Jumat, 07 Agustus 2020

Ketua DPRD Kota Mojokerto Sudah Tanda-tangani Undangan Banmus Pembentukan Pansus Covid-19

Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto saat menanda-tangani  undangan Rapat Banmus DPRD Kota Mojokerto yang bersifat penting dengan nomor: 005/ 170 / 417.200 / 2020 tertanggal 7 Agustus 2020 di ruang dinasnya, di Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Jum'at (07/08/2020) siang.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penanganan dan Pengelolaan Anggaran Covid-19 di Kota Mojokerto bukan lagi sekedar wacana, juga bukan soal layu dan berkembang. Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto memastikan, dua fraksi besar, yakni Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKB secara resmi sudah mengajukan usulan pembentukan Pansus Penanganan dan Pengelolaan Anggaran Covid-19.

*Tentang pembentukan Pansus (panitia khusus) corona (virus corona atau corona virus disease -19 atau Covid-19), sekarang ini bukan lagi wacana atau soal layu dan berkembang. Yang jelas, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKB sudah mengajukan secara resmi pembentukan Pansus tersebut", ujar Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto saat mengonfirmasi beberapa wartawan di ruang dinasnya di Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Jum'at (07/08/2020) siang.

Sunarto tak menampik atas beredarnya isu yang mengabarkan bahwa usulan pembentukan Pansus Penanganan dan Pengelolaan Anggaran Covid-19 tidak-akan terwujud, yang disebabkan saat awal mencuatnya wacana usulan dibentuk Pansus, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari diketahui 'sowan' ke ruang kerja Ketua DPRD Kota Mojokerto.

"Jadi begini ya, pada waktu itu, menjelang LKP-j (Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban), mendadak wali kota (Red: Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari) kesini (ruang kerja Ketua DPRD Kota Mojokerto), bertemu dengan pimpinan (Pimpinan DPRD Kota Mojokerto) 3 orang itu. Begitu itu, pada lain waktu, pada waktu sidang paripurna ada anggota yang nyeletuk 'ada main mata'. Untungnya waktu itu saya manggil Mas Pendik (Red: Kepala Sekretariat Dewan (Setwan) Mokhammad Effendy) untuk ikut mendengarkan dan menjadi Saksi apa-apa yang diomongkan atau dibicarakan", terang Pak Itok, sapaan akrab Ketua DRPD Kota Mojokerto Sunarto.

Lebih lanjut, Pak Itok menjelaskan, pada Senin (03/08/2020) pagi, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari berkoordinasi soal persiapan pembahasan KUA PPAS tahun 2021, juga soal kebijakan penguatan ekonomi pasca pandemi Covid-19 pasca turunnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020.

"Saat itu (Senin, 03 Agustus 2020, pagi), Wali Kota menyampaikan soal kebijakan penguatan ekonomi pasca pandemi Covid-19 setelah turunnya Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD yang substansinya terkait kebijakan anggaran yang harus menitik-beratkan pada penanggulangan di masa pandemi Covid-19 dan dampaknya", jelas Pak Itok.

Salah-satu suasana saat Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto mengonfirmasi beberapa wartawan di ruang dinasnya, di Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Jum'at (07/08/2020) siang.


Dijelaskannya pula, bahwa waktu itu, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik pun turut memberi masukan terkait turunnya Permendagri tersebut yang mengisyaratkan penyusunan APBD harus fokus pada kebijakan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19.

"Waktu itu, Gus Juned (sapaan akrab Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik) juga menyampaikan beberapa hal, kalau nggak salah juga soal kerangka teknis rencana program penguatan ekonomi. Kalau di PDI Perjuangan sendiri soal program ketahanan pangan sudah jalan, yaitu ternak atau pembesaran ikan dan tanam sayuran. Nah... sekarang inin lele-nya sudah besar-besar tapi nggak bisa jual. Salah-satu kendalanya, akses ke pasar", Jelas Pak Itok pula.

Pak Itok mengungkapkan, saat Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari datang ke ruang kerjanya, ditemui 3 (tiga) Pimpinan DPRD Kota Mojokerto dengan didampingi Kepala Setwan DPRD Kota Mojokerto Mukhammad Effendy dan tidak membicarakan soal Banmus maupun Pansus Covid-19.

"Jadi, waktu itu tidak membicarakan soal Banmus ataupun Pansus sama-sekali. Selaku ketua legislatif (DPRD) dengan eksekutif (Wali Kota) ya koordinasi, untuk kepentingan tugas kinerja ya saling mengunjungi. Kalau saya ada keperluan tugas yang berkaitan dengan Wali Kota ya berkunjung ke ruang kerja Wali Kota dan sebaliknya Wali Kota kalau ada keperluan tugas yang perlu dikoordinasikan dengan dewan, ia berkunjung ke ruang ketua dewan", ungkap Pak Itok.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, pihaknya akan melakukan lobi ke Anggota Dewan lain untuk mengegolkan pembentukan Pansus Penanganan dan Pengelolaan Anggaran Covid-19 Kota Mojokerto.

"Tentunya kita lakukan lobi-lobi ke Anggota Dewan lain. Hingga saat ini yang sudah berinisiatif pembentukan Pansus masih dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKB. Kita berharap, usulan Pansus ini berhasil. Toh nantinya yang menentukan lanjut tidaknya pembentukan Pansus tergantung hasil rapat paripurna", tegas Pak Itok.

Pak Itok mencetuskan, jika pembentukan Pansus Penanganan dan Pengelolaan Anggaran Covid-19 Kota Mojokerto kali ini tidak terwujud, sebaiknya kepanjangan lembaga DPRD ini di rubah menjadi lembaga setingkat dinas dibawah perintah kepala daerah.

"Kalau Anggota Dewan tidak mendukung terbentuknya Pansus Penanganan dan Pengelolaan Anggaran Covid-19 Kota Mojokerto, DPRD bukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lagi, diganti istilahnya menjadi Dinas Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja Eksekutif", cetusnya

Lebih jauh, Pak Itok memaparkan alasannya dibentuknya Pansus Penanganan dan Pengelolaan Anggaran Covid-19 Kota Mojokerto. Di antaranya, agar ada laporan penggunaan anggaran dari Gugus Tugas Covid-19 secara berkala kepada DPRD.

"Inisiatif dibentuknya Pansus Penanganan dan Pengelolaan Anggaran Covid-19 Kota Mojokerto ini, agar seperti di daerah lain, ada laporan penggunaan anggaran dari Gugus Tugas Covid-19 secara berkala kepada DPRD", paparnya.

Keseriusan pembentukan Pansus yang nantinya bakal membedah kinerja Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto dalam menangani dan mengelola anggaran Covid-19 di Kota Mojokerto, saat ini sudah ditunjukkan oleh Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKB. Kedua fraksi ini sudah secara resmi mengajukan usulan pembentukan Pansus Penanganan dan Pengelolaan Anggaran Covid-19' ke Sekretariat Dewan.

Bahkan, undangan Rapat Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto yang bersifat penting dengan nomor: 005/ 170 / 417.200 / 2020 tertanggal 7 Agustus 2020 yang ditujukan untuk seluruh Anggota DPRD Kota Mojokerto itu sudah ditanda-tangani oleh Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto.

Rapat Banmus DPRD Kota Mojokerto yang diagendakan digelar pada hari Jum'at 14 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB di ruang rapat DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto tersebut, beracara:
1.Pertimbangan atas Usulan Pembentukan Pansus.
2.Menyusun Jadwal Program Kerja Bulan September 2020.

"Pansus corona perlu dibentuk karena kami menilai ada hal urgen yang berdampak luas di masyarakat yang perlu dipertanyakan legislatif dan membutuhkan jawaban eksekutif", papar Pak Itok pula.

Menurut Pak Itok, urgensi pembentukan Pansus tersebut terkait transparansi penggunaan anggaran hasil realokasi melalui rasionalisasi APBD 2020 sebesar Rp. 149 miliar untuk penanganan Covid-19 di Kota Mojokerto.

Selain soal anggaran, urgensi pembentukan Pansus disebutnya juga terkait soal carut-marutnya penyaluran Bansos. Seperti halnya pencoretan Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos yang pernah diadukan warga Lingkungan Kalimati Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan menjadi salah satu poin penting alasan dibentuknya Pansus.

"Pansus akan menjadi sarana pembuktian, siapa biang dibalik amburadulnya sasaran BST yang sebenarnya sudah saya sampaikan ke Wali Kota pasca penyaluran BST tahap satu. Saat itu saya minta agar 2 (dua) oknum verifikator yang terindikasi melakukan penyelewengan pendataan sasaran Bansos diberhentikan. Tapi saya malah diminta membuktikan. Ya ini nanti dalam Pansus pembuktiannya", ujar Pak Itok.

Menurut Pak Itok, Pansus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat temporer itu akan menjalankan fungsinya di bidang pengawasan. Menurutnya pula, pertimbangan pembentukan Pansus kali ini tidak asal-asalan saja. Melainkan, melalui banyak pertimbangan berdasar laporan masyarakat dan fakta di lapangan menyangkut penanganan Covid-19.

*Dalam penilaian fraksi kami (Fraksi PDI Perjuangan), masalah yang muncul itu penting, mendesak dan strategis yang perlu ada pengawasan dan pengawalan serius", ujarnya pula.

Ia kembali memastikan, bahwa fraksinya dan Fraksi PKB sudah pasti akan berupaya keras atas pembentukan Pansus tersebut. Namun, soal kepastian terbentuknya Pansus itu sendiri, ia enggan berkomentar lebih jauh. “Mudah-mudahan bisa jalan dan kemudian terbentuk. Semua ada mekanismenya", katanya seraya memastikan suara Fraksi PDI Perjuangan serta Fraksi PKB solid dan utuh.

Penggalangan dukungan pembentukan Pansus memang belum tampak digencarkan oleh Fraksi PDI Perjuangan maupun Fraksi PKB selaku inisiator pembentukan Pansus. Sementara 4 (empat) fraksi lain yang ada di DPRD Kota Mojokerto belum tampak muncul sinyalnya.

Fraksi PDI Perjuangan beranggota 5 orang, sedangkan Fraksi PKB berangota 4 orang. Kedua fraksi inisiator ini setidaknya harus menggalang dukungan 4 anggota fraksi lain. Karena, untuk bisa membentuk Pansus setidaknya harus mendapat dukungan sebanyak 50 persen plus satu dari total Anggota DPRD Kota Mojokerto yang berjumlah 25 orang.


BERITA TERKAIT :

KPK Sita Aset Milik Nurhadi Mulai Tanah, Bangunan, Mobil Mewah Hingga Moge

Plt. Jubir Penindakan KPK Ali Fikri.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jum'at 07 Agustus 2020, menyita aset milik mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi berupa tanah dan bangunan berupa villa di kawasan Gadog, Bogor, Jum'at 07 Agustus 2020. 

"Hari ini Penyidik KPK mendatangi villa NHD (Nurhadi) di Gadog Bogor untuk melakukan penyitaan terhadap aset tersangka NHD tersebut", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara (Jubir) Penindakan KPK Ali Fikri di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Utara, Jum'at 07 Agustus 2020.

Dijelaskannya, bahwa KPK juga menyita kendaraan-kendaraan bermotor yang ditemukan Tim Penyidik saat menggeledah villa tersebut pada Senin 09 Maret 2020 yang lalu.

"(Yang disita) tanah dan bangunan, motor besar, mobil mewah, dan sepeda", jelas Ali Fikri.

Meski belum merinci detil jenis maupun merk kendaraan yang disita Tim Penyidik KPK, namun Ali Fikri menyebut, bahwa Tim Penyidik menemukan belasan unit motor mewah atau motor gede (moge) dan 4 (empat) unit mobil mewah saat menggeledah vila tersebut.

"Ada beberapa motor mewah belasan jumlahnya, motor gede begitu ya, dan kemudian ada 4 (empat) mobil mewah yang terparkir di gudang di sebuah villa yang diduga milik tersangka NHD (Nurhadi)", sebutnya.

Sebagaimana diketahui, Tim Penyidik KPK berhasil menangkap Nurhadi bersama menantunya Rezky Herbiyono di sebuah rumah di kawasan Simprug – Jakarta Selatan pada Senin (01/06/2020) malam.
alam penangkapan itu, Tim Penyidik KPK juga sempat mengamankan Tin Zuraida istri Nurhadi. Saat itu, Tim Penyidik KPK juga menggeledah rumah yang diduga jadi tempat persembunyian Nurhadi dan mengamankan sejumlah barang bukti.

Dalam perkara ini, pada 16 Desember 2019, KPK telah menetapkan 3 (tiga) orang Tersangka. Ketiganya yakni Nurhadi Abdur Rachman, Rezky Herbiyono menantu Nurhadi dan Hiendra Soenjoto.

KPK menetapkan Nurhadi, Rezky Herbiyono dan Hiendra Soenjoto sebagai Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung.


Nurhadi Abdur Rachman dan Rezky Herbiyono ditetapkan KPK sebagai Terangka penerima suap dan gratifikasi, sedangkan Hiendra Soenjoto ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi. Ketiganya kemudian melarikan diri dan yang kemudian dimasukkan KPK dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Februari 2020.


Masa buronan Nurhadi dan menantunya Rezky berakhir setelah ditangkap tim KPK di Jakarta Selatan pada Senin (01/06/2020) malam. Sementara, Hiendra Soenjoto hingga saat ini masih menjadi buronan KPK.

KPK menduga, ada 3 (tiga) perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang menjerat Nurhadi. Yakni perkara perdata PT. MIT merlawan PT. Kawasan Berikat Nusantara (PT. KBN), sengketa saham di PT. MIT dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dalam perkara PT. MIT melawan PT. KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima 9 (sembilan) lembar cek atas nama PT. MIT dari Direktur PT. MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.

KPK menyangka, kedua Tersangka diduga menerima hadiah atau janji terkait pengurusan perkara perdata PT.MIT vs PT KBN (Persero) kurang lebih sebesar Rp. 14 miliar, perkara perdata sengketa saham di PT. MIT kurang lebih sebesar Rp. 33,1 miliar dan gratifikasi terkait dengan perkara di pengadilan kurang lebih Rp. 12, 9 miliar. Sehingga, akumulasi yang di duga diterima kurang lebih sebesar Rp. 46 miliar.

Terhadap Nurhadi dan Rezky, KPK menyangka, kedua Tersangka diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terhadap Hiendra, KPK menyangka, tersangka Hiendra diduga telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam penyidikan perkara tersebut, KPK juga telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk mengembangkan perkara yang menjerat Nurhadi ke arah dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). *(Ys/HB)*


BERITA TERKAIT :

Ning Ita Serahkan Piala dan Hadiah Lomba Lomba Poster Antisipasi Post Pandemic Covid-19

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Plt. Kepala Diskominfo Pemkot Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo saat menyerahkan piala dan hadiah uang secara simbolik kepada para juara di halaman Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto, Jum’at (07/08/2020) pagi.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyerahkan piala dan hadiah uang tunai kepada 6 (enam) pemenang Lomba Poster Antisipasi Post Pandemic Covid-19 di halaman Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 40 Kota Mojokerto, Jum’at (07/08/2020) pagi.

Lomba poster yang berlangsung mulai 17 Juni hingga 27 Juni 2020 tersebut mengangkat tema Solusi Dampak Pandemic Covid-19 Pada Sektor Sosial Ekonomi Masyarakat Indonesia. Melalui tema itu diharapkan sektor sosial ekonomi bangkit ditengah dampak pandemi covid-19.

"Kegiatan ini ditujukan untuk menggali partisipasi masyarakat terkait ide-ide kreatif dalam membantu pemerintah terkait penanganan pandemic covid-19", kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari seusai penyerahan penghargaan Lomba poster.

Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini juga memberikan ruang bagi daya kritis dan kreativitas warga dalam menuangkan gagasan yang inovatif dan solutif untuk ikut menyampaikan solusi bagi dunia usaha di masa pandemi covid-19.

"Ide-ide kreatif warga ini bisa diadopsi untuk kebijakan-kebijakan penanganan covid-19", tambah Ning Ita.
Ning Ita berharap, kegiatan ini bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Serta mendorong masyarakat dengan cara memberikan edukasi melalui karya ilustrasi poster.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Plt. Kepala Diskominfo Pemkot Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo saat berswafoto dengan para juara di halaman Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto, Jum’at (07/08/2020) pagi.


Sementara itu, dalam lomba poster yang dihelat Gema Media,  Solagratia Panjaitan,  warga Griya Permata Meri E3/10, Kelurahan Meri, Kecamatan Magersari Kota Mojokerto  dinobatkan sebagai juara pertama dalam Post Pandemic Poster Competition tersebut.

Gema Media merupakan  portal berita online yang dikelola Dinas Informatika dan Komunikasi Kota Mojokerto. Solagratia mengaku,  mengikuti kontes poster karena dirinya tergerak untuk berpartisipasi menekan laju covid-19 di daerahnya.

Mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya  ini berhak atas hadiah utama Rp 2 juta dan tropi juara. "Baru pertama ini saya ikut lomba poster", aku mahasiswa jurusan management tersebut. 
Meski begitu,  ia tak butuh waktu lama untuk mewujudkan idenya. "Dari sketching,  lining hingga finishing saya selesaikan dalam sehari semalam", ujarnya. 

Poster karya Solagratia bertemakan transaksi online dengan judul “Aktivitas Ekonomi Diterapkan Sesuai Protokol Kesehatan”.

Ilustrasi poster Solagratia berlatar virus corona didominasi warna pastel ini menampilkan sosok warga yang menggunakan masker dengan visual sarung tangan, keranjang belanja, desinfektan bottle, kartu ATM berikut enam balon saran protokol kesehatan dan himbauan layanan belanja via online dan transaksi cashless dengan menerapkan sistem barcode.

Ia membuat dan mengirim preview karya dengan ukuran 30 cm x 30 cm dengan format JPG resolusi 300 dpi (dot per inch) ia upload di akun instagram @gemamedia dengan tagar olusipandemicmojokerto.

"Yang lumayan susah sebenarnya pikir idenya. Bagaimana caranya membuat poster yang feel protokol kesehatan, apalagi saingannya juga piawai-piawai", akunya.

Agar masuk nominasi dan lolos penjurian, karyanya memang harus memenuhi kriteria lomba, antara lain visual poster harus komunikatif dan relevan sesuai tema, karya orisinil dan belum pernah dipublikasikan, dibuat individu, satu peserta satu karya, tidak mengandung unsur SARA, Provokatif dan kesan negatif. Dan yang pasti, lomba hanya diperuntukkan bagi warga Kota Mojokerto. 

Karya Soligratia unggul dari karya lima peserta yang masuk kategoI juara II hingga juara harapan III, berturut-turut karya Naufal Rifqi Fadhullah (Partijo: Platform Pelatihan Agrikultural Digital), Somak Kurnia Afandi (Solusi Dampak Pandemic Covid-19; Sektor Ekonomi Masyarakat), Andhi Prasetya (Sambang Tonggo), Achmad Ilham Mustofa (PHK Karena Covid-19) dan Deo Forenso Nugroho (New Normal Era: Jalan Baru untuk Bangkit Lagi). *(DI/HB)*

KPK Panggil Ajudan Ketua DPRD dan Anggota DPRD Muara Enim 2014–2019 Terkait Perkara Proyek Pada Dinas PUPR

Logo di gedung KPK


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jum'at 07 Agustus 2020 memanggil Ajudan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim non-aktif Aries HB, Ellen Joemen dan Anggota DPRD Muara Enim periode 2014–2019 Muhardi.

Keduanya akan diperiksa sebagai Saksi atas perkara duggan tindak pidana korupsi suap terkait proyek-proyek infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai Saksi untuk tersangka RS (Ramlan Suryadi) mantan Kepala Dinas PUPR Muara Enim", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara (Jubir) Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Jum'at (07/08/2020) pagi.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Ketua DPRD Muara Enim non-aktif Aries HB dan Ramlam Suryadi selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Muara Enim sebagai Tersangka.

Penetapan status Tersangka terhadap Aries dan Ramlan merupakan pengembangan penyidikan 3 (tiga) Tersangka sebelumnya. Ketiganya, yaitu Ahmad Yani selaku Bupati Muara Enim, Elfin Muhtar selaku Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK pada Dinas PUPR Pemkab Muara Enim dan Robi Okta Fahlefi selaku pihak swasta.

KPK menduga, Aries HB selaku Ketua DPRD Muara Enim diduga menerima uang senilai Rp. 3,031 miliar dari Robi dalam kurun waktu Mei–Agustus 2019.

KPK pun menduga, Ramlam Suryadi selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Muara Enim diduga menerima Rp. 1,115 miliar dan satu unit telepon genggam merek Samsung Galaxy Note 10 dari Robi.

Adapun Aries dan Ramlan ditangkap Tim Penyidik KPK di Palembang pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 silam setelah 2 kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

Terhadap Aries dan Ramlan, KPK menyangka, keduanya diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. *(Ys/HB)*


BERITA TERKAIT :
> KPK Tahan Bupati Muara Enim Ahmad Yani Dan 2 Tersangka Lainnya
> KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani Dan 2 Orang Lainnya Sebagai Tersangk
> Terjaring OTT, Bupati Muara Enim Diamankan KPK Bersama Bukti Uang USD 35.000

Kamis, 06 Agustus 2020

KPK Periksa Bupati Blora Untuk Tersangka Budi Santoso Dirut PT. DI

Bupati Blora 2010–2021, Letkol Inf. (Purn) Djoko Nugroho usai diperiksa Tim Penyidik di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis 06 Agustus 2020.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri aliran uang dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penjualan dan pemasaran pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tahun 2007–2017. Penelusuran itu, salah-satunya, pada hari ini, Kamis 06 Aguatus 2020, Tim Penyidik KPK memeriksa Bupati Blora Djoko Nugroho.

Djoko Nugroho diperiksa sebagai Saksi untuk tersangka mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Budi Santoso atas perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penjualan dan pemasaran di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tahun 2007-2017 yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 205,3 miliar dan USD 8,65 Juta.

Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara (Jubir) Penindakan KPK Ali Fikri menerangkan, Djoko diperiksa sebagai Saksi dalam kapasitas sebagai pensiunan TNI. Keterangannya, dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan untuk tersangka mantan Dirut PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Budi Santoso.

"Saksi Suhardi dan Letkol. Inf. (Purn) Djoko Nugroho diperiksa sebagai Saksi untuk tersangka BS (Budi Santoso). Penyidik mendalami keterangan para Saksi tersebut, antara lain terkait adanya pengetahuan Saksi perihal dugaan penerimaan uang sebagai kick-back dari PT. DI kepada pihak-pihak end-user/ pemilik proyek pekerjaan pengadaan barang di kementrian/ lembaga terkait", terang Plt. Jubir Penindakan KPK Ali Fikri mengonfirmasi wartawan di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis 06 Agustus 2020.

Usai diperiksa, Bupati Blora Djoko Nugroho menjelaskan, bahwa dirinya dimintai kererangan seputar aliran uang terkait PT DI. Namun, ia pun mengaku bahwa dirinya tidak-tahu-menahu soal itu.

"Dikonfirmasi soal aliran dana ke saya. Jumlahnya berapa saya kurang tahu. Saya merasa tidak-tahu-menahu tentang masalah ini", jelas Bupati Blora Djoko Nugroho usai diperiksa Tim Penyidik di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jalarta Selatan, Kamis (06/08/2020).

Selain soal aliran dana, Djoko juga mengaku dikonfirmasi pengetahuannya tentang sejumlah perusahaan yang menjadi mitra PT. DI dan hubungannya dengan sejumlah petinggi PT. DI yang kini telah berstatus Tersangka.

"(Dikonfirmasi) kenal tidak sama pejabat-pejabat PT. DI? Kenal nggak sama PT-PT sebagai mitra mereka? (Dikonfirmasi) Dirutnya, semuanya. Pejabat-pejabat utama", pungkasnya. *(Ys/HB)*




BERITA TERKAIT :
> KPK Periksa Andri Sudibyo Sebagai Saksi Dugaan Korupsi Di PT. Dirgantara Indonesia

KPK Kembali Periksa Nurhadi, Kali Ini Soal Barang-barang Sitaan

Plt. Jubir Penindakan KPK, Ali Fikri.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Kamis 06 Agustus 2020, kembali memeriksa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi sebagai Tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA.

Pelaksana-tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) Penindakan KPK Ali Fikri menerangkan, pemeriksaan terhadap tersangka Nurhadi kali ini, Tim Penyidik KPK mengonfirmasi keberadaan barang-barang yang disita KPK dari sebuah vila di kawasan Gadog, Bogor – Jawa Barat.

"Penyidik melanjutkan pemeriksaan dengan mengkonfirmasi dugaan kepemilikan barang-barang Tersangka NHD (Nurhadi) yang telah dilakukan penyitaan bertempat di sebuah villa berlokasi di kawasan Gadog, Megamendung, Bogor –Jawa Barat", terang Plt. Jubir Penindakan KPK Ali Fikri di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis (06/08/2020) malam.

Lebih lanjut, Ali Fikri menjelaskan, selain Nurhadi, hari ini Tim Penyidik KPK juga memeriksa seorang Saksi dari pihak swasta, Iwan Restyawan. Dijelaskannya pula, bahwa Tim Penyidik KPK memeriksa Iwan terkait pergantian kepemilikan villa dari istri Nurhadi, Tin Zuraida kepada seseorang bernama Sudirman.

"Penyidik mendalami pengetahuan Saksi terkait adanya dugaan pergantian nama kepemilikan sebagian SHM sebuah villa berlokasi di kawasan Gadog, Megamendung, Bogor – Jawa Barat dari Tin Zuraida kepada Sudirman", jelas Ali Fikri.

Sementara itu, lima orang saksi lain dalam kasus ini tidak memenuhi panggilan Tim Penyidik KPK dan meminta pemeriksaannya dijadwal ulang.

Lima saksi tersebut, yakni  Didi Sanadi seorang pihak swasta, Maskan Prabowo pegawai BUMN, serta 3 (tiga) Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Krosbin Lumban Gaol, Salwan Firdaus dan Achmad Soberi.

Sebagaimana diketahui, Tim Penyidik KPK berhasil menangkap Nurhadi bersama menantunya Rezky Herbiyono di sebuah rumah di kawasan Simprug – Jakarta Selatan pada Senin (01/06/2020) malam.
alam penangkapan itu, Tim Penyidik KPK juga sempat mengamankan Tin Zuraida istri Nurhadi. Saat itu, Tim Penyidik KPK juga menggeledah rumah yang diduga jadi tempat persembunyian Nurhadi dan mengamankan sejumlah barang bukti.D

Dalam perkara ini, pada 16 Desember 2019, KPK telah menetapkan 3 (tiga) orang Tersangka. Ketiganya yakni Nurhadi Abdur Rachman, Rezky Herbiyono menantu Nurhadi dan Hiendra Soenjoto.

KPK menetapkan Nurhadi, Rezky Herbiyono dan Hiendra Soenjoto sebagai Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Nurhadi Abdur Rachman dan Rezky Herbiyono ditetapkan KPK sebagai Terangka penerima suap dan gratifikasi, sedangkan Hiendra Soenjoto ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi. Ketiganya kemudian melarikan diri dan yang kemudian dimasukkan KPK dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Februari 2020.

Masa buronan Nurhadi dan menantunya Rezky berakhir setelah ditangkap tim KPK di Jakarta Selatan pada Senin (01/06/2020) malam. Sementara, Hiendra Soenjoto hingga saat ini masih menjadi buronan KPK.

KPK menduga, ada 3 (tiga) perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang menjerat Nurhadi. Yakni perkara perdata PT. MIT merlawan PT. Kawasan Berikat Nusantara (PT. KBN), sengketa saham di PT. MIT dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dalam perkara PT. MIT melawan PT. KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima 9 (sembilan) lembar cek atas nama PT. MIT dari Direktur PT. MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.

KPK menyangka, kedua Tersangka diduga menerima hadiah atau janji terkait pengurusan perkara perdata PT.MIT vs PT KBN (Persero) kurang lebih sebesar Rp. 14 miliar, perkara perdata sengketa saham di PT. MIT kurang lebih sebesar Rp. 33,1 miliar dan gratifikasi terkait dengan perkara di pengadilan kurang lebih Rp. 12, 9 miliar. Sehingga, akumulasi yang di duga diterima kurang lebih sebesar Rp. 46 miliar.

Terhadap Nurhadi dan Rezky, KPK menyangka, kedua Tersangka diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terhadap Hiendra, KPK menyangka, tersangka Hiendra diduga telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam penyidikan perkara tersebut, KPK juga telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk mengembangkan perkara yang menjerat Nurhadi ke arah dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). *(Ys/HB)*


BERITA TERKAIT :

Dukung Gerakan Jatim Bermasker, Ning Ita Siapkan Puluhan Ribu Masker

Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Kapolresta Mojokerto AKBP Deddy Supriyadi, Dandim 0815 Letkol Inf. Dwi Mawan Sutanto serta Kajari Kota Mojokerto Johan Iswahyudi saat melaunching gerakan Jatim Bermasker di Kampung Tangguh Semeru Surodinawan, Kamis (06/08/2020). 


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Kapolresta Mojokerto AKBP Deddy Supriyadi, Dandim 0815 Letkol Inf. Dwi Mawan Sutanto serta Kajari Kota Mojokerto Johan Iswahyudi melaunching gerakan Jatim Bermasker di Kampung Tangguh Semeru Surodinawan pada Kamis (06/08/2020). 

Dalam acara yang dilaksanakan secara serentak dan virtual di Jawa Timur,  Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini menyampaikan, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto bersama jajaran Forkopimda, tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat serta berbagai organisasi profesi masih terus mengampanyekan gerakan memakai masker secara masiv.

“Gerakan Jatim Bermasker merupakan gerakan bersama-sama, bersinergi, bergotong royong dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid-19 di seluruh Jawa Timu. Pemerintah telah membagikan lebih dari 14.800 masker kepada masyarakat dan masih memiliki stok sekitar 5000 yang siap dibagikan", kata Ning Ita.

Lebih lanjut Ning Ita mengungkapkan bahwa UMKM  di Kota Mojokerto masih terus memproduksi masker sampai nanti 140.000. 

“Gerakan untuk menyebarkan masker dan mengajak masyarakat untuk terus memakai masker akan terus kita lakukan sampai masyarakat benar-benar sadar bahwa masker bukan keinginan kami, bukan ajakan kami bukan himbauan kami, tetapi benar-benar kebutuhan masyarakat untuk melindingi dirinya dan orang lain agar terbebas dari covid 19", tutur Ning Ita. 

Ning Ita menegaskan, target kampanye memakai masker adalah mereka sadar bahwa masker adalah kebutuhan masing-masing seperti halnya kita butuh diri kita sehat.  Ning Ita pun menegaskan, warga Kota Mojokerto saat ini semakin  memiliki ketaatan yang lebih terhadap pelaksanaan protokol kesehatan.

"Kita patut bersyukur, saat ini warga semakin disiplin bermasker, disiplin  menjaga jarak, disiplin cuci tangan. Disiplin terhadap protokol kehehatan adalah kunci menjadi pemutus mata-rantai penyebaran Covid-19", tegas Ning Ita.

Kegiatan Launching Jatim bermasker  ditutup dengan penyerahan masker secara simbolis kepada  perwakilan komunitas yang membantu memerangi covid di Kota Mojokerto. Di antaranya  Persit, Bhayangkari, PKK, Karang Taruna, Banser dan Remaja Masjid. *(AI/Hms/HB)*

Tidak Layu, Dewan Pengusul Pansus Covid-19 Jumat Besok Berkembang Ke Banmus

Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik saat memimpin jalannya RDP di ruang sidang Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penanganan dan Pengelolaan Anggaran Covid-19 di Kota Mojokerto yang diisukan 'layu' pasca Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari alias Ning Ita ini disebut-sebut 'sowan' ke ruang kerja Pimpinan DPRD Kota Mojokerto, ternyata malah sebaliknya, yaitu semakin. 'berkembang'.

"Sudah klir...! Jum'at (06/08/2020) besok kita BANMUS kan dan kita akan maksimal mendiskusikan usulan Pansus tersebut. Tidak ada kamus dalam diri saya layu dalam perjuangan. Karena perjuangan wakil rakyat untuk kepentingan rakyat itu adalah esensi tugas pokok dari sebuah amanah rakyat yang kami emban. Dan, itu merupakan sebuah prestasi yang tidak ternilai. Perjuangan dengan sekuatnya sesuai dengan Tupoksi dan kapasitas serta dinamika yang ada", tegas Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi saat dikonfirmasi Harian BUANA melalui WhatsApp, Kamis (06/08/2020) siang.

Politisi PKB Kota Mojokerto ini menerangkan, bahwa Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari 'mendadak' mendatangi Kantor Dewan pada Senin (03/08/2020) pagi tersebut untuk berkoordinasi dengan Pimpinan Dewan.

"Saat itu (Senin, 03 Agustus 2020, pagi), Wali Kota menyampaikan soal kebijakan penguatan ekonomi pasca pandemi Covid-19 pasca turunnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD yang substansinya terkait kebijakan anggaran juga harus menitik beratkan pada penanggulangan di masa pandemi Covid-19 dan dampaknya", terang Junaedi Malik.

Diterangkannya pula, dengan turunnya Permendagri tersebut, mengisyaratkan penyusunan APBD juga masih harus fokus pada kebijakan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19.

"Saya sampaikan banyak hal saat menanggapi beberapa hal soal kerangka teknis rencana program penguatan ekonomi yang disampaikan. Saya beri masukan kongkrit terkait penguatan ekonomi yang 'riel' sesuai yang dibutuhkan masyarakat saat ini di berbagai sektor, khususnya UMKM, PKL, dll", terang Junaedi Malik pula.

Lebih jauh, Junaedi Malik menjelaskan, bahwa saat itu ia pun memberi masukan berupa progam bantuan kongkrit tersebut jika dilaksanakan langsung ke bawah dengan tepat sasaran dan dengan mekanisme prosedur yang benar, tertib dan taat asas, benar-benar tepat sasaran dan output yang jelas target capaianya dalam pemulihan ekonomi paska pandemi saat ini, maka ekonomi kerakyatan bisa segera bangkit dan pulih kembali.

"Misal akses modal lunak, pelatihan keterampilan kerja dan menejemen, akses ke pasar untuk kelancaraan penjualan dan pendampingan, pembinaan serta monev secara terus menerus. Itu semua harus di awali dengan perencanaan secara sistematis dengan Renja Renstra yang terukur oleh OPD terkait, sehingga kebijakan program yang akan dicanangkan benar-benar tepat sasaran dengan out-put yang jelas target capaiannya dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi saat ini", jelas Junaedi Malik.

Junaedi Malik menandaskan, bahwa prinsipnya Pemda harus bisa hadir ditengah masyarakat dengan solusi kebijakan program yang kongkrit dan subtantif untuk bisa menjawab persoalan keterpurukan ekonomi rakyat dampak terjadinya pandemi Covid-19 ini.

"Isu kebijakan di atas harus bisa tercermin dalam kerangka KUA PPAS Perubahan dan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021 yang sebentar lagi akan kita bahas bersama Timran", tandasnya.

Tentang wacana dibentuknya Pansus Penanganan dan Pengelolaan Anggaran Covid-19 di Kota Mojokerto itu sendiri, menurut Junaedi Malik, fraksinya sudah menyampaikan surat usulan dibentuknya Pansus tersebut. Bahkan, ia mendorong Ketua Dewan agar segera menindak-lanjuti surat usulan dari 2 (dua) fraksi tentang dibentuknya Pansus tersebut.

"Saat itu saya juga menyampaikan ke Ketua DPRD (Kota Mojokerto), agar surat masuk dari 2 (dua) fraksi tentang usulan dibentuknya Pansus harus segera ditindak-lanjuti dengan segera menjadwalkan BANMUS. Dan, Jum'at besok (06 Agustus 2020) Ketua DPRD sudah menjadwalkan agenda BANMUS", pungkasnya. *(DI/HB)*

Apresiasi Keswadayaan Ar-Raudlatul Hasanah, Wagub Sebut, Pesantren Mampu Ciptakan Kemandirian Ekonomi



Kota MEDAN – (harianbuana.com).
Selain menjadi tempat untuk menimba ilmu dan membentuk karakter religius, ada begitu banyak potensi lain dari pesantren yang bisa mendatangkan manfaat besar. Salah satunya, pengembangan unit-unit usaha yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi.

Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah yang terletak di Jalan Setia Budi, Simpang Selayang Medan Tuntungan, merupakan salah satu contoh yang telah berhasil menerapkan kemandirian ekonomi berbasis pesantren. Hasilnya, antara lain mereka mampu membangun gedung asrama baru.

Keswadayaan pesantren ini diapresiasi Wakil Gubernur (Wagub) Musa Rajekshah saat meresmikan gedung asrama baru yang diberi nama Asrama Khadijah, Rabu (05/08/2020).

"Usai hadir peletakan batu pertama tahun lalu, saya heran kenapa tidak ada sebar proposal. Rupanya, didanai dengan hasil usaha pesantren. Hebat ini...! Pesantren mampu ciptakan kemandirian ekonomi", ujar Wagub, disambut tepuk-tangan meriah dari hadirin.


Pesantren dengan sistem manajemen yang baik, menurut Wagub, bukan saja mampu melahirkan generasi penerus yang taat agama, tetapi juga bisa melahirkan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga ketika para santri keluar dari pesantren nantinya, bisa meneruskan nilai-nilai bermanfaat yang diperoleh selama mondok.

"Salah satu harapan saya, selain bidang kewirausahaan, sektor ketahanan pangan juga bisa dikembangkan. Menumbuhkan makanan (menanam tanaman pangan) itu keahlian dasar yang harus kita miliki. Apalagi saat pandemi sekarang, ketahanan pangan itu vital dan kekuatan kita untuk bertahan", tuturnya. 

Kepada para santri dan santriwati, Wagub berpesan agar sungguh-sungguh dalam menimba ilmu dan menikmati semua proses selama tinggal di asrama. 

"Saya sendiri kalau bisa diputar waktu, berkeinginan seperti kalian. Sekolah di pesantren, ilmu dunia dapat, ilmu akhirat juga", ucap Wagub.


Direktur Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Solihin Adin sekaligus panitia pembangunan Gedung Asrama Santriwati Khadijah menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian Wagub Musa Rajekshah, dimulai dari peletakan batu pertama pembangunan pada tanggal 5 Juli 2019, sumbangan dana pembangunan, hingga peresmian hari ini.

"Akhirnya, menunggu 13 bulan gedung tiga lantai ini rampung dan akan ditempati 439 santriwati kita. Total biaya pembangunan senilai Rp5,6 miliar, dimana 95% murni bersumber dari dana swadaya usaha pesantren yang dikelola para santri dan guru", jelas Solihin.

Adapun usaha-usaha yang dikembangkan oleh santri dan guru di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah, terang Solihin, ada beberapa bidang usaha. Di antaranya laundry, toko pelajar, santri mart, warung pelajar, bakery atau usaha roti dan produksi air minum kemasan "Raudhah".

Ketua Umum Badan Wakaf Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Ilyas Tarigan menceritakan sekilas sejarah berdiri pesantren tersebut.


"Berdiri pada tanggal 18 Oktober 1982, dulunya gedung-gedung masih dibangun dengan material kayu. Kawasan sekitar pesantren juga masih sunyi. Ke depan, Ilyas berharap pesantren lebih berkembang lagi, melahirkan generasi yang dekat dengan Allah, berkah dan bermanfaat bagi masyarakat", ceritera singkat Ketua Umum Badan Wakaf Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Ilyas Tarigan.

Kehadiran Wagub yang didampingi Asisten Umum dan Aset Setdaprovsu M Fitriyus, Kepala Bappeda Sumut Hazmirizal Lubis dan Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Hendra Dermawan Siregar disambut meriah di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan. Wagub disambut dengan iringan drumband dan barisan santriwati di sepanjang jalan menuju Gedung Asrama Santriwati Khadijah.

Acara diawali dengan pembacaan ayat Alquran dan doa. Kemudian, memasuki acara inti yakni peresmian yang ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wagub Musa Rajekshah disaksikan para petinggi pesantren. Kemudian, diakhiri dengan peninjauan gedung dan foto bersama. 

Turut hadir pula seluruh Pengurus Badan Wakaf Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah, Wakil Direktur Ar-Raudlatul Hasanah Charles Ginting, Pimpinan Pesantren Achmad Prana Ruliyanto Tarigan dan Abdul Aziz Tarigan, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudlatul Hasanah Rasyidin Bina, para kepala bidang pesantren, ustaz dan ustazah serta seluruh santriwati. *(Hms/HB)*

Gubernur Edy Minta Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.


Kota MEDAN – (harianbuana.com).
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam setiap kegiatan publik, agar wabah Covid-19 dapat diminimalisir penyebarannya. Karena Covid-19 bisa menyerang siapa saja, kapan saja dan di mana saja.

Hal ini disampaikan Edy Rahmayadi menjawab pertanyaan media, Rabu (5/8) di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, terkait Plt Walikota Medan Akhyar Nasution yang diduga terinveksi Covid-19 sepulang dari Jakarta dan kini dirawat di Rumah Sakit Royal Prima Medan.

"Yang namanya virus siapa saja bisa terkena, anda saya dan semua bisa kena. Makanya saya minta untuk tetap benar menerapkan protokol kesehatan dan bukan pada kepala daerah saja, tapi pada seluruh masyarakat agar tetap bisa produktif", ucap Gubernur. 

Gubernur juga mendoakan Akhyar Nasution cepat sembuh dan kembali beraktivitas seperti biasa. “Ya semoga cepat sembuh", kata Edy Rahmayadi.

Disampaikannya, dari data Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut persentase yang sembuh jauh lebih tinggi. Meski begitu, Edy mengharapkan agar jumlah suspek kedepanya tidak lagi bertambah dan wabah ini dapat berakhir segera. "Ada beberapa persen saja yang tidak sembuh. Saya berdoa tak kena dan selalu sembuh", ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut Alwi Mujahit Hasibuan membenarkan bahwa Plt Walikota Akhyar dirawat sepulang dari perjalanan dari Jakarta. Namun Alwi belum memastikan Akhyar suspek Covid-19. 

"Dia pulang dari Jakarta terakhir, dia kurang enak badan. Tidak tahu persis, bisa ya bisa tidak, bisa saja demam, yang pasti kurang enak badan dan dirawat di rumah sakit Royal Prima, sampai hari ini masih dirawat", ungkap Alwi Mujahit. *(Hms/HB)*

Rabu, 05 Agustus 2020

Kinerja Realisasi Investasi Semester I 2020 Jatim 59,2 Persen, Nasional 1,8 Persen

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.


Kota SURABAYA – (harianbuana.com).
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa bersyukur atas hasil kinerja realisasi investasi Jatim semester I (satu) Tahun 2020 yang mencatatkan angka pertumbuhan menggembirakan, yakni 59,2 persen. Angka tersebut bahkan melebihi kinerja investasi nasional yang hanya mampu naik dikisaran 1,8 persen.

Sementara itu, berdasarkan data rilis resmi BKPM RI, pada periode Januari – Juni 2020, total investasi Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jatim senilai Rp. 51 Triliun yang terdiri dari PMA sebesar Rp. 12,5 Triliun dan PMDN sebesar Rp. 38,4 Triliun.


Secara nasional, capaian ini menduduki peringkat ke-2 (dua) setelah Jawa Barat (Jabar) yang mencatatkan total angka realisasi Rp. 57,9 Triliun. Di urutan ke-3 (tiga) bertengger DKI Jakarta dengan total angka realisasi sebesar Rp. 50,2 Triliun.

Menurut Gubernur Khofifah, bukan pekerjaan mudah untuk mencapai angka realisasi sebesar itu ditengah pandemi Covid-19 yang berdampak pada pelemahan perekonomian dunia.

"Alhamdulillah..., ini menjadi berita baik bagi perekonomian Indonesia. Jatim masih menjadi salah-satu primadona investasi bagi para investor dalam negeri maupun investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia", ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi – Surabaya, Rabu 05 Agustus 2020. *(Hms/DI/HB)*

Ning Ita Dorong Perbankan Dan UMKM Turut Pulihkan Ekonomi Kota Mojokerto



Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Untuk memulihkan perekonomian akibat pandemi Covid-19, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto. Di antaranya  bekerjasama dengan unsur Perbankan dalam pemberian modal bagi para pelaku Ekonomi di Kota Mojokerto.

Di tengah pandemi Covid-19, Kota Mojokerto menjadi tuan rumah Rakor Perbamida (Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Daerah se-Indonesia) Jatim-Bali dan Kompartemen Asbisindo (Asosiasi Bank Syariah Indonesia) DPW Jatim.

Acara yang berlangsung selama dua hari tersebut awali dengan gala dinner yang dibuka oleh Wali kota Mojokerto, Ika Puspitasari di Rumah Rakyat, Jl. Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto pada Selasa (04/08/2020) malam.

Turut hadir dalam acara ini adalah  Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur Bambang Mukti Riyadi, Ketua Perbamida Tri Hardianto serta Ketua Kompartemen Asbisindo Ahmad Saefoel Ghozi.

Dalam pembukaan acara tersebut, Ning Ita menyampaikan, pemerintah akan mendukung BPRS Kota Mojokerto "Pemerintah Daerah akan selalu  berada di belakang BPR/BPRS bersama-sama dengan masyarakat, para pengusaha, dan tentunya OJK untuk mengentaskan masyarakat dari dampak ekonomi pandemi Covid-19", kata Ning Ita.


Lebih lanjut, Ning Ita menjelaskan, Kota Mojokerto yang hanya seluas 20, 21 Km² dengan penduduk sebanyak 139.606 jiwa dan sebagian besar mata pencaharian adalah perdagangan dan jasa terdampak sekitar 61,45%.

"Tapi kami Memiliki 6 RS, 11 Klinik, 6 Puskesmas, 11 hotel, rumah kost 36, kafe 18, resto 146, tempat karaoke 6, 6 pusat perbelanjaan besar, serta ratusan warung kopi yang saat ini semua masih eksis, hal ini menunjukkan Kota Mojokerto menjadi pusat pelayanan kesehatan, hiburan, kuliner, belanja dan pendidikan warga dari daerah sekitarnya", jelas Ning Ita.  

Dalam kesempatan ini, Ning Ita menyampaikan, bahwa Pusyar masih menjadi andalan dalam permodalan di Kota Mojokerto. “Pusyar merupakan salah satu produk unggulan BPRS Kota Mojokerto untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro di wilayah Kota Mojokerto, tanpa biaya bunga, asuransi dan administrasi, karena sudah ditanggung oleh Baznas Kota Mojokerto", ujar Ning Ita.

Ning Ita menambahkan, ke depan di Kota Mojokerto akan memperbanyak transaksi secara cashless.  

Sementara itu, Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur Bambang Mukti Riyadi menyampaikan, bahwa pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak di Indonesia saja tetapi terhadap perekonomian di seluruh dunia.


Senada dengan Ning Ita, Bambang menyampaikan bahwa perekonomian di tengah pandemi harus terus bergerak secara dinamis karena tidak mungkin orang hanya berdiam diri di rumah selamanya.

“Saat ini di dunia perbankan tengah  mengalami mengalami tekanan, tetapi yang harus diperhatikan adalah respon untuk bulan-bulan yang akan datang.”kata Bambang.

Ia menambahkan bahwa kunci untuk menghadapi krisis akibat pandemi covid-19 adalah sinergitas seperti halnya ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997 yang lalu.

Untuk mendukung pelaksanaan Rakor Perbamida Jatim-Bali dan Kompartemen Asbisindo DPW Jatim, Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dekranasda Kota Mojokerto menggelar Pameran Industri Kreatif 2020 di Atrium Sunrise Mall mulai 4 Agustus hingga 6 Agustus 2020 yang ditinjau secara langsung oleh Ning Ita bersama Ketua Dekranasda Nur Chasanah Achmad Rizal.

Menutup acara rakor tersebut Ning Ita berpesan kepada anggota Perbamida dan Asbisindo agar tetap saling  bersinergi untuk membangun daerah serta melayani masyarakat dalam pemulihan dampak ekonomi. *(AI/Hms/HB)*

KPK Panggil 8 Saksi Terkait Dugaan Sub-kontraktor Fiktif PT. Waskita Karya



Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu 05 Agustus 2020, memanggil 8 (delapan) Saksi atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan proyek pekerjaan sub-kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT. Waskita Karya (Persero).

Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara (Jubir) Penindakan KPK Ali Fikri menerangkan, dari 8 Saksi yang dipanggil itu, 5 (lima) Saksi akan diperiksa untuk tersangka mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011–2013 Fathor Rachman (FR). 

Kelimanya, yakni Satriyo dari unsur swasta, Notaris/ PPAT Nelly Hutahuruk, seorang ibu rumah tangga Arina Pretty Octavia Siagian serta 2 (dua) pegawai PT. Waskita Karya masing-masing Fatkhur Rozak dan Welly Zanuar.

Sedangkan 3 (tiga) Saksi lainnya akan diperiksa untuk tersangka mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT. Waskita Karya Fakih Usman (FU).

Ketiganya, yakni perwakilan dari PT. Mitra Abadi Sukses Sejahtera, perwakilan dari PT. Wijaya Karya Realt dan perwakilan dari PT. Wiguna Berkat Melimpah.

"Lima orang dipanggil sebagai Saksi untuk tersangka FR (Fathor Rachman). Tiga orang lainnya dipanggil untuk tersangka FU (Fakih Usman)", terang Plt. Jubir KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Kantor KPK, jalan Kuningan Persada – Jakarta  Jakarta, Rabu 05 Agustus 2020.

Dalam perkara ini, selain 2 (dua) Tersangka tersebut, KPK juga telah menetapkan 3 (tiga) Tersangka lainnya. Ketiganya, yakni mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya yang juga mantan Dirut PT Jasa Marga Desi Arryani (DSA).

Berikutnya, mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT. Waskita Karya periode 2010–2014 Yuly Ariandi Siregar (YAS) dan mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya yang juga Dirut PT. Waskita Beton Precast Jarot Subana (JS).

KPK menduga, lima Tersangka itu diduga secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan oleh Divisi III/Sipil/II PT. Waskita Karya selama periode tahun 2009–2015.

Dalam konstruksi perkara disebut, pada tahun 2009, diduga Desi menyepakati pengambilan dana dari PT. Waskita Karya melalui pekerjaan sub-kontraktor yang diduga fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan oleh Divisi III/Sipil/II PT. Waskita Karya.

Melaksanakan kesepakatan tersebut, diduga Desi kemudian memimpin rapat koordinasi internal terkait penentuan sub-kontraktor, besaran dana dan lingkup pekerjaannya. Lima Tersangka tersebut kemudian melengkapi dan menanda-tangani dokumen kontrak dan dokumen pencairan dana terkait pekerjaan yang di sub-kontraktorkan yang diduga fiktif.

Diduga, atas permintaan dan sepengetahuan dari lima orang itu, kegiatan pengambilan dana milik PT. Waskita Karya melalui pekerjaan di sub-kontraktorkan yang diduga fiktif tersebut dilanjutkan dan baru berhenti pada tahun 2015.

Seluruh dana yang terkumpul dari pembayaran terhadap pekerjaan yang di sub-kontraktorkan yang diduga fiktif tersebut selanjutnya diduga digunakan oleh pejabat dan staf pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran resmi PT. Waskita Karya.

Pengeluaran biaya di luar anggaran resmi itu di antaranya diduga untuk pembelian peralatan yang tidak tercatat sebagai aset perusahaan, pembelian valuta asing, pembayaran biaya operasional bagian pemasaran, pemberian "fee" kepada pemilik pekerjaan (bowheer) dan sub-kontraktor yang dipakai, pembayaran denda pajak perusahaan sub-kontraktor serta penggunaan lain oleh pejabat dan staf Divisi III/Sipil/II.

Selama periode 2009–2015, setidaknya ada 41 kontrak pekerjaan sub-kontraktor fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan oleh Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya. Sedangkan perusahaan sub-kontraktor yang digunakan untuk melakukan pekerjaan fiktif tersebut yakni  CV. Dwiyasa Tri Mandiri, PT. Aryana Sejahtera, 
PT. Safa Sejahtera Abadi dan PT. MER Engineering.

Dari Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif (LHPI) dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesi (BPK-RI), kerugian keuangan negara yang timbul akibat kegiatan pelaksanaan pekerjaan sub-kontraktor diduga fiktif tersebut mencapai Rp. 202 miliar. *(Ys/HB)*

BERITA TERKAIT :

KPK Kembali Panggil Kardi Sebagai Saksi Untuk Tersangka Nurhadi

Salah-satu suasana konferensi pers tentang penahanan tersangka Nurhadi dan Rezky Herbiyono menantunya, Selasa (02/06/2020) siang, di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Kardi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Mahkamah Agung (MA), Rabu 05 Agustus 2020. Kardi akan diperiksa sebagai Saksi atas perkara yang menjerat tersangka Nurhadi (NHD), mantan Sekretaris MA.

"Yang bersangkutan (Kardi) dipanggil sebagai Saksi untuk tersangka NHD (Nurhadi)", kata Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara (Jubir) Penindakan KPK Ali Fikri saat mengonfirmasi wartawan di Kantor KPK, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Rabu 05 Agustus 2020.

Selain diduga memiliki penguasaan atas aset, penyidik KPK juga akan menggali informasi terkait hubungannya dengan istri NHD, Tin Zuraida.

KPK menduga, keduanya diduga memiliki kerkaitan usai KPK memeriksa seorang wiraswasta bernama Sofyan Rosada sebagai Saksi pada 15 Juni 2020 lalu.

"Penyidik mendalami keterangan Saksi mengenai hubungan Tin Zuraida (istri tersangka Nurhadi) dengan Kardi", jelas Ali Fikri.

Ali Fikri belum memberi keterangan detail terkait hubungan keduanya. Ia beralasan, semua masih dalam ranah penyidik.

Sebelumnya, koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman pernah mengungkapkan, bahwa Tin dengan Kardi sudah menikah secara siri pada 2001.

KPK pun sempat menelisik hubungan Tin dengan Kardi saat memeriksa saksi bernama Sofyan Rosada pada 16 Juni 2020. Rosada sendiri adalah Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Sulthon Al Husaini, yakni tempat Tin Zuraida dan Kardi melaksanakan nikah siri.

Selain Kardi, KPK juga memanggil eks pegawai Lippo, Doddy Aryanto Supeno. Doddy menjadi terpidana penyuap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution. Nama Nurhadi turut terseret dalam kasus ini.

KPK juga memanggil ibu rumah tangga bernama Irawati, seorang wiraswasta Aditya Irwantyanto dan seroang karyawan swasta Indra Hartanto. Mereka akan diperiksa untuk tersangka Nurhadi.

Sebagaimana diketahui, Tim Penyidik KPK berhasil menangkap Nurhadi bersama menantunya Rezky Herbiyono di sebuah rumah di kawasan Simprug – Jakarta Selatan pada Senin (01/06/2020) malam.

Dalam penangkapan itu, Tim Penyidik KPK juga sempat mengamankan Tin Zuraida istri Nurhadi. Saat itu, Tim Penyidik KPK juga menggeledah rumah yang diduga jadi tempat persembunyian Nurhadi dan mengamankan sejumlah barang bukti.

Dalam perkara ini, pada 16 Desember 2019, KPK telah menetapkan 3 (tiga) orang Tersangka. Ketiganya yakni Nurhadi Abdur Rachman, Rezky Herbiyono menantu Nurhadi dan Hiendra Soenjoto.

KPK menetapkan Nurhadi, Rezky Herbiyono dan Hiendra Soenjoto sebagai Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Nurhadi Abdur Rachman dan Rezky Herbiyono ditetapkan KPK sebagai Terangka penerima suap dan gratifikasi, sedangkan Hiendra Soenjoto ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi. Ketiganya kemudian melarikan diri dan yang kemudian dimasukkan KPK dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Februari 2020.

Masa buronan Nurhadi dan menantunya Rezky berakhir setelah ditangkap tim KPK di Jakarta Selatan pada Senin (01/06/2020) malam. Sementara, Hiendra Soenjoto hingga saat ini masih menjadi buronan KPK.

KPK menduga, ada 3 (tiga) perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang menjerat Nurhadi. Yakni perkara perdata PT. MIT merlawan PT. Kawasan Berikat Nusantara (PT. KBN), sengketa saham di PT. MIT dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dalam perkara PT. MIT melawan PT. KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima 9 (sembilan) lembar cek atas nama PT. MIT dari Direktur PT. MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.

KPK menyangka, kedua Tersangka diduga menerima hadiah atau janji terkait pengurusan perkara perdata PT.MIT vs PT KBN (Persero) kurang lebih sebesar Rp. 14 miliar, perkara perdata sengketa saham di PT. MIT kurang lebih sebesar Rp. 33,1 miliar dan gratifikasi terkait dengan perkara di pengadilan kurang lebih Rp. 12, 9 miliar. Sehingga, akumulasi yang di duga diterima kurang lebih sebesar Rp. 46 miliar.

Terhadap Nurhadi dan Rezky, KPK menyangka, kedua Tersangka diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terhadap Hiendra, KPK menyangka, tersangka Hiendra diduga telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam penyidikan perkara tersebut, KPK juga telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk mengembangkan perkara yang menjerat Nurhadi ke arah dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). *(Ys/HB)*

Selasa, 04 Agustus 2020

KPK Periksa Karyawan Dan Ibu Rumah Tangga Terkait Proyek Fiktif Di PT. Waskita

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa 04 Agustus 2020 memanggil Hendra Herdiana karyawan PT. Waskita Karya dan Puji Rahayu seorang ibu rumah tangga. Keduanya akan dimintai keterangan sebagai Saksi atas perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan sub-kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.

Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri mengatakan, keduanya akan diperiksa sebagai Saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Kepala Divisi II PT. Waskita Karya, Fathor Rachman.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai Saksi untuk tersangka FR (Fathor Rachman)", kata Plt. Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan di Kantor KPK jalan Kuningan Pesada – Jakarta Selatan, Selasa 04 Agustus 2020.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Fathor Rachman (FR) selaku Kepala Divisi (Kadiv) II PT. Waskita Karya dan Yuly Ariandi Siregar (YAS) selaku Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT. Waskita Karya sebagai Tersangka.

KPK menduga, kedua pejabat PT. Waskita Karya tersebut diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi lewat proyek fiktif pada BUMN. Sedikitnya, ada 14 proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi oleh oknum-oknu pejabat PT. Waskita Karya. Proyek-proyek tersebut tersebar di wilayah Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur dan Papua.

KPK menduga, Fathor dan Ariandi diduga telah menunjuk 4 (empat) perusahaan sub-kontraktor untuk mengerjakan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan PT. Waskita Karya.

Meski empat perusahaan sub-kontraktor yang telah ditunjuk Fathor dan Ariandi itu tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak, namun PT. Waskita Karya tetap melakukan pembayaran terhadap empat perusahaan sub-kontraktor tersebut.

Selanjutnya, perusahaan-perusahan sub-kontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT. Waskita Karya kepada sejumlah pihak, termasuk yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Ariandi.

KPK menduga telah terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp. 186 miliar. Kerugian keuangan negara itu, menurut Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) merupakan jumlah pembayaran dari PT. Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan sub-kontraktor pekerjaan fiktif tersebut.

Terhadap Fathor Rachman selaku Kadiv II PT. Waskita Karya dan Yuly Ariandi Siregar selaku Kabag Keuangan dan Risiko Divisi II PT. Waskita Karya, KPK menyangka, keduanya diduga telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1, Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. *(Ys/HB)*