PKPU Bermasalah, Nasabah Ancam Gugat Pailit dan Lapor Pidana Kresna Life

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Menyusul kasus gagal bayar yang dialami PT. Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), sejumlah nasabah melayangkan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke Pengadilan Niaga, kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Beberapa nasabah bahkan mengancam akan menggugat pailit PT. AJK (dalam PKPU) Sementara dan menempuh upaya hukum pidana, jika dana miliknya tidak juga terbayarkan. 

Saat ini, proses PKPU antara pihak Kresna Life dengan para nasabah telah memasuki babak baru. Yang mana, pada Jumat (15/01/2021), kedua belah pihak telah mengikuti pembahasan proposal perdamaian, baik secara langsung maupun secara online di Pengadilan Niaga, kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam pembahasan proposal perdamaian, dihadiri oleh Tim Pengurus PT. AJK (dalam PKPU) Sementara yaitu Arselan Ruslan, SH., LL.M., Ivan Nugroho, SH., LL.M. dan Beresman Jupiter Siagian, SH.  serta Rynaldo P. Batubara, SH., MH. 

Sebelum proses pembahasan tersebut berlangsung, wartawan sempat dilarang meliput oleh Beresman Jupiter Siagian, SH. dengan alasan pelaksanaan protokol kesehatan. Namun, salah satu perwakilan nasabah yang kebetulan adalah wartawan, Soegiharto Santoso langsung melayangkan protes kepada hakim pengawas Mochammad Djoenaedie, SH., MH. dengan pertimbangan bahwa wartawan tidak bisa dilarang melakukan peliputan di ruang sidang sepanjang hal itu diizinkan oleh majelis hakim.

“Saya sendiri yang melakukan konfirmasi secara langsung tentang hal itu kepada Ketua Mahkamah Agung, saat pertemuan refleksi Akhir Tahun Mahkamah Agung RI tahun 2020. Ketika itu, Pak Syarifudin selaku Ketua MA menjelaskan, bahwa tidak ada larangan peliputan bagi wartawan sepanjang sidang dinyatakan terbuka atau tidak tertutup, silahkan melihat  rekaman videonya yang hingga kini sangat mudah dilihat di channel youtube resmi pihak MA", terang Hoky, sapaan akrabnya.  

Atas dasar penjelasan tersebut, wartawan kemudian diizinkan masuk oleh Hakim Pengawas untuk melakukan peliputan jalannya sidang perdamaian.

Sidang antara pihak Kresna Life dengan pihak nasabah berjalan cukup alot. Pihak Kresna Life dan pihak nasabah saling  beradu argument. Hoky yang mewakili isterinya selaku pemegang 2 (dua) polis asuransi Kresna Life, membeberkan kepada Majelis Hakim Pengawas, bahwa ada dugaan itikad tidak baik dari pihak Kresna Life sejak sebelum PT. AJK (dalam PKPU) Sementara. 

Sebelumnya, pihak Kresna Life menyatakan, mulai dari September 2020, Perseroan telah mencapai kesepakatan dengan mayoritas nasabah yang tertuang dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama. Yang mana, sampai dengan 18 Desember 2020, Perseroan telah berhasil mencapai kesepakatan atau menanda-tangani PKB dengan 8.055 nasabah atau polis sekitar 77,61% dari total polis. Dan, telah melakukan pembayaran kepada para nasabah dengan jumlah sebesar Rp. 283,60 miliar.

Namun faktanya, bahwa sejak Perseroan menyampaikan penundaan pembayaran kewajiban, banyak nasabah yang mengajukan tuntutan hukum baik pidana atau pun PKPU.  

Dalam proposal perdamaian ada pula permohonan adanya Grace Period selama 12 bulan dari tanggal perjanjian perdamaian. Kemudian tertuliskan jadwal pembayaran utang, yang mana, dalam pantauan awak media, jika dibandingkan jadwal pembayaran hutang yang tertuliskan didalam PKB dengan yang tertulis di dalam proposal perdamaian, jelas lebih buruk pada proposal perdamaiannya, seperti dapat dilihat perbandingannya: 

A. 1Juta s/d 50 Juta, dalam PKB tidak ada, pada proposal akan lunas Juli 2022.

B. > 50 Juta s/d 100 Juta dalam PKB akan lunas April 2021, menjadi Juli 2022.

C. > 100 Juta s/d 200 Juta dalam PKB akan lunas Maret 2022, menjadi Juli 2023.

D. > 200 Juta s/d 300 Juta dalam PKB akan lunas Agustus 2022, menjadi Januari 2024.

E. > 300 Juta s/d 500 Juta dalam PKB akan lunas Juli 2023, menjadi Januari 2025.

F. > 500 Juta s/d 1 Milyar dalam PKB akan lunas Februari 2024, menjadi Juli 2025.

G. > 1 Milyar s/d 2,5 Milyar dalam PKB akan lunas Januari 2025, menjadi Januari 2026.

H. > 2,5 Milyar dalam PKB akan lunas Januari 2025, menjadi Januari 2026.

“Mohon perhatian Hakim Pengawas tentang kata-kata Perseroan dengan itikad baik dan bersungguh-sungguh menyampaikan Rencana Perdamaian ini. Sebab, faktanya hingga saat ini, istri saya belum pernah menerima pembayaran penyelesaian pertama sebagaimana yang dijanjikan dalam PKB. Lebih parah lagi, pihak kami belum pernah menerima kembali satupun PKB dari pihak PT. AJK. Padahal, saya telah serahkan langsung sejak tanggal 17 dan 19 September 2020. Ini namanya bukti, bahwa tidak ada itikad baik dari pihak PT. AJK sejak sebelum mengalami PKPU", ungkap Hoky yang juga adalah Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia.

Karena pihak PT. AJK sejak sebelum mengalami PKPU dinilai tidak memiliki itikad baik untuk membayar, Hoky menjelaskan, pihaknya telah membuatkan surat perihal pernyataan pembatalan perjanjian kesepakatan bersama.

“Mungkin masih banyak para korban pemegang polis PT. AJK yang mengalami nasib serupa dengan yang dialami oleh istri saya. Jadi, saya ulangi, bahwa ini bisa menjadi bukti petunjuk atas dugaan tidak adanya itikad baik dari pihak PT. AJK sejak sebelum mengalami PKPU. Hal tersebut dapat dilihat dari jadwal pembayaran utang yang diusulkan jauh lebih buruk dari jadwal yang tertera di dalam PKB", tegas Hoky yang juga adalah pimpinan di media Biskom dan Info Breaking News serta Jurnal123. 

Hoky juga mengatakan, pada saat pemungutan suara nanti pada Selasa 19 Januari 2021 dan ternyata kondisi yang ditawarkan lebih buruk dari PKB, maka pihaknya mengancam akan menggugat pailit terhadap PT AJK.

“Selain gugat pailit, kami akan bergabung dengan nasabah yang menjadi korban kasus ini untuk melaporkan pidana terhadap Kresna Life dengan tuduhan penggelapan dana nasabah", tandasnya.

Sementara itu Sukisari, SH. selaku kuasa hukum kreditor mengatakan, kondisi ini patut diduga PKPU memang sengaja diharapkan oleh pihak Debitor. Sukisari menyampaikan agar Pengurus PKPU memasukkan sifat tagihan kliennya sebagai kreditor preferen sesuai dengan Pasal 52 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

"Minta hakim pengawas mengambil sikap dan memerintahkan panitera pengganti untuk segera menempel daftar dan jenis tagihan di papan pengumuman", pintanya.

Sebelumnya dalam Rapat Kreditor Pertama tanggal 18 Desember 2020, Pengurus PKPU harus menjalankan Pasal 233 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yakni meminta Hakim Pengawas mendengar Saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut penundaan kewajiban pembayaran utang.

Selain itu, agar Hakim Pengawas melaksanakan Pasal 238 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU untuk mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta Debitor dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas. 

“Sayangnya Pengurus PKPU mengabaikan permohonan ini dan Hakim Pengawas juga tidak mengambil sikap tegas", kata Sukisari.

Sedangkan kuasa hukum kreditor Nourmaida Silalahi, SH., MH. mengatakan, PKPU dalam acara perdamaian perdana ini sangat jauh dari harapan, karena fakta yang ditawarkan lebih buruk dari PKB. Lalu penawaran cara pembayaran sangat tidak jelas dan bertele-tele, tidak transparan, serta tidak berdasarkan data.

Hal lain diusulkan oleh Rio Bonang (Anthony LP Hutapea & Associates Law Firm). "Mengenai masalah Hakim Pemutus Permohonan PKPU mengabulkan permohonan sudah tidak perlu dipeributkan. Yang sekarang ada kita sudah mendaftar menjadi Kreditur marilah kita tunduk kepada UU Kepailitan dan PKPU (37 Tahun 2014) jangan dibawa kedalam UU lainnya", usulnya.

Dari PT. AJK (dalam PKPU) selaku pihak Termohon yang hadir dalam proses pembahasan proposal perdamaian tersebut yaitu Rian, Gatot Budianto, Kurniadi Sastrawinata dan Siagian Simanjuntak. Disampaikan, bahwa  Termohon melalui surat jawabannya menyatakan sudah sepatutnya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU dapat dipertimbangkan Mulia Majelis Hakim.

"Termohon PKPU mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksaperkara a quo untuk menjatuhkan amar Putusan yang seadil-adilnya guna adanya kepastian hukum antara Pemohon dan Termohon termasuk juga bagi seluruh Para Pemegang Polis Lainnya", ujarnya.

Sebelum menutup sidang, Hakim Pengawas Mochammad Djoenaeidie, SH., MH. mengingkatkan agar Termohon dapat mempertimbangkan masukan-masukan yang telah disampaikan oleh para nasabah, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara online dan pihakTermohon menyatakan akan memperbaiki proposal perdamaian tersebut sebelum hari Selasa tanggal 19 Januari 2021. Dengan harapan, akan tercapai kesepakatan damai. *(Vincent & Hendra/HB)*

Selengkapnya..

Tanggapi Aspirasi Masyarakat, Hari Ke-2 PPKM Ning Ita Ubah Jam Operasional Pasar Tradisional

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria saat memberi keterangan pers di Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto.

Kota MOKOKERTO – (harianbuana.com).

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengambil langkah cepat dalam menanggapi aspirasi masyarakat, khususnya terkait jam operasional pasar tradisional selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Yang mana, sebelumnya jam operasional pasar tradisional diatur mulai pukul 03.00 – 16.00 WIB, kini telah diubah menjadi pukul 03.00 - 20.00 WIB. Hal ini disepakati pada rapat koordinasi Satgas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto yang dilaksanakan secara daring di Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto pada Sabtu (16/01/2021) ini.

Pelaksanaan PPKM di Kota Mojokerto, telah diterapkan sejak Jum'at (15/01/2021) kemarin.  Namun, salah-satu poin yang telah ditetapkan oleh tim Satgas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto dikeluhkan masyarakat.

Surat Edaran Nomor: 443.33/183/417.508/2021 pada poin 4 yang dikeluhkan masyarakat tersebut berbunyi Pembatasan Jam Operasional Pasar Umum Tradisonal Mulai Pukul 03.00 – 16.00 WIB dan Pasar Hewan 05.00 – 12.00 WIB.

Salah-satu suasana kondisi pasar tradisional Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto di hari pertama pelaksanaan PPKM, Jum'at (15/01/2021) malam.

Melihat kondisi di lapangan yang berbeda, Wali Kota Mojokerto yang akrab disapa "Ning Ita" ini segera mengambil kebijakan baru. "Kami dari Satgas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto, mengakomodir apa yang menjadi aspirasi dari para pedagang di pasar tradisional", ujar Ning Ita.

"Dengan pertimbangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah agar tidak terdampak secara signifikan terhadap pendapatan mereka, maka kami mengambil keputusan untuk jam pembukaan pasar tradisional disesuaikan sampai dengan jam 20.00 WIB", lanjutnya.

"Sama dengan jam tutup toko, restoran dan juga mall. Semoga kebijakan ini, bisa berdampak terhadap ekonomi masyarakat bawah, terakomodir pendapatan mereka, namun tetap melaksanakan protokol kesehatan 4M", tambahnya.

Dijelaskannya, bahwa Perubahan ini dituangkan dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 443.33/201/417.508/2021 tentang Perubahan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Mojokerto tertanggal 16 Januari 2021. 

Tidak hanya itu, wali kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini pun menjelaskan, bahwa tim dari UPT Pasar Tradisional telah turun ke lapangan dan berkomunikasi secara langsung dengan pihak pedagang.

Dijelaskannya pula, bahwa jam operasional pasar yang dimulai pukul 03.00 WIB dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Sebagaimana para pedagang banyak melakukan aktifitas mulai pukul 02.00 WIB.

"Terkait jam buka, memang kita tetapkan pukul 03.00 dini hari. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan rata-rata jam 02.00 mereka sudah memulai persiapan beraktifitas. Dan itu tidak ada persoalan serta sudah terkomunikasikan dengan para pedagang dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Hanya jam tutupnya, kita ambil kebijakan yang lebih fleksibel memperbolehkan buka sampai jam 20.00 mengikuti toko, swalayan dan restoran", jelas Ning Ita.

Pada kesempatan ini, Ning Ita mengucapkan terima-kasih sekaligus mengapresiasi kepada seluruh masyarakat Kota Mojokerto yang telah taat dan tertib dalam melaksanakan PPKM sejak hari pertama diberlakukan.

Pada kesempatan ini pula, Ning Ita juga meminta kepada semua masyarakat agar terus melaksanakan 4M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan menjaga jarak.

"Kami dari Satgas Covid-19, mengucapkan terimakasih sekaligus mengapresiasi kepada seluruh masyarakat Kota Mojokerto yang telah taat dan tertib dalam pelaksanaan PPKM hati pertama kemarin, Jum'at 15 Januari 2021. Dan kami berpesan kepada seluruh masyarakat Kota Mojokerto untuk tetap taat kepada protokol kesehatan. Dimanapun berada, 4M harus terus dilaksanakan secara ketat", tandasnya. *(rn/rv/Hms/HB)*

Selengkapnya..

Kinerja Memuaskan, Ning Ita Komitmen Tingkatkan Pelayanan Dan Perekonomian

Salah-satu suasana saat Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Kepala Bappedalitbang Kota Mojokerto memaparkan hasil survey Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas kinerja Wali Kota Mojokerto tahun 2020, Kamis 14 Januari 2021, di ruang Galeri Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Kinerja Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di tahun 2020 mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. Sebanyak 93,3% responden survei Digis Indonesia menyatakan puas dengan kinerja Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tersebut dipaparkan peneliti senior Digis Indonesia Harry Nugroho pada Kamis (14/01/2021) ini, di ruang Galeri Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto.

Ada 6 (enam) item yang menjadi obyek survei. Yakni, Pengendalian Banjir, Ekonomi Kerakyatan, Pariwisata, Pembangunan Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Dampak Covid-19.

"Tujuan survey ini ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui persepsi publik terhadap kinerja Pemerintah Kota Mojokerto. Dan, yang kedua, untuk mengetahui harapan publik terkait kinerja kami", terang Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Dijelaskannya, bahwa survei ini dilaksanakan dua kali pada tahun 2020 lalu. Yang mana, survey periode pertama dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli, sedangkan survei kedua pada bulan November hingga Desember. Dari dua kali survei oleh Digis Indonesia itu, persentase responden yang merasa puas dengan kinerja Pemkot mengalami peningkatan.

“Hasil survey menunjukkan, pada periode pertama, 84,7% responden merasa puas. Sedangkan  di periode kedua,  93,3% responden merasa puas dengan kinerja Pemerintah Kota Mojokerto", jelas Ning Ita.

Salah-satu suasana saat Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Kepala Bappedalitbang Kota Mojokerto memaparkan hasil survey Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas kinerja Wali Kota Mojokerto tahun 2020, Kamis 14 Januari 2021, di ruang Galeri Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto.

Lebih lanjut, Ning Ita memaparkan, bahwa pada survey periode II ini, 62,9% responden menyatakan puas dengan program pengendalian banjir. Tentang ekonomi kerakyatan, kepuasan responden mencapai 78,3%.

Berikutnya, pada program pembangunan infrastruktur, kepuasan responden sebesar 94,9%. Sedangkan pada program pelayanan publik, kepuasan responden mencapai 97,2%. Sementara pada program penanganan Covid-19, kepuasan responden sebesar 99%.

Namun demikian, menurut Ning Ita, ada beberapa item hasil survey yang perlu menjadi bahan evaluasi. “Misalnya terkait pengendalian banjir. Di Kecamatan Magersari, sebanyak 34,8% responden tidak puas. Ketidak-puasannya paling tinggi di antara dua kecamatan lain. Nah, ini nanti akan kita evaluasi dan tindak lanjuti", papar Ning Ita.

Selain itu, ada juga responden yang merasa bahwa di daerahnya UKM dan IKM kurang berkembang. “Mayoritas responden menilai UMKM berkembang pesat. Namun, jika di-breakdown per kecamatan, di Kecamatan Kranggan ada 42,3% responden yang merasa UMKM kurang berkembang. Nah, ini kita akan evaluasi. Apa memang karena kurang informasi kepada masyarakat atau memang masih dirasa kurang perkembangannya", tambah Ning Ita.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Mojokerto Agung Moeljono Soebagijo yang turut hadir dalam pemaparan menandaskan, bahwa hasil survei yang masih belum optimal akan segera dijadwalkan untuk pembahasan.

"Kita jadwalkan segera pertemuan dengan OPD terkait. Sehingga, bisa segera ditindaklanjuti", tandas Kepala Bappedalitbang Kota Mojokerto Agung Moeljono Soebagijo

Untuk diketahui, survey Digis Indonesia dilakukan di tiga kecamatan di Kota Mojokerto, yakni Prajuritkulon, Kranggan, dan Magersari. Jumlah responden sebanyak 801 orang, pada rentang usia 17 hingga 65 tahun, dengan jenjang pendidikan mulai tidak tamat SD hingga pascasarjana. *(Rv/Hms/HB)*

Selengkapnya..

Ning Ita Bersama Forkopimda Kota Mojokerto Kompak Sosialisasi Penerapan PPKM

Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria bersama Kapolres Mojokerto Kota AKBP Deddy Supriadi dan jajaran Forkopimda Kota Mojokerto lainya saat sosialisasi PPKM) di Kota Mojokerto akan dilaksanakan pada 15 – 28 Januari 2021, Rabu 13 Januari 2021, di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Mojokerto akan dilaksanakan pada 15 – 28 Januari 2021. Hal ini, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto Nomor: 443.33/183/417.508/2021 tanggal 12 Januari 2021.

Dalam rangka sosialisasi SE tersebut, Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari pada Rabu (13/01/2021) ini bersama jajaran Forkopimda Kota Mojokerto meninjau Kampung Tangguh Semeru di Kelurahan Wates. 

Turut hadir dalam sosialisasi ini, Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Ketua DPRD Sunarto, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Deddy Supriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Johan Iswahyudi dan perwakilan Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf. Dwi Mawan Sutanto. 

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, menyampaikan, bahwa per tanggal 11 Januari 2021 Kota Mojokerto kembali menjadi zona merah. Sebagaimana data per tanggal 12 Januari 2021, jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 1.513 orang, tingkat kesembuhan sebanyak 1.174 orang dan jumlah pasien yang meninggal sebanyak 107 orang.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakari bersama jajaran Forkopimda Kota Mojokerto saat meninjau Kampung Tangguh Semeru di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari, Rabu 13 Januari 2021.

Lebih lanjut, Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini menjelaskan, bahwa sebagaimana Inmendagri Nomor 1 Tahun 2021, Kota Mojokerto telah memenuhi unsur penerapan PPKM.

"Ada empat parameter. Yakni tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional serta tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupation Room/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70% (tujuh puluh persen)", jelas Ning Ita. 

Sosialisasi dilakukan di hadapan pengurus Kampung Tangguh Semeru (KTS) Kelurahan Wates yang terdiri dari para Anggota PKK Kelurahan Wates, para Kasi Kelurahan Wates, RT, RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat.

“Hal-hal yang perlu menjadi perhatian masyarakat semua adalah pelaksanaan 4 M wajib diperketat. Yaitu, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan", tegas Ning Ita. 

Ning Ita menambahkan, bahwa kegiatan belajar mengajar di semua lembaga pendidikan seluruhnya dilakukan secara daring. Kegiatan di tempat-tempat ibadah hanya diperbolehkan 50% dari kapasitas tempat ibadah. Kegiatan perkantoran akan menerapkan perpaduan bekerja dari rumah dan bekerja di kantor.

"Protokol kesehatan diterapkan dengan ketat. Tanpa, mengganggu kegiatan pelayanan publik bagi kantor-kantor yang memberikan pelayan pada masyarakat", tambah Ning Ita. 

“Mohon menjadi perhatian karena tidak taat pada peraturan akan berimplikasi terhadap sanksi. Saya mengimbau mari semakin waspada. Tidak perlu takut kepada pasien yang terpapar covid. Tapi, kewaspadaan dan pemahaman terhadap peenrapan 4M yang akan menjadi benteng penyelamat bagi diri kita untuk tetap sehat, tidak terpapar covid 19", lanjutnya.

Ning Ita menandaskan, bahwa ketaatan masyarakat adalah kunci bagi stakeholder untuk bisa menegakkan aturan dengan baik. Segala yang ditetapkan oleh pemerintah akan menjadi efektif jika seluruh masyarakat sadar, paham bahwa tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjaga keselamatan warga.

"Jumlah yang terpapar semakin banyak, jumlah yang meninggal juga semakin banyak. Bantu kami agar tugas dan tanggung jawab yang kami emban menjadi lebih ringan dengan kesadaran dan kepahaman masyarakat semua. Peraturan akan efektif jika masyarakat punya komitment untuk membantu dalam pengendalian covid 19 yang ada di Kota Mojokerto", tandasnya. *(Al/Rv/Hms/HB)*

Selengkapnya..

Soegiharto Dukung Presiden Tunjuk Komjen Listyo Calon Tunggal Kapolri

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Menyusul ditujuknya Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo, Ketua Bidang OKK DPP SPRI Soegiharto Santoso menyambut baik keputusan tersebut. Keputusan Presiden menunjuk Komjen Listyo, Kabareskrim Polri, adalah hal yang sangat tepat mengingat prestasi yang dicapainya sangat membanggakan. Saat ini surat resmi Presiden Joko Widodo ke DPR RI yang menunjuk Komjen Listyo sebagai calon tunggal Kapolri sudah diantar langsung oleh Mensesneg Pratikno ke pimpinan DPR di Gedung Nusantara III.

“Namun demikian, empat kandidat calon Kapolri lainnya yang nama-namanya santer beredar di masyarakat adalah juga merupakan kader terbaik Polri meskipun tidak ditunjuk presiden", ujar Hoky, sapaan akrab Ketua Bidang OKK DPP SPRI Soegiharto Santoso kepada media ini, Rabu (13/01/2021), di Jakarta.

Hoky meyakini Komjen Listyo memenuhi kriteria ideal sebagai seorang calon Kapolri, karena selama ini sosoknya dianggap mumpuni dan memiliki track record atau rekam jejak yang mentereng.

Hoky yang menjabat Pemimpin Umum BISKOM sekaligus Wakil Pemimpin Redaksi (Wapemred) Info Breaking News dan Wakil Pemimpin Umum Jurnal123.com, juga mengatakan, jika Komjen Listyo resmi terpilih sebagai Kapolri yang baru, itu adalah pilihan yang terbaik.

“Kebetulan antara Presiden Jokowi dan Pak Listyo sudah memiliki chemistry yang baik dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat ketika Pak Jokowi menjabat Wali Kota Solo dan Pak Listyo menjabat Kapolres Solo pada tahun 2011. Terlebih, Pak Listyo sempat menjadi ajudan presiden selama 2 (dua) tahun sejak periode pertama Pak Jokowi menjabat presiden", paparnya.

Pemimpin Umum BISKOM sekaligus Wapemred Info Breaking News dan Wakil PemimpinUmum Jurnal123.com, Ir. SoegihartoSantoso.

Menurutnya, kinerja dan kemampuan Komjen Listyo yang dilihat oleh Presiden Jokowi sehingga menjatuhkan pilihannya sebagai calon tunggal Kapolri. Hoky juga berharap, Kapolri yang baru nanti harus mampu melanjutkan ketegasan sikap yang ditunjukan oleh Kapolri sebelumnya.

“Artinya, masyarakat Indonesia melihat itu dan sangat mendukung tugas-tugas Polri dalam menindak tegas pelaku kejahatan, termasuk menertibkan oknum polisi yang bertindak tidak professional atau melanggar aturan", ujarnya.

Meskipun begitu, Hoky juga menilai, di tubuh Polri masih ada oknum-oknum aparat polisi yang ‘nakal’ dan terlibat dugaan praktek rekayasa hukum. Hoky pun mencontohkan dirinya yang pernah mengalami hal buruk dikriminalisasi dan sempat ditahan selama 43 hari di Rutan Bantul.

Yang mana, ketika itu dirinya harus berjuang ke meja hijau pengadilan di PN Bantul, hingga ke tingkat Mahkamah Agung (MA).

“Dan saya akhirnya divonis tidak-bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap (inchraat). Artinya, kasus yang saya alami murni kriminalisasi oleh oknum senior di APKOMINDO yang bekerja sama dengan oknum yang menggunakan institusi kepolisian dan oknum yang menggunakan institusi kejaksaan. Hal seperti ini yang harus dihindari oleh Kapolri yang baru", ungkapnya.

Sebagai insan pers yang sering memberitakan hal-hal terkait persoalan hukum, Hoky berharap, warga masyarakat tidak perlu takut berhadapan dengan masalah hukum.

“Namun yang terpenting adalah taat hukum sebagai masyarakat yang baik. Sebab, Indonesia adalah negara hukum. Jadi, kita ikuti saja aturan hukum yang berlaku di negara ini. Kalau ada tindakan-tindakan kekecewaan, maka sebaiknya jangan melakukan tindak ananarkis. Pasalnya, hal itu pasti merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain di sekitar kita. Jadi, hal-hal seperti itu harus dipahami sungguh-sungguh", urainya.

Disarankannya juga, jika pemahaman hukum sudah bai, maka untuk menghadapi permasalahan hukum harus ditempuh dengan cara-cara yang benar.

“Seperti apa yang telah saya alami, kan selesai dengan baik. Walaupun dengan proses panjang. Tapi, di balik itu kan saya jadi lebih mengerti tentang hukum. Dan, hikmahnya saya akhirnya mendirikan kantor konsultan hukum agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum ketika mengalami perlakuan yang tidak adil", paparnya.

Namun demikian, sambungnya, semua itu adalah proses. Dirinya juga meyakini bahwa negara ini akan berjalan semakin baik. Hoky pun memberi saran untuk rekan sejawat agar dalam menjalankan tugas jurnalistik lebih mengedepankan fakta dan informasi yang berimbang.

"Seperti contoh, bahwa referensi liputan tentang peristiwa ekonomi yang berdampak pada investor ketika kasus UU Cipta Karya dibahas di DPR pada waktu lalu. Saya juga upload link YouTube tentang ada investor dari PT. Hyundai yang berinvestasi sangat besar dan berpotensi menciptakan lapangan kerja sangat luas, namun terdampak akibat kasus pro dan kontra tentang Undang-Undang (UU) Omnibus Law atau Cipta Kerja. Jadi, mohon teman-teman media juga harus bisa mengeksploitasi berita-berita yang positif", terangnya.

“Jadi ketika di masa pamdemi Covid-19 saat ini, PT Hyundai berinvestasi di Indonesia. Bahkan, mereka mencabut dana investasinya dari Malaysia dan dipindahkan ke Indonesia. Ini berita baik yang harusnya disampaikan kepada masyarakat, sehingga timbul semangat bagi masyarakat. Jangan berita-berita menakutkan yang disebar yang justeru berdampak menciptakan ketakutan yang menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu karena kekebalan tubuh masyarakat yang mengalami tekanan bisa menurun", lanjutnuya.

Hoky juga menanggapi tetang permasalahan tindakan tegas terhadap kasus kerumunan warga yang melanggar protocol kesehatan di saat pandemi Covid-19.

"Pasalnya, hal itu kan membahayakan, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga orang lain. Karena kita ini bisa membawa virus tersebut dan menularkan. Jadi, kita dukung dan jangan kita malah melanggar Prokes. Saya berharap, teman-teman media mendukung dan jangan menyebarkan berita hoaks. Jadi, kita menyebarkan berita itu dengan baik dan benar", tandasnya.

Kembali ke soal calon Kapolri, Hoky berharap, Kapolri terpilih nanti bisa meneruskan hal-hal positif yang telah dilakukan oleh Kapolri sebelumnya agar semakin baik dan semakin tegas serta berimbang.

Melihat tack record calon tunggal Kapolri, beliau sempat berhasil menangkap tersangka kasus Cassie Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra dan memimpin langsung penjemputannya dari Malaysia ke Indonesia.

"Hal itu merupakan sebuah prestasi yang diperhitungkan oleh Prediden Jokowi. Pasalnya, kasus Djoko Tjandra ini kabur dari Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1999 dan berhasil dibongkar. Bahkan oknum perwira tinggi Polri yang ikut terlibat dalam kasus Djoko Tjandra pun diproses secara hukum dan hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Itu juga pasti akan diapresiasi oleh masyarakat Indonesia", pungkasnya. *(HB)*

Selengkapnya..

Cegah Lonjakan Covid-19, Mulai Pekan Ini Kota Mojokerto Terapkan PPKM

Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria saat menyampaikan penerapan PPKM  dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di ruang Galery, Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto, Selasa 12 Januari 2021.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Kota Mojokerto akan menyusul 11 daerah di Jawa Timur yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini, disampaikan Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari pada rapat koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di ruang Galery, Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto, Selasa 12 Januari 2021.

Penerapan PPKM ini merupakan tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19) dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease - 2019.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini menegaskan, bahwa sesuai dengan Inmendagri, daerah harus melakukan PPKM ketika sudah memenuhi empat unsur. "Dari parameter yang ada, Kota Mojokerto ini sudah memenuhi keempat unsur yang ada", tegas Ning Ita.

Untuk diketahui, sesuai Inmendagri, PPKM diberlakukan untuk provinsi, kabupaten/ Kota yang memenuhi 4 (empat) unsur. Yakni, tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional; 

tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional; 

tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional dan tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupation Room/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70% (tujuh puluh persen).

Penerapan PPKM nantinya, akan diberlakukan pada tanggal 15 hingga 28 Januari 2021. Pembatasan ini pun, berlaku di seluruh sektor. Baik pada sektor perdagangan, perkantoran, pendidikan, institusi pemerintah dan lain sebagainya.

"Sosialisasi PPKM, akan kami lakukan mulai besok (Rabu 13 Januari 2021). Semua unsur turun ke lapangan untuk berkomunikasi langsung kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat", jelanya.

Ditegaskannya, bahwa untuk rumah makan, restoran, supermarket dan mall akan diterapkan jam operasional hingga 20.00 WIB. Tentunya, penerapan jam operasional ini dibarengi juga dengan sanksi, jika para pemilik usaha kedapatan melanggar aturan. 

"Kami yakin, semua pihak dapat bersinergi dalam menjalankan PPKM di Kota Mojokerto. Karena, berpengalaman dari pembatasan sosial skala mikro di Kota Mojokerto sebelum Idul Fitri dan awal pandemi, Kota Mojokerto dapat menekan angka lonjakan kasus Covid-19", tegas Ning Ita. 

Selain pembatasan jam operasional di tempat perbelanjaan dan rumah makan, lanjut Ning Ita, Pemerintah Kota Mojokerto juga menerapkan pembatasan jumlah kapasitas di tempat ibadah sebesar 50 persen dari biasanya. Tidak hanya itu, dilarang mengadakan kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan. Seperti hajatan, seremonial resepsi pernikahan, kegiatan sosial dan keagamaan. 

"Sementara waktu, tempat wisata dan tempat hiburan akan ditutup. Kegiatan belajar mengajar secara daring atau online bagi semua satuan pendidikan akan dilaksanakan secara 100 persen. Dan membatasi tempat kerja atau perkantoran  dengan menerapkan WFH (work from home) sebesar 75 persen dan WFH (work from office) sebesar 25 persen. Tentunya, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat", terang walikota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini. 

Ning Ita menandaskan, pada akhirnya Kota Mojokerto diharuskan menerapkan sistem PPKM seperti daerah-daerah lainnya di Jawa Timur. Ning Ita berharap dengan adanya PPKM dalam waktu dekat ini, seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi dan memberikan dukungan.

"Penerapan PPKM ini kami jalankan untuk melindungi masyarakat secara luas. Mohon dukungan dalam pelaksanaannya, agar penyebaran Covid-19 dapat terus ditekan. Dan, kegiatan masyarakat, termasuk pemulihan ekonomi dapat berjalan optimal", tandasnya. *(RN/Rv/Hms/HB)*

Selengkapnya..

Meski Bebas PPKM, Korem 082/CPYJ Gelar Rapid Test Antigen Untuk Anggotanya

Teks foto: Rapid Test Antigen bagi anggotanya Korem 082/CPYJ di  aula Makorem 082/CPYJ, Senin (11/01/2021).

Kab. MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Meski Kabupaten Mojokerto tidak termasuk dalam PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang ditetapkan Gubernur Jawa Timur, Korem 082/CPYJ mendukung program tersebut dengan menggelar Rapid Test Antigen bagi para anggotanya di aula Makorem 082/CPYJ, Senin (11/01/2021). 

Upaya ini dimaksudkan guna mengetahui anggotanya ada yang terpapar atau tidak, sekaligus untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Wilayah Korem 082/CPYJ. Mengingat banyaknya rumah sakit yang penuh dengan pasien Covid-19, sehingga seluruh pihak harus tetap konsisten dalam melakukan tindakan untuk menekan laju penyebaran Covid-19 terutama dalam penerapan protokol kesehatan secara ketat.

“Sesuai perintah Pangdam V/Brawijaya, seluruh anggota Korem 082/CPYJ dan satuan Balak Korem di wilayah Mokerto serta Kodim jajaran Korem 082/CPYJ wajib melaksanakan Rapid Test Antigen yang akan dilaksanakan oleh Denkesyah secara berkal", ungkap Danrem 082/CPYJ Kolonel Inf M. Dariyanto, ditemui di ruang kerjanya, Senin (11/01/2021).

Ditemui terpisah, Dandenkesyah Letkol Ckm Purwoto, ST. selaku penyelenggara Rapid Test Antigen menjelaskan, bahwa Denkesyah siap mendukung pelaksanaan Rapid Test Antigen yang dilaksanakan di Korem 082/CPYJ, Kodim jajaran dan Satuan Balak Korem 082/CPYJ.

“Mulai hari ini, Denkesyah akan menyiapkan tenaga medis serta alat Rapid Test Antigen untuk seluruh personel Korem 082/CPYJ dan Kodim jajaran serta Satuan Balak Korem 082/CPYJ.   Rapid Test akan dilaksanakan secara rutin setiap hari senin", jelas Purwoto.

Ditegaskannya, bahwa rapid test dilaksanakan untuk mengetahui seseorang terpapar Covid-19 atau tidak. Namun, cara yang paling baik adalah dengan pencegahan, yaitu dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

“Diperlukan kesadaran pada diri sendiri untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan cara memakai masker, menjaga jarak dan perbanyak cuci tangan di air yang mengalir", tegas Dandenkes. *(get/HB)*

Selengkapnya..

Awali PPKM 11-25 Januari 2021, Pemkab Dan Polres Mojokerto Terapkan Hypnotherapy Tangguh Semeru Jilid II

Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta didampingi Kapolres AKBP Dony Alexander foto bersama Danim 0815 Mojokerto serta Bupati Pungkasiadi, dalam acara webinar di Sunrice Mall Kota Mojokerto, Senin 11 Januari 2021.

Kab. MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Mengawali PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) secara serempak 11–25 Januari 2021 di Jatim, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bersama Polres Mojokerto kembali menerapkan kegiatan Hypnotherapy Tangguh Semeru Jilid II di tahun 2021. Kembali mengulangi kegiatan ini,  karena pelaksanaan Hypnotherapy Tangguh Semeru Jilid I di tahun 2020, dinilai berhasil memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kab. Mojokerto.

“Untuk mengawali pelaksanaan PPKM mulai 11–25 Januari 2021 ini, Polres bersama Pemkab. Mojokerto kembali menerapkan kegiatan Hypnotherapy Tangguh Semeru Jilid II di tahun 2021. Karena pelaksanaan pada kegiatan serupa di tahun 2020 sudah berhasil. Namun peserta yang terlibat kami tingkatkan dua kalilipat. Melibatkan 20.000 peserta menyebar di 236 desa", jelas  Bupati Mojokerto Pungkasiadi didampingi Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander dan  Pj Sekdakab Mojokerto Didik Chusnul Yakin, di Peringgitan Pemkab Mojokerto, Senin 11 Januari 2021.

Sementara itu, Kapolres Mojokerto menjelaskan, bahwa kegiatan Hypnotherapy Tangguh Semeru Jilid II di tahun 2021, mulai digelar pada Sabtu (09/01/2021) malam di Studio I CGV Sunrise Mall Mojokerto. Dijelaskannya pula, bahwa Hypnotherapy Tangguh Semeru dilaksanakan demi menyatukan persepsi dan mindset pentingnya menaati protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Kegiatan dilakukan secara webinar dan juga dihadiri Bupati Mojokerto Pungkasiadi, beserta Pj Sekdakab Didik Chusnul Yakin, Dandim 0815 Mojokerto  dan Forkopimda. Hipnotherapy Tangguh Semeru Jilid II diikuti 20.000 peserta yang tersebar pada 427 titik di 236 desa atau 14 kecamatan. Pada jilid I tepatnya Oktober 2020 lalu, kegiatan yang sama juga sukses digelar dengan diikuti 10.000 peserta di 236 desa.

Masih penjelasan Kapolres Mojokerto, bahwa Hypnotherapy Tangguh Semeru merupakan bentuk kerjasama Pemkab Mojokerto dengan Polri serta TNI, guna memutus mata rantai Covid-19. Berdasarkan hasil survey kepuasaan masyarakat yang dilakukan oleh Wakapolres Mojokerto Kompol David Tri Prasojo, kegiatan ini juga berhasil mendapatkan predikat A.

"Kami sudah berupaya untuk menegakan protokol kesehatan dengan operasi yustisi, jam malam, physical distancing dan Kampung Tanggunh Semeru. Hypnotherapy ini juga termasuk salah satunya. Jadi kita ajak masyarakat melalui alam bawah sadarnya, untuk taat prokes. Semoga dapat menjadi contoh bagi lainnya", jelas Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander.

Terpisah, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta dalam webinar ini mengingatkan kepada seluruh peserta dan masyarakat untuk terus semangat dalam menanggulangi Covid-19. Tentunya dengan semangat, musyawarah, mufakat dan gotong royong.

"Ilmu pengetahuan itu sebagai penunjang kebutuhan manusia. Ilmu kita perlukan juga untuk memerangi penyebaran Covid-19. Terapi hipnosis termasuk di dalamnya. Kita butuh komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Semua dapat berperan untuk membantu penanganan Covid-19", pesan Kapolda Jatim ditutup dengan deklarasi diikuti penyerahan cinderamata. 

Kapolda Jatim pun berharap, pemerintah, TNI/Polri dan segenap masyarakat khususnya di wilayah Mojokerto dan Jawa Timur untuk bersama-sama tetap mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diharapkan bisa dilaksanakan bersama-sama.

“Terkait distribusi vaksin, kami siap mengamankan. Semua diharapkan bisa bersama-sama, bergotong-royong menghadapi Covid-19. Sudah banyak jatuh korban diantara kita, baik kami dari TNI/Polri, pemerintah maupun tenaga kesehatan serta saudara-saudara kita. Untuk itu, penting bagi kita untuk mematuhi protokol kesehatan", katanya.

Kapolda menegaskan, jika semua bisa untuk menghadapi Covid-19 jika dilakukan bersama-sama. Dari sebanyak 20 ribu peserta di wilayah hukum Polres Mojokerto diharapkan bisa menyebar ke semua. Dengan Webinar Hipnoterapi Tangguh Semeru II, semua bisa menyadari bahaya besarnya dan potensi diri bisa menanggulangi Covid-19. *(get/HB)*

Selengkapnya..

Ning Ita Salurkan Bantuan Perbaikan Rumah Warga Akibat Puting Beliung

Dengan didampingi Plt. Kepala Dinsos PPPA Pemkot Mojokerto Heru Setyadi, Kepala Baznas Kota Mojokerto KH. Ma'shum Maulani, Kabag. Prokopim Setdakot Mojokerto Hatta Amrulloh, Camat serta Lurah, Ning Ita menyusuri satu-persatu bangunan rumah yang rusak, Sabtu 09 Januari 2021.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Hujan deras disertai angin kencang pada Kamis (07/01/2021) lalu, menimbulkan sejumlah kerusakan rumah warga di Kota Mojokerto. Menyikapi hal ini, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menginstruksikan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) setempat untuk segera melakukan assismen atas rumah warga yang rusak pada Jumat (08/01/2021) esoknya. 

Wali Kota Mojokerto yang akrab disapa "Ning Ita" ini juga turun langsung meninjau rumah warga yang rusak. Sekaligus, memberikan bantuan berupa perbaikan rumah pada Sabtu (09/01/2021) ini.

Dengan didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinsos PPPA Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto Heru Setyadi, Kepala Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto KH. Ma'shum Maulani, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Hatta Amrulloh, Camat serta Lurah, Ning Ita menyusuri satu-persatu bangunan rumah yang rusak. 

"Hujan yang melanda Kota Mojokerto, akhir-akhir ini cukup deras disertai dengan angin kencang. Dan Kota Mojokerto, merupakan salah satu daerah dari 22 daerah di Jawa Timur yang dilanda fenomena La Nina dan Hidrometeorologi. Untuk itu, kewaspadaan dari masyarakat sangat dibutuhkan. Kami mengimbau, agar semua masyarakat lebih mawas diri saat hujan deras", jelas wali kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat secara simbolis menyerahkan bantuan kepada warga di jalan Flamboyan RT 3 RW 2, di Lingkungan Wates Kelurahan Wates Kecamatan Magersari, Sabtu 09 Januari 2021.

Dari sebelas rumah yang mengalami kerusakan bangunan, lanjut Ning Ita, tiga di antaranya mengalami kerusakan berat, tiga lainnya rusak dengan kategori sedang dan sisanya mengalami kerusakan ringan.

"Kerusakan setiap rumah berbeda-beda. Namun, tetap kami berikan bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan. Semoga bantuan ini, dapat meringankan beban warga di Jalan Flamboyan RT 3 RW 2, di Lingkungan Wates", lanjut Ning Ita.

Ditegaskannya, bahwa Pemerintah Kota Mojokerto bersama Baznas Kota Mojokerto memberikan bantuan berupa renovasi atau perbaikan pada setiap bangunan yang rusak milik masyarakat senilai Rp. 7.810.000,– 

"Dengan adanya bantuan ini, semoga perbaikan rumah yang rusak segera diperbaiki, sehingga saat hujan kembali melanda mereka bisa mendapatkan perlindungan yang layak, tanpa ada kebocoran", tegasnya. 

Sementara itu, Minto salah seorang warga yang terdampak angin puting beliung, mengucapkan terima-kasihnya kepada Wali Kota Mojokerto Ning Ita. Khususnya, atas perhatian dan kecepatan dalam menanggapi permasalahan di masyarakat. Terlebih, kepada warga yang menjadi korban akibat angin puting beliung.

"Matur nuwun Ning Ita, atas perhatian dan kepeduliannya kepada warga Kota Mojokerto. Bantuan ini, sangat berarti buat kami", ungkap Minto.

Seperti diketahui sebelumnya, Kota Mojokerto masuk pada 22 daerah di Jawa Timur yang mengalami fenomena La Nina dan Hidrometeorologi saat musim penghujan.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Juanda Surabaya, fenomena La Nina bukanlah badai. Akan tetapi, merupakan fenomena perubahan cuaca karena naiknya suhu di laut pasifik sehingga mengakibatkan bencana hidrometeorologi. *(RN/Hms/HB)*

Selengkapnya..

Rumah Wartawan Dibobol OTK, PPWI Desak Polisi Segera Tangkap Pelaku

Salah-satu suasana kondisi ruangan rumah korban.

09.12  14.17

Kota MAKASSAR – (harianbuana.com).

Teror dan intimidasi terhadap wartawan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, kembali terjadi. Kali ini, menimpa Imansyah Rukka wartawan media nasional online.

Rumahnya yang terletak area Perumahan Aida Green Residence di kawasan jalan Laikang Kelurahan Bakung Kota Makassar dirusak oleh orang tak dikenal (OTK) pada Rabu (06/01/2021) dini-hari, sekitar pukul 03.30 WITa.

Menurut Imansyah Rukka, saat kejadian dia sedang berada di dalam rumah. Dia mengaku sempat mendengar suara orang mengetuk kaca jendela kamarnya saat ia tertidur pulas.

"Awalnya saya tidur pulas, tiba-tiba saya terbangun karena mendengar ada orang yang mengetuk jendela kamar saya. Dengan rasa curiga, saya mencoba mengintip dari balik celah gorden dan terlihat ada seorang pria dengan badan yang agak kekar berdiri di teras rumah bersama mobil Avanza hitam. Orang tersebut terlihat mengamati sesuatu di sekitar rumah saya", ujar Iman.

Setelah itu, Iman mendengar pintu rumahnya dirusak dengan paksa dan pintunya pun ditendang. Kemudian, orang tersebut masuk ke dalam rumah. Lalu, orang tersebut mengambil laptop yang tersimpan di atas meja di ruang tamu beserta kelengkapannya, juga tas selempang kecil yang edisi identitas id card wartawan dan beberapa perlengkapan liputan.

"Laptop tersebut saya simpan di atas meja di ruang tamu usai kerja malam hari, sementara tas dan kelengkapannya semua ada di atas kursi juga raib. Tas tersebut berisi id card wartawan, kunci mobil, dan powerbank", jelas Iman.

Selain itu, empat buah ban mobil serta velg yang tersusun rapi di dekat pintu ruang tamu pun dibawa oleh para pelaku.

Merasa seperti diteror, Iman langsung bergegas untuk mengintai dari celah gorden jendela untuk mencari tahu siapa pelakunya. "Saya mengintip dari celah gorden dengan was-was mencari tahu siapa pelakunya", akunya.

Atas kejadian itu, korban telah membuat laporan polisi ke Polsek Biringkanaya Polres Makassar Polda Sulawesi Selatan.

Merespon pembobolan rumah wartawan Imansyah Rukka yang diduga bermotif intimidasi, pengancaman dan penghilangan barang bukti hasil investigasi jurnalistik wartawan di Makassar itu, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., MA. meminta pihak kepolisian agar segera menindak tegas para pelaku.

Wilson juga mengutuk keras perbuatan teror yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap insan pers jurnalisme warga yang ada di Kota Makassar.

"Kami mengharapkan pihak kepolisian dapat mengungkap kasus teror terhadap wartawan Imansyah Rukka karena hal itu melanggar undang-undang pers dan merupakan perbuatan pidana", tegas Wilson Lalengke yang merupakan Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini, Sabtu, 9 Januari 2021.

Sementara itu, Kapolsek Biringkanaya Kompol Wayan Wayracana Karyawan, SIK. saat dikonfirmasi perihal yang dialami oleh wartawan Imansyah Rukka yang bertugas di harian siber.com, tidak memberikan tanggapan atau respon sama sekali.

"Padahal kasus tersebut sudah dilaporkan ke pihak Polsek Biringkanaya, tapi belum ada tanggapan sama sekali", ungkap korban Imansyah sedih. *(IRK/HB)*

Selengkapnya..

KPK Geledah Kantor Dinas Pemkot Batu Terkait Perkara Dugaan Gratifikasi Mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko

Petugas kepolisian berjaga saat Tim Penyidik KPK menggeledah ruang kerja pada Kantor Dinas Pariwisata Pemkot Batu, Rabu 06 Januari 2021.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Balai Kota Among Tani, Kota Batu Provinsi Jawa Timur, Rabu (06/01/2021) kemarin. Penggeledahan dilakukan, berkaitan dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi periode tahun 2011–2017 yang menjerat Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu.

Sejumlah dokumen terkait dengan dugaan pokok perkara, diamankan Tim Penyidik KPK dalam penggeledahan di Balai Kota Among Tani Pemkot Batu tersebut. Selain itu, Tim Penyidik KPK juga menggeledah sejumlah ruang kerja pada Kantor Dinas PUPR Pemkot Batu, Kantor Dinas Pendidikan Pemkot Batu dan Kantor Dinas Pariwisata Pemkot Batu.

"Penyidik menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen terkait kegiatan proyek-proyek pekerjaan dan juga dokumen perijinan-perijinan tempat wisata pada Dinas Pariwisata Kota Batu kurun waktu tahun 2011–2017", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara (Jubir) Bidang Penindakan KPK Ali Fikri, Kamis 07 Januari 2021.

Ali menegaskan, dokumen-dokumen yang berhasil diamankan Tim Penyidik KPK dalam penggeledahan akan segera dianalisa dan disita sebagai barang bukti perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi tersebut.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, sebelumnya, pada Selasa 05 Januari 2021, Tim Penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang Saksi. Keduanya, yakni Moh. Zaini pemilik PT. Gunadharma Anugerah dan  Kristiawan mantan pengurus rumah tangga Wali Kota Batu Edy Rumpoko.

Kedua Saksi tersebut diperiksa Kantor Reserse & Kriminal Kepolisian Resor Kota Batu Jl. AP III Katjoeng Permadi No.16, Junrejo, Kota Batu.

Sebagaimana dikatahui, perkara dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi tersebut merupakan pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap yang menjerat Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu.

Yang mana, atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap, Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu telah divonis 'bersalah' menerima suap senilai Rp. 295 juta dan satu unit mobil Toyota Alphard senilai Rp. 1,6 miliar dari pengusaha Filiput Djap.

Atas perbuatannya itu, Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu telah dijatuhi sanksi pidana 5,5 tahun penjara dan denda Rp. 200 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Kasasi, Mahkamah Agung pada tahun 2019 lalu. *(Ys/HB)*

BERITA TERKAIT:
> Sidang Kasus OTT Suap Wali Kota Batu, Filipus Dijatuhi Vonis Hukuman Badan 2 Tahun Penjara Dan Denda Rp. 50 Juta
> KPK Tangkap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko
> Wali Kota Batu Terjaring OTT KPK...?

> Berkas Rampung, Wali Kota Batu Non-aktif Eddy Rumpoko Segera Diadili

Selengkapnya..

Larang Wartawan Memvideo Persidangan, Alumni Lemhannas: Hakimnya Perlu Belajar Bahasa Indonesia Lagi

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke.

Kab. SERANG – (harianbuana com).

Ada hal aneh bin ajaib terjadi hari ini, Selasa 05 Januari 2021, di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Ketika sedang berlangsung persidangan kasus dugaan pemalsuan dokumen dan memasukan keterangan palsu yang disangkakan kepada terdakwa berinisial LH, salah-satu direksi sebuah perusahaan bata ringan (hebel) di Cikande, Kabupaten Serang.

Persidangan yang dimulai sekitar pukul 4 sore itu dihadiri tidak kurang dari 20-an wartawan dari berbagai media nasional dan daerah. Di saat persidangan akan dimulai, salah-satu perwakilan wartawan memohon izin kepada Majelis Hakim untuk dilakukan peliputan persidangan itu. Ketua Majelis Hakim, Dr. Erwantoni, SH, MH (2) menyatakan mengizinkan dilakukan peliputan dengan hanya boleh mengambil gambar statis alias foto saja.

Hakim Erwantoni beralasan, bahwa dirinya merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan. Menurutnya, dalam Perma tersebut disebutkan, bahwa pengunjung, termasuk wartawan hanya boleh mengambil foto, tidak boleh mengambil video.

“Berdasarkan Perma Nomor 5 tahun 2020, wartawan boleh meliput tapi hanya boleh mengambil gambar foto pada saat sebelum persidangan dimulai, tidak boleh mengambil video selama persidangan", ujar Hakim Ketua Erwantoni yang bergelar doktor itu.

Tentu saja, hal ini tidak dapat diterima oleh para wartawan. Namun, untuk menghormati ruang sidang dan kegiatan persidangan, para wartawan dengan terpaksa mengikuti saja arahan ‘sesat’ sang hakim yang memimpin persidangan kasus ini. Usai persidangan, para wartawan meminta klarifikasi ke Ketua Majelis Hakim Erwantoni terkait pelarangan peliputan dengan perekaman video itu.

Sang hakim berkilah, bahwa ia hanya menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh pimpinannya. Yakni, tidak diperkenankan wartawan melakukan peliputan video di ruang persidangan.

“Tujuannya adalah untuk menjaga ketenangan dan keamanan persidangan. Berdasarkan Pasal 4 Perma Nomor 5 Tahun 2020. wartawan hanya boleh mengambil foto, tidak diperbolehkan mengambil video,” urai Erwantoni, seraya meminta para wartawan membuka dan membaca Perma Nomor 5 Tahun 2020.

Ketika didesak untuk memberikan pendapat apakah Perma lebih tinggi tingkatannya dari Undang-Undang, sang hakim mengelak memberikan jawaban dan justru terkesan melempar bola dengan mengatakan bahwa Perma itu dibuat oleh Mahkamah Agung. “Silahkan pertanyakan ke Mahkamah Agung", elaknya.

Para wartawan pun kemudian menyela, “Berarti Bapak mau mengatakan bahwa MA yang melanggar pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers?”, sela wartawan

Sang hakim justru terlihat gagap dan emosi dan mengatakan bahwa dia tidak bermaksud demikian. “Kita bukan untuk berdebat di sini. Saya hanya menjelaskan, bahwa Perma itu mengatur tentang protokol persidangan dan ketentuannya tidak boleh ada pengambilan video. Yang boleh itu pengambilan foto sebelum persidangan", katanya sambil terlihat menahan amarah.

Usai klarifikasi itu, saat dimintai tanggapannya atas peristiwa pelarangan pengambilan video di persidangan oleh Hakim Erwantoni, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke menyampaikan bahwa dirinya sangat prihatin dengan perilaku hakim itu yang bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia saat ini dan ke depannya.

Menurutnya, demokrasi itu menuntut keterbukaan, transparansi dan kejujuran dalam semua aspek. Salah-satu pilar utama demokrasi adalah wartawan dengan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengumpulan dan penyebaran informasi.

“Kalau dilarang-larang begitu, bagaimana mungkin wartawan dapat mengumpulkan informasi secara detail, lengkap dan kompresensif? Padahal, salah-satu alat bukti dari sebuah fakta adalah hasil rekaman, baik rekaman suara, foto maupun video", ujar Wilson Lalengke yang merupakan Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Selasa 05 Januari 2021.

Namun demikian, setelah membaca dan menelaah isi Perma Nomor 5 tahun 2020, kata Wilson, ternyata Hakim Erwantoni itu yang tidak teliti dan terkesan asal bunyi. “Hakim itu sangat perlu memahami dengan benar setiap kata, frasa dan kalimat yang digunakan dalam sebuah peraturan, terutama Perma Nomor 5 Tahun 2020 ini", kata lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University Inggris ini.

Lebih lanjut, pria yang selama ini getol membela kemerdekaan pers di Indonesia itu menjelaskan, bahwa Perma tersebut tidak melarang wartawan melakukan peliputan, termasuk mengambil video atau gambar bergerak di dalam persidangan. Yang mana, berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Perma Nomor 5 Tahun 2020 jelas dikatakan, bahwa Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin Hakim/Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya Persidangan.

“Dalam ayat ini sangat jelas terlihat bahwa rekaman audio dan/atau rekaman audio visual dapat dilakukan atas seizin hakim atau ketua majelis hakim. Mungkin Hakim Erwantoni itu tidak paham maksud frasa ‘audio visual’ yang merupakan kata lain atau ungkapan lain dari video yaa", ungkap Wilson yang juga menyelesaikan program pasca sarjananya di bidang Applied Ethics di Utrecht University Belanda dan Linkoping University Swedia itu.

Hakim yang memimpin sidang juga harus punya alasan yang jelas dan kuat untuk tidak mengizinkan wartawan melakukan pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual (video – red). Dalam ayat selanjutnya {ayat (7)} dari Pasal 4 Perma tersebut disebutkan, bahwa pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan dalam Persidangan tertutup untuk umum. Ini artinya, hakim tidak akan memberikan izin kepada wartawan untuk mengambil foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual jika persidangan itu dinyatakan tertutup.

Untuk diketahui, bahwa pada Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2020 dituliskan, bahwa Semua sidang pemeriksaan Pengadilan bersifat terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Berdasarkan ketentuan itu, maka hampir semua persidangan harus dinyatakan terbuka dan bisa diliput menggunakan peralatan foto, perekam suara dan kamera video. Sebagaimana lazimnya, hanya persidangan kasus yang terkait asusila dan persidangan anak saja yang biasanya dinyatakan tertutup untuk umum.

Oleh karena itu, kata Wilson, dirinya menganjurkan kepada Hakim Erwanto agar kembali kuliah Bahasa Indonesia dengan benar. “Tingkatkan lagi kemampuan Anda memahami arti dan makna kata-kata, frasa dan kalimat. Ini sangat penting, karena nasib warga yang berurusan hukum ada di tangan hakim sebagai wakil Tuhan. Jangan sampai karena rendahnya kemampuan memahami kata, frasa, idiom, kalimat dan lain-lain yang digunakan dalam peraturan perundangan. Maka, sesatlah putusan yang diambil sang hakim atas nasib orang yang disidang", pungkas Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) ini berharap. *(APL/HB)*

Catatan:

(1). Sidang Kasus Kisruh Direksi dan Komisaris PT. Kahayan Karyacon, Kuasa Hukum Direksi Ajukan Eksepsi: https://kabarxxi.com/sidang-kasus-kisruh-direksi-dan-komisaris-pt-kahayan-karyacon-kuasa-hukum-direksi-ajukan-eksepsi/

(2). Profil Hakim Pengadilan Negeri Serang; http://www.pn-serang.go.id/main/other/hakim.html

(3). Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 secara lengkap berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan, Pasal 18 ayat (1) ini bertalian dengan: Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Dan, Pasal 4 ayat (3) menyatakan: Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Pasal 4 ayat (2) wajib merujuk ke Pasal 1 ayat (8) tentang pengertian kata/frasa 'penyensoran' yang menjelaskan, bahwa: penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun dan atau kewajiban melapor serta memperoleh izin dari pihak berwajib dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Dan, Pasal 1 ayat (9) tentang pengertian kata/frasa pembredelan atau pelarangan penyiaran' yang menjelaskan bahwa: Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.

(4). Pasal 4 ayat (6) Perma Nomor 5 Tahun 2020, https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-mahkamah-agung-5-tahun-2020.

(5). Pasal 4 ayat (7) Perma Nomor 5 Tahun 2020; https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-mahkamah-agung-5-tahun-2020

(6). Pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2020; https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-mahkamah-agung-5-tahun-2020.

Selengkapnya..

Mulai Pukul 19.00 WIB, Masuk Kota Mojokerto Tutup Total

Kapolresta Mojokerto, AKBP Deddy Supriyadi saat mengunjungi kesiapan anggotanya di Pos Pantau Kamis (31/12/2020) sore.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Hari ini, Kamis 31 Desember 2020, mulai pukul 19.00 WIB, akses jalan masuk Kota Mojokerto tutup  total. Upaya ini dimaksudkan agar wilayah dalam Kota Mojokerto tidak ada kerumunan guna menyambut malam tahun baru 2021, sehingga terhindar muculnya cluster baru Covid-19.

“Agar warga luar Kota Mojokerto tidak bisa masuk dalam kota, mulai pukul 19.00 WIB, semua akses jalan masuk kota sudah di tutup. Ada 27 titik jalan baik lebar maupun sempit, yang dijaga ketat oleh petugas gabungan", terang Kapolresta Mojokerto AKBP Deddy Supriyadi, ditemui usai rapat Satgas Pengamanan malam tahun baru di Mapolres, Kamis (31/12/2020) sore.

Lebih lanjut, Kapolresta Mojokerto menjelaskan, penutupan jalur akses masuk dalam kota di mulai pukul 19.00 – 24.00 WIB. Namun, diatas jam tersebut, masih dimungkinkan terjadi kerumunan massal di lokasi yang biasanya digunakan tempat mangkal anak-anak muda dan remaja, maka team gabungan akan bertindak tegas untuk membubarkannya,

 “Jika warga kota bisa melintas atau masuk, tapi untuk warga luar tidak boleh melintas. Selain itu, kita juga melarang adanya penjualan miras, kembang api, petasan dan terompet. Kita sudah berikan himbauan dan sosialisasi di titik-titik yang biasanya ada tempat penjualan baik miras, kembang api, petasan dan terompet", jelas AKBP Deddy Supriyadi.

Ditegaskannya, jika masih ditemukan penjualan minuman keras (miras) kembang api, petasan dan terompet maka pihaknya akan melakukan penindakan dan dilakukan proses oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Ditegaskannya pula, untuk tempat-tempat pusat berkumpulnya masyarakat, seperti Alun-alun dan Benteng Pancasila (Benpas) serta lokasi lainnya yang biasa digunakan tempat berkerumunan anak-anak muda, akan dilakukan penutupan total.

"Di tempat pemusatan masyarakat, akan dilakukan penutupan total, tidak ada warga satupun boleh masuk di tempat tersebut. Pelaku usaha cafe atau wisata juga kita himbau agar tidak buka pada tanggal 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2021. Selain itu, kita juga menginventarisir pelanggaran knalpon brong. Satlantas dibekali Undang-undang untuk melakukan penindakan", tegasnya.

Berkaitan dengan Undang-Undang Lalu-lintas dan Undang-Undang Standar Nasional Indonesia (SNI), Satlantas Polresta Mojokerto akan menginventarisir pelaku usaha, penjual maupun bengkel yang bisa memodifikasi maupun mengganti knalpot tidak sesuai standar agar melakukan aktivitasnya karena suara yang ditimbulkan akan menganggu Ketertiban umum.

“Selain itu, warga Kota Mojokerto diminta agar tidak berkerumun. Jika kedapatan terjadi kerumunan maka akan dilakukan penindakan tegas dari Satgas Penanganan Percepatan Covid-19 Kota Mojokerto. Namun untuk pusat perdagangan di Kota Mojokerto masih tetap diperbolehkan buka di tanggal 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2021", tandasnya. *(get/HB)*

Selengkapnya..

Urus Ijin Usaha Di Kota Mojokerto Hanya Butuh Waktu 10 Menit

Salah-satu suasana suasana pengurusan perijinan di bagian pelayanan pendaftaran perijinan perusahaan melalui Online Single Submision (OSS) pada Kantor DPMPTSP Pemkot Mojokerto di GMSC jalan Gajah Mada Kota Mojokerto.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melalui Online Single Submision (OSS) telah menerbitkan ribuan surat ijin usaha selama kurun waktu beberapa bulan terakhir. Sosialisasi sistim OSS secara pro aktif juga senantiasa dilakukan kepada masyarakat terutama masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Mojokerto.

“Sebenarnya saya tidak berwenang menjawab ini, kemarin kan mutasi? Tapi tidak apalah, sebagai pelayan masyarakat saya jawab, karena Plt. (Pelaksana-tugas)-nya belum ditunjuk", ujar Moh. Ali Imron mantan Kepala DPMPTSP Pemkot Mojokerto yang Selasa (29/12/2020) kemarin dimutasi pada jabatan barunya sebagai Kepala Bakesbangpol Kota Mojokerto, Rabu (30/12/2020) siang.

"Jadi begini, program ini diluncurkan untuk memberikan pelayanan lebih maksimal dan melindungi masyarakat pelaku UMKM di Kota Kota Mojokerto, sebab kami memang berharap, ke depan akan semakin banyak UMKM di Kota Mojokerto yang punya bermacam perijinan sesuai bidang usaha yang ditekuninya”, lanjut Ali Imron.

Ali Imron menilai, masyarakat pelaku UMKM yang mengantongi perijinan bisa semakin memajukan usahanya dengan berbagai fasilitas termasuk permodalan.

Ia pun otimistis, masyarakat pelaku UMKM akan memanfaatkan pelayanan pengurusan perijinan sistim online ini. Pasalnya, mudah dilakukan, bahkan bisa dilakukan dari rumah masing-masing.

Hanya dengan bermodalkan hand-phone (HP) dan mengikuti arahan petugas DPMPTSP yang dibantu koordinator UMKM tersebut, maka dalam hitungan menit seluruh perizinan sudah kelar.

"Masyarakat bisa mengurus perijinan dengan mendatangi petugas pelayanan pada Kantor DPMPTSP di GMSC dengan menyiapkan berkas-berkas terlebih dahulu, prosesnya tidak lama. Petugas siap membantu jika ada kesulitan serta tidak dipungut biaya alias gratis. Atau hanya mengakses laman dpmptspkotamr@gmail.com. Kemudian, mengisi data yang diminta", jelas Ali Imron.

Pemilik usaha asal Kota Mojokerto, Joko mengakui kemudahan mengurus perijinan melalui sistim OSS di Kota Mojokerto ini. Cukup membawa fotocopy AKTA, fotocopy AHU, fotocopy KTP, fotocopy NPWP Direktur, fotocopy NPWP Badan Usaha dan bawa hand-phone yang ada aplikasi e-mail aktif (perusahaan/pribadi) serta siapkan materai Rp.6.000,– juga stempel perusahaan.

Lalu, temui petugas bagian pelayanan pendaftaran perusahaan melalui OSS dan minta formulir pendaftaran, lalu isi formulir tersebut. Setelah mengisi kolom-kolom isian dan menanda-tangani formulir bermaterai dengan membubuhkan stempel perusahaan, kemudian serahkan berkas-berkas tersebut pada petugas. Maka dalam hitungan menit saja seluruh perijinan sudah jadi.

“Ini sudah langsung selesai hanya sekitar 10 (sepuluh) menit saja. Yang kemarin SIUP dan TDP-nya kan sudah berakhir masa berlakunya, sekarang usaha saya sudah punya Nomer Induk Berusaha (NIB). Petugas siap membantu saat saya tadi ada kesulitan mengisi formulir", ungkap Joko sembari menunjukkan surat perijinan miliknya yang sudah selesai hanya dalam waktu 10 menit. *(DI/HB)*

Selengkapnya..

Natal 2020, Kapolresta Mojokerto Bantu Kelengkapan Prokes Di 4 Gereja

Teks foto: Kapolresta Mojokerto menyerahkan bantuan Kelengkapan Protokol Kesehatan pada salah satu Gereja di Kota Mojokerto, Selasa (22/12/20).

Kota MOJOKERTO – (harianbuna.com).

Kapolresta Mojokerto melaksanakan patroli pengecekan kesiapan dan keamanan gereja sekaligus memberikan bantuan kelengkapan Protokol Kesehatan (Prokes) kepada sejumlah gereja di Wilayah Hukum Polres Mojokerto Kota, Selasa 22 Desember 2020.

Kegiatan ini dimaksudkan agar pelaksanaan ibadah menyambut perayaan Natal pada 24–25 Desember 2020 dapat berlangsung aman serta untuk memastikan tetap mematuhi Prokes, sehingga terhindar dari penyebaran covid-19.

Route Patroli Pengecekan kesiapan gereja dan pemberian bantuan kelengkapan Protokol Kesehatan dimulai dari Gereja Allah Baik (Jl. Cokroaminoto dengan pimpinan gereja Pendeta Daniel Hosea).

Dilanjutkan ke tujuan yang kedua Gereja GBI (Jl. Majapahit pimpinan gereja Pendeta Daniel pringhadi. Kemudian Gereja GKJW (Desa Sukorame Kecamatan Jetis pimpinan gereja Pendeta ibu Edy Prasetyaningsih serta GKJW Pulorejo Kecamatan Dawarblandong pimpinan gereja Pendeta Galih.

Kapolresta Mojokerto AKBP Deddy Supriadi mengatakan, pihaknya melihat di 4 gereja tersebut sudah maksimal sekali dalam pelaksanaan atau sistem protokol kesehatannya.

“Kami ada sedikit memberikan bingkisan dan bentuk kepedulian dalam bentuk himbauan prorokol kesehatan berupa sarana edukasi yang berbentuk manusia yang dibuat dari kertas. Kemudia ada masker, sabun, hand sanitizer, elektrik sprayer (alat penyemprot) yang bisa dimanfaatkan", kata Kapolresta Mojokerto AKBP Deddy Supriadi.

Masih kata kata Kapolresta Mojokerto, penyebaran Covid-19 mash sekitar 700–900 orang di wilayah Jawa Timur. Terkait itu, ia meminta do'a agar diberi keselamatan. “Terimakasih Kepada Bu Pendeta dan Pak Pendeta, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan", ujar Kapolresta Mojokerto.

Sementara itu, Pimpinan Gereja Gereja GKJW Jemaat Sukorame Kecamatan Jetis, ibu Edy Prasetyaningsih mengucapkan terimakasih kepada Bapak Kapolres sudah disambangi dan memberikan pengamanan kepada gereja tempat ibadah kami di wilayah Penompo Desa Sukorame Kecamatan Jetis. *(get/HB)*

Selengkapnya..