Kamis, 29 Juli 2021

Gubernur Khofifah Minta Bupati Dan Wali Kota Segera Reaslisasi Insentif Nakes



Kota SURABAYA – (harianbuana.com).

“Tolong kepada bupati dan wali kota di Jatim untuk diprioritaskan dana insentif untuk Nakes, karena saya saat rapat dengan Menteri Dalam Negeri diingatkan, agar dana insentif Nakes segera dikeluarkan", ujar Gubernur Jatim Khofifah Parawansa saat Rakor melalui zoom meeting dari Gedung Negara Grahadi, Kamis (29/07/2021).

Dalam Rakor yang dihadiri Kapolda Jatim Pangdam V/Brawijaya dan Kejati Jatim ini, Gubernur Khofifah menegaskan, jika pemerintah daerah (Pemda) kabupaten dan kota di Jatim sudah merealisasi insentif tersebut ke Nakes, pemberitaanya bisa ditayangkan ke media yang ada di daerahnya masing-masing.

“Jadi beberapa hari ini insentif Nakes ini menjadi kegelisahan. Maka itu, kami harap segera direspon secepatnya oleh bupati/walikota di Jatim", tegas Gubernur Khififah.

Selain soal vaksinasi, Gubernur Khofifah pun mewanti-wanti para bupati dan wali kota agar mengantisipasi ketersediaan oksigen untuk pasien Covid-19 juga Alat Perlindungan Diri (APD) bagi Nakes.

“Tolong, aspek seperti oksigen dan APD juga diantisipasi ketersediannya. Begitu juga untuk vaksin, yang kurang segera didorong untuk percepatan vaksinnya dengan menggandeng beberapa instasi swasta dan elemen masyarakat lainnya", ujarnya.

Tentang percepatan vaksinasi di Jatim, Gubernur Khofifah menjelaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Jatim saat ini sudah bekerja sama dengan Unair, ITS, Unesa, Unbra, Unisma dan Unmu Malang.

“Kalau vaksin di dalam kampus, maka yang dilibatkan Nakes dari Kampus, BEM, tempatnya di dalam kampus. Jadi elemen-elemen yang bisa disinergitaskan untuk tetap dioptimalkan, karena ini bisa mempercepat proses vaksinasi di Jatim", tandasnya. *(DI/HB)*

Selasa, 27 Juli 2021

Diperiksa KPK, Wabup Bandung Barat Mengaku Tidak Dilibatkan Dalam Satgas Covid-19 Oleh Bupati


Plt. Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan saat memberi keterangan kepada sejumlah wartawan, Selasa (27/07/2021), usai menjalani pemeriksaan di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa 27 Juli 2021, memeriksa Wakil Bupati (Wabup) Bandung Barat Hengky Kurniawan atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat tahun 2020. 

Hengky Kurniawan selaku Wabup Bandung Barat, kali ini diperiksa sebagai Saksi untuk tersangka Bupati non-aktif Bandung Barat AA Umbara Sutisna (AUS). Usai menjalani pemeriksaan, kepada sejumlah wartawan Hengky mengaku, bahwa dirinya dicecar sederet pertanyaan terkait tugas-tugasnya dalam pemerintahan di Pemkab Bandung Barat.

"Hari ini dimintai keterangan banyak ya...! Ada berapa pertanyaan, saya lupa. Terkait bagaimana pembagian tugas selama di pemerintahan dengan Pak Bupati (Aa Umbara Sutisna). Saya jawab normatif", aku Hengky kepada sejumlah wartawan, Selasa (27/07/2021) usai menjalani pemeriksaan di Kantor KPK jalan Kuningan Persada Kav. 4 – Jakarta Selatan.

Hengky mengatakan, ia pun dicecar Tim Penyididk KPK terkait keterlibatannya dalam penanganan pandemi virus Cirona atau Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020.

"Kemudian, (ditanya) apakah terlibat dalam Satgas Covid-19 di Bandung Barat tahun 2020? Saya bilang, saya tidak dilibatkan. Seputar itu. Lebih ke bagaimana pembagian tugas di pemerintahan", kata Hengky.

Hengky menjelaskan, bahwa dirinya tidak tahu-menahu adanya pertemuan-pertemuan terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 antara Aa Umbara Sutisna, Andri Wibawa anak Aa Umbara Sutisna selaku pihak swasta dan M. Totoh Gunawan (MTG) selaku pemilik PT. Jagat Dirgantara (JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL).

Dijelaskannya pula, bahwa ia hanya sebatas kenal dengan Andri Wibawa sebagai anak dari Bupati Bandung Barat AA Umbara yang dalam perkara ini juga telah ditetapkan sebagai Tersangka.

"Kalau pertemuan saya tidak tahu. Tetapi, kalau dengan Pak Totoh-nya saya kenal. Kalau putranya Pak Umbara saya kenal. Tetapi, karena banyak nama-namanya kadang suka lupa yang mana, yang mana", jelas Hengky.

Hengky sendiri saat ini menjabat sebagai Pelaksana-tugas (Plt.) Bupati Bandung Barat. Jabatan tersebut diemban Henky Kurniawan setelah Aa Umbara Sutisna selaku Bupati Bandung Barat ditetapkan sebagai tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Bansos Covid-19 dan ditahan KPK.

Sementara itu, berdasarkan konstruksi perkara tersebut sebagaimana yang dipaparkan KPK, yakni pada Maret 2020 Pemkab Bandung Barat menganggarkan dana untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dengan melakukan refocusing APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2020 pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT).

Dipaparkan KPK, bahwa Andri dengan memakai bendera CV. Jayakusuma Cipta Mandiri (CV. JCM) dan CV. Satria Jakatamilung (CV. SJ) mendapatkan pekerjaan pengadaan paket bahan pangan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS) dengan total nilai Rp. 36 miliar.

Sedangkan M. Totoh dengan memakai PT. JDG dan CV. SSGCL mendapat pekerjaan pengadaan paket bahan pangan Bansos JPS dan Bantuan Sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB) dengan total senilai Rp 15,8 miliar.

Dari kegiatan pengadaan tersebut, KPK menduga, Aa Umbara Sutisna selaku Bupati Bandung Barat diduga telah menerima uang sekitar Rp. 1 miliar yang sumbernya disisihkan oleh M. Totoh dari nilai harga per-paket Sembako yang ditempeli stiker bergambar Aa Umbara guna dibagikan pada masyarakat setempat. Sementara tersangka M. Totoh diduga meraup keuntungan sekitar Rp. 2 miliar. Sedangkan keuntungan yang diperoleh Andri diduga mencapai Rp. 2,7 miliar.

KPK pun menduga, Aa Umbara Sutisna selaku Bupati Bandung Barat juga diduga menerima gratifikasi dari berbagai dinas di lingkungan Pemkab Bandung Barat dan para pihak swasta yang mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Bandung Barat sekitar Rp. 1 miliar. 

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 3 (tiga) orang Tersangka. Yakni Aa Umbara Sutisna (AUS) selaku Bupati Bandung Barat, Andri Wibawa (AW) selaku pihak swasta yang juga merupakan anak dari  Aa Umbara Sutisna dan  M. Totoh Gunawan (MTG) selaku pemilik PT. Jagat Dir Gantara serta CV. Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL).

Ketiga Tersangka tersebut telah ditahan KPK. Guna kepentingan penyidikan, untuk sementara Bupati non-aktif Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan anaknya, Andri Wibawa ditahan KPK hingga 06 Agustus 2021 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Sedangkan M. Totoh Gunawan selaku pemilik PT. Jagat Dir Gantara dan CV. Sentral Sayuran Garden City Lembang ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur hingga 29 Juli 2021.

Dalam perkara ini, Aa Umbara Sutisna selaku Bupati Bandung Barat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.

Sedangkan Andri Wibawa dan M. Totoh Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP. *(Ys/HB)*

Senin, 26 Juli 2021

DPRD Kota Mojokerto Tetapkan Perubahan KUA & PPAS Tahun 2021


Dari kiri: Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dari Fraksi Partai Golkar Sonny Basoeki Rahardjo dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dari Fraksi PKB Junaedi Malik saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai awal dimulainya Rapat Paripurna, Senin 26 Juli 2021, di ruang rapat Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto hari ini, Senin 26 Juli 2021, menggelar Rapat Paripurna beragenda Penyampaian Laporan Pimpinan Badan Anggaran dan Pengambilan Keputusan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021. Rapat yang digelar di ruang rapat Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto ini, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dari Fraksi Partai Golkar Sonny Basoeki Rahardjo dengan didampingi Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Junaedi Malik.

Hadir dalam rapat tersebut Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, para pejabat Forkopimda Kota Mojokerto atau yang mewakili, Staf Ahli Wali Kota Mojokerto, Assisten Sekdakot Mojokerto, para Kepala OPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, para Camat dan Lurah se Kota Mojokerto. Rapat paripurna pun berlangsung dengan menerapka Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat.

Dalam rapat tersebut, Perubahan KUA dan PPAS APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021 secara resmi disetujui dan disahkan oleh DPRD Kota Mojokerto. Berikut Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Mojokerto TA 2021 yang ditetapkan dengan sejumlah catatan.

Di antaranya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan asumsi yang tertuang didalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto  dengan DPRD Kota Mojokerto, Nomor: 903/35/417.111/2020 dan Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang kebijakan umum APBD Kota Mojokerto TA 2021.

Asumsi tersebut meliputi asumsi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Adapun beberapa alasan perlunya dilakukan perubahan dan atau penyesuaian Kebijakan Umum APBD Kota Mojokerto TA 2021, yakni dibidang pendapatan, belanja dan pembiayaan.



Jubir Pimpinan Banggar DPRD Kota Mojokerto Sulistiyowati saat menyampaikan materi Draf Kebijkan Umum Perubahan KUA dan PPAS Kota Mojokerto TA 2021, Senin 26 Juli 2021, di ruang rapat Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto.


Penyesuaian dan perubahan asumsi penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2021, baik pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Penyesuaian alokasi dana transfer, yang meliputi pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Gubernur Jawa Timur pada tahun anggaran 2021.

Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau kepada Provinsi Jatim dan kabupaten/ kota di Jawa Timur tahun anggaran 2021.

Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu pada belanja di bidang kesehatan dan keperluan untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah di tengah-tengah kondisi ekonomi nasional yang diperkirakan mengalami perlambatan.


Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dari Fraksi Partai Golkar Sonny Basoeki Rahardjo didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dari Fraksi PKB Junaedi Malik saat menunjukkan Berita Acara Risalah Persetujuan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Kota Mojokerto TA 2021 menjadi Perubahan KUA dan PPAS APBD Kota Mojokerto TA 2021, Senin 26 Juli 2021, di ruang rapat Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto.


Berdasarkan kondisi yang ada, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Isu utama yang menjadi bahan pembahasan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD dan PPAS APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021 adalah kebijakan anggaran yang diprioritaskan untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19.

Di bidang kesehatan, sejumlah 46.041 KK warga Kota Mojokerto mendapatkan bantuan probiotik, masker dan vitamin. Warga yang sedang menjalani isolasi mandiri mendapatkan perhatian dan bantuan dari Pemkot Mojokerto guna meminimalisir warga yang menjalankan isolasi mandiri, tetapi tidak melaporkan ke Puskesmas atau Satgas Kelurahan, hendaknya peran RT dan RW dioptimalkan. Sehingga, warga yang Isoman tetapi tidak melaporkan ke Puskesmas atau Satgas Kelurahan mendapatkan bantuan juga.
Bila ada warga isoman yang meninggal dunia di rumahnya, walaupun sebelumnya tidak melaporkan ke Puskesmas atau Satgas kelurahan, atas dasar laporan RT atau RW, Puskesmas melakukan pemeriksaan positif tidaknya yang bersangkutan.
Bila dinyatakan positif, maka pemakamannya dilakukan dengan protokol kesehatan (Prokes) yang dilakukan oleh tim pemakaman.
Untuk ini, telah dianggarkan tambahan honor untuk tim pemakaman, sehingga pemakaman diselenggarakan tanpa dipungut biaya sedikitpun.

Warga harus diprioritaskan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas dan tempat-tempat isolasi milik Pemkot.

"Pemkot tidak boleh lepas tangan terhadap hal ini, sehingga tidak terjadi lagi warga Kota Mojokerto yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan di tempat-tempat tersebut", ujar Juru Bicara (Jubir) Pimpinan Banggar DPRD Kota Mojokerto Sulistiyowati.

Di bidang jaring pengamanan sosial,  lanjut Jubir Pimpinan Banggar DPRD Kota Mojokerto Sulistiyowati, hendaknya anggaran yang tersedia dapat dimaksimalkan realisasinya, sehingga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dapat segera dibantu kesulitan hidupnya.

Politisi Partai Kebangkitaan Bangsa ini menandaskan, di bidang penanganan dampak ekonomi, para PKL, pelaku UMKM dan para pelaku ekonomi kecil lainnya segera direalisasikan anggaran yang diperuntukan bagi mereka, sehingga dapat meringankan mereka dalam menyambung hidup diri dan keluarganya.

"Di masa pandemi seperti saat ini, sisi kemanusiaan haruslah dikedepankan dan menjadi prioritas utama dalam politik anggaran daripada pembangunan infrastruktur", tandasnya. *(DI/HB)*

Minggu, 25 Juli 2021

Presiden RI Joko Widodo Perpanjang Masa PPKM Darurat Hingga 02 Agustus 2021


Presiden RI Joko Widodo saat memberi keterangan pers melalui tayangan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (25/07/2021) petang.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Pemerintah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang kini  namanya diubah menjadi PPKM Level 4 yang sedianya berakhir hari ini, Minggu 25 Juli 2021.

PPKM Level 4 ini diperpanjang, terhitung sejak 26 Juli 2021 hingga 02 Agustus 2021. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Republik (RI) Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu (25/07/2021) petang.

"Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM Level 4 dari 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021", tegas Presiden RI Joko Widodo melalui tayangan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (25/07/2021) petang.

Presiden Jokowi menerangkan, selama diberlakukan PPKM Level 4, dilakukan pembatasan pada sejumlah sektor. Mulai dari sektor perkantoran, pendidikan, pusat perbelanjaan, tempat makan atau restoran atau warung, transportasi, wisata, seni budaya hingga sosial kemasyarakatan.

Presiden Jokowi pun menerangkan, PPKM Darurat dan PPKM Level 4 sudah berhasil memperbaiki kondisi pandemi virus Corona atau Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19) di Indonesia.

"Kita tahu, saat ini sudah terjadi tren perbaikan dalam pengendalian pandemi Covid-19. Laju penambahan kasus, BOR (bed occupancy rate) dan positivity rate mulai menunjukkan tren penurunan, seperti yang terjadi di beberapa provinsi di Jawa", terang Presiden Jokowi.

Meski saat ini laju penambahan kasus Covid-19, BOR dan positivity rate di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan, Presiden Jokowi tetap meminta supaya masyarakat selalu waspada terhadap penularan Covid-19, terutama adanya varian Delta yang penularannya sangat cepat dan sangat membahayakan.

"Kiita harus tetap berhati-hati dalam menyikapi tren perbaikan ini. Tetap harus selalu waspada menghadapi varian Delta yang sangat menular", ujar Kepala Negara.

PPKM Level 4 itu sendiri, sudah berlaku selama 5 (lima) hari, yakni mulai tanggal 21 Juli 2021 hingga 25 Juli 2021. Adapun kebijakan tersebut, diterapkan di kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali yang mencatatkan nilai assesmen pada level 4 dan level 3.

Level 4, artinya setiap provinsi mencatatkan kasus Covid-19 lebih dari 150/100.000 penduduk per-minggu. Kemudian, perawatan pasien di rumah sakit lebih dari 30/100.000 penduduk per-minggu dan kasus kematian lebih dari 5/100.000 penduduk per-minggu.

Level 3, artinya daerah yang mencatatkan kasus virus corona 50–150/100.000 penduduk per-minggu. Kemudian, perawatan pasien di rumah sakit mencapai 10–30/100.000 penduduk per-minggu dan kasus kematian berkisar 2–5/100.000 penduduk per-minggu.

PPKM Level 4 itu sendiri merupakan perpanjangan dari PPKM Darurat yang diberlakukan sejak 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021. Yang mana, hingga Minggu (25/07/2021) ini, kasus Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 3.166.505 orang sejak awal pandemi berlangsung. Dan, dalam 24 jam terakhir, ada penambahan pasien sebanyak 38.679 pasien atau ada kasus Covid-19 baru sebanyak 38.679 kasus.

Sementara angka kematian pasien yang meninggal dunia setelah terinfeksi virus corona terjadi penambahan sebanyak 1.266 jiwa. Hingga kini, total angka kematian setelah terinfeksi Covid-19 berjumlah 83.279 jiwa.

Selama PPKM Darurat dan PPKM Level 4 berlangsung, kasus Covid-19 di Indonesia justru memperlihatkan kenaikan tajam. Sebaliknya, kasus Covid-19 terlihat turun seiring dengan kebijakan pemerintah mengurangi jumlah testing.

Sementara itu, sejak 03 Juli 2021 hingga saat ini, ada penambahan 909.654 kasus Covid-19 baru. Adapun, angka kematian setelah terinfeksi Covid-19 sejak 03 Juli 2021 hingga saat ini bertambah 23.252 jiwa.

Sementara itu pula, Indonesia termasuk sebagai salah-satu negara dengan angka kematian akibat Covid-19 tinggi di dunia. *(Ys/HB)*

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Akankah PPKM Darurat Diperpanjang...?



Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Sedianya, pelaksanaan PPKM Darurat akan berakhir hari ini, Minggu 25 Juli 2021. Lalu, mulai Senin (26/07/2021) besok apakah PPKM Darurat yang telah dilaksanakan sejak 03 Juli 2021 itu akan benar berakhir atau dilonggarkan atau diperpanjang kembali masa pelaksanaannya?

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, bahwa akan melonggarkan penerapan PPKM Darurat yang namanya kini diubah menjadi PPKM Level 4. Soal pelonggaran penerapan PPKM Level 4 itu, disampaikan Presiden Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (20/07/2021) lalu.

Melalui kanal YouTube tersebut, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan, aturan PPKM Level 4 bisa saja dilonggarkan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, apabila tren kasus Covid-19 di Indonesia menurun.

"Jika tren (Red: kasus Covid-19) terus menurun, maka 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan (PPKM Darurat/ Level 4) secara bertahap", ujar Presiden RI Joko Widodo seperti dalam siaran langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/07/2021) lalu.

Dalam siaran pers pada kanal YouTube Sekretariat Presiden tersebut, Presiden Jokowi pun menyampaikan, bahwa pembukaan bertahap pelaksanaan PPKM Darurat yang dimaksud, antara lain adalah pembukaan pasar tradisional sampai pukul 20.00 WIB dengan syarat kapasitas 50 persen.

Untuk sektor kecil dan non-formal seperti warung makan, PKL, toko kelontong, pangkas rambut, laundry, bengkel dan usaha kecil lain juga diizinkan untuk buka. Namun, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat hingga pukul 21.00 WIB.

"Maksimum waktu makan (di warung makan) untuk tiap pengunjung 20 menit", kata presiden Jokowi dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Sementara itu, bocoran informasi yang diterima redaksi mengatakan, pelaksanaan PPKM Level 4 akan diperpanjangan pemerintah hingga akhir Juli 2021.

"Bapak Presiden sudah memutuskan, bahwa PPKM Darurat ini akan diperpanjang sampai akhir Juli", kata sumber, Jum'at (16/7/2021) lalu.

Menurut sumber, keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kabinet terbatas, setelah mencermati perkembangan kondisi terakhir yang diakibatkan pandemi Covid-19.

Ditegaskannya, keputusan perpanjangan masa pelaksanaan PPKM Darurat itu 'hampir pasti' sebelum nantinya diumumkan secara resmi. "Iya, Sudah. 2 per 3 pasti", tegasnya.

Sumber menjelaskan, terkait perpanjangan masa PPKM Darurat tersebut, Presiden sudah memberikan sejumlah arahan kepada jajaran kabinetnya, mulai dari Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.  

Kepada Mensos Tri Rismaharini, Presiden meminta agar bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat terdampak PPKM Darurat segera disalurkan.

"Kemudian, penyaluran Bansos yang dipercepat dan diperbanyak, sebentar lagi digulirkan. Bantuan berupa beras untuk mereka-mereka yang terdampak ini segera digulirkan di samping Bansos-bansos yang sudah ada. Dan, TNI Polri yang bertanggung-jawab", jelas sumber.

Sementara itu pula, Update Covid-19 Indonesia per-tanggal 24 Juli 2021 menyebutkan, kasus Covid-19 baru bertambah 45.416 orang. Dengan demikian, total per-hari ini ada 3.127.826 kasus Covid-19 positif

Update Covid-19 Indonesia pun mencatat, jumlah pasien sembuh dari Covid-19 bertambah 39.767 orang, sehingga total pasien sembuh dari Covid-19 ada 2.471.678 orang. Sedangkan pasien yang meninggal bertambah 1.415 orang, sehingga total ada 82.013 pasien Covid-19 meninggal.

Berikut ini sebaran kasus Covid-19 di Indonesia per 23 Juli 2021, dikutip dari laman covid19.go.id:
•DKI JAKARTA: Jumlah Kasus: 778.521 (25.3%)
•BANTEN: Jumlah Kasus: 100.605 (3.3%)
•JABAR: Jumlah Kasus: 556.181 (18.0%)
•JATENG: Jumlah Kasus: 343.210 (11.1%)
•JATIM: Jumlah Kasus: 266.638 (8.7%)
•DI YOGYAKARTA: Jumlah Kasus: 101.005 (3.3%)
•RIAU: Jumlah Kasus: 85.858 (2.8%)
•SULSEL: Jumlah Kasus: 75.553 (2.5%)
•BALI: Jumlah Kasus: 66.664 (2.2%)
•JAMBI: Jumlah Kasus: 17.710 (0.6%)
•ACEH: Jumlah Kasus: 21.312 (0.7%)
•BENGKULU: Jumlah Kasus: 15.075 (0.5%)
•KEP. BANGKA BELITUNG: Jumlah Kasus: 28.789 (0.9%)
•KEPRI: Jumlah Kasus: 40.117 (1.3%)
•SUMSEL: Jumlah Kasus: 40.015 (1.3%)
•SUMBAR: Jumlah Kasus: 64.524 (2.1%)
•SUMUT: Jumlah Kasus: 49.760 (1.6%)
•LAMPUNG: Jumlah Kasus: 30.388 (1.0%)
•KALTIM: Jumlah Kasus: 103.063 (3.3%)
•KALTENG: Jumlah Kasus: 31.749 (1.0%)
•KALSEL: Jumlah Kasus: 42.526 (1.4%)
•KALBAR: Jumlah Kasus: 22.765 (0.7%)
•KALUT: Jumlah Kasus: 17.825 (0.6%)
•SULTENG: Jumlah Kasus: 18.437 (0.6%)
•SULTA: Jumlah Kasus: 14.718 (0.5%)
•SULBAR: Jumlah Kasus: 7.414 (0.2%)
•SULUT: Jumlah Kasus: 21.060 (0.7%)
•MALUKU: Jumlah Kasus: 12.792 (0.4%)
•MALUT: Jumlah Kasus: 8.890 (0.3%)
•GORONTALO: Jumlah Kasus: 7.103 (0.2%)
•NTT: Jumlah Kasus: 32.676 (1.1%)
•NTB: Jumlah Kasus: 17.778 (0.6%)
•PAPUA: Jumlah Kasus: 24.626 (0.8%)
•PAPUA BARAT: Jumlah Kasus: 16.927 (0.5%).

*(Ys/HB)*

Jumat, 23 Juli 2021

Kunjungi Pemkab Bekasi, Mendagri Minta Dana Covid-19 Dalam APBD TA 2021 Segera Direalisasi


Salah-satu suasana saat Mendagri Muhammad Tito Karnavian Kunker di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Jum'at (23/07/2021).


Kab. BEKASI – (harianbuana.com).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Jum'at (23/07/2021). Dalam kunjungannya, Mendagri Tito Karnavian menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bupati Bekasi serta para pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kebupaten (Pemkab) Bekasi.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menerangkan, bahwa dalam Rakor tersebut pihaknya meminta, salah-satunya supaya mata anggaran terkait penanganan pandemi virus Corona atau Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19) dalam APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran (TA) 2021 segera direalisasikan.

“Kita ingin di tengah situasi PPKM ini, semua Pemda (Red: Pemerintah Daerah) segera gunakan anggaran dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19", terang Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada sejumlah wartawan dalam konferensi pers, Jum'at (23/07/2021),  usai Rakor.

Sebelumnya, Pemda diminta agar menyediakan dukungan pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) paling sedikit 8%.

Adapun dukungan pendanaan itu, di antaranya untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19; insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Covid-19; mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 melalui penyediaan anggaran untuk kegiatan pos komando (Posko tingkat kelurahan).

Selain itu, dukungan pendanaan itu juga bisa digunakan untuk intensentif tenaga kesehatan (Nakes) daerah terkait penanganan Covid-19, untuk belanja sarana-prasarana kesehatan lainnya serta untuk kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Hari ini saya sengaja ke Bekasi, karena saya juga melihat ada mata anggaran bantuan sosial (Bansos) yang saya lihat masih nol, tapi menggunakan belanja tidak terduga (BTT) 72%. Fine, tadi kita berusaha untuk meng-clear-kan anggaran bantuan sosial (Bansos) yang tidak terealisasi", ungkap Mendagri.

Dijelaskannya, Kabupaten Bekasi termasuk memiliki realisasi anggaran yang relatif rendah. Tercatat, realisasi pendapatan Kabupaten Bekasi baru sebesar 40,59% dan realisasi belanjanya sebesar 30,62%.

Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Pemda, data diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocussing 8% DBH (Dana Bagi Hasil)/DAU TA 2021 di Kabupaten Bekasi tercatat 62,9%.

Rinciannya, penanganan Covid-19 sebesar 0,0%; dukungan vaksinasi 1,16%, dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sebesar 0,0%, Inakesda dalam rangka penanganan Covid-19 sebesar 0,0% dan belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 64,06%.

Sedangkan berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan Pemda per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan Bansos dalam APBD TA 2021, Kabupaten Bekasi memiliki anggaran Bansos sebesar Rp. 49.013.377.000,–. Namun belum terealisasi atau realisasinya sebesar 0%. Sedangkan anggaran untuk BTT itu sendiri sebesar Rp. 50.000.000.000,- sudah terealisasi Rp. 36.108.676.901,– atau 72,22%.

Sementara itu, ditengah situasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang mengharuskan adanya pembatasan kegiatan masyarakat.

Karena itu, Mendagri meminta agar mata anggaran tersebut dimaksimalkan untuk membantu masyarakat terdampak. Salah-satunya melalui penyaluran bantuan sosial (Bansos).

“Pemda memiliki mata anggaran dan tahu persis situasi masyarakat di sekitarnya, siapa saja yang terdampak. Kita ingin agar anggaran bantuan sosial (Bansos) ini maupun Belanja Tidak Terduga (BTT) betul-betul diturunkan ditengah situasi pembatasan ini agar masyarakat terdampak dibantu", tegas Mendagri.

Mendagri menandaskan, selain untuk mengecek realisasi penanganan Covid-19 dan bantuan sosial di Kabupaten Bekasi, pihaknya juga ingin memberikan dukungan dan dorongan kepada Pj. Bupati Bekasi beserta jajarannya dan memberikan penekanan, bahwa Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang penting dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Banyak sentra industri yang ada di Kabupaten Bekasi, sehingga menjadi bagian dari rantai suplai nasional. Kemudian, Bekasi juga merupakan daerah penunjang ibu kota dan aglomerasi megapolitan. Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Bekasi akan berpengaruh kepada situasi pengendalian ibu kota", tandas Mendagri Tito Karnavian. *(HB)*

Peringati HAN 2021, Ning Ita Bagikan Hadiah Perangkat Sekolah Dan Masker


Salah-satu suasana peringatan HAN 2021  secara daring di Ruang Sabha Mandala Madya Balai Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Jum'at 23 Juli 2021.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2021 yang seriao tahunnya diperingati pada tanggal 23 Juli, sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang mana, ditengah pandemi covid-19 yang sudah berlangsung selama 2 (dua) ini, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Bunda Paud Nur Chasanah memberikan motivasi sekaligus edukasi kepada anak-anak penerus bangsa agar selalu menaati protokol kesehatan (Prokes). Salah-satunya, selalu memakai masker saat bermain di luar rumah.

Usai mengikuti puncak peringatan HAN 2021 secara daring dari Ruang Sabha Mandala Madya Balai Kota Mojokerto bersama Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati dan Mantan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" menghampiri anak-anak yang mengikuti acara untuk bercengkerama.

Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria bersama sang istri, jajaran pejabat Forkopimda Kota Mojokerto, Assisten Sekdakot Mojokerto Subambihanto, Kepala Dinas P & K Pemkot Mojokerto Amin Wachid, para Kepala OPD di lingkungan Pemkot Mojolerto, para Camat dan Lurah se Kota Mojokerto.

Pada kesempatan ini, wali kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini juga memberikan hadiah berupa seperangkat alat sekolah dengan maksud agar mereka bahagia dan lebih bersemangat lagi dalam belajar, walaupun pembelajaran dilakukan secara virtual.

Salah-satu suasana peringatan HAN 2021  secara daring, saat Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memberi motivasi kepada salah-satu anak peserta daring, Jum'at 23 Juli 2021, di Ruang Sabha Mandala Madya Balai Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto.


Selain memberi hadiah berupa perlengkapan sekolah kepada anak-anak peserta daring, Ning Ita juga membagikan masker kepada anak-anak di Kota Mojokerto yang lagi beruntung bisa bertatap muka secara langsung dengan orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini.

Adapun anak-anak yang lagi beruntung kali ini, adalah anak-anak dari Lingkungan Kedung Kuwali Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan.

"Pembagian masker ini, merupakan salah-satu upaya dari Pemerintah Kota Mojokerto dalam menekan angka kenaikan kasus Covid-19 pada anak-anak. Terlebih, anak-anak yang berusia dibawah 12, mareka belum mendapatkan vaksinasi Covid-19", tutur Ning Ita, Jum'at 23 Juli 2021.

Puncaknya, Ning Ita memberikan kado istimewa bagi anak-anak Kota Mojokerto yang hari ini berulang tahun bertepatan dengan Peringatan Hari Anak Nasional. Ada 3 (tiga) anak yang beruntung dan ditemui langsung oleh Ning Ita. Ke-dua anak itu, yakni:
1. Arfiansyah Ramadani Putra Hastian Al Mahbub (8thn) warga jalan HOS. Cokroaminoto, Kelurahan Jagalan.
2. Nayla Zaskia Rahadi warga jalan Raya Kelud, Kelurahan Wates.
3. Najwa Zahira Rahadi (10thn) warga jalan Raya Kelud, Kelurahan Wates.

"Mari kita bersama-sama berdoa, agar bangsa ini kembali pulih dan sehat dari segala macam penyakit. Agar anak-anak generasi penerus dapat terlindungi. Anak Terlindungi Indonesia Maju", ajak Ning Ita.

Salah-satu suasana peringatan HAN 2021 secara daring, saat Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari foto bersama para peserta peringatan HAN 2021 di ruang Sabha Mandala Madya Balai Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto. Jum'at (23/07/2021) usai  acara.


Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan (P & K) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto Amin Wachid secara panjang-lebar menjelaskan ikwal peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli itu. "Peringatan Hari Anak Nasional ini berdasarkan amanat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 yang dilaksanakan di tingkat Pusat dan Daerah serta Perwakilan RI di Luar Negeri", jelas Kepala Dinas P & K Pemkot Mojokerto Amin Wachid.

"Hari Anak Nasional, merupakan momen yang tepat untuk menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh komponen bangsa Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak anak atas hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", tambahnya.

"Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli memiliki sejarah yang cukup panjang. Jejak rekam embrio Hari Anak Nasional sudah tergurat sejak berdirinya Kongres Wanita Indonesia (Kowani) yang diresmikan pada tahun 1946 silam", imbuhnya.

Dalam sidang Kowani pada tahun 1951, lanjut Amin Wachid, diputuskan beberapa kesepakatan, salah-satunya adalah mengupayakan penetapan Hari Kanak-Kanak Nasional.

"Atas usulan Kowani, pada tanggal 6 Juni inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Kanak-Kanak Indonesia. Alasannya, selain bertepatan dengan hari lahir Presiden RI Soekarno (1 Juni 1901), tanggal tersebut juga berdekatan dengan perayaan Hari Anak Internasional", lanjutnya.

Kemudian, dengan berakhirnya kepemimpinan Presiden Soekarno dan digantikan oleh Soeharto, terjadi perubahan terhadap banyak hal di negeri ini, termasuk tanggal peringatan Hari Anak Indonesia.

Hingga akhirnya, Presiden ke-2 RI Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 1984 yang memutuskan bahwa Hari Anak Nasional (HAN) diperingati setiap tanggal 23 Juli.

"Pemilihan peringatan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli diselaraskan dengan pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada tanggal 23 Juli 1979. Selanjutnya, tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional hingga saat ini", pungkasnya. *(DI/HB)*

Kamis, 22 Juli 2021

Blusukan Sapa Warga Pulowetan, Ning Ita Kembali Edukasi Soal Prokes


Salah-satu suasana saat Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari 'blusukan' menyapa warga sekitar Ponpes Tarbiyatul Aulad di jalan Pendidikan Pulowetan RT.4 RW.1 Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajurit Kulon,  Kamis (22/07/21) pagi.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Salah-satu kebiasan yang sering dilakukan oleh Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari adalah blusukan atau terjun secara langsung untuk menyapa warga. Seperti halnya yang dilakukannya di sekitar Pondok Pesantren (Ponpes) Tarbiyatul Aulad di jalan Pendidikan Pulowetan RT.4 RW.1 Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajurit Kulon,  Kamis (22/07/21) pagi.

Pada blusukan kali ini, Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini kembali mengedukasi warga masyarakat secara langsung  tentang protokol kesehatan (Prokes), terutama mengingatkan mereka untuk terus tertib bermasker ketika beraktivitas di luar rumah.

Salah-satu suasana saat Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari 'blusukan' menyapa warga sekitar Ponpes Tarbiyatul Aulad di jalan Pendidikan Pulowetan RT.4 RW.1 Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajurit Kulon,  Kamis (22/07/21) pagi.


Ning Ita juga memberi penjelasan kepada warga masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan sinar matahari untuk berjemur antara jam 9 sampai jam 10 pagi minimal selama 10 menit dengan menekan titik timus untuk meningkatkan imunitas tubuh. 

"Dalam anev bersama Wapres RI dan Gubernur Jawa Timur Rabu (22/07/2021) kemarin, Kota Mojokerto mendapat apresiasi atas ketaatan masyarakat dalam memakai masker dan menajaga jarak serta capaian vaksinasi teritinggi di Jawa Timur", jelas Ning Ita.

Terkait hal ini, Ning Ita juga ingin memberi apresiasi kepada warga dengan memberi reward khususnya kepada anak-anak yang belajar dibawah asuhan Gus Mail di Ponpes Tarbiyatul Aulad dan sekitarnya.

Salah-satu suasana saat Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari 'blusukan' menyapa warga Ponpes Tarbiyatul Aulad di jalan Pendidikan Pulowetan RT.4 RW.1 Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajurit Kulon,  Kamis (22/07/21) pagi.


Ning Ita menambahkan bahwa pemberian reward ini adalah salah satu cara untuk menstimulus agar tertib, rajin bermasker dan taat untuk menjalankan protokol kesehatan.

"Dan dengan cara sederhana seperti ini, akan menjadi media komunikasi yang efektif untuk mengajak masyarakat lebih taat dan tertib lagi kedepannya terhadap protokol kesehatan", tambahnya.

Pada kesempatan ini, Ning Ita juga menyampaikan kebijakannya terkait pemadaman PJU yang mulai hari ini akan dilakukan sejak jam 20.00 WIB. "Dengan demikian para PKL memiliki waktu sedikit lebih panjang untuk berdagang", tandasnya.

Ning Ita kembali mengingatkan agar werga tetap taat menerapkan Prokes, sehingga jumlah warga yang terpapar Covid-19, keterisian tempat tidur (BOR) di rumah sakit dan angka kematian semakin menurun serta angka kesembuhan semakin meningkat, sehingga Kota Mojokerto tidak lagi harus melaksanakan PPKM Level 4. *(DI/HB)*

Rabu, 21 Juli 2021

Pimpin Rakor Penanganan Covid-19 Jatim, Wapres Apresiasi Vaksinasi Kota Mojokerto


Salah-satu suasana saat Wapres RI Ma'ruf Amin bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memimpin Rakor Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur yang digelar secara virtual di ruang Sabha Mandala Madya, Rabu 21 Juli 2021.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur yang digelar secara virtual di ruang Sabha Mandala Madya yang dipimpin oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Ma’ruf Amin bersama Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, Rabu 21 Juli 2021.

Rakor Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur secara virtual di ruang Sabha Mandala Madya ini juga dihadiri Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, segenap pejabat Forkopimda Kota Mojokerto dan Tim Satgugas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto serta para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

Dalam Rakor ini, Wapres Ma’ruf Amin mengapresiasi capaian vaksinasi di Jawa Timur karena capaiannya menempati posisi tertinggi di Indonesia dan Kota Mojokerto sendiri menempati posisi tertinggi di Jawa Timur dengan capaian vaksinasi sebesar 86,50 % (persen). Yang mana, capaian vaksinasi ini tercatat hingga 20 Juli 2021.

“Capaian vaksinasi kita adalah yang tertinggi di Jatim, mencapai 86,50 persen. Semoga dengan ikhtiar yang kita lakukan bersama-sama dapat membuat kita segera bangkit dari pandemi Covid-19", kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Salah-satu suasana saat Wapres RI Ma'ruf Amin bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memimpin Rakor Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur yang digelar secara virtual di ruang Sabha Mandala Madya, Rabu 21 Juli 2021.


Selain tentang capaian vaksinasi, dalam Rakor ini juga disebutkan, bahwa masyarakat Kota Mojokerto juga dinilai memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam memakai masker dan menjaga jarak, yaitu dengan persentase sebesar 93,49 %.

Atas kedua capaian tersebut, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari sangat berterima-kasih kepada seluruh masyarakat Kota Mojokerto yang sudah taat menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat dan bersedia untuk divaksin Covid-19.

“Capaian-capain ini tentu saja tidak dapat terwujud tanpa kerja sama yang baik dari masyarakat seluruhnya. Semoga dengan rujukan ini, relaksasi aturan PPKM akan kita dapatkan di tanggal 26 Juli nanti. Karena progress Kota Mojokerto dalam mengurangi kasus penularan sudah signifikan", ungkap Ning Ita, penuh harap.


Data Persentase Kepatuhan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur yang dipapar dalam Rakor Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur yang digelar secara virtual di ruang Sabha Mandala Madya, Rabu 21 Juli 2021.


Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan 'Ning Ita" juga menyampaikan rasa terima-kasihnya kepada segenap Tenaga Kesehatan (Nakes) yang telah bekerja-keras untuk melakukan vaksinasi agar segera terbentuk herd immunity di Kota Mojokerto. 

Atas dua capaian tersebut Ning Ita berharap, Kota Mojokerto yang masih ditetapkan dalam PPKM Level 4 pada Rakor PPKM Darurat di Jawa & Bali yang dipimpin Menterian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan, akan mendapatkan relaksasi aturan PPKM di tanggal 26 Juli 2021 nanti, sehingga warganya bisa kembali bekerja dan mencari nafkah lagi.

“Berdasarkan keputusan pemerintah pusat, kita terpaksa harus memperpanjang PPKM hingga tanggal 25 Juli nanti, mengingat persebaran kasus Covid-19 di tingkat nasional belum juga menurun", jelas Ning Ita.

Ning Ita menadaskan, untuk saat ini, dengan sangat terpaksa PPKM Level 4 di Kota Mojokerto harus diperpanjang hingga tanggal 25 Juli 2021 mendatang. Ditandsskannya pula, bahwa hal ini sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2021.

Oleh karena itu, Ning Ita meminta kerja-sama dari seluruh elemen masyarakat agar bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam menekan angka kasus Covid-19 di Kota Mojokerto yang salah-satunya dengan menerapkan Prokes secara ketat dan melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara cepat. *(DI/HB)*

Selasa, 20 Juli 2021

Pantau Vaksinasi Di Jombang, Gubernur Jatim Targetkan Herd Immunity Tercapai Agustus


Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama jajaran pejabat Forkopimda Jatim didampingi Bupati Jombang Mundjidah Wahab saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di gedung Tenis Indoor jalan Kusuma Bangsa Kabupaten Jombang, Selasa (20/07/2021) siang.


Kab. JOMBANG – (harianbuana.com).
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa bersama jajaran pejabat Forkopimda Jatim didampingi Bupati Jombang Mundjidah Wahab meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di gedung Tenis Indoor jalan Kusuma Bangsa Kabupaten Jombang, Selasa (20/07/2021) siang.

Gubernur perempuan pertama di Provinsi Jawa Timur ini berharap, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Jawa Timur bisa berjalan maksimal, sehingga pada Agustus 2021 nanti, target herd immunity (kekebalan kelompok) di Jawa Timur bisa mencapai.

”Saat ini kita menunggu dropping vaksin Covid-19 yang berkelanjutan. Kita berharap dropping yang lebih masif, supaya proses percepatan terwujudnya herd immunity minimal 70 persen warga Jawa Timur dapat terealisasi di bulan Agustus. Kita berharap bersama-sama, kita akan memberikan hadiah pada HUT ke 76 Indonesia merdeka", ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa disela tinjauan pelaksanaan vaksinasi di gedung Tenis Indoor, jalan Kusuma Bangsa Kabupaten Jombang, Selasa (20/07/2021) siang.

Gubernur Khofifah mengapresiasi keguyupan dan antusias masyarakat Kabupaten Jombang dalam mengikuti vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan secara sinergi antara Forkopimda Provinsi Jawa Timur yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang di Indoor Tennis Kabupaten Jombang ini.

Demikian halnya dengan jajaran pejabat Forkopimda Provinsi Jatim, mereka pun memberikan apresiasi positif atas keguyupan dan antusias warga Kabupaten Jombang dalam mengikuti vaksinasi Covid-19 tersebut.

Gubernur Khofifah menegaskan, serbuan vaksinasi yang diinisiasi oleh Forkopimda Provinsi Jawa Timur yang didukung oleh Forkopimda Kabupaten Jombang ini, merupakan upaya untuk mengejar target herd immunity 70% hingga pada 17 Agustus 2021 mendatang 

“Kita berharap pada bulan Agustus 2021, kita bisa memaksimalkan terwujudnya herd immunity 70 persen masyarakat Jawa Timur sudah di vaksin Covid-19”, tegas Gubernur Khofifah.


Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan rombongan Forkopimda Jatim saat menyerahkan paket Sembako secara door to door guna meringankan beban warga Kabupaten Jombang terdampak pandemi Covid-19, Selasa (20/07/2021) siang.


Hal senada juga disampaikan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, bahwa percepatan vaksinasi Covid-19 ini merupakan sinergitas Kodam V/Brawijaya dan Forkopimda Provinsi Jawa Timur yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.

“Di bawah Komando Ibu Gubernur Jawa Timur, kita terus melakukan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, baik dihari libur juga rutin setiap hari. Dengan serbuan vaksinasi Covid-19 secara gencar di Jawa Timur ini, kita optimis herd imunity akan tercapai. Hingga saat ini, masih ada 18 juta lagi yang akan kita selesaikan untuk divaksin", kata Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto.

Pangdam V/Brawijaya pun membeberkan rencana pelaksanaan vaksunasi Covid-19 di Jatim yang menurutnya tidak ada masalah. Tenaga vaksinatornya cukup juga tenaga kesehatan. Terlebih, masyarakat sangat antusias dan penuh semanga. Menurutnya pula, tinggal menunggu ketersediaan vaksinnya saja.

Pantauan media, pada Selasa 20 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WIB rombongan Gubernur Jatim tiba di gedung Tenis Indoor Kabupaten Jombang. Tampak Ikut dalam rombongan Gubernur Khofifah, di antaranya Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Panglima Komando Armada II (Pangkormada II) Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta,

Selain itu, tampak pula ikut dalam rombongan Gubernur Jatim antara lain Kajati Jatim Mohamad Dofir, Kabinda Jatim Marsma TNI Rudy Iskandar, Sekdaprov Jatim, Pejabat Utama Polda Jatim dan Pejabat Utama Kodam V/Brawijaya.

Kedatangan rombongan Gubernur Jatim disambut langsung oleh Bupati Jombang Mundjidah Wahab dan Wabup Sumrambah beserta jajaran pejabat Forkopimda Kabupaten Jombang.

Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Jombang ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat. Setiap orang sebelumnya telah mendapat pemberitahuan tentang jadwal jam kedatangan untuk disuntik vaksin Covid-19. Sehingga, tidak terjadi kerumunan massa pada jam yang sama.

Pada kesempatan ini, secara simbolis Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan rombongan Forkopimda Jatim juga berkesempatan menyerahkan paket Sembako secara door to door guna meringankan beban warga Kabupaten Jombang terdampak pandemi Covid-19.

Paket Sembako diberikan, utamanya kepada warga Kabupaten Jombang kurang mampu terdampak pandemi Covid-19 sekitar lokasi pelaksanaan serbuan vaksinasi Covid-19. Setiap paket bantuan Gubernur Jawa Timur itu masing-masing berisi beras 5 kg, gula 1 Kg, minyak-goreng 1 liter, mie instan 10 bungkus dan sarden 1 kaleng. *(Fat/HB)*

Senin, 19 Juli 2021

Pengacara Kondang Otto Hasibuan Bakal Hadapi Mahasiswa STIH IBLAM Dalam Perkara APKOMINDO


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Sidang perkara Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia atau APKOMINDO di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat makin menarik untuk disimak. Pengacara kondang Otto Hasibuan dan tim yang sarat pengalaman harus berhadapan dengan Soegiharto Santoso seorang diri selaku penggugat yang masih berstatus mahasiswa semester II (dua) di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM (STIH IBLAM) Jakarta. 

Sidang lanjutan perkara APKOMINDO tersebut dengan Hakim Ketua Tuty Haryati, SH., MH. akan kembali digelar pada Rabu (28/07/2021) pekan depan. Dalam menghadapi sidang kali ini, Hoky sapaan akrab penggugat, selalu dibantu rekan sekampusnya Randi Eki Putra. 

Hoky nantinya bakal berhadapan dengan sejumlah pengacara senior dan berpengalaman dari kantor Otto Hasibuan & Associates, Advocates & Legal Consultants. Di antaranya  Sordame Purba, SH. dan Kartika Yustisia Utami, SH. 

Sengketa APKOMINDO ini berawal dari penyelenggaraan MUNASLUB APKOMINDO pada tanggal 02 Februari 2015 di hotel Le Grandeur Jakarta dinilai tidak sah oleh Hoky selaku pihak penggugat, karena dianggap melanggar peraturan organisasi.


Dalam AD & ART APKOMINDO diatur tentang syarat penyelenggaraan MUNASLUB di antaranya harus ada permintaan tertulis dari minimal 2/3 pengurus DPD kota/ Kabupaten dengan persetujuan tertulis minimal 2/3 anggotanya yang mempunyai hak suara.

“Faktanya ketentuan ini tidak pernah ada sama sekali terkait permintaan tertulis untuk diadakan Munaslub", ungkap Hoky yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia dan pemilik sejumlah perusahaan pers. 

Dalam gugatannya, Hoky mengatakan, untuk syarat utama penyelenggaraan MUNASLUB yang menindak-lanjuti pembekuan kepengurusan DPP harus dilaksanakan oleh Dewan Pembina paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah dikeluarkannya surat pembekuan.

Namun, masih kata Hoky, faktanya bukti, surat pembekuan ternyata dilakukan sejak 19 September 2011, sedangkan MUNASLUB APKOMINDO dilaksanakan pada 02 Februari 2015.


"Kalau pun dipaksakan, itu tetap cacat hukum, karena melanggar ketentuan dari AD & ART APKOMINDO", kata Hoky. 

“Saya juga sedang mengajukan permohonan melakukan inzage kepada Bapak Andi Zumar, SH., MH. selaku pihak PP sebelum sidang tanggal 28 Juli 2021 yang akan datang. Sebab, saya yakin ada minimal 2 (dua) kesalahan data dalam daftar bukti yang dituliskan oleh pihak pengacara Tergugat", tambahnya.

Ada fakta hukum yang menarik yang disertakan dalam bukti gugatan perkara dengan nomor: 218/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst ini. Menurut Randi Eki Putra saat mendampingi penggugat, dirinya melihat ada kejanggalan pada bukti P-127 terkait Kontra Memori Kasasi yang dibuat pengacara Otto Hasibuan dan rekannya selaku Pengacara pihak Tergugat.

Randi mengungkapkan, dalam kontra memori kasasi itu, Otto menuliskan, bahwa nama-nama pengurus terpilih Munaslub APKOMINDO 2015 adalah berbeda jauh dengan nama-nama pengurus terpilih yang dia juga tulis sendiri pada waktu menyampaikan Eksepsi dan Jawaban Tergugat pada perkara di PN JakPus ini.

“Ini akan menjadi catatan penting bagi saya, bila suatu saat menjadi pengacara agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menangani perkara", ungkap Randi. *(HGM/HB)*

DPRD Gelar Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Penjelasan Walikota Atas Rancangan Perubahan KUA Dan PPAS APBD Kota Mojokerto TA 2021


Dari Kiri: Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Golkar Sonny Basoeki Raharjo dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dari Fraksi PKB Junaedi Malik saat menyanyikan Lagu Indonesia Raya sebagai awal dimulainya Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Penjelasan Wali Kota Mojokerto atas Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran (TA) 2021, Senin 19 Juli 2021,  di ruang rapat Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Penjelasan Wali Kota Mojokerto atas Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran (TA) 2021, Senin 19 Juli 2021.

Rapat Paripurna yang digelar di ruang rapat Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto ini, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Golkar Sonny Basoeki Raharjo dengan didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dari Fraksi PKB Junaedi Malik.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, para Anggota DPRD Kota Mojokerto, segenap jajaran pejabat Forkopimda Kota Mojokerto, para Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, para Camat serta Lurah se Kota Mojokerto.

Dalam Penyampaian Penjelasan  Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran (TA) 2021, Wali Kota Mojokerto Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan, guna menampung seluruh perubahan asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena adanya pandemi Covid-19 maupun perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan perubahan terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2021.

"Garis besar masing-masing pos dalam Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021, meliputi Pendapatan Daerah yang semula dianggarkan sebesar 869 milyar 686 juta 791 ribu 131 rupiah, diperkirakan naik menjadi sebesar 877 milyar 391 juta 847 ribu 849 rupiah atau naik sebesar 0,89 % (persen)", kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam rapat paripurna di ruang rapat Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Senin (19/07/2021).


Salah-satu suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto dengan agenda Penyampaian Penjelasan Wali Kota Mojokerto atas Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran (TA) 2021, saat para hadirin menyanyikan Lagu Indonesia Raya sebagai awal dimulainya kegiatan, Senin 19 Juli 2021,  di ruang rapat Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto.


Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini kemudian merinci perkiraan pendapatan dan belanja daerah yang sudah ditetapkan. Adapun rincian perkiraan pendapatan dan belanja daerah yang sudah ditetapkan tersebut, yakni:
•Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula dianggarkan sebesar Rp. 202 milyar 826 juta 397 ribu 207 rupiah, diperkirakan naik menjadi sebesar 206 milyar 393 juta 847 ribu 772 rupiah atau naik sebesar 1,76 % (persen);
•Pendapatan Daerah Yang Sah, yang semula dianggarkan Rp. 20 milyar 45 juta 899 ribu 950 rupiah, diperkirakan naik menjadi sebesar 23 milyar 562 juta 375 ribu 219 rupiah atau naik sebesar 17,54 %;
•Belanja Daerah yang sudah ditetapkan sebesar Rp. 1 trilyun 42 milyar 609 juta 617 ribu 966 rupiah, setelah perubahan mengalami kenaikan menjadi Rp.1 trilyun 141 milyar 750 juta 116 ribu 426 rupiah atau naik sebesar 9,51 % yang dialokasikan untuk Belanja Operasi yang semula dianggarkan sebesar Rp. 823 milyar 346 juta 381 ribu 961 rupiah setelah perubahan naik menjadi sebesar Rp. 913 milyar 737 juta 947 ribu 792 rupiah atau naik sebesar 10,98 %;
•Belanja Modal yang semula dianggarkan sebesar Rp. 218 milyar 263 juta 236 ribu 5 rupiah, setelah perubahan naik menjadi sebesar Rp. 227 milyar 12 juta 168 ribu 634 rupiah atau naik sebesar 4,01 %;
•Belanja Tidak Terduga (BTT) dianggarkan tetap, namun akan dievaluasi dengan melihat perkembangan pada pemberlakuan PPKM Darurat. Dengan demikian akan terjadi selisih kurang (defisit) dari yang ditetapkan dalam APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021 sebesar minus Rp. 172 milyar 922 juta 826 ribu 835 rupiah dan pada P-KUA dan P-PPAS Tahun Anggaran 2021 mengalami defisit menjadi sebesar minus Rp. 264 milyar 358 juta 268 ribu 577 rupiah atau bertambah sebesar 52,88 %.
•Pendapatan Transfer semula dianggarkan sebesar Rp. 646 milyar 814 juta 493 ribu 974 rupiah diperkirakan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 647 milyar 435 juta 624 ribu 858 rupiah atau naik sebesar 0,10 % dan lain-lain;

“Defisit tersebut akan ditutup dengan adanya penambahan dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil audited BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang bertambah sebesar Rp. 91 milyar 435 juta 441 ribu 742 rupiah. Sehingga, setelah perubahan anggaran Penerimaan Pembiayaan naik menjadi sebesar Rp. 269 milyar 358 juta 268 ribu 577 rupiah”, jelas Ning Ita.

Sementara itu, Penetapan Perubahan Rencana KUA – PPAS akan disampaikan pada agenda rapat paripurna berikutnya setelah melalui proses pembahasan oleh anggota DPRD Kota Mojoketo. *(DI/HB)*

Minggu, 18 Juli 2021

Resmikan Mushola Shirotol Mukminin, Ning Ita Kembali Himbau Penerapan Prokes


Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menyampaikan sambutan dalam peresmian mushola Shirotol Mukminin di Lingkungan Balongrawe Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari, Sabtu (17/07/2021) sore.


Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meresmikan mushola Shirotol Mukminin di Lingkungan Balongrawe Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari, Sabtu (17/07/2021) sore.

Dalam sambutannya, Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini mengapresiasi seluruh warga yang telah bergotong-royong membangun tempat ibadah di lingkungan padat penduduk di kawasan pemakaman Cina ini meski dalam kondisi pandemi Covid-19.

"Meski kondisi Indonesia, khususnya di kota yang kita cintai ini dilanda pandemi Covid-19 sejak dua tahun terakhir, namun tidak menyurutkan keguyuban masyarakat dalam mendirikan tempat peribadatan bagi umat muslim", ujar Ning Ita, Sabtu (17/07/2021) sore, di lokasi.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menyerahkan  bantuan sebuah kursi roda untuk warga Lansia kurang mampu dalam serangkaian acara peresmian mushola Shirotol Mukminin di Lingkungan Balongrawe Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari, Sabtu (17/07/2021) sore.


Selain meresmikan mushola, Ning Ita juga memberikan bantuan hewan qurban berupa 3 (tiga) ekor kambing serta 1 (satu) kursi roda untuk Lansia kurang mampu di Lingkungan tersebut. Bantuan ini, diserahkan Ning Ita bersama pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto.

Tak lupa, pada kesempatan ini, Ning Ita pun tak henti-hentinya kembali menghimbau masyarakat supaya selalu menerapkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat.

"Mengingat, virus Corona (Red: Covid-19) sampai saat ini belum bisa dikendalikan dan telah banyak memakan korban jiwa di seluruh daerah, kembali saya himbau untuk selalu menerapkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat", ujar Ning Ita.

Tidak hanya itu, Ning Ita juga berpesan kepada anak-anak agar selalu memakai masker saat ke luar rumah. Sebab, dengan menggunakan masker atau peindung wajah mampu meminimalisir resiko terpapar Covid-19. *(DI/HB)*

Mendagri Tegaskan, Pemda Bisa Bantu Masyarakat Terdampak PPKM Darurat Melalui 'Anggaran Reguler' Dinas Sosial


Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat konferensi pers tentang Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat, Sabtu (17/07/2021).


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pemerintah daerah perlu membantu masyarakat terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Ada dua hal yang perlu dibantu. Yang pertama adalah jaring pengaman sosial dalam bentuk bantuan sosial. Yang kedua adalah stimulan ekonomi, terutama yang terdampak agar usaha-usaha mikro, menengah, ultra mikro itu tidak menjadi jatuh atau mati", tegas Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat konferensi pers tentang Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat, Sabtu (17/07/2021).

Ditegaskannya pula, bantuan itu berkaitan dengan pemberian bantuan melalui program jaring pengaman sosial berupa bantuan sosial (Bansos) dan stimulan ekonomi kepada usaha mikro, menengah, dan ultra mikro yang terdampak PPKM Darurat.

"Pemerintah daerah perlu segera mendata masyarakat terdampak. Terkait dengan Bansos, pemerintah daerah telah memiliki 'anggaran reguler' yang dialokasikan dalam anggaran Dinas Sosial masing-masing daerah", tegasnya pula.

Mendagri berharap, pemerintah daerah dapat segera menyalurkannya. Bila perlu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan mata anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Selain itu, juga terdapat Dana Desa. Yang mana, 8 % (persen) di antaranya dapat digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Diharapnya pula, dengan Dana Desa itu, masyarakat desa yang terdampak kebijakan PPKM Darurat juga dapat dibantu.

"Pemerintah daerah tidak harus menunggu dari pemerintah pusat. Jadi, begitu di daerah melihat ada masyarakat yang kesulitan, segera untuk dibantu", ujar Mendagri. 

Mendagri menjelaskan, penggunaan anggaran ini boleh dilakukan sepanjang penyalurannya tepat sasaran dan tidak terjadi mark-up atau pun penyelewengan.
Selama itu dilakukan dengan benar dan untuk kepentingan masyarakat, pihaknya bakal mendukung dan turut bertanggung-jawab.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian pun menyampaikan, agar para kepala daerah tidak perlu ragu untuk menyalurkan dana tersebut sepanjang tidak terjadi mark-up atau pun penyelewengan.
 
“Tidak usah menunggu, ini diskresi dari kepala daerah masing-masing dan juga tidak di-mark up, itu saya kira. Apalagi tadi sudah rapat dengan Kepala BPKP, BPKP akan melakukan pendampingan", ujar Mendagri.

Mendagri juga meminta ketegasan pemerintah daerah dalam merealokasi anggaran untuk memberikan bantuan melalui program jaring pengaman sosial dan stimulan ekonomi. Terkait itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.

"Sehingga ini bisa menjadi dasar bagi daerah untuk tidak ragu-ragu merealokasikan APBD-nya untuk kepentingan Bansos maupun stimulan ekonomi", tandasnya. *(Ys/HB)*

Sabtu, 17 Juli 2021

Kebijakan PPKM Darurat, Mendagri: Harus Dilakukan Dalam Rangka Keselamatan Rakyat


Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam konferensi pers tentang Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat secara virtual, Sabtu (17/07/2021).


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pemerintah mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat semata-mata demi keselamatan masyarakat dari pandemi virus Corona atau Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19).

Ditegaskannya pula,  bagi pemerintah, keselamatan rakyat adalah yang utama, sehingga kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat  yang juga disebut sebagai extra ordinary ini harus diambil pemerintah. 

"PPKM Darurat ini pasti tidak mengenakkan, karena mengurangi freedom, tapi memang harus dilakukan dalam rangka keselamatan rakyat", tegas Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam konferensi pers tentang Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat secara virtual, Sabtu (17/07/2021). 

Mendagri menerangkan, sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19, kebijakan PPKM Darurat diambil guna memutus mata-rantai penyebaran Covid-19 dengan menekan angka konfirmasi kasus penularan, angka kematian dan tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR). Untuk itu, dilaksanakan PPKM Darurat dari hulu hingga hilir sebagai salah-satu upaya pengendalian wabah Covid-19 tersebut. 

"Keselamatan rakyat adalah yang utama, ini demi kepentingan bersama, demi kepentingan menyelamatkan rakyat, untuk kita semua", teramg Muhammad Tito Karnavian.

Muhammad Tito Karnavian menandaskan, PPKM Darurat merupakan kebijakan yang esensinya untuk mengurangi mobilitas dan kerumunan melalui pembatasan sejumlah kegiatan masyarakat berdasarkan level dan kategorinya masing-masing.

Terkait itu, upaya tersebut perlu dukungan dari seluruh pihak, mulai dari Pemerintah Daerah yang bersinergi dan bekerja-sama dengan Pemerintah Pusat, aparat penegak hukum hingga seluruh lapisan masyarakat.

"Kita tentunya tidak menghendaki ada pembatasan kegiatan, tapi memang harus dilakukan", tandas Mendagri. *(Ys/HB)*