan bottom–up", tandasnya.

Sementara itu Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe pada kesempatan ini mengatakan, bahwa Pemkab Labuhanbatu sangat mengapresiasi Gubernur Sumatera Utara karena sangat penduli dengan Kabupaten Labuhan Batu. “Dari pidato pak Gubsu tadi sangat memotivasi kami pemerintah dan masyarakat Labuhan Batu. Karena pemerintah pemprovsu akan mendukung pembangunan yang ada di Labuhan Batu", kata Andi.

Turut hadir pada kegiatan ini Ketua TP PKK Provsu Hj. Nawal Lubis, Angota DPRD Provinsi Sumut Muchrid Lubis, segenap jajaran Forkopimda Labuhan Batu, Sekdakab Labuhanbatu Ahmad Muflih serta para Kepala OPD Pemprovsu dan Pemkab Labuhan Batu. *(Riva/Humas Provsu/HB)*

Survei Pasar Tradisional, Ning Ita Dicurhati Pedagang

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Tim Kemendag RI didampingi Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Kepala Disperindag Pemkot Mojokerto Ruby Hartoyo, Kepala BPPKA Kota Mojokerto Agung Moeljono beserta jajarannya saat menyurvey beberapa pasar tradisional yang menjadi sentra ekonomi masyarakat Kota Mojokerto, Jum'at (11/01/2019).

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Untuk segera mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah sebagaimana visi-misinya, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari kembali menyurvey beberapa pasar tradisional yang menjadi sentra ekonomi masyarakat Kota Mojokerto, Jum'at (11/01/2019). Beberapa, pasar yang di tinjau Ning Ita kali ini, antara lain pasar Tanjung Anyar, pasar Empunala dan pasar Prajurit Kulon.

Di sela kunjunganya, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab dengan sapa'an "Ning Ita" ini menuturkan, bahwa pembangunan pasar tradisional di Kota Mojokerto harus sekalian yang bagus, jangan membangun yang asal-asalan. "Prinsip saya dalam membangun mesisan sing apik (Bhs. Jawa = sekalian yang baik), karena ini fasilitas untuk masyarakat. Kalau kegunaannya untuk jangka panjang, maka ini harus benar-benar kita bangun sebaik mungkin dengan kualitas yang terbaik", tutur Ning Ita.

Tak sendirian, dalam melakukan kunjungan di 3 (tiga) pasar tradisional yang ada di Kota Mojokerto tersebut, orang nomor satu dijajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini bersama Tim dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) didampingi Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Kepala Disperindag Pemkot Mojokerto Ruby Hartoyo, Kepala BPPKA Kota Mojokerto Agung Moeljono beserta jajarannya.


Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat berbincang dengan salah-satu pedagang ditengah menyurvey tiga pasar tradisional yang menjadi sentra ekonomi masyarakat Kota Mojokerto, Jum'at (11/01/2019).

Menariknya, saat melakukan kunjungan di 3 pasar tersebut, Wali Kota Mojokerto yang dekat dengan masyarakat ini, terutama rakyat kecil, banyak dicurhati pedagang. Seperti pada saat mengunjungi pasar Prajurit Kulon, Ning Ita dicurhati Suwaji, pedagang pracangan yang sudah 18 tahun menempati pasar tersebut. “Gentengnya banyak yang bocor Bu, jalannya juga sudah rusak. Kalau kondisinya seperti ini pembeli tidak nyaman, terus pasar akan jadi sepi", keluh Suwaji.

Setelah mendengar penjelasan dari Ning Ita, diantaranya bahwa Pemkot akan memperbaiki pasar tersebut, Suwaji sangat bersyukur dan mengungkapkan rasa terima-kasihnya kepada Ning Ita. “Alhamdulillah...! Kulo matur nuwun (Bhs. Jawa = saya terima kasih) sama bu Wali (Wali Kota) yang memperhatikan kondisi pasar ini. Saya senang dikunjungi Bu Wali dan tahu langsung kondisi pasar", ungkap Suwaji.

Menariknya pula, saat usai melakukan kunjungannya di pasar Empunala, ketika Ning Ita sudah berada dalam mobil dinasnya dan akan meninggal lokasi, tiba-tiba Ning Ita membuka kaca mobil seolah memastikan penglihatannya, bahwa ada seorang kakek tengah berjualan es yang tampak belum dapat pembeli.

Secara spontan, Ning Ita turun dari mobil dinasnya dan menyapa Mochamad Affandi, pedagang es keliling yang kebetulan warga Keluhan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. Ning Ita pun langsung memborong seluruh dagangan Mochamad Affandi dan dibagikan kepada beberapa stafnya serta pengunjung pasar yang berada disekitarnya.

“Matur suwun (Bhs. Jawa = terima kasih) bu Wali Kota. Alhamdulillah..., jualan saya habis", ujar Mochamad Affandi dengan raut-wajah yang menampakkan rasa suka -cita.


Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat berbincang dengan pedagang ditengah menyurvey tiga pasar tradisional yang menjadi sentra ekonomi masyarakat Kota Mojokerto, Jum'at (11/01/2019).

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari tampak sangat serius akan menumbuhkan ekonomi masyarakat. Hal ini sesuai dengan penjabaran visi-misinya yang ingin segera mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkot Mojokerto akan membangun dan merevitalisasi pasar tradisional. Ika Puspitasari selaku Wali Kota Mojokerto dengan tekad penuh akan menghidupkan pasar tradisional, sehingga pedagang kecil di Kota Mojokerto dapat bersaing dengan pasar modern.

Terkait itu, untuk dapat bersaing dengan pasar modern, salah-satu yang menjadi penentunya adalah pasar tradisional juga harus di bangun dengan konsep modern,  sehingga pertemuan antara pembeli dan pedagang akan lebih nyaman karena jauh dari kesan kumuh. *(Na/Kha/Hms/HB)*

Kamis, 10 Januari 2019

Hadiri Peringatan HUT Ke-9 BukaLapak, Presiden Ajak Pengusaha Tingkatkan UMKM Melalui Online

Salah-satu suasanan saat Presiden RI Joko Widodo saat mengunjungi stand dalam acara peringatan HUT ke-9 BukaLapak, di JCC – Jakarta, Kamis (10/01/2019).

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Hadir dalam acara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-9 salah satu 'start-up unicorn' Indonesia BukaLapak yang  di gelar di Jakarta Convention Center (JCC) – Jakarta pada Kamis 10 Januari 2019, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo mengajak para pengusaha tingkatkan Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM) melalui Online.

Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi BukaLapak yang tidak hanya sekadar mengejar profit dan keuntungan saja. “Yang saya lihat, BukaLapak ini adalah organisasi yang memiliki hati, memiliki jiwa, punya misi sosial, jauh di luar hanya sekadar mengejar profit dan keuntungan. Nah inilah saya kira yang menjadi contoh, menjadi teladan kita agar semua pelaku ekonomi digital kita ini meniru dan memiliki semangat yang sama", ujar Presiden RI Joko Widodo, di JCC – Jakarta, Kamis 10 Januari 2019.

Pada kesempatan ini Presiden juga menyampaikan apresiasinya kepada BukaLapak yang kini telah memiliki 4 juta pelapak yang 70 hingga 80 persennya merupakan UMKM. Presiden RI Joko Widodo berharap, agar bisa lebih banyak lagi UMKM yang masuk ke BukaLapak.

“Jumlah UMKM di Indonesia ada 56 juta. Tadi pak Zaky menyampaikan, bahwa sekarang pelapak yang ada di BukaLapak ini ada 4 juta. Ini jumlah yang sangat besar. Tetapi kalau dibandingkan dengan 56 juta, BukaLapak masih punya pekerjaan besar, 52 juta, Pak Zaky", ungkap Presiden sembari melempar senyum khasnya.

Presiden RI Joko Widodo pun mengungkapkan, laporan yang ia terima, BukaLapak tahun ini diseleksi oleh pemerintah untuk menjadi salah-satu penyalur kredit ke UMKM yang namanya Kredit UMi atau Kredit Ultra Mikro. “Ini saya kira sangat bagus sekali. Instrumen kredit ini akan sangat bermanfaat bagi usaha-usaha mikro yang kita miliki", ungkapnya pula.

Dipenghujung sambutannya, Presiden menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk BukaLapak. Tak lupa, Presiden pun berterima-kasih atas turut-sertanya BukaLapak dalam meningkatkan derajat ekonomi bangsa Indonesia.

“Terima kasih atas kerja kerasnya, atas segala semangat positifnya dalam ikut membangun ekonomi di negara kita Indonesia. Dan juga kepada kita semuanya, selamat tahun baru 2019. Selamat berlapak di 2019 ini", pungkas Presiden RI Joko Widodo.

Usai menyampaikan sambutan, Presiden RI Joko Widodo bersama dengan founder dan CEO BukaLapak Achmad Zaky, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf secara bersama-sama menekan tombol virtual sebagai simbol peluncuran mitra warung BukaLapak.

Tampak hadir juga dalam acara ini yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki. *(Ys/HB)*

Pantau Penyaluran Bansos PKH 2019 Rp. 32,65 Triliun, Presiden: Nanti Ada Yang Dapat Rp. 3,6 juta

Presiden RI Joko Widodo saat memberi sambutan dalam acara penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019 di GOR Ciracas – Jakarta Timur, Kamis (10/01/2019).

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo memantau langsung proses penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama tahun 2019, di GOR Ciracas jalan Raya Bogor Km 25–26 Jakarta Timur, Kamis (10/01/2019). 

Di hadapan 1.115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH warga Kecamatan Ciracas – Jakarta Timur, penerima bantuan sebesar Rp. 1,34 miliar itu, Presiden RI Joko Widodo menyatakan, pemerintah fokus pada pembangunan manusia Indonesia yang tangguh sebagai titik pijak pondasi utama Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi negara maju.

Presiden RI Joko Widodo menerangkan, secara bertahap pemerintah meningkatkan anggaran yang terkait langsung dengan pembangunan manusia sebagai komitmen untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dimana, peningkatan dana bantuan sosial Program (PKH) pada tahun ini dari Rp. 5,4 triliun menjadi Rp. 32,65 triliun. Jumlah penerima PKH pun ditambah menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat.

"Jangan kaget, biasanya (dapat) Rp. 1,89 juta (per tahun), nanti ada yang dapat Rp. 3,6 juta, ada yang Rp 2,7 juta. Artinya, tambahan itu sangat banyak sekali, ada yang dua kali lipat, ada yang satu setengah kali lipat", papar Presiden RI Joko Widodo, di GOR Ciracas – Jakarta Timur, Kamis (10/01/2019).

Menurut Presiden, PKH merupakan salah-satu program prioritas nasional dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Menurut Presiden juga, PKH telah mampu melahirkan anak-anak berprestasi, keluarga dengan kondisi kesehatan yang lebih baik dan keluarga sejahtera mandiri.

Dijelaskannya, peningkatan anggaran PKH pada tahun ini, merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat penerima PKH. Ditegaskannya pula, bahwa dana PKH harus digunakan sesuai ketentuan.

"Beli ikan boleh, beli sepatu anak boleh, beli baju sekolah boleh. Beli rokok untuk suami nggak boleh, untuk bayar listrik juga enggak boleh", jelas Presiden.

Presiden RI Joko Widodo pun menegaskan, pemerintah akan terus memantau pelaksanaan program ini sehingga berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu.

“Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka pada tahun 2019 jumlah bantuan sosial PKH dinaikkan secara signifikan yang semula Rp. 19,3 triliun menjadi Rp.32,65 triliun", tegas Presiden RI Joko Widodo dihadapan 1.115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH warga Kecamatan Ciracas – Jakarta Timur itu.

Pada kesempatan ini, Presiden Ri Joko Widodo juga mewanti-wanti, agar pihak-pihak terkait senantiasa membimbing dan mengarahkan KPM untuk selalu tepat sasaran saat mengalokasikan pemanfaatan dana Bansos tersebut.

“Saya titip pesan hati-hati pengunaannya. Supaya tujuan yang kita inginkan betul-betul bisa memberikan manfaat kepada keluarga penerima manfaat", pesan Presiden.

Turut hadir sekaligus mendampingi Presiden RI Joko Widodo dalam kegiatan ini, diantaranya Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dan Direktur Utama Bank Nasional Indonesia (BNI) Ahmad Baiquni.

Kegiatan itu juga dihadiri 885 orang SDM Pekerja Sosial (Peksos) Pendamping PKH dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikan alokasi ini bukan karena menjelang tahun politik. Namun, lebih kepada penyesuaian setelah enam tahun terakhir tidak dilakukan perubahan.

"Ini Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 2019, 10 juta keluarga anggaran dinaikkan 2 kali lipat. Ini bukan soal pemilu, tapi sejak 2012 memang belum di-adjust dengan inflasi", ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati, di Ritz Carlton – Jakarta, Selasa (08/01/2019).

Ditegaskannya, pembangunan manusia melalui pemberian PKH merupakan salah satu upaya pemerintah menekan angka kemiskinan. Selain melalui PKH, dalam hal pembangunan manusia, pemerintah juga mengalokasikan dana Rp. 500 triliun untuk pendidikan.

"Hampir Rp. 500 triliun sendiri hanya untuk pendidikan, tapi yang eksekusi itu di berbagai institusi dan pemda. Jadi, ini bukan hanya masalah uang, tapi koordinasi antara pusat dan daerah serta kementerian", tegasnya. *(Ys/HB)*