Kamis, 19 September 2019

Wujudkan Ekosistem Wisata Melalui Ekonomi Kreatif, Ning Ita Tanda-tangani MoU Dengan ICCNU

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama ICCN yang diwakili oleh Ketua ICCN Fiki C. Satari,  saat menanda-tangani MoU di ruang Nusantara, Kantor Wali Kota Mojokerto, jalan  Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Rabu 18 September 2019.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menanda-tangani kesepakatan bersama dengan Indonesia Creative Cities Network (ICCN) yang diwakili oleh Ketua ICCN Fiki C. Satari, Rabu 18 September 2019, di ruang Nusantara, Kantor Wali Kota Mojokerto, jalan  Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto.

Dalam sambutannya, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang aktab dengan sapaan "Ning Ita" ini menyampaikan, bahwa ekonomi kreatif merupakan skala prioritas dalam pembangunan Kota Mojokerto dan sudah dituangkan dalam dokumen RPJMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.


Disampaikannya pula, bahwa ekonomi kreatif merupakan bagian dari pembangunan ekosistem wisata. Yang mana, dari 16 subsektor ekonomi kreatif, semuanya ada dan menggeliat di Kota Mojokerto. 

Lebih lanjut, Ning Ita mengungkapkan, bahwa pihaknya menaruh perhatian yang besar kepada komunitas ekonomi kreatif di Kota Mojokerto dan menjadi sasaran dalam pembangunan sumber daya manusia.

"Salah-satu langkah awalnya adalah melalui kerja-sama dengan ICCN. Kerjasama ini bertujuan untuk terus mendorong dan memfasilitasi warga Kota Mojokerto dalam mengembangkan ekonomi kreatif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat", ungkap Ning Ita.


Sementara itu Fiki menyampaikan, Kota Mojokerto memiliki potensi untuk memunculkan berbagai kreatifitas dari sejarah dan kearifan lokal sebagaimana layaknya kota-kota bersejarah di dunia.

"Kota kecil tetapi memiliki jiwa yang besar. Memiliki kreativitas yang luar biasa, dalam mengelaborasi narasi sejarah, kreativitas dan memadukannya dengan political will dari pemerintah daerah", ujarnnya.

Turut hadir menyaksikan penanda-tanganan kesepakatan tersebut antara lain Ketua Korda ICCN Jawa Timur Vicky Arief, kepala OPD terkait serta komunitas pengembangan ekonomi kreatif di Kota Mojokerto. *(na/riv/HB)*

Terkait Revisi UU KPK, Alexander: Mungkin Nanti Komisioner KPK Hanya Bertugas Untuk Pencegahan

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberi keterangan pers terkait penetapan status Tersangka bagi Imam Nahrawi selaku Menteri Pemuda dan Olah-raga atas perkara dugaan tidak pidana korupsi suap dana bantuan hibah KONI periode tahun anggaran 2014–2018.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, sistem kerja di KPK akan banyak berubah setelah disahkannya revisi UU KPK. Salah-satu perubahan itu, yakni dilucutinya sejumlah kewenangan Pimpinan KPK sehingga Komisioner KPK boleh jadi hanya berperan dalam hal pencegahan korupsi.

"Mungkin itu ada perubahan-perubahan terkait dengan proses bisnis di KPK ya. Mungkin nanti Komisioner KPK hanya bertugas untuk pencegahan, mungkin, mungkin ya, nanti kita akan lihat", kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantor KPK, jalan Kuningan Persada, Rabu (18/09/2019).

Lebih lanjut, Alex menyampaikan, bahwa hal itu merujuk pada ketentuan dalam UU KPK hasil revisi yang menghilangkan peran Pimpinan KPK sebagai penyidik dan Penuntut Umum. Disampaikannya juga terkait besarnya kewenangan Dewan Pengawas KPK untuk mengeluarkan izin penyadapan, penyitaan dan penggeledahan kepada penyidik.

Menurut Alex, hal itu dapat berimplikasi kepada terbatasnya wewenang Pimpinan KPK dalam menindak kasus-kasus korupsi yang tengah ditangani.

"Artinya, nanti ya seperti Sprindak (Surat Perintah Penindakan), Surat Perintah Penahanan, terus Surat Perintah Penyidikan itu bukan pimpinan yang tanda tangan. Apalagi kan untuk penyadapan, penggeledahan dan penyitaan itu harus seijin Dewan Pengawas", ujar Alex.

Meski demikian, Alex mengaku pihaknya belum bisa memastikan hal tersebut lantaran UU KPK hasil revisi tidak menjelaskan siapa di antara Dewan Pengawas KPK dan pimpinan KPK yang menjadi penanggung-jawab tertinggi di KPK,

"Mungkin kolaborasi antara Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK, tapi tidak dijelaskan secara jelas menurut undang-undang siapa yang menjadi penanggung-jawab tertinggi di KPK", aku Alex.

Seperti diketahui, DPR-RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (17/09/2019) siang.

Perjalanan revisi UU KPK ini berjalan singkat. Sebab, DPR-RI baru saja mengesahkan revisi UU KPK sebagai inisiatif DPR pada 06 September 2019. Dengan demikian, hanya butuh waktu 12 hari hingga akhirnya UU KPK yang baru ini disahkan DPR-RI. *(Ys/HB)*


Rabu, 18 September 2019

Ning Ita Lantik 34 Pejabat Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemkot Mojokerto

Salah-satu suasana acara pengambilan sumpah dan pelantikan 34 orang pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemkot Mojokerto, di Pendopo Graha Praja Wijaya Pemkot Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Rabu (18/09/2019) sore.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari kembali melakukan penataan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto. Terkait itu, ada sebanyak 34 orang pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemkot Mojokerto diambil sumpah dan dilantik oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Pendopo Graha Praja Wijaya pada Rabu (18/09/2019) sore sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota Mojokerto Nomor: 821.42/43/417.403/2019.

Turut hadir dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan 34 pejabat tersebut antara lain Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto, Kapolres Mojokerto Kota Sigit Dani Setiyono dan perwakilan jajaran Forkopimda.

Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini menuturkan, bahwa mutasi kali ini adalah untuk pengisian sejumlah jabatan kosong sekaligus mutasi beberapa jabatan.

Salah-satu suasana acara pengambilan sumpah dan pelantikan 34 orang pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemkot Mojokerto, di Pendopo Graha Praja Wijaya Pemkot Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Rabu (18/09/2019) sore.


“Mutasi dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas di pemerintahan sekaligus tugas-tugas dalam pelayanan publik. Selain itu, juga ada pergantian nomen klatur Perwali Mojokerto Nomor 48 tahun 2018 tentang Pembentukan UPT pada Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan Satpol PP serta, terkait dengan Perwali Nomor 51 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perwali Nomor 60 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah dan staf ahli", tutur Ning Ita.

Lebih lanjut, Ning Ita memaparkan, bahwa mutasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto adalah sebagai pembenahan dan pemantapan organisasi untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan efektivitas operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.

Dalam kesempatan ini Ning Ita juga berpesan agar para pejabat yang dimutasi bisa mengemban amanat dengan sebaik-baiknya, mampu mensyukuri jabatan yang diemban saat ini dan menjalankan dengan penuh keikhlasan serta dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai harapan bersama. *(na/HB)*

Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Menduga Menpora Imam Nahrawi Terima Komitmen Fee Rp. 26,5 Miliar

Salah-satu  suasana konferensi pers di kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, saat Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberi keterangan pers terkait penetapan status Tersangka bagi Imam Nahrawi selaku Menpora atas perkara dugaan tidak pidana korupsi suap dana bantuan hibah KONI periode tahun anggaran 2014–2018


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Imam Nahrawi (IMR) selaku Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)  dan Miftahul Ulum (MIU) selaku Assisten Pribadi (Aspri) Menpora  sebagai 'Tersangka Baru' atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dana bantuan hibah KONI dari Kementerian Pemuda dan Olah-raga (Kemenpora).

"Dalam penyidikan tersebut ditetapkan 2 (dua) orang Tersangka, yaitu IMR (Imam Nahrawi) Menteri Pemuda dan Olah-raga periode 2014–2018 dan MIU (Miftahul Ulum) Assisten Pribadi Menteri Pemuda dan Olah-raga periode 2014–2018", terang Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantor KPK, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Rabu (18/09/2019).

Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memaparkan, tim Penyidik KPK menduga, bahwa Imam Nahrawi selaku Menpora diduga telah menerima uang suap sebanyak Rp. 14.700.000.000,– melalui Miftahul Ulum selaku Aspri Menpora selama periode 2014–2018.

Dipaparkannya pula, bahwa tim Penyidik KPK juga menduga, bahwa Imam Nahrawi selaku Menpora diduga juga meminta uang senilai Rp. 11.800.000.000,– dalam rentan periode 2016–2018.

"Sehingga, total dugaan penerimaan Rp 26.500.000.000,–. Uang tersebut diduga merupakan komitmen fee atas pengurusan proposal dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora periode tahun anggaran 2014–2018", papar Alexander Marwata.

Seperti dikatahui, kasus suap dana hibah KONI ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim Satgas Penindakan KPK yang awalnya menjerat 9 (sembilan) orang di Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Desember 2018 silam.

Mereka terdiri dari pengurus KONI dan pejabat Kemenpora, termasuk Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Mulyana. Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita barang bukti uang sebesar Rp. 300 juta serta kartu ATM berisi ratusan juta rupiah.

KPK kemudian menetapkan 5 dari 9 orang yang terjaring OTT tersebut sebagai Tersangka. Kelimanya, yakni Mulyana selaku Deputi IV Kemenpora, Adhi Purnomo dan Eko Triyanto selaku staf Kemenpora, Ending Fuad Hamidy selaku Sekjen KONI serta Johnny E. Awuy selaku Bendahara Umum KONI.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Mulyana selaku Deputi IV Kemenpora, Adhi Purnomo dan Eko Triyanto selaku staf Kemenpora sebagai Tersangka penerima suap. Sedangkan Ending Fuad Hamidy selaku Sekjen KONI dan Johnny E. Awuy selaku Bendahara Umum KONI, ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap.

Kemudian, Majelis Hakim memutuskan, mantan Deputi IV Kemenpora, Mulyana divonis 'bersalah' serta dijatuhi hukuman pidana 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 200 juta subsider 2 (dua) bulan kurungan, lantaran terlibat kasus suap bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo dan Staf Kemenpora Eko Priyono.

Atas kasus yang sama, Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) telah divonis 'bersalah' dengan hukuman pidana selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara dan denda Rp. 100 juta subsider 2 (dua) bulan kurungan.

Sedangkan untuk terdakwa Johny E Awuy selaku Bendahara KONI divonis 'bersalah' dengan hukuman pidana selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara dan denda Rp. 50 juta subsider 2 (dua) bulan kurungan.

Sementara itu, untuk 2 (dua) Terdakwa lainnya, yakni Adhi Purnomo dan Eko Triyanto, masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai, Ending Fuad Hamidy dan Johny E Awuy menyepakati pemberian komitmen fee dari KONI Pusat kepada pihak Kemenpora.

Ending Fuad Hamidy didakwa menyuap Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana, pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo dan staf Kemenpora Eko Triyanto.

Saat ini, tersangka Miftahul Ulum selaku Aspri Menpora Imam Nahrawi telah ditahan KPK lebih dulu. Ia mulai ditahan KPK pada awal bulan September 2019 ini.

Terhadap Imam Nahrawi selaku Menpora dan Miftahul Ulum selaku Aspri Menpora Imam Nahrawi, KPK menyangka, keduanya diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. *(Ys/HB)*


BERITA TERKAIT :
> KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Baru Kasus Suap Dana Hibah KONI

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Baru Kasus Suap Dana Hibah KONI

Salah-satu suasana konferensi pers di kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, saat Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberi keterangan pers terkait penetapan status Tersangka bagi Imam Nahrawi selaku Menteri Pemuda dan Olah-raga atas perkara dugaan tidak pidana korupsi suap dana bantuan hibah KONI periode tahun anggaran 2014–2018.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (IMR) dan asisten pribadi Menpora Miftahul Ulum (MIU) sebagai 'Tersangka Baru' atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait dana hibah KONI dari Kemenpora.

"Dalam penyidikan tersebut ditetapkan 2 orang Tersangka, yaitu IMR (Imam Nahrawi) Menteri Pemuda dan Olah-raga periode 2014–2018 dan MIU (Miftahul Ulum) asisten pribadi Menteri Pemuda dan Olah-raga periode 2014–2018", terang Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantor KPK, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Rabu (18/09/2019).

Miftahul Ulum sudah lebih dulu ditahan KPK pada awal bulan ini. Penetapan status Tersangka terhadap Imam Nahrawi dan Miftahul Ulum merupakan pengembangan perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim Satgas Penindakan KPK yang awalnya menjerat 5 (lima) Tersangka. Kelimanya, yakni Ending Fuad Hamidy, Johnny E Awuy, Mulyana, Adhi Purnomo, dan Eko Triyanto.

Ending dijerat dalam jabatannya selaku Sekjen KONI, sedangkan Johnny selaku Bendahara Umum KONI. Yang mana, baik Ending maupun Johnny oleh pengadilan telah divonis 'bersalah' dengan hukuman pidana 2 tahun 8 bulan penjara bagi Ending dan 1 tahun 8 bulan penjara bagi Johnny.

Sedangkan untuk 3 (tiga) Tersangka/ Terdakwa lainnya, yaitu Mulyana, Adhi Purnomo, dan Eko Triyanto, masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Terhadap Imam Nahrawi dan Miftahul Ulum, KPK menyangka, keduanya diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. *(Ys/HB)*

Tiga Pimpinan DPRD Kota Mojokerto Definitif, Resmi Dilantik

Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria saat memberi ucapan selamat kepada Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto sembari berjabat-tangan, di ruang sidang kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Rabu (18/09/2019) pagi,  usai Pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan DPRD Kota Mojokerto masa jabatan 2019–2024, 


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto menggelar rapat paripurna dalam rangka Pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan DPRD Kota Mojokerto masa jabatan 2019-2024 di ruang sidang gedung DPRD Kota Mojokerto, Rabu (18/09/2019) pagi.

Pelantikan ini, sesuai dengan Surat Keputusan Gubenur Jawa Timur Nomor 171.417/1243/011.2/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto masa jabatan 2019–2024.

Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria saat memberi ucapan selamat kepada Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Sonny Basoeki Rahardjo sembari berjabat-tangan, di ruang sidang kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Rabu (18/09/2019) pagi,  usai Pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan DPRD Kota Mojokerto masa jabatan 2019–2024, 


Pasca pelantikan anggota DPRD Kota Mojokerto pada 27 Agustus 2019 lalu, akhirnya tiga unsur pimpinan DPRD ditetapkan. Ketiga pimpinan tersebut adalah Ketua DPRD Sunarto dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Wakil Ketua I Sonny Basoeki Rahardjo dari Partai Golongan Karya (Golkar) dan Wakil Ketua II Junaedi Malik dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pembacaan sumpah atau janji pimpinan DPRD Kota Mojokerto, dipimpin oleh Ketua Pengadilan Mojokerto Muslim, serta melibatkan rohaniawan dari Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mojokerto. Prosesi pelantikan tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto tersebut, berjalan hikmat dan lancar, dengan disaksikan oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta TNI-Polri.

Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto dalam sambutannya mengatakan, dengan dilantiknya tiga pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024, dapat menjadi titik awal bagi kemajuan dan kesejahteraan Kota Mojokerto.

Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto saat menerima ucapan selamat sembari jabat-tangan Ketua Pengadilan Mojokerto, di ruang sidang kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Rabu (18/09/2019) pagi,  usai Pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan DPRD Kota Mojokerto masa jabatan 2019–2024, 


"Marilah kita menjadikan momen ini sebagai titik awal bagi kita semua untuk menyelenggarakan pemerintah yang baik, bersih, berintegritas, dedikasi dan komitmen guna terselenggaranya pemerintah daerah yang sebaik-baiknya, selurus-lurusnya, dan seadil-adilnya guna kesejahteraan warga kota Mojokerto", katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria berharap kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto yang baru dilantik dapat menunaikan tugas, dan wewenang jabatan secara amanah, dan dapat melaksanakan tugas sesuai fungsi legislatif dan pengawasan dengan baik.

"Dengan berbekal semangat, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, yang didukung dengan kemampuan dan pengalaman seluruh anggota DPRD, insya Allah dapat memenuhi harapan warga Kota Mojokerto", harapnya. *(Ry/HB)*

Menguji Eksistensi DPI Lewat Sertifikasi Media

Ketua Umum SPRI Heintje Mandagie.


Oleh : Ketua Dewan Pers Indonesia Heintje Mandagie.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tak bisa dipungkiri, berdirinya Dewan Pers Indonesia (DPI) berawal dari sebuah keprihatinan bersama atas nilai sebuah berita yang dibayar dengan harga nyawa almarhum Muhammad Yusuf, wartawan media Kemajuan Rakyat dan Sinar Pagi Baru di Kalimantan Selatan pada pertengahan tahun 2018 lalu.

Ribuan wartawan dan pimpinan media dari berbagai penjuru tanah air pun bersatu tekad menyatakan perlawanan terhadap diskriminasi dan kriminalisasi pers melalui perhelatan akbar Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018.  Dari situ kemudian Dewan Pers Indonesia (DPI) lahir lewat pelaksanaan Kongres Pers Indonesia 2019 di Jakarta.

Bersamaan dengan lahirnya DPI, Kongres Pers Indonesia 2019 juga menelorkan dua peraturan pers yang disusun dan disepakati bersama oleh seluruh peserta kongres yaitu Peraturan Pers tentang Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers serta Peraturan Pers Tentang Keanggotaan Wartawan dan Sertifikasi Kompetensi Wartawan.

Dua keputusan ini begitu krusial bagi wartawan Indonesia karena dianggap sebagai jawaban atas segala persoalan pers di Indonesia saat ini. Dari ke dua peraturan pers ini, DPI telah memutuskan untuk menerapkan peraturan tentang Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers sebagai program prioritas seluruh organisasi pers yang menjadi konstituen DPI.

Contoh salah-satu Sertifikat Media yang sudah diterbitkan SPRI dan DPI.

Untuk memudahkan pelaksanaan program ini, Sertifikasi Perusahaan Pers menjadi pilihan pertama agar seluruh media yang benar-benar berada dalam barisan konstituen DPI bisa terdata dan tersertifikasi terlebih dahulu sebelum diverifikasi secara menyeluruh sesuai Peraturan Pers tentang Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers yang ditetapkan pada Kongres Pers Indonesia 2019.

Langkah ini perlu diambil agar seluruh perusahaan pers atau media yang selama ini disia-siakan atau dihina Dewan Pers dengan sebutan abal-abal dan didirikan dengan tujuan untuk memeras bisa didata menjadi konstituen DPI melalui organisasi-organisasi pers. Karena pada kenyataannya DPI tidak bisa mengklaim bahwa 43 ribuan media di luar konstituen Dewan Pers adalah merupakan bagian dari DPI.

Sementara itu, isu Surat Edaran Dewan Pers mengenai 7 organisasi pers yang diakuinya kini kembali marak beredar di kalangan wartawan melalui pemberitaan sejumlah media online yang (maaf) menjadi "konstituen” Dewan Pers.

Dewan Pers bahkan merasa berhak “melarang” PEMERINTAH melakukan kerja-sama dengan media yang belum diverifikasinya. Terkait itu, ribuan media di berbagai penjuru tanah air kembali "meradang", tapi pengurus Dewan Pers yang baru malah makin “kesurupan”.  Sejumlah pemimpin redaksi pun mulai menjadi korban “keganasan” kebijakan Dewan Pers.

Pemred yang belum mengikuti Uji Kompetensi Wartawan kategori Wartawan Utama dianggap tidak layak memimpin media, meski sudah berpengalaman menjadi wartawan selama belasan tahun.

Irfan Deni Pontoh, Pimred Koran Harian Nuansa Pos, contohnya, yang dilaporkan Bupati Poso ke Dewan Pers terkait masalah pemberitaan justeru dianggap tidak layak memimpin media karena belum mengikuti UKW kategori Wartawan Utama. Tidak ada sama sekali pembelaan atau perlindungan pers dalam penanganan kasus ini.

Ada sejumlah kasus yang sama juga dialami beberapa Pimred yang dianggap tidak layak karena belum mengikuti UKW kategori Wartawan Utama.

Sementara itu pula, persoalan lain yang tak kalah krusial adalah DPI mengalami kesulitan untuk mendata perusahaan pers atau media. Oleh karena itu jaringan media yang bernaung di 11 Organisasi Pers harus mampu mengejawantahkan hasil keputusan Kongres Pers Indonesia 2019. Yang dalam hal ini, pendataan perusahaan pers/media menjadi sangat penting karena DPI memerlukan data jumlah media yang menjadi konstituen DPI.

Untuk membela dan memperjuangkan kepentingan para pengelola media, termasuk wartawan di dalamnya, DPI wajib mendapatkan angka dan data pasti perusahaan pers yang tercatat sebagai konstituen DPI.

DPI siap melakukan perlawanan terhadap Surat Edaran Dewan Pers yang disebarkan ke seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah terkait larangan menjalin kerja sama dengan media yang dianggap belum terverifikasi Dewan Pers.

Namun saat ini tercatat baru beberapa organiasi pers yang mulai mengambil ancang-ancang mendata media lewat pelaksanaan program Sertifikasi Perusahaan Pers.

Namun demikian, sepertinya ada keraguan dari organisasi pers dalam mengeksekusi putusan Kongres Pers Indonesia 2019 tentang Peraturan di bidang Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers.

Organisasi Pers mungkin dianggap rancu melakukan pendataan perusahaan pers yang lazimnya dilakukan oleh Dewan Pers. Padahal, seharusnya organisasi profesi wartawan lah yang sangat memahami ruang lingkup pers sehingga lebih layak dan sah melakukan sertifikasi terhadap seluruh perusahaan pers di Indonesia. Karena pada kenyataannya tidak semua pengusaha yang mendirikan perusahaan pers mahami ruang lingkup pers secara menyeluruh dan professional.

Pemahaman ini yang seharusnya menjadi pegangan bagi seluruh Organisasi Wartawan agar lebih percaya diri menjalankan keputusan melakukan sertifikasi dan verifikasi media.

Mengapa sertifikasi media harus dilaksanakan oleh organisasi-organisasi pers? Pertanyaan itu muncul untuk menjawab persoalan yang selama ini tidak pernah bisa dijawab oleh Dewan Pers. Sebab selama belasan tahun sejak UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disahkan, Dewan Pers tidak mampu melaksanakan pendataan perusahaan pers.
Dari jumlah dan kapasitas anggota Dewa Pers sangatlah terbatas dan tidak mungkin mampu mendata perusahaan pers yang tersebar di seluruh penjuru tanah air.

Sistem pendataan perusahaan pers yang dilakukan selama ini sangat menyulitkan perusahaan pers lokal yang harus mengeluarkan biaya besar untuk membawa langsung berkas pendaftaran medianya ke kantor Dewan Pers di Jakarta. Kalaupun ada pendaftaran di daerah, tidak dilakukan secara terpadu sehingga tidak menjangkau ke seluruh media yang ada.

Padahal, dengan gelimangan anggaran milyaran rupiah dana hibah Pemerintah Pusat ke Dewan Pers melalui Kementrian Komunikasi dan Informasi, pendataan perusahaan pers dengan label verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers seharusnya mampu menjangkau hingga ke seluruh Indonesia.

Sangat disayangkan, 43 ribu media yang tercatat oleh Dewan Pers justeru dituding dan dihina dengan sebutan media abal-abal yang didirikan untuk tujuan memeras. Lebih parah lagi, Dewan Pers membuat Surat Edaran terkait 43 ribu media tersebut yang disebutnya abal-abal itu ke seluruh instansi pemerintah dan swasta nasional.

Seharusnya jumlah angka 43 ribuan media yang belum terverifikasi Dewan Pers itu bisa dijadikan kekuatan dan kebangkitan baru bagi Pers Indonesia. Namun anehnya, Dewan Pers justeru melihat itu sebagai ancaman penyalah-gunaan praktek jurnalistik.

Sejumlah kasus yang terjadi di berbagai daerah terkait penyalah-gunaan praktek jurnalistik sebetulnya tidak hanya terjadi di media yang belum terverifikasi Dewan Pers, tetapi terjadi juga di media-media mainstream.

Semua fakta itu sangat jelas dan terang benderang terjadi di negeri ini. Sebagai contoh, kasus korupsi suap mega proyek Meikarta yang melibatkan sejumlah wartawan dan media nasional diduga terima dana milyaran rupiah dari perusahan Meikarta yang saat ini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu sangat jelas penyalah-gunaan praktek juralistik.

Akan tetapi Dewan Pers dengan beraninya menggeneralisir 43 ribu media yang belum terverifikasi itu adalah media abal-abal dan didirikan dengan tujuan untuk memeras atau menyalah-gunakan praktek jurnalistik.
Di sisi lain, wartawan yang bekerja di ribuan media tersebut mejadi objekan Dewan Pers lewat Lembaga Sertifikasi Profesi yang diberi lisensi sepihak untuk melaksanakan program Uji Kompetensi Wartawan atau UKW. Yang mana, meskipun medianya tidak diakui Dewan Pers tapi wartawannya menjadi sasaran bisnis UKW lewat LSP bentukan Dewan Pers.

Lantas, apa solusi permasalahan pelarangan pemerintah melakukan kerja sama dengan Perusahaan Pers atau media lokal yang belum terverifikasi Dewan Pers ?
DPI menyediakan solusi terbaik bagi media yang belum diverifikasi menjadi bagian dari konstituen DPI. Dengan mendaftarakan perusahaan pers/ media ke jaringan organisasi pers konstituen DPI, maka potensi dan peluang untuk mendapatkan belanja iklan nasional makin terbuka lebar.

Jika DPI berhasil mendata perusahaan pers dan membangun jaringan media mencapai ribuan media, maka angka itulah yang akan menjadi kekuatan DPI untuk memperjuangkan belanja iklan nasional bisa dinikmati pula oleh ribuan media yang menjadi bagian di DPI.

Jadi kesimpulannya, Organisasi Pers lah yang lebih tepat dan lebih professional, serta mampu melaksanakan proses sertifikasi dan verifikasi perusahaan pers karena jaringannya tersebar hingga ke seluruh provinsi dan kabupaten / kota se Indonesia.

Dengan begitu maka keputusan sekarang berada di tangan para pimpinan media atau perusahaan pers untuk mendaftarkan medianya ke DPI untuk didata melalui organisasi-organisasi pers, atau membiarkan terus dihina dengan sebutan abal-abal oleh Dewan Pers, dan pasrah ditutup akses kerja-samanya dengan pemerintah. *(HGM/HB)*

Penulis: Hence Mandagi Ketua Dewan Pers Indonesia (DPI) dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI).  Hp.081340553444.*

DPRD Kota Mojokerto Gelar Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah Pimpinan DPRD Kota Mojokerto 2019 – 2024

Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto saat menerima ucapan selamat dari Ketua Pengadilan Mojokerto, di ruang sidang kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, usai Pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan DPRD Kota Mojokerto masa jabatan 2019–2024, Rabu (18/09/2019) pagi.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto dalam rangka Pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan DPRD Kota Mojokerto masa jabatan 2019–2024 digelar hari ini, Rabu 18 Sepetember 2019, di ruang sidang kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto menuturkan, pihaknya menyampaikan ungkapan terima-kasih atas kehadiran para undangan dalam acara tersebut.

"Dalam  kesempatan yang baik ini, kami atas nama Pimpinan Sementara dan segenap Anggota DPRD Kota Mojokerto menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran para undangan dalam rapat paripurna pagi hari ini", tutur Ketua sementara DPRD Kota Mojokerto Sunarto di ruang sidang kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Rabu (18/09/2019) pagi.

Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik saat menerima ucapan selamat dari Ketua Pengadilan Mojokerto, di ruang sidang kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, usai Pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan DPRD Kota Mojokerto masa jabatan 2019–2024, Rabu (18/09/2019) pagi.


Diterangkannya, bahwa acara pokok rapat paripurna pada Rabu (18/09/2019) pagi ini adalah Pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan DPRD Kota mojokerto masa jabatan tahun 2019 – 2024.

"Rapat paripurna pada siang hari ini dilaksanakan sebagai tindak-lanjut dari Keputusan Gubernur Jawa Timur, Nomor: 171.417/1243/011.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto masa jabatan tahun 2019–2024", terang Sunarto.

Sunarto menjelaskan, bahwa dilaksanakannya rapat paripurna ini juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 165 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah.

Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Sonny Basoeki Rahardjo saat menerima ucapan selamat dari Ketua Pengadilan Mojokerto, di ruang sidang kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, usai Pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan DPRD Kota Mojokerto masa jabatan 2019–2024, Rabu (18/09/2019) pagi.


"Selain dari pada itu, rapat paripurna hari ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 165 ayat ( 5 ) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan: Pimpinan DPRD Kabupaten/ Kota sebelum  memangku  jabatannya  mengucapkan sumpah / janji yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri", jelas Sunarto.

Dipenghujung sambutannya, Sunarto menegaskan, dengan telah dilaksanakannya pengucapan sumpah / janji ini, maka secara resmi mereka bertiga sudah definitif menjabat Pimpinan DPRD Kota Mojokerto masa jabatan 2019–2024.

"Untuk itu, momen ini marilah kita jadikan sebagai titik awal bagi kita semua untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang baik, bersih, berintegritas, berdedikasi dan berkomitmen guna terselenggaranya pemerintahan daerah yang sebaik-baiknya, selurus-lurusnya dan seadil-adilnya demi kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto", tegasnya. *(DI/HB)*

Selasa, 17 September 2019

Ning Ita Membatik Sisik Gringsing Bersama Puluhan Pembatik Kota Mojokerto

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari (baju batik Korpri) saat membatik bersama puluhan pembatik se Kota Mojokerto di Pendopo Graha Praja Wijaya Pemkot Mojokerto, jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Selasa (17/09/2019) sore.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Ditengah kesibukannya yang padat, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mojokerto Nur Chasanah menyempatkan membatik bersama puluhan pembatik se Kota Mojokerto, di Pendopo Graha Praja Wijaya, Selasa (17/09/2019) sore.

Dengan kegiatan membatik ini, diharapkan dapat mempertahankan batik Sisik Gringsing sebagai salah-satu warisan seni dari Kerajaan Majapahit.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yanh akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini tampak mahir memainkan 'canting' (alat untuk membatik) di atas kain putih yang telah tergambarkan sebuah motif. Jari-jemarinya tampak lincah membatik mengikuti goresan pensil motif batik itu. Sesekali, ia meniup ujung canting yang telah terisi lilin panas untuk memoles kain tersebut.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari (baju batik Korpri) saat membatik bersama puluhan pembatik se Kota Mojokerto di Pendopo Graha Praja Wijaya Pemkot Mojokerto, jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Selasa (17/09/2019) sore.


Bukan Ning Ita namanya, jika berhenti di satu kegiatan saja. Setelah puas membatik, ia kemudian beranjak untuk mencoba mencolet atau mewarnai batik yang telah selesai diberi berbagai hiasan motif. Tanpa canggung, Ning Ita terlihat mahir memadu-padankan warna-warni pada sebuah gambar bunga.

Mengambil tema 'Sisik Gringsing', puluhan pembatik dibekali ilmu baru mengenai motif batik khas Kerajaan Mojopahit dengan harapan nantinya batik Sisik Gringsing dapat membawa nama Kota Mojokerto lebih dikenal ke seluruh penjuru negeri.

"Melalui Spirit of Majapahit, kami ingin membangkitkan era Kerajaan Majapahit di Kota Mojokerto. Melalui budaya, kesenian yang telah menjadi potensi warga Mojokerto untuk kita bangkitkan lagi. Salah satunya melalui batik", kata Ning Ita disela-sela kegiatan membatik.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari (baju batik Korpri) saat membatik bersama puluhan pembatik se Kota Mojokerto di Pendopo Graha Praja Wijaya Pemkot Mojokerto, jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Selasa (17/09/2019) sore.


Kegiatan ini, tidak lain sebagai fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat dengan meningkatkan keterampilan membatik bagi industri kecil menengah (IKM) Kota Mojokerto di tahun 2019. Diharapkan, kedepannya para pembatik pemula maupun profesional dapat terus berkembang seiring berkembangnya zaman.

"Dengan adanya kegiatan seperti ini, dibarapkan dapat memotivasi para perajin batik untuk lebih bersemangat lagi dalam menekuni dunia membatik. Sehingga, kedepannya diharapkan mampu meningkatkan potensi ekonomi warga Kota Mojokerto, khususnya di bidang batik*, jelas Ning Ita.

Melalui kegiatan yang digagas oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) ini, diharapkan dapat melahirkan pembatik yang bisa melestarikan kekhasan batik Mojopahit. Yakni, melalui motif Sisik Gringsing. *(Ry/HB)*

Senin, 16 September 2019

Ning Ita Tinjau Rumah Warga Kemasan Yang Terbakar

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat meninjau rumah keluarga Abdul Kholiq –Nur Hayati, korban kebakaran di Lingkungan Kemasan Kelurahan Blooto Kecamatan Prajurit Kulon, Senin (16/09/2019) siang.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meninjau rumah korban kebakaran di Lingkungan Kemasan Kelurahan Blooto Kecamatan Prajurit Kulon, Senin (16/09/2019) siang. Kedatangan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini, disambut baik oleh Nur Hayati beserta keluarga.

Dengan didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Mojokerto Sri Mudjiwati dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ning Ita melihat kondisi bangunan yang terbakar. Lokasi pertama, Ning Ita melihat kandang hewan yang telah rata oleh tanah.

Besarnya api pada waktu kebakaran, turut menyambar sebagian rumah. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Untuk itu dalam kunjungan kali ini, Ning Ita menyampaikan kepeduliannya kepada keluarga Abdul Kholiq.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat meninjau rumah keluarga Abdul Kholiq –Nur Hayati, korban kebakaran di Lingkungan Kemasan Kelurahan Blooto Kecamatan Prajurit Kulon, Senin (16/09/2019) siang.


Melalui Pemerintah Kota Mojokerto, Ning Ita akan memberikan bantuan berupa perbaikan rumah, kandang beserta hewannya untuk meringankan beban atas kejadian kebakaran pada Minggu (15/09/2019) siang kemarin itu.

"Ini merupakan bentuk rasa empati dan kepedulian kami terhadap warga yang terkena musibah. Dan alhamdulillah, selamat. Meskipun dapur dan kandangnya terkena" kata Ning Ita, di sela kunjungannya.

Ning Ita pun mengucapkan rasa terimakasihnya, kepada petugas Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Mojokerto, relawan dan warga atas kesigapannya dalam kejadian ini. Api pun cepat padam sehingga tidak menjalar ke seluruh rumah.

"Ini artinya, kesiagaan PMK dan teman teman Mojokerto, perlu diapresiasi. Karena sigap, responsif, sehingga api tidak menjalar ke seluruh rumah korban", imbuh Ning Ita.

Selain kesigapan dari petugas PMK, Pemerintah Kota Mojokerto berencana membuat hydrant di sejumlah titik. Hal ini tidak lain, untuk memudahkan petugas saat memadamkan api di area pemukiman padat penduduk.

"Tahun depan, kami mengagendakan memasang hydrant. Kalau lokasi kebakaran seperti ini, itu kan kategori pemukiman desa yang aksesnya masih bisa dijangkau mobil PMK. Nah, kalau di pemukiman padat penduduk ini yang rawan, karena mobil PMK belum tentu bisa menjangkau. Jadi, hydrant bisa dimanfaatkan untuk pemukiman padat penduduk", cetus Ning Ita.

Selain di titik pemukiman padat penduduk, Pemerintah Kota Mojokerto berencana memasang hydrant di jalan arteri. Hanya saja, rencana tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai anggaran pengadaan. *(Ry/HB)*

Lima Pimpinan KPK 2019–2023 Disahkan DPR-RI

Komisioner KPK masa-bakti 2019–2023 saat berswafoto usai rapat paripurma di ruang rapat paripurna DPR-RI, di Kompleks Parlemen DPR-RI, Jakarta, Senin (16/09/2019).


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Lima orang Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil serangkaian seleksi Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK serta hasil uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test yang telah dipilih Komisi III DPR-RI, telah resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR-RI, Senin (16/09/2019).

Kelima Komisioner KPK itu akan menjabat sebagai Pimpinan KPK untuk masa-bakti 2019–2023. Kelimanya, yakni Firli Bahuri, Nawawi Pomolango, Lilik pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Alexander Marwata.

Setelah acara dibuka oleh Fahri Hamzah selaku Pimpinan Sidang, agenda rapat paripurna dilanjutkan dengan laporan Ketua Komisi III DPR-RI Aziz Syamsudin atas pelaksanaan dan hasil fit and proper test terhadap para Capim KPK.

"Pemilihan Ketua (KPK) telah diputuskan Komisi III, yaitu Firli Bahuri. Kedua, sebagai Wakil Ketua Nawawi Pomolango. Ketiga, sebagai Wakil Lilik pintauli Siregar. Keempat, sebagai Wakil Ketua Nurul Ghufron dan terakhir sebagai Wakil Ketua Alexander Marwata", lapor Ketua Komisi III Aziz Syamsudin saat membacakan laporannya di ruang rapat paripurna DPR-RI, di Kompleks Parlemen DPR – Jakarta, Senin (16/09/2019).

Atas laporan yang telah dilaporkan Ketua Komisi III DPR-RI Aziz Syamsudin tersebut, Pimpinan Sidang Fahri Hamzah kemudian menawarkan persetujuan kepada para Anggota DPR-RI peserta sidang.

"Apakah laporan Ketua Komisi III tentang uji kepatutan dan kelayakan Calon Pimpinan KPK 2019–223 dapat disetujui?", tanya Fahri Hamzah kepada para Anggota DPR-RI peserta sidang.

"Setuju...!", jawa para Anggota DPR-RI peserta sidang.

Fahri pun mengetukan palu sidang 3 kali, yang menandakan kelima Capim KPK tersebut telah resmi dan sah menjabat sebagai Pimpinan KPK masa-bakti 2019–2023. Menyusul, Pimpinan Sidang Fahri Hamzah mempersilakan kelima Pimpinan KPK tersebut memperkenalkan diri.

Kelima Pimpinan KPK itu dipilih Komisi  III DPR-RI melalui voting pada Jumat 13 September 2019 lalu. Capim KPK Irjen Firli Bahuri yang saat ini menjabat Kapolda Sumatera Selatan ini dipilih Komisi III DPR-RI menjadi Ketua KPK masa-bakti 2019-2023.

Ketika dilakukan voting, 56 Anggota Komisi III DPR-RI memberikan suaranya kepada Irjen Firli Bahuri. Wal-hasil, Irjen Firli Bahuri memperoleh suara terbanyak yang kemudian ditetapkan sebagai Ketua KPK untuk masa-bakti 2019–2023. *(Ys/DI)*

Presiden Tegaskan, Dalam UU KPK Tidak Mengenal Mengembalikan Mandat

Presiden RI Joko Widodo saat memberi keterangan pers kepada sejumlah wartawan, usai membuka Munas ke-XVI HIPMI, di Hotel Sultan – Jakarta, Senin (16/09/2019) siang.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Menanggapi sikap 3 (tiga) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikan mandat pengelolaan lembaga KPK kepada Presiden, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, bahwa KPK tidak mengenal istilah mengembalian mandat kepada Presiden.
"Dalam Undang-Undang KPK tidak ada, tidak mengenal yang namanya mengembalikan mandat. Enggak ada, enggak ada. Yang ada Itu mengundurkan diri, ada. Meninggal dunia ada, terkena tindak pidana korupsi, iya. Tapi yang namanya mengembalikan mandat tidak ada", jelas Presiden RI Joko Widodo menjawab pertanyaan wartawan, usai membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), di Hotel Sultan – Jakarta, Senin (16/09/2019) siang.

Kepala Negara menegaskan, KPK merupakan lembaga negara agar bijak dalam bernegara, termasuk menaati aturan. "KPK itu lembaga negara, institusi negara. Jadi, bijaklah dalam kita bernegara", tegas Presiden RI Joko Widodo.

Presiden menandaskan, pihaknya terbuka bertemu para pimpinan KPK untuk menampung aspirasi mereka terkait revisi UU KPK. Presiden pun mempersilahkan Pimpinan KPK untuk mengajukan pertemuan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg).

"Tanyakan Mensetneg, ada enggak pengajuan itu? Kalau ada, tentu akan diatur waktunya dengan acara yang ada di Presiden", tandas Presiden RI Joko Widodo.

Seperti diketahui, tiga Pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode Syarife menyatakan menyerahkan mandat pengelolaan lembaga KPK ke Presiden. Penyerahan mandat itu dilakukan karena pimpinan KPK merasa tidak pernah diajak bicara dalam pembahasan revisi Undang-Undang KPK yang kini tengah dilakukan oleh DPR dan Pemerintah.

Tiga Pimpinan KPK tersebut beranggapan, revisi Undang-Undang KPK yang tengah diproses pemerintah dan DPR bisa melemahkan lembaga KPK. Sedangkan Presiden RI Joko Widodo sejak awal menegaskan, pihaknya tidak pernah meragukan Pimpinan KPK. Bahkan, Kepala Negara menilai, kinerja KPK baik.

"Oleh karena itu setelah kami mempertimbangkan situasi yang semakin genting, maka kami pimpinan sebagai penanggung jawab KPK dengan berat hati, kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK ke Bapak Presiden", kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di kantor KPK, Jum' at (13/09/2019).

Agus Rahardjo menyampaikan, pimpinan KPK menunggu tanggapan Presiden apakah mereka masih dipercaya memimpin KPK hingga akhir Desember atau tidak. Agus merasa, saat ini KPK diserang dari berbagai sisi, khususnya terkait revisi Undang-Undang KPK.

"Mudah-mudahan kami diajak Bapak Presiden untuk menjawab kegelisahan ini. Jadi demikian yang kami sampaikan semoga bapak Presiden segera mengambil langkah penyelamatan", ujar Agus.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tak mau berkomentar banyak. Alex yang juga Pimpinan KPK terpilih periode 2019–2023 ini tak mau membuat persoalan kian ricuh. "Biar pimpinan menyelesaikan persoalan internal KPK tanpa kegaduhan", ujar Alex Marwata kepada wartawan, Minggu (15/09/2019) kemarin

Ditegaskan, untuk sementara waktu tidak akan berbicara banyak terkait persoalan ini sebelum internal lembaga antirasuah KPK menyelesaikannya. "Maaf, untuk sementara saya puasa bicara dulu dengan media massa. Repot kalau semua pimpinan bicara sesuai versinya sendiri-sendiri", tegasnya.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan pun menegaskan, dirinya akan menyelesaikan amanat menjadi pimpinan KPK hingga masa baktinya berakhir pada Desember 2019. "Harus meneruskan tanggung-jawab sampai Desember nanti", tegas Basaria saat mengonfirmasi wartawan, Minggu (15/09/2019).

Basaria mengungkapkan, dirinya tidak sependapat dengan Ketua KPK Agus Rahardjo serta Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dan Saut Situmorang yang akan menyerahkan mandat pimpinan KPK kepada Presiden RI Joko Widodo. "Ya enggak (tidak sependapat dengan 3 komisioner lainnya)", ungkapnya. *(Ys/HB)*

Minggu, 15 September 2019

Pemkot Mojokerto Kembali Menerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha 2019

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha 2019 yang ke-11 dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi di JCC –  Jakarta, Minggu 15 September 2019.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto kembali menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha 2019. Penghargaan yang ke-11 kalinya ini, diserahkan secara langsung oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi kepada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di JCC, Jakarta pada Minggu 15 September 2019.

Penghargaan Wahana Tata Nugraha tersebut, diberikan kepada daerah yang dianggap mampu menata transportasi publik dengan baik. Hal ini, tidak lepas dari koordinasi, komitmen dan sinergitas antara Pemerintah Kota Mojokerto bersama Satlantas Polres Mojokerto Kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta peran aktif masyarakat.

Melalui Dinas Perhubungan Kota Mojokerto dan pemangku kepentingan terkait, Pemerintah Kota Mojokerto telah melahirkan berbagai formula baru untuk mendukung sarana dan prasarana serta fasilitas publik di bidang transportasi dan lalu lintas.

Seperti, Car Free Day, Taman Lalu Lintas, Jalur Sepeda, Satlantas Peduli Pejalan Kaki (SAPA JAKA), Kawasan Tertib Lalu Lintas, Rute Aman Selamat Sekolah (RASS), Area Traffic Control System (ATCS), Zona Selamat Sekolah (ZOSS) dan Pelajar Pelopor Lalu Lintas.

Selanjutnya ada Abdiyasa Teladan, Angkutan Sekolah Gratis (ASG), Kampanye Keselamatan Sekolah, Partisipasi Masyarakat Melalui Media Sosial, Kampung Lalu lintas, Sekolah Tertib Lalu Lintas (STLL), Uji Emisi Gratis, SIM Samsat Corner, Polisi Cilik Polres Mojokerto Kota, Duta Lalu Lintas Jawa Timur, Re-Training Pengemudi Truk dan Bus, dan Pondok Pesantren Idol Road Safety (PONIRAS).

"Penghargaan Wahana Tata Nugraha diberikan kepada Pemerintah Kota Mojokerto karena adanya komitmen yang baik antara, Pemerintah Kota Mojokerto dengan masyarakat serta seluruh stakeholder dalam meningkatkan kinerja pelayanan transportasi khususnya lalu-lintas dan angkutan kota. Komitmen tersebut telah direalisasikan melalui beberapa peningkatan pelayanan", kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Penghargaan Wahana Tata Nugraha yang diperoleh Pemerintah Kota Mojokerto, merupakan hasil penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan dan kinerja operasional sistem transportasi perkotaan, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha, bahwa pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun.

"Pemerintah Kota Mojokerto sangat berharap bahwa tujuan akhir keberhasilan dari lomba di bidang penataan transportasi publik dan lalu lintas ini bukan sekedar perolehan Piala Wahana Tata Nugraha, akan tetapi dapat mewujudkan capaian kinerja transportasi yang lebih baik dan berkelanjutan. Yang pada akhirnya, dapat meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang transportasi", harap Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Untuk mendapatkan penghargaan ini, pemerintah telah mengikuti penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha selama 14 kali mulai tahun 2004 sampai 2019. Ini artinya, berbagai prestasi pun telah dicapai seperti Penghargaan Wahana Tata Nugraha berupa Plakat sebanyak satu kali, Kategori Lalu Lintas sebanyak dua kali dan Piala Wahana Tata Nugraha sebanyak 11 kali, termasuk Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2019.

"Penghargaan itu, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 180 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kota/Kabupaten dan Provinsi Sebagai Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2019", jelas Ning Ita.

Seperti diketahui, penghargaan Wahana Tata Nugraha diberikan berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan dengan objek penilaian melalui lima bidang. Seperti, bidang lalu lintas, bidang angkutan umum, bidang sarana transportasi darat, bidang prasarana transportasi darat dan bidang umum. *(Ry/HB)*

Sabtu, 14 September 2019

Ning Ita Berangkatkan 2.890 Peserta Gerak Jalan Pelajar 2019 


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari,, kegiatan Jalan Sehat dan Gerak Jalan Pelajar 2019 ini diharapkan dapat meningkatkan gemar olahraga di kalangan generasi muda khususnya di Kota Mojokerto. Serta, meningkatkan pemahaman dan keterampilan baris-berbaris dengan benar sejak dini bagi para pelajar.
"Sekaligus, dapat meningkatkan nilai patriotisme, nasionalisme, serta menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, semoga kegiatan ini dapat menjadi motivasi tersendiri bagi pelajar di seluruh Kota Mojokerto tercinta ini", kata Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto Amin Wachid, Sabtu (14/09/2019) pagi, di lokasi.
Adapun rute jalan sehat dan gerak jalan lanjut Amin Wachid, dibedakan. Dimana, untuk rute jalan sehat dimulai dari halaman kantor Pemerintah Kota di Jalan Gajah Mada 145 menuju finish di kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar).
Sedangkan untuk gerak jalan pun memiliki dua klasifikasi. Dimana untuk pelajar SD dan MI, menempuh rute sejauh kurang lebih tiga kilometer. Yang dimulai dari halaman halaman kantor Pemerintah Kota di jalan Gajah Mada No. 145 menuju simpang empat Jalan Empunala. Dilanjutkan menuju Jalan Benteng Pancasila dan finish di Jalan Gajah Mada.


Lain halnya untuk rute gerak jalan pelajar setingkat SMP dan SMA yang menempuh perjalanan kurang lebih enam kilometer. Yang dimulai dari titik start di Pemerintah Kota di Jalan Gajah Mada No. 145 menuju jembatan Gajah Mada. Lalu putar ke Jalan Hayam Wuruk, Jalan Trunojoyo, Jalan Ijen, Jalan Semeru, Jalan Benteng Pancasila dan berakhir di Jalan Gajah Mada.
Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini mengajak kepada seluruh warga Kota Mojokerto untuk turut mengkampanyekan gerakan olahraga. Sehingga, gerakan 'ayo gerak' yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto dapat terlaksana disegala usia.
"Semoga dari kegiatan ini, dapat memotivasi para pelajar serta masyarakat di Kota Mojokerto untuk selalu kontinu dalam menggerakkan tubuh. Jadi, tidak seperti yang diviralkan saat ini, mager atau males gerak. Padahal itu tidak seharusnya diviralkan", kata Ning Ita.
Selain kegiatan jalan sehat dan gerak jalan pelajar, Ning Ita juga memberikan penghargaan bagi 14 putra putri Kota Mojokerto yang berhasil meraih prestasi pada event Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IV Jawa Timur pada beberapa waktu lalu. Prestasi ini diraih dari cabang olahraga angkat berat, gulat, karate, atletik, billiard, judo dan dance sport.
"Kota Mojokerto sudah sepatutnya berbangga. Mereka ini telah mengharumkan Kota Mojokerto dan berhasil membawa pulang medali emas, perak dan perunggu. Dari berbagai cabang olahraga", tutupnya.
Berikut nama peraih penghargaan:
1. Mathius Handika :  1 medali emas dan 1 pedali perak dari Cabor Angkat Berat;
2. Mokhammad Khalifah Syahputra : 1 perak dari Cabor Gulat ;
3. Bagas Dwi Prasetyo : 1 medali perak dari Cabor Karate;
4. Adela Nuraini : 1 medali perak dari Cabor Atletik;
5. I Gede Arya Adhiraka  meraih 1 medali perunggu dari cabor Billiard;
6. Nurma Ulifatul Umroh : 1 medali perunggu dari cabor Billiard;
7. Muhammad Rizky Ifani dan Brilian Vadiansyah :  1 medali perunggu dari Cabor Billiard double putra;
8. Hendra Aditya : 1 medali perunggu dari Cabor Judo;
9. Gala Ardia Rahmatulloh : 1 medali perunggu Cabor Judo;
10. Jonana Sabastias Gerit Frejurnalistio, Chiara Kansa Putri Hermawan, Dwi Nusa Aji Winarno, Halimatussa Dyah Ayuningtyas masing-masing meraih 1 medali perunggu dari Cabor dance sport (eksibisi). *(Ry/HB)*

Silaturrahim Elit Pimpinan, Ning Ita: Keguyuban Dan Kerukunan Adalah Kunci Pembangunan 

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menyampaikan sambutan dalam acara Silaturrahim dengan para stakeholder di Kota Mojokerto, di Pendopo Graha Praja Wijaya Pemkot Mojokerto, Jum'at (13/09/2019) malam.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar silaturrahim dengan para stakeholder di Kota Mojokerto di Pendopo Graha Praja Wijaya Pemkot Mojokerto pada Jumat (13/09/2019) malam.

Acara silaturahmi dihadiri Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria beserta Ketua TP PKK Kota Mojokerto, jajaran Forkopimda Kota Mojokerto, para Anggota DPRD terpilih masa jabatan 2019–2024, Sekretaris Daerah Kota (Sedakot) Mojokerto Harlisatyati serta segenap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkot Mojokerto.

Politisi PDI-Perjuangan Sunarto selaku Ketua DPRD Kota Mojokerto (definitif) dalam sambutannya berharap, seluruh warga Kota Mojokerto bisa hidup rukun dan dapat menyelesaikan semua permasalahan dengan cara yang baik.

“Harapannya Kota Mojokerto bisa guyub rukun dan tidak saling menyalahkan", harap Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto, di Pendopo Graha Praja Wijaya Pemkot Mojokerto, Jumat (13/09/2019) malam.

Salah-satu suasana acara Silaturrahim dengan para stakeholder di Kota Mojokerto, di Pendopo Graha Praja Wijaya Pemkot Mojokerto, Jum'at (13/09/2019) malam.


Itok sapaan akrab Sunarto menambahkan, kelak jika terjadi permasalahan dapat diselesaikan dengan cara yang baik tanpa adu domba dan senantiasa menciptakan suasana yang kondusif di Kota Mojokerto.

Senada dengan yang disampaikan Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menuturkan, acara silatuhmi adalah sebagai langkah yang baik bagi anggota DPRD Kota Mojokerto mengawali pengabdian untuk Kota Mojokerto serta  menjadi contoh keguyuban dan kerukunan diantara para elit pimpinan di Kota Mojokerto.

“Mengawali masa pengabdian rekan-rekan DPRD yang baru awal yang baik ini perlu kita sukuri bersama karena kunci kesuksesan pembangunan adalah kebersamaan dan keguyuban khususnya diantara para elit pimpinan", tutur Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang dengan sapaan "Ning Ita" ini juga berharap, suasana yang penuh keakraban dan kebersamaan ini bisa terus terjalin untuk bersama-sama membangun Kota Mojokerto.

Salah-satu suasana acara Silaturrahim dengan para stakeholder di Kota Mojokerto, di Pendopo Graha Praja Wijaya Pemkot Mojokerto, Jum'at (13/09/2019) malam.


Lebih lanjut, Ning Ita menyampaikan, pemerintahan tidak hanya ditangan eksekutif saja atau legislatif saja. Lebih dari itu, keduanya wajib bersinergi dalam menjalankan pemerintahan untuk bersama-bersama membangun Kota Mojokerto.

“Keguyuban Dan Kerukunan Adalah Kunci Pembangunan. Kedepan, saya berharap kepada rekan-rekan legislatif kita harus saling menguatkan satu sama lain. Jika ada kekurangan kami, legislatif bisa menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan itu", cetus Ning Ita penuh harap.

Pada kesempatan ini, Ning Ita juga menyampaikan, KONI merupakan bagian dari masyarakat yang berfungsi sebagai salah satu sarana untuk menyalurkan energi para generasi muda di Kota Mojokerto.

Terkait itu, dengan memanfaatkan fungsi dari KONI, para generasi muda di Kota Mojokerto tidak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif seperti penyalah-gunaan Narkoba yang kian marak.

Dipenghujung sambutannya, Ning Ita juga berharap kepada seluruh masyarakat agar turut berpartisipasi serta mengawal  kegiatan-kegiatan yang positif seperti halnya olah-raga. *(na/Rr/HB)*