Sabtu, 22 Februari 2020

Surat Terbuka Lemens Kodongan Kepada Kapolri Idham Azis

Lemens Kodongan



Surat Terbuka Kepada Yang Terhormat Kapolri Bapak Jenderal Polisi Idham Azis


Jakarta, 22 Februari 2020

Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Bapak Jenderal Polisi Idham Azis
Di - Jakarta.

Perihal :  Dukungan Kinerja Kepada Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan  hormat.
Perkenankan kami memperkenalkan diri sebagai putra Kendari yang berdomisili di Jakarta, menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Kapolri.

Pertama kami sampaikan, selaku putra Kendari kami  merasa bangga karena salah satu putra terbaik asal Kendari yakni Bapak Jenderal Polisi Idham Azis dipercaya oleh Negara dan Presiden RI Joko Widodo untuk menduduki jabatan penting sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Selanjutnya pada kesempatan ini kami menyampaikan dukungan dan harapan agar kedepannya Polri menjadi lembaga yang lebih dipercaya dan dibanggakan dalam menjalankan tugas, khususnya dalam upaya penindakan tindak pidana korupsi yang sudah menggurita di Republik ini.

Korupsi terjadi bukan saja dilembaga pemerintahan dan Swasta, tapi juga merambah ke dunia pers. Untuk itu kami berharap  laporan yang kami sampaikan atas dugaan tindak pidana penggelapan yang terjadi di tubuh Dewan Pers dan Yayasan Pengelola Sarana Pers Nasional dapat di ungkap.

Dugaan penggelapan yang sudah berlangsung lama itu telah merugikan negara puluhan miliar. Sebagai bukti bersama ini kami lampirkan bukti laporan kepada Polda Metro jaya beserta lampirannya.

Bukti dan saksi dugaan tindak pidana korupsi yang kami laporkan pada tanggal 20 Desember 2019, saat ini dalam proses penyelidikan Polda Metro jaya dan masuk tahap pemeriksaan saksi.

Pada hari Rabu tanggal 19 Februari kami melakukan aksi Unjuk rasa ke Kantor Kemenkominfo. Namun Pada hari Kamis, 20 Februari 2020, ada tiga oknum yang mengaku dari Mabes Polri mendatangi Gedung Dewan Pers. Usai bertemu dengan salah satu rekan kami, ketiganya naik ke lantai 7 bertemu dengan Dewan Pers.

Kami tidak menginginkan adanya intervensi Hukum dari Mabes Polri. Biarkan proses hukum yang sedang di lakukan Polda Metro Jaya berjalan secara profesional.

Kami menduga ada pihak lain yang ingin mengintervensi hukum atas laporan kami.  Mereka sepertinya menginginkan agar laporan yang kami sampaikan tidak berlanjut.  Buktinya kenapa ada oknum Mabes Polri yang datang ke Dewan Pers. Siapa dan apa motifnya musti dijelaskan kepada publik.

Jika ini dukungan penguatan untuk mempercepat proses hukum kami akan mendukung. Namun jika kami mencium ada aroma  pembelaan kepada terlapor, maka kami akan melakukan aksi penolakan dengan menggelar demo di depan Mabes Polri.

Demikian surat terbuka ini kami sampaikan, dengan iringan doa kiranya Bapak Jenderal Polisi Idham Azis yang kami banggakan senantiasa di berikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah SWT dalam menjalankan tugasnya. Amin

Hormat kami, 
Putra Kendari,


Lemens Kodongan.
(+62 812-9412-9055).

Presiden RI Joko Widodo Apresiasi Penerapan Teknologi Serat Kayu Menjadi Kain

Salah-satu suasana peresmian pabrik PT. Asia Pacific Rayon, di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, Jum'at 21 Pebruari 2020.

Kab. PELALAWAN – (harianbuana.com).
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo turut melakukan prosesi pelepasan Viscose Rayon usai peresmian pabrik PT. Asia Pacific Rayon, di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, Jum'at 21 Pebruari 2020. Turut mendampingi Presiden dalam acara ini Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan KSP Mooeldoko.

Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo sangat mengapresiasi penggunaan teknologi yang dapat mengubah serat kayu rayon (viscose) menjadi kain yang diterapkan oleh pabrik PT. Asia Pacific Rayon yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ini.

”Ini sebuah teknologi yang juga perlu diberikan apresiasi. Jangan berpikir yang namanya teknologi itu hanya ada di Eropa, teknologi hanya ada di Jerman, teknologi hanya ada di Skandinavia. Di Indonesia pun ada dan itu di Kabupaten Pelalawan, bukan di Jakarta, bukan di Jawa, tapi di Pelalawan, Riau. Ini yang banyak tidak diangkat", tutur Presiden dalam sambutannya pada peresmian pabrik PT. Asia Pacific Rayon, Jum'at 21 Pebruari 2020.

Pada kesempatan ini, Presiden menyampaikan, bahwa saat ini banyak negara berebut investasi. Hal itu, didasari dengan semakin banyaknya peredaran uang di sebuah negara, yang berarti pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat makin baik.

Kepala Negara juga menyampaikan, bahwa pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hanya 23% mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sisanya sebanyak 77% dipengaruhi oleh swasta.

”Oleh sebab itu, saya menyambut baik investasi yang telah dilakukan oleh Asia Pacific Rayon di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Karena kemampuan APBN dan APBD itu hanya 23%. Kecil memang kecil, itu hanya stimulus", ujar Presiden.

Presiden mengungkapkan, Indonesia saat ini sudah berada di peringkat 16 dunia jika dilihat dari nominal Gross Domestic Product (GDP). Namun, jika diukur berdasarkan GDP Purchasing Power Parity (PPP), Insonesia berada pada ranking ke-7 dunia.

”Ini banyak yang enggak ngerti sehingga kita ini sering banyak yang mengeluh, tidak bersyukur, namanya kufur nikmat itu. Sudah diberi kenikmatan oleh Allah sebegitu gedenya tapi tidak disyukuri. Marilah kita syukuri diberikan apapun oleh Yang Mahakuasa", ungkap Presiden.

Hal lain yang perlu diangkat, lanjut Presiden, Indonesia tidak kalah dengan Eropa dan Amerika dalam teknologi, karena telah menerapkan dengan mengubah serat kayu menjadi kain dan akhirnya garmen.

”Oleh sebab itu saya titip kepada pak Menteri Perindustrian, jangan sampai industri garmen kita itu kalah bersaing dengan Vietnam. Kita sudah punya bahan baku sendiri sekarang, dari sini. Karena persaingan kita ini sekarang persaingan antar negara, bukan antar kabupaten, bukan antar provinsi, bukan antar perusahaan tapi sudah antar negara", pesan Presiden.

Pada kesempatan ini, Presiden juga mengingatkan, bahwa negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. ”Bukan negara kaya mengalahkan negara yang miskin, bukan negara besar mengalahkan negara kecil, tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat", tambah Presiden seraya menyebut bahwa Indonesia harus menjadi negara yang cepat.

Di penghujung sambutan, Presiden menutupnya dengan melakukan prosesi peresmian pabrik PT. Asia Pacific Rayon. ”Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim... dengan memohon rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa pada pagi hari ini saya resmikan pabrik PT. Asia Pacific Rayon", pungkas Presiden RI Joko Widodo. *(HB)*

Jumat, 21 Februari 2020

KPK Hentikan Penyelidikan 36 Perkara

Ketua KPK Firli Bahuri saat mengonfirmasi wartawan.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghentikan 36 perkara dugaan tindak pidana korupsi di tahap penyelidikan. Penghentian penyelidikan terhadap perkara-perkara itu dilakukan sejak 20 Desember 2019 sampai 20 Februari 2020. "KPK mengonfirmasi telah menghentikan 36 perkara di tahap penyelidikan", ujar Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis 20 Februari 2020.

Ali menerangkan, bahwa penghentian penyelidikan atas perkara-perkara itu dilakukan demi kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas publik. "Hal ini kami uraikan lebih lanjut sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pada publik sebagaimana diatur di Pasal 5 UU KPK", terangnya.

Lebih lanjut, Ali menjelaskan, bahwa penghentian penyelidikan wajar dilakukan. Dijelaskannya pula, bahwa penyelidikan merupakan serangkaian kegiatan tim penyelidik untuk menemukan apakah sebuah peristiwa pidana itu bisa ditingkatkan ke penyidikan atau tidak.

"Ketika di tahap penyelidikan ditemukan peristiwa pidana dan bukti permulaan yang cukup, maka perkara ditingkatkan ke penyidikan. Dan, sebaliknya sebagai konsekuensi logis, jika tidak ditemukan hal tersebut maka perkara dihentikan penyelidikannya", jelas Ali.

Ditegaskannya, bahawa penghentian suatu penyelidikan tidak hanya dilakukan KPK kepemimpinan Firli Bahuri cs. Berdasar data yang ada, selama kurun 5 tahun terakhir, sejak tahun 2016, KPK telah menghentikan 162 perkara ditingkat penyelidikan. "Penghentian tersebut, tentu dilakukan dengan sangat hati-hati dan bertanggung-jawab", tegasnya.

Ali mengungkapkan, pada tahun 2020, jenis penyelidikan yang dihentikan, beragam. Antara lain terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian/ lembaga, DPR hingga DPRD. "KPK perlu menyampaikan informasi ini sebagai bentuk perwujudan prinsip kepastian hukum sekaligus keterbukaan pada publik", ungkap Ali.

Ali pun memastikan, bahwa penyelidikan yang dihentikan bukan kasus yang menjadivperhatian masyarakat, seperti halnya perkara dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dan perkara dugaan tindak pidana korupsi divestasi saham PT. Newmont Nusa Tenggara. "Bukan (perkara) di NTB (Newmont), bukan RJL (RJ Lino), bukan Century, Sumber Waras, bukan. Kami pastikan itu, supaya jelas dan clear", tandasnya.

Meski demikian, Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri belum bersedia membeber 36 perkara yang penyelidikannya dihentikan KPK. Ali Fikri hanya menyebutkan, bahwa penghentian penyelidikan perkara adalah merupakan hal yang wajar.

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, bahwa penghentian penyelidikan perkara tersebut memiliki alasan yang kuat. "Tujuan hukum harus terwujud, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Tidak boleh perkara digantung-gantung untuk menakut-nakuti pencari kepastian hukum dan keadilan", tegas Ketua KPK Firli Bahuri saat dikonfirmasi wartawan, Jum'at (21/02/2020) malam.

Firli menjelaskan, bahwa KPK menghentikan penyeledikan 36 perkara, karena diyakini tidak mengandung dugaan tindak pidana korupsi. Pihaknya juga meyakini, bahwa jika 36 perkara itu tidak diputuskan berhenti penyekidikannya, maka berpotensi disalah-gunakan. "Kalau bukan tindak pidana, masa iya tidak dihentikan. Justru kalau tidak dihentikan, maka bisa disalahgunakan untuk pemerasan dan kepentingan lainnya", jelas Ketua KPK Firli Bahuri. *(Ys/HB)*

Gandeng Akademisi, Bapemperda DPRD Kota Mojokerto Susun 4 Raperda Inisiatip

Ketua Bapemperda DPRD Kota Mojokerto Denny Novianto saat memimpin Rakor Penyusunan 4 (empat) Raperda Inisiatip Tahun 2020 di ruang sidang Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Jum'at (21/01/2020) siang.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Mojokerto bergerak cepat menjalankan fungsi legislasi sejak awal tahun. Di bulan kedua tahun 2020 ini, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) ini langsung tancap gas menyusun sejumlah Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif DPRD.

Bersama sejumlah praktisi akademisi, Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kota (Setdakot) Mojokerto Riyanto, Ketua PP Otoda Universitas Brawijaya Ngesti Dwi Prasetyo, Bapemperda DPRD Kota Mojokerto menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Penyusunan Raperda Inisiatif Tahun 2020.

Rakor penyusunan Perda Inisiatif Tahun 2020 tersebut, di helat di ruang sidang Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto dan dipimpin secara langsung oleh Ketua Bapemperda DPRD Kota Mojokero Denny Novianto pada Jum'at (21/02/2020) siang.

"Rapat koordinasi ini dilaksanakan agar PP Otoda Universitas Brawijaya Malang selaku pihak yang membantu penyusunan Raperda dan Naskah Akademik bisa mengetahui maksud dari DPRD terkait Raperda yang akan disusun pada tahun 2020", papar Ketua Bapemperda DPRD Kota Mojokero Denny Novianto dalam Rakor penyusunan Perda Inisiatif Tahun 2020, di ruang sidang Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Jum'at (21/02/2020) siang.

Ada 4 Raperda hasil prakarsa DPRD Kota Mojokerto Tahun 2020, sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Nomor 23 Tahun 2019 tentang Propemperda Kota Mojokerto Tahun 2020. Ke 4 Raperda tersebut, yakni: Raperda tentang Pengelolaan Sampah; Raperda tentang Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Wirausaha; Raperda tentang Kepemudaan dan Olah Raga; dan
Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

"Raperda hasil Insiaitif ini sebenarnya ada 4 (empat). Namun, karena anggaran hanya terploting untuk 3 Raperda, sehingga proses penyusunan Raperda sementara hanya untuk 3 raperda saja. Sisanya satu Raperda, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat akan dianggarkan kembali pada saat PAPBD 2020", jelasnya.

Salah-satu suasana Rakor Penyusunan 4 (empat) Raperda Inisiatip Tahun 2020 di ruang sidang Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Jum'at (21/01/2020) siang.


Lebih lanjut, Denny menguraikan, bahwa landasan diusulkannya 3 Raperda tersebut sebagai berikut:
• Raperda tentang Pengelolaan Sampah
Di Kota Mojokerto belum ada Perda yang secara spesifik mengatur tentang persampahan. Yang mana, selama ini hanya dituangkan dalam Perda tentang Lingkungan Hidup.
Meski sudah ada Perda tentang Pengelolaan Sampah Plastik, namun itu nantinya akan menjadi dipisahkan ada aturan terpisah yang secara spesifik mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan sampah.
Pemerintah diharapkan bisa mengoptimalkan terkait pengelolaan sampah, bukan hanya penanganan sampah mulai dari rumah tangga sampai ke TPA tapi juga perlu perhatian terhadap edukasi sampah di masyarakat.
•Raperda tentang Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Wirausaha.
Banyak usaha kecil di kota yang bangkrut, sehingga dengan adanya raperda ini nantinya diharapkan akan tercipta hal-hal sebagai beirkut:
Adanya terobosan baru di bidang kewirausahaan yang bermuara pada ekonomi kreatif.
Bukan hanya terkait perlindungan UKM, tetapi juga bisa tercipta kawasan-kawasan yang bisa memantik ekonomi kerakyatan, misalnya daerah pralon menjadi kawasan sepatu. Namun hal tersebut harus benar-benar fokus.
Pemerintah tidak hanya hadir dalam urusan permodalan saja, namun diharapkan juga ikut serta dalam proses pemasaran.
• Raperda tentang Kepemudaan dan Olah Raga. Belum adanya reward bagi atlit yang berprestasi, sehingga didalam raperda ini nantinya akan diatur terkait reward bagi atelt yang berprestasi disesuaikan dengan tingkatan prestasi dan kejuaraannya namun dengan tetap mempertimbangkan KKD.

Selain itu, kedepan diharapkan adanya penanganan terhadap atlet yang terintegrasi antar OPD, khususnya terkait masalah pembinaan atlet.

"Setelah pertemuan ini, akan ada pertemuan berikutnya (pertemuan kedua) yang melibatkan OPD terkait dan pertemuan terakhir (ketiga) akan menghadirkan Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kantor Kemenkumham Provinsi Jawa Timur", tandas Ketua Bapemperda DPRD Kota Mojokero Denny Novianto. *(Fz/HB)*

Ning Ita Apresiasi 16 Atlet dan Official Berprestasi

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari (tengah, mengenakan kerudung kuning) didampingi Ketua KONI Kota Mojokerto Santoso Bekti Wibowo, Wakil Ketua II KONI Tito Sugito, Kepala Disporabudpar Novi Rahardjo serta Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Sony Basoeki Rahardjo saat berswafoto dengan para atlet dan offisial berprestasi, Jum'at (21/02/2020) siang, di GOR dan Seni Mojopahit jalan Gajah Mada Kota Mojokerto.



Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Pemerintah Kota Mojokerto memberikan 'penghargaan' kepada para atlet peraih medali yang ikut dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2019 Jawa Timur. Penghargaan berupa uang pembinaan diberikan langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di GOR dan Seni Mojopahit Kota Mojokerto, Jumat (21/02/2020) siang.

"Kita patut bangga kepada anak - anak Kota Mojokerto, yang telah mengharumkan Kota Mojokerto melalui ajang Porprov 2019. Semoga, dengan kami memberikan apresiasi ini kepada para atlet dan official yang berprestasi, mampu memotivasi rekan-rekan atlet lainnya, supaya pantang putus-asa meski belum bisa membawa pulang medali", kata Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, dalam sambutannya.

 Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat secara simbolik menyerahkan penghargaan kepada salah-satu atlet berprestasi, Jum'at (21/02/2020) siang, di GOR dan Seni Mojopahit jalan Gajah Mada Kota Mojokerto.


Dengan didampingi Ketua KONI Kota Mojokerto Santoso Bekti Wibowo, Wakil Ketua II KONI Tito Sugito, Kepala Disporabudpar Novi Rahardjo serta Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Sony Basoeki Rahardjo, Ning Ita menyerahkan penghargaan tersebut kepada para atlet Kota Mojokerto yang berhasil menyumbangkan 1 (satu) medali emas pada Cabang Olahraga (Cabor) angkat berat, 4 (empat) perak pada Cabor angkat berat, gulat bebas, karate, lompat jauh dan 6 (enam) perunggu pada Cabor billiard dan yudo.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat secara simbolik menyerahkan penghargaan kepada salah-satu atlet berprestasi, Jum'at (21/02/2020) siang, di GOR dan Seni Mojopahit jalan Gajah Mada Kota Mojokerto.


"Para atlet telah mendedikasikan tenaga dan pikirannya pada kompetensi agar menjadi sang juara. Para pelatih dan official dengan tangan dinginnya, mampu mencetak atlet berprestasi. Maka, mereka layak kita sebut pahlawan olahraga. Terimakasih atas sumbangsihnya kepada Kota Mojokerto selama ini yang menjadi support system, sehingga kota ini bisa meraih prestasi", ungkap Ning Ita.

Penghargaan ini, diberikan oleh Ning Ita pada acara penutupan Kejuaraan Sepak Takraw Tingkat SD/SMP. Kompetensi bergengsi di Kota Mojokerto ini diikuti oleh 38 SD/MI yang terdiri dari 38 regu putra dan 10 regu putri. Sedangkan untuk tingkat SMP/Mts, ada 12 sekolah yang mengikuti dengan pembagian 12 regu putra dan 7 regu putri. *(Ry/HB)*

Kapolres Jakbar Pimpin Sertijab Kasat Narkoba Dan Kapolsek Palmerah

Kapolres Jakbar Pimpin Sertijab Kasat Narkoba Dan Kapolsek Palmerah



Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Metro Jakarta Barat, KBP Audie S Latuheru, memimpin langsung serah terima jabatan (Sertijab) Kasat Narkoba dan Kapolsek Palmerah, Kamis (20/02/2020). Acar sertijab berlangsung di Ruang Serbaguna Gedung Mapolres Metro Jakarta Barat.

Kasat Narkoba AKBP Erick Frendiz  diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Bondowoso, Polda Jawa Timur. Sementara jabatan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat diemban oleh Kompol Ronaldo Maradona.

Selain itu, Kapolsek Palmerah Kompol Ade Rosa akan menduduki jabata baru sebagai Kasie nego Subdit Dalmas Ditsamapta Polda Metro Jaya. Jabatan Kapolsek Palmerah akan diduduki oleh Kompol Supriyanto.

Dalam sambutannya, KBP Audie S Latuheru menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan hal yang wajar dan harus terjadi sebagai bagian dari siklus manajemen sumber daya manusia dalam organisasi.

“Selain sebagai implementasi dalam rangka pengawasan dan pengembangan organisasi, juga sebagai bentuk pembinaan karier bagi perwira Polri", ucap Audi dalam arahannya.

Tantangan tugas kedepan, lanjut penyandang pangkat melati tiga ini, tidak akan mudah. Bahkan sebaliknya akan semakin kompleks dan tidak ringan. “Untuk itu perlu antisipasi dan responsi cepat, tepat serta akurat terhadap kemungkinan segala perkembangan yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, negara dan masyarakat", tambah Audi.

Pada bagian lain arahannya, Audi menekankan agar para anggota Polri wajib memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat. “Berikan pelayanan publik yang lebih Responsif, Modern, dan Profesional. Cegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum agar makin memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap Polri", tegas Audi. *(A inPL/HB)*

Kamis, 20 Februari 2020

Dipanggil KPK Lagi Terkait Dugaan TPPU Bupati Mojokerto MKP, Bupati Mojokerto Pungkasiadi Diminta Tanda-tangan Berkas

Bupati Mojokerto Pungkasiadi saat memberi keterangan pers kepada sejumlah wartawan di Mapolresta Mojokerto, Kamis (20/02/2020) siang.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali datang di Kota Mojokerto untuk melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah Saksi atas perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Mustofa Kamal Pasa (MKP) selaku Bupati Mojokerto.

Informasi yang didapat menyebutkan, kali ini, tim Penyidik KPK menggelar penyidikan atas perkara tersebut selama 4 (empat) hari, terhitung sejak Selasa 18 Pebruari 2020 hingga 21 Pebruari 2020.

Puluhan Saksi, mulai pihak keluarga MKP, pihak swasta hingga pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto telah diminta kesaksiannya. Bahkan, Bupati Mojokerto Pungkasiadi pun tak luput dari panggilan pemeriksaan sebagai Saksi atas perkara tersebut.

Pantauan media, Kamis (20/02/2020) siang sekitar pukul 12.55 WIB, Bupati Mojokerto Pungkasiadi tiba di Mapolresta Mojokerto. Ia langsung bergegas menuju ruang pemeriksaan di aula Wira Pratama lantai 2 Mapolresta Mojokerto sembari menyapa sejumlah wartawan yang tengah mengumpulkan informasi terkait kegitan tim Penyidik KPK tersebut.

Sekitar 1 (satu) jam kemudian, Bupati Mojokerto Pungkasiadi keluar dari ruang pemeriksaan, lalu menuruni tangga meninggalkan lantai 2. Dikofirmasi sejumlah awak media, Bupati Mojokerto Pungkasiadi mengaku bahwa pemanggilanya kali ini hanya untuk menanda-tangani tangan kelengkapan berkas saja, tidak lebih.

"Tidak ada, tidak ada pertanyaan. Maaf ya..., tidak ada yang bisa saya sampaikan, karena ini tadi hanya menanda-tangani berkas saja. Berkas pemeriksaan yang lalu ada yang ketelisut belum saya tanda-tangani. Sekali lagi, maaf ya...!", terang Bupati Mojokerto Pungkasiadi sembari melempar senyum ramahnya, Kamis (20/02/2020) siang.

Terkait perkara tersebut, pada Rabu 29 Januari 2020 lalu, tim Penyidik KPK juga telah memeriksa Bupati Mojokerto Pungkasiadi di aula Wira Pratama lantai 2 Mapolresta Mojokerto.

Sementara itu, di hari pertama pemeriksaan (Selasa, 18/02/2020), sejumlah pihak swasta juga Asosiasi Kepala Desa (AKD) di wilayah Kabupaten Mojokerto serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Mojokerton terlihat memenuhi panggilan pemeriksaan tim Penyidik KPK di tempat yang sama.

Mereka, di antaranya Dyan Anggrahini Sulistyowati selaku Staf Ahli Bupati Mojokerto Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Mojokerto, Supoyo selaku Kepala Desa (Kades) Petak Kecamatan Pacet, Zainul Arifin selaku Kades Trowulan Kecamatan Trowulan serta pegawai pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya.

Kepada sejumlah wartawan, Kades Trowulan Zainul Arifin mengaku, bahwa dirinya hanya disodori 1 (satu) pertanyaan saja oleh tim Penyidik KPK, yakni terkait Bantuan Keuangan (BK) Desa tahun 2017 senilai Rp. 2 miliar.

“Besok (Rabu, 19/02/2020) saya disuruh bawa dokumen terkait usulan, realisasi sama pertanggung-jawaban. Kayaknya semua Kades yang dapat BK Desa. Tapi tidak tahu, siapa-siapa saja", aku Kades Trowulan Zainul Arifin saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (18/02/2020), usai menjalani pemeriksaan tim Penyidik KPK, di Mapolresta Mojokerto.

Hal senada juga disampaikan oleh Kades Petak, Kecamatan Pacet. Kepada sejumlah wartawan, Supoyo mengaku, bahwa dirinya dicecar pertanyaan seputar BK Desa. "Diperiksa soal Bantuan Keuangan Desa, sewaktu menerima kalau tidak salah tahun 2018", cetusnya singkat.

Sementara itu, KPK menetapkan Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto sebagai Tersangka atas 3 (tiga) perkara.

Dalam perkara pertama, Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto bersama 2 (dua) orang lainnya, yakni Ockyanto dan Onggo Wijaya telah ditetapkan KPK sebagai tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi 'suap' pengurusan Ijin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 22 (dua puluh dua) Tower BTS (Base Transceiver Station) atau menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Mojokerto tahun 2015 bernilai Rp. 2,75 miliar dan melakukan penahanan atas ketiganya.

Menyusul, penetapan 3 (tiga) Tersangka baru dan dilakukan penahanan terhadap ketiganya oleh KPK pada Rabu 07 Nopember 2018 lalu. Ketiganya yakni Achmad Suhawi (ASH) selaku Direktur PT Sumawijaya serta mantan Wakil Bupati Malang Ahmad Subhan (ASB) dan Nabiel Titawano (NT) selaku pihak swasta. Ketiganya ditetapkan KPK sebagai Tersangka perantara suap. KPK menetapkan ketiganya sebagai Tersangka (baru) dalam perkara ini berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dan fakta yang muncul dalam persidangan terdakwa Bupati non-aktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP).

Dalam perkara pertama, pada Senin (21/01/2019) ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya telah memutus perkara tersebut. Dimana, Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum "bersalah" telah menerima suap sebesar Rp. 2,75 miliar terkait pengurusan IPPR dan IMB 22 Tower BTS atau Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015, dengan rincian dari PT. Tower Bersama Group sebesar Rp. 2,2 miliar dan dari PT. Protelindo sebesar Rp. 550 juta.

Dalam perkara pertama, MKP selaku Bupati Mojokerto ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap. Sedangkan Ockyanto selaku Permit and Regulatory Division Head  PT. Tower Bersama Infrastructure Tbk (Tower Bersama Group)  dan Onggo Wijaya selaku Direktur Operasional PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap. Sementara Nabiel Titawano, Achmad Suhawi dan Ahmad Subhan ditetapkan KPK sebagai Tersangka perantara suap.

KPK menyangka, MKP selaku Bupati Mojokerto di duga menerima 'suap' dari Ockyanto (OKY) selaku Permit and Regulatory Division Head  PT. Tower Bersama Infrastructure atau PT. Tower Bersama Group (TBG) dan dari Onggo Wijaya (OW) selaku Direktur Operasional PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) terkait pengurusan IPPR dan IMB 22 tower BTS (Base Transceiver Station) atau Menara Telekomunikasi kedua perusahaan tersebut diwilayah Kabupaten Mojokerto tahun 2015 bernilai sekitar Rp. 2,75 miliar dari yang disepakati sebesar Rp. 4,4 miliar.

Atas pebuatannya, KPK mendakwa, Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Atas Dakwaan pelanggaran pasal tersebut, Tim JPU KPK mengajukan Tuntutan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman badan 12 tahun penjara dan denda Rp. 750 juta serta membayar uang pengganti Rp. 2,75 miliar juga mencabut hak politik selama 5 (lima) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman pokok.

Sedangkan terhadahap Ockyanto dan Onggo Wijaya, KPK menyangka, keduanya melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Sementara terhadap tersangka Nabiel Titawano, Achmad Suhawi dan Ahmad Subhan, KPK menyangka, mereka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara kedua, MKP selaku Bupati Mojokerto dan Zainal Abidin (ZAB) selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Mojokerto, ditetapkan oleh KPK sebagai Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi 'gratifikasi' berupa penerimaan fee proyek-proyek infrastruktur Pemkab Mojokerto. Yang dalam hal ini, keduanya diduga menerima fee proyek infrastruktur jalan tahun 2015 sebesar Rp. 3,7 miliar.

Atas perbuatannya, KPK menyangka keduanya diduga melanggar Pasal 12B Undang Undang Republik Indonesia Nomer 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2001 juncto  Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dalam perkara ketiga, pada Selasa 18 Desember 2018 lalu, KPK menetapkan Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto sebagai Tersangka TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). KPK mensinyalir, Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto 2 (dua) periode (2010–2015 dan 2016–2021) di duga menerima gratifikasi setidak-tidaknya sebesar Rp. 34 miliar dari rekanan penggarap proyek-proyek di lingkup Pemkab Mojokerto, dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkup Pemeeintah Daerah (Pemkab) Mojokerto, Camat dan Kepala Sekolah SD–SMA di lingkup Pemkab Mojokerto.

Atas perbuatannya, KPK menyangka, Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto diduga melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. *(DI/HB)*

Rabu, 19 Februari 2020

Pernyataan Sikap PPWI Terhadap Pernyataan Dewan Pers Bersama Underbow-nya Atas RUU Omnibus Law Cipta Kerja


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Sehubungan dengan beredarnya secara luas undangan jumpa pers Pernyataan Sikap Bersama PWI, IJTI, AJI dan LBH Pers kemarin, Selasa 18 February 2020, yang memuat beberapa poin berkenaan penolakan atas RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dan pernyataan mereka bersama Dewan Pers yang seolah-olah mewakili seluruh wartawan Indonesia, bersama ini disampaikan pernyataan sikap PPWI sebagai berikut:

1. Dewan Pers, bersama segelintir organisasi pers underbow-nya tidak dibenarkan mengklaim diri mewakili masyarakat pers Indonesia. Jumlah konstituen Dewan Pers hanya secuil saja dibandingkan dengan ratusan ribu wartawan dan jutaan pewarta warga yang tergabung dalam berpuluh-puluh organisasi pers berlegalitas Kementerian Hukum dan HAM yang tidak menjadi follower dan tidak mengakui eksistensi kepengurusan Dewan Pers saat ini.

2. Sehubungan dengan poin satu di atas, dimaklumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa pernyataan sikap bersama beberapa organisasi pers yang dimotori Dewan Pers tersebut tidak mewakili suara masyarakat pers Indonesia.

3. Adalah merupakan suatu pemikiran sesat yang dikembangkan oleh segelintir organisasi underbow Dewan Pers selama ini yang menyimpang dari ketentuan UU No. 40 tahun 1999 terkait kewenangan Dewan Pers. Dari 21 pasal UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers tersebut, tidak ada satu pasal atau ayat atau huruf pun yang memberikan kewenangan bagi Dewan Pers untuk membuat peraturan teknis tentang pers.

4. Dewan Pers bukan regulator pers. Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (e) UU No. 40 tahun 1999, pembuatan dan penetapan peraturan teknis bidang pers dilakukan oleh organisasi-organisasi pers masing-masing untuk menjadi pedoman teknis kewartawanan bagi anggota di internal organisasi masing-masing. Di organisasi pers inilah makna kemerdekaan dan independensi pers itu dipatrikan, sebagai kanalisasi suara rakyat yang merdeka dan berdaulat, terhindar dari kepentingan politik, kekuasaan, agama, suku, ras, dan anasir sektarian lainnya.

5. Secara umum, PPWI mendukung penyusunan dan penetapan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, serta tidak mendukung segala statement yang disuarakan di ruang publik oleh segelintir organisasi pers underbow Dewan Pers bahwa wartawan Indonesia menolak RUU tersebut.

Demikian Pernyataan Pers PPWI ini dikeluarkan untuk disebar-luaskan agar publik dan rakyat Indonesia maklum adanya. Terima kasih.

Jakarta, 19 February 2020
Ketua Umum (Wilson Lalengke)
Sekretaris Jenderal (H. Fachrul Razi).
 *(WL/HB)*

Selasa, 18 Februari 2020

Gali Potensi Sejak Dini, Ning Ita Buka Kejuaraan Sepak Takraw

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menendang bola tanda dibukanya Kejuaraan Sepak Takraw Tingkat SD/MI & SMP/MTs Negeri dan Swasta se-Kota Mojokerto, Selasa (18/02/2020) pagi, di Gedung Olahraga (GOR) dan Seni Mojopahit.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Kejuaraan Sepak Takraw Tingkat SD/MI & SMP/MTs Negeri dan Swasta se-Kota Mojokerto resmi dibuka Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, Selasa (18/2/2020) di Gedung Olahraga (GOR) dan Seni Mojopahit.

Pembukaan diawali dengan upacara yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Ning Ita, diikuti oleh siswa-siswi peserta lomba sepak takraw, para guru beserta pelatih. Turut pula hadir, Kepala Sekolah tingkat SD/MTs, dan Ketua Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI) Kota Mojokerto.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Mojokerto Novi Rahardjo menyampaikan Kegiatan Kejuaraan Sepak Takraw ini akan berjalan selama empat hari, yakni pembukaan pada Selasa, 18 Februari 2020 hingga Jum’at sekaligus penutupan pada 21 Februari 2020.

Lebih lanjut dijelaskannya, pertandingan ini diikuti 38 sekolah SD/MI yang terdiri dari regu putra sebanyak 38, dan putri sebanyak 10 regu. Sedangkan SMP/MTs sebanyak 12 sekolah  terdiri dari 12 regu putra dan 7 putri.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat memberi ucapan  selamat kepada peserta Kejuaraan Sepak Takraw Tingkat SD/MI & SMP/MTs Negeri dan Swasta se-Kota Mojokerto, Selasa (18/02/2020) pagi, di Gedung Olahraga (GOR) dan Seni Mojopahit.




Wali kota Ning Ita  mengapresiasi semangat dan antuasiasme anak-anak, serta berharap dengan adanya kegiatan semacam ini nantinya dapat dijadikan momen untuk lebih giat dalam memacu diri untuk berkiprah yang lebih baik di bidang olah raga sepak takraw. "Kegiatan ini juga diharapkan dapat menggali dan mengukur kemampuan prestasi sepak takraw sejak usia dini sehingga akan muncul bibit-bibit jawara dari Kota Mojokerto yang akan berkiprah baik di tingkat propinsi dan nasional," ungkapnya.

Ning Ita juga menghimbau untuk tahun berikutnya diharapkan seluruh sekolah di Kota Mojokerto dapat mengikuti Kejuaraan Sepak Takraw ini. Mengingat ini merupakan kegiatan yang positif untuk menghindari terjadinya kasus kenakalan-kenalan remaja yang mengarah pada tindakan kriminalitas dan narkoba di kalangan pemuda.

Untuk itu, Koni Kota Mojokerto diharapkan terus melakukan pembinaan kepada cabor di Kota Mojokerto, karena di Kota Mojokerto ini ada sejumlah cabor berprestasi yang harus terus digali dan dimotivasi. "Selain itu, dapat memberikan kesempatan bagi generasi muda bangsa untuk mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki," harapnya.

Kegiatan lomba olahraga sepak takraw ini juga mendapat support dari BPJS Ketenagakerjaan dalam hal pemberian jaminan sosial untuk semua pekerja, termasuk atlet olahraga yang memiliki resiko saat bertanding ataupun latihan. Sebab atlet merupakan pahlawan yang mengharumkan nama daerah melalui prestasinya.

Usai memberi sambutan, Wali kota Ning Ita melakukan tendangan pertama sebagai tanda kejuaraan sepak takraw resmi dibuka. *(Rr/HB)*

Tingkatkan Skill Warga, Pemkot Mojokerto Gelar Pelatihan Jahit Upper Sepatu 3 in 1

Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria dalam salah-satu suasana 'Pelatihan'  industri alas kaki di ruang Workshop IKM Alas Kaki Jl. Raya Surodinawan., Selasa (18/02/2020).

 
Kota MOJOKERTO – (harianbuna.com).
Upaya Pemerintah Kota Mojokerto untuk meningkatkan perekonomian warga ditindak-lanjuti dengan pemberian pelatihan khususnya untuk industri alas kaki. Dalam kesempatan kali ini Disperindag Kota Mojokerto bekerja sama dengan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Jawa Timur dan Balai Diklat Industri (BDI) Yogyakarta menggelar pelatihan jahit upper sepatu 3 in 1,  Selasa (18/02/2020) di Workshop IKM Alas Kaki Jl. Raya Surodinawan.  

Pelatihan dibuka oleh Wakil Walikota Achmad Rizal Zakaria dan dihadiri oleh Ketua Dekranasda Kota Mojokerto Nur Chasanah Achmad Rizal, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Mojokerto, Subambihanto serta Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Jawa Timur Ali Mas’ud.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Ruby Hartoyo menyampaikan pelatihan ini merupakan wujud peran serta pemerintah untuk menekan angka pengangguran di Kota Mojokerto. "Tujuan pelatihan ini juga untuk meningkatkan kompetensi SDM di industri alas kaki serta meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)," kata Ruby.

Ruby melanjutkan, bahwa pelatihan ini akan digelar selama 20 hari mulai 20 Februari 2020 hingga 11 maret 2020 mendatang.

Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria dalam salah-satu suasana 'Pelatihan'  industri alas kaki di ruang Workshop IKM Alas Kaki Jl. Raya Surodinawan., Selasa (18/02/2020).


Sementara itu Kepala BDI Tevi Kurniati menyampaikan pelatihan upper sepatu ini diberikan khusus untuk tenaga kerja baru yang setelah menerima pelatihan siap untuk bekerja. "Dalam mengikuti pelatihan 3 in 1 ini para peserta akan mendapatkan soft skill, ketrampilan menjahit dan uji kompetensi," jelasnya.
  
Tevi juga mengingatkan para peserta untuk mengikuti pelatihan ini dengan sebaik mungkin karena pelatihan ini hanya bisa diikuti sekali saja. “Setelah mengikuti pelatihan dan Uji Kompetensi para peserta akan mendapat sertifikat keahlian yang dapat digunakan untuk bekerja di industri alas kaki yang telah bekerja sama dengan BDI Yogkarta salah satunya adalah PT. Intidragon Suryatama.”pungkas Tevi.

Dalam sambutannya Wawali Cak Rizal menyampaikan terima kasih kepada Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Jawa Timur dan juga Balai Diklat Industri (BDI) Yogyakarta, yang telah menjalin kerjasama  dengan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Mojokerto. "Kegiatan ini dapat terlaksana dan ikut andil dalam mengembangkan sumber daya manusia di Kota Mojokerto dan sejalan dengan visi Kota Mojokerto yaitu mewujudkan Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermoral."kata Wawali.

Para peserta dalam salah-satu suasana 'Pelatihan'  industri alas kaki di ruang Workshop IKM Alas Kaki Jl. Raya Surodinawan., Selasa (18/02/2020).


Lebih lanjut cak Rizal menyampaikan, salah satu sektor yang harus dihadapi oleh setiap daerah adalah faktor lapangan kerja dan ketersediaan tenaga kerja. "Sektor ini memiliki hubungan yang signifikan dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan tenaga kerja akan berakibat pada terjadinya pengangguran yang dapat membawa dampak pada pembangunan sosial-ekonomi dalam kehidupan masyarakat."lanjutnya.

Wawali juga berpesan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti pelatihan ini secara serius dan sungguh-sungguh, dengan mengikuti seluruh tahapan dan proses pelatihan. karena pelatihan ini tentunya lebih menekankan pada pembentukan keterampilan/praktek (skill), yang akan menjadi dasar keterampilan saudara dalam berwirausaha. “Hendaknya ilmu yang didapat dari pelatihan ini dapat dimanfaatkan dan diterapkan, agar saudara nantinya dapat menjadi wirausahawan yang mandiri dan sukses.”kata Wawali.

Dalam kesempatan ini Cak Rizal juga mengajak semua peserta pelatihan untuk bersama-sama bahu membahu, membulatkan tekad dalam rangka mengembangkan kewirausahaan di bumi Majapahit, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Kota Mojokerto. *(Na/Rr/HB)*

2020 Targetkan ODF, Ning Ita Resmikan IPAL Komunal Dan Program Perpipaan Sanitasi

   Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menanda-tangani Berita Acara Peresmian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal dan Program Perpipaan Sanitasi di Lingkungan Trenggilis Kelurahan Blooto Kecamatan Prajurit Kulon, Selasa (18/02/2020).


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Tingkatkan kualitas hidup dan lingkungan, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meresmikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal dan Program Perpipaan Sanitasi di Lingkungan Trenggilis, Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajurit Kulon, Selasa (18/02/2020). Instalasi khusus ini targetnya akan terus ditambah seiring dengan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.

Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2019 telah berhasil membangun lima unit IPAL Komunal dengan anggaran Rp. 2.292.500.000,– dan tiga unit Septik Komunal dengan anggaran Rp. 225.000.000,–. Sehingga, total anggaran untuk program penyehatan lingkungan berjumlah Rp. 2.417.500.000,–. Yang mana, setiap unit IPAL Komunal dapat menjangkau sasaran 50 sampai dengan 70 sambungan rumah. Sedangkan Septik Komunal dapat menjangkau tujuh hingga 12 sambungan rumah.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menuju lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal dan Program Perpipaan Sanitasi di Lingkungan Trenggilis Kelurahan Blooto Kecamatan Prajurit Kulon, Selasa (18/02/2020).


"Kami ingin, melalui pembuatan IPAL Komunal dan program perpipaan sanitasi, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Khusunya warga Lingkungan Trenggilis, akan pentingnya sanitasi dan kebersihan. Sehingga setiap rumah tangga mampu mengelola limbah dengan baik sesuai standar kesehatan. Karena kami menargetkan, 2020 - 2021 Kota Mojokerto ODF (Open Defecation Free)", jelas Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, usai peresmian.

Untuk IPAL Komunal di tahun 2019 telah mencapai sasaran sebanyak 302 rumah, sedangkan Setik Komunal mencapai 29 rumah. Ini artinya, mampu mengurai masalah kepemilikan jamban sehat sebanyak 331 rumah. Sedangkan tahun 2020 Pemerintah Kota Mojokerto memperoleh program IPAL Komunal dari Dana Alokasi Khusus sebanyak 10 unit untuk IPAL Komunal dan 15 unit Septik Komunal. Yang tersebar di delapan kelurahan.

"Sampai dengan 2019, dari 42.500 jumlah rumah di Kota Mojokerto telah memiliki jamban sehat sebanyak 41.866 rumah. Sedangkan sisanya sebanyak 634 rumah, belum memiliki jamban sehat akan diselesaikan pada 2020 melalui dana DAK. Untuk itu, kami berharap agar warga bisa merawat dan memelihara dengan baik, sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi dan kebersihan", tandasnya. *(Ry/HB)*

Senin, 17 Februari 2020

Ada Peluang Besar Di Antara "Pelacur Pers", "Pengemis Sakti" Dan Dewan Pers

Ketua Umum DPP SPRI/ Dewan Pers Indonesia Heintje G. Mandagie saat memberi keterangan pers kepada sejumlah awak media.


Oleh :
Heintje G. Mandagie
Ketum DPP SPRI /
Ketua Dewan Pers Indonesia


Judul tulisan ini sesungguhnya tidaklah se ekstrim tudingan 'media abal-abal' yang terus dihembuskan Dewan Pers dan para pelayannya terhadap media lokal yang belum terverifikasi. Potret buruk media lokal yang menjadi corong informasi publik adalah menu utama propaganda  sekelompok elit politik yang ingin terus menguasai Dewan Pers demi mengontrol kekuasaan.

Pelaku pers nasional begitu rela diseret ke ruang gelap kemerdekaan pers, kelihatannya bangga sekali berada di kelompok elit media atau lebih dikenal dengan sebutan media mainstream. Bahkan, saat ini menjadi konstituen Dewan Pers bagi sebagian organisasi pers adalah ibarat barang langka dan mahal di pasaran.

Tak heran ada kelompok organisasi pers yang ikut berjuang menggelar Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 dan Konggres Pers Indonesia 2019 rela menjual idealisme dengan menjilat Dewan Pers hanya untuk memburu status menjadi konstituen Dewan Pers. 

Sudah menjadi rahasia umum "Pengemis Sakti" (baca wartawan media mainstream) bertahun-tahun sadar dijadikan "sapi perahan" para konglomerat media, namun tetap saja angkat kepala menjalankan profesi mulia ini. 

Amplop putih berisi lembaran rupiah masih saja menjadi teman setia di lapangan. Idealisme hanyalah label kamuflase wartawan yang punya merek UKW. 

Selama bertahun-tahun Pasal 10 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak berlaku di republik ini. Bahwa, Pasal 10 UU Pers ini mengatur kesejahteraan wartawan wajib diberikan perusahaan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Namun, tidak pernah terimplementasi.

Faktanya, wartawan digaji rendah namun dituntut tetap idealis. Sementara antara gaji dan kebutuhan bulanan wartawan tidak imbang, bahkan cenderung minus. Dewan Pers  dan konstituennya yang memiliki kewenangan pengawasan hanya diam membisu. Wartawan dibiarkan "melacur" dan menjadi "pengemis sakti" selama bertahun-tahun. Sementara perusahaan pers meraup untung besar dibiarkan saja tidak memenuhi kewajibannya.

Sebagai wartawan yang pernah memimpin beberapa media mainstream lokal, penulis sudah paham betul dengan situasi pasrah dijadikan "sapi perahan" pemilik media, pada akhirnya "melacurkan diri" atau menjadi "pengemis sakti" menjadi pilihan untuk mengais rejeki dari menjalankan profesi sebagai wartawan.

Ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan wartawan dan masih berlanjut hingga saat ini, bahkan terjadi di seluruh Indonesia. Alih-alih kondisi ini diatasi, Dewan Pers malah pura-pura sibuk mengurus verifikasi perusahaan pers dan Uji Kompetensi Wartawan. 

Bagaimana mungkin wartawan bisa kompeten jika praktek terima amplop masih jadi pilihan utama untuk menutupi biaya bulanan. Buntutnya idealisme pers harus tergadaikan. Ini bukti pers di Indonesia belum merdeka. Artinya, kita insan pers terpaksa harus berlumur "dosa" akibat menjual idealisme pers.

Padahal faktanya setiap tahun ada angka lebih dari 100 triliun rupiah perusahaan pers meraup pemasukan dari belanja iklan nasional. Tapi wartawan tidak pernah menerima hak kesejahteraannya yang dijamin Pasal 10 UU Pers. Wartawan justeru terseret konflik kepentingan akibat label konstituen dan non konstituen, lalu tanpa sadar saling menyerang lewat media. Maka jadilah jeruk makan jeruk.

Lantas upaya apa yang sudah dilakukan Dewan Pers untuk menjamin kemerdekaan pers? Justru sangat ironis. Bukannya memperjuangkan kesejahteraan wartawan, Dewan Pers malah asik menebar isu media abal-abal. 

UU Pers menugaskan Dewan Pers mendata perusahaan pers, tapi yang dilakukan adalah memverifikasi perusahaan pers. Perusahaan pers yang lahir di era kemerdekaan pers pasca disahkannya UU Pers tahun 1999, kini  terus bermunculan. Bahkan Dewan Pers sendiri mengklaim ada 43 ribu media yang belum terverifikasi. Itu artinya, Dewan Pers dengan kondisi personil yang hanya 9 orang, membuat kebijakan melakukan sendiri verifikasi perusahaan pers di seluruh Indonesia. 

Logikanya, apakah Dewan Pers mampu melakukan verifikasi faktual ke 40 ribuan media lokal di seluruh Indonesia?

Jawabannya sederhana. Kita coba ikuti permainan Dewan Pers. Katakanlah 10 tahun proses verifikasi media ini dilakukan Dewan Pers bersama kroni-kroninya.

Dari data yang diakses di situs Dewan Pers per 17 Februari 2020, tercatat baru 1216 yang terdata. Itupun belum semua dinyatakan terverifikasi faktual. Artinya, masih ada seribu lebih perusahaan pers yang sudah terverifikasi administrasi tapi belum terverifikasi faktual.

Fakta data membuktikan bahwa sudah selama 10 tahun Dewan Pers bekerja, tapi kenyataannya hanya mampu memverifikasi faktual dua ratusan media saja. Bagaimana mungkin, puluhan ribu bahkan ratusan ribu media bisa diverifikasi faktual jika kinerja 10 tahun saja fakta datanya seperti itu. Butuh berapa puluh tahun lagi bagi media yang belum terverifikasi mendapat gilirannya?

Sekarang perusahaan pers yang belum terverifikasi, pada kenyataannya malah dipotret buruk dengan sebutan abal-abal. Dan bahkan, sengaja dimunculkan propaganda negatif bahwa kerja-sama pemerintah dengan media yang belum terverifikasi akan berdampak pidana atau temuan. Meski BPK RI sudah membuat klarifikasi ke DPP Serikat Pers Republik Indonesia bahwa BPK belum menggunakan peraturan verifikasi Dewan Pers sebagai dasar audit keuangan pemerintah, namun berita hoax itu tetap saja dihembuskan. 

Sekarang kita coba mulai berpikir positif dan melihat peluang besar terhadap munculnya puluhan ribu media lokal berbasis online. 

Sebelum itu, kita runut dulu ke belakang tentang fakta bahwa ada ribuan media dan belasan organisasi pers yang merasa gerah dengan sikap Dewan Pers tersebut, kemudian memilih membentuk Dewan Pers Indonesia melalui keputusan Kongres Pers Indonesia 2019. Dewan Pers Indonesia dibentuk sebagai solusi menggantikan peran Dewan Pers yang dianggap tidak mampu menjalankan amanah sesuai UU Pers.

Lalu apa saja yang menjadi peluang besar dari keberadaan puluhan ribu media lokal tersebut?

Peluang besar itu adalah ketersediaan lapangan kerja makin besar untuk menyerap puluhan ribu tenaga kerja profesional di bidang pers. Selain itu, potensi belanja iklan nasional bisa terdistribusi ke seluruh Indonesia secara merata dan tidak hanya terpusat di Jakarta. Dengan begitu maka puluhan triliun anggaran belanja iklan nasional bisa kembali ke daerah lewat kerja sama perusahaan pengguna jasa periklanan dengan media-media lokal. 

Jika peluang besar ini bisa terwujud, maka ke depan nanti tidak akan ada lagi media lokal "mengemis" kerja sama dengan pemerintah daerah. Dan pada gilirannya wartawan bisa sejahtera dan media makin independen. 

Untuk mewujudkan peluang besar ini, Dewan Pers Indonesia telah membangun jaringan media melalui program sertifikasi media.  Media yang sudah disertifikasi otomatis telah menjadi bagian dari jaringan Media DPI. Dari langkah ini maka DPI memiliki keyakinan akan kekuatan jaringan media ini mampu mengontrol dan menciptakan opini publik dalam satu irama pemberitaan. Inilah bargaining yang harus kita ciptakan bersama. Beberapa kali berita yang direlease melalui jaringan media DPI mampu menciptakan opini publik di seantero penjuru tanah air. 

Kekuatan jaringan media DPI pada gilirannya akan setara atau bahkan lebih dahsyat dari media mainstream berskala nasional sekalipun. Ini patut dibanggakan atas kerja-sama semua pihak. Bahkan, ada salah-satu jaringan media DPI yang digawangi Hendri Kampai, telah menciptakan aplikasi media dan mampu menyatukan media-media lokal di seluruh Indonesia dalam satu sistem. Saat ini, tercatat sudah ada kurang lebih 3000 media masuk dalam sistem ini dan akan terus bertambah setiap hari.

Pemerintah Daerah dan jajaran Pemerintah Pusat seharusnya tidak mengindahkan propaganda negatif tentang media-media lokal. Sebab perusahaan pers yang bernaung di DPI sedang disertifikasi secara sah sesuai peraturan perundang-undangan melalui organisasi-organisasi pers (berbadan hukum) yang menjadi konstituen Dewan Pers Indonesia, termasuk SPRI.

Pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan media-media yang sudah tersertifikasi DPI. Tidak perlu terpengaruh atau takut dengan ancaman Dewan Pers. Karena, DPI memiliki jaringan media sendiri yang sebagian sudah tersertifikasi dan layak mendapat hak atau akses ekonomi yang sama dengan media terverifikasi Dewan Pers. 

SPRI yang menerbitkan Sertifikasi Media adalah organisasi pers yang berbadan hukum resmi dari KemenkumHAM RI. Jadi, produk sertifikasi media SPRI yang turut disahkan DPI adalah sah sesuai peraturan perundang-undangan. Kalau ada yang mengatakan tidak sah maka itu akan berhadapan dengan hukum. 

Yang pasti negara sudah menjamin setiap orang berhak berusaha dan mendirikan perusahaan yang badan hukumnya disahkan pemerintah melalui Dirjen AHU KemenkumHAM RI. UU Pers hanya mengatur syarat mendirikan perusahaan pers adalah berbadan hukum Indonesia dan bukan verifikasi Dewan Pers atau bahkan Sertifikasi Media DPI sekalipun. DPI sendiri, menjadikan program sertifikasi media untuk membangun jaringan media. 

Sertifikasi Media hanyalah alat untuk mendata perusahaan pers bukan sebagai bukti keabsahan media.

Saat ini kita diajak bermain oleh Dewan Pers dan kroni-kroninya untuk melawan pemerintah yang kabarnya sedang menyusun draft revisi Undang-Undang tentang Pers. Beberapa pasal yang dianggap pemerintah ikut campur dalam ruang lingkup kehidupan pers ditentang. Salah satunya soal pemberian sanksi jika melanggar. 

Pada kondisi ini kita abaikan dulu substansi permasalahan yang diprotes oleh organisasi-organisasi konstituen Dewan Pers. Toh investasi media asing yang sepertinya mau dikontrol pemerintah tidaklah berpengaruh langsung bagi kehidupan pers lokal. 

Saat ini, ada dan tidak adanya revisi UU Pers, faktanya media-media lokal yang disebut abal-abal sudah terbiasa ditutup akses ekonominya oleh Dewan Pers lewat propaganda negatifnya. 

Wartawan media yang disebut abal-abal pun sadar betul bahwa keberadaannya tidak se "sexy" wartawan media mainstream. Makanya, untuk "melacurkan diri" tidak mungkin dilirik. Wartawan media-media yang belum terverifikasi sudah terbiasa pula dihina dengan sebutan abal-abal tapi masih lebih terhormat dari pada menjadi "pelacur". 

Kehidupan Pers nasional sebetulnya sudah berada pada titik nadir. Sejumlah media nasional yang menguasai ruang publik sudah dikuasai orang parpol. Sangat sulit mendapatkan informasi yang benar-benar dapat dipercaya. Pers nyaris tidak bisa bebas menjalankan fungsi sosial kontrolnya. 

Saat ini konstituen DPI sebaiknya fokus pada program memperkuat jaringan media. Semakin besar jaringan media DPI maka akan semakin kuat bargaining posisi perusahaan-perusahaan pers lokal. Bersatu akan lebih baik dari pada diam saja. 

Perjuangan bersama harus dimulai dari sekarang. Jangan biarkan perusahaan di Jakarta saja yang menikmati belanja iklan nasional. Perputaran uang di daerah dalam bentuk belanja barang produk nasional harusnya balik ke daerah dalam bentuk belanja iklan. Sehingga perusahaan-perusahaan pers lokal bisa ikut menikmati belanja iklan nasional. Pemerinah Daerah haruslah dibukakan mata bahwa ada ketidak-adilan dalam distribusi belanja iklan nasional. Sebab fakta sesungguhnya adalah masyarakat lokal yang berbelanja tapi perusahaan di Jakarta saja yang menikmati belanja iklan nasional.***

Pemkot Mojokerto Gelar Pelatihan Dan Uji Sertifikasi Pengadaan Barang Dan Jasa

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari (depan-tengah, memakai baju Korpri, berkerudung warna hitam), Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Sekdakot Mojokerto Harlistyati, Kepala BKD Kota Mojokerto Endri Agus Subianto saat berswafoto dengan para peserta Diklat, Senin (17/02/2020) pagi, di pendopo Graha Oraja Wijaya Pemkot Mojokerto.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto bekerja-sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur (Prov. Jatim), menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pengadaan Barang dan Jasa sekaligus uji sertifikasi, Senin (17/02/2020) pagi.

Kegiatan yang digelar di Pendopo Graha Praja Wijaya milik Pemkot Mojokerto tersebut, dibuka langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dengan didampingi oleh Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria dan dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural BPSDM, Drs. Didik Dwiyanto. 

Dalam sambutannya, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini menjelaskan, sebanyak 70 peserta yang terdiri dari pejabat esselon III dan para Lurah itu nantinya akan mengikuti Diklat selama 17 hari di Gedung Diklat Kota Mojokerto.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat mengalungkan tanda kepesertaan Diklat salah-satu peserta Diklat, Senin (17/02/2020) pagi, di pendopo Graha Oraja Wijaya Pemkot Mojokerto.


Dengan pemateri dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jatim dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, diharapkan melalui Diklat ini akan mampu meningkatkan kompetensi pejabat eselon tiga dan lurah.

"Sehingga, dalam penyelenggaraan pengadaan barang jasa dapat berjalan efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Penyelenggaraan diklat ini merupakan salah satu upaya memenuhi kebutuhan organisasi, sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah", jelas Ning Ita dalam sambutannya, Senin (17/02/2020) pagi, di pendopo Graha Praja Wijaya.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat mengalungkan tanda kepesertaan Diklat salah-satu peserta Diklat, Senin (17/02/2020) pagi, di pendopo Graha Oraja Wijaya Pemkot Mojokerto.


Ning Ita menegaskan, pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah. Terkait itu, Pemerintah Kota Mojokerto telah menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Mojokerto, nomor: 800/10759/417.403/2019  tentang Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pejabat Esselon III (tiga) di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

"Terlebih, para pejabat ini nanti akan berperan sebagai Pejabat Pembuat k
Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tentunya mempunyai tujuan bukan semata-mata hanya sekedar diklat. Tetapi, juga merupakan kewajiban kita dalam peningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa guna mewujudkan good governance", tegas Ning Ita. *(Ry/HB)*

Minggu, 16 Februari 2020

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari Jalin Sinergitas Dengan Partai Politik Demi Majukan Kota Mojokerto

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari (baju warna putih) bersama Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria (baju batik warna cokelat) dan Sekdakot Mojokerto Harlistyati (batik dan kerudung warna hitam) saat berswafoto dengan jajaran kader dan pengurus DPD Partai Golkar Kota Mojokerto, di Kantor DPD Partai Golkar Kota Mojokerto, Minggu (16/02/2020).


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Membangun Kota Mojokerto menjadi daerah yang lebih maju, tentunya membutuhkan sinergitas dari berbagai elemen, tak terkecuali dengan partai politik. Untuk itu, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menggelar silaturahmi bersama pimpinan, pengurus dan kader Partai Golongan Karya (Golkar) di Kantor DPD Partai Golkar Kota Mojokerto, Minggu (16/02/2020).

Dengan didampingi Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Sekretaris Daerah Kota Harlistyati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini memulai diskusi ringan dengan para kader muda dan pengurus DPD Partai Golkar Kota Mojokerto.



Dengan adanya diskusi politik tersebut, diharapkan mampu memperkokoh rasa kebersamaan. Sehingga diperoleh ide-ide serta gagasan yang kreatif demi membangun Kota Mojokerto menjadi lebih maju dan semakin berdaya saing.

"Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah-satu urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh kepala daerah di wilayah kerja masing - masing adalah pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila", jelas Ning Ita dalam sambutannya.

"Ini sejalan dengan tujuan umum partai politik dalam mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat", tandas Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.



Ning Ita menegaskan, bahwa diskusi dengan para pengurus sekaligus kader partai politik tersebut kedepannya akan digelar secara rutin dan bergantian. Menurutnya, hal ini demi mewujudkan Kota Mojokerto yang lebih berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat dalam suasana kehidupan berdemokrasi yang sehat, berintegritas dan beretika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang tentunya tidak lepas dengan program-program pemerintah yang mampu menyejahterakan masyarakat.

"Kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakan secara rutin dengan fraksi-fraksi partai politik lainnya. Tujuannya hanya satu, mempererat komunikasi dan sinergitas dalam membangun Kota Mojokerto. Mari satukan tekad maju melangkah ayo berbenah antara pemerintah dengan segenap anggota legislatif DPRD, tokoh partai politik, tokoh masyarakat dan tokoh agama, harus bergerak bersama dalam membangun Kota Mojokerto yang lebih baik dari segala aspek", pungkas Ning Ita, penuh harap. *(Ry/HB)*

Sabtu, 15 Februari 2020

Kementan Dan Pemda Bali Berkomitmen Kendalikan Kasus Kematian Babi Di Bali



Prov. BALI – (harianbuana.com). Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menyampaikan kesiapan dan komitmennya untuk terus membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam mengendalikan penyakit pada babi yang dalam 1 (satu) bulan terakhir ini menjangkiti beberapa wilayah di Provinsi Bali. 

Hal tersebut disampaikan I Ketut Diarmita, Dirjen PKH pada saat menemui Gubernur Bali, I Wayan Koster, di Kantor Gubernur Bali, Jum'at (14/02/2020) kemarin.

Menurut Ketut, penyakit babi yang terjadi di Bali merupakan suspek African Swine Fever (ASF) dan tindakan pengendalian yang dilakukan oleh petugas kesehatan hewan di Provinsi Bali sudah tepat. Hal ini, terbukti dengan terkendalinya kasus.

"Berbeda dengan daerah ataupun negara lain, kasus kematian babi di Bali saat ini hanya mencapai 0,11% dari total populasi babi di Bali yang berjumlah 800 ribu ekor. Artinya petugas sudah sigap menghadapi kasus ini", ungkap Ketut.

Ketut juga menjelaskan bahwa Pemerintah telah berupaya membangun kapasitas dalam menghadapi kasus seperti kematian babi di Bali ini, karena kejadian kasus memang sudah diprediksi akan terjadi sebelumnya.

Hal ini mengingat adanya penerbangan langsung dari negara tertular serta praktek pemberian sisa-sisa makanan sebagai pakan (swill feeding) yang memang biasa dilakukan masyarakat. 

"Swill feeding diduga merupakan sumber masuknya penyakit ini, mengingat sifat virus yang tahan pada makanan olahan dan juga di lingkungan", jelasnya.

Namun demikian, Ketut menegaskan, bahwa virus penyebab penyakit babi di Bali ini tidak dapat menular ke manusia (bukan zoonosis), sehingga masyarakat dihimbau tidak takut konsumsi daging babi. 

Pada kesempatan bertemu Gubernur Bali tersebut, Ketut memperkenalkan sebagian anggota tim ahli yang terdiri dari beberapa guru besar dari Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) yakni Prof. I Nengah Kerta Besung dan Prof. IGN Kade Mahardika (FKH Unud), Prof. Sri Hadi Agung Priyono dan Prof. I Wayan Teguh Wibawan (FKH IPB University), Dr. AA Gde Putra (Komisi Ahli Kesehatan Hewan) dan drh. Agung Suganda (Kepala Pusvetma) yang saat ini dalam proses mengembangkan vaksin untuk mencegah ASF. 

"Dalam waktu dekat, prototipe vaksin akan segera diujicobakan, mudah-mudahan berhasil, sehingga bisa mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut", kata Ketut.

Ketut menerangkan, bahwa pembuatan vaksin ASF ini tidak mudah, dan telah banyak negara mencoba membuatnya, namun belum ada yang berhasil membuat vaksin yang efektif mencegah penyakit. Ia berharap ada terobosan dalam pengembangan vaksin di Indonesia. 

Sementara itu, Gubernur Bali menyampaikan apresiasinya kepada Kementan atas dukungannya dalam pengendalian penyakit babi yang terjadi. Ia meminta Ida Bagus Wisnuardhana, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dan jajarannya untuk tetap sigap dalam mengantisipasi kasus dan mencegah penyebaran penyakit.

"Ini penting, mengingat babi merupakan penghidupan bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat Bali", tandas Gubernur Bali, I Wayan Koster.

Mengakhiri kunjungan, Ketut kembali menegaskan komitmennya untuk terus membantu pengendalian penyakit pada babi di Bali. *(PBI/HB)*

Narahubung:
Drh. Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Ph.D., Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, Kementan.