Kamis, 26 November 2020

Dua Tersangka Terkait Kasus Menteri Edhy Prabowo Serahkan Diri Ke KPK


Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo usai menjalani pemeriksaan dan penetapannya sebagai Tersangka memakai rompi khas Tahanan KPK warna orange saat diarahkan Petugas menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke Rutan KPK, Kamis (26/11/2020).


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Staf Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Andreau Pribadi Misata dan Amiril Mukminin dari pihak swasta menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (26/11/2020). Sebelumnya, Andreau dan Amiril merupakan dua Tersangka buronan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap ijin ekspor benih lobster atau benur yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Siang ini, sekira pukul 12.00 WIB, kedua Tersangka, APM selaku staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) yang juga bertindak selaku Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster pada Kementerian KP dan AM (Swasta) secara kooperatif telah menyerahkan diri dan menghadap penyidik KPK", terang Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri, Kamis (26/11/2020) siang.

Lebih lanjut, Ali Fikri menegaskan, bahwa saat ini kedua Tersangka masih sedang menjalani pemeriksaan di lantai 2 Kantor KPK.

"Setelah menjalani pemeriksaan, penyidik akan melakukan upaya paksa penahanan terhadap kedua tersangka menyusul lima orang tersangka lainnya pasca-penangkapan pada Rabu dini hari kemarin", tegasnya.

Seperti diketahui, KPK sebelumnya menetapkan total 7 (tujuh) Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap atau penerimaan hadiah atau janji terkait perijinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya Tahun 2020.

Mereka ialah Edhy Prabowo; stafsus Menteri KKP, Safri dan Andreau Pribadi Misata; Pengurus PT ACK, Siswadi; staf isteri Menteri KKP, Ainul Faqih; Amiril Mukminin; dan Direktur PT DPP, Suharjito.

Andreau dan Amiril sempat melarikan diri dari kejaran tim KPK. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, saat jumpa pers Rabu (25/11/2020) malam, sempat menghimbau agar keduanya secara kooperatif menyerahkan diri.

"Sekali lagi kami mengimbau kepada kedua orang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka ini untuk segera datang menyerahkan diri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi", ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, saat jumpa pers pada Rabu (25/11/2020) malam, 

Nawawi menjelaskan, Amiril diduga menjadi perantara suap uang sebesar US$100 ribu yang diterima Edhy Prabowo. Uang tersebut berasal dari Direktur PT. DPP Suharjito yang disinyalir berkaitan dengan penetapan kegiatan ekspor benih lobster atau benur.

Sedangkan Andreau diduga bersama-sama dengan staf khusus Edhy lainnya bernama Safri telah menerima uang sejumlah Rp. 436 juta dari Ainul Faqih selaku staf Iis Rosita Dewi istri Edhy. *(Ys/HB)*


Berstatus Saksi, KPK Lepas Istri Menteri Edhy Prabowo

Salah-satu suasana konferensi pers penetapan 7 (tujuh) Tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi suap atau penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020, Rabu (25/11/2020) malam, di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan dan 6 (enam) orang lainnya sebagai Tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi suap atau penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Meski sempat turut diamankan, Iis Rosita Dewi istri Edhy Prabowo dibebaskan KPK karena tidak termasuk dalam 6 orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai Tersangka.

"KPK menetapkan 7 Orang Tersangka. Masing-masing sebagai Penerima EP, SAF, APM, SWD, AF dan AM. Sebagai pemberi, SJT", terang Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020) malam.

KPK nenetapkan 7 Tersangka tersebut setelah sebelumnya serangkaian pemeriksaan dan gelar perkara hingga menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi suap berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara.

"KPK sampai menggelar konferensi pers ini sebelumnya telah melakukan gelar perkara, pimpinan dan Pak Satgas dan kemudian Kedeputian Penindakan. Dalam gelar perkara itu disimpulkan bahwa sejauh ini baru yang 7 orang yag kami sebutkan tadi yang memenuhi minimal pembuktian dua alat bukti. Sejauh ini baru yang 7 orang ini saja", jelas Nawawi.

"KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait dengan perijinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020", tambahnya.

Edhy dan 4 orang Tersangka lainnya akan ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020. Sementara 2 (dua) orang lainnya diminta untuk segera menyerahkan diri.

"Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020. Masing-masing bertempat di rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Itu untuk tersangka EP, SAF, SWD, AF dan SJT", tegas Nawawi.

"Untuk 2 (dua) orang Tersangka saat ini belum dilakukan penahanan dan KPK mengimbau kepada kedua Tersangka yaitu APM dan AM untuk segera menyerahkan diri ke KPK", imbuhnya.

Nawawi menandaskan, tidak menutup kemungkinan dilakukan pengembangan terhadap dugaan adanya keterlibatan pihak lain, di luar tujuh Tersangka awal.

"Tidak tertutup kemungkinan nanti di dalam pengembangan-pengembangan selanjutnya adalah, pada tahapan-tahapan selanjutnya bisa saja ada penambahan atau tetap seperti itu. Jawaban kami ini sudah dimaksudkan untuk soal adanya istri yang kemudian tidak terseret dan lain sebagainya", tandasnya.

Seperti diketahui, Iis Rosita Dewi istri Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ikut diamankan KPK bersama 16 orang lainnya sepulang dari Honolulu, Amerika Serikat.

Iis sendiri menggunakan nama 'Iis Edhy Prabowo' di situs resmi DPR maupun di akun media sosial miliknya. Iis Rosita Dewi tercatat sebagai anggota Fraksi Gerindra (partai yang sama dengan partai suaminya) dari daerah pemilihan Jawa Barat II.

Iis Rosita Dewi saat ini duduk di Komisi V DPR-RI yang membidangi perhubungan hingga pekerjaan umum. Maka, ia tidak bermitra langsung dengan suaminya yang merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dibidangi Komisi IV DPR-RI. *(Ys/HB)*


KPK Tetapkan Menteri Edhy Prabowo Dan Enam Orang Lainnya Sebagai Tersangka


Salah-satu suasana konferensi pers penetapan 7 (tujuh) Tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi suap atau penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020, Rabu (25/11/2020) malam, di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 7 (tujuh) orang Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap atau penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Salah-satu di antara 7 Tersangka dalam perkara tersebut, Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan. Sedangkan 6 (enam) tersangka lainnya yaitu staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri, pengurus PT. Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Andreau Pribadi Misata dan seorang bernama Amiril Mukminin serta Direktur PT. Dua Putra Perkasa Suharjito.

"KPK menetapkan total tujuh orang Tersangka dalam kasus ini. EP (Red: Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan) sebagai penerima", terang Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020) malam.

Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan, perkara ini bermula ketika Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster.

Dalam surat keputusan itu, Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menunjuk dua staf khususnya, yakni Andreau pribadi Misata dan Safri sebagai Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas.

"Salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur", jelas Nawawi.

Kemudian, pada awal Oktober 2020, Direktur PT. Dua Putra Perkasa (PT. DPP) Suharjito menemui Safri di Kantor KKP.

"Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT. ACK (Aero Citra Kargo) dengan biaya angkut Rp. 1.800,– per ekor yang merupakan kesepakatan antara AM (Amiril Mukminin) dengan APS (Andreau) dan SWD (Siswadi, pengurus PT. ACK)", lanjut Nawawi.

Atas kegiatan ekspor benih lobster itu, PT. DPP mengirim uang ke rekening PT. ACK sejumlah Rp 731.573.564,–. Selanjutnya, atas arahan Edhy melalui Tim Uji Tuntas, PT. DPP memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster dan telah melakukan 10 kali pengiriman menggunakan PT. ACK.

Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT. ACK terdiri dari Amri (AMR) dan Ahmad Bahtiar (ABT) yang diduga merupakan nominee (pinjam nama) dari pihak Edhy.

"Atas uang yang masuk ke rekening PT. ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR dan ABT masing-masing dengan total Rp. 9,8 Miliar", ungkap Nawawi.

Berikutnya, pada 5 November 2020, diduga terjadi transfer uang sebesar Rp. 3,4 miliar dari rekening Ahmad Bahtiar ke rekening salah-satu bank atas nama Ainul Faqih, staf istri Edhy. Uang tersebut diduga diperuntukkan untuk keperluan Edhy, istri Edhy yang bernama Iis Rosyati Dewi (IRD), Safri dan Andreau.

"Antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh EP dan IRD di Honolulu AS di tanggal 21 sampai dengan 23 November 2020 sejumlah sekitar Rp. 750 juta, di antaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy", beber Nawawi.

KPK juga menduga, Edhy diduga menerima uang sebesar 100.000 dollar AS dari Suharjito melalui Safri pada Mei 2020. Safri dan Andreau pun diduga menerima uang sebesar Rp. 436 juta dari Ainul pada Agustus 2020.

Dalam perkara ini, Edhy, Safri, Siswadi, Ainul, Andreau dan Amiril ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap. Keenamya disangka melanggar melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Suharjito ditetapkan sebagai Tersangka pemberi suap. Ia disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Seperti diketahui, Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bandara Soekarno–Hatta, Rabu (25/11/2020) dini hari.

Edhy ditangkap bersama istri dan sejumlah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan sepulangnya dari kunjungan kerja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.

Selain di Bandara Soekarno-Hatta, KPK juga menangkap sejumlah pihak lain di Jakarta dan Depok.

"Jumlah yang diamankan petugas KPK seluruhnya saat ini 17 orang, di antaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan beserta istri dan beberapa pejabat di KKP. Di samping itu juga beberapa orang pihak swasta", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020) siang. *(Ys/HB)*


Rabu, 25 November 2020

Masuk Top 45 KIPP 2020, Gayatri Raih Penghargaan Kemenpan RB


Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menerima penghargaan dari Menteri PANRB Tjahjo Kumolo di gedung Tribata, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020) siang.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Setelah bersaing dengan ribuan kandidat se Indonesia, aplikasi inovasi Gerbang Layanan Informasi Terpadu dan Terintegrasi (Gayatri) masuk pada Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020.

Prestasi atas gagasan yang diprakarsai Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto tersebut, diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo kepada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di gedung Tribata, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020) siang.

Dalam satu aplikasi yang dapat diunduh melalui smartphone pribadi tersebut, masyarakat bisa dengan mudah melakukan aktifitas seperti layanan pengingat jadwal kontrol, akses layanan Primary Care (PCare) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pembaharuan secara rutin kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN).

Mengawali satu data di Indonesia, aplikasi Gayatri menjadi akses pertama bagi Kota Mojokerto dalam bidang kesehatan untuk melayani masyarakat. Selain itu, inovasi Gayatri juga terintegrasi dengan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).

"Kelebihan dari Gayatri, selain memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, kami juga memberikan informasi secara real time update Covid-19 di Kota Mojokerto. Sehingga, masyarakat dapat terus mendapatkan informasi sscara valid dari aplikasi tersebut", kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, usai menerima penghargaan dari Kemenpan RB.

"Melalui aplikasi ini juga, masyarakat dapat dengan sendirinya mengakses layanan kesehatan tanpa bantuan kader motivator kesehatan. Namun, tetap akan diberikan pendamping secara langsung dari para kader, jikalau ada pembaharuan dari Gayatri", lanjut Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojolerto Ika Puspitasari.

Selama ini, Wali kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini selama sangat konsen dalam memperbaiki layanan kesehatan di Kota Mojokerto. Terlebih, untuk hal yang berkaitan dengan warga yang telah lanjut usia (Lansia), stunting (kondisi gagal pertumbuhan pada anak), ibu hamil, pemulihan gizi dan masih banyak lainnya.

Sejak Ning Ita Wali Kota Mojokerto, banyak didapati keluhan dari masyarakat terkait akses layanan kesehatan yang tidak mudah dijangkau. Untuk itu, Ning Ita berkolaborasi guna menciptakan sinergitas antar instansi yang saling melengkapi demi melayani masyarakat.

Kemudian, lahirlah Gayatri yang hingga saat ini menjadi primadona bagi masyarakat Kota Mojokerto dalam mengakses kebutuhan kesehatan. Terkat itu, Ning Ita mengerahkan sedikitnya 1.625 kader motivator kesehatan untuk memberikan edukasi di masyarakat

Perlu diketahui, Kota Mojokerto merupakan salah-satu daerah yang masuk dalam 3.059 inovasi dari kementerian, lembaga, Badan Usaha mMilik Negara (BUMN), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota se-Indonesia.

Melalui seleksi ketat, Kota Mojokerto berhasil masuk dalam salah-satu nominasi dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dan kelompok KIPP bersama 11 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Sebanyak 114 inovasi telah dinilai oleh seluruh anggota Tim Panel Independen.Penilaian pada tahap presentasi dan wawancara dilakukan secara online melalui video conference, mengingat masih mewabahnya Covid-19 di berbagai daerah. Top 99 dan 15 finalis tersebut terdiri dari 6 klaster, yakni kementerian, lembaga, provinsi, kota, kabupaten dan BUMN.

Selain itu, Kementerian Keuangan menetapkan hasil KIPP sebagai salah-satu kategori kinerja dalam pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID). Nantinya, inovasi terbaik akan berkesempatan dikirim untuk ikut dalam ajang internasional, United Nations Public Service Awards (UNPSA) yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). *(Ry/Hms/HB)*

KPK Tangkap Edhy Prabowo Dan Istri Bersama 15 Orang Lainnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 17 orang dalam serangkaian kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

KKP Tangkap Menteri Kelautan Dan Perikanan Edhy Prabowo Di Bandara Soekarno-Hatta


Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Bandara Soekarno–Hatta pada Rabu (25/11/2020) dini hari.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, Edhy ditangkap di Bandara Soekarno–Hatta bersama sejumlah pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta anggota keluarga.

"Tadi pagi (Red: Rabu 25 Nopember 2020) jam 1.23 (Red: 01.23 WIB) (Red: ditangkap) di Soetta (Bandara Soekarno–Hatta). Ada beberapa dari KKP dan keluarga yang bersangkutan", kata Wakil Ketua Nurul Ghufron, Rabu (25/11/2020) pagi.

Ghufron menegaskan, penangkapan Edhy tersebut atas dugaan tindak pidana korupsi terkait ekspor benur atau benih lobster. "Benar KPK tangkap, berkait ekspor benur", tegasnya. *(Ys/HB)*

KPK Tangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo


Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diinformasikan menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Sumber informasi tersebut juga menginformasikan, bahwa Eddy Prabowo ditangkap di Bandara Internasional Soekarno–Hatta pada Rabu (25/11/2020) dini hari.

Diinformasikan pula, bahwa dalam penangkapan itu, tim Penyidik KPK langsung membawa Eddy dan beberapa orang lainnya ke Kantor KPK guna dilakukan pemeriksaan. Namun, belum diketahui terkait perkara apa maupun jumlah orang yang dibawa ke Kantor KPK untuk dilakukan pemeriksaan.

Dikonfirmasi kebenaran informasi tersebut, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango tak menampiknya. Diterangkannya, bahwa tim Penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang pada Selasa (24/11/2020) malam hingga Rabu (25/11/2020) dini hari.

"Benar..., kita telah mengamankan sejumlah orang pada (Red: Selasa 24 Nopember 2020) malam dan (Red: Rabu 25 Nopember 2020) dini hari tadi", terang Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Rabu (25/11/2020) pagi.

Nawawi menegaskan, ia belum dapat memberikan informasi lebih jauh tentang penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tersebut. "Maaf, selebihnya nanti aja. Saya masih dalam perjalanan ke kantor", tegas Nawawi. *(Ys/HB)*

Senin, 23 November 2020

Masa Kerja Berakhir, Pansus Covid-19 Hasilkan 8 Kesimpulan Dan Rekomendasi


Wakil Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Pandemi Covid -19 DPRD Kota Mojokerto Jaya Agus Purwanto saat membacakan "Laporan Panitia Khusus Pengawasan Penanganan Pandemi Covid-19 DPRD Kota Mojokerto" di ruang rapat Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Senin 23 Nopember 2020.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Masa kerja Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto yang resmi dibentuk pada Rabu 19 Agustus 2020 telah berakhir pada Kamis 19 Nopember 2020.

Mengakhiri masa kerjanya, DPRD Kota Mojokerto menggelar rapat paripurna beragenda "Laporan Panitia Khusus Pengawasan Penanganan Pandemi Covid-19 DPRD Kota Mojokerto" di ruang rapat Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Senin 23 Nopember 2020.

Dalam laporan yang dibacakan Wakil Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Pandemi Covid -19 DPRD Kota Mojokerto Jaya Agus Purwanto, setelah memaparkan Bab A tentang Pendahuluan dan Bab  B tentang Isi Laporan, Wakil Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Pandemi Covid -19 DPRD Kota Mojokerto Jaya Agus Purwanto juga memaparkan 8 (delapan) Kesimpulan dan Rekomendasi Pansus Pengawasan Penanganan Pandemi Covid -19 DPRD Kota Mojokerto yang terdapat pada Bab C, yakni:

1. Pelaksaan penanganan pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto secara keseluruhan sudah berjalan dengan lancar, namun ada beberapa hal dalam tataran teknis yang mesti dibenahi dan terus dilakukan perbaikan menyesuaikan panduan teknis dan aturan sesuai dengan protokol kesehatan;

2. Petugas dan pegawai dari Pemerintah Kota Mojokerto wajib mematuhi semua protokol kesehatan dan menjadi contoh bagi masyarakat dalam penanganan Pendemi Covid-19.


Salah-satu suasana Sidak tim Pansus Pengawasan Penanganan Pandemi Covid-19 DRPD Kota Mojokerto di gedung obervasi 'Rusunawa' di kawasan jalan Cinde Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto.


3. Hadirnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, yang kemudian di Kota Mojokerto ditindak-lajuti dengan Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pada Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Desease 2019 Kota Mojokerto, yang memberikan wewenang kepada pemerintah kota untuk memberlakukan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan, maka dirasa perlu bagi DPRD Kota Mojokerto untuk melakukan pengawasan terkait perolehan hasil denda adminsitratif tersebut, baik secara aliran dana, penggunaan serta pertanggung-jawabannya.

4. Pemerintah Kota Mojokerto sesegera mungkin untuk melakukan sosialisasi dan penambahan leaflet, poster, baliho dan semua media komunikasi terkait protokol kesehatan di area-area publik.

5. Berdasarkan data dari beberapa media, per 11 Oktober 2020 jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 di Kota Mojokerto mengalami kenaikan mencapai 1.392 orang. Hal tersebut perlu dicermati oleh Pemerintah Kota Mojokerto, yakni penyebab ketidak-patuhan masyarakat. Karena, bisa jadi masyarakat melakukan pelanggaran karena kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah.

6. Panitia Khusus Pengawasan Penanganan Pandemi Covid-19 DPRD Kota Mojokerto menemukan beberapa pelanggaran/ kekurangan-pemahaman yang dilakukan oleh oknum pemerintah dalam pelaksanaan protokol kesehatan di lapangan yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kota Mojokerto agar hal tersebut tidak terulang di kemidian hari demi menjaga keselamatan dan kesehatan bersama warga masyarakat.

"Misalnya, petugas jaga di rumah susun Kota Mojokerto yang saat dilakukan inspeksi mendadak dan kunjungan oleh Panitia Khusus Pengawasan Penanganan Pandemi Covid - 19 DPRD Kota Mojokerto belum dan tidak mengetahui prosedur protokol kesehatan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan", papar Wakil Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Pandemi Covid-19 DPRD Kota Mojokerto Jaya Agus Purwanto.

Penyediaan tempat penampungan limbah khusus Covid-19 di beberapa layanan kesehatan Kota Mojokerto yang belum memadai/ belum tersedia, karena pembuangan limbah Covid-19 yang memiliki kriteria dan prosedur khsusus layaknya limbah B3, maka perlu dilakukan secara ketat dan hati-hati.

"Adanya indikasi pelanggaran terhadap mekanisme protab / protokol Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dalam proses pengumpulan, isolasi dan pengelolaan limbah medis covid – 19 di Gedung observasi. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Mojokerto terhadap pengelolaan limbah yang dilakukan oleh pihak ke-tiga dalam hal ini adalah PT. PRIA", lanjutnya.

Jaya Agus Purwanto menegaskan, bahwa terdapat adanya indikasi penyalahgunaan mekanisme keuangan/ administrasi pada Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan untuk relawan supervisi tracing tingkat kecamatan dan kegiatan pembentukan posko kecamatan, kelurahan, RT/RW.

"Dengan tidak diakomodirnya permintaan Panitia Khusus Pengawasan Penangan Pandemi Covid-19 DPRD Kota Mojokerto dalam hal transparansi pertanggung-jawaban kegiatan tersebut dan berharap Aparat Penegak Hukum (APH) dapat melaksanakan pemeriksaan secara intensif", tegas Jaya Agus Purwanto.

Ke-tujuh, Jaya Agus menandaskan, Kepala Daerah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pandemi covid – 19 Kota Mojokerto dirasa masih sangat lemah dalam kemampuan manajerial dan komunikasi antar stakeholder terkait. Sebagai contoh, dalam penindakan sanksi sosial pelarangan  penggunaan masker scuba yang secara regulasi belum ada, akan tetapi pada beberapa fakta dilapangan dan pengaduan dari masyarakat sudah dilakukan penindakan.

"Ke-delapan, DPRD Kota Mojokerto sebagai mitra kerja dari Pemerintah Kota Mojokerto akan terus melakukan pendampingan dan kewenangannya untuk mendukung dan bersinergi dengan Pemerintah Kota Mojokerto untuk mengatasi Pandemi Covid-19 dan semoga pandemi ini segera berakhir", tandasnya. *(DI/HB)*


BERITA TERKAIT :

DPRD Kota Mojokerto Setujui Raperda APBD 2021


Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto (tengah) bersama dua Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Sonny Basoeki Rahardjo dan Jumaedi Malik saat menanda-tangani Berita Acara Persetujuan Raperda APBD Kota Mojokerto TA 2021 menjadi Perda APBD Kota Mojokerto TA 2021, Senin 23 Nopember 2020, di ruang rapat Kantor DPRD Kota Mojokerto.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto yang digelar di ruang rapat Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto pada hari ini, Senin 23 Nopember 2020, DPRD Kota Mojokerto menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran (TA) 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD Kota Mojokerto TA 2021.

Rapat paripurna secara daring yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto dan dihadiri Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria tersebut, persetujuan diputuskan setelah Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Mojokerto membacakan Laporan Banggar terkait Raperda APBD Kota Mojokerto TA 2021.

Ada beberapa catatan yang disampaikan Jubir Banggar DPRD Kota Mojokerto. Di antaranya program ketahanan pangan hendaknya mendapatkan perhatian yang serius, guna mengantisipasi kelangkaan pangan yang dapat memberatkan beban hidup masyarakat karena pandemi Covid-19 yang belum berakhir tahun 2021.

"Juga terkait banjir merupakan masalah tahunan bagi Kota Mojokerto, untuk itu diperlukan penanganan masalah banjir yang terintegrasi dan perencanaan yang komprehensif dari hulu hingga hilir’’, ujar Jubir Banggar DPRD Kota Mojokerto Sulistiyowati, membacakan Laporan Banggar terkait Raperda APBD Kota Mojokerto TA 2021 dalam rapat paripurna di ruang rapat Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mokokerto, Senin 23 Nopember 2020.


Jubir Banggar DPRD Kota Mojokerto Sulistiyowati saat membacakan Laporan Banggar terkait Raperda APBD Kota Mojokerto TA 2021 dalam rapat paripurna di ruang rapat Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mokokerto, Senin 23 Nopember 2020.


Selain itu pada APBD Kota Mojokerto TA 2021 juga dianggarkan penyertaan modal bagi BPRS Kota Mojokerto. Yang mana, penyertaan modal kepada BPRS Kota Mojokerto dilakukan dalam rangka penyelamatan BPRS Kota Mojokerto yang terancam likuidasi.

‘’Namun DPRD Kota Mojokerto berharap, pemberian penyertaan modal ini harus disertai dengan perbaikan dan pembenahan yang menyeluruh di internal BPRS’’, tutupnya.

Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria menyampaikan, bahwa APBD yang disusun sesuai tema RKPD 2021 yang telah disepakati bersama.

‘’Yaitu untuk mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pada kesehatan, UMKM, infrastruktur, pariwisata dan investasi di Kota Mojokerto’’, kata Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria.

“APBD Tahun Anggaran 2021 juga difokuskan untuk pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19, tanpa mengurangi pembiayaan di sektor kesehatan, infrastruktur, pariwisata, dan investasi di Kota Mojokerto", tambahnya.

Berikut rincian APBD tahun anggaran 2021 yang telah disepakati:

I. Pendapatan.
Pendapatan daerah sebesar 879 miliar 476 juta 184 ribu 100 rupiah, terdiri dari:
1. Pendapatan asli daerah sebesar 202 miliar 826 juta 397 ribu 207 rupiah.
2. Pendapatan transfer sebesar 656 miliar 603 juta 886 ribu 943 rupiah.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 20 miliar 45 juta 899 ribu 950 rupiah.

II. Belanja.
Belanja daerah sebesar 1 triliun 42 miliar 653 juta 590 ribu 968 rupiah, terdiri dari:
1. Belanja operasi sebesar 828 miliar 305 juta 871 ribu 191 rupiah.
2. Belanja modal sebesar 212 miliar 194 juta 291 ribu 777 rupiah.
3. Belanja tidak terduga sebesar 1 miliar rupiah.
4. Belanja transfer sebesar 1 miliar 153 juta 428 ribu rupiah.
5. Defisit sebesar 163 miliar 177 juta 406 ribu 868 rupiah.

III. Pembiayaan Daerah.
Pembiayaan daerah sebesar 163 miliar 177 juta 406 ribu 868 rupiah, yang terdiri dari:
1. Penerimaan pembiayaan daerah sebesar 168 miliar 177 juta 406 ribu 868 rupiah.
2. Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 5 miliar rupiah.
*(DI/HB)*

Minggu, 22 November 2020

Jaga Keseimbangan Alam, Pemkab. Mojokerto Tanam Sejuta Pohon


Teks Foto: Pjs. Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo mengawali Penanaman Sejuta Pohon, di Wisata Alam Sari dan Perum Perhutani, di Desa Nogosari Kecamatan Pacet, Minggu (22/11/2020).


Kab. MOKOKERTO – (harianbuana.com).
Pemerintah Kaupaten Mojokerto melakukan gerakan penghijauan dengan menanam sejuta pohon di Wisata Alam Sari dan Perum Perhutani, di Desa Nogosari Kecamatan Pacet, Minggu (22/11/2020). Upaya ini dimaksudkan agar wilayah pengunungan  di Kab. Mojokerto lebih sehat, hijau dan bersahabat.

“Lingkungan alam yang hijau sebagai salah satu kebutuhan manusia yang wajib dicukupi. Untuk mewujudkannya, diperlukan rasa peka dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan alam tetap hijau. Salah satunya dengan gerakan menanam pohon", terang Pjs. Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo, Minggu (22/11/2020).

Dijelaskannya, bahwa dengan gerakan ini, diharapkan bisa memicu masyarakat ataupun lembaga swadaya masyarakat, memiliki kepedulian menjaga kelestarian alam dengan melakukan gerakan serupa di lokasi lain di wilayah Kab. Mojokerto’

"Keseimbangan alam itu penting. Laut tidak pernah kekurangan ikan, padahal kita tidak pernah menabur bibitnya. Pohon yang tumbuh juga tidak menuntut kita untuk menyiram. Dia mampu hidup sendiri dengan kemurahan alam. Tapi manusia kadang menyalahgunakan. Padahal, udara bersih disuplai dari situ dan akan terus berlanjut", jelas Pjs. Bupati Mojokerto.

Pjs. Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo menandaskan, momen penanaman sejuta pohon ini juga bersamaan dalam rangka Polri Peduli Penghijauan sekaligus Hari Pohon Sedunia yang jatuh tepat pada 21 November.

Senada dengan itu, Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander pada pesan-pesan arahannya menyatakan jika lingkungan alam yang terjaga kehijauannya adalah harta berharga bagi jalannya kehidupan seimbang mahluk hidup.

"Tanggal 21 November kemarin adalah Hari Pohon Sedunia. Jadi hari ini kita juga melaksanakan penanaman sejuta pohon. Kegiatan ini penting, untuk menjaga ekosistem lingkungan sebagai harta berharga kita. Dengan menanam mulai sekarang, manfaatnya bakal kita rasakan dua-tiga tahun lagi bahkan lebih", kata Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander. *(get/HB)*

Kamis, 19 November 2020

Unggul Sebagai Kota Transit Perdagangan, Ning Ita Gali Kebijakan Pemkot Sorong


Salah-satu suasana saat Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria dan rombongan Kunjungan Kerja (Kunker) di Pemkot Sorong, Kamis 19 Nopember 2020.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Roda perekonomian di Kota Sorong yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan pada masa pandemi Covid-19, menjadi salah satu contoh daerah di Indonesia yang mampu bertahan di tengah situasi wabah. Sebagai pusat perdagangan di Provinsi Papua Barat, Kota Sorong cukup ketat dalam melakukan pembatasan pengunjung.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Sorong Pahimah Iskandar saat menerima kedatangan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, dalam kunjungan kerja, Kamis 19 Nopember 2020.

"Ekonomi Kota Sorong, selama ini tidak terkontraksi Covid-19. Karena, Kota Sorong tidak pernah menutup akses masuk dan keluar dari pelabuhan dan airport. Yang mana dua akses tersebut, merupakan jalur utama dalam pendistribusian perdagangan. Hanya saja, kami sangat ketat dalam membatasi orang saat masuk, baik dari jalur pelabuhan dan airport. Semua yang datang wajib menjalani rapid test dan swab", kata Wakil Wali Kota Sorong Pahimah Iskandar.

Kota Sorong, telah ditetapkan dalam tata ruang wilayah nasional oleh pemerintah pusat sebagai Kawasan Strategis Nasional. Dimana, letak Kota Sorong yang sangat strategis, baik dari laut maupun udara, menjadikan kawasan ini sebagai gerbang utama saat masuk ke Tanah Papua. Oleh karena itu, pendistribusian barang maupun kedatangan wisatawan, semuanya akan singgah terlebih dahulu melalui Kota Sorong.

Salah-satu suasana saat Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria dan rombongan Kunjungan Kerja (Kunker) di Pemkot Sorong, Kamis 19 Nopember 2020.


"Kota Sorong ini, memiliki Bandara Domine Eduard Osok (DEO), yang merupakan bandara termegah di Tanah Papua. Selain itu, pelabuhan tol laut yang terus dikembangkan, menjadi pelabuhan yang strategis untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Kendati Kota Sorong merupakan pusat perdagangan bagi beberapa daerah dan sempat mengalami perlambatan, namun tiga bulan ini justru mengalami deflasi. Tapi pertumbuhan ekonominya masih bagus", kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Sedikit berbeda dengan Kota Mojokerto, lanjut Ning Ita sapaan akrab walikota, Mojokerto merupakan daerah penyangga dari Ibu Kota Provinsi Jatim, pada sektor perdagangan. Namun pada saat kondisi pandemi berlangsung, Kota Mojokerto sempat menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang secara tidak langsung berdampak pada penurunan ekonomi di masyarakat.

"Kota Sorong dengan Kota Mojokerto, memiliki kemiripan pada sektor perdagangan. Yakni, sama-sama menjadi pusat perdagangan bagi daerah lainnya. Namun, ada aturan yang dimiliki Pemerintah Kota Sorong dalam masa pandemi berlangsung, sehingga roda perekonomian mereka masih tetap stabil. Untuk itu, kami ingin menambah informasi bagaimana Kota Sorong dapat bertahan, bahkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya di situasi Covid-19", jelas walikota perempuan pertama di Mojokerto ini.

Seperti yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada rapat terbatas secara daring dengan para pimpinan daerah beberapa waktu lalu, bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Sorong telah mencapai 9,6 persen jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo berencana menjadikan Kota Sorong sebagai pusat pertumbuhan perekonomian di Indonesia Timur. *(Ry/Hms/HB)*

Rabu, 18 November 2020

Mampu Bertahan Di Tren Positif Pertumbuhan Ekonomi Di Masa Pandemi, Ning Ita Lirik PDRB Di Kabupaten – Kota Di Provinsi Papua Barat


Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Kabag Humas dan Protokol Setdakot Mojokerto Hatta Amrullah.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Dalam upaya meningkatkan manajemen produk domestik regional bruto (PDRB) serta pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.

Kunker Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria di Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat itu, diharapkan mampu membangkitkan perekonomian masyarakat di tengah kondisi pandemi virus Corona atau Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19).

Wabah Corona yang saat ini menjadi pandemi global usai diumumkan oleh World Health Organization (WHO) menjadi topik utama di penjuru dunia. Tidak terkecuali di Indonesia yang diketahui mulai menyebar sejak awal Maret 2020.

Seiring berjalannya waktu, angka kasus positif Covid-19 terus mengalami lonjakan setiap harinya. Pemerintah Indonesia berupaya menyiapkan beragam langkah dan kebijakan untuk menangani dan mencegah meluasnya penyebaran Covid-19.

Di antraanya, pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan berupa, mempersiapkan sarana kesehatan rumah sakit rujukan, menerbitkan Keputusan Presiden tentang kedaruratan kesehatan masyarakat termasuk di dalamnya adalah menetapkan gugus tugas percepatan penanganan covid-19.

Selain itu, pemerintah pun mengambil kebijakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), refocusing dan realokasi anggaran untuk penanggulangan baik di bidang kesehatan, perlindungan sosial dan untuk mitigasi ekonomi.

Pandemi Covid-19 telah memukul banyak sektor usaha pada roda perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang positif saat pandemi, pastinya didukung oleh kebijakan pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 yang tepat dan strategis oleh pemerintah daerah.

Salah-satu kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat adalah menjamin ketersedian pangan melalui program diversifikasi produk dan konsumsi terutama bahan baku sagu dan ubi sebagai bahan pangan utama.

"Kami, Pemerintah Kota Mojokerto ingin melakukan studi banding ke kota dan kabupaten di Provinsi Papua Barat yang cukup menarik dalam meningkatkan perekonomiannya. Ada Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat yang akan kami datangi untuk mendapatkan informasi terkait penanggulangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pada sektor peningkatan ketahanan pangan, pemulihan dan start up industri kecil dan menengah sekaligus pemulihan pariwisata", terang Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Ning Ita berharap, dengan dilakukannya Kunker ini dapat melihat lebih dekat kondisi penanganan pada sektor kesehatan, perdagangan, investasi dan perizinan, industri kecil dan menengah serta lingkungan hidup dan pariwisata yang menjadi unggulan dari Pemerintah Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat.

"Pemerintah daerah melalui Tim Pencegahan tersebut berupaya mengembalikan rasa aman kepada masyarakat untuk kembali beraktivitas di luar sebagai sarana pergerakan ekonomi, baik di bidang perdagangan maupun pariwisata", jelasnya.

Ditandaskannya, bahwa dengan dengan Kunker tersebut dapat memperkaya informasi sekaligus perbandingan dalam proses perumusan kebijakan dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19 yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah

"Saat ini sektor pariwisata di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat diyakini sebagai salah satu sumber potensial yang dapat dioptimalkan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat karena banyak spot-spot atau lokus yang bisa dikunjungi oleh wisatawan, baik lokal, domestik maupun mancanegara", tandas Ning Ita.

Seperti yang diketahui, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus dibandingkan dengan provinsi lainnya selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Tercatat, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua sebesar 4,52 persen, sementara untuk Provinsi Papua Barat tercatat 0,53 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga, jatuh pada wilayah Sulawesi Tengah. Namun, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah berada pada angka minus 0,06 persen.

Sementara itu, tiga daerah yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi selama pandemi Covid-19 adalah Bali, Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Yang mana, Bali berada di peringkat pertama dengan angka minus 10,98 persen.

Angka tersebut muncul karena hancurnya pariwisata Bali akibat pandemi. Disusul berturut-turut DKI Jakarta dengan angka minus 8,22 persen dan Yogyakarta dengan nilai minus 6,74 persen.

Untuk itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada rapat terbatas secara daring dengan para gubernur dari Istana Bogor, Jawa Barat pada Selasa (01/09/2020) lalu meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat belanja APBD provinsi.

Presiden juga mengingatkan, bahwa sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah serta menjaga kelangsungan daya beli dan konsumsi rumah tangga masyarakatnya. *(Ry/Hms/HB)*

Selasa, 17 November 2020

KPK Tahan Wali Kota Dumai Zulkifli AS


Salah-satu suasana konferensi pers penahanan Wali Kota Dumai Zulkifli AS di Kasus Suap DAK, Selasa 17 Nopember 2020, di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa 17 Nopember 2020, menahan Zulkifli Adnan Singkah (ZAS) selaku Wali Kota Dumai. Ia ditahan setelah diperiksa Tim Penyidik KPK sebagai Tersangka atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Dumai pada APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018.

"Untuk kepentingan penyidikan, KPK akan melakukan penahanan kepada tersangka ZAS selama 20 terhitung sejak tanggal 17 November sampai dengan 6 Desember 2020 di Rutan Cabang KPK Polres Metro Jakarta Timur", terang Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan dalam konferensi pers di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Selasa 17 Nopember 2020.
ferensi pers, Selasa (17/11).

Sejatinya, Zulkifli Adnan Singkah selaku Wali Kota Dumai sudah ditetapkan KPK sebagai Tersangka sejak tahun 2019 silam. Namun, saat itu belum ditahan dan hingga Selasa (17/11/2020) inilah baru dilakukan penahanan.

Zulkifli kini menjadi kepala daerah ke-dua yang ditahan KPK dalam dua minggu terakhir. Sebelumnya, pada 10 Nopember 2020 lalu, KPK menahan Bupati Labuanbatu Utara Khairuddin

Dengan ditahannya Zulkifli dan Khairuddin, membuktikan apa yang disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri bahwa akan ada dua kepala daerah yang ditahan dalam waktu dekat benar adanya.

Konstruksi perkara yang dipaparkan KPK mengungkapkan, perkara ini berawal pada Meret 2017 silam. Yang mana, saat itu Zulkifli bertemu dengan Yaya Purnomo selaku Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan di sebuah hotel di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Zulkifli meminta bantuan Yaya untuk mengawal proses pengusulan DAK Kota Dumai. Setelahnya, terjadi pertemuan lanjutan antara Zulkifli AS dengan Yaya Purnomo.

Pada pertemuan itu, Yaya menyatakan sanggup mengurusnya dengan fee 2 persen dari total DAK yang cair. Selanjutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Dumai mengajukan DAK Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 22 miliar.

"Dalam APBN Perubahan Tahun 2017, Kota Dumai mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 22,3 miliar. Tambahan ini disebut sebagai penyelesaian DAK Fisik 2016 yang dianggarkan untuk kegiatan bidang pendidikan dan infrastruktur jalan", papar Alexander Marwata.

Menyusul kemudian, Pemkot Dumai mengajukan usulan DAK Kota Dumai Tahun Anggaran 2018 ke Kementerian Keuangan. Beberapa bidang yang diajukan antara lain RS rujukan, jalan, perumahan dan permukiman, air minum, sanitasi dan pendidikan.

Berikutnya, Zulkifli kembali bertemu dengan Yaya Purnomo terkait usulan DAK itu. Yaya pun menyanggupi untuk mengurus pengajuan DAK Kota Dumai TA 2018 tersebut. DAK itu untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dengan alokasi Rp. 20 miliar dan pembangunan jalan sebesar Rp. 19 miliar.

"Untuk memenuhi fee terkait dengan bantuan pengamanan usulan DAK Kota Dumai kepada Yaya Purnomo, ZAS memerintahkan untuk mengumpulkan uang dari pihak swasta yang menjadi rekanan proyek di Pemerintah Kota Dumai", papar Alex juga.

KPK menduga, atas bantuan pengurusan DAK itu, Yaya menerima 'fee' total Rp. 550 juta. Fee itu, diduga dikumpulkan Zulkifli dari uang yang  dari pihak swasta yang menjadi rekanan proyek Pemkot Dumai.

"Penyerahan uang setara dengan Rp. 550 juta dalam bentuk Dolar Amerika, Dolar Singapura dan Rupiah pada Yaya Purnomo dkk dilakukan pada bulan November 2017 dan Januari 2018", ungkap Alex.

Selain perkara dugaan Tipikor suap, Zulkifli Adnan Singkah selaku Wali Kota Dumai juga terjerat perkara dugaan Tipikor penerimaan gratifikasi. Penerimaan gratifikasi diduga terjadi dalam rentang waktu November 2017 dan Januari 2018.

KPK pun menduga, Zulkifli Adnan Singkah selaku Wali Kota Dumai diduga menerima gratifikasi sebesar Rp. 50 juta dan juga fasilitas kamar hotel di jakarta dari pihak pengusaha yang mengerjakan proyek di Kota Dumai.

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Mojokerto Ungkap 8 Poin Rekomendasi


Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Pandemi Covid-19 DPRD Kota Mojokerto Moch. Rizky Fauzi Pancasilawan (tengah berpeci).


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com)
Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto yang dibentuk pada Rabu 19 Agustus 2020, akan berakhir masa kerjanya pada 19 Nopember 2020.

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2020 tentang Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19) DPRD Kota Mojokerto, Pansus  yang memokuskan pengawasannya pada bidang kesehatan, ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto tersebut memiliki masa kerja selama 3 (tiga) bulan.

Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Pandemi Covid-19 DPRD Kota Mojokerto Moch. Rizky Fauzi Pancasilawan mengatakan, dari hasil pengawasannya selama ini, meskipun pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 yang ada di Kota Mojokerto secara keseluruhan sudah berjalan dengan lancar, namun ada 8 (delapan) kesimpulan dan rekomendasi Pansus Pengawasan Penanganan Pandemi Covid-19 DPRD Kota Mojokerto.

"Intinya, ada 8 (delapan) kesimpulan dan rekomendasi terkait penanganan pandemi Covid-19. Yang perlu diketahui, dibentuknya Pansus adalah merupakan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap", kata Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Pandemi Covid-19 DPRD Kota Mojokerto Moch. Rizky Fauzi Pancasilawan saat di ditemui di Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Selasa (17/11/2020) siang.

Lebih lanjut, politisi PDI-Perjuangan ini menerangkan tentang regulasi dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease - 2019 yang kemudian di Kota Mojokerto ditindak-lanjuti dengan Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pada Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Desease - 2019 Kota Mojokerto.

"Peraturan tersebut salah-satunya memberikan wewenang kepada Pemerintah Kota untuk memberlakukan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan. Maka, dirasa perlu bagi DPRD Kota Mojokerto untuk melakukan pengawasan terkait perolehan hasil denda adminsitratif tersebut, baik secara aliran dana, penggunaan serta pertanggung-jawabannya", terangnya.

Terkait itu, pihaknya meminta, Pemerintah Kota Mojokerto sesegera mungkin untuk melakukan sosialisasi dan penambahan leafletposter, baliho serta semua media komunikasi terkait protokol kesehatan di area-area publik.

Moch. Rizky Fauzi Pancasilawan juga menyinggung soal kepatuhan petugas dan pegawai Pemkot Mojokerto terhadap penerapan semua protokol kesehatan dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat terkait pendemi Covid-19.

"Berdasarkan data dari beberapa media, per 11 Oktober 2020 jumlah pelanggar protokol kesehatan Covid-19 di Kota Mojokerto mengalami kenaikan mencapai 1.392 orang. Hal tersebut perlu dicermati oleh Pemerintah Kota Mojokerto, yakni penyebab ketidak-patuhan masyarakat. Karena, bisa jadi masyarakat melakukan pelanggaran karena kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah", ujar Rizky.

Rizky pun kemudian mengungkapkan beberapa temuan sementara tim Pansus Pengawasan Penanganan Pandemi Covid-19 DPRD Kota Mojokerto pada saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) dilapangan, di antaranya:

• Petugas jaga di rumah susun Kota Mojokerto yang saat dilakukan inspeksi mendadak dan kunjungan oleh Panitia Khusus Pengawasan Penanganan Pandemi Covid – 19 DPRD Kota Mojokerto belum dan tidak mengetahui prosedur protokol kesehatan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan;

• Penyediaan tempat penampungan limbah khusus Covid-19 di beberapa layanan kesehatan Kota Mojokerto yang belum memadai/ belum tersedia, karena pembuangan limbah Covid-19 yang memiliki kriteria dan prosedur khsusus layaknya limbah B3, maka perlu dilakukan secara ketat dan hati-hati.

• Adanya indikasi pelanggaran terhadap mekanisme protap / protokol kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dalam proses pengumpulan, isolasi dan pengelolaan limbah medis Covid-19 di gedung observasi. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Mojokerto terhadap pengelolaan limbah yang dilakukan oleh pihak ke-tiga dalam hal ini adalah PT. PRIA.

• Adaya indikasi penyalahgunaan mekanisme keuangan/ administrasi pada Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan untuk relawan supervisi tracing tingkat kecamatan dan kegiatan pembentukan Posko kecamatan, kelurahan, RT/ RW.

"Dengan tidak diakomodirnya permintaan Panitia Khusus Pengawasan Penangan Pandemi Covid-19 DPRD Kota Mojokerto dalam hal transparansi pertanggung-jawaban kegiatan tersebut dan berharap Aparat Penegak Hukum (APH) dapat melaksanakan pemeriksaan secara intensif", cetus Rizky.

Rizky juga mengritik Kepala Daerah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 Kota Mojokerto dirasa masih sangat lemah dalam kemampuan manajerial dan komunikasi antar stakeholder terkait.

"Sebagai contoh, dalam penindakan sanksi sosial pelarangan penggunaan masker scuba yang secara regulasi belum ada. Akan tetapi, pada beberapa fakta di lapangan dan pengaduan dari masyarakat, sudah dilakukan penindakan", pungkasnya. *(DI/HB)*


Setelah RT RW, JKK–JKM Modin Hingga Pemandi Jenazah Tahun 2021 Dicover Pemkot Mojokerto


Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat secara simbolis menyerahkan santunan kepada keluarga alm. Sutaman warga Kelurahan Wates Kec. Magersari, Selasa 16 Nopember 2020.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai non aparatur sipil negara (ASN), terus dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto. Hal ini, salah-satunya dibuktikan dengan adanya pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi seluruh pegawai non ASN oleh Pemkot Mojokerto. 

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menjelaskan, kebijakan yang diambil dalam mensejahterakan pegawai non ASN merupakan sinergitas antara pemerintah daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Yang mana, dibawah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), diharapkan seluruh warga negara Indonesia dapat menerima perlindungan yang layak.

Seperti dampak yang merugikan atau penurunan pendapatan akibat sakit, kecelakaan kerja, usia lanjut, pensiun, maupun kematian. Untuk itu Pemerintah Kota Mojokerto memberikan perlindungan kepada seluruh pegawai non ASN. Di antaranya ketua RT/RW (859 penerima), pegawai non ASN (3.521 penerima) dan perusahaan/badan usaha (7.910 penerima).

Dari data BPJS Ketenagakerjaan, penerima JKK–JKM yang telah mendapatkan haknya terhitung sejak bulan Januari hingga 16 November 2020, sebanyak 7 orang. Di antaranya, 2 orang mengalami kecelakaan kerja meninggal dan 5 lainnya mengalami kecelakaan kerja. Untuk penerima JKK–JKM yang mengalami kecelakaan kerja meninggal, bantuan diberikan kepada keluarga almarhum.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat secara simbolis menyerahkan santunan kepada keluarga alm. Kariyono karyawan honorer pada Dinas PUPR Pemkot Mojokerto, Selasa 16 Nopember 2020.


"Melalui Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengaturan Jaminan Sosial Daerah dan Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 94 tentang Pelaksanaan Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kami bertekad mensejahterakan para pekerja formal, informal maupun non ASN dengan jaminan sosial", jelas Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Selasa 16 Nopember 2020.

Wali kota perempuan pertama di Mojokerto ini menegaskan, bahwa untuk tahun 2021, Pemerintah Kota Mojokerto akan memperluas sasaran dalam memberikan JKK–JKM. Yakni kepada tenaga keagamaan sebanyak 1.894 penerima (Guru TPQ, Mudin, Muadzin, Takmir Masjid/Mushola, Kebersihan Masjid, Penjaga Makam, Pemandi Jenazah, Guru Sekolah Minggu, Koster dan Huffadz serta jaminan kesejahteraan untuk keluarga.

"Kami juga mengupayakan seluruh pegawai bukan penyelenggara negara maupun pegawai penyelenggara negara (non ASN), juga mendapatkan manfaat bantuan subsidi upah (BSU) pemerintah dengan gaji dibawah Rp 5 juta. Untuk pegawai bukan penyelenggara negara sebanyak 9.626 penerima sedangkan pegawai non ASN sebanyak 2.665 penerima", tegas Ning Ita.

Melalui program JKK–JKM yang diberikan selama ini, Pemerintah Mojokerto masuk nominasi 10 besar pada Paritrana Award 2020. Yang mana, Kota Mojokerto menjadi satu-satunya kabupaten/kota yang mewakili Provinsi Jawa Timur pada penganugerahan yang diinisiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko - PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Kebijakan yang bersinergi ini pun mendapatkan apresiasi dari Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenaga-kerjaan Mojokerto Dwi Endah Aprilistyani. Ia mengucapkan terima-kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota Mojokerto dalam mendukung program negara terkait perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan di wilayah kerja Pemerintah Kota Mojokerto.

"Pemerintah Kota Mojokerto telah mengimplementasikan program tersebut dengan mendaftarkan seluruh pegawai non ASN Kota Mojokerto dalam perlindungan jaminan sosial Ketenaga-kerjaan pada dua program (jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian). Semoga, kedepannya sinergi Pemerintah Kota Mojokerto dan BP Jamsostek dalam memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat pekerja dapat terus ditingkatkan", ungkap Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenaga-kerjaan Mojokerto Dwi Endah Aprilistyani. *(Ry/Hms/HB)*