Khofifah Tegaskan, Siswa Di Jatim Tetap Belajar Di Rumah

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam rapat koordinasi (Rakor) di Bakorwil III Malang pada Minggu 31 Mei 2020.

Kota SURABAYA – (harianbuana.com).

Memasuki fase 'New Normal', meski sejumlah mall dan tempat wisata sudah mulai dibuka, namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) tetap memberlakukan sistem Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara online atau daring.

Sebagaimana disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam rapat koordinasi (Rakor) di Bakorwil III Malang pada Minggu 31 Mei 2020, bahwa proses Belajar Bengajar (PBM) bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan dimulai lagi pada 02 Juni 2020 dengan tetap dilakukan secara online atau daring.

Hal itu, sesuai Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim tertanggal 19 April yang salah-satu poinnya menyebutkan, bahwa Proses Belajar Mengajar tetap dilakukan secara online.

"2 Juni mereka akan memulai Proses Belajar Mengajar (PBM), tetapi mereka tetap belajar di rumah", ungkap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam rapat koordinasi (Rakor) di Bakorwil III Malang, Minggu (31/05/2020).

Dalam Rakor tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pun menegaskan, bahwa siswa akan tetap belajar dari rumah sampai ada keputusan berikutnya.

"Mereka belajar di rumah sampai ada penjelasan berikutnya. Sehingga para guru juga tetap akan melanjutkan kurikulum masing-masing sesuai dengan proses belajar di rumah,", tegas Gubernur Khofifah.

Dijelaskannya, bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2020/2021 akan dibuka pada 08 Juni 2020 dan akan dilakukan secara online. "PPDB tetap akan dibuka mulai 8 Juni secara online", jelas Khofifah.

Khofifah menandaskan, pihaknya akan menyediakan kuota 1 % (persen) bagi anak dari tenaga kesehatan yang menangani langsung pasien Covid–19. Artinya, ada prioritas bagi anak tenaga kesehatan dalam proses PPDB.

"Untuk PPDB SMA/SMK, kami menyediakan 1 persen untuk keluarga tenaga kesehatan. Apakah putra-putri dokter, putra-putri perawat sampai dengan putra-putri petugas ambulance yang mengantar pasien Covid–19. Putra putri mereka akan mendapatkam prioritas kuota PPDB yang akan kita mulai tanggal 8 Juni ini", tandas Khofifah *(DI/HB)*

Selengkapnya..

Akhyar Nasution Terus Pantau Penyaluran Bansos Di Kota Medan

Kota MEDAN – (harianbuana.com).

Penyaluran bantuan sosial (Bansos) tahap kedua Pemerintah Kota (Pemko) Medan kepada masyarakat berupa 20 Kg beras dan 2 Kg gula pasir terus dipantau langsung Pelaksana tugas (Plt.) Wali Kota Medan Ir. H. Akhyar Nasution MSi..

Seperti pada penyaluran Bansos pada Sabtu 30 Mei 2020 ini, Plt. Wali Kota Medan Akhyar Nasution melakukan peninjauan di Kantor Lurah Tembung jalan Bantan, Kelurahan Tembung  Kecamatan Medan Tembung.

Saat tiba di lokasi, pembagian Bansos tengah berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Apalagi, seluruh warga yang datang diwajibkan untuk mengenakan masker dan menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu saat akan memasuki area kantor lurah serta tetap menjaga jarak. Hal ini wajib dilakukan, terlebih di tengah kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda Kota Medan.

Dari hasil peninjauannya, Akhyar menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kecamatan Medan Tembung termasuk di Kelurahan Bantan yang telah melakukan pendistribusian bansos dengan lancar, rapi dan teratur dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Di samping itu Akhyar juga memberikan arahan kepada pihak kelurahan agar melayani masyarakat dengan baik.

"Jika ada warga Kota Medan namun tinggalnya tidak di Kota Medan, tetap dilayani. Namun dengan syarat warga tersebut membawa surat keterangan dimana dia tinggal dan menyatakan bahwa belum pernah mendapatkan bantuan apapun. Prinsipnya adalah keadilan dan kejujuran, sehingga semua warga dapat terlayani dengan baik", kata Akhyar.

Kemudian, Akhyar juga melihat langsung ruangan di dalam kantor kelurahan tersebut. Akhyar pun menginstruksikan agar seluruh kantor pelayanan pemerintahan yang kerap ramai dikunjungi warga menerapkan secara disiplin protokol kesehatan. Apalagi dalam mas transisi menuju kondisi new normal life (kehidupan normal baru).

"Kantor camat, kantor lurah, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) menjadi lokasi yang selalu ramai dikunjungi warga dan masuk dalam high risk (resiko tinggi). Jadi, kita sarankan agar membuat pembatas di loket-loket pelayanan agar tidak langsung saling berhadapan", ungkap didampingi Camat Medan Tembung Ahmad Barli Nasution.

Hal ini sambung Akhyar, berlaku di semua kantor layanan pemerintahan di Kota Medan. Di samping itu juga, setiap kantor harus dipastikan bahwa semua ruangan terjadi sirkulasi udara.

"Pencegahan harus dilakukan. Layanan harus berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Namun, kita juga menghimbau warga agar patuh mengikuti aturan yakni wajib gunakan makser, cuci tangan dengan sabun dan jaga jarak agar terhindar dari kemungkinan tertular dan menularkan Covid-19", pesannya mengingatkan. *(Hms/HB)*

Selengkapnya..

Gubernur Khofifah Sambut Kedatangan Pangkogabwilhan II Dan Kabaharkam Polri

Kota SURABAYA – (harianbuana.com).

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menerima kedatangan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II (Pangkogabwilhan II) Marsekal Muda Imran Baidirus dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Drs. Agus Andriyanto, S.H.,M.H di Gedung Negara Grahadi pada Jum'at (29/05/2020) malam, sebelum keduanya kembali ke Jakarta.

Berkaca pada kehadiran dua jenderal tersebut, Gubernur Khofifah menyebut jika kata kunci sukses penanganan penyebaran Covid-19 adalah sinergitas dan integritas. "Sinergitas dan integritas adalah keyword yang harus kami ikhtiarkan bersama", ungkap Gubernur Khofifah dihadapan awak media.

Kehadiran Pangkogabwilhan II dan Kabaharkam Polri ini sebagai bentuk tindak lanjut atas instruksi Presiden Joko Widodo untuk memberi perhatian bagi Jawa Timur dimana kasus positif Covid-19 masih mengalami peningkatan.

Terlepas dari bentuk perhatian tersebut, Gubernur Khofifah menyebut bahwa kehadiran keduanya juga diharapkan bisa memberi penguatan bagi jajaran Pemprov dan Forkopimda Jatim.

"Hal ini yang menjadi penyatu langkah bagi jajaran Forkopimda Jatim untuk meningkatkan sinergitas di semua lini", imbuh orang nomor satu dijajaran Pemprov Jatim ini. *(DI/Hms/HB)*

Selengkapnya..

Khofifah Kirim Tumpeng Ke Nenek 100 Tahun Yang Sembuh Dari Covid–19

Kamtin, nenek berusia 100 tahun yang sembuh dari Covid–19.

Kota SURABAYA – (harianbuana.com).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut bersyukur dan mengapresiasi atas kesembuhan nenek Kamtin berumur 100 tahun dari serangan virus corona atau Corona Virus Disease – 2019 (Covid–19).

Rasa syukur dan apresiasi itu, salah-satunya diwujudkan dengan mengirimkan tumpeng kepada survivor Covid-19 berusia 100 tahun yang berhasil sembuh setelah menjalani perawatan selama 4 (empat) pekan di salah satu rumah sakit di Kota Surabaya.

"Tumpeng ini khusus saya kirim untuk Eyang Kamtim, survivor Covid-19 berusia 100 tahun yang berhasil sembuh setelah menjalani perawatan selama empat pekan di salah satu rumah sakit di Kota Surabaya", ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, tepat di Hari Lansia Nasional, 29 Mei 2020 kemarin.

Kamtin, nenek berusia 100 bersama keluarga setelah dinyatakan sembuh dari Covid–19.

Sebagai bentuk rasa syukur sekaligus dukungan kepada para warga Lansia Jatim yang turut berperang melawan Covid-19, ada 7 tumpeng lain yang dikirimkan.

"Ke UPT PSTW Blitar, Jember, Pandaan, Magetan, Jombang, Bondowoso dan Banyuwangi. Semoga kesembuhan ini dapat menyebarkan rasa optimisme di kalangan warga Lansia ditengah pandemi. Aamiin...", ungkap Gubernur Khofifah.

Diberitakan sebelumnya, setelah mendapat perawatan medis yang cukup intensif, Kamtin, nenek berumur 100 tahun, warga jalan Gresik PPI Krembangan Surabaya – Jawa Timur (Jatim), dinyatakan sembuh dari infeksi virus corona atau Corona Virus Disease – 2019 (Covid–19).

Bermula dari nenek Kamtin ini menderita sakit batuk dan demam pada 13 April 2020, selama sepekan dibawa ke Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (PHC) Surabaya.

Sepekan kemudian, yakni pada 20 April 2020 dilakukan tes swab terhadap nenek Kamtin. Hasilnya, didapat pada 28 April 2020 yang menyebutkan bahwa nenek Kamtin yang lahir pada tahun 1920 tersebut terkonfirmasi positif terinfeksi Covid–19.

Atas hasil tes swab tersebut, hingga membuat nenek Kamtin harus dirawat di RS. PHC Surabaya. Kemudian, pada 17 Mei 2020 lalu diperoleh hasil, bahwa nenek Kamtin terkonfirmasi negatif.

"Nenek Kamtin ini seorang survivor Covid–19 tertua di Indonesia", terang Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Provinsi Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi – Surabaya, Jum'at 29 Mei 2020.

Untuk beberapa orang keluarganya yang sempat melakukan kontak langsung, saat ini dilakukan isolasi di Asrama Haji Surabaya.

Menurut Gubernur Khofifah, kesembuhan nenek Kamtin ini memberikan semangat bagi pasien lain yang masih dirawat untuk sembuh dan membuktikan bahwa sangat besar peluangnya untuk bisa sehat kembali.

"Melalui putrinya beliau berpesan, bahwa disiplin adalah vaksin paling tokcer saat ini, karena vaksin Covid–19 belum ditemukan", jelas Gubernur Jatim Khofifah Indar Paraeansa.

Khofifah menegaskan, selain disiplin, sangat penting membiasakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta mematuhi protokol kesehatan.

"Tiga cara itulah, vaksin senjatanya hari ini. Mari lindungi dan sayangi mereka karena di usianya yang lanjut menjadi salah satu populasi rentan", tegas Khofifah.

Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan, berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jatim, sampai hari ini pasien lanjut usia yang terkonfirmasi positif Covid–19 laki-laki 11,62 persen sedangkan wanita 8,62 persen.

Data dari Gugus Tugas Covid–19 Jatim didapat informasi pasien sembuh hingga Jum'at 29 Mei 2020 pukul 17.00 WIB jumlahnya mencapai 589 orang atau 13,36 persen.

Tambahan pasien sembuh sebanyak 19 orang, yakni 4 orang dari Kabupaten Tulungagung, masing-masing 3 dari Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Probolinggo, masing-masing 2 orang dari Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang serta masing-masing 1 orang dari Lumajang, Kota Probolinggo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lamongan serta Kota Surabaya. *(DI/HB)*

Selengkapnya..

Nenek 100 Tahun Sembuh Dari Covid-19, Khofifah: Ada Vaksin Paling Tokcer

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi – Surabaya.

Kota SURABAYA – (harianbuana.com).

Setelah mendapat perawatan medis yang cukup intensif, Kamtin, nenek berumur 100 tahun, warga jalan Gresik PPI Krembangan Surabaya – Jawa Timur (Jatim), dinyatakan sembuh dari infeksi virus corona atau Corona Virus Disease – 2019 (Covid–19).

Bermula dari nenek Kamtin ini menderita sakit batuk dan demam pada 13 April 2020, selama sepekan dibawa ke Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (PHC) Surabaya.

Sepekan kemudian, yakni pada 20 April 2020 dilakukan tes swab terhadap nenek Kamtin. Hasilnya, didapat pada 28 April 2020 yang menyebutkan bahwa nenek Kamtin yang lahir pada tahun 1920 tersebut terkonfirmasi positif terinfeksi Covid–19.

Atas hasil tes swab tersebut, hingga membuat nenek Kamtin harus dirawat di RS. PHC Surabaya. Kemudian, pada 17 Mei 2020 lalu diperoleh hasil, bahwa nenek Kamtin terkonfirmasi negatif.

"Nenek Kamtin ini seorang survivor Covid–19 tertua di Indonesia", terang Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Provinsi Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi – Surabaya, Jum'at 29 Mei 2020.

Untuk beberapa orang keluarganya yang sempat melakukan kontak langsung, saat ini dilakukan isolasi di Asrama Haji Surabaya.

Menurut Gubernur Khofifah, kesembuhan nenek Kamtin ini memberikan semangat bagi pasien lain yang masih dirawat untuk sembuh dan membuktikan bahwa sangat besar peluangnya untuk bisa sehat kembali.

"Melalui putrinya beliau berpesan, bahwa disiplin adalah vaksin paling tokcer saat ini, karena vaksin Covid–19 belum ditemukan", jelas Gubernur Jatim Khofifah Indar Paraeansa.

Khofifah menegaskan, selain disiplin, sangat penting membiasakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta mematuhi protokol kesehatan.

"Tiga cara itulah, vaksin senjatanya hari ini. Mari lindungi dan sayangi mereka karena di usianya yang lanjut menjadi salah satu populasi rentan", tegas Khofifah.

Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan, berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jatim, sampai hari ini pasien lanjut usia yang terkonfirmasi positif Covid–19 laki-laki 11,62 persen sedangkan wanita 8,62 persen.

Data dari Gugus Tugas Covid–19 Jatim didapat informasi pasien sembuh hingga Jum'at 29 Mei 2020 pukul 17.00 WIB jumlahnya mencapai 589 orang atau 13,36 persen.

Tambahan pasien sembuh sebanyak 19 orang, yakni 4 orang dari Kabupaten Tulungagung, masing-masing 3 dari Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Probolinggo, masing-masing 2 orang dari Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang serta masing-masing 1 orang dari Lumajang, Kota Probolinggo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lamongan serta Kota Surabaya. *(DI/HB)*

Selengkapnya..

Gunernur Jatim Kirim 2 Mobil Lab PCR Ke Tulungagung Dan Lamongan

Mobil Lab Bio Safety Level 2 pengecekan tes swab PCR bantuan dari BNPB Pusat. (Doc. BNPB).

Kota SURABAYA – (harianbuana.com).

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sangat terbantu dengan adanya 2 (dua) unit Mobil Lab Bio Safety Level 2 pengecekan tes swab PCR bantuan dari BNPB Pusat.

“Alhamdulilah kami kembali mendapat bantuan dari BNPB berupa 2 (dua) unit mobil mesin PCR. Bantuan ini penting, karena saat ini kebutuhan mesin PCR test untuk swab memang yang paling dibutuhkan karena validitasnya paling tinggi", terang Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi – Surabaya, Kamis 29 Mei 2020.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menjelaskan, bahwa kedua Mobil Lab Bio Safety Level 2 itu kini tengah bergerak ke Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tulungagung untuk melakukan test swab secara cepat. Sebelumnya, kedua mobil itu pun sudah dioperasikan di RS Darurat di jalan Indrapura, Surabaya; RS Asrama Haji; hingga RSUD Sidoarjo.

Warga mengikuti test swab COVID-19 menggunakan mobil tes polymerase chain reaction (PCR) atau Mobile Combat COVID-19 di RSUD Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (28/5). Foto: ANTARA FOTO/Umarul Faruq

Dijelaskannya pula, bahwa kedua mobil lab tersebut masing-masing dilengkapi dengan 4 (empat) mesin PCR. Yang mana, tiap mesin PCR memiliki kapasitas tes maksimal 200 sampel per-hari. Maka, 2 unit mobil itu memiliki kapasitas layanan total mencapai 1.600 sampel per hari.

"Dengan tambahan bantuan mobil mesin PCR ini maka kapasitas maksimal layanan swab test di Jatim jika dimaksimalkan bisa mencapai 3.106 sampel per hari", jelas Gubernur Khofifah.

Gubernur Khofifah pun mengungkapkan, bahwa setiap unit mobil juga dilengkapi dengan 2 unit mesin ekstraksi, 4.992 buah ekstra kit, dan sebanyak 4.992 reagen PCR kit. Sebelumnya, di Jawa Timur Jatim hanya mampu melakukan 1.102 tes swab per-hari.

Gubernur Khofifah berharap, keberadaan 2 unit mobil lab tersebut semakin memaksimalkan tes swab di Jatim. Khififah pun berharap kepada masyarakat untuk tetap disiplin dalam menjaga pola hidup sehat dan menerapkan protokol pencegahan Covid–19.

"Dengan tambahan bantuan mobil mesin PCR ini, kita harap proses tes swab dengan PCR bisa dilakukan dengan cepat. Terlebih, kecepatan ini juga sangat mempengaruhi penanganan wabah COVID-19, dan tentunya juga bisa memberikan ketenangan pada masyarakat", ungkap Gubernur Khofifah, penuh harap. *(Di/HB)*

Selengkapnya..

Cegah Penyimpangan, KPK Luncurkan Aplikasi JAGA Bansos

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jum'at 29 Mei 2020 resmi menambahkan fitur #JAGABansos dalam aplikasi JAGA. Aplikasi JAGA bisa diunduh oleh masyarakat melalui gawai dengan sistem operasi android ataupun iOs. Selain melalui gawai, masyarakat juga bisa mengakses JAGA melalui situs https://jaga.id

Peluncurkan aplikasi "JAGA Bansos" tersebut bertujuan untuk mencegah penyimpangan terkait dengan penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) penanganan pandemi wabah virus corona atau Corona Virus Disease – 2019 (Covid–19).

Aplikasi tersebut dapat diunduh melalui Appstore bagi pengguna iOs dan melalui Playstore untuk pengguna Android.

Dalam peluncuran secara virtual yang disiarkan langsung di YouTube KPK, Ketua KPK Firli Bahuri juga melakukan video conference bersama Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

"Hari ini, kami luncurkan salah satu aplikasi yang dibangun oleh KPK, yaitu JAGA Bansos", kata Ketua KPK Firli Bahuri, Jum'at 29 Mei 2020.

Lebih lanjut, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, bahwa setiap laporan masyarakat yang masuk melalui aplikasi tersebut, akan ditindak-lanjuti.

"Setelah kita buka aplikasi JAGA Bansos, yang mengawal di KPK ada. Kami ada piketnya dan setiap pelaporan ini kami langsung tindak-lanjuti", jelas Ketua KPK Firli Bahuri.

"Misalnya, ada di Jawa Barat, kami akan hubungi Provinsi Jawa Barat ada gubernur, ada inspektorat, ada kepala perwakilan BPKP. Jika ada pelaporan di tingkat kabupaten/kota, kami segera menghubungi bupati/wali kota", tambahnya.

Firli menandaskan, KPK telah bekerja sama dengan BPKP dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam rangka memastikan tidak terjadinya tindak pidana korupsi terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 tersebut.

"Kami juga telah melakukan kerja sama, baik dengan BPKP maupun LKPP, dalam rangka memastikan tidak terjadinya tindak pidana korupsi mulai dari pengadaan barang dan jasa, pengadaan alat-alat kesehatan, bantuan sosial, maupun bantuan/donasi dari pihak ketiga", tandas Firli Bahuri.

Ditegaskannya, bahwa KPK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 11 Tahun 2020 pada tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan DTKS dan Data non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat agar penyaluran bansos tepat guna dan tepat sasaran.

"KPK sudah luncurkan surat edaran yang bisa dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan program-program tersebut," ungkap Firli", tegas Firli.

Lebih jauh, Firli Bahuri mengungkapkan, bahwa KPK mendorong penggunaan DTKS dijadikan sebagai rujukan awal pendataan di lapangan yang teknisnya dilakukan dengan melibatkan hingga ke satuan kerja terkecil di tengah masyarakat, yaitu RT/RW, untuk melakukan perluasan penerima manfaat (non-DTKS) dan sinkronisasi nomor induk kependudukan (NIK) dengan Dinas Dukcapil.

"Dalam upaya pencegahan korupsi penanganan pandemi COVID-19, KPK juga telah membentuk tim pada Kedeputian Pencegahan yang bekerja mendampingi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, baik di pusat maupun di daerah", ungkapnya.

Terkait itu, ada 4 (empat) titik rawan yang menjadi fokus area pendampingan. "Ke-empat titik rawan itu adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa, refocusing dan realokasi anggaran Covid–19 pada APBN dan APBD, pengelolaan filantropi atau sumbangan pihak ketiga yang dikategorikan bukan gratifikasi dan penyelenggaraan Bannsos", tukasnya. *(Ys/HB)*

Selengkapnya..

KPK Dan Kemendagri Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Logo di gedung KPK

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah sepakat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai instrumen utama penyaluran bantuan sosial (Bansos).

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya mendukung penuh pihak Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menjadikan NIK sebagai integrator data dalam penyaluran Bansos.

Terkait hal itu, dalam waktu dekat, KPK akan mengundang para menteri untuk membahas integrasi NIK sebagai integrator data dalam penyaluran Bansos.

"Kami akan mengundang para menteri untuk membahas utilisasi NIK pada data Bansos dan data subsidi. KPK mengusulkan untuk men-drop data Bansos/subdisi yang tidak memiliki NIK", kata Pahala, Kamis 28 Mei 2020.

Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh dalam keterangan pers Kemendagri menerangkan, dengan kesepakatan ini, NIK yang dikelola oleh Kemendagri akan dijadikan basis integrasi data dalam pemberian Bansos dan subsidi. Sehingga, akan langsung terkoreksi ketika ada individu yang menerima Bansos lebih dari satu kali.

"Kemendagri berupaya maksimal membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar penyaluran Bansos tepat sasaran. Instrumen yang kami miliki adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan)", terang Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh dalam keterangan pers Kemendagri, Kamis 28 Mei 2020.

Zudan bahkan mencontohkan. Misal, seorang penerima bantuan subsidi pupuk. Nantinya dia akan langsung terkoreksi dan tidak lagi menerima bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Begitu juga penerima bantuan subsidi listrik bukan termasuk penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)", jelasnya.

Menurut Zudan, hal tersebut bisa terwujud karena semuanya akan terdeteksi di big data base kependudukan, Dukcapil Kemendagri. Hanya saja, saat ini belum ada sinkronisasi data penerima Bansos. Sehingga, satu rumah tangga bisa menerima lebih dari satu jenis Bansos.

Menurutnya pula, belum adanya sinkronisasi data penerima Bansos tersebut disebabkan karena belum ada integrasi NIK penduduk yang mendapat Bansos.

"Sekarang belum ada yang bisa melakukan itu (sinkronisasi data penerima dengan big data). Misalnya pihak Kemensos, Kementan, Pemda, belum ada sinkronisasi data penerima bantuan sosial", tandas Zudan. *(Ys/HB)*

Selengkapnya..

Dewas KPK Bahas Laporan MAKI Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik OTT Terhadap Rektor UNJ

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris ditengah acara pelantikan Pimpinan dan Dewas KPK di Istana Negara – Jakarta, Jum'at 20 Desember 2019.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi, bahwa pihaknya akan membahas laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Deputi Penindakan KPK Karyoto sebelumnya dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

“Ya benar, dewas akan membahas laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh MAKI tersebut", konfirmasi Anggota Dewas KPK Sjamsuddin Haris melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis 28 Mei 2020.

Sebelumnya,  pada Selasa 26 Mei 2020, MAKI telah mengirim laporan pengaduan kepada Dewas KPK tentang dugaan pelanggaran kode etik yang diduga telah dilakukan Karyoto terkait penyampaian rilis kepada wartawan soal operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 20 Mei 2020.

Dalam keterangan tertulisnya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan, ​Karyoto dalam menyampaikan rilis OTT itu seorang diri. Menurut MAKI, tindakan tersebut bertentangan dengan arahan dan evaluasi Dewan Pengawas KPK, yang berisi bahwa yang diperkenankan memberikan pernyataan terkait penanganan suatu perkara atau kasus kepada media adalah pimpinan KPK dan/atau juru bicara KPK.

MAKI juga menyoal penyebutan nama-nama lengkap orang-orang yang diamankan dan/atau diperiksa KPK terkait OTT di Kemendikbud. Menurut MAKI, seharusnya penyebutan orang-orang yang diamankan dan/atau diperiksa dengan menggunakan inisial.

“Semestinya, penyebutan nama dengan inisial demi azas praduga tidak bersalah dan selama ini rilis atau konferensi pers KPK atas OTT selalu dengan penyebutan inisial untuk nama-nama yang terkait dengan OTT”, ungkap Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

Selain itu, MAKI juga menyoal narasi Karyoto di awal penyampaian rilis yang menyebut “merespons pertanyaan rekan-rekan wartawan soal informasi adanya kegiatan OTT, dapat kami jelaskan sebagai berikut”. Menurut MAKI, hal itu tidak benar, karena tidak ada wartawan yang menanyakan perihal OTT di Kemendikbud.

“Hal ini diduga tidak benar karena informasi OTT tidak bocor, sehingga tidak ada wartawan yang menanyakan kabar OTT dan diduga OTT diberitahukan oleh Karyoto kepada wartawan dalam bentuk rilis", ujar Boyamin.

Sebagaimana diberitakan sebelumya, KPK menggelar kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kegiatan super senyap kali ini digelar di lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Rabu (20/05/2020) siang sekitar pukul 11.00 WIB.

Menurut Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto, digelarnya OTT bermula dari  informasi yang disampaikan Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Laporan tersebut terkait penyerahan sejumlah uang diduga dari pihak Rektorat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kepada pejabat di Kemendikbud.

"Perihal dugaan akan adanya penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud", terang Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto dalam keterangan tertulis, Kamis (21/05/2020) malam.

Karyoto menjelaskan, Rektor UNJ diduga telah meminta kepada Dekan Fakultas dan Lembaga di kampus UNJ untuk mengumpulkan uang THR pada 13 Mei 2020. "Masing-masing Rp 5 juta melalui Dwi Achmad Noor (Kepala Bagian Kepegawaian UNJ)", jelas Karyoto.

THR tersebut rencananya akan diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud dan beberapa staf SDM di kementerian.

Hingga pada tanggal 19 Mei 2020, terkumpul uang sebesar Rp. 55 juta dari 8 Fakultas, 2 Lembaga Penelitian dan Pascasarjana.

Kemudian, Dwi Achmad Noor membawa uang Rp. 37 Juta ke kantor Kemendikbud. Uang itu kemudian diserahkan kepada Kepala Biro SDM Kemendikbud sebesar Rp 5 juta, Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbut sebesar Rp. 2,5 juta serta dua staf SDM Kemendikbud masing-masing Rp. 1 juta.

Karyoto menjelaskan, tim Satgas Penindakan KPK bersama Itjen Kemendikbud kemudian mengamankan Kepala Kepegawaian UNJ berinisial DAN.

"Diamankan DAN (Kabag Kepegawaian UNJ) beserta barang bukti berupa uang sebesar 1.200 dollar AS dan Rp 27.500.000,–", jelas Karyoto.

Hingga saat ini, KPK telah meminta keterangan 7 (tujuh) orang, termasuk Rektor UNJ. Mereka yang dimintai keterangan di ataranya DAN dan SH yang diketahui sebagai Dekan di UNJ.

Sedangkan 4 (empat) orang lainnya yang dimintai keterangan dari Kemendikbud adalah TS selaku Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud, DI selaku Kepala Biro di Kemendikbud dan 2 orang Staf SDM Kemendikbud DS dan P.

KPK menduga, uang yang akan diserahkan dari pihak UNJ kepada pejabat Kemendikbud adalah tunjangan hari raya (THR). *(Ys/HB)*

BERITA TERKAIT :

> Diduga Langgar Kode Etik, MAKI Laporkan Deputi Penindakan KPK Karyoto Ke Dewas

U> UNJ Klarifikasi Kabar Rektornya Kena OTT KPK

> KPK Limpahkan Perkara OTT Pungli THR Di UNJ Ke Polri

> OTT Di Lingkup Kemendikbud, KPK Periksa Rektor UNJ Dan 6 Orang Lainnya

Selengkapnya..

Terkait Polemik Deddy Corbuzier Vs Kemenkumham, Ini Komentar Praktisi Hukum Dolfie Rompas

Praktisi Hukum, Dolfie Romas, SSos., SH., MH.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum-HAM) tidak dapat menyalahkan wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah Supari pada hari Rabu, tanggal 20-5-2020 lalu, dengan alasan tidak meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan wawancara. Hal ini ditegaskan praktisi hukum Dolfie Romas, praktisi hukum Dolfie Romas, SSos., SH., MH.., SH., MH. ketika dimintai komentarnya terkait polemik yang mencuat belakangan ini antara Deddy Corbuzier dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagaimana diketahui, bahwa Deddy, nama panggilan Deddy Corbuzier, baru-baru ini melakukan wawancara ekslusif dengan Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan RI di era pemerintahan Presiden SBY. Materi wawancara berkisar pada isu Virus Corona atau Corona Virus Desease – 2019 (Covid–19) yang disinyalir merupakan pandemi dengan melibatkan kepentingan kelompok tertentu.

Video hasil wawancara tersebut kemudian diunggah di media virtual Youtube. Video itu akhirnya menuai tanggapan keras dari Kemenkumham karena narasumber Deddy masih merupakan tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu yang kebetulan saat wawancara itu sedang opname di RSPAD.

Kemenkumham beralasan, bahwa Deddy harus memiliki izin dari Kemenkumham untuk melakukan wawancara dengan Siti Fadilah yang masih berstatus tahanan. Siti Fadilah Supari selama ini ditahan di Rutan Pondok Bambu karena kasus dugaan tindak pidana korupsi yang oleh Siti Fadilah tidak pernah dapat dibuktikan.

“Pada saat itu Deddy Corbuzier sedang menjalankan fungsi pers, dengan melakukan kegiatan jurnalistik dimana Deddy Corbuzier memiliki kemerdekaan yang dilindungi oleh undang-undang sebagaimana diatur pada pasal 28 UUD 1945, merdeka dalam mengeluarkan pendapat dan pikirin. Deddy Corbuzier memiliki hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi", jelas Rompas yang belasan tahun sebagai wartawan sebelum beralih profesi sebagai praktisi hukum atau pengacara, Kamis 28 Mei 2020.

Rompas menandaskan, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers bahkan menegaskan, bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

“Bahkan, dalam Pasal 4 ayat (1) berbunyi, Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan ayat (2), Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”, tandas Rompas.

Ditegaskannya, bahwa apa yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier dalam mewawancarai seseorang, siapa pun itu dan dimanapun orang itu berada, tidak ada yang salah, karena mewawancarai seseorang tidak perlu meminta izin kepada pihak lain, selain kepada orang yang akan diwawancarai karena menyangkut hak asasi.

Ditegaskannya pula, bahwa dalam Undang-Undang Pers bahkan menegaskan, barang siapa yang secara melawan hukum menghalang-halangi, menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers yaitu untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dapat dikenai pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

“Seharusnya Kemenkumham tidak perlu mempermasalahkan kegiatan jurnalistik yang dilakukan Mas Deddy karena itu sudah diatur dalam undang undang tentang kemerdekaan pers. Yang perlu dipermasalahkan adalah konten atau isi dari wawancaranya, apakah ada yang tidak sesuai fakta", tegas Rompas.

Perlu diingatkan juga, bahwa kemerdekaan pers sangatlah penting. Kemerdekaan menyatakan pikirin dan pendapat sesuai hati nurani dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa. *(DRS/HB)*

Selengkapnya..

Wali Kota Mojokerto Gelar PPDB 2020 Seluruh Jenjang Secara Online

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Kepala Dispendik Pemkot Mojokerto Amin Wachid saat memberi keterangan dalam konferensi pers di Rumah Rakyat, jalan Hayam Wuruk No. 50 Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, Rabu 27 Mei 2020.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Pada masa pandemi wabah virus Corona atau Corona Virus Disease – 2019 (Covid–19) seperti saat ini, tidak mempengaruhi sistem pada Pemerintah Kota Mojokerto dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik dan wali murid, termasuk saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran (TP) 2020/2021.

Dengan menggunakan sistem online seperti tahun sebelumnya, PPDB online tahun 2020 mulai jenjang TK, SD hingga SMP lebih dimudahkan, lebih akuntabel dan lebih transparan. Hal ini, dilakukan dalam menyiapkan 'Skema New Normal' dalam dunia pendidikan.

"Untuk skema new normal dalam dunia pendidikan, sebenarnya masih belum ada petunjuk pastinya. Namun, kami mulai menyiapkan jika nantinya skema tersebut akan diterapkan. Salah-satunya, menaati protokoler kesehatan, pengecekan suhu tubuh, bilik disinfektan dan jarak tempat duduk", terang Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam konferensi pers di Rumah Rakyat, jalan Hayam Wuruk No. 50 Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Rabu 27 Mei 2020.

"Seperti yang dijelaskan oleh Menteri Pendidikan, anak-anak belum bisa dipastikan kembali klasikal seperti dulu. Dan, untuk saat ini, pembelajaran masih diterapkan melalui daring atau online", tambah Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Info grafis PPDB Online jenjang TK, SD dan SMP Negeri Kota Mojokerto tahun 2020.

Lebih lanjut, Ning Ita menjelaskan, bahwa PPDB secara online di Kota Mojokerto sebenarnya telah diterapkan sejak tahun 2019. Hanya saja, saat itu penerapan PPDB online baru diperuntukkan pada jenjang SMP Negeri. Sedangkan untuk tahun 2020 ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto mulai menerapkan PPDB online secara keseluruhan, mulai jenjang TK, SD hingga SMP.

Dijelaskannya pula, bahwa pendaftaran PPDB online pada jenjang TK, SD dan SMP, Pemkot Mojokerto melalui Dinas Pendidikan setempat menerapkan sistem zonasi. Yang mana, sedikitnya 50 persen peserta didik (siswa) merupakan warga beridentitas kota.

"Kami memprioritaskan warga Kota Mojokerto lebih dulu. Jangan sampai mereka yang rumahnya dekat dengan sekolah, justru belum mendapatkan kuota. Sedangkan kuota bagi warga dari luar Kota Mojokerto atau wilayah perbatasan, kami memberikan maksimal 15 persen. Para orang tua, bisa memanfaatkan kuota ini jika ingin putra - putrinya menempuh pendidikan di wilayah Kota Mojokerto", jelas Ning Ita.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Mojokerto Amin Wachid menambahkan, dalam pendaftaran PPDB online ini, pihaknya telah membuka 5 (lima) jalur pada jenjang SMP Negeri.

"Yang pertama adalah jalur zonasi, jalur prestasi dengan kuota 15 persen, jalur afirmasi dengan kuota 15 persen, jalur perpindahan tugas orang tua dengan kuota 5 persen dan jalur kelas olah-raga dengan kuota 1 (satu) rombongan belajar (Rombel/ kelas)", terang Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Mojokerto Amin Wachid.

Lebih jauh, Amin Wachid memaparkan, bahwa untuk pendaftaran pada jenjang SMPN melalui jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua dan jalur olahraga, akan dimulai pada tanggal 18 hingga 20 Juni 2020. Sedangkan untuk jalur zonasi, pada jenjang TK, SD dan SMP akan dibuka pada 29 Juni hingga 2 Juli 2020.

Dipaparkannya pula, bahwa pendaftaran PPDB secara online ini, bisa diakses melalui website: mojokertokota.siap-ppdb.com. Yang mana, pada tampilan laman website tersebut, orang tua tidak perlu kebingungan, karena akan diarahkan langsung sesuai dengan kategori jenjang yang dipilih. Baik TK, SD maupun SMP.

"Sesuai arahan Ibu Wali Kota, jika orang tua mengalami kesulitan dalam pendaftaran, Dinas Pendidikan telah menyiapkan pendampingan. Dan, sebelum mendaftarkan putra-putrinya, kami telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu pada tangal 5 hingga 8 Mei. Sedangkan untuk simulasinya, akan kami selenggarakan pada tanggal 3 Juni pada jenjang TK dan SD, serta tanggal 4 Juni pada jenjang SMP", papar Amin Wachid. *(Ry/Hms/HB)*

Selengkapnya..

Diduga Langgar Kode Etik, MAKI Laporkan Deputi Penindakan KPK Karyoto Ke Dewas

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah melaporkan kasus dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Deputi Penindakan KPK Karyoto ke Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pada Selasa tanggal 26 Mei 2020 Masyarakat Antikorupsi Indonesia, via email menyampaikan surat kepada Dewan Pengawas KPK berupa laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Karyoto selaku Deputi Bidang Penindakan KPK dalam memberikan release kegiatan tangkap tangan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 20 Mei 2020", kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui keterangan tertulisnya, Rabu 27 Mei 2020.

Boyamin menjelaskan, bahwa Karyoto menyampaikan rilis kegiatan operasi angkap tangan (OTT) itu seorang diri. Hal tersebut bertentangan dengan arahan dan evaluasi Dewan Pengawas KPK yang berisi bahwa yang diperkenankan memberikan pernyataan terkait penanganan suatu perkara atau kasus kepada media adalah pimpinan KPK dan/atau juru bicara KPK.

Dijelaskannya pula, Karyoto melakukan penyebutan nama-nama secara lengkap tanpa inisial terhadap orang-orang yang dilakukan pengamanan dan atau pemeriksaan terkait OTT di Kemendikbud tersebut.

"Padahal semestinya penyebutan nama dengan inisial demi asas praduga tidak bersalah dan selama ini rilis atau konferensi pers KPK atas operasi tangkap tangan (OTT) selalu dengan penyebutan inisial untuk nama-nama yang terkait dengan OTT", jelas Boyamin pula.

Boyamin pun menyoroti pernyataan Karyoto dalam narasi pembukaan awal rilis menyatakan: "Merespons pertanyaan rekan-rekan wartawan soal informasi adanya kegiatan OTT, dapat kami jelaskan sebagai berikut". Menurut Boyamin, hal itu tidak benar. Pasalnya, OTT tidak bocor ke kalangan wartawan.

"Hal ini diduga tidak benar, karena informasi OTT tidak bocor, sehingga tidak ada wartawan yang menanyakan kabar OTT dan diduga OTT diberitahukan oleh Karyoto kepada wartawan dalam bentuk rilis", kata Boyamin.

Selain itu, ia juga menyoroti OTT terhadap staf Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di Kemendikbud diduga tanpa perencanaan matang dan tidak detail mulai dari penerimaan pengaduan masyarakat sampai dengan keputusan untuk melakukan kegiatan tangkap tangan.

"Semestinya sebelum melakukan kegiatan tangkap tangan sudah dipastikan apa modusnya apakah suap atau gratifikasi dan siapa penyelenggara negaranya, sehingga ketika sudah dilakukan kegiatan tangkap tangan tidak mungkin tidak ditemukan penyelenggara negaranya", ujar Boyamin.

Boyamin menduga, perencanaan dan analisa perkara terhadap kegiatan OTT tersebut diduga tidak melibatkan jaksa yang bertugas di KPK.

"Hal ini berdasar hasil kegiatan tangkap tangan yang gagal, karena jika OTT dilakukan dengan melibatkan jaksa semestinya tidak gagal sebagaimana selama ini terjadi di KPK", ulasnya.

Menurutnya, setiap perencanaan dan pelaksanaan penanganan perkara termasuk OTT, semestinya melibatkan jaksa sebagai pengendali penanganan perkara untuk memastikan materi substansi peristiwa, kapan eksekusi penangkapan, penahanan serta mempertimbangkan kewenangan para pihak.

Menurutnya pula, pelaksanaan kegiatan OTT diduga tidak tertib dan tidak lengkap administrasi penyelidikan sebagaimana ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan KUHAP untuk pengamanan seseorang atau penangkapan dan permintaan keterangan para pihak dari staf dan Rektor UNJ.

"Semestinya, jika kegiatan tangkap tangan ini bagus dengan segala administrasinya, maka potensi gagal adalah kecil", ungkapnya.

Ditandaskannya, bahwa kegiatan tangkap tangan sesuai prosedur standar adalah dengan dilakukan penyadapan terhadap pihak-pihak terkait.

"Dalam kegiatan tangkap tangan ini, jika dilakukan penyadapan maka saya yakin tidak ada izin penyadapan dari Dewan Pengawas atau jika tidak dilakukan penyadapan maka telah melanggar SOP KPK", tandasnya. *(Ys/HB)*

Selengkapnya..

Dewas KPK Telah Melaksanakan 3 Poin Besar Kegiatan

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas. Pelaksanaan berbagai kegiatan itu sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diamanatkan dalam Pasal 37B UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Sejak dilantik pada 20 Desember 2020, hingga awal Mei ini, kami melakukan kegiatan dengan tiga poin besar, yakni penyiapan sarana dan pra sarana, melakukan kegiatan operasional, dan melaksanakan tugas pengawasan dan evaluasi kinerja Pimpinan KPK", kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.

Terkait dengan tugas penetapan kode etik dan penegakannya, selama kurang lebih 4 bulan, Dewan Pengawas KPK telah menyelesaikan 3 (tiga) peraturan terkait kode etik. Yakni:

1. Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi;

2. Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi; dan 

3. Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, guna mengefektifkan tugas Dewas KPK sesuai undang-undang, selama periode yang sama, Dewan Pengawas telah menyelesaikan 36 Standar Operasional Prosedur ( SOP).

Pelaksanaan tugas lain adalah terkait dengan pemberian izin atau tidak memberikan izin penindakan. Terkait itu, hingga awal Mei 2020, Dewan Pengawas KPK telah menerima permintaan dan menindak-lanjuti pemberian 183 ijin yang terdiri atas 34 ijin penyadapan, 15 ijin penggeledahan dan 134 ijin penyitaan.

Diungkapkannya, dalam rangka penerimaan laporan masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK dan Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, Dewan Pengawas KPK telah menerima dan menindak-lanjuti sebanyak 92 surat pengaduan.

“Dalam hal ini kami berterima-kasih kepada partisipasi masyarakat yang terus membantu kami dalam melakukan pengawasan terhadap tugas dan kewenangan KPK", ungkap Tumpak seraya berterima-kasih atas partisipasi masyarakat.

Sementara itu, terkait pelaksanaan pengawasan atas tugas dan kewenangan KPK, Dewan Pengawas telah melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Triwulan I dengan Pimpinan KPK pada tanggal 27 April 2020 yang meliputi 18 (delapan belas) isu/permasalahan.

Secara garis besar, sebanyak 18 permasalahan itu terdiri dari 4 (empat) bidang. Yakni, yang pertama, Bidang Penindakan dalam rangka mempercepat penanganan perkara sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi dalam upaya optimalisasi asset recovery serta kepastian hukum.

Kemudian yang ke-dua, Bidang Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat dalam rangka penguatan fungsi Pengawasan Internal serta harmonisasi pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewas dan Pengawasan Internal (PI).

Yang ke-tiga, Bidang Pencegahan dalam rangka optimalisasi fungsi pencegahan khususnya dalam upaya pengamanan aset kementerian/lembaga dan/atau Pemda. Terakhir, adalah Bidang Kesekjenan dalam rangka pembenahan manajemen SDM KPK.

Selain Rakorwas, Dewan Pengawas KPK juga telah melakukan Rapat Evaluasi Kinerja Pimpinan KPK Triwulan I pada 27 April siang dan 5 Mei 2020 dengan fokus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pimpinan selama 3 bulan pertama 2020.

Untuk mendorong agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi mengawasi dan mengawal kerja KPK, Dewan Pengawas KPK akan terus melakukan tugas dan wewenangnya secara transparan, profesional dan akuntabel.

"Hal ini dilakukan, supaya masyarakat bisa ikut berpartisipasi mengawasi dan mengawal kerja KPK, sehingga masyarakat diharapkan akan terus mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi demi Indonesia yang bersih dari korupsi", pungkasnya, penuh harap. *(Ys/HB)*

Selengkapnya..

Dewas KPK Ternyata Sudah Keluarkan 34 Ijin Penyadapan

Foto: Logo di dalam Kantor KPK.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata sudah mengeluarkan 34 ijin penyadapan sejak 20 Desember 2019 hingga awal Mei 2020. Selain itu, Dewas KPK juga sudah mengeluarkan ijin untuk 15 penggeledahan dan 134 penyitaan.

Hal itu, disampaikan Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean kepada wartawan pada hari ini, Selasa 26 Mei 2020. Disampaikannya pula, bahwa sejak dilantik pada 20 Desember 2019 lalu, pihaknya telah melakukan 3 (tiga) poin penting kegiatan.

Tiga poin penting kegiatan itu yakni penyiapan sarana dan pra sarana, melakukan kegiatan operasional dan melaksanakan tugas pengawasan serta evaluasi kinerja Pimpinan KPK.

"Dewas KPK juga menerima 92 Surat Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan pimpinan KPK serta pegawai", kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean kepada wartawan, Selasa 26 Mei 2020.

Tumpak pun berjanji, Dewas KPK melakukan tugas secara transparan, profesional dan akuntabel. “Supaya masyarakat bisa ikut berpartisipasi mengawasi dan mengawal kerja KPK", tandasnya.

Hanya saja, Tumpak Hatorangan tidak mengungkapkan jumlah pengaduan yang sudah diproses Dewas KPK dan terbukti melanggar Kode Etik KPK

Seperti dikatahui, Dewas KPK merupakan intitusi baru dalam tubuh KPK atas revisi Undang-Undang KPK. Dewas KPK di antaranya berwenang memberikan ijin penyadapan, penggeledahan hingga penyitaan. *(Ys/HB)*

Selengkapnya..

Hari Lebaran, Dapur Umum TNI-Polri Tetap Distribusikan Makanan Siap Saji Ke Warga

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Jakbar Berbagi tiada henti dan terus dilaksanakan oleh Dapur umum TNI-Polri Kodim 0503/JB yang bekerja-sama dengan PT. Sido Muncul. Meskipun dalam perayaan hari raya Idul Fitri kemarin dan hari ini tetap eksis meracik nasi box siap saji demi membantu warga yang membutuhkan serta yang terdampak covid-19 di wilayah Koramil 05/KJ Kodim 0503/JB.

Hari ini misalnya, Senin, 25 Mei 2020, dapur umum TNI-Polri Kodim 0503/JB membagikan kembali nasi box siap saji sebanyak 300 box kepada warga. Nasi box kali ini disediakan dengan menu nasi putih, ayam goreng bumbu kuning, tempe goreng, tumis toge plus wortel, air mineral dan Susu Jahe Sido Muncul.

Pelaksanaan dilakukan pukul 16.30 Wib di Wilayah RW. 04 dan RW. 05, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat. Sasaran pendistribusian adalah kepada Warga RT. 001/RW. 05 dan Warga RT 015, 016/RW 04, dipimpin langsung oleh Danramil 05/KJ, Kapten Cpl R. E. Moerdoko.

Kapten R. E. Moerdoko kepada media ini menyampaikan bahwa dapur umum TNI-Polri yang didirikan Kodim 0503 Jakarta Barat tidak kenal libur. “Hari Raya Idul Fitripun dapur umum ini tetap eksis membantu warga yang terdampak Covid-19 dengan membagikan nasi box siap saji", ujar Moerdoko.

Danramil menambahkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pihaknya tak ada perubahan atau pengaruh dengan adanya hari Raya Idul Fitri. “Kami tetap meracik 300 box nasi siap saji untuk warga," tambah Moerdoko.

Walaupun masih dalam suasana Hari Lebaran, kata dia lagi, namun nyatanya di lapangan masih banyak warga yang beraktivitas seperti hari biasa dan merasa bahwa lebaran kali ini sangat berbeda dengan lebaran tahun sebelumnya. Kondisi ekonomi lebih sulit, berakibat kepada kemampuan memenuhi kebutuhan hidup saat lebaran yang makin menurun.

“Ucapan terima kasih dan rasa bersyukur senantiasa terdengar manakala warga menerima bantuan nasi box yang diberikan oleh Babinsa dan anggota lainnya. Hal itu sangat membahagiakan bagi kami”, pungkas Danramil Moerdoko.

Hadir dalam pendistribusian tersebut, selain Danramil 05/KJ, Kapten Cpl R. Edy Moerdoko, terlihat di lapangan ada Lurah Kebon Jeruk, Darwa, Babinsa Kelurahan Kebon Jeruk, Peltu Abd Kadir, bersama Sertu Yusuf Iskandar, dan Babinkamtibmas, Aiptu Yayan.

Dari pihak Satpol PP Kelurahan, hadir Bukhori dan Sarif. Juga hadir Ketua RW. 04, Jamhuri, LMK 04, M.Yamin, LMK 05 Nurhasan, Ketua RT 015, 016 dan RT 01/05, PPSU Kebon Jeruk 4 personil dan Mitra Jaya Koramil 4 personil. *(WL/HB)*

_Sumber Koramil 05/KJ Kodim 0503/JB_

Selengkapnya..