Jumat, 17 Januari 2020

Tingkatkan Keamanan Sekolah, Pemkot Mojokerto Pasang 563 CCTV



Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Pemerintah Kota Mojokerto terus meningkatkan keamanan dan kenyamanan infrastruktur serta sarana dan prasarana di sekolah - sekolah. Salah satunya dengan pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) atau kamera pengawas di setiap sudut, untuk mencegah terjadinya kasus asusila dan tawuran pelajar.

Pemasangan CCTV yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Mojokerto sebanyak 563 unit tersebut, tersebar di sekolah dasar negeri (SDN) dan sekolah menengah pertama negeri (SMPN). Untuk SDN, ada 52 sekolah yang telah terpasang kamera pengawas. Sedangkan SMPN ada sembilan sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto Amin Wachid mengatakan, pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sekolah, masing - masing minimal berjumlah delapan unit. "Untuk pemasangannya sendiri, kami taruh di semua sudut. Sehingga bisa memantau gerak - gerik anak didik", jelasnya, Jumat (17/01/2020).



Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan, pemasangan kamera pengawas di setiap sekolah merupakan guna menciptakan suasana aman dan nyaman saat kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah. Terlebih, untuk mengantisipasi terjadinya pelecehan seksual pada anak dibawah umur, yang saat ini kembali mencuat di permukaan.

"Selama ini, orang-tua mempercayakan anak - anak mereka kepada para guru di sekolah. Untuk itu, kami mengimbangi rasa percaya dari orangtua dengan memberikan keamanan dan kenyamana anak - anak saat di sekolah. Salah satunya dengan pemasangan kamera pengawas, yang bisa memantau semua perkembangan mereka selama di sekolah", tegas Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Ditandaskannya, dengan adanya pemasangan CCTV di setiap sekolah, mampu memberikan rasa aman dan nyaman saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. "Dengan pemasangan CCTV, maka pengawasan proses belajar mengajar bisa dilakukan secara maksimal. Kualitas mutu pendidikan itu nomor satu, maka kami ingin memberikan yang terbaik untuk generasi muda di Kota Mojokerto", tandasnya. *(Ry/Hms/HB)*

Kamis, 16 Januari 2020

Ning Ita Beri Wejangan Kepada 12 Pelajar Terjaring Satpol PP Saat Bolos Sekolah

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Kepala Satpol PP Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono dan Kabag Humas dan Protokoler Setdakot Mojokerto saat memberi wejangan kepada 12 pelajar bolos sekolah yang terjaring petugas Satpol PP Kota Mojokerto, Kamis (16/01/2020) siang, di Kantor PP Kota Mojokerto.



Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memberi wejangan kepada 12 pelajar yang bolos sekolah dan terjaring petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kamis (16/01/2020) siang, di Kantor Satpol PP Kota Mojokerto

Dihadapan para pelajar dan orang-tua mereka, Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini tak segan memarahi belasan pelajar itu karena kedapatan mengoleksi video orang dewasa sekaligus memiliki alat bantu seksual. 

Para pelajar yang mayoritas berjenis kelamin laki - laki tersebut hanya bisa menundukkan kepala saat Ning Ita memberikan nasihat - nasihat agar tidak mengulangi perbuatan yang merugikan diri sendiri dan masa depan mereka.

Air mata pun menetes, tatkala Ning Ita meminta belasan pelajar itu untuk meminta maaf kepada orang-tua masing-masing. Dengan bersimpuh dan tulusnya belasan pelajar ini meminta pengampunan.

Pada kesempatan ini, Ning Ita berpesan kepada para pelajar untuk menjauhi segala jenis perbuatan yang merugikan. "Salah satunya dengan tidak bolos sekolah serta jauhi perbuatan seks bebas yang dapat merusak masa depan kalian", tutur Ning Ita.

Agar  jera dan tidak mengulangi perbuatannya, sebagai hukuman karena bolos sekolah, belasan pelajar ini harus merelakan mahkotanya digundul oleh petugas Satpol PP. *(Hms/HB)*

Rabu, 15 Januari 2020

Wujudkan SDM Unggul, Ning Ita Lantik 63 kepala Sekolah

Salah-satu suasana acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Sekolah yang digelar di di Sekolah Dasar Negeri Wates Kota Mojokerto, Rabu (14/01/2019).


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria mengukuhkan 63 kepala sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, Rabu (15/01/2020) pagi. Pengambilan sumpah jabatan yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Wates itu sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Mojokerto Nomor 821.2/04/417.403/2020 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

Pengukuhan 63 kepala sekolah yang meliputi 2 Kepala TK, 52 Kepala SDN dan 9 Kepala SMPN dilakukan secara langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dengan didampingi Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Mojokerto Amin Wachid juga Kepala BKD Kota Mojokerto Endri Agus Subianto.

Salah-satu suasana acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Sekolah yang digelar di di Sekolah Dasar Negeri Wates Kota Mojokerto, Rabu (14/01/2019).


Dengan dilantiknya 63 kepala sekolah tersebut, Wali Kota Ika Puspitasari berharap, para kepala sekolah untuk segera berinovasi dan menjalankan kreatifitasnya dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Hal itu, diawali dengan penanda-tanganan kinerja 63 kepala sekolah tersebut dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Mojokerto.

"Kami ingin, melalui pengukuhan dan penanda-tanganan kinerja antara kepala sekolah dengan kepala dinas pendidikan, nantinya mampu meningkatkan kualitas SDM yang bisa diwujudkan dalam takaran kepemerintahan di level dua. Kota ini, merupakan kota kecil. Dimana, kami ingin mengelola semua potensi yang ada dengan semaksimal mungkin", kata Ning Ita usai pelantikan.


Salah-satu suasana acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Sekolah yang digelar di di Sekolah Dasar Negeri Wates Kota Mojokerto, Rabu (14/01/2019


Memaksimalkan potensi yang dimaksud oleh Ning Ita adalah dengan memberikan pelayanan infrasturktur yang memadai dan sarana prasarana penunjang pendidikan lainnya. Terutama di era revolusi industri 4.0 ini, semuanya dituntut dengan percepatan, inovasi dan kreatifitas. Bercermin pada hal tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto mulai melakukan banyak perubahan.

"Tahun 2019, kami telah merehabilitasi dan menambahkan gedung baru di 32 sekolah. Dan tahun ini, kami terus melakukan perbaikan infrastruktur yang ada beberapa sekolah lainnya. Tidak hanya infrastruktur, kami juga mengimbangi sistem kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan menggunakan kecanggihan teknologi berupa LCD. Kami ingin, anak - anak didik tidak hanya terpaku pada pengajaran secara tekstual melainkan didukung dengan IT," jelasnya.

Untuk diketahui, hari ini Ning Ita juga telah merotasi 78 kepala sekolah dan guru di jajaran Dinas Pendidikan kota Mojokerto, untuk penyegaran. Di antara 63 orang, diberikan amanah baru sebagai kepala sekolah. Sedangkan 15 lainnya, dikembalikan tugasnya sebagai guru. "Kami ingin, kualitas pendidikan di Kota Mojokerto tidak hanya dilihat dari infrastruktur maupun sarana prasarananya, melainkan kami memiliki pengajar yang profesional dan mumpuni," tutupnya. 

Pada kesempatan ini, Ning Ita juga secara simbolis juga menyerahkan bantuan kepada para pelajar berupa peralatan tulis. Tak ayal, para pelajar pun tampak riang gembira menerima bantuan tersebut. *(Ry/Hms/HB)*

Selasa, 14 Januari 2020

Wujudkan Percepatan Pembangunan Kota Mojokerto, Ning Ita Launching e-Musrenbang

Wali Kota Ika Puspitasari didampingi Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria dan Kepala Bappeko Mojokerto Agung Moelyono saat meresmikan aplikasi e-Musrenbang di gedung GMSC Kota Mojokerto jalan Gajah Mada Kota Mojokerto, Selasa (14/01/2020).


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Wali Kota Ika Puspitasari dengan didampingi Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria meresmikan aplikasi berbasis elektronik Musyawaran Perencanaan Pembangunan (e-Musrenbang), Selasa (14/01/2020). Melalui aplikasi tersebut diharapkkan mampu mempercepat pembangunan di Kota Mojokerto serta mampu meningkatkan peran aktif masyarakat dalam percepatan perencanaan dan pembangunan secara transparan dan akuntabel.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini dalam sambutannya mengatakan, e-Musrenbang merupakan aplikasi berbasis website yang digunakan untuk menampung semua usulan masyarakat, baik melalui pra-musrenbang kelurahan maupun melalui pokok - pokok pikiran DPRD. Usulan yang masuk melalui pra-Musrenbang dari kelurahan yang kemudian akan diverifikasi pada Musrenbang Kelurahan selanjutnya Kecamatan dan Musrenbang Kota.

Dijelaskannya, untuk usulan yang masuk melalui DPRD, akan diverifikasi oleh Bappeko dan OPD terkait. Sehingga nantinya akan memperoleh usulan - usulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan skala prioritas yang tertuang dalam RPJMD 2018 - 2023 dan arah kebijakan tahunan.

"Kami ingin, percepatan pembangunan di Kota Mojokerto dapat terlaksana dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Serta dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel", jelas Ning Ita.

Lebih lanjut dikatakan, kegiatan Musrenbang ini merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan. Musrenbang merupakan amanat konstitusi dan di Musrenbang inilah berbagai pihak, berbagai kepentingan serta berbagai usulan ditampung untuk didiskusikan, hingga pada akhirnya, usulan-usulan tersebut akan dikaji urgensinya yang pada akhirnya disepakati menjadi alternatif solusi atas sejumlah permasalahan Kota Mojokerto. Namun demikian, dimungkinkan ada beberapa usulan yang tidak dapat diakomodasi karena belum masuk sebagai hal yang prioritas.
“Diharapkan, melalui aplikasi E-Musrenbang ini  semua pihak akan dimudahkan untuk menyampaikan usulan dan sekaligus secara mudah pula dapat memonitor pergerakan dari usulan yang disampaikan serta aplikasi ini akan dapat menjadi media komunikasi dan diskusi interaktif terkait pengajuan usulan,” urainya.
Ning Ita menandaskan, bahwa e-Musrenbang dibuat sesuai dengan empat landasan hukum. Salah-satunya adalah Undang - undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional. Yang mana, dalam era revolusi industri 4.0 semua inovasi dan kreatifitas dituntut dengan kecepatan, transparan dan akuntabel.

"Aplikasi ini, tidak lain juga mengacu pada Peraturan Presiden no 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik sebagai bentuk dukungan dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat", pungkas Ning Ita. *(Ry/Hms/HB)*

Sabtu, 11 Januari 2020

Pabrik Biofar Shrimp Skincare Karya Anak Bangsa Di Asahan Diresmikan



Kab. ASAHAN – (harianbuana.com).
Ilmuwan muda Indonesia, Muhammad Ja'far Hasibuan hari ini, Sabtu 11 Januari 2020, mewujudkan impiannya dengan melaunching sekaligus grand opening pabrik obat kulit di Dusun 9, Desa Silo Baru, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Sejumlah petinggi daerah dan pusat hadir dalam acara ini. Terlihat antara lain, Brigjen TNI H. Albiner Sitompul, S.Sos, MAP, yang saat ini menjabat sebagai salah satu Taprof di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Acara pengguntingan pita dan penanda-tanganan prasasti sebagai simbol dibukanya pabrik obat milik generasi milenial M. Ja'far itu dilakukan oleh Menteri Ristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro, yang diwakili oleh Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi Industri Bidang Material Maju dan Bahan Baku, Dr. Juhartono.

Meski terkesan sederhana, namun acara berlangsung dengan hikmat, lancar dan cukup semarak. Terlebih, saat Brigjen TNI H. Albiner Sitompul yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP JBMI (Dewan Pengurus Pusat Jam’iyah Batak Muslim Indonesia) memberikan sambutan atas peresmian pabrik yang dioperasikan oleh CV. Biofar Shrimp Skincare tersebut.

"Saya hadir di sini karena didorong rasa kebersamaan dari Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke yang datang kepada saya menyampaikan bahwa ada orang Batak menang di Shanghai, China tentang riset obat kulit luar dan dalam bagi manusia dan hewan. Ternyata di Asahan ada ilmuwan muda berbakat dan telah diakui dunia internasinal. Karenanya, perlu kita dukung, agar saudara Muhammad Ja'far Hasibuan, bisa berkarya nyata dan membawa manfaat bagi sesama", ujar Albiner yang mantan Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Istana Negara itu.


Dalam sambutannya, anggota militer yang pernah menjadi ajudan Presiden Ke-3 RI BJ Habibie ini, menyatakan sangat mengapresiasi langkah dan upaya Muhammad Ja'far Hasibuan mendirikan pabrik CV. Biofar Shrimp Skincare.

"Saya berharap agar kelak pabrik ini bisa berkontribusi nyata dalam pembangunan, utamanya bisa membuka lapangan pekerjaan bagi insan muda, baik di Sumatera Utara, maupun di daerah lainnya", imbuh Albiner.

Tampak hadir dalam acara ini, Fajar Sidik, APt, mewalili Kepala BPOM Medan, Salman Abdullah Tanjung dan Mahmuddin Lubis mewakili MUI Kabupaten Asahan. Juga terlihat Siti Armaini mewakili UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Harmein Harahap Kepala Seksi Pelayanan mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan.

Selain itu, hadir Samsul Qodri Marpaung, Anggota DPRD Sumatera Utara, K.H. Risdianto Ketua DPW Santripreneur Indonesia Sumatera Utara, dan HW Siahan, SH, Kapolsek Kecamatan Air Joman mewakili Kapolres Asahan dan Kapolda Sumut. Pejabat daerah lainnya, terlihat sejumlah pemangku jabatan Forkopincam Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

Sebagaimana telah banyak diberitakan, baik di media lokal maupun nasional, tokoh muda dan ilmuwan dunia, Muhammad Ja'far Hasibuan telah mengharumkan Indonesia di dunia internasional berkat penemuan Obat Kulit Luar dan Dalam untuk manusia dan hewan.

Ja'afar berhasil menyabet Juara Pertama (Gold Medal) dari 194 negara peserta pada event China Shanghai International Exhibition of Inventions (CSITF) di Shanghai, China yang digelar pada 19-21 April 2019. Dia juga dianugerahi World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) Special Award. Prestasi luar biasa Ja'far ini juga telah diulas di acara Hitam Putih Trans-7 beberapa waktu lalu.

Kemudian, pasca dinobatkan sebagai juara dunia di Shanghai, Ja'far terus mendalami dan melakukan riset internal, terutama terkait penyembuhan penyakit kanker. Akhirnya, lahirlah ide untuk mendirikan pabrik Biofar Shrimp Skincare, dan membuat perusahaan (CV) dengan nama yang sama, CV. Biofar Shrimp Skincare.

"Jadi keinginan untuk mendirikan pabrik CV. Biofar Shrimp Skincare ini memang sudah cukup lama, namun baru bisa saya wujudkan hari ini. Alhamdulillah, acara launching sekaligus grand opening berjalan lancar, atas dukungan sahabat dan rekan-rekan semua dan dibantu tim EO dari Kota Medan", kata Ja'far pada bagian sambutannya.

Ja'far yang merupakan anak yatim ini berharap pabrik Biofar Shrimp Skincare bisa eksis dan berkontribusi bagi pengembangan keilmuan, utamanya dibidang obat herbal tradisional, yang rencananya akan dibuka di seluruh wilayah Indonesia.

"Tak hanya itu, saya juga memikirkan agar dapat menciptakan peluang lapangan pekerjaan. Tentunya untuk ini semua harus ada dukungan dari pemerintah di tiap-tiap kabupaten, sesuai program yang telah saya susun dalam lima tahun ke depan", ungkap Ja'far bersemangat.

Dalam kesempatan memberikan sambuatnya ini, Jafar menyampaikan terima kasih atas kehadiran para pejabat dari BPOM dan Kemenristek. Ucapan terima kasih Ja'far juga disampaikan ke Kabaharkam Mabes Polri, Komjen Pol. Drs. H. Agus Andrianto, SH, MH yang sudah berkenan membantu hingga acara launching berjalan lancar. *(MJH/HB)*

Kamis, 09 Januari 2020

Kota Mojokerto Masuk Nominasi LBS Tingkat Provinsi Jatim



Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Tim verifikasi lomba lingkungan bersih sehat (LBS) tingkat Jawa Timur, meninjau Lingkungan Kalimati, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Kedatangan rombongan tersebut, disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Kamis (09/91/2020) pagi.

Peninjauan lomba lingkungan bersih sehat yang dipimpin langsung oleh drg Christina Ratih tersebut, guna memonitoring seluruh kegiatan secara langsung. Dan melihat berbagai inovasi yang dilakukan oleh warga di Lingkungan Kalimati, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kranggan. 

Dalam sambutannya, drg Christina mengucapkan selamat kepada Kota Mojokerto yang sudah masuk sebagai nominator Lomba Bersih Sehat tingkat Provinsi Jawa Timur. Drg. Christina menekankan bahwa kedatangan tim adalah sebagai verifikator bukan penilai.


"Kami memverifikasi laporan yang sudah kami terima terkait program dan inovasi di Kota Mojokerto, dengan melihat secara langsung kondisi di lapangan. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh para kader dan bagaimana pembinaan yang telah dilakukan oleh OPD terkait", ujarnya.

Drg Christina berharap agar kegiatan ini dapat menjadi motor penggerak partisipasi semua pihak dalam wadah pembinaan, untuk memotivasi kader, keluarga dan tim penggerak PKK dalam mencapai target Program PKK - KB - Kesehatan.

Ketua TP PKK Kota Mojokerto Nur Chasanah menyampaikan bahwa, peran PKK dalam penggerakan masyarakat untuk membudayakan perilaku hidup bersih, dengan kegiatan lingkungan seperti pengelolaan atau pemilahan sampah menjadi kerajinan yang kreatif dan punya nilai jual.


"Kami memanfaatkan pekarangan rumah, sebagai media untuk menanam berbagai sayur mayur, yang dapat mendukung asupan gizi bagi bayi dan ibu hamil. Sekaligus mencegah stunting. Tak hanya itu, kami menggelar PSN yang terintegrasi secara rutin dan berbagai inovasi yang diterapkan guna mendukung terwujudnya lingkungan bersih dan sehat", jelasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria mengapresiasi seluruh kader, PKK dan warga Lingkungan Kalimati , sehingga Kelurahan Jagalan mampu terpilih mewakili Kota Mojokerto untuk menjadi nominasi pada kegiatan Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Provinsi. "Kami berharap pada lomba ini Kota Mojokerto dapat meraih hasil terbaik", imbuhnya. 

LBS atau lomba Lingkungan Bersih dan Sehat merupakan upaya dalam meningkatkan mutu hidup sehat, baik dalam rumah maupun di lingkungan sekitar. Hal ini, tidak lain untuk mencegah berbagai gangguan kesehatan. "Kami yakin, Kota Mojokerto mampu menjadi yang terbaik karena memiliki sumber kekuatan dari kekompakan warga yang mendukung", tandasnya. *(Ry/Hms/HB)*

Senin, 06 Januari 2020

Panglima TNI Resmikan Pusat Informasi Maritim



Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memimpin upacara peresmian Pusat Informasi Maritim (Pusinformar) TNI di Markas Besar (Mabes) TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (06/01/2020). Acara peresmian dimulai dengan upacara pukul 08.30 WIB di lapangan Gatot Subroto, Mabes TNI.

Dalam kegiatan ini Panglima TNI selaku inspektur upacara juga menandatangani tanda diresmikannya pembentukan Pusinformar. Peresmian ini sekaligus pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Pusinforma yakni Kolonel Laut (P) Andi Abdul Aziz.

Panglima TNI menyampaikan bahwa Indonesia memiliki tantangan sangat besar dalam bidang maritim. Terlebih laut Indonesia menjadi lalu lintas perekonomian dunia dengan nilai ekonomi besar setiap tahunnya.

"Indonesia memerlukan upaya pengelolaan wilayah laut secara terintegrasi yang menggabungkan seluruh potensi sumer daya yang menjadi stakeholder kemaritiman," Tegas Panglima TNI. Menurutnya salah satu bentuk sederhana dari sinergi tersebut adalah integrasi informasi dan upaya meningkatkan kesadaran bidang maritim.

"Maka itu dirasa perlu dibentuknya Pusinformar dalam mendukung tugas TNI di perairan nusantara dengan bekerja sama dengan seluruh stakeholder," Terang Panglima TNI.

Upacara ini juga dihadiri oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Aji, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna, Wakil Kepala Staf TNI Angakatan Darat Letjen TNI Tatang Sulaiman, Kepala Basarnas Marsdya Bagus Puruhito, perwakilan dari BMKG, serta perwakilan dari beberapa Atase Pertahanan.

Pusinformar merupakan Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) Mabes TNI yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI dan bertanggung jawab kepada panglima TNI. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Pusinformar dikoordinasikan oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI dan dibina oleh Kepala Staf Angkatan Laut.

Pusinformar bertugas memelihara dan meningkatkan keamanan maritim melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi bersama di bidang pengumpulan, penyediaan, dan pertukaran informasi. Kolaborasi ini dilakukan antar pusat informasi maritin nasional dan internasional dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. *(WL/HB)*

Wartawan Korban Dugaan Kriminalisasi Dan Rekayasa Hukum 3 Tahun Menunggu Penyelesaian Kasusnya Yang Belum Tuntas



Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Meski sudah berlangsung sekira 3 tahun, penyelesaian masalah hukum dugaan rekayasa kasus dan kriminalisasi terhadap Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky belum juga tuntas. Hoky yang menjabat sebagai Ketum Apkomindo yang juga berprofesi sebagai wartawan dengan jabatan Wapemred Media Online www.infobreakingnews.com dan Pemimpin Umum Majalah BISKOM & Media Online BISKOM, hingga kini masih terus berharap persoalan hukum yang menimpanya segera dituntaskan. 

Saat ini Hoky masih menantikan salinan putusan Perkara No: 144 K/PID.SUS/2018 dari Mahkamah Agung RI yang tak kunjung diterimanya meski sudah berkali-kali diminta ke pihak pengadilan. 

Menurut keterangan Hoky melalui press release-nya,  hari ini, (Senin, 06/01/2020), Hoky akhirnya melayangkan surat kepada Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, setelah sebelumnya telah mengirimkan sebanyak 8 (delapan) surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul (ada yang diantar langsung) agar bisa mendapatkan salinan putusan namun tidak pernah membuahkan hasil.

Hoky mengatakan: “Kemarin tanggal 5 Januari 2020 merupakan hari ulang tahun ke 3 saya bebas dari tahanan Rutan Bantul, sehingga saya melayangkan surat kepada Ketua MA, karena saya pribadi yakin lewat Ketua Mahkamah Agung saya akan segera memperoleh salinan putusannya karena amar putusannya sudah ada di website MA".


Menurut Hoky, Kasasi JPU telah ditolak sejak tanggal 18 Desember 2018. Yang mana, Majelis Hakimnya adalah Dr. Desnayeti, M. SH., MH., Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum dan Dr. H. Suhadi, SH., MH. serta Panitera Pengganti Maruli Tumpal Sirait, SH.MH.  Kalau dihitung, kata dia, maka sesungguhnya hingga saat ini telah mencapai 727 hari sejak berkas perkara diterima oleh MA yaitu tanggal 10 Januari 2018.

Hoky menambahkan, sesungguhnya hal tersebut telah jauh sekali melanggar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, yaitu PERMA Nomor  214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang mana disebutkan: "Penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 250 (dua ratus lima puluh) hari, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, terhitung mulai penerimaan berkas hingga pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju".

Seharusnya, lanjutnya, sudah sewajarnya berkas perkara dapat segera diterimanya, terlebih Hoky mengaku sering meliput kegiatan-kegiatan di MA dan yakin Ketua MA selalu ingin perkara di MA dapat cepat selesai.

Sebagai info, bahwa Hoky dilaporkan ke Bareskrim Polri sejak tanggal 14 April 2016 dengan LP Nomor: LP/392/IV/2016/ Bareskrim Polri dan sempat ditahan selama 43 (empat puluh tiga) hari dari 24 November 2016  hingga  05 Januari 2017 di Rutan Bantul, dengan cara sewenang-wenang oleh para oknum penegak hukum yang memproses laporan rekayasa yang dilakukan oleh Agus Setiawan Lie atas kuasa Sonny Franslay dengan saksi-saksi pihak pelapor adalah, Ir. Hidayat Tjokrodjojo, Ir. Henkyanto Tjokroadhiguno, Ir. Irwan Japari, Ir. Hengky Gunawan, Ir. Iwan Idris, Entin Kartini, Ir Faaz, dan Rudy Dermawan Muliadi.

Namun demikian, meski telah ditahan selama 43 hari dan pihak lawan melibatkan begitu banyak saksi-saksi, faktanya Hoky divonis bebas oleh PN Bantul pada tanggal 25 September 2017 dan dinyatakan tidak bersalah, termasuk Kasasi JPU Ansyori, SH (Jaksa Utama Pratama) dari Kejagung RI dengan tuntutan 6 tahun penjara serta denda 4 Miliar subsider 6 bulan penjara telah ditolak oleh MA .

Tidak hanya merasa dikriminalisasi,  Hoky juga mengaku dihina dipersidangan PN Bantul oleh Ir. Faaz,  pada saat hadir menjadi saksi yang memberatkan Hoky. Selain itu Hoky juga mengalami kejadian dihina dan dicemarkan nama baiknya di akun Facebook Soegiharto Santoso serta di akun Facebook Apkomindo oleh Ir. Faaz dan rekan-rekannya.

Ironisnya dalam persidangan lalu terkait kriminalisasi, justeru terungkap ada yang menyiapkan dana agar Hoky dipenjara dan tercatat pada halaman 33 dalam salinan putusan Perkara No: 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl: yaitu Saksi Henky Yanto TA: dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: “Bahwa saksi tahu siapa-siapa orang yang menyediakan dana supaya Terdakwa masuk Penjara, seingat saksi Suharto Yuwono dan satunya saksi tidak ingat.



"Hebat sekali-kan orang yang menyiapkan dana tapi tidak tersentuh hukum”, kata Hoky dalam press releasenya, Senin (06/01/2020) di Jakarta.

Lebih parahnya lagi, menurut Hoky, Ir. Faaz dan Suwandi Sutikno yang merupakan kolega dari Agus Setiawan Lie  dan Sonny Franslay, diduga melakukan rekayasa dan kriminalisasi jilid 2 (dua) yaitu laporan polisi LP/109/V/2017/SPKT, tertanggal  24 Mei 2017 di Polres Bantul dan Hoky ditetapkan sebagai Tersangka Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Padahal, Hoky tidak melakukan tindak pidana penganiayaan sama sekali, sehingga Hoky melakukan Praperadilan perkara No: 3/Pid.Pra/2018/PN.Btl terhadap Polres Bantul dan kemudian Pasal diganti menjadi 352 KUHP. Selanjutnya disidangkan di PN Bantul dengan Perkara No: 13/Pid.c/2019/PN.Btl, tertanggal 27 Maret 2019, bahwa walaupun pada saat persidangan tersebut diduga Ir. Faaz dan Suwandi Sutikno memberikan keterangan palsu, namun apa daya Hoky tetap dinyatakan bersalah.

Memang upaya-upaya rekayasa hukum dan mengkriminaliasi terhadap Hoky selaku Ketum Apkomindo terus menerus berkelanjutan sejak dia menjabat sebagai Ketum Apkomindo di awal tahun 2015 hingga saat ini. Faktanya telah ada 5 (lima) laporan polisi yaitu (1)  satu di Polres JakPus, (3) tiga di Bareskrim Polri dan (1) di Polres Bantul,  dimana seluruh laporan polisi tersebut diduga merupakan rekayasa hukum dan dibuat-buat, sehingga satu-persatu dapat diatasi dengan baik oleh Hoky, apalagi saat ini Hoky bersama dengan beberapa koleganya telah mendirikan kantor pengacara dengan nama Mustika Raja Law Office untuk membantu mengatasi permasalahan hukum dirinya, sekaligus untuk membantu orang-orant yang membutuhkan.

Sebab bukan hanya 5 (lima) laporan polisi saja yang harus dihadapi Hoky, terbukti sampai dengan saat ini telah ada total 16 (enam belas) Perkara Pengadilan berkaitan dengan Apkomindo, baik perkara Perdata maupun perkara Pidana termasuk perkara Tata Usaha Negara hingga perkara Praperadilan Polres Bantul, serta perkara Perdata dimulai sejak tahun 2013 dan perkara Pidana mulai tahun 2015. Artinya perkara hukum telah berlangsung lebih dari 6 (enam) Tahun.

1. Perkara No: 479/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
2. Perkara No: 195/G/2015/PTUN.JKT
3. Perkara No: 139/B/2016/PT.TUN.JKT
4. Perkara No: 483 K/TUN/2016 di MA
5. Perkara No: 288/Pid.Sus/2016/PN.Btl
6. Perkara No: 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl
7. Perkara No: 53/Pdt.Sus-Hak. Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst
8. Perkara No: 340/PDT/2017/PT.DKI
9. Perkara No: 919 K/Pdt.Sus-HKI/2018 di MA
10. Perkara No: 3/Pid.Pra/2018/PN.Btl
11. Perkara No: 13/Pid.c/2019/PN.Btl
12. Perkara No: 44/PID/2019/PT.YYK
13. Perkara No: 144 K/PID.SUS/2018 di MA
14. Perkara No: 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
15. Perkara No. 249/Pid.Sus/2019/PN Yyk
16. Proses Banding Perkara No: 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL

5 Laporan Polisi pihak lawan yang telah selesai semuanya:
1. LP No: 503/K/IV/2015/RESTRO JAKPUS, 13 April 2015
2. LP No: LP/670/VI/2015/Bareskrim Polri, 02 Juni 2015
3. LP No: TBL/128/II/2016/Bareskrim Polri, 10 Feb 2016
4. LP No: LP/392/IV/2016/Bareskrim Polri, 14 April 2016
5. LP No: LP/109/V/2017/Polres Bantul, 24 Mei 2017.



Hoky menambahkan;  “Saat ini saya sedang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas gugatan baru dari Rudy Dermawan Muladi dan Ir. Faaz atas Perkara Apkomindo No: 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL, dimana mereka menggunakan jasa pengacara sangat terkenal lagi yaitu Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM".

"Sedangkan saya menghadapi sendiri, bahwa benar di tingkat pengadilan pertama ini mereka menang, meskipun diduga mereka menggunakan data atau dokumen palsu yang akan berdampak besar bagi si penggugatnya", imbuhnya.


Senyatanya, perkara APKOMINDO telah menjadi pembicaran banyak pihak, termasuk Hoky mendapat dukungan dari Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD.,S.H. saat beliau belum menjabat sebagai Menko Polhukam dan dari Kamilov Sagala SH., M.H., Anggota Komisi Kejaksaan RI Periode ke II. 

Dikarenakan perkara APKOMINDO telah viral dan memperoleh banyak simpati, sehingga R Renaldi Herwendro SH Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta akan menjadikan perkara tersebut sebagai tesisnya. Bahkan Kol Chb Mardikan S. H. M. I. P. M. M akan menjadikan perkara APKOMINDO sebagai disertasi tentang HaKI.

Hoky yang sempat menjadi Ketua Panitia Kongres Pres Indonesia 2019 di Gedung Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada 6 Maret 2019 lalu, mengaku senang kasusnya dikawal dan dipantau serta ditayangkan terus oleh wartawan di seluruh Indonesia. Hoky juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan sejawatnya yang telah bersimpati dan terus mendukung upayanya menuntut keadilan. 

Hoky juga membeberkan, bahwa pada hari Selasa (07/01/2020) besok, Terdakwa Ir. Faaz akan divonis oleh PN Yogyakarta dalam perkara penghinaan dan pencemaran nama baiknya. "Saya percaya tidak ada yang kebal hukum di NKRI, bahwa benar nanti yang memutuskan bersalah atau tidaknya itu Majelis Hakim", ujarnya.

Hoky juga mengaku telah berkali-kali menyampaikan ke pihak terdakwa Faaz, bahwa pihaknya ingin bicara dengan keluarganya, bahwa pilihannya itu aneh karena bersedia mengorbankan dirinya dan keluarganya dibandingkan meninggalkan kelompoknya untuk berdamai dengannya. 

"Saya menduga Pak Faaz masih yakin dengan kelompoknya bisa mengatur atau membeli hukum. Padahal, jaman telah berubah serta faktanya saya telah menang di MA hingga 3 perkara dari pihak mereka, akan tetapi Pak Faaz dan kelompoknya malah masih bermain-main dengan hukum terus. Yakinlah, tidak lama lagi kelompok mereka akan menuai apa yang telah mereka taburkan”, papar Hoky. *(Hk/HM/HB)*

Optimalkan Mutu Pendididkan, Ning Ita Tinjau Proses Rehabilitasi Gedung Sekolah

Salah-satu suasana saat Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Mojokerto Amin Wachid ketika meninjau salah-satu sekolah, Senin (06/01/2019) pagi.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meninjau beberapa gedung sekolah yang telah direhabilitasi, Senin (06/01/2019) pagi. Melalui perbaikan dan penambahan gedung baru, diharapkan nantinya mampu menunjang kualitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bagi para peserta didik (siswa).

Dalam peninjauan kali ini, ada 5 (lima) lokasi sekolah yang menjadi sasaran peninjauan. Di antaranya SDN Surodinawan, TK Negeri Pembina Prajurit Kulon, SDN 1 Wates, SDN 3 Wates, SDN 4 Wates dan yang terakhir di SMPN 8.

Salah-satu suasana saat Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Mojokerto Amin Wachid ketika meninjau salah-satu sekolah, Senin (06/01/2019) pagi.


"Pendidikan itu, merupakan urusan wajib. Mutu pendidikan, akan terlihat bila ditunjang dengan kualitas sarana prasarana infrastruktur yang memadai. Untuk itu, kami ingin memberikan kenyamanan yang optimal melalui peremajaan ini", kata Ning Ita di sela-sela peninjauan, Senin (06/01/2020) pagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto Amin Wachid menambahkan, rehabilitasi gedung sekolah yang ditinjau kali ini merupakan proses perbaikan sejak tahun 2019. Yang mana, ada 32 gedung sekolah yang menjadi prioritas dalam perbaikan. 

Salah-satu suasana saat Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meninjau salah-satu sekolah, Senin (06/01/2019) pagi.


"Perbaikan ini, tidak hanya untuk sekolah dasar. Melainkan mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP. Dan bukan hanya perbaikan, tapi kami juga menambahkan gedung baru sesuai kebutuhan. Sedangkan tahun 2020, jumlahnya jauh lebih sedikit. Yakni 18 gedung sekolah", tambah Amin Wachid usai peninjauan.

Sedangkan untuk anggaran proses rehabilitasi gedung sekolah, yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto diambilkan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Selain  meremajakan gedung, Dinas Pendidikan juga menambahkan beberapa fasilitas penunjang. Seperti, Closed Circuit Televisin (CCTV), genset di SDN dan SMPN serta kontainer untuk rumah baca. *(Ry/Hms/HB)*

Sabtu, 04 Januari 2020

Peduli Banjir, Ketua Persit KCK Cab XVII/JB Korcab Rem 052 PD Jaya Serahkan Bantuan Sembako



Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Ketua Persit KCK Cab XVII/JB Korcab Rem 052 PD Jaya, Ny. Rara Valian Wicaksono, beserta Pengurus Persit KCK Cab XVII/JB melakukan kunjungan ke lokasi warga terdampak banjir. Pada kunjungan ini, Rara dan rombongan memberikan bantuan kebutuhan bahan pokok kepada warga yang terkena banjir di beberapa wilayah di Jakarta Barat.

Beberapa titik lokasi Posko penanggulangan banjir yang dikunjungi Ketua Persit KCK Cab. XVII/JB, Rara beserta team, yaitu Posko Banjir depan Apartemen DAMOCI (Daan Mogot City), Jl. Daan Mogot Km.14, Rt.005, RW. 001, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (04/01/20).

Usai memberikan bantuan Ketua Persit KCK Cab XVII Kodim 0503/JB dan rombongan langsung bersilaturahmi ke pengungsi dampak banjir di Masjid Arrohmah, yang berjumlah 200 Jiwa.

Adapun bantuan yang diserahkan Ketua Persit KCK Kodim 0503/JB seperti, indomie , pop mie, air mineral, roti, pakaian layak, wafer, biskuit, snack jagung, penut beter, susu ultra dan nasi kotak.

Usai silahturahmi dengan warga, Rara bersama jajaran pengurus Persit Kartika melanjutkan kunjungannya ke tempat pengungsian yang lain untuk memberikan bantuan dan silaturahmi ke korban dampak banjir di Kantor Kelurahan Kapuk, Jl. Kapuk Raya No.1 RT 02 RW 03, Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng – Jakarta Barat.

Di tempat tersebut, Ketua Persit serta  rombongan juga meninjau dapur umum yang digunakan memasak untuk korban banjir. Adapun paket bantuan yang diserahkan berisi beras, kukis kue, air mineral gelas, minuman Pusan Green, telor,  dan mie instan.

Rara dan rombongan melanjutkan kunjungan ke Masjid Nurul Islam, Jl. Tubagus Angke, No. 1 dan Musholah Baitul Ikhsan Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Di lokasi ini, team istri-istri prajurit itu disambut oleh Lurah Wijaya Kusuma, Novi, dan Ketua RW 05, Muhammad Basri. Ketua Persit menyerahkan bantuan sekaligus meninjau dapur umum posko penanggulangan banjir.

Dalam kesempatan tersebut, Rara menyampaikan bahwa kehadiran teamnya sebagai bentuk kepedulian terhadap para sesama dan memberikan bantuan untuk meringankan beban pada saudara-saudara kita yang terkena dampak banjir.

"Apa yang kami berikan semoga bermanfaat dan meringankan sedikit beban saudara-saudara kita yang ada di pengungsian ini", ungkap Rara.

Seperti dalam kunjungan di lokasi sebelumnya, di sini Rara juga menyerahkan bantuan berupa minyak goreng, tepung terigu, kecap, gula, sabun cuci  dan mie instan. *(AMR/HB)*

Jumat, 03 Januari 2020

Ditjen PkH Kementan Berikan Pelayanan Terbaik melalui SIMLAB

Direktur Pakan Ternak Sri Widayati, ketika membuka Pertemuan Teknis Pelanggan yang dilaksanakan di penghujung 2019 lalu, di BPMSP Bekasi. 


Kab. BEKASI – (harianbuana.com).
Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, Direktorat Pakan bersama salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen PKH yakni Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) mengembangkan teknologi informasi bernama SIMLAB.

Aplikasi tersebut digunakan untuk monitoring tahap pengujian yang sedang berjalan dan nantinya dapat diakses oleh pelanggan secara real time.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Pakan Ternak Sri Widayati, ketika membuka Pertemuan Teknis Pelanggan yang dilaksanakan di penghujung 2019 lalu di BPMSP Bekasi. 

"SIMLAB ini sudah bisa diakses dan digunakan pada awal tahun 2020", ungkap Sri Widayati.

Sementara Kepala Balai BPMSP Bekasi, Irwandi mengatakan bahwa penerimaan sampel BPMSP tahun 2019 sudah melampaui target yaitu sebanyak 12.241 sampel atau melonjak 55% dari target 7850 sampel. Dari jumlah sampel tersebut, 31% merupakan permintaan sertifikasi mutu dan keamanan pakan.

“Hal ini menunjukkan bahwa para stakeholder sudah menganggap BPMSP Bekasi sebagai balai pengujian pakan yang terpercaya", ujar Irwandi.

Sebagai satu-satunya laboratorium pakan Kementerian Pertanian, BPMSP Bekasi telah mendapatkan beberapa akreditasi. Misalnya, SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang pengujian mutu, ISO/IEC 17043:2010 tentang uji profisiensi, Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001: 2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan 37001: 2016. 

Serangkaian akreditasi tersebut menurut Irwandi dapat memberikan jaminan bahwa BPMSP Bekasi telah berupaya meminimalisir permasalahan-permasalahan yang muncul secara berkelanjutan terhadap kualitas hasil atau produk yang diujikan di BPMSP Bekasi. 

Salah satu upaya untuk terus menjalin kerjasama yang baik dengan stakeholdernya, BPMSP Bekasi rutin mengadakan Pertemuan Teknis Pelanggan. Kegiatan Pertemuan Teknis Pelanggan kali ini diikuti oleh 54 pengusaha pabrik pakan se-Jawa dan Lampung. 

Kegiatan Pertemuan Teknis Pelanggan ini menurut Sri Widayati merupakan langkah penting guna mengumpulkan informasi dan masukan dari para pelanggan atau mitra terkait pelayanan yang selama ini diberikan. 

“Kedepan saya berharap agar kegiatan ini bisa dilaksanakan setahun dua kali, sehingga balai dapat menyerap info lebih banyak dari pelanggan, dan pesertanya dapat diperluas untuk pelanggan dari Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi", pungkas Sri Widayati. *(WL/HB)*

Narahubung: 
Ir. Sri Widayati, MM., Direktur Pakan Ternak, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan

Selasa, 31 Desember 2019

Mutasi Ke-7 Setahun Pemerintahannya, Ning Ita Lantik 11 Pejabat Pemkot Mojokerto

Salah-satu suasana acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Administrator  di lingkungan Pemkot Mojokerto, Selasa 31 Desember 2019 di Pasar Rakyat Prapanca.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari kembali menggelar mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, Selasa (31/12/2019). Kali ini, mutasi 11 (sebelas) Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemkot Mojokerto ini digelar di Pasar Tradisional Prapanca  Kota Mojokerto.

Pelantikan  11 pejabat Pemkot Mojokerto di 
di Pasar Tradisional Prapanca  Kota Mojokerto ini, bisa jadi merupakan yang pertama terjadi di Pemkot Mojokerto yang sudah memasuki usia pemerintahan satu abad lebih ini. Meski di pasar tradisiinal, namun di area pelantikan itu dipasang tenda besar dan karpet merah.

Hadir dalam acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan kali ini Wakil  Wali Kota Mojokerto Achmaf Rizal Zakaria, Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto juga Sekdakot Mojokerto Halistyati.

Selain itu, acara hadir pula Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, Kajari Kota Mojokerto yang diwakili Kasi Intel Barka Dwi Hatmoko, SH., Ketua PN Mojokerto diwakili Hakim Andi Naimi, SH., MH., para Kepala OPD di lingkungan Pemkot Mojokerto, Camat dan Lurah se Kota Mojokerto, rohaniawan serta beberapa tokoh agama.


Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria dan Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto saat memberi keterangan pers kepada sejumlah wartawan, Selasa 31 Desember 2019, di lokasi.


Dalam sambutannya, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini menjelaskan, bahwa mutasi jabatan adalah suatu hal yang biasa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain untuk penyegaran, juga untuk meningkatkan kualitas dalam menjalankan tugas-tugas organisasi agar dapat berjalan secara maksimal.

“Saya berharap, kepada pejabat baru segera dapat menyesuaikan diri di tempat yang baru, sehingga tugas-tugas yang ada dapat berjalan dengan lebih baik lagi", jelas Ning Ita dilokasi, Selasa 31 Desember 2019.

"Hal seperti ini adalah rutinitas demi berlangsungnya roda organisasi pemerintahan. Semua ini tujuannya tidak lain agar bisa berjalan dengan maksimal. Maka kita harus memaknai mutasi ini adalah hal yang biasa bukan hal yang istimewa. Bahkan selama kepemimpinan saya, bisa dilihat hampir setiap bulan ada mutasi. Semua upaya itu kami lakukan agar mendapatkan formula yang tepat agar roda pemerintahan bisa berjalan efektif dan efisien", lanjutnya.


Ditegaskannya, bahwa mutasi dan rotasi harus dijalankan selain untuk memenuhi peningkatan karir jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, juga untuk lebih memperlancar pelayanan publik.Tentang mengapa mutasi dan pelantikan ini digelar di pasar tradisional, ditegaskannya pula  bahwa ini merupakan simbol kesiap-siagaan ASN dalam situasi apapun dan kondisi apapun.

"Ini konsukensi ASN untuk siap ditempatkan di jabatan apapun. Perlu saya sampaikan juga, semoga tempat ini pertumbuhannya secara perlahan bisa meningkat berkat sarana dan prasarana yang telah diberikan pemerintah untuk membangun Pasar Rakyat Prapanca. Awal tahun akan kami resmikan dan bakal ditempati oleh 316 pedagang umum", tegasnya.

Dipenghujung sambutannya, Ning Ita berharap, dengan dibangunnya Pasar Rakyat Prapanca, bisa meningkatkan derajat ekonomi para pedagang dan masyarakat sekitar.


"Saya berharap tempat ini bisa menjadi tempat yang memadai bagi para pedagang, untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Mojokerto", pungkas Ning Ita.

Usai acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemkot Mojokerto ini, dilanjutkan dengan meninjau hasil pengerjaaan pembangunan Pasar Rakyat Prapanca yang tak lama lagi akan diresmikan. *(DI/HB)*


Minggu, 29 Desember 2019

Wartawan Dibutuhkan Sekaligus Dibenci, Mengapa?

Amran Muktar (kiri) dan Wilson Lalengke (kanan)


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Menjadi wartawan, mungkin sebagian orang menilai tidaklah begitu penting. Sebagian pula menghindar dan membenci wartawan. Bahkan, ada yang memenjarakan wartawan dengan berbagai alibi. Namun ada yang sangat membutuhkan wartawan, yaitu orang-orang yang memiliki pola pikir profesional dan mengetahui persis tentang tugas wartawan atau jurnalis. Sebagai pekerja kontrol sosial, ada resiko besar dalam melaksanakan kewajiban sebagai wartawan.

Wartawan orang bebas. Dia bebas menulis apa yang ia lihat dan dengar berdasarkan hati nurani, namun tidak terlepas dari kode etik dan UU Pers. Meskipun wartawan dilindungi UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, tetapi masih saja ada yang sengaja membungkam atau mencekal wartawan dalam menjalankan fungsinya dengan berbagai pasal yang tidak sesuai UU Pers yang ada.

"Seorang wartawan tidak memiliki kategori status sosial yang pasti. Pagi ia bisa ngobrol dengan abang becak, siang dia bisa makan bersama para pejabat, sore bisa bincang-bincang dengan pemuka agama, dan malam dia juga bisa berada di cafe, diskotik, dan bar", ulas Pemred Portalindo.co.id, Amran Muktar, usai silaturahmi di kediaman Ketum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke, Minggu (29/12/19).

Wartawan, kata Amran, setiap hari menyapa publik dengan informasi. Tak peduli apakah informasi yang disajikan itu diapresiasi atau dicaci. Semuanya semata untuk memenuhi kewajibannya terhadap publik. Wartawan memberikan informasi berdasarkan kebenaran yang diyakininya benar dan hasil check and recheck.

“Terkadang risiko kehilangan nyawa tanpa ia sadari mengancam diri dan keluarganya", tambah Amran yang juga salah seorang aktivis PPWI Jakarta.

Wartawan tidak ada istilah libur meskipun tanggal merah. Sekalipun di hari raya nasional dan keagamaan, mereka tetap bertugas memburu berita. Bahkan, secara seloroh, pada saat datangnya kiamatpun, wartawan tetap bekerja memberitakan tentang peristiwa kiamat yang sedang berlangsung.

Demi tugas sebagai agen sosial control dan untuk menyajikan berita bagi masyarakat, seorang wartan akan terus bekerja tanpa henti, tanpa jedah. Informasi tentang kondisi dan perkembangan lingkungan sekitar sangat dibutuhkan masyarakat. Termasuk berbagai kejadian, persitiwa dan fenomena di tempat lainnya di setiap sudut negeri, dunia dan alam semesta ini.

"Sungguh sebuah profesi yang amat agung, dimana seorang wartawan berperan besar dalam seluruh aspek kehidupan. Sejarah mencatat, kemerdekaan Indonesia dikumandangkan ke seantero dunia melalui media oleh para wartawan", ujar Amran yang juga menjabat Kabag Kemitraan Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI).

Begitu penting peran wartawan dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, namun mengapa kini wartawan banyak dipenjarakan dengan cara-cara yang sangat bertentangan dengan UU Pers, UU KIP, dan UU HAM.

"Wartawan tak perlu dibungkam, wartawan tak perlu dipidana. Wartawan itu hanya butuh dibina dan diawasi secara profesional. Jadikan UU Pers sebagai satu-satunya alat mengontrol, mengawasi dan mengembangkan kebebasan pers di negeri ini", tegas Amran.

Wartawan bukan untuk ditakuti. Wartawan bukan untuk dibasmi. Wartawan penentu masa depan sebuah negara. Wartawan mutlak diperlukan dalam mendorong kemajuan sebuah bangsa serta menjaga pertahanan dan keamanan negara.

"Saya sangat berharap kepada para pejabat di seluruh instansi, baik pemerintah maupun swasta agar memberi ruang kepada wartawan untuk menjalankan tugasnya. Jangan merasa alergi dan takut kepada wartawan, apalagi membencinya. Wartawan mengemban tugas sosial control bangsa, bahkan dunia", pinta Amran menambahkan.

Ia juga mengatakan, sebagai pemimpin redaksi, tentunya sangat memperhatikan apa yang menjadi kendala para wartawan di lapangan.

“Saya akan mengikuti jejak Ketum PPWI yang membela wartawan dari media manapun jika mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, seperti yang sudah dilakukan Ketum PPWI, Wilson Lalengke, yang membela dan memperjuangkan para wartawan di tanah air selama ini,” tutup Amran penuh semangat. *(WL/HB)*

Sabtu, 28 Desember 2019

Setahun Memimpin, Ning Ita - Cak Rizal Ajak Masyarakat Kota Mojokerto Bersholawat Bersama Habib Luthfi



Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria, menghadiri tausiyah kebangsaan Mojokerto Bersholawat yang
 diisi oleh Habib Muhammad Luthfi Bin Yahya, Jumat (27/12/2019) malam. Tausiyah kebangsaan tersebut, merupakan salah satu rangkaian dalam memperingati satu tahun kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota.

Tausiyah kebangsaan yang diselenggarakan di Jalan Raya Surodinawan, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon tersebut, turut pula dihadiri oleh Ketua Penggerak PKK Nur Chasanah, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Bogiek Sugiyarto, Sekretaris Daerah Harlistyati, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forkopimda, OPD dan seluruh elemen masyarakat lainnya.

Mojokerto Bersholawat merupakan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ibu, Hari Anti Korupsi sekaligus satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota Ning Ita dan Wakil Wali Kota Cak Rizal. Kegiatan Mojokerto Bersholawat, dimulai dengan lantunan sholawat, pembacaan Al Qur'an, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan menyanyikan mars Syubbanul Wathon.

Setelah itu, sebagai bentuk kecintaan dengan tanah air Indonesia, acara dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila yang dipimpin oleh perwakilan anggota TNI.


Usai pembacaan teks Pancasila, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar Kebangsaan dari lima unsur agama, yang di pimpin oleh Ketua FKUB KH Faqih Usman. Semua pemuka agama yakni Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katolik dan Konghucu dengan hidmat mengikuti pembacaan Ikrar Kebangsaan yang ditirukan oleh semua peserta.

Usai pembacaan Ikrar Kebangsaan, dilanjutkan dengan bersholawat bersama yang dilantunkan oleh anggota IPNU Kota Mojokerto. Dan yang terakhir adalah penyampaian tausiyah kebangsaan oleh Habib Luthfi sebagai penutup acara Mojokerto Bersholawat.

Wali Kota Mojokerto Ika Pispitasari yang akrab dengan sapaan  "Ning Ita" ini, dalam sambutannya menyampaikan banyak terima-kasih kepada Habib Luthfi beserta istri yang dapat hadir di tengah - tengah kesibukan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).

"19 tahun yang lalu, sempat terjadi peristiwa besar di kota ini. Yakni, peristiwa ledakan bom di sebuah gereja yang telah mengugurkan seorang pahlawan dari Banser yakni Riyanto. Ia rela mengorbankan diri demi menyelamatkan umat Nasrani yang sedang beribadah di dalam Gereja Eben Haezer. Dari peristiwa itu, kita patut mencontoh tauladan toleransi yang dibawa oleh Riyanto sebagai pembelajaran di era saat ini", tutur Ning Ita.


Dengan kehadiran Habib Luthfi di Bumi Mojopahit, diharapkan mampu memotivasi masyarakat untuk lebih menjaga keutuhan NKRI sekaligus dapat menjaga keutuhan Bhinneka Tunggal Ika di Kota Mojokerto. 

"Marilah kita bersama-sama bersholawat, memohon doa kepada Allah, semoga dengan bersholawat Kota Mojokerto selalu dilimpahi berkah, serta dijauhkan dari bala dan musibah," tandas Ning Ita.

Sebelum acara Mojokerto Bersholawat dihelat, Pemerintah Kota telah lebih dahulu menggelar serangkaian acara di Rumah Rakyat Jalan Hayam Wuruk. Yakni, penampilan Gambus Seroja pimpinan istri Habib Luthfi yakni Hajjah Syarifah Salma. Dan, penyerahan bantuan mobil toilet yang diberikan oleh CSR dari Bank Jatim.  *(Ry/Hms/HB)*

Jumat, 27 Desember 2019

DPRD Kota Mojokerto Ungkap Banyak Kejanggalan Proyek Normalisasi Saluran Air

Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik saat memberi keterangan kepada awak media di ruang sidang kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Jum'at (27/12/2019) sore, usai RDP.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Sebagai tindak-lanjut atas temuan dalam inspeksi mendadak (Sidak) pada sejumlah lokasi proyek yang digelar pada Kamis (26/12/2019) kemarin, jajaran Anggota DPRD  Kota Mojokerto mengundang pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dan Inspektorat setempat serta sejumlah Kontraktor Pelaksana proyek normalisasi saluran air tahun 2019 di Kota Mojokerto, Jum'at (27/12/2019).

Undangan dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang sidang kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto ini, jajaran Komisi II DPRD Kota Mojokerto mengungkap 
banyak kejanggalan juga kesan asal-asalan 
dalam pengerjaan pada sejumlah proyek yang dipastikan 'tidak selesai' sesuai batas waktu pengerjaan atau masa kontrak.

Wakil Ketua DPRD yang juga Koordinator Komisi II  DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik terlihat semakin berapi-api tatkala pihak  Pelaksana Proyek terlihat tidak profesional dalam memberi penjelasan terkait proyek yang dikerjakannya.

"Kita akan tela'ah kebuntuan yang terjadi ini, karena ini terlihat pasif pada semua lini. Ini adalah faktor yang akan kami urai, bagaimana mekanismenya hingga terjadi banyak kebuntuan. Misalnya, saat kita cek di lokasi proyek, mandor di lapangan tidak tahu-menahu tentang proyek yang dikerjakan", lontar Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik dalam RDP di ruang sidang kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Jum'at 27 Desember 2019.

"Yang sangat unik, bagaaimana mungkin mereka tidak tahu spek-nya, termasuk nama proyeknya. Jadi jangan salahkan media jika itu disebut proyek siluman, karena name boardnya saja tidak ada. Kita saja saat Sidak (Red: inspeksi mendadak) kesulitan minta informasi, apalagi wartawan...!? Bisa kita indikasikan bahwa ada suatu permainan”,  lanjutnya dengan nada tinggi.

Lebih jauh, Junaedi Malik mengungkap temuan Dewan tentang proyek Gapura Mojopahitan yang dibangun di tanah milik  seorang pengembang.

"Ini menunjukkan bahwa ada oknum yang berkepentingan yang kita tidak tahu, faktanya yang dikorbankan adalah masyarakat, APBD ini dana untuk masyarakat. Temuan kiykta di Ngaglik, tanah pengembang dibangun gapura Mojopahitan, ini kan hal yang sangat aneh...!? Yang jelas, bahwa kita akan pelajari lebih lanjut sampai ada tindakan yang tegas agar ada efek jera terhadap pihak yang telah merugikan masyarakat", ungkapnya.

Menanggapi sorotan Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Kepala Dinas PU Kota Mojokerto, Mashudi mengakui jika pihaknya sulit untuk berkomunikasi dengan Pelaksana Proyek.

Lebih lanjut, Mashudi menjelaskan, bahwa proyek fisik Dinas PUPR dan proyek dari Dana Kelurahan tahun 2019 ada 92 paket proyek. Yang mana, 11 di antaranya gagal lelang dan 4 paket proyek putus kontrak.

“11 paket diantarnya gagal tender. Sedangkan sisanya yakni 81 paket, 77 di antaranya dinyatakan selesai dan 4 paket proyek putus kontrak. Ini karena pekerjaannya sampai sekarang baru rampung 30 persen, 40 persen dan bahkan ada yang nol persen", jelas Kepala Dinas PUPR Pemkot Mojokerto Mashudi.

Ditegaskannya, sebagai konsekwensi bagi kontraktor yang putus kontrak, pihaknya sudah melakukan penarikan kembali uang mukanya. “Yang pekerjaannya baru rampung 30 persen, kita tidak akan membayarnya. Yang lainnya, kita bayar setelah hasil audit keluar", tegasnya.

Jeda selanjutnya, salah-seorang kontraktor pelaksana proyek normalisasi saluran air mengakui keterlambatannya dalam pengerjaan proyek tersebut. Ia pun menyatakan bersedia dikenakan sanksi atas keterlambatannya menyelesaikan proyek.

"Proyek yang kami kerjakan nilainya tidak sampai dua ratus juta rupiah, cuma seratus sembilan puluh tujuh juta sekian. Meski demikian prosesnya lelang. Kami siap dikenakan sanksi denda seper-seribu per-hari. Artinya, kami akan membayar denda seratus sembilan puluh tujuh ribu sekian rupiah per-harinya", kata salah-seorang kontraktor pelaksana proyek dalam RDP tersebut.

Menanggapi penjelasan Kepala DPUPR Pemkot Mojokerto tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto kembali menegaskan, pihaknya meminta agar DPUPR memberikan data progres seluruh kegiatan pembangunan fisik tahun 2019, termasuk data PT dan atau CV pelaksana proyek.

"Kami minta agar Dinas PUPR segera menyerahkan progres seluruh kegiatan pembangunan fisik tahun 2019 kepada kami, termasuk data pelakasana proyek. Akan kami  pelajari seluruhnya, supaya ke depan tidak ada yang merugikan masyarakat Kota Mojokerto", tegas Junaedi Malik, lagi.

Sebelumnya, DPRD Kota Mojokerto menggelar Sidak (inspeksi mendadak) di sejumlah lokasi proyek, Kamis (26/12/2019). Di antaranya, proyek saluran air yang berlokasi di kawasan Lingkungan Banjaranyar dan proyek saluran air yang berlokasi sepanjang jalan Semeru Kelurahan Wates Kecamatan Magersari juga proyek saluran air yang berlokasi di kawasanKelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon.

Dalam Sidaknya di beberapa lokasi proyek tersebut, jajaran Komisi II DPRD Kota Mojokerto mendapati para pekerja proyek masih sibuk mengerjakan proyek-proyek itu, meski batas-waktu (masa kontrak) pengerjaan proyek dimaksud telah berakhir.

Mendapati kondisi proyek yang diperkirakan tidak selesai dan jauh dari progres, Ketua Komisi II yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi secara spontan terpicu amarahnya. Terlebih, ketika 'Kepala Pekerja' proyek saluran irigasi di kawasan jalan Semeru Kelurahan Wates Kecamatan Magersari itu tidak-bisa menjawab progres proyek saluran irigasi yang masih dikerjakannya.

”Kalau tidak tahu progresnya, berarti pekerjaannyaa asal dikerjakan saja", lontar Junaedi Malik dengan nada kesal, Kamis (26/12/2019) siang, di lokasi proyek.

Junaedi Malik menandaskan, seharusnya proyek-proyek itu sudah harus selesai semua pada 26 Desember 2019 ini. Namun, keyataan yang terjadi di lapangan, dapat dipastikan proyek-proyek tersebut tidak akan selesai tepat waktu.

"Yang jelas, dalam Sidak kita dapati bebrapa proyek belum tuntas saat dead-line. Seperti di Mentikan, Banjaranyar juga yang di jalan Semeru. Bahkan, proyek yang di Lingkungan Kedungsari pengerjaanya belum 60 persen. Yang di jalan Semeru meski dikebut tidak akan selesai", tandasnya. *(DI/Red)*