Kamis, 10 Oktober 2019

Ning Ita Kukuhkan Pengurus Dekranasda Kota Mojokerto 2018–2023

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat memberikan cindera-mata kepada Ketua Umum Dekranasda Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak di pendopo Graha Wijaya Pemkot Mojokerto, Kamis (10/10/2019) pagi.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Mojokerto resmi dikukuhkan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Pendopo Graha Praja Wijaya, Kamis (10/10/2019) pagi. Pengukuhan Dekranasda Kota Mojokerto masa jabatan 2018–2023 tersebut, dihadiri Ketua Umum Dekranasda Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak.

Dalam sambutannya, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini menyampaikan selamat kepada pengurus baru Dekranasda Kota Mojokerto yang baru dikukuhkan tersebut. Ning Ita berharap, dengan adanya kepengurusan yang baru, Kota Mojokerto mampu menjadi kota yang berdaya saing, mandiri demokratis, adil makmur dan sejahtera. Karena, seyogianya Kota Mojokerto memiliki segudang potensi unggul dalam bidang ekonomi kreatif.

"Sejalan dengan visi dan misi pemerintah, ekosistem kepariwisataan yang ada di Kota Mojokerto bisa sejalan beriringan dengan potensi-potensi yang dimiliki. Melalui binaan Dekranasda, para pelaku industri diharapkan mampu menciptakan produk yang membanggakan. Sehingga, bisa menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung",  kata Ning Ita penuh harap, di Pendopo Graha Praja Wijaya, Kamis (10/10/2019) pagi.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat mendampingi Ketua Umum Dekranasda Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak meninjau hasil karya seni batik pembatik Kota Mojokerto di pendopo Graha Wijaya Pemkot Mojokerto, Kamis (10/10/2019) pagi.


Sementara itu, Ketua Umum Dekranasda Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin, mengapresiasi upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dalam menggerakkan pelaku industri kecil menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Yang mana, kata Arumi Bachsin, keberadaan Dekranasda sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, mampu melahirkan perekonomian yang dapat mengangkat kesejahteraan pelaku industri di seluruh pelosok daerah.

"(Dekranasda) sebagai mitra, itu bukan untuk membebankan, kami itu mitra untuk meringankan pekerjaan pemerintah kota dan menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Mitra antara perajin dengan pemerintah dan pelaku usaha. Jika produk yang dihasilkan memiliki kualitas bagus, diharapkan dapat dinikmati hingga ke pangsa internasional", kata Ketua Umum Dekranasda Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin.

 Ketua Umum Dekranasda Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak saat berswafoto bersama pembatik Kota Mojokerto, di pendopo Graha Wijaya Pemkot Mojokerto, Kamis (10/10/2019) pagi.


Usai mengukuhkan pengurus Dekranasda Kota Mojokerto, Ning Ita mengajak Ketua Umum Dekranasda Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin melihat gelaran Mojokraft yang diikuti para pelaku IKM dan UKM di Kota Mojokerto. Event bergengsi ini diselenggarakan mulai 10–13 Oktober ini.

Berbagai pameran produk hasil dari para pelaku IKM, UMKM dan UKM dihadirkan dalam acara ini. Mulai itu dari batik, aksesoris, sepatu, sandal hingga makanan khas Kota Mojokerto.

Acara yang dikemas secara meriah ini, bukan hanya menyuguhkan berbagai produk dari para perajin. Melainkan juga ada kompetisi audisi model parade Mojobatik, lomba tari tradisional kreasi baru Mojopahit, lomba desain batik tulis dan pesta menggambar landmark Kota Mojokerto. *(Ry/Hms/HB)*

KPK Pertimbangkan Tahan Anggota IV BPK-RI Rizal Djalil

Anggota IV BPK Rizal Djalil usai diperiksa tim Penyidik, saat meninggalkan kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Rabu (09/10)2019) kemarin


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertimbangkan penahanan terhadap Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia (BPK-RI) Rizal Djalil, tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sebagaimana diterangkan Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan di kantonya pada Kamis (10/10/2019) pagi, bahwa tim Penyidik KPK memiliki alasan objektif dan subjektif dalam menahan seorang Tersangka.

“Nanti, kalau memang penyidik sudah menyimpulkan perlu dilakukan penahanan karena alasan tersebut terpenuhi, tentu akan disarankan kepada Pimpinan", terang Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah saat mengonfirmasi wartawan di kantor KPK, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2019) pagi.

Febri Diansyah menandaskan, jika pertimbangan indikator yuridis pada Pasal 21 KUHAP terpenuhi, penyidik tidak segan untuk menahan Tersangka.

"Penyidik sering-kali mempertimbangkan, untuk menentukan sikap di penyidikan, apakah perlu dilakukan penahanan saat ini atau masih perlu dilakukan kegiatan-kegiatan lain", tandas Febri Diansyah.

Seperti diketahui, pada Rabu (09/10/2019) kemarin, Rizal Djalil selaku Anggota IV BPK-RI menjalani pemeriksaan perdana sebagai Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek pembangunan SPAM pada Kementerian PUPR. Namun, Rizal tidak ditahan oleh KPK.

Usai menjalani pemeriksaan sebagai Tersangka, Rizal tidak ditahan. Kepada sejumlah wartawan, Rizal menyatakan, bahwa pihaknya mempersilahkan KPK untuk mengungkap perkara tersebut secara terang-benderang.

Rizal mempersilahkan KPK untuk membeber bukti-bukti keterlibatannya dalam skandal suap itu. Rizal juga menyatakan kesiapannya untuk kembali diperiksa jika keterangannya masih dianggap belum cukup dalam menjelaskan perkara tersebut.

Rizal pun membantah tudingan KPK bahwa dirinya diduga terlibat dalam pengurusan proyek SPAM pada Kemeterian PUPR untuk perusahaan milik Leonardo. Selain itu, Rizal Djalil juga menyangkal tudingan KPK jika dirinya pernah menerima uang dari Komisaris PT. Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta.

Seperti diketahui, dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Rizal Djalil selaku Anggota IV BPK–RI dan Leonardo selaku Komisaris Utama PT. Minarta Dutahutama sebagai Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek pembangunan SPAM pada Kementerian PUPR.

KPK menyangka, Rizal diduga menerima suap sebesar 100.000 dolar Singapura dari Leonardo. Suap sebesar itu diberikan, diduga agar Rizal bersedia membantu perusahaan Leonardo mendapat proyek SPAM. Salah-satunya, proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan anggaran Rp. 79,27 miliar.

Terhadap Rizal Djalil, KPK menyangka, tersangka Rizal Djalil selaku Anggota IV BPK-RI diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap Leonardo, KPK menyangka, tersangka Leonardo selaku Komisaris Utama PT. Minarta Dutahutama diduga telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *(Ys/HB)*


KPK Menilai Sangkalan Rizal Djalil Tidak-ada Hubungannya Dengan Perkara

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, sangkalan Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan – Republik Indonesia (BPK–RI) Rizal Djalil, tidak terkait dengan pokok perkara. Menurut KPK, sangkalan itu sering disampaikan oleh seseorang yang tengah berperkara di KPK.

"Kami sering mendengar pernyataan dari Tersangka yang sebenarnya sangkalan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara", ujar Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi sangkalan Rizal Djalil terkait sangkaan perkara yang disangkakan KPK, Rabu 09 Oktober 2019.

Febri Diansyah menegaskan, KPK yakin dengan alat bukti yang dimiliki ketika meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan. Ditegaskannya pula, bahwa saat ini KPK fokus pada penanganan dugaan aliran uang Sin $ 100 ribu ke Rizal. "Ini kami gali lebih jauh", tegas Febri Diansyah.

Sebelumnya, Rizal Djalil selaku Anggota IV BPK–RI diperiksa sebagai Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu 09 Oktober 2019.

Usai menjalani menjalani pemeriksaan, kepada sejumlah wartawan Rizal menyatakan, bahwa semua tudingan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek pembangunan SPAM pada Kementerian PUPR adalah tidak benar.

Rizal pun membantah tudingan telah mengubah hasil audit atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK–RI terkait proyek pembangunan SPAM pada Kementrian PUPR. Dipastikannya, pihaknya telah melakukam audit tersebut sesuai dengan prosedur.

"Satu huruf pun, satu angka pun tidak ada yang berubah. Kalau ada pihak-pihak yang menyangsikan terjadi perubahan, saya dengan tim siap berhadapan dengan pihak yang menduga telah terjadi perubahan itu", ujar Rizal Djalil saat mengonfirmasi sejumlah Wartawan di depan kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Rabu 09 Oktober 2019.

Ditegaskannya, bahwa dalam proses pemeriksaan, Terperiksa berhak menyampaikan klarifikasi terkait pemeriksaan BPK. Ditegaskannya pula, bahwa tuduhan terhadap dirinya telah meminta proyek untuk dikerjakan koleganya adalah tidak benar.

"LHP SPAM sudah diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya tidak pernah mengatur pertemuan para pihak terkait proyek kementerian", tegas Rizal.

Ditegaskannya pula, bahwa kasus yang menjeratnya tidak berkaitan dengan institusi BPK. Rizal pun mengungkapkan kinerja BPK kurun 2018.
"BPK sebagai lembaga tinggi negara, per 31 Desember 2018, telah berhasil mengembalikan uang negara sebesar Rp  158 triliun", tegasnya pula.

Selain itu, Rizal juga membantah tudingan KPK jika dirinya telah menerima uang sebesar Rp. 3,2 miliar dari Komisaris Utama PT. Minarta Dutahutama (MD) Leonardo Jusminarta Prasetyo.

"Demi Allah Azza wa Jalla, saya tidak ada kaitannya dengan uang yang Rp. 3,2 miliar", bantah Rizal.

Rizal Djalil  pun bahkan mempersilahkan KPK untuk mengungkap pelaku yang menerima dan memberikan uang tersebut. Ditandaskannya, bahwa dirinya siap jika dimintai keterangan untuk dapat mengungkap pelaku tersebut.

"Sebagai warga negara, saya siap untuk menyampaikannya bila dikehendaki", tandasnya.

Rizal menjelaskan, bahwa perkara yang menimpanya tidak ada kaitan dengan lembaga BPK–RI. Menurut Rizal, lembaga tersebut telah dapat berkontribusi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara terkait tindak pidana.

"Saya ingin menegaskan musibah yang sedang saya alami tidak ada kaitannya dengan BPK secara institusi. Para auditor BPK telah bekerja dengan cerdas, profesional, akuntabel dan kami juga telah mengungkapkan segala persoalan yang sangat sensitif", jelasnya, tegas.

Dalam perkara ini, KPK menduga, Rizal Djalil selaku Anggota IV BPK–RI diduga telah menerima uang sekitar 100.000 dolar Singapura dari Komisaris Utama  PT. Minarta Dutahutama (PT. MD) Leonardo Jusminara Prasetyo.

Uang tersebut diduga diberikan Leonardo dalam pecahan 1.000-an dolar Singapura melalui salah-satu keluarga Rizal di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan. Diindikasi, salah-satu pihak keluarga Rizal itu Dipo Nurhadi Ilham.

KPK pun menduga, uang itu diberikan diduga agar Rizal membantu Leonardo mendapatkan proyek Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria pada Kementerian PUPR dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 79,27 miliar. Yang mana, proyek tersebut pada akhirnya diberikan kepada perusahaan kenalan Rizal, yakni PT. MD.

Selain penerimaan suap, KPK juga menduga, Rizal diduga memerintahkan bawahannya memeriksa laporan keuangan pengelolaan infrastruktur air minum dan sanitasi limbah pada Direktorat Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR dan kementerian terkait tahun 2014–2016 di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Provinsi Jambi.

Menurut KPK, perkara tersebut bermula dari temuan BPK atas adanya kesalahan pencatatan keuangan sebesar Rp. 18 miliar. Namun, temuan BPK atas kesalahan pencatatan keuangan sebesar Rp. 18 miliar itu belakangan jumlahnya berubah (berkurang) menjadi Rp. 4,2 miliar.

KPK menduga, sebelum terjadi perubahan kesalahan pencatatan keuangan sebesar Rp. 18 miliar menjadi Rp. 4,2 miliar tersebut, diduga ada permintaan uang  sejumlah Rp. 2,3 miliar.

Seperti diketahui, perkara ini merupakan pengembangan perkara hasil kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar tim Satgas Penindakan KPK pada 2018 silam yang menyasar 8 (delapan) orang Tersangka yang terdiri dari 4 (empat) pejabat Kementerian PUPR dan 4 pihak swasta.

Empat Tersangka pejabat Kemeterian PUPR itu yakni yakni Anggiat Partunggul Nahot Simaremare selaku Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM, Meina Woro Kustinah selaku PPK SPAM Katulampa, Teuku Moch Nazar selaku Kepala Satker SPAM Darurat dan Donny Sofyan Arifin selaku PPK SPAM Toba 1. Keempatnya, dijerat KPK sebagai Tetsangka penerima suap.

Sedangkan empat Tersangka pihak swasta tersebut yakni Budi Suharto selaku ‎Dirut PT. Wijaya Kusuma Emindo (PT. WKE) , Lily Sundarsih Wahyudi selaku Direktur PT. WKE, Irene Irma selaku Direktur Utama PT. Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP)  dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya dijerat KPK sebagai Tersangka pemberi suap.

Terhadap Rizal KPK menyangka, tersangka Rizal Djalil selaku Anggota IV BPK–RI diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan terhadap Leonardo KPK menyangka, tersangka Leonardo Jusminara Prasetyo selaku Komisaris Utama PT. Minarta Dutahutama diduga telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *(Ys/HB)*


Rabu, 09 Oktober 2019

KPK Tetapkan Pejabat BKD Subang Sebagai Tersangka Gratifikasi Rp. 9,6 M

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Heri Tantan Sumaryana (HTS) selaku Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan dan Pengembangan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Subang sebagai Tersangka perkara dugaan timdak pidana korupsi gratifikasi Rp. 9,6 miliar.

Penetapan status hukum sebagai Tersangka penerima gratifikasi terhadap Heri Tantan Sumaryana selaku Kabid Pengadaan dan Pengembangan pada BKD Kabupaten Subang tersebut, merupakan pengembangan perkara yang sebelumnya telah menjerat Ojang Suhandi selaku Bupati Subang.

Ojang Suhandi selaku Bupati Subang sendiri sebelumnya telah dijerat dalam 3 (tiga) perkara. Yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi suap, gratifikasi dan perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"KPK memiliki bukti permulaan yang cukup adanya peran pihak lain yang diduga bersama-sama Ojang Suhandi selaku Bupati Subang menerima pemberian yang berlawanan dengan tugasnya di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang selama periode 2013–2018. KPK meningkatkan perkara ini ke penyidikan dengan 1 (satu) orang sebagai Tersangka", terang Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Rabu (09/10/2019).

Dijelaskannya, bahwa tim Penyidik KPK menduga, Heri Tantan Sumaryana selaku Kabid Pengadaan dan Pengembangan pada BKD Kabupaten Subang diduga menerima gratifikasi sebesar Rp. 9.645.000.000,– bersama Ojang Suhandi selaku Bupati Subang.

"Penerimaan tersebut, berasal dari pungutan dalam pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil – Daerah (CPNS–D) dari tenaga honorer kategori II yang masa tes dan verifikasinya dimulai bulan Februari 2014 hingga Februari 2015", jelasnya.

Dijelaskannya pula, bahwa sejak April 2015, Heri Tantan Sumaryana selaku Kabid Pengadaan dan Pengembangan pada BKD Kabupaten Subang diduga mengumpulkan uang pungutan dari pegawai honorer dengan iming-iming akan menjadi CPNS dalam rekrutmen yang dibuka pada bulan April 2016.

"Diduga sebagian dari uang yang diterima, digunakan untuk kepentingan Tersangka HTS (Heri Tantan Sumaryana)", jelas Febri Diansyah pula.

Febri Diansyah menandaskan, KPK menyangka, uang yang diduga diberikan Heri Tantan pada Ojang Suhandi hanya Rp. 1,65 miliar melalui Ajudan Bupati Subang saat itu dan sebagian digunakan untuk pembelian aset 2 bidang tanah di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler senilai Rp. 2,44 miliar.

"Bahwa seluruh penerimaan uang oleh tersangka HTS bersama-sama dengan Ojang Suhandi, Bupati Subang tidak pernah dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja", tandas Febri.

Terhadap Heri Tantan, KPK menyangka, tersangka Heri Tantan Sumaryana selaku Kabid Pengadaan dan Pengembangan pada BKD Kabupaten Subang  diduga telah melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagaimana diketahui, penetapan status hukum sebagai Tersangka penerima gratifikasi terhadap Heri Tantan Sumaryana selaku Kabid Pengadaan dan Pengembangan pada BKD Kabupaten Subang ini merupakan pengembangan perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sebelumnya telah menjerat Ojang Sohandi selaku Bupati Subang periode 2013–2018.

Ojang Suhandi selaku Bupati Subang ditangkap tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK melalui serangkaian kegiatan OTT pada Senin 16 April 2016 silam.

Dalam kegiatan super-senyap itu, KPK mengamankan sejumlah orang dan barang bukti perkara berupa uang senilai Rp. 528 juta. Uang itu, diduga terkait dugaan suap pengamanan perkara penyalah-gunaan anggaran dalam pengelolaan dana kapitasi pada program Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2014.

Saat itu, KPK menetapkan 5 (lima) orang Tersangka yang terdiri dari Ojang Bupati Subang, Jaksa dan pejabat di Dinas Kesaharen Subang. Lima orang tersebut telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. *(Ys/HB)*

Ning Ita Pastikan Pengerjaan Re-desain Menara Air Sekarsari Rampung Awal 2020

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Kepala Disperindag Ruby Hartoyo, Kepala DLH Ikromul Yasak dan Kabid Perdagangan pada Disperindag Ganesh Pressiatantra meninjau meninjau setiap sudut lokasi, Rabu (09/10/2019) pagi.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Rencana pemerintah daerah, menjadikan Kota Mojokerto sebagai 'Kota Pariwisata' bakal segera terlaksana. Hal ini, salah-satunya dibuktikan dengan keseriusan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam mengubah wajah Menara Air dan Pemandian Sekarsari. 

Terkait itu, Rabu (09/10/2019) pagi, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini kembali meninjau lokasi yang akan menjadi fokus pertama dalam perwajahan baru Kota Mojokerto. Yakni, menara air Sekarsari yang sudah ada sejak jaman Belanda.

Dengan didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ruby Hartoyo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ikromul Yasak dan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ganesh Pressiatantra, Ning Ita meninjau setiap sudut lokasi, mulai dari menara air hingga pertokoan.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Kepala Disperindag Ruby Hartoyo, Kepala DLH Ikromul Yasak dan Kabid Perdagangan pada Disperindag Ganesh Pressiatantra meninjau meninjau setiap sudut lokasi, Rabu (09/10/2019) pagi.


Ning Ita pun, tak mau main-main dalam mengubah perwajahan menara air Sekarsari ini. Dengan mengusung tema Mahkota Tribuana Tungga Dewi, nantinya akan menyulap menara setinggi 22 meter ini, menjadi lebih gemerlap dengan hiasan lampu.

"Kami tidak mengubah konstruksi bangunan. Tetapi, memperbarui desainnya menjadi lebih modern. Yang semula menaranya hanya 22 meter, akan kami tinggikan menjadi 44 meter", kata Ning Ita di sela tinjauannya, Rabu (09/10/2019) pagi.

Wali Kota perempuan pertama Kota Mojokerto ini menegaskan, re-desain ini akan menjadi objek wisata yang bisa menjadi jujukan pertama saat memasuki gerbang Kota Mojokerto. Sehingga, akan ada ikon baru saat memasuki Kota Mojokerto.

"Desain menara yang baru, ditargetkan akan selesai pada awal 2020. Kami ingin, saat tahun baru 2020 bisa dinikmati sama masyarakat. Dimungkinkan, nantinya pengerjaannya akan dikebut siang malam, selama 24 jam penuh", tegas Ning Ita.

Ditandaskannya, selain menara air, Pemerintah Kota Mojokerto juga mengubah perwajahan pemandian air Sekarsari menjadi lebih modern. Pemandian yang dulunya menjadi tempat wisata untuk keluarga, mulai tahun depan akan mulai direnovasi.

"Konsepnya sangat modern. Pertokoan ini, akan kami pindah di bagian atas. Sedangkan yang bawahnya untuk parkir mobil. Karena lahannya minim, kami mengantisipasi jika nanti pengunjungnya membludak. Kami tidak menggusur, melainkan menempatkan pada tempat yang baru dengan desain yang baru", tanadasnya. *(Ry/Hms/HB)*

Penuhi Panggilan Pemeriksaan, Rizal Djalil Sangkal Sangkaan KPK

Anggota IV BPK–RI Rizal Djalil saat memberi keterangan kepada sejumlah wartawan usai menjalani menjalani pemeriksaan, Rabu (09/10/2019), di depan kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan.

      
Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Anggota IV  Badan Pemeriksaan Keuangan – Republik Indonesia (BPK–RI) Rizal Djalil memenuhi panggilan pemeriksaan tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu 09 Oktober 2019. Rizal Djalil selaku Anggota IV BPK–RI, diperiksa sebagai Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek pembangunan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Usai menjalani menjalani pemeriksaan,  kepada wartawan, Rizal mengaku bahwa semua tudingan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek pembangunan SPAM pada Kementerian PUPR adalah tidak benar.

Rizal pun membantah tudingan telah mengubah hasil audit atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK–RI terkait proyek pembangunan SPAM di Kementrian PUPR. Dipastikannya, pihaknya telah melakukam audit tersebut sesuai dengan prosedur.

"Satu huruf pun, satu angka pun tidak ada yang berubah. Kalau ada pihak-pihak yang menyangsikan terjadi perubahan, saya dengan tim siap berhadapan dengan pihak yang menduga telah terjadi perubahan itu", ujar Rizal Djalil saat mengonfirmasi sejumlah Wartawan di depan kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Rabu 09 Oktober 2019.

Rizal pun membantah tudingan KPK jika dirinya telah menerima uang sebesar Rp. 3,2 miliar dari Komisaris Utama PT. Minarta Dutahutama (MD) Leonardo Jusminarta Prasetyo. "Demi Allah Azza wa Jalla, saya tidak ada kaitannya dengan uang yang Rp. 3,2 miliar", bantah Rizal.

Terkait itu, Rizal mempersilahkan KPK untuk dapat mengungkap pelaku yang menerima dan memberikan uang tersebut. Rizal mengaku siap dimintai keterangan untuk dapat mengungkap pelaku tersebut. "Sebagai warga negara, saya siap untuk menyampaikannya bila dikehendaki", tandasnya.

Rizal menegaskan, bahwa perkara yang menimpanya tidak ada kaitan dengan lembaga BPK–RI. Baginya, lembaga tersebut telah dapat berkontribusi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara terkait tindak pidana.

"Saya ingin menegaskan musibah yang sedang saya alami tidak ada kaitannya dengan BPK secara institusi. Para auditor BPK telah bekerja dengan cerdas, profesional, akuntabel dan kami juga telah mengungkapkan segala persoalan yang sangat sensitif", tegas Rizal.

Dalam perkara ini, KPK menyangka, Rizal Djalil selaku Anggota IV BPK–RI diduga telah menerima uang sekitar 100.000 dolar Singapura dari Komisaris Utama PT. MD, Leonardo Jusminara Prasetyo.

KPK menduga, uang tersebut merupakan komitmen fee untuk Rizal lantaran telah membantu PT. Minarta Dutahutama (PT. MD) untuk mendapat proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu sebesar Rp. 79,27 miliar.

Uang sejumlah 100.000 dolar Singapura tersebut diberikan Leonardo melalui salah-satu keluarga Rizal  dalam pecahan 1.000-an dolar Singapura di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan. Disinyalir, salah satu pihak keluarga tersebut ialah Dipo Nurhadi Ilham.

Terhadap Rizal, KPK menyangka, tersangka Rizal Djalil selaku Anggota IV BPK–RI diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap Leonardo, KPK menyangka, tersangka Leonardo Jusminara Prasetyo selaku Komisaris Utama PT. Minarta Dutahutama diduga telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah lebih dahulu menjerat 8 (delapan) orang sebagai Tersangka. Mereka, yakni Budi Suharto selaku ‎Dirut PT. Wijaya Kusuma Emindo (PT. WKE) , Lily Sundarsih Wahyudi selaku Direktur PT. WKE, Irene Irma selaku Direktur Utama PT. Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP)  dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.

Sedangkan 4 (empat) pejabat Kementerian PUPR, yakni Anggiat Partunggul Nahot Simaremare selaku Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM, Meina Woro Kustinah selaku PPK SPAM Katulampa, Teuku Moch Nazar selaku Kepala Satker SPAM Darurat dan Donny Sofyan Arifin selaku PPK SPAM Toba 1 dijerat KPK sebagai Tersangka penerima suap. *(Ys/HB)*


DPI Bangun Jaringan Media Perangi Monopoli Belanja Iklan

Penulis: Heintje G. Mandagie.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Mencermati situasi akhir-akhir ini, aksi kekerasan oknum aparat terhadap wartawan di negeri ini sepertinya tidak akan ada habis-habisnya. Sederet kasus kerasan terhadap wartawan dari tahun ke tahun ternyata belum cukup kuat membangunkan kesadaran pemerintah dari tidur panjangnya selama ini. Kekerasan terhadap pers yang berujung kematian rupanya hanya menjadi catatan penting bagi pemerintah, Komisi Nasional Hak Azasi Manusia. Dan, bahkan kami para pimpinan organisasi pers.

Sampai hari ini belum ada upaya berlevel extraordinary atau luar biasa dari pihak manapun dalam menghentikan kekerasan terhadap wartawan di Indonesia. Tak heran jika aksi kekerasan terhadap wartawan masih saja terjadi sampai hari ini.

Tengok saja aksi kekerasan terhadap sejumlah wartawan saat meliput aksi unjuk rasa mahasiswa di berbagai daerah baru-baru ini. Semua pihak mengecam aksi kekerasan tersebut namun tetap saja penyelesaian kasus ini hanya berujung permintaan maaf.

Gerakan perjuangan kemerdekaan pers yang nyaris berada pada level extraordinary sesungguhnya pernah dimulai pada tahun 2018  lewat gugatan terhadap Dewan Pers oleh dua pimpinan organisasi pers, kemudian berlanjut lewat aksi damai di Gedung Dewan Pers dan di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lalu bermuara pada pelaksanaan Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018, dan berakhir pada Kongres Pers Indonesia 2019. Dari pergerakan inilah lahir Dewan Pers Indonesia atau DPI.

Gerakan ini nyaris berada pada level extraordinary. Namun sayangnya sudah mencapai tittik antiklimaks ketika dentuman kemeriahan sorak-sorai ribuan wartawan dari berbagai penjuru tanah air itu kini mulai surut dan nyaris tak berbekas.

Dewan Pers Indonesia sebagai lembaga perjuangan kemerdekaan pers harus memikul tanggung-jawab besar atas asa yang dititip lewat keringat dan lembaran rupiah dari sekian ribu wartawan Indonesia yang terlecut hati nuraninya menyerbu ibukota negara demi sebuah cita-cita yakni merdeka dari kriminalisasi dan diskriminasi Dewan Pers.

Struktur kepengurusan DPI hasil Kongres Pers Indonesia 2019 sudah resmi diserahkan ke Presiden RI Joko Widodo melalui surat DPI nomor : 02/DPI/IV/2019 tanggal 16 April 2019 namun hingga kini belum juga memperoleh jawaban dari presiden.

Menyadari kondisi ini Perlu diketahui bahwa legalitas DPI menggunakan Statuta dan bukan Anggaran Dasar atau Angaran Rumah Tangga. Penggunaan Statuta DPI ditetapkan karena DPI bukanlah organisasi perkumpulan melainkan lembaga independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Disetujui atau tidak oleh Presiden, itu menjadi urusan presiden. Sejarah Pers Indonesia yang akan mencatat itu. DPI harus tetap jalan sesuai  amanah yang diberikan oleh ribuan wartawan dan pimpinan media.

Dua peraturan pers saat Kongres Pers Indonesia 2019 yang lahir dari embrio Mubes Pers Indonesia 2018 sesungguhnya merupakan goresan sejarah baru bagi kehidupan pers Indonesia. Peraturan tentang verifikasi dan sertifikasi perusahaan pers, serta Peraturan tentang Sertifikasi Kompetensi Wartawan adalah wujud perlawanan Pers Indonesia atas peraturan Dewan Pers yang selama ini membelenggu kemerdekaan pers.

Lewat kedua peraturan itu, peran Organisasi Pers dikembalikan pada tatanannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.  DPI hanya berfungsi sebagai fasilitator bukan regulator.

Putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta atas gugatan terhadap Dewan Pers makin menguatkan peraturan pers yang ditetapkan oleh Kongres Pers. Yang mana, dalam putusan itu, PT membatalkan keputusan Pengadilan Negeri (PN) yang menyatakan peraturan DP adalah bagian dari perundang-undangan.

Dengan begitu peraturan pers adalah domain organisasi pers bukan DP atau DPI sekalipun. Sehingga, program sertifikasi media kini menjadi domain Organisasi Pers dan bukan lagi Dewan Pers. Organisasi Pers kini membantu DPI melaksanakan fungsi pendataan media lewat sertifikasi perusahaan pers.  Program ini terbuka lebar bagi media yang selama ini dianggap abal-abal atau belum terverifikasi Dewan Pers.

Upaya ini memang masih menimbulkan pro dan kontra. Tetapi pada kenyataannya respon positif pimpinan media atau perusahaan pers kini mulai berdatangan dari berbagai penjuru tanah air. Tim sertifikasi media Serikat Pers Republik Indonesia mulai kebanjiran pendaftaran media dari berbagai daerah.

Target DPI dalam program ini adalah memfasilitasi 43.000 media yang sering dihina Dewan Pers dengan sebutan abal-abal untuk diikut sertakan dalam program Pembentukan Jaringan Media Nasional Dewan Pers Indonesia.

Pembentukan jaringan media se Indonesia ini bertujuan untuk membangun kekuatan baru dalam rangka merebut belanja iklan nasional.

Sebagai catatan, ratusan perusahaan besar di Indonesia mengeluarkan biaya lebih dari 100 triliun rupiah setiap tahun untuk kebutuhan belanja iklan.

Sangat disayangkan belanja iklan sebesar itu hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki perusahaan pers atau media berskala nasional.

Tercatat pemilik media berskala nasional peraih belanja iklan triliunan rupiah. Pada tahun 2017 lalu, belanja iklan nasional mencapai 145 triliun, berdasarkan hasil temuan Nielsen Ad Intel. Dari angka 145 triliun itu, didominasi oleh iklan TV mencapai 80 persen. Artinya, 20 persen atau sekitar 29 triliun sisanya diperebutkan oleh media lain di luar itu. Media lokal bahkan nyaris tidak kebagian belanja iklan nasional tersebut.

Ironisnya, pendapatan media-media nasional mencapai triliunan rupiah namun gaji wartawannya masih jauh di bawah standar gaji bagi jurnalis.

Bedasarkan laporan  www.averagesalarysurvey.com pada tahun 2017 lalu, tercatat jurnalis di Jakarta menghasilkan gaji hanya sebesar rata-rata US $ 5.329 per tahun atau gross salary Rp. 61.666.666,– per tahun dan average net salary Rp. 54.000.000,– per tahun.

The Jakarta Pos menulis pada tahun 2014 lalu Aliansi Jurnalis Independen atau AJI mencatat gaji minimum wartawan di Indonesia tidak boleh kurang dari Rp. 7,5 juta per bulan atau US $ 572 per bulan.

Namun fakta yang sesungguhnya terjadi, berdasarkan riset DPP SPRI, hingga kini masih banyak media nasional yang memberi gaji kepada wartawan pemula jauh dari angka yang disebutkan tersebut yakni hanya di kisaran 2 juta hingga 3 juta rupiah.

Bahkan, SPRI mencatat ada media yang memberi upah kepada wartawan yang bertugas di daerah menggunakan system pembayaran berdasarkan jumlah berita yang ditayang. Lebih parah lagi, SPRI menemukan, sebagian besar media lokal berbasis internet atau online tidak memberikan gaji atau intensif kepada wartawan.

Tentunya, kondisi itu sungguh sangat memprihatinkan. Ketika belanja iklan mencapai angka rata-rata di atas 100 tliliun per tahun, ternyata nasib wartawan Indonesia masih jauh dari kata sejahtera. Akibatnya, ada banyak wartawan justeru memilih nyambi fee proyek pemerintah atau 'menjual' idealismenya dengan 
menerima imbalan dari nara sumber. Ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan wartawan.


Selama bertahun-tahun lamanya Dewan Pers hanya diam membisu melihat kenyataan ini. Tidak mungkin Dewan Pers tidak tahu atau paham atas kondisi ini. Padahal salah satu fungsi Dewan Pers yang diatur dalam UU Pers adalah melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers.

Lantas, apakah Dewan Pers memperjuangkan kehidupan pers dan kemerdekaan pers setelah selama 20 tahun diberi fasilitas anggaran miliaran rupiah tiap tahun?

Kemerdekaan pers sangat identik dengan independensi media. Namun, bagaimana mungkin media bisa independen jika pada kenyataannya wartawan tidak digaji dengan layak.

Lebih jelas lagi, pada pasal 10 UU Pers disebutkan, perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Namun, selama ini belum nampak Dewan Pers memperjuangkan hal itu untuk peningkatan kualitas pers Indonesia.

Gaji wartawan Indonesia di Asia Tenggara saja tercatat adalah paling rendah. Berdasarkan laporan Merdeka.com, dibandingkan dengan 11 negara di Asia Tenggara, gaji wartawan Indonesia berada pada level paling rendah.

Apa solusi dari segala carut-marut permasalahan ini? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin akan mengusik bisnis utama para konglomerat pemilik media yang selama 20 tahun ini menikmati dan memonopoli perolehan belanja iklan nasional.

Dewan Pers seolah menjadi kaki-tangan para konglomerat media yang tidak mau bisnisnya terganggu oleh munculnya ratusan Televisi Lokal, media cetak, dan ribuan media Online yang berhak atas jatah ‘kue’ belanja iklan nasional pasca UU Pers diberlakukan.

Menyikapi kondisi ini, DPI akan mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar membuat satu regulasi terkait belanja iklan nasional agar dapat juga disalurkan ke daerah sehingga tidak lagi terpusat di Jakarta dan hanya dinikmati oleh media nasional.

Sebab pada kenyataannya masyarakat lokal lah yang berbelanja semua produk yang diiklankan di media nasional, namun seluruh belanja iklan nasional yang mencapai lebih dari 100 triliun rupiah pertahun hanya dinikmati perusahan pers di Jakarta.

Akibatnya, ribuan media lokal terpaksa harus ‘mengemis’ iklan atau kerja sama dengan pemerintah daerah karena tidak kebagian ‘kue’ belanja iklan nasional. Dampak buruknya adalah pers dengan sangat terpaksa harus ‘menjual’ idealismenya dengan menawarkan kontrak kerja sama pemerintah daerah demi menyambung hidup orperasional perusahaan medianya.

Dewan Pers bukannya mencari solusi, melainkan malah menghina media yang belum terverifikasi dengan sebutan abal-abal. Media yang belum terverifikasi ditutup akses ekonominya dengan membuat edaran ke seluruh instansi pemerintah agar tidak melakukan kerja sama dengan media yang belum terverifikasi Dewan Pers.

Celakanya, Dewan Pers mengklaim ada 43 ribu media yang belum terverifikasi. Jadi, puluhan ribu media itu terancam akses ekonominya akibat ulah DP tersebut. Padahal ribuan media lokal ini sesungguhnya adalah Usaha Kecil Menengah atau UKM di bidang pers yang berhak mendapat perhatian pemerintah. Karena UKM Media ini sudah memberi kontribusi mengurangi angka pengangguran yang cukup besar. Namun, sangat disayangkan, justeru dihina dan dilecehkan oleh Dewan Pers dengan sebutan abal-abal.

Dewan Pers sepertinya sengaja melepas tangung-jawab dengan menggeneralisir ribuan media itu didirkan dengan tujuan untuk memeras. Padahal kasus pemerasan justeru lebih berpotensi dilakukan oleh media-media mainstream yang memiliki kekuatan menciptakan opini publik yang sangat ditakuti oleh pejabat atau pengusaha hitam.

Sebagai penutup, program sertifikasi media yang saat ini sedang dilaksanakan DPI melalui organisasi-organisasi pers akan menjadi senjata pamungkas untuk usaha merebut belanja iklan nasional.

Jika DPI berhasil mendata ribuan media lokal menjadi bagian dari Jaringan Media Nasional DPI, maka kekuatan jaringan media ini yang akan disodorkan ke pemerintah maupun agen periklanan untuk mendapatkan jatah ‘kue’ belanja iklan nasional.

Media-media yang lebih dahulu terdata di DPI nantinya berhak mendapatkan fasilitas jatah belanja iklan nasional yang sedang diperjuangkan oleh DPI. Bentuk kerja sama dengan berbagai lembaga di tingkat pusat juga terbuka lebar jika jaringan media ini bisa terwujud.

Dengan langkah ini, maka ke depan nanti media-media lokal bisa lebih mandiri dan independen. Dan, tentunya kesejahteraan wartawan bisa ditingkatkan jika media tempat dia bekerja memperoleh peluang untuk mendapatkan kesempatan jatah belanja iklan nasional.

Jika saja setiap provinsi kebagian jatah belanja iklan minimal 1 triliun rupiah, maka kesejahteraan wartawan terjamin dan independensi media makin kuat.

Pada gilirannya, kemerdekaan pers bisa ditegakkan dan rakyat makin sejahtera karena pemerintahan diawasi ketat oleh pers yang independen. Jangan ada lagi wartawan atau media 'mengemis' iklan dan kerja sama dengan pemerintah karena wartawan bukanlah (*maaf) 'pengemis sakti' yang harus ditakuti.

So, pilihan kembali berada di tangan pemilik media. Apakah mau tetap 'mengemis' iklan dari pemerintah dan pasrah dihina dengan sebutan abal-abal,  atau mau bersatu melawan tirani kekuasaan Dewan Pers?

Dan kepada para pimpinan Organisasi Pers, akankah terus diam dan pasrah atas ulah Dewan Pers dan kroni-kroninya yang masih terus mendiskriminasi wartawan dan media di luar konstiuennya?

Dengan berdiam diri maka kita berpotensi membiarkan 'kemiskinan' melanda pers Indonesia dan pada gilirannya pejabat, pengusaha hitam, dan konglomerat media akan menari-menari di atas penderitaan rakyat karena tidak ada lagi media yang berani atau mampu mengawasinya. **

Penulis : Hence Mandagi, 
Ketua Dewan Pers Indonesia dan Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia

Selasa, 08 Oktober 2019

KPK Tahan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara Dan 5 Tersangka Lainnya

Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, saat keluar dari kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan sudah memakai rompi khas Tahanan KPK wara oranye dengan kedua tanganya diborgol, Selasa (08/10/2019) dini-hari.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan secara intensif serta mengumumkan penetapan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara dan 5 (lima) orang lainnya sebagai Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap sejumlah proyek pemerintah di Kabupaten Lampung Utara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap mereka.

5 (lima) orang Tersangka lainnya tersebut, yakni Raden Syahril selaku orang kepercayaan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, Syahbuddin selaku Kepala Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara, Wan Hendri selaku Kepala Dinas Perdagangan Pemkab Lampung Utara serta Chandra Safari dan Hendra Wijaya selaku pihak swasta.

Pantauan wartawan, Bupati Lampung Utara non-aktif Agung Ilmu Mangkunegara tampak keluar dari kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan pada Selasa (08/10/2019) dini-hari sekitar pukul 02.45 WIB. Saat keluar, ia sudah memakai rompi khas Tahanan KPK warna oranye dengan kedua tangannya di borgol.

Tidak ada komentar apapun yang ia sampaikan kepada wartawan terkait perkara yang tengah melilitnya. "Maaf ya, tanya ke penyidik", ujar Agung sembari terus melangkahkan kakinya menuju mobil tahanan yang telah menunggunya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menerangkan, Agung Ilmu Mangunegara (AIM) selaku Bupati Lampung Utara dan 5 Tersangka lainnya tersebut, ditahan selama 20 hari pertama. Agung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.

"AIM (Agung Ilmu Mangkunegara) selaku Bupati Lampung Utara ditahan di Rumah Tahanan Pomdam Jaya Guntur", terang Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (08/10/2019) dini-hari.

Untuk Raden Syahril selaku orang kepercayaan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, ditahan di Rutan Kepolisian Metro Jakarta Pusat.

Untuk Chandra Safari dan Hendra Wijaya selaku pihak swasta, ditahan di Rutan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya.

Untuk Syahbuddin selaku Kepala Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara dan Wan Hendri selaku Kepala Dinas Perdagangan Pemkab Lampung Utara, ditahan di Kepolisian Metro Jakarta Timur.

Seperti Diketahui, enam Tersangka tersebut terjaring OTT KPK atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap sejumlah proyek pemerintah di Kabupaten Lampung Utara. Adapun total uang yang diamankan tim KPK dalam kegiatan OTT tersebut adalah Rp. 728 juta.

Dalam perkara ini, KPK menyangka, Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Lampung Utara diduga menerima uang total Rp. 1,2 miliar atas sejumlah proyek pada Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara yang diterima secara bertahap.


Dari proyek pada Dinas Perdagangan Pemkab Lampung Utara, KPK menduga, Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Lampung Utara diduga sudah menerima suap Rp 200 juta dari Rp. 300 juta yang rencananya diserahkan ke Agung.

Suap itu diduga terkait 3 (tiga) proyek di Dinas Perdagangan. Yaitu, proyek pembangunan Pasar Tradisional di Desa Comook oleh PT. Sinar Jaya, proyek pembangunan Pasar Tradisional di Desa Karangsari dan proyek konstruksi fisik pembangunan Pasar Rakyat oleh PT. Tata Karya.

Sedangkan dari proyek pada Dinas PUPR Pemkab Lampung Utara, KPK menduga, Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Lampung Utara diduga sudah menerima suap total Rp. 1 miliar.

Terhadap, Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Lampung Utara dan Raden Syahril selaku orang kepercayaan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, KPK menyangka, kedua Tersangka diduga telah melanggar Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Terhadap Syahbuddin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Lampung Utara dan Wan Hendri selaku Kadis Perdagangan Pemkab Lampung Utara, KPK menyangka, kedua Tersangka diduga telah melanggar Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan terhadap Chandra Safari dan Hendra Wijaya, KPK menyangka, kedua Tersangka diduga telah melanggar Pasal 5 ayat (1) a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *(Ys/HB)*


Senin, 07 Oktober 2019

KPK Tetapkan Bupati Lampung Utara Dan 5 Orang Lainnya Sebagai Tersangka Suap

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan didampingi Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Senin (07/10/2019) malam.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Agung Ilmu Mangkunegara salaku Bupati Lampung Utara dan 5 (lima) orang lainnya sebagai Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek pemerintah di Kabupaten Lampung Utara.

"KPK meningkatkan status perkara ke penyidikan dengan 6 (enam) Tersangka, salah satunya Bupati Lampung Utara AIM (Agung Ilmu Mangkunegara)", terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Senin (07/10/2019) malam.

5 (lima) orang Tersangka lainnya tersebut, yakni Raden Syahril selaku orang kepercayaan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, Syahbuddin selaku Kepala Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara, Wan Hendri selaku Kepala Dinas Perdagangan Pemkab Lampung Utara serta Chandra Safari dan Hendra Wijaya selaku pihak swasta.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Agung Ilmu Mangkunegara salaku Bupati Lampung Utara, Raden Syahril selaku orang kepercayaan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, Syahbuddin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Lampung Utara dan Wan Hendri selaku Kadis Perdagangan Pemkab Lampung Utara sebagai Tersangka Penerima Suap. Sedangkan untuk Chandra Safari dan Hendra Wijaya, ditetapkan KPK sebagai Tersangka Pemberi Suap.

Basaria Panjaitan menegaskan, penetapan Tersangka tersebut dilakukan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji-janji terkait proyek pada Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara.

"Adapun total uang yang diamankan tim KPK adalah Rp. 728 juta", tegas Basaria Panjaitan.

Terhadap, Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Lampung Utara dan Raden Syahril selaku orang kepercayaan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, KPK menyangka, kedua Tersangka diduga telah melanggar Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Terhadap Syahbuddin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Lampung Utara dan Wan Hendri selaku Kadis Perdagangan Pemkab Lampung Utara, KPK menyangka, kedua Tersangka diduga telah melanggar Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan terhadap Chandra Safari dan Hendra Wijaya, KPK menyangka, kedua Tersangka diduga telah melanggar Pasal 5 ayat (1) a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *(Ys/HB)*


Terjaring OTT, Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara Tiba Kantor KPK

Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara (jaket hitam) saat tiba di kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Senin (07/10/2019) siang.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar pada Minggu (06/10/2019) malam, Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara dibawa ke Jakarta.

Pantauan wartawan, Agung tiba di kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan pada Senin (07/10/2019) siang sekitar pukul 10.10 WIB. Ia mamakai jaket kulit warna hitam dengan dikawal beberapa petugas KPK dan aparat Kepolisian.

Tak ada komentar apapun yang ia sampaikan kepada wartawan mengenai penangkapannya dalam OTT tersebut. Begitu tiba, Agung pun langsung masuk ke ruang pemeriksaan tim Penyidik KPK yang ada di lantai 2.

Seperti diketahui, tim Satgas Penindakan KPK mengamankan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara dalam OTT yang digelar pada pada Minggu (06//10/2019) malam.

Selain Agung, dalam kegiatan super-senyap tersebut, tim Satgas Penindakan KPK mengamankan 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur pejabat setingkat Kepala Seksi hingga pihak swasta.

Tim Satgas Penindakan KPK pun berhasil mengamankan uang senilai Rp. 600 juta diduga barang bukti perkara. Uang sebesar itu diduga terkait proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara.

Agung dan para pihak lain yang diamankan KPK saat ini masih berstatus Terperiksa. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status perkara dan status hukum para Terperiksa. *(Ys/HB)*


Terjaring OTT KPK, Bupati Lampung Utara Dan 6 Orang Lainnya Dibawa Ke Jakarta

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara dan 6 (enam) orang lainnya yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (06/10/2019) malam, dibawa ke kantor KPK Jakarta melalui jalur darat, kemudian menyeberangi Selat Sunda.

"Tadi telah sampai di pelabuhan. Berikutnya dilakukan perjalanan menyeberangi Selat Sunda dan dibawa ke kantor KPK di Jakarta", terang Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (07/10/2019) pagi.

Dijelaskannya, 7 orang tersebut akan diperiksa lebih lanjut di kantor KPK. Selain Agung, di antara 7 orang yang diamankan KPK melalui serangkaian kegiatan OTT itu, juga terdapat sejumlah pejabat Pemkab Lampung Utara hingga pihak swasta.

Selain itu, dalam OTT tersebut, KPK juga berhasil mengamankan uang sekitar Rp. 600 juta diduga barang bukti terkait pokok perkara. Uang tersebut, diduga terkait proyek pemerintah pemerintah pada Dinas PU atau Dinas Koperindag Pemkab Lampung Utara.

Febri belum menjelaskan detail perkara tersebut maupun barang bukti uang itu penerimaan dari siapa. Ditandaskannya, KPK akan menyampaikan informasi selengkapnya melaui konferensi pers Senin-malam nanti.

"Total uang yang diamankan sekitar Rp. 600 juta. Diduga, terkait proyek pemerintah di Pemkab Lampung Utara. Informasi lebih lanjut, akan kami sampaikan melalui konferensi pers malam ini", jelasnya, tandas.

Hingga kini, ketujuh orang yang diamankan KPK masih berstatus sebagai Terperiksa. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status perkara dan status hukum mereka. *(Ys/HB)*


OTT Di Lampung Utara, KPK Amankan Bupati Dan 3 Orang Lainnya

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diinformasikan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, Minggu (06/10/2019) malam.

Dari kegiatan super-senyap tersebut, tim Satgas Penindakan KPK berhasil mengamankan 4 (empat) orang. Mereka, antara lain seorang Bupati, 2 (dua) Kepala Dinas dan seorang perantara.

Dikonfirmasi tentang informasi adanya OTT tersebut, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief tidak menampiknya. Ditegaskannya, selain 4 orang tersebut, tim Satgas Penindakan KPK juga mengamankan sejumlah uang diduga barang bukti perkara.

"Ya, benar. Diduga ada penyerahan uang yang diperuntukkan pada kepala daerah setempat", tegas Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif saat mengonfirmasi waratwan, Minggu (06/10/2019) malam.

Laode M. Syarif menyatakan, saat ini pihaknya belum bisa menjelaskan detail perkara dugaan tindak pidana korupsi hingga dilakukannya OTT tersebut. Demikian juga dengan jumlah barang bukti perkara yang berhasil disita KPK.

"Diduga terkait proyek di Dinas PU atau Koperindag di Kabupaten Lampung Utara. Barang bukti uang ⁿ dihitung jumlahnya. Informasi lebih lanjut, akan kami sampaikan melalui konferensi pers malam nanti", pungkasnya.

Sementara itu, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status perkara dan status hukum pihak-pihak yang diamankan. *(Ys/HB)*

Minggu, 06 Oktober 2019

Ning Ita Resmikan Kelurahan Kranggan Sebagai Kawasan Pendidikan



Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto kembali membuat inovasi baru di dunia pendidikan. Salah-satunya, kali ini Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meresmikan Pencanangan Kawasan Pendidikan di Kelurahan Kranggan. Peresmian ditandai dengan diselenggarakannya Festival Bahasa 2019 oleh Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, Minggu (06/10/2019) pagi.

Kegiatan yang dikemas secara meriah ini, dihadiri Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Ketua Tim Penggerak PKK Nur Chasanah, Wakil Ketua I Sonny Basoeki Rahardjo, Ketua Formi Kota Mojokerto Supriyadi Karima Saiful, Rektor Universitas Mayjen Sungkono Hery Setiawan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), guru dan pelajar se Kota Mojokerto.

Peresmian Pencanangan Kawasan Pendidikan di Kelurahan Kranggan terutama di Lingkungan Perumahan Gatoel ini tidak lain karena, di wilayah tersebut terdapat 12 lembaga pendidikan dari jenjang Paud, TK, SD, SMP, SMA dan Univeritas. Sehingga, demi lahirnya generasi yang berkualitas untuk SDM Unggul, melalui Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, Kelurahan Kranggan akan dicanangkan sebagai Kawasan Pendidikan.

"Ini merupakan ide murni dari Ibu Wali Kota dan Bapak Wakil, untuk mencanangkan kawasan pendidikan di Kelurahan Kranggan. Ini tidak lain sebagai upaya dalam mengembangkan pendidikan formal dan informal untuk anak-anak di seluruh Kota Mojokerto", kata Kepala Dinas Pendidikan Amin Wachid, Minggu (06/10/2019) pagi.


Sementara itu, kemeriahan Festival Bulan Bahasa 2019 ini dikemas dengan beragam permainan tradisional, gerakan literasi nasional dan gerakan orangtua membaca. Sedikitnya  ada 12 macam permainan tradisional yang disuguhkan di hadapan Wali Kota. Seperti, dakon, lompat tali, cublak-cublak suweng, kelereng, lempar buah dan masih banyak lainnya.

"Permainan yang dihadirkan oleh anak-anak pelajar dari SD sampai SMP ini, tidak lain untuk mengalihkan perhatian mereka dari gadget serta mengakali minimnya lokasi olaraga yang ada di Kota Mojokerto. Jadi, melalui permainan tradisional mereka tetap bisa bermain, meskipuan keterbatasan tempat", jelas Amin Wachid.

Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab dengan sapaan 'Ning Ita" ini mengungkapkan, dengan adanya Festival Bulan Bahasa 2019 dan peresmian pencanangan kawasan pendidikan di Lingkungan Kranggan, dapat memberikan manfaat. Serta dapat terwujudnya sumber daya manusia yang unggul demi Indonesia Maju.

"Bagimana kota kecil ini, yang dulunya merupakan pusat Kerajaan Majapahit pada abad 13 lalu, kembali bisa 'moncer' di abad ini dengan segala potensinya. Seperti mimpi kita bersama, kecil tapi indah, kecil tapi luar biasa dan kecil seperti berlian. Kami yakin, akan banyak anak-anak generasi yang berkualitas lahir dari Kota Mojokerto yang kita cintai", ungkap Ning Ita, penuh harap.

Selain meresmikan pencanangan kawasan pendidikan di Kelurahan Kranggan, Ning Ita juga menandatangani MoU dengan Universitas Mayjen Sungkono terkait pelaksanaan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi pada Pemerintah Kota Mojokerto.

MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Rektor Hery Setiawan. Dan dalam kesempatan tersebut, Ning Ita dan Cak Rizal mendapatkan apresiasi dari Radar Mojokerto sebagai bentuk, kontribusi Pemerintah Kota dalam dunia pendidikan Kota Mojokerto. *(Ry/Hms/HB)*

Sabtu, 05 Oktober 2019

Sangkaan TPPU Rp. 51 Miliar Terhadap Mantan Bupati Cirebon Sunjaya Dari Pengembangan OTT Rp. 116 Juta

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif didampingi Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah saat konferensi pers tentang penetapan status hukum Sunjaya Purwadi Sastra selaku Bupati Cirebon sebagai Tersangka TPPU, Jum'at (04/10/2019) petang, di kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendapat beragam penilaian. Terlebih tentang OTT receh, yang bahkan sering menjadi bahan serangan yang ditujukan ke KPK, lantaran barang bukti yang disita dari OTT itu hanya ratusan juta rupiah. Meski demikian, lembaga anti-rasuah KPK bisa memendam rasa atas serangan-serangan itu.

Hingga ditetapkannya penyidikan baru atas perkara dugaan TPPU dengan tersangka Sunjaya Purwadi Sastra selaku Bupati Cirebon yang baru diumumkan KPK pada Jum'at 04 Oktober 2019, yang secara otomatis menjawab dengan sendirinya, bahwa OTT recehan itu bisa menjelma menjadi pusaran perkara TPPU puluhan miliar rupiah.

Terkait itu, Laode M. Syarif meminta publik untuk tidak tergesa-gesa memandang remeh atas kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK ketika mendapatkan barang bukti transaksinya bernilai kecil. Sebab, dari OTT yang dianggap 'recehan' itu, bisa berkembang menjadi kasus dugaan korupsi yang lebih besar.

"Jadi, jangan selalu juga ada anggapan, 'ooh... itu OTT recehan yang ditangkap'. Pada saat itu recehan, tetapi korupsi yang terlibat di dalam perkara yang sebenarnya selalu besar, karena bukan cuma yang tertangkap pada saat pemberian itu saja yang ditelusuri", ungkap Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif dalam konferensi pers di kantor KPK, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Jum'at (04/10/2019) petang.

Laode M. Syarif memaparkan, penetapan Sunjaya Purwadi Sastra selaku Bupati Cirebon sebagai Tersangka atas perkara dugaan TPPU merupakan pegembangan penyidikan dan munculnya fakta persidangan perkara tindak pidana korupsi suap terkait perizinan dan jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon – Provinsi Jawa Barat yang menjerat Sunjaya Purwadi Sastra selaku Bupati Cirebon dan Gatot Rachmanto selaku Sekretaris Dinas PUPR Pemeintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon.

Dipaparkannya pula, bahwa perkara tersebut berawal dari kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar tim Satgas Penindakan KKPK pada 24 Oktober 2018 silam. Yang mana, dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti transaksi berupa uang tunai Rp. 116 juta dan bukti rekening setoran total Rp. 6,4 miliar.

Dari OTT tersebut, masih papar Laode M. Syarif, saat itu, KPK menetapkan 2 (dua) orang Tersangka, yaitu Sunjaya Purwadi Sastra (SUN) selaku Bupati Cirebon dan Gatot Rachmanto (GAR) selaku Sekretaris Dinas PUPR Pemeintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, hingga akhirnya keduanya divonis 'bersalah' dan dijatuhi sanksi pidana oleh Pengadilan Tipikor Bandung.

"Perkara ini merupakan salah-satu contoh berkembangnya OTT dengan nilai barang bukti awal uang sebesar Rp. 116 juta menjadi bentuk korupsi lain dan pencucian uang dengan nilai Rp. 51 miliar. Hal ini kami harap dapat menjawab dan memberikan pemahaman pada sejumlah pihak yang menuding KPK ketika melakukan OTT dengan nilai ratusan juta", papar Laode M. Syarif.

Laode M. Syarif menandaskan, OTT dapat menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk membuka praktik-praktik tindak pidana korupsi yang sebenarnya.

"Perlu dipahami, dalam proses OTT, barang bukti yang diamankan adalah transaksi saat itu. Di sinilah OTT dapat menjadi pintu masuk membuka praktik-praktik korupsi yang sebenarnya", tandas Laode.

Seperti diketahui, dalam konferensi yang digelar di kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan pada Jum'at 04 Oktober 2019, KPK kembali mengumumkan penetapan Sunjaya Purwadi Sastra selaku Bupati Cirebon sebagai Tersangka. Kali ini, Sunjaya Purwadi Sastra selaku Bupati Cirebon kembali ditetapkan KPK sebagai Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Laode M. Syarif menerangkan, dalam perkara dugaan TPPU ini, total penerimaan uang oleh tersangka Sunjaya Purwadi Sastra selaku Bupati Cirebon adalah sekitar Rp. 51 miliar. Uang itu digunakan Tersangka untuk kepentingan pribadi, seperti membeli tanah dan membeli mobil.

"Total penerimaan tersangka SUN (Sunjaya Purwadi Sastra) dalam perkara ini adalah sebesar sekitar Rp. 51 miliar. Perbuatan-perbuatan tersebut diduga dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan", terang Laode M. Syarif.

Diterangkannya pula, Sunjaya Purwadi Sastra diduga melakukan pencucian uang senilai Rp. 51 miliar yang awalnya diterima sebagai gratifikasi. Sumber gratifikasi itu berasal dari banyak hal, setidaknya terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Cirebon, dari pengusaha hingga berbagai perizinan di lingkungan Pemkab Cirebon.

"Sejak menjabat sebagai Bupati Cirebon di tahun 2014–2018 tersangka SUN (Sunjaya Purwadi Sastra) diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sekitar Rp. 41,1 miliar", terang Laode M. Syarif pula.

Laode M. Syarif juga menyebut adanya penerimaan lain sekitar Rp. 6,04 miliar dan Rp 4 miliar. Untuk yang Rp. 6,04 miliar disebut terkait perizinan PLTU 2 di Kabupaten Cirebon, sedangkan yang Rp. 4 miliar terkait perizinan properti.

"Sehingga, total penerimaan tersangka SUN dalam perkara ini adalah sebesar sekitar Rp. 51 miliar", sebut Laode M. Syarif.

Laode mengungkapkan, uang puluhan miliar itu tidak disimpan begitu saja oleh tersangka Sunjaya. KPK menduga, Sunjaya bersiasat mencuci uang dengan membeli sejumlah aset menggunakan identitas orang lain.

"Diduga tersangka SUN melakukan perbuatan menempatkan, menransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,  menitipkan uang hasil gratifikasi", ungkap Laode.

Laode juga membeber beberapa siasat mencuci uang yang diduga dilakukan Sunjaya, yakni:
• Ditempatkan di rekening atas nama pihak lain, namun digunakan untuk kepentingan Sunjaya;
• Sunjaya melalui bawahannya memerintahkan pembelian tanah di Kecamatan Talun Cirebon sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 senilai Rp. 9 miliar. Transaksi dilakukan secara tunai dan kepemilikan di atas-namakan pihak lain; dan
• Sunjaya juga memerintahkan bawahannya untuk membeli 7 kendaraan bermotor yang di atas-namakan pihak lain, yaitu Honda H-RV, Honda B-RV, Honda Jazz, Honda Brio, Toyota Yaris, Mitsubishi Pajero Sport Dakar dan Mitsubishi GS41.


"Perbuatan-perbuatan tersebut diduga dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan", ungkap Laode M. Syarif.

Laode M. Syarif kembali menegaskan, penyidikan baru ini sudah dilakukan tim Penyidik KPK sejak 13 September 2019 lalu. Laode menyebut, setidaknya sudah ada 146 orang Saksi dari berbagai unsur yang telah dimintai kesaksiannya.

"Dari unsur Anggota DPR (RI) 1 orang, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon 24 (dua puluh empat) orang, Camat 8 (delapan) orang, pejabat dan PNS Pemkab Cirebon, PPAT dan swasta 113 (seratus tiga belas) orang", tegas Laode M. Syarif.

Terhadap Sunjaya, KPK menyangka, tersangka Sunjaya Purwadi Sastra selaku Bupati Cirebon diduga telah melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). *(Ys/HB)*