Jumat, 17 September 2021

Gubernur Khofifah Bersyukur Jatim Berstatus PPKM Level 1, Tempat Wisata Dibuka Terbatas Dan Bertahap


 Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.


Kota SURABAYA – (harianbuana.com).
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa bersyukur wilayahnya menjadi provinsi pertama di Jawa – Bali yang masuk dalam kategori wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1.

"Alhamdulillah... Jatim menjadi satu-satunya provinsi yang pertama masuk pada level 1 sesuai assesmen yang dilakukan Kemenkes RI", ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum'at (17/09/2021) malam.

Gubernur Khofifah menerangkan, saat ini Jawa Timur sebagai satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang berstatus PPKM Level 1. Diterangkannya pula, bahwa ratusan tempat wisata bakal dibuka, namun secara terbatas dan bertahap.

Gubernur perempuan pertama di Provinsi Jawa Timur ini mengungkapkan, kategori PPKM Level 1 itu merujuk pada Data Assesmen Situasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) per-tanggal 14 September yang dirilis tanggal 15 September. Hal itu membuat level PPKM Provinsi Jawa Timur berubah dari sebelumnya yang berada pada level 2 pada 6 September 2021 lalu.

"Jatim sudah turun level menjadi level 1. Terima-kasih semua pihak, bupati, walikota dan forum pimpinan daerah yang selama ini bekerja-keras menjaga daerahnya", ungkap Gubernur Khofifah.

Gubernur Khofifah menjelaskan, status tersebut diikuti oleh 9 (sembilan) daerah di Provinsi Jatim yang juga turun level menjadi PPKM Level 1, Yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Situbondo, Kabupaen Sidoarjo, Kabuaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jember, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Banyuwangi.

Orang nomor satu di jajaran Pemprov Jatim ini pun menjelaskan, bahwa dengan status PPKM Level 1 tersebut, ada sekitar 254 tempat wisata di Jatim akan segera dibuka melalui proses bertahap dan terbatas.

"Bahkan, sebagian dari 245 lokasi wisata itu saat ini sudah buka. Tapi, khusus untuk wisata air belum boleh buka", jelas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Ditegaskannya, yang ia maksud proses bertahap dan terbatas itu ialah sama dengan yang diterapkan di mall. Yang mana, kebijakan larangan bagi anak di bawah usia 12 tahun masih berlaku.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta menandaskan, untuk menjaga status level 1 Jatim, pihaknya akan tetap melakukan pengawasan di pusat-pusat keramaian, seperti mall, pasar tradisional hingga fasilitas perhubungan agar tetap menjalankan protokol kesehatan.

"Sesuai intruksi dari Kapolri, kami membentuk Satgas khusus untuk menjaga status Jatim tetap level 1", tandas Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta. *(DI/HB)*

LSP Pers Indonesia, Solusi Standart Mutu Wartawan Dengan Skema Kompetensi Baku



Kota BATAM – (harianbuana.com).
Kesepakatan kerja sama antara Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia dengan Universitas Batam (UNIBA) dalam rangka persiapan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan di Provinsi Kepulauan Riau dan sekitarnya, merupakan bagian dari implementasi dukungan insan pers dan civitas akademika terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia yang menjadi prioritas utama Presiden Joko Widodo di periode kedua pemerintahannya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. 

Kesepakatan kerja sama itu ditandai dengan penanda-tanganan MoU dan MoA antara LSP Pers Indonesia dan Universitas Batam yang dilakukan oleh Assesor Mangapul Matondang selaku perwakilan LSP Pers Indonesia bersama dengan Rektor UNIBA Chablullah Wibisono di ruangan Rumengan Hall UNIBA, Kamis (16/09/2021), di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Hal ini, membuka lembaran baru bagi perjalanan sejarah pers Indonesia, di mana UNIBA menjadi lembaga pendidikan tinggi pertama di Indonesia yang mengakui dan melegitimasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi wartawan harus melalui LSP yang memiliki Skema dan Standar Kompetensi yang diakui dan disahkan oleh pemerintah. 

Pelaksanaan uji kompetensi wartawan selama ini terkesan lebih berorientasi pada bisnis bukan kualitas, karena selain lembaga penguji kompetensi dan assesornya tidak berlisensi, standar kompetensi kerja yang digunakan tidak berbasis Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Kerangka Sistem Standart Kompetensi Kerja Nasional, dan ketentuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 03/BNSP.302/X/2003 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi. 

Assesor LPS Pers Indonesia dengan nomor No Reg. MET.000.002275 2021, Mangapul Matondang, di hadapan civitas akademika UNIBA dalam sambutannya mengatakan, berdirinya TUK UNIBA merupakan tonggak sejarah pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan.dengan Skema Baku yang terverifikasi sesuai Ketentuan UU dan Peraturan Pemerintah yang sah. 

"Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) yang akan kita laksanakan nanti mengacu pada ketentuan perundang-undangan sehingga wartawan yang memgikuti SKW bakal menerima sertifikat yang diterbitkan resmi oleh negara melalui BNSP dan diserahkan kepada LSP", ungkap Mangapul yang sehari-harinya merupakan Pimpinan Redaksi BENEWS.CO.ID.




Dalam acara penanda-tanganan MoU ini juga dihadiri Ketua DPD Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Provinsi Kepri Solikhin, Ketua DPC SPRI Kota Batam Suharsad, sejumlah aktifis sosial kemasyarakatan dan sejumlah insan pers Kota Batam. 

Menurut Matondang, TUK UNIBA ini akan melayani sertifikasi wartawan dengan 4 skema kompetensi  yang sudah diverifikasi BNSP RI melalui Keputusan Nomor: KEP.1051/BNSP/V/2021 tentang Hasil Verifikasi Skema Sertifikasi LSP Pers Indonesia tanggal 27 Mei 2021 yang ditanda-tangani Ketua BNSP Kunjung Masehat. 

Pada kesempatan yang sama, Rektor UNIBA Chablullah Wibisono mengatakan, dengan adanya kegiatan ini (kesepakatan pelaksanaan SKW) akan memberikan kontribusi kepada masyarakat Kepulauan Riau terutama yang ada di Kota Batam. 

"Wartawan adalah sumber informasi yang diperlukan masyarakat. Dengan adanya LSP Pers Indonesia ini sangat tepat sekali, karena Wartawan akan mendapatkan legalitas untuk meningkatkan kompetensi dengan SKEMA Baku, dan diakui Negara", tuturnya. 

Dikatakan pula, kehadiran LSP Pers Indonesia sebagai kesempatan (menunjukan) legalitas kompetensi profesi yang berakhlak mulia, dengan tanggung-jawab profesi dalam bagian terpenting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjalankan profesi secara bermartabat dan profesional. 

Dalam sambutannya,  Rektor Chablullah sempat menyoroti ketidak-pekaan jurnalis yang ada di Batam khususnya dan Kepri umumnya, karena tidak memanfaatkan potensi geografis Kepri sebagai Wilayah perbatasan terluar yang berhadapan langsung dengan Negara tetangga. 

"Kita (Indonesia) ini daerah maritim, yang terdiri dari gugusan pulau-pulau yang sangat kaya dengan berbagai potensi yang dimiliki belum tersentuh dengan pemberitaan guna mendongrak popularitas daerah itu sendiri", ulasnya.




Sementara itu, Matondang dalam sambutannya memaparkan betapa penting dan berharganya bila seluruh wartawan, pengusaha penerbitan pers dan aktifis sosial masyarakat, agar lebih peka dengan lingkungannya, sehingga mampu menjadi solusi dalam menyajikan informasi yang komplit sebagai referensi kebijakan dari pemerintah daerah saat ini. 

Mengakhiri sambutannya, Matondang mengapresiasi semangat para wartawan di Kepri yang turut mendorong berdirinya TUK untuk kepentingan SKW yang akan dilaksanakan LSP Pers Indonesia. 

"Semangat dan kehadiran rekan-rekan, merupakan wujud kebersamaan dan kesadaran bersama dalam menghargai profesi jurnalis yang kompeten", imbuhnya. 

Tak lupa, Matondang mengungkapkan rasa syukur dan terimakasih kepada para pihak yang telah mendukung berdirinya TUK dengan menggandeng Universitas Terkemuka di Kepri ini. 

"Ucapan terima-kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan atas segala dukungannya, terkhusus kepada Polda Kepri melalui Dit Intelkam yang sejak awal memberikan ruang dan kesempatan Kepada LSP Pers Indonesia untuk turut terlibat dalam kegiatan positif di saat Pandemi Covid-19 melalui vaksinasi massal bersama komunitas wartawan Kepri dan masyarakat umum", tutupnya. 

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Rektor 1 Elli Widia, Wakil Rektor 2 Angelina E. Rumengan, Wakil Rektor 3 Laily Wasliatin, Wakil Rektor 4 Bidang Kerja sama Mohamad Gita Indrawan, Kepala Tempat Uji Kompetensi sekaligus Bidang Humas I Wayan Catrayasa beserta sejumlah civitas akademika UNIBA. 

Ketua DPD SPRI Kepri Solikhin yang juga merupakan Ketua Pelaksana SKW angkatan Pertama Provinsi Kepri kepada sejumlah media mengungkapkan kekagumannya atas besarnya animo wartawan yang ikut menyaksikan penanda-tanganan MoU LSP Pers Indonesia - UNIBA. 

"ini merupakan angin segar dalam kemajuan Pers Nasional yang dimulai dari Kepri. Kehadiran Rektor UNIBA dengan Formasi lengkap, menjadi bukti betapa pentingnya peran LSP Pers Indonesia dalam peningkatan SDM wartawan di era keterbukaan informasi saat ini", tukasnya.

Dilanjutkan pria berpenampilan kalem ini, bahwa pelaksanaan SKW dengan skema yang sudah diverifikasi BNSP sebagai lembaga resmi Sertifikasi Nasional, merupakan sejarah baru dalam kemajuan perkembangan pers Indonesia yang bermartabat. *(HB)*

KPK Periksa Dua Anggota DPRD Mimika 2014-2019 Terkait Pembahasan APBD TA 2015


Plt. Jubir Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota DPRD Kabuapaten Mimika periode 2014–2019 Karel Gwinangge dan Sony Henok di Mapolres Mimika, Jum'at (17/09/2021).

Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara (Jubir) Bidang Penindakan KPK Ali Fikri menerangkan, Tim Penyidik KPK menggali informasi seputar proses pembahasan APBD Kabupaten Mimika di Banggar DPRD Kabuapaten Mimika terkait proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap 1 tahun 2015 di Kabupaten Mimika.

"Para Saksi yang hadir dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses pembahasan anggaran di Banggar DPRD Mimika terkait dengan proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika", terang Plt. Jubir Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Jum'at (17/09/2021).

Ali Fikri menjelaskan, sejatinya Tim Penyidik KPK memeriksa 3 (tiga) orang Saksi. Hanya saja, mantan Anggota DPRD Kabupaten Mimika lainnya, yaitu Eltinus Mom mangkir tanpa memberikan keterangan.

"Tidak hadir dan tanpa konfirmasi alasan ketidak-hadirannya. Karenanya, KPK menghimbau untuk kembali hadir pada jadwal pemeriksaan selanjutnya", jelas Ali Fikri.

Sehari sebelumnya, Kamis 16 September 2021, Tim Penyidik KPK juga memeriksa 3 (tiga) Anggota DPRD Kabupaten Mimika periode 2014–2019 di Mapolres Mimika. Ketiganya, yakni Saleh Alhamid, M. Nurman dan Paulus Yanengga.

Dari mereka, tim penyidik terus mendalami proses pembahasan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 di Banggar DPRD Kabupaten Mimika terkait proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika.

Meski demikian, Ali Fikri menegaskan, bahwa pihaknya saat ini belum bisa menyampaikan detail perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai Tersangka atas perkara ini.

"Kami saat ini belum dapat menyampaikan detail pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai Tersangka, karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman Tersangka akan dilakukan saat upaya paksa penangkapan atau penahanan telah dilakukan", tegasnya. *(Ys/HB)*

Sambung Kembali Komunikasi, PPWI Lakukan Audiensi Ke Divhumas Polri


Ketum PPWI Wilson Lalengke saat menyerahkan piagam Ucapan Terima Kasih kepada Karopenmas Divhumas Polri atas kerja-sama yang telah terbina selama ini, Kamis 16 September 2021.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional melakukan kunjungan audiensi ke Divisi Humas Polri, Kamis16 September 2021. Tim PPWI dipimpin langsung oleh Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, SPd., MSc., MA. didampingi empat orang anggota PPWI Jabodetabek, yakni Muhammad Ribaldi, Wiri Yutruski, Haryawan dan Wido Metropol.

Kedatangan rombongan PPWI diterima oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Brigjen Pol Drs. Rusdi Hartono, MSi. didampingi Kepala Bagian Penerangan Satuan (Kabag Pensat) Kombes Pol Hendra Rochmawan, SIK., MH. Pertemuan yang berlangsung hampir dua jam tersebut berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Pada kesempatan itu, Ketum PPWI Wilson Lalengke menyampaikan, bahwa tujuan teamnya mengunjungi Divisi Humas Polri adalah dalam rangka menyambung kembali hubungan komunikasi yang sempat terputus beberapa waktu karena berbagai kesibukan masing-masing.

“Semoga kunjungan silahturahmi PPWI ke Divhumas Polri dapat menyambung kembali komunikasi dan kerja sama yang pernah terjalin beberapa tahun lalu", jelas Ketum PPWI Wilson Lalengke.

Dalam penjelasan selanjutnya, Wilson Lalengke mereview kembali hubungan kerja sama PPWI dengan Divhumas Polri yang sudah terjalin apik sejak tahun 2013, yakni pada masa Irjen Pol Dr. Ronny Sompie menjabat sebagai Kadivhumas Polri. Kerja sama tersebut terus berlanjut ketika Irjen Pol Dr. Anton Charliyan menggantikan Ronny Sompie sebagai Kadivhumas Polri.

“Selama kurang lebih 5 tahun PPWI bekerja sama dengan Divhumas Polri dengan sasaran utama di bidang peningkatan SDM anggota dan staf pegawai Polri", lanjut alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Berbagai kegiatan yang sempat dilakukan bersama, tambah Ketum PPWI, antara lain diklat-diklat jurnalisme warga di 8 Polda dan Mabes Polri, penyediaan narasumber pada event-event tertentu dan lomba foto Polri yang dirangkaikan dengan pameran foto hasil lomba.

“Kita telah melaksanakan diklat jurnalisme warga bagi anggota Polri di delapan Polda di Kalimantan, Sumatera dan di Jakarta. PPWI dan Divhumas Polri juga sukses melaksanakan dua kali lomba foto Polri di tahun 2014 yang dilanjutkan dengan pameran foto di Mall Casablanka dan Mall Central Park Jakarta", tambah Wilson Lalengke.

Dalam waktu dekat, papar Wilson, PPWI akan memperingati HUT-nya yang ke-14, yang jatuh pada tanggal 11 November 2021. Pada momentum tersebut, PPWI akan memberikan penghargaan kepada 1000 Polisi baik pilihan masyarakat. Salah satu kriterianya adalah sang polisi baik itu tidak pernah terlibat dalam mengkriminalisasi wartawan, pewarta warga, maupun masyarakat umum.

“Kita bukan mencari polisi terbaik, tetapi polisi yang baik. Masyarakat yang mencari dan menemukan polisi yang baik itu dan mengajukannya kepada PPWI untuk kita berikan penghargaan. Penghargaan dari masyarakat melalui PPWI bukanlah apa-apa, mungkin tidak bernilai dari sisi materi, namun ini sangat penting dalam rangka memotivasi setiap polisi untuk menjadi Polisi Baik di mata masyarakat", papar lulusan pasca sarjana di bidang Etika Terapan dari Universitas Utrecht – Belanda dan Universitas Linkoping – Swedia ini.

Selain acara pemberian penghargaan kepada Polisi Baik, PPWI juga akan meluncurkan Program Sejuta Media Online pada moment peringatan Milad yang akan diselenggarakan secara virtual nanti.

“Pada acara peringatan HUT PPWI tahun ini, kita akan melaksanakan konfersensi internasional pewarta warga PPWI dengan menghadirkan semua perwakilan PPWI di luar negeri dan para pengurus serta anggota PPWI se-Indonesia. Saat itu, kita akan meluncurkan program Sejuta Media Online, yang akan menjadi symbol pergerakan melek media bagi semua warga masyarakat di manapun berada", tandas Wilson Lalengke yang sudah melatih ribuan warga TNI, Polri, mahasiswa, guru, dosen, wartawan dan masyarakat umum di bidang jurnalistik ini penuh semangat.

Selanjutnya, tokoh pers nasional itu menyampaikan, bahwa PPWI senantiasa siap untuk membantu Polri melalui Divisi Humas Polri dalam melaksanakan program yang ada, terutama yang berhubungan dengan kehumasan, jurnalisme, media dan publikasi.

“Sebagaimana sudah pernah terjalin di masa lalu, PPWI saat ini juga senantiasa siap untuk bekerja sama membantu Polri dalam melaksanakan program-program strategis Divhumas Polri, terutama yang terkait dengan jurnalistik dan publikasi", tukas Wilson.

Merespon kunjungan PPWI ini, Karopenmas Brigjen Pol Rusdi menyampaikan, bahwa pihaknya berterima-kasih atas kedatangan Tim PPWI dan siap menjajaki kemungkinan melanjutkan kerja-sama yang sudah pernah dilakukan bersama PPWI di masa lalu dengan penyesuaian-penyesuain terhadap kondisi kekinian.

“Kami berterima kasih atas kunjungan PPWI ini dan kita siap untuk melihat peluang kerja-sama Divisi Humas Polri dengan PPWI di masa depan", jelas Rusdi.

Pada kesempatan itu, Ketum PPWI menyerahkan piagam Ucapan Terima Kasih kepada Karopenmas Divhumas Polri atas kerja-sama yang telah terbina selama ini dengan harapan agar kerja-sama tersebut dapat berlanjut dengan lebih erat di masa depan.

Ucapan terima kasih itu juga sebagai apresiasi kepada Brigjen Pol Rusdi dan Kombes Pol Hendra yang telah terkenan menghadiri acara HUT Media Mata Peristiwa dan Pagelaran Seni Pencak Silat yang diselenggarakan oleh anggota PPWI Garut – Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Acara temu audiensi kemudian ditutup dengan foto bersama. *(APL/HB)*

Kamis, 16 September 2021

KPK Tahan Plt. Kadis PUPRT Pemkab HSU Dan 2 Kontraktor Serta Amankan Uang Rp. 345 Juta


Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberi keterangan tentang penetapan Tersangka dan penahanan Plt. Kadis PUPRT Pemkab Hulu Sungai Utara Maliki, Direktur CV Hanamas Marhaini dan Direktur CV Kalpataru Fachriadi dalam konferensi pers di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis 16 September 2021.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 3 (tiga) Tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara tahun 2021, Kamis (16/09/2021).

Tiga Tersangka itu ialah Pelaksana-tugas (Plt ) Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertahanan (PUPRT) Pemkab Hulu Sungai Utara Maliki, Direktur CV Hanamas Marhaini dan Direktur CV Kalpataru Fachriadi.

Untuk kepentingan proses penyidikan, Tim Penyidik KPK melakukan upaya paksa penahanan kepada para Tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 16 September 2021 sampai dengan 5 Oktober 2021 di Rutan KPK.

Maliki ditahan di Rumh Tahana (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur, Marhaini ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih dan Fachriadi ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1.

Ketiga Tersebut sebelumnya diamankan KPK melalui serangkaian kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan pada Rabu (15/09/2021) malam.

OTT tersebut dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021–2022.

Dari OTT tersebut, KPK menetapkan tiga orang tersangka. Mereka adalah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (Kadis PUPRT) Hulu Sungai Utara, Maliki dan dua tersangka lain dari pihak swasta yakni Direktur CV Hanamas, Marhaini dan Direktur CV Kalpataru, Fachriadi.

“Adapun barang bukti, yang saat ini telah diamankan, di antaranya berbagai dokumen dan uang sejumlah Rp. 345 juta", terang Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis 16 September 2021.

Terkait kegiatan OTT tersebut, Alexander Marwata menjelaskan, bermula dari Tim Penyidik KPK menerima informasi dari masyarakat akan terjadinya adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara yang diduga telah disiapkan dan diberikan oleh Marhaini dan Fachriadi pada Rabu 15 September 2021.

Menindak-lanjuti informasi itu, Tim KPK selanjutnya bergerak dan mengikuti Marhaini yang telah mengambil uang sejumlah Rp. 170 juta di salah-satu bank di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan langsung mengantarkannya ke rumah kediaman Maliki.

“Setelah uang diterima MK (Maliki), Tim KPK kemudian mengamankan MK dan ditemukan pula sejumlah uang sebesar Rp. 175 juta dari pihak lain beserta beberapa dokumen proyek", jelas Alexander Marwata.

Selain itu, lanjut Alexander Marwata, Tim Penyidik KPK juga turut mengamankan Marhaini dan Fachriadi dirumah kediaman masing- masing. Semua pihak yang diamankan kemudian dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Utara untuk dilakukan pemeriksaan awal.

“Selanjutnya, para pihak tersebut dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan", lanjut Alex.

Tiga Tersangka tersebut diamankan bersama 4 orang lainnya melalui serangkaian kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK di sejumlah tempat di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan pada Rabu (15/09/2021) malam sekitar pukul 20.00 WIB.

Adapun empat orang yang turut diamankan dalam OTT tersebut yakni PPTK Dinas PUPRT Pemkab Hulu Sungai Utara Khairiah, mantan Ajudan Bupati Hulu Sungai Utara Latief, Kepala Seksi pada Dinas PUPRT Pemkab Hulu Sungai Utara Marwoto dan Mujib seorang pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Marhaini dan Fachriadi.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Maliki selaku Pilt. Kadis PUPRT Pemkab Hulu Sungai Utara sebagai Tersangka penerima suap. Sedangkan Marhaini selaku Direktur CV. Hanamas dan Fachriadi selaku Direktur CV. Kalpataru ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap.

KPK menyangka, Maliki selaku Pilt. Kadis PUPRT Pemkab Hulu Sungai Utara disangka melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal Pasal 64 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Sedangka terhadap Marhaini selaku Direktur CV. Hanamas dan Fachriadi Direktur CV. Kalpataru, KPK menyangka keduanya melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHP. *(Ys/HB)*


KPK Tetapkan Plt. Kadis PUPRT Pemkab HSU Dan 2 Kontraktor Sebagai Tersangka


Salah-satu suasana konferensi pers penetapan Tersangka Plt. Kadis PUPRT Pemkab Hulu Sungai Utara Maliki, Direktur CV Hanamas Marhaini dan Direktur CV Kalpataru Fachriadi di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis 16 September 2021.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 (tiga) Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara tahun 2021, Kamis (16/09/2021).

Tiga Tersangka itu ialah Pelaksana-tugas (Plt.) Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertahanan (PUPRT) Pemkab Hulu Sungai Utara Maliki, Direktur CV Hanamas Marhaini dan Direktur CV Kalpataru Fachriadi.

“KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan Tersangka", terang Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis 16 September 2021.

Tiga Tersangka tersebut diamankan bersama 4 orang lainnya melalui serangkaian kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK di sejumlah tempat di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan pada Rabu (15/09/2021) malam sekitar pukul 20.00 WIB.

Adapun empat orang yang turut diamankan dalam OTT tersebut yakni PPTK Dinas PUPRT Pemkab Hulu Sungai Utara Khairiah, mantan Ajudan Bupati Hulu Sungai Utara Latief, Kepala Seksi pada Dinas PUPRT Pemkab Hulu Sungai Utara Marwoto dan Mujib seorang pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Marhaini dan Fachriadi.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Maliki selaku Pilt. Kadis PUPRT Pemkab Hulu Sungai Utara sebagai Tersangka penerima suap. Sedangkan Marhaini selaku Direktur CV. Hanamas dan Fachriadi Direktur CV. Kalpataru ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap.

KPK menyangka, Maliki selaku Pilt. Kadis PUPRT Pemkab Hulu Sungai Utara disangka melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal Pasal 64 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Sedangkan terhadap Marhaini selaku Direktur CV. Hanamas dan Fachriadi Direktur CV. Kalpataru, KPK menyangka keduanya melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHP. *(Ys/HB)*


37 Daerah Di Jatim Menjadi Zona Kuning, Gubernur Khofifah Kembali Ajak Disiplin Jalankan Prokes


Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.


Kota SURABAYA – (harianbuana.com).
Ada sebanyak 37 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur (Jatim) saat ini berada pada posisi Zona Kuning atau kawasan dengan risiko penyebaran virus Corona atau Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19) rendah.

Hal tersebut didasarkan pada data Satgas Penanganan Covid-19 Nasional per-tanggal 15 September 2021. Dengan demikian, maka saat ini daerah yang berstatus Zona Kuning di wilayah Provinsi Jatim sudah mencapai 97,37 % (persen).

"Kondisi ini jauh lebih meningkat dibandingkan data per 31 Agustus 2021, yaitu dari 18 kabupaten/ kota menjadi 37 kabupaten/ kota berubah pada Zona Kuning, yang sebelumnya masih sebagian daerah Zona Oranye", ungkap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kamis (16/09/2021).

Gubernur Khofifah menerangkan, sesuai status zonasi peta risiko Covid-19 yang dapat diakses di https://covid19.go.id/ peta-risiko, masih terdapat 1 (satu) daerah di wilayahnya yang berada pada Zona Oranye. Daerah dengan risiko penyebaran Covid-19 berkategori sedang ini adalah Kota Blitar.

"Tak hanya itu, positivity rate Jatim mencapai 1,85 persen. Di mana positivity rate tersebut merupakan rekor terendah selama pandemi berlangsung", terang Gubernur Khofifah.

Gubernur Khofifah bersyukur atas capaian tersebut. Gubernur Khofifah juga berterima-kasih atas kerja keras seluruh pihak, baik Forkopimda, Pemkab/ Pemkot, Tenaga Kesehatan (Nakes), perguruan tinggi, tokoh agama serta seluruh masyarakat Jatim yang telah berjuang menghadapi pandemi Covid-19.

"Alhamdulillah..., Ini adalah rekor terendah selama pandemi. Bahka, jauh di bawah ketentuan yang diberlakukan WHO yaitu < 5 persen positivity rate", ujar Gibernur Khofifah di gedung Negara Grahadi – Surabaya, Kamis  (16/09/2021).

Gubernur perempuan pertama di Provinsi Jawa Timur ini menjelaskan, mengetahui posisi zonasi suatu daerah merupakan suatu hal yang penting saat ini. Karena perkembangan zonasi peta risiko Covid-19 menjadi salah-satu acuan dalam menentukan tindakan dan kebijakan.

Dijelaskannya pula, bahwa pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya itu telah memengaruhi aktivitas masyarakat di hampir seluruh sektor. Utamanya, karena dilaksanakannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel di Jatim.

"Setiap kebijakan ataupun tindakan yang akan diambil memang harus disesuaikan dengan level serta  zonasi peta risiko sebuah daerah, selain posisi levelnya", jelas Gubernur Khofifah.

Lebih jauh, Gubernur Khofifah memaparkan, bahwa bukan hanya Zona Kuning saja yang bertambah, berbagai unsur terkait penanganan Covid-19 di Jatim juga mengalami perbaikan. Sebagai contoh, jumlah tes PCR di Jatim sudah sesuai standar WHO, yaitu sebanyak 40.479 tes per-minggu.

Dipaparkannya pula, bahwa berdasarkan data.covid19.go.id per-tanggal 14 September 2021, seminggu terakhir berada di angka 147.912 tes per-minggu. Sehingga, positivity rate Provinsi Jatim berada di angka 1,85 persen.

Selain itu, tentang bed occupancy rate (BOR) juga mengalami penurunan. Yang mana, dari data per-tanggal 3 Juli 2021 ke 14 September 2021, BOR ICU RS turun dari 78 persen menjadi 18 persen atau mengalami penurunan sebanyak 60 persen.

Sementara itu, BOR Isolasi RS turun dari 81 persen ke 13 persen atau terjadi penurunan sebanyak 68 persen. Begitu juga dengan BOR RS Darurat mengalami penurunan dari 69 persen menjadi 18 persen atau turun sebanyak 51 persen.

"Tingkat keterisian tempat tidur atau BOR di Jatim ini sudah berada sangat jauh di bawah standar WHO, yaitu di bawah 60 persen", papar Gubernur Khofifah.

Meski demikian, Gubernur Khofifah tetap mengajak seluruh masyarakat untuk terus disiplin menjalankan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat.

"Kembali saya mengajak kepada kita semua, mari disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kita masih harus kerja-keras dan berjuang menghadapi pandemi ini. Mari terus patuhi protokol kesehatan dan percepat vaksinasi untuk menunju Jatim bangkit", ajaknya. *(DI/HB)*

KPK Terima Duta Besar Swiss Perkuat Kerja-sama Pemberantasan Korupsi



Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penguatan kerja-sama pemberantasan korupsi antar negara. Kali ini, KPK melakukan penguatan kerja-sama pemberantasan korupsi dengan Swiss.

Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Wakil Ketua Alexander Marwata, Nurul Ghufron dan Lili Pintauli Siregar beserta jajaran dari Direktorat PJKAKI dan Diklat KPK menerima rombongan Kedutaan Besar (Kedubes) Swiss di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (15/09/2021).

Rombongan Kedubes Swiss terdiri atas Duta Besar Swiss untuk Indonesia Kurt Kunz, Wakil Duta Besar Philippe Strub, Deputy Head of Development Cooperation (SECO) Andrea Zbinden dan Political and Economic Officer Desak Putu Sinta Suryani.

Pada kesempatan ini, kedua pihak mendiskusikan beberapa topik terkait fokus dan prioritas KPK serta tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia.



Ketua KPK Firli Bahuri juga berkesempatan menyampaikan apresiasi atas dukungan Swiss terkait peningkatan kapasitas pegawai KPK.

“Di tahun 2018, Swiss melalui lembaga International Center of Asset Recovery (ICAR) sudah memberikan 7 (tujuh) pelatihan tentang investigasi keuangan dan pemulihan aset, pencucian uang menggunakan bitcoin, penyalah-gunaan perusahaan offshores serta korupsi pada bidang infrastruktur dan pengadaan", kata Ketua KPK Firli Bahuri.

Setelah itu, lanjut Filri Bahuri, pada April 2019 KPK telah menerima kunjungan Dubes Swiss dan membangun komunikasi terkait isu-isu pencegahan dan penindakan korupsi. Khususnya terkait informasi tentang lembaga yang berwenang melakukan penanganan korupsi di Swiss dan ahli atau praktisi anti-korupsi untuk berbagi pengalaman terkait berbagai isu penindakan. Seperti teknik penyidikan kejahatan keuangan modern, deteksi suap di perbankan dan lembaga keuangan, deteksi dan investigasi suap di pasar modal serta tentang kerja-sama penanganan penyidikan korupsi lintas batas.

“Potensi peningkatan kerja-sama antara Indonesia dan Swiss didasarkan pada perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Pemerintah Indonesia dan Konfederasi Swiss yang ditanda-tangani pada tahun 2019. Sehingga, aparat penegak hukum seperti KPK dapat menggunakan perjanjian ini sebagai dasar untuk mengirimkan permintaan bantuan hukum timbal balik kepada negara Swiss jika diperlukan", ungkap Firli. *(Ys/HB)*

OTT Di Kalsel, KPK Bawa Sejumlah Pihak Yang Diamankan Ke Jakarta


Plt. Jubir Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggelar kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kalimantan Selatan (Kalsel) dan berhasil mengamankan sejumlah pihak yang kemudian membawanya ke Jakarta.

Adapun kegiatan super senyap tersebut digelar Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK pada Rabu 15 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB.

Dikonfirmasi kabar adanya kegiatan OTT tersebut, Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara (Jubir) Bidang Penindakan KPK Ali Fikri tidak menampiknya. Diterangkannya, bahwa pihak-pihak yang diamankan itu saat ini sedang dimintai keterangan.

“Benar, sekitar jam 8 malam, tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kalimantan Selatan", terang Plt. Jubir Bidang Penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis 16 September 2021.

Ali menegaskan, saat ini pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih jauh. Namun, dipastikannya bahwa pihaknya akan memberikan keterangan lebih lanjut secara resmi melalui konferensi pers.

"Saat ini tim sedang bekerja dan pihak yang diamankan dibawa ke Jakarta untuk dilakukan permintaan keterangan. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap dari hasil pemeriksaan yang masih berlangsung saat ini. Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut", tegas Ali Fikri.

Sementara itu, informasi yang dihimpun menyebutkan, OTT KPK di Kalsel tersebut menyasar Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU).

Diduga, ada permufakatan antara pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum Pemkab HSU dengan sejumlah pihak swasta. Para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut, saat ini tengah dalam perjalanan menuju Jakarta. *(Ys/HB)*

Rabu, 15 September 2021

Buka Sosialisasi Program Prioritas Pendidikan TP 2021–2022, Ning Ita Berharap Dapat Tercipta KBM Merdeka


Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menyampaikan sambutan sekaligus arahan dalam kegiatan Sosialisasi Program Prioritas Pendidikan Tahun Pelajaran (TP) 2021–2022 di aula SMP Negeri 4 Kota Mojokerto, Rabu (15/09/2021).


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Salah-satu program prioritas pendidikan di Indonesia adalah merdeka belajar. Adapun tujuan dari Program Merdeka Belajar ini sendiri adalah agar siswa-siswi di seluruh jenjang pendidikan merasa bahagia dalam menempuh pendidikan.

Terkait itu, dalam rangka menunjang berlangsungnya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berjalan secara maksimal, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus memberikan pengarahan atau pembinaan maupun sosialisasi serta berupaya memberikan fasilitas teknologi yang memadai kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Mojokerto 

Seperti halnya kali ini, untuk memastikan KBM berjalan secara maksimal, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto Amin Wachid, memberikan pengarahan pada kegiatan Sosialisasi Program Prioritas Pendidikan Tahun Pelajaran (TP) 2021–2022 di aula SMP Negeri 4 Kota Mojokerto, Rabu 15 September 2021.

Para peserta kegiatan Sosialisasi Program Prioritas Pendidikan Tahun Pelajaran (TP) 2021–2022 saat mengikuti arahan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Rabu 15 September 2021, di aula SMP Negeri 4 Kota Mojokerto.


Pada kegiatan pengarahan yang dihadiri oleh para kepala sekolah se-Kota Mojokerto ini, Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan bidang pendidikan. Di antaranya:

1. Peningkatan kesejahteraan honor guru GTT/ PTT;
2. Pembenahan infrastruktur gedung sekolah dan pengadaan sarana media pembelajaran;
3. Pemberian fasilitas bagi sekolah negeri dan swasta di Kota Mojokerto. Antara lain: 
- Untuk sekolah negeri: gratis biaya pendidikan, gratis 3 (tiga) setel seragam bagi siswa baru, gratis buku dan alat tulis serta angkutan sekolah.
- Untuk sekolah swasta: gratis 3 (tiga) setel seragam bagi siswa baru, gratis 1 (satu) pasang sepatu bagi siswa baru dan buku serta alat tulis.


Dalam sambutan sekaligus arahannya, orang nomor satu di jajaran Pemkot Mojokerto ini menegaskan, dengan adanya fasilitas-fasilitas pendukung ini, baik tenaga pendidik maupun siswa dapat terus termotivasi untuk mewujudkan Program Merdeka Belajar di Kota Mojokerto.

"Melalui Program Merdeka Belajar, diharapkan dapat menciptakan lingkungan Kegiatan Belajar Mengajar yang merdeka, sekaligus memberikan kebahagiaan bagi para siswa sejak mereka berangkat menuntut ilmu di Kota Mojokerto", tegas Ning Ita penuh harap.. *(DI/HB)*

Pemkot Mojokerto Tanamkan Wawasan Kebangsaan Pada Siswa-siswi SMP


Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menyampaikan sambutan sekaligus arahan pada kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan bagi Siswa-siswi SMP Negeri/ Swasta Kota Mojokerto di ruang Sabha Mandala Madya Kantor Pemerintah Kota Mojokerto, jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Rabu (15/09/2021) pagi.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mojokerto menggelar kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan bagi Siswa-siswi SMP Negeri/ Swasta Kota Mojokerto di ruang Sabha Mandala Madya Kantor Pemerintah Kota Mojokerto, jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Rabu (15/09/2021) pagi.

Wawasan Kebangsaan ini penting untuk ditanamkan sejak dini. Sehingga, sejak dini banyak generasi muda yang sudah memiliki rasa nasionalisme, kepekaan, kepedulian dan cinta yang kuat kepada tanah air.

Pembinaan Wawasan Kebangsaan untuk pelajar SMP yang kali ini bertema "Memperkokoh Kebangsaan di Masa Pandemi" ini, dibuka secara langsung oleh Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari. Sementara hadir sebagai narasumber, Letkol Purnawirawan Didi Suryadi dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat Provinsi Jawa Timur.


Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari (tengah), Kepala Bakesbangpol) Kota Mojokerto Moch. Ali Imron (depan–kanan) dan narasumber Letkol Purnawirawan Didi Suryadi (depan–kiri) saat berswafoto bersama para siswa-siswi peserta kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan bagi Siswa-siswi SMP Negeri/ Swasta Kota Mojokerto, Rabu (15/09/2021) pagi, di ruang Sabha Mandala Madya Kantor Pemerintah Kota Mojokerto, jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto.


Dalam sambutan sekaligus arahannya, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan, bahwa pandemi non-alam Covid-19 merupakan bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang mana, dampak dari pandemi ini tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga berdampak terhadap sektor-sektor lainnya, termasuk sistem belajar di sekolah.

"Dan, untuk menghadapi pandemi ini, dibutuhkan satu kekuatan besar, gotong royong, niat yang tulus untuk menghilangkan segala ego serta mengedapankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan yang lainnya", ujar Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Rabu (15/09/2021) pagi, di lokasi.

Ning Ita menandaskan, para pelajar adalah calon para pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ia berharap agar para peserta juga menjadikan pandemi ini sebagai pelajaran berharga.

"Bahwa semangat kebersamaan di tengah kesulitan, tetap bersatu dan mengikuti aturan negeri, mampu membawa seluruh bangsa Indonesia menghadapi kondisi bencana yang berat", tandasnya. *(DI/HB)*

Ketum APKOMINDO Soegiharto Serius Tantang Otto Hasibuan Ungkap Pemalsuan Dokumen



Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Baru-baru ini marak diberitakan di berbagai media online mengenai seorang wartawan media Biskom, Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky menantang pengacara kondang Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM. untuk debat terbuka terkait persoalan gugatan kepengurusan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia atau APKOMINDO. Namun, hingga kini pengacara papan atas yang menjabat Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) itu tidak mau menanggapi tantangan tersebut meski sudah beberapa kali dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkat di nomor 081114xxxx. 
 
Hoky yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan LSP Pers Indonesia menduga Otto Hasibuan takut melayani tantangannya, karena kasus dugaan pemalsuan data terkait gugatan kepengurusan APKOMINDO versi Musyawarah Nasional Luar Biasa tanggal 2 Februari 2015 yang ditanganinya bakal terungkap. 
 
“Dia (Otto Hasibuan –red) tidak berani terima tantangan, karena mungkin takut dugaan pemalsuan data kliennya terbongkar dan dikejar wartawan", ujar Hoky melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi, Rabu (15/09/2021), di Jakarta.

Hoky bahkan kembali menegaskan, tantangannya itu tetap terbuka sampai kapanpun juga untuk mengungkap kebenaran. Menurutnya, di dalam surat kontra memori kasasi tertanggal 15 Maret 2021 atas Putusan PT DKI Jakarta No: 235/PDT/2020/PT.DKI Jo. PN JakSel No: 633/Pdt.G/2018/ PN.JKT.Sel yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM. dan Sordame Purba, SH. serta Kartika Yustisia Utami, SH. disebutkan, bahwa yang terpilih dalam Munaslub APKOMINDO tanggal 2 Februari 2015 adalah Rudy Dermawan Muliadi dan Faaz Ismail selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Bahkan, dalam surat gugatan No: 633/Pdt.G/2018/ PN.JKT.Sel tertuliskan Adnan selaku Bendahara. Sementara dalam perkara No: 218/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, Otto Hasibuan cs dengan sangat jelas menyebutkan dalam eksepsinya, bahwa hasil Munaslub tanggal 2 Februari 2015 terpilih Rudi Rusdiah selaku Ketua Umum dan Rudy Dermawan Muliadi selaku Sekretaris Jenderal serta Ir. Kunarto Mintarno selaku Bendahara.




Hal ini, menurut Hoky membuktikan secara  terang benderang dalam dokumen akta otentik di pengadilan terjadi dugaan pemalsuan keterangan yang bebeda. “Dan ini yang saya tantang debat terbuka kepada Otto Hasibuan terkait dua versi dengan nama berbeda dalam dokumen perkara di PN JakSel dan di PN JakPus. Pertanyaannya sangat mudah, yaitu apakah beliau terlibat dalam pemalsuan data tersebut? Atau beliau juga sebagai korban atas pemalsuan tersebut, berani gak beliau?”, tegasnya, penuh tanya.
 
Hoky menambahkan, dalam surat memori Kasasi dari pihak DPA APKOMINDO atas Putusan PT DKI Jakarta No: 340/PDT/2017/PT.DKI Jo. PN JakTim No: 479/Pdt.G/2013/ PN.JKT.Tim, yang dibuat dan ditanda-tangani Filipus Arya Sembadastyo, SH., MM. dan Josephine Levina Pietra, SH., MKn. dari kantor hukum Kula Mithra Law Firm juga berbeda nama-nama hasil Munaslub tanggal 2 Februari 2015, yaitu terpilih Rudi Rusdiah selaku Ketua Umum dan Rudi Dermawan selaku Sekretaris Jenderal serta Suharto Juwono selaku Bendahara.

Dari 3 (tiga) perkara tersebut, terungkaplah 3 (tiga) versi hasil Munaslub APKOMINDO 2015 yang sama-sama tertanggal 2 Februari 2015 namun nama-nama pengurus terpilihnya berbeda-beda, yang kemudian digunakan di 3 (tiga) Peradilan berbeda, yaitu di PN Jakarta Timur dan PN Jakarta Selatan keduanya masih dalam proses kasasi serta di PN Jakarta Pusat yang akan diajukan untuk proses banding. “Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan kasus tersebut akan saya bawah ke ranah pidana", cetusnya.
 
Perkara yang dihadapi APKOMINDO selama 10 tahun terakhir menurut Hoky, tak lepas dari peran mafia hukum. Dia menduga, para mafia hukum inilah yang ikut bermain mengobok-obok APKOMINDO sejak tahun 2011 lalu. Padahal, pada tanggal 1 Desember 2016 silam, pihaknya sudah mengantongi putusan inkrah di tingkat Kasasi.

Mahkamah Agung RI telah menolak upaya Kasasi Sonny Franslay terhadap hasil putusan PTUN dan PTTUN atas gugatan pembatalan Surat Keputusan Dirjen AHU KemenkumHAM RI tentang Kepengurusan APKOMINDO hasil Munas di Solo tahun 2012. Sehingga, sejak saat itu kepengurusan APKOMINDO yang dipimpin Hoky sah diakui negara. Bahkan, makin diperkuat dengan adanya putusan inkrah di tingkat kasasi tersebut.  
 
Menjadi pertanyaan besar menurut Hoky, adalah ketika Otto Hasibuan Cs melayangkan gugatan atas kuasa dari Rudy Dermawan Muliadi dan Faaz Ismail selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal APKOMINDO versi Munaslub tanggal 02 Februari 2015 di Jakarta. Padahal, berdasarkan dokumen dan bukti foto serta pemberitaan di media online, Faaz Ismail tidak hadir pada saat Munaslub 2015 dan yang terpilih pada waktu itu adalah Rudi Rusdiah selaku Ketum Rudy Dermawan Muliadi sebagai Sekjen, terbukti pada akta notaris hasil Munaslub tidak ada nama Faaz Ismail.

Selain itu Rudi Rusdiah, Ketum terpilih versi Munaslub 2015 justru sudah berbalik mendukung kepengurusan APKOMINDO yang sah dan telah 3 (tiga) kali hadir sebagai saksi di pengadilan dengan keterangannya bahwa Munaslub 2015 tidak sah karena tidak ada permintaan tertulis dari minimal 2/3 DPD-DPD dan tidak ada seorangpun DPD yang hadir, sehingga itu jelas melanggar AD dan ART organisasi.




Faktanya kepengurusan APKOMINDO versi Munaslub, kata Hoky, sampai hari ini tidak bisa disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI karena pasti terganjal kewajiban memasukan dokumen asli peserta Munaslub dari DPD-DPD Apkomindo se Indonesia yang tidak ada.

“Anehnya Munaslub bodong itu dan penggugatnya yang tidak memiliki legal standing mewakili APKOMINDO justru bebas melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan, bahkan bisa menang sampai di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan menggunakan data yang diduga palsu", ungkap Hoky. 

Sebelumnya telah ada fakta hukum dimana pihak kelompok Sonny Franslay dan Hidayat Tjokrodjojo serta para pengikutnya telah melakukan rekayasa hukum dengan membuat laporan palsu di Bareskrim Polri dengan laporan polisi Nomor LP/392/IV/2016/Bareskrim tertanggal 14 April 2016 yang menjadikan Hoky sebagai tersangka dan ditahan selama 43 hari.  Namun, setelah proses hukum berjalan, akhirnya Hoky dinyatakan tidak bersalah oleh PN Bantul dan upaya kasasi JPU atas nama Ansyori SH dari Kejagung RI telah ditolak oleh MA.

“Oleh karena itu Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI serta KPK harus mengawasi proses hukum perkara-perkara Apkomindo, karena kuat dugaan ada mafia hukum ikut bermain dalam kasus ini. Saya juga telah melaporkan ke Bareskrim Polri atas laporan palsu yang menyebabkan saya sempat ditahan selama 43 hari", bebernya. 

Dia juga mengungkapkan, kronologi perkara kepengurusan APKOMINDO ini mulai bergulir sejak 10 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 19 September 2011. Ketika itu Dewan Pertimbangan Asosiasi (DPA) DPP APKOMINDO yaitu Hidayat Tjokrodjojo dan kawan-kawannya secara sepihak membekukan kepengurusan DPP APKOMINDO yang saat itu Suhanda Wijaya selaku Ketua Umum dan Setyo Handoyo Singgih selaku Sekretaris Jenderal.

Akibat pembekuan kepengurusan tersebut, timbul gejolak di berbagai daerah yang menyebabkan seluruh DPD-DPD APKOMINDO se Indonesia melayangkan mosi tidak percaya kepada DPA DPP APKOMINDO. Buntut dari mosi tidak percaya tersebut berlanjut ke pertemuan Mosi Tidak Percaya di Semarang tanggal 8 Oktober 2011, lalu berlanjut dengan penyelenggaraan Munaslub di Surabaya tanggal 28 - 30 Oktober 2011.
 
Dari Munaslub tersebut diputuskan untuk menggelar Munas di Solo pada 13-14 Januari 2012. Dan, kepengurusan kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan kepengurusannya berlangsung sampai pada Munas Tahun 2015 dan Munas Tahun 2019. Kedua Munas APKOMINDO terakhir itu dua kali memilih Soegiharto Santoso selaku Ketua Umum. 
 
Dari perjalanan organisasi ini, kelompok yang tidak terima keputusan para pimpinan DPD-DPD se Indonesia tersebut kemudian melayangkan gugatan demi gugatan sampai hari ini tak kunjung berakhir dan kini terungkaplah dugaan penggunakan dokumen palsu di persidangan.
 
Sementara itu, sampai berita ini dirilis, Otto Hasibuan yang kembali dikonfirmasi melalui telepon dan pesan singkat di nomor 081114xxxx belum memberi tanggapan dan jawaban. *(HM/HB)*

Selasa, 14 September 2021

Pulihkan Ekonomi Masyarakat, Ning Ita Buka Inkubasi Wirausaha Bordir


Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menyampaikan sambutan sekaligus arahan pada kegiatan Inkubasi Wirausaha Bordir di SMKN 1 Sooko, Selasa 14 September 2021.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus melakukan berbagai strategi sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat Kota Mojokerto di tengah pandemi virus Corona atau Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19) yang masih terjadi hingga saat ini.

Salah-satu strategi yang dilakukan Pemkot Mojokerto dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat Kota Mojokerto, ialah dengan mengadakan pembinaan dan pelatihan bagi pelaku UMKM di Kota Mojokertoml.

Adapun pemulihan ekonomi itu sendiri, merupakan salah-satu tugas utama pemerintah daerah, selain tugas utama penanganan bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial. Terkait itu, Pemkot Mojokerto terus memberikan pelatihan, pembekalan dan memberikan bantuan permodalan bagi para wirausaha baru sesuai dengan minat, khususnya bagi warga terdampak Covid-19.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat meninjau aktifitas salah-satu peserta kegiatan Inkubasi Wirausaha Bordir di SMKN 1 Sooko, Selasa 14 September 2021.


Seperti halnya yang dilakukan Pemkot Mojokerto melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskoukmperindag) setempat dengan menggelar kegiatan Inkubasi Wirausaha Bordir di SMKN 1 Sooko, mulai 14 September 2021 hingga 01 Oktober 2021.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari berkesempatan hadir dengan didampingi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoukmperindag) Pemkot Mojokerto Ani Wijaya sekaligus membuka secara langsung kegiatan ini.

Dalam sambutan sekaligus arahannya, Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini menyampaikan, bahwa di tahun 2021 ini sedikitnya ada 4.300 wirausaha baru yang diberikan pelatihan atau inkubasi pada sektor perindustrian dan perdagangan oleh Diskoukmperindag Pemkot Mojokerto.

Salah-satu suasana kegiatan Inkubasi Wirausaha Bordir di SMKN 1 Sooko, Selasa 14 September 2021.


"Jadi, pada tahun ini, tidak hanya kegiatan Inkubasi Bordir, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Red: Diskoukmperindag) juga mengadakan beberapa pelatihan secara bersamaan. Di antaranya, pelatihan batik, kue, aksesoris dan keripik", ujar Ning Ita, Selasa (14/09/2021), di lokasi inkubasi bordir.

Dijelaskannya, untuk Inkubasi Bordir, pemerintah daerah memberikan pembekalan kepada 150 orang yang telah memiliki keahlian menjahit.

"Kita berharap, nantinya para wirausaha baru pada bidang bordir ini dapat menciptakan kreativitas dalam berinovasi yang selaras dengan pembangunan Kota Mojokerto sebagai Kota Pariwisata", jelas Ning Ita, penuh harap.

"Selain menjadi Kota Pariwisata, diharapkan Kota Mojokerto nantinya melalui wirausaha baru ini bisa melahirkan kampung-kampung UMKM pada bidang perdagangan dan perindustrian. Seperti, kampung batik, kampung bordir, kampung aksesoris, kampung kue, kampung jajanan tradisional dan masih banyak lainnya", tandasnya. *(DI/HB)*

Senin, 13 September 2021

Tingkatkan Pelayanan Informasi Publik, Ning Ita Bekali Pejabat PID Pemkot Mojokerto


Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari (nomer dua dari kiri) didampingi Plt. Kepala Diskominfo Pemkot Mojokerto Moch. Ali Imron (paling kiri) saat memberi arahan sekaligus pembekalan dalam kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Uji Konsekuensi bagi PPID di lingkungan Pemkot Mojokerto, Senin 13 September 2021, di ruang Sabha Mandala Madya Balai Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Seiring berkembangnya industri 4.0 dan keterbukaan informasi publik, maka peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) semakin strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi bagi masyarakat.

Terkait itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) setempat menggelar kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Uji Konsekuensi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Pemkot Mojokerto 

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari hadir sekaligus berkesempatan membuka kegiatan yang digelar di ruang Sabha Mandala Madya Balai Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto pada Senin 13 September 2021 tersebut.

Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini dengan didampingi Pelaksana-tugas (Plt.) Kepala Diskominfo  Moch. Ali Imron juga berkesempatan memberikan arahan sekaligus pembekalan kepada sedikitnya 66 peserta kegiatan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Mojokerto.

Salah-satu suasana kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Uji Konsekuensi bagi PPID di lingkungan Pemkot Mojokerto, Senin 13 September 2021, di ruang Sabha Mandala Madya Balai Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto.


Adapun dua narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan tersebut, yakni Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Elis Yusniyawati serta Wartawan dan Konsultan Keterbukaan Informasi Publik Joko Tutuko Abdul Latif.

Dalam arahan sekaligus materi pembekalan yang diberikan, Ning Ita menyampaikan, bahwa dengan digelarnya bimbingan teknis PPID bagi seluruh OPD yang merupakan publik relations masing-masing instansi, bertujuan supaya PPID seluruh OPD di lingkungan Pemkot Mojokerto mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya dalam menyebar-luaskan informasi terkait dengan kebijakan hingga program-program kerja masing-masing OPD kepada masyarakat luas.

Menurut wali kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini, hal itu sebagai salah-satu perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efisien, efektif dan akuntabel.

"Intinya, selaku Abdi Masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) itu harus melayani semua elemen masyarkat, bukan hanya melayani golongan masyarakat tertentu saja. Sekali lagi, untuk melayani semua elemen masyarkat", tandas Ning Ita.

Orang nomor satu di jajaran Pemkot Mojokerto ini menegaskan, PPID Kota Mojokerto beserta PPID pembantu pada seluruh badan publik di lingkungan Pemkot Mojokerto harus bisa berkomitmen bersama dan bersinergi untuk menyampaikan informasi publik secara lengkap, tidak sepotong-sepotong.

"Sekaligus, PPID Kota Mojokerto harus mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan informasi tentang kegiatan dan produk unit kerjanya secara akurat serta mampu memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat kepada masyarakat", tegas Ning Ita. *(DI/HB)*

Pulihkan Ekonomi, Ning Ita Buka Pelatihan Sistem Bisnis Usaha Retail Koperasi


Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari (nomer dua dari kiri) saat memberi pembinaan kepada para pengurus koperasi berupa Pelatihan Sistem Bisnis Usaha Retail Koperasi, Senin 13 September 2021, di aula Kecamatan Magersari jalan Empu Nala No. 422 Kota Mojokerto.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus melakukan upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi virus Corona atau Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19) yang hingga saat ini masih terjadi. Pemulihan ekonomi itu sendiri, merupakan salah-satu tugas utama pemerintah daerah, selain tugas utama penanganan bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial.

Adapun salah-satu strategi yang dilakukan Pemkot Mojokerto dalam upaya pemulihan ekonomi di Kota Mojokerto, ialah dengan mengadakan pembinaan terhadap koperasi.

Seperti halnya yang dilakukan Pemkot Mojokerto melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskoukmperindag) setempat dengan memberikan pembinaan kepada para pengurus koperasi berupa Pelatihan Sistem Bisnis Usaha Retail Koperasi, Senin 13 September 2021, di aula Kecamatan Magersari jalan Empu Nala No. 422 Kota Mojokerto.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat berswafoto bersama para pengurus koperasi peserta Pelatihan Sistem Bisnis Usaha Retail Koperasi, Senin 13 September 2021, di aula Kecamatan Magersari jalan Empu Nala No. 422 Kota Mojokerto.


Dalam sambutannya, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan, bahwa koperasi merupakan bagian dari penggerak ekonomi level bawah. Jika semua ekonomi level bawah dapat bergerak bersama-sama maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto dan menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Oleh sebab itu, pengurus koperasi juga perlu mendapatkan pelatihan seperti pelatihan usaha retail", kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di aula Kecamatan Magersari jalan Empu Nala No. 422 Kota Mojokerto, Senin 13 September 2021.

Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini menegaskan, dengan adanya pelatihan ini, koperasi yang awalnya adalah koperasi konvensional seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP), melalui pelatihan ini dapat membuka wawasan untuk melakukan diversifikasi usaha.

"Jadi, tidak hanya terpaku pada simpan pinjam saja. Sehingga kedepannya, melalui diversifikasi usaha koperasi setidaknya akan mampu memenuhi kebutuhan dasar para anggota koperasi", tegas Ning Ita. *(DI/HB)*

Menuju Kota Pariwisata, Ning Ita Bekali Wirausaha Batik Kota Mojokerto


Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari (tengah) didampingi Kepala Diskoukmperindag Pemkot Mojokerto Ani Wijaya (kiri) saat memberi sambutan sekaligus bekal dalam kegiatan Inkubasi Wirausaha Batik di gedung Low Material Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon mulai Senin (13/09/2021) hingga Jum'at (17/09/2021) tersebut.


Kota MOJOKERTO – (harianbuna.com).
Dalam rangka proses menuju Kota Mojokerto menjadi Kota Pariwisata, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus memberikan pembekalan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) baru pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kota Mojokerto 

Seperti halnya kegiatan pembekalan Inkubasi Wirausaha Batik yang diselenggarakan Pemkot Mojokerto  melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoukmperindag) setempat di gedung Low Material Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon mulai Senin (13/09/2021) hingga Jum'at (17/09/2021) tersebut.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari hadir dan dengan didampingi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoukmperindag) Pemkot Mojokerto Ani Wijaya berkesempatan membuka kegiatan Inkubasi Wirausaha Batik yang diikuti oleh 45 peserta teraebut.

Salah-satu suasana kegiatan Inkubasi Wirausaha Batik di gedung Low Material Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon mulai Senin (13/09/2021) hingga Jum'at (17/09/2021) tersebut.


Dalam sambutan sekaligus pembekalan yang diberikan, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan, bahwa pelatihan, pembekalan, pendamping dan permodalan merupakan upaya Pemerintah Kota Mojokerto dalam membangkitkan perekonomian masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

"Melalui kegiatan Inkubasi Wirausaha Batik ini, diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat pada bidang wirausaha", kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Senin (13/09/2021), di lokasi.

Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini menejelaskan, bahwa hasil dari pembekalan yang diberikan oleh Pemkot Mojokerto melalui Diskoukmperindag, kedepannya untuk mendorong daya saing masyarakat Kota Mojokerto menuju Kota Pariwisata.

"Selama ini, Pemerintah Kota Mojokerto terus memberikan pelatihan, pembekalan, pendamping dan permodalan bagi masyarakat. Tahun ini, ada sedikitnya 4.300 wirausaha baru yang mengikuti berbagai pelatihan pada sektor UMKM. Di antaranya kue, cemilan, aksesoris, batik dan masih banyak lainnya", jelas Ning Ita. *(DI/HB)*

Mantan Penyidik KPK Robin Pattuju Akan Menjalani Sidang Perdana Hari Ini


Logo di Gedung KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Sidang perdana pekara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan terdakwa AKP Stepanus Robin Pattuju selaku Penyidik KPK akan digelar hari ini, Senin 13 September 2021, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Robin bersama advokat Maskur Husain akan menjalani persidangan sebagai Terdakwa dalam sidang beragenda Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umun (JPU) KPK atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial di KPK.

"Hari ini, dijadwalkan sidang perdana terdakwa Stephanus Robin P dan kawan-kawan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Agenda sidang perdana ini adalah Pembacaan Surat Dakwaan tim Jaksa KPK", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara (Jubir) Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat mengonfirmasi wartawan di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Senin (13/09/2021).

Ali Fikri menegaskan, bahwa sidang dengan agenda Pembacaan Surat Dakwaan Tim JPU KPK tersebut dijadwalkan akan digelar sekitar pukul 10.00 WIB.

"Mengenai teknis persidangan, informasi yang kami terima akan dilaksanakan sekitar pukul 10.00 WIB, langsung di PN Tipikor Jakarta Pusat", tegas Ali Fikri.

Dalam perkara ini, Wali Kota Tanjungbalai non-aktif M. Syahrial sudah menjalani sidang perdana dengan agenda Pembacaan Surat Dakwaan Tim JPU KPK  di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan Provinsi Sumatera Utara (Sumut)

Dalam Surat Dakwaan yang dibacakan secara bergantian, Tim JPU KPK menyebut, bahwa M. Syahrial selaku Wali Kota Tanjungbalai diduga memberikan uang suap kepada Stepanus Robin Pattuju selaku Penyidik KPK mencapai Rp. 1.695.000.000,–. Suap sebesar itu diberikan oleh Syahrial, supaya Robin membantu menyelesaikan perkara dugaan jual beli jabatan yang tengah ditangani KPK. Syahrial berkeinginan, tidak ada permasalahan ketika ia kembali maju dalam Pilkada Tanjungbalai mendatang.

Bantuan itu terkait penyelesaian permasalahan adanya informasi laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait proyek pekerjaan di Tanjungbalai dan keterlibatan terdakwa Syahrial atas perkara dugaan tindak pidana korupsi jual beli jabatan di Pemerintahan Kota Tanjungbalai yang sedang ditangani KPK.

Terkait itu, Robin dan Syahrial mengadakan pertemuan. Yang mana, dalam pertemuan itu AKP Stepanus Robin Pattuju selaku Penyidik KPK menyetujui dan siap membantu Syahrial.

Robin selanjutnya berkoordinasi dengan rekannya bernama Maskur Husein yang merupakan seorang advokat. Keduanya pun kemudian bersepakat meminta uang imbalan kepada Syahrial mencapai Rp. 1.5 miliar.

"Stepanus menyampaikan kepada Terdakwa agar menyiapkan dana sejumlah Rp. 1.500.000.000,– supaya proses penyelidikan perkara yang sedang ditangani oleh KPK yang melibatkan Terdakwa tersebut tidak naik ke tingkat Penyidikan", ungkap JPU KPK.

M. Syahrial menyanggupi dan kemudian memberikan uang secara bertahap kepada Robin Pattuju secara transfer melalui rekening BCA atas nama Riefka Amalia yang merupakan saudara dari teman perempuan Stepanus Robin.

JPU KPK menegaskan, bahwa uang-uang itu diberikan M. Syahrial secara bertahap mulai 17 November 2020 sampai 12 April 2021 mencapai Rp 1.275 Miliar. 

"Terdakwa juga secara bertahap memberikan uang dengan menransfer ke rekening BCA milik Maskur Husein seluruhnya mencapai Rp. 200 juta", tegas JPU KPK

Dalam Surat Dakwaan yang dibacakannya, JPU KPK juga menyebutkan, bahwa M. Syahrial selaku Wali Kota Tanjungbalai  juga pernah menyerahkan uang secara langsung kepada AKP Stepanus Robin selaku Penyidik KPK mencapai Rp. 220 juta.

Sehingga, total uang yang diterima oleh Robin Pattuju dari M. Syahrial mencapai Rp. 1.695 miliar. Uang sebesar itu diberikan untuk membantu supaya perkara M. Syahrial tidak naik ke tahap penyidikan.

Dalam perkara ini, M. Syahrial selaku Wali Kota Tanjungbalai didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. *(Ys/HB)*


Jumat, 10 September 2021

Lantik 52 Pejabat, Ning Ita Minta Supaya Terus Menjadi ASN Berkinerja Lebih Baik


Wali Kota Mojokerto didampingi Kepala BKD Kota Mojokerto Mohammad Imron saat menyampaian sambutan sekaligus arahan pada kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan 52 Pejabat Administrator Pengawas dan Fungsional di lingkungan Pemkot Mojokerto di pendopo Sabha Kridatama Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto, Jum'at 10 September 2021.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari kembali melantik pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto. Kali ini, Jum'at 10 September 2021, Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini melantik dan mengambil sumpah jabatan 52 Pejabat Administrasi Pengawas dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto di pendopo Sabha Kridatama Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto.

Dalam sambutan sekaligus arahannya, Ning Ita menyampaikan, bahwa struktur jabatan di dalam pemerintahan itu semakin keatas semakin sedikit formasinya. Sehingga, peluang untuk mendapatkannya semakin sedikit.

"Seperti halnya piramida, artinya semakin keatas jenjangnya, maka peluang untuk bisa mendapatkannya akan semakin sedikit, karena itu beberapa orang  saja yang bisa mendapatkan untuk promosi", kata Ning Ita, di pendopo Sabha Kridatama Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto, Jum'at (10/09/2021).

52 pejabat Pemkot Mojokerto saat diambil sumpahnya pada kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan 52 Pejabat Administrator Pengawas dan Fungsional di lingkungan Pemkot Mojokerto di pendopo Sabha Kridatama Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto, Jum'at 10 September 2021.


Orang nomor satu di jajaran Pemkot Mojokerto ini menegaskan, bahwa promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Mojokerto hanya diberikan kepada pegawai pilihan yang dinilai memiliki kinerja yang baik.

"Jadi, bukan hanya mengutamakan kepangkatan semata, bukan pula pada senioritas, apalagi terhadap hal-hal yang sifatnya materialistis", tegas Ning Ita.

Wali kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini secara tegas juga meminta untuk memberikan laporan secara langsung apabila mendapatkan promosi mutasi yang diberi embel-embel nominal tertentu.

Salah-satu suasana kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan 52 Pejabat Administrator Pengawas dan Fungsional di lingkungan Pemkot Mojokerto di pendopo Sabha Kridatama Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto, Jum'at 10 September 2021.


Ditandaskannya, bagi para pejabat yang telah mendapatkan promosi jabatan supaya terus menjadi ASN Pemkot Mojokerto yang berkinerja lebih baik lagi daripada sebelumnya.

"Jadi, selain kinerja, loyalitas dan kemampuan untuk berfikir inovatif dan kreatif juga menjadi penilaian untuk promosi. Dan, jangan sekali-kali melibatkan diri dalam politik praktis. ASN itu melayani semua elemen masyarakat, bukan hanya untuk golongan tertentu saja", tandas Ning Ita.

Seperti halnya pelantikan-pelantikan pejabat Pemkot Mojokerto yang telah lalu, para pejabat yang dilantik kali ini pun harus menanda-tangani pakta integritas yang berisikan komitmen untuk memenuhi beberapa hal terkait kinerja seperti tercantum dalam form pakta integritas. 

Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kali ini, dihadiri oleh Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Sekdakot Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo, Assisten Sekdakot Mojokerto, sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkot serta Camat se Kota Mojokerto. *(DI/HB)*