Sabtu, 23 Oktober 2021

Oknum TNI Diduga Aniaya Anggota Satpol PP Kota Mojokerto Di Pos Kantor Pemkot


Angga Ardiyan, petugas Satpol PP Kota Mojokerto korban dugaan penganiayaan oknum TNI di pos penjagaan Satpol PP di Kantor Pemkot Mojokerto, Jum'at (22/10/2021) malam.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Seorang oknum Anggota TNI berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) diduga menganiaya Anggota Satpol PP Kota Mojokerto, Jum'at (22/10/2021) malam. Penganiayaan terjadi di pos jaga pintu masuk Kantor Pemerintah Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto.

Angga Ardiyan, petugas Satpol PP Kota Mojokerto korban penganiayaan mengatakan, tindak kekerasan yang menimpanya itu bermula dari terjadinya kecelakaan lalu lintas di depan Kantor Wali Kota Mojokerto pada hari Jumat (22/10/2021) sore sekitar pukul 17.30 WIB.

Saat itu, ia beserta seorang rekannya sedang jaga piket masuk siang. Tiba-tiba di depan Kantor Pemkot Mojokerto arah putar balik terjadi insiden kecelakaan yang melibatkan sepeda motor yang dikendarai seorang ibu dan anaknya dengan kendaraan yang berada didepannya.

"Ceritanya, ibu ini sudah di ingatkan polisi cepek untuk berhenti, tapi malah nerobos sehingga terjadi kecelakaan", ungkap Angga Ardiyan, Anggota Satpol PP Kota Mojokerto korban dugaan penganiayaan.

Akibat kejadian tersebut, lanjut Angga, si Ibu jatuh terpental sampai depan pos. Secara spontan, ia berusaha menolongnya. Bukannya berterima-kasih, si ibu tersebut malah marah-marah.

"Padahal saya berniat membantu, malah dikiranya saya yang menabrak. Tapi setelah dijelaskan polisi cepek dan warga sekitar, akhirnya ibu itu minta maaf sama saya", terang Angga.

Permasalahan kembali berlanjut, ketika Angga meminta kartu identitas si ibu itu dengan maksud untuk penyelesaian secara damai dengan si korban.

"Saya bilang kalau ibu gak mau menyerahkan KTP, ini kan ada CCTV, malah nanti ibu kena tilang. Lantas beliaunya marah-marah dan bilang nanti kesini lagi", jelasnya.

Sekitar pukul 20.45 WIB, ibu itu datang bersama suami dan temannya yang mengaku anggota TNI. Tanpa basa-basi, kedua orang ini kemudian menghujani pukulan secara bertubi-tubi hingga ia mendapatkan luka yang cukup parah di bagian wajah.

Kasatpol PP Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono mengatakan, pihaknya mendapat laporan tentang anggotanya mengalami penganiayaan dan foto anggotanya dengan kaos banyak bercak darah.

"Kami langsung menghubungi dan melaporkan kejadian penganiayaan ini pada Satreskrim Polresta Mojokerto", kata Kasatpol PP Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono, Sabtu (23/10/2021).

Laporan itu ditindak-lanjuti Satreskrim Polresta Mojokerto dengan mendatangi korban di lokasi terjadinya penganiayaan tersebut. Berdasarkan barang bukti dan keterangan Saksi, bahwa pelaku dugaan penganiayaan diduga merupakan oknum TNI.

"Setelah didatangi ke TKP melihat beberapa foto ternyata memang penganiayaan itu dilakukan oleh oknum TNI, sehingga Kepolisian menyerahkan pada Garnisun", terang Dodik.

Setelah kejadian itu, korban dan pelaku penganiayaan oknum TNI itu dibawa ke Garnisun. Esoknya, karena korban merasakan kesehatannya menurun, sehingga dilarikan ke RSUD dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Mojokerto.

"Ada luka yang perlu dijahit sehingga tadi dibawa ke rumah sakit", jelasnya.

Korban dan pelaku sempat berdamai dan akan menyelesaikan secara kekeluargaan. Perdamaian itu bahkan ditulis dalam surat pernyataan dengan membubuhkan tanda-tangan pada kertas tanpa materai. Pernyataan itu dibuat di Kantor Garnisun.

Meski begitu, Dodik menegaskan, penganiayaan hingga melukai anak buahnya ini agar diusut tuntas sesuai hukum. Pasalnya, kejadian penganiayaan tersebut terjadi di pos penjagaan Satpol PP yang berada di Kantor Pemerintah Kota Mojokerto.

"Kami menyampaikan via surat tertulis. Kami mohon untuk tetap diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku, baik militer maupun sipil. Karena sudah terjadi penganiayaan yang itu dilakukan di pos Satpol PP di Pemkot", tegasnya.

Pihaknya pun telah mengumpulkan barang bukti lain berupa rekaman kamera CCTV yang berada di pos penjagaan Satpol PP Pemkot Mojokerto. "Info yang kami terima 2 (dua) orang yang mendatangi Angga (Korban)", ucap Dodik.

"Kronologi, korban berniat membantu pengendara motor ibu dan anaknya yang terlibat kecelakaan di depan Pemkot Mojokerto. Justru korban dituduh penabrak, padahal dia berniat menolong", tandas Dodik. *(DI/HB)*

Jumat, 22 Oktober 2021

Bupati Ikfina Lantik 78 Pejabat Administrator Dan Pengawas Pemkab Mojokerto


Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati saat memberi selamat kepada salah-satu pejabat di lingkungan Pemkab Mojokerto yang baru dilantik, Jum'at (22/10/2021) sore.


Kab. MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati didampingi Wakil Bupati Muhammad Albarra serta Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko melantik 78 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Jumat (22/10/2021) sore, di Pendapa Graha Majatama Pemkab Mojokerto.

Penanda-tanganan Berita Acara Sumpah Jabatan, dilakukan oleh dua orang perwakilan, yaitu Suhartono dari jabatan lama Sekretaris DPMD menduduki jabatan baru Kabag Perekonomian Sekretaris Daerah dan Yulius Bachtiar Kasi Pembangunan menduduki jabatan baru Sekretaris Kecamatan Mojosari.

Usai acara pelantikan, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmati kepada wartawan mengatakan, bahwa pelantikan kali ini dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan di lingkungan Pemkab Mojokerto.

Penilaian pengisian jabatan, dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja ASN dengan semua tahapan sesuai perundang-undangan. Hal ini untuk mencapai proses birokrasi bersih dan akuntabel.

Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini pun menjelaskan, bahwa pejabat yang dilantik juga dinilai telah memenuhi standar kompetensi, kinerja dan latar belakang pendidikan.



Bupati Ikfina memyaksikan penanda-tanganan Berita Acara Sumpah Jabatan, diwakili oleh dua orang pejabat di lingkungan Pemkab Mojokerto dihadpan Bupati Ikfina, Jum'at (22/10/2021) sore.


"Kita pasti melihat kompetensi, kinerja dan latar belakang. Contohnya jabatan camat, kalau tidak punya latar belakang kepemerintahan, itu tidak boleh. Karena merupakan aturan baru di 2021. Kalau dulu boleh, namun harus Diklat kepamongprajaan. Tapi sekarang, itu tidak bisa. Jadi kita betul-betul berpedoman pada ketentuan perundang-undangan", jelas Bupati Ikfina.

Urgensi untuk segera memenuhi kekosongan jabatan, secara tegas dimaksudkan untuk menjalankan penataan dan penyederhanaan organisasi. Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Mojokerto segera menyiapkan suatu sistem penataan jabatan bernama 'Talent Tool' yang berfungsi untuk menganalisa secara cepat dan tepat, terkait posisi jabatan. 

"Pengisian jabatan ini sangat urgent. Karena kalau di Plt-kan, bisa kurang optimal. Kita pun dibatasi waktu penataan organisasi (penyederhanaan).  Nah, penataan ini bisa jalan kalau jabatan terisi. Kita nantinya juga akan menyiapkan satu sistem, namanya Talent Tool", ungkap Bupati Ikfina.

"Jadi, dalam sistem akan muncul jabatan-jabatan sesuai penilaian. Ada semua laporan kinerjanya,  targetnya, kepangkatannya, kompetensi dan indikator-indikatornya. Sehingga, kalau ada jabatan kosong atau ada yang pensiun, akan langsung muncul nama-nama terbaik yang berkompeten untuk mengisi. Sesuatu akan adil, kalau ada sistemnya, kita akan lakukan itu", tandas Bupati Ikfina.

Sebagai informasi, berikut beberapa nama pejabat yang dilantik di lingkup Setdakab maupun camat. Di antaranya, Suhartono menjadi Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab, Widia Puji Astuti sebagai Kabag Perencanaan Dan Keuangan Setdakab, Nunuk Djatmiko sebagai Kabag Kesra Setdakab, Hevi Maida Laily sebagai Kabag Organisasi Setdakab dan Ririn Ratnasari sebagai Kabag Umum Setdakab. 

Berikutnya, Mujiono sebagai Camat Trowulan, Try Raharjo  Murdianto sebagai Camat Ngoro, Mokhammad Riduwan Camat Mojosari, Nuryadi sebagai Camat Kutorejo, Madya Andriyanto sebagai Camat Jetis, Harfendy Setiyapraja sebagai Camat Jatirejo, Endro Wahyono sebagai Camat Gondang, Mohammad Taufiqurrohman sebagai Camat Gedeg, dan Akhmad Samsul Bakri sebagai Camat Dlanggu. *(get/DI/HB)*

KPK Periksa 7 Saksi Perkara Dugaan Jual Beli Jabatan Bupati Probolinggo Dan Suami


Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.



Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 7 (tujuh) Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) gratfikasi yang menjerat Puput Tantriana Sari (PTS) selaku Bupati Prolunggo dan suaminya mantan Bupati Probolinggo 2 (dua) periode Hasan Aminuddin yang saat kejadian menjabat Anggota DPR-RI, Kamis 21 Oktober 2021.

"Seluruh saksi dikonfirmasi terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah uang oleh tersangka PTS (Puput Tantriana Sari) dan tersangka HA (Hasan Aminuddin) melalui beberapa pihak terkait dengan pengangkatan Pj Kepala Desa dan juga mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis saat dikinfirmasi wartawan, Jum'at (22/10/2021).

Adapun tujuh Saksi yang diperiksa tersebut, yakni Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pemkab Probolinggo Edy Suryanto, Asissten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto, Camat Kraksaan Ponirin, Camat Besuk Puja, Camat Pajarakan Rachmad Hidayanto, Camat Banyuanyar, Imam Syafii dan Wiraswasta Zulfikar Imawan Hir.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya, Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo dan suaminya yang merupakan mantan Bupati Probolinggo 2 (dua) periode Hasan Aminuddin yang saat kejadian menjabat Anggota DPR-RI serta 20 (dua puluh) orang lainnya ditetapkan KPK sebagai Tersangka perkara dugaan TPK suap seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin suami Bupati Puput, Doddy Kurniawan selaku Camat Krejengan dan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap.

Terhadap empat Tersangka penerima suap tersebut, KPK menyangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara 18 (delapan belas) orang lainnya, yakni SO, AW, MW, MU, MI, MB, MH, AW, KO, AS, JL, UR, NH, NUH, HS, SR, SO, dan SD ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap.

Terhadap 18 Tersangka pemberi suap tersebut, KPK menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kemudian, dalam pengembangannya, pada Selasa 12 Oktober 2021.KPK menetapkan Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo dan suaminya Hasan Aminuddin sebagai Tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dalam perkara dugaan TPPU, terhadap Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo dan suaminya Hasan Aminuddin, KPK menyangkakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. *(Ys/HB)*


Geledah 3 Lokasi, KPK Sita Catatan Keuangan Terkait Perkara Bupati Kuansing


Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (21/10/2021) kemarin, menggeledah 3 (tiga) lokasi di Pekanbaru terkait penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap perpanjangan ijin Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan sawit yang menjerat Andi Putra selaku Bupati Kuantan Singingi (Kuansing).

Dalam penggeledahan, Tim Penyidik KPK menemukan catatan keuangan diduga terkait dengan pokok perkara tersebut. Adapun 3 lokasi yang digeledah, yaitu sebuah kantor di Kecamatan Limpa Pulu Kota Pekanbaru, rumah kediaman di Tangkerang Pekanbaru dan rumah kediaman di Maharatu Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

"Dari 3 lokasi dimaksud, ditemukan dan diamankan bukti antara lain berbagai dokumen berupa catatan keuangan yang diduga terkait dengan perkara", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan, Jum'at (22/10/2021).

Dijelaskannya, bukti-bukti yang ditemukan itu akan dicocokkan dengan kronologi perkara tersebut dan disita guna melengkapi berkas penyidikan perkara Andi Putra dan kawan-kawan.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menerangkan, Andi Putra selaku Bupati Kuantan Singingi (Kuasing) diduga menerima hadiah atau janji-janji berkaItan dengan jabatannya terkait perpanjangan ijin HGU perusahaan perkebunan sawit dari Sudarso selaku General Manager PT. Adimulia Agrolestari (PT. AA) berupa uang sebesar Rp. 700 juta.

"Diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh SDR (Sudarso) kepada AP (Andi Putra) berupa uang sebesar Rp. 500 juta. Lalu, pada tanggal 18 Oktober 2021, SDR juga diduga kembali menyerahkan kesanggupan itu kepada AP menyerahkan uang sekitar Rp. 200 juta", terang Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Selasa (19/10/2021) malam.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Andi Putra selaku Bupati Kuantan Singingi periode 2021–2026 dan Sudarso selaku General Manager PT. Adimulia Agrolestari (PT. AA) sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap perpanjangan ijin HGU perusahaan perkebunan sawit pada Selasa (19/10/2021) malam.

Andi Putra selaku Bupati Kuantan Sengingi ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap. Sedangkan Sudarso selaku General Manager PT. Adimulia Agrolestari ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap.

Terhadap Andi Putra selaku Bupati Kuantan Sengingi, KPK menyangkakan Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan terhadap Sudarso selaku General Manager PT. AA, KPK menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. *(Ys/DI)*


BERITA TERKAIT:

Kamis, 21 Oktober 2021

KPK Panggil 4 Saksi Dugaan Korupsi Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono


Bupati non-aktif Banjarnegara Budhi Sarwono mengenakan rompi khas Tahanan KPK warna oranye tiba di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan untuk kembali menjalani pemeriksaan perkara dugaan TPK terkait pengadaan proyek infrastruktur di Pemkab Banjarnegara tahun 2017–2018, Jum'at (24/09/2021).


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan 4 (empat) Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara Tahun 2017–2018 yang menjerat Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara.

Empat Saksi yang dijadwalkan akan diperiksa tersebut, yakni Bhakti Nursisi Budiono selaku Direktur CV. Karya, Hadi Suwarno selaku Presiden Direktur PT. Adi Wijaya, Siti Rustansi l selaku Direktur CV. Puri Agung dan Mistar selaku sopir PT. Bumi Redjo yang juga Direktur Utama PT. Sutikno Tirta Kencana.

Keempatnya akan diperiksa sebagai Saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara dan tersangka Kedy Afandi dari pihak swasta.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah jalan Raya Semarang – Kendal KM 12, Semarang", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (21/10/2021).

Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara bersama pihak swasta Kedy Afandi yang diduga merupakan orang kepercayaan Budhi Sarwono ditetapkan KPK sebagai Tersangka atas perkara dugaan TPK terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Banjarnegara Tahun 2017–2018

KPK menduga, Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara diduga turut serta dalam pemborongan atau pengerjaan proyek infrastruktur Pemkab Banjarnegara Tahun Anggaran 2017–2018.

KPK menahan Budhi Sarwono sejak Jum'at (03/09/2021) yang lalu setelah menetapkannya sebagai Tersangka perkara dugaan TPK terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara.

KPK menduga, Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara diduga menerima kommitmen fee atas proyek pengadaan barang dan jasa pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara sekitar Rp. 2,1 miliar.

KPK pun menduga, Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara diduga berperan aktif dengan ikut langsung maupun tidak langung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur. Di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara, mengikut-sertakan perusahaan milik keluarga dan mengatur pemenang lelang proyek.

Terhadap Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara dan Kedy Afandy, KPK menyangkakan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Meski demikian, KPK membuka kemungkinan mengembangkan pasal perkara tersebut ke pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jika ditemukan adanya penyamaran aset hasil TPK.

"Penerapan pasal lain (TPPU) dimungkinkan sepanjang ada kecukupan bukti", ujar Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (23/09/2021).

Ali memastikan Tim Penyidik KPK akan menelusuri aset-aset yang dimiliki Budhi dengan meminta keterangan pihak terkait.

"Tentu akan kami telusuri dan dalami lebih lanjut hubungannya dengan Tersangka. Termasuk tentu soal harta kekayaan yang dimiliki tersangka", kata Ali.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, pihaknya akan menelusuri kebenaran harta asli yang dimiliki Budhi dengan yang dilaporkannya kepada KPK. Sebab, diduga Budhi tidak menyampaikan dengan benar jumlah harta yang dimilikinya.

"Penyidik akan melihat LHKPN pada Tersangka maupun dari para pihak yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang ditangani KPK", kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya, Sabtu (04/09/2021).

Firli menegaskan, pemeriksaan LHKPN dengan aset asli milik Tersangka dalam kasus korupsi penting dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk mencari aset-aset yang diduga dimiliki Tersangka namun disembunyikan.

"Ini adalah kontrol dirinya sendiri, maupun kontrol masyarakat", tegas Firli Bahuri.

Dalam laman LHKPN milik Budhi yang diakses melalui elhkpn.kpk.go.id, Budhi hanya memiliki dua bidang tanah dan bangunan tanpa alat transportasi. Padahal, Budhi pernah memamerkan Mobil Jeep Rubicon, meski dia menyebut mobil itu bukan miliknya.

Diketahui, Budhi Sarwono hanya memiliki harta kekayaan sebesar Rp. 23,8 miliar. Jumlah harta kekayaan Budhi Sarwono sebesar itu dapat dilihat dari laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Budhi pada 25 Januari 2021. *(Ys/HB)*


Pemprov Jawa Timur Raih Penghargaan Proklim 2021 Dari KLHK



Kota SURABAYA – (harianbuana.com).
Pemerintah Provinsi  Jawa Timur kembali  berhasil meraih penghargaan terbaik sebagai Pembina Program Kampung Proklim Tingkat Provinsi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Republik Indonesia (KLHK-RI).

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya Bakar dalam acara puncak Festival Iklim Nasional Tahun 2021 di Gedung Manggala Wanabhakti kepada  Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur (Jatim) DR. Ardo Sahak yang hadir mewakili Gubernur Jawa Timur. 

Untuk diketahui, penghargaan tersebut merupakan strata tertinggi dalam ajang Proklim. Tahun 2019 lalu, Gunernur Khofifah juga menerima penghargaan serupa tingkat nasional karena dinilai aktif dalam mendukung dan mengembangkan Proklim yang disertai berbagai kebijakan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca guna menekan laju perubahan iklim. 

Proklim sendiri adalah program untuk memperkuat kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Program ini berupaya menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.  

“Penghargaan ini bukanlah tujuan utama, karena menahan laju perubahan iklim harus dilakukan semua individu, tidak cukup jika  hanya pemerintah. Saya mengajak semua elemen khususnya relawan pecinta lingkungan untuk terus aktif", ungkap Khofifah saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Rabu (20/10/2021). 

Gubernur Khofifah mengatakan, Ia berharap jumlah kampung iklim di Jawa Timur dapat terus bertambah, sehingga upaya pengendalian perubahan iklim semakin cepat terwujud. Menurut Khofifah, Proklim merupakan bagian dari upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

“Salah satu dampaknya adalah anomali cuaca dan iklim. Efeknya bisa terjadi gagal panen sehingga memicu kerawanan pangan dan fluktuasi harga di pasar. Dampak lanjutannya pada kestabilan sosial, ekonomi, dan juga politik", kata Gubernur Khofifah.

Gubernur perempuan pertama di Provinsi Jawa Timur ini menjelaskan, adaptasi berarti menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim. Sedangkan mitigasi mengacu pada upaya dan cara-cara mengurangi emisi gas rumah kaca melalui gaya hidup rendah emisi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dijelaskannya pula, bahwa perubahan Iklim akan berdampak fatal jika aksi mitigasi tidak dilakukan sejak dini. 

“Setiap individu dapat berkontribusi dalam mitigasi dengan cara mengurangi penggunaan kantong plastik, tidak membuang sampah sembarangan, membatasi penggunaan kendaraan bermotor, menggunakan sarana transportasi umum, hemat listrik dan air dan menanam pepohonan", jelas Gubernur Khofifah.

Pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah menyampaikan terima-kasih atas semua kepedulian dan ihtiar seluruh elemen masyarakat Jawa Timur atas peran-serta aktifnya dalam penguatan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Di Jawa Timur. *(DI/HB)*

Rabu, 20 Oktober 2021

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Dan General Manager PT. AA Sudarso


Bupati Kuansing Andi Putra saat akan keluar dari gedung KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan sudah memakai rompi khas Tahanan KPK warna orange, Rabu (20/10/2021) malam.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
KPK menahanan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra dan General Manager PT. Adimulia Agrolestari (PT. AA) Sudarso, Rabu (20/10/2021) malam. Keduanya ditahan setelah diperiksa Tim Penyidik di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan selama kurang-lebih 130 menit.

Penahanan dilakukan menyusul setelah keduanya ditetapkan KPK sebagai Tersangka atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap perpanjangan ijin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit perusahaan milik Sudarso pada Selasa (19/10/2021) malam

Pantauan wartawan, Bupati Kuansing Andi Putra dan dan General Manager PT. Adimulia Agrolestari Sudarso tiba di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan pada Rabu (20/10/2021) petang sekitar pukul 18.30 WIB. Begitu tiba, dengan pengawalan petugas keduanya langsung bergegas masuk gedung KPK dan menuju ruang pemeriksaan yang ada di lantai 2.

Kurang-lebih sekitar pukul 20.45 WIB di hari yang sama, Andi dan Sudarso keluar dari gedung KPK dengan tangan diborgol dan memakai rompi khas Tahanan KPK warna oranye.

Saat diminta statemennya terkait perkara yang menjadikannya Tersangka dan ditahan KPK, hanya satu kata yang disampaikan Andi Putra. Ia langsung bergegas menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke rumah tahanan (Rutan).

"(Pak Andi, ada yang ingin disampaikan terkait perkara yang menjadikan Bapak Tersangka dan ditahan KPK)? Nggak...!", ujar Andi.

Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri menerangkan, kedua Tersangka langsung ditahan setelah dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 2 jam. Andi Putra ditahan di Rutan KPK di Gedung Merah Putih, sedangkan Sudarso ditahan di Rutan Pondam Jaya Guntur.

"Tim penyidik segera melanjutkan pemeriksaan dan berikutnya kedua Tersangka tersebut dibawa ke Rutan masing-masing", terang Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menerangkan, Andi Putra selaku Bupati Kuantan Singingi diduga menerima suap terkait perijinan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit dari Sudarso sebesar Rp. 700 juta. Suap itu diberikan, diduga untuk memperpanjang ijin HGU perkebunan sawit perusahaan milik Sudarso.

"Diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh SDR (Sudarso) kepada AP (Andi Putra) berupa uang sebesar Rp. 500 juta. Lalu, pada tanggal 18 Oktober 2021, SDR juga diduga kembali menyerahkan kesanggupan itu kepada AP menyerahkan uang sekitar Rp. 200 juta", terang Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Selasa (19/10/2021) malam.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Andi Putra selaku Bupati Kuantan Singingi periode 2021–2026 dan Sudarso selaku General Manager PT. Adimulia Agrolestari (PT. AA) sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap perpanjangan ijin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit pada Selasa (19/10/2021) malam.

Keduanya ditetapkan sebagai Tersangka atas perkara tersebut, setelah diamankan bersama 6 (enam) orang lainnya melalui serangkaian kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK pada Senin (18/10/2021) sore. Meraka kemudian dibawa ke Mapolda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam perkara ini, Andi Putra selaku Bupati Kuantan Sengingi ditetapkan sebagai Tersangka penerima suap. Sedangkan Sudarso selaku General Manager PT. Adimulia Agrolestari ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap.

Terhadap Andi Putra selaku Bupati Kuantan Sengingi, KPK menyangkakan Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan terhadap Sudarso selaku General Manager PT. AA, KPK menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. *(Ys/DI)*


BERITA TERKAIT:

KPK Periksa Bupati Kuansing 2 Jam Lebih


Bupati non-aktif Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra usai menjalani pemeriksaan di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Rabu (20/10/2021).


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyudahi pemeriksaan terhadap Bupati Kuantan Singingi (Kuanaing) Andi Putra dan General Manager PT. Adimulia Agrolestari Sudarso. Pemeriksaan dilangsungkan di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan selama kurang-lebih 130 menit, Rabu 20 Oktober 2021.

Sekitar pukul 20.45 WIB, Bupati Kuansing Andi Putra dan General Manager PT. AA Sudarso tampak keluar dari dalam gedung KPK dengan memakai rompi khas Tahanan KPK warna oranye dan kedua tangan diborgol serta langsung diarahkan petugas ke mobil tahanan yang akan membawanya kembali ke Rumah Tahanan (Rutan) masing-masing.

Bupati Kuansing Andi Putra ditahan di Rutan di Gedung Merah Putih KPK, sementara Sudarso ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Sayangnya, kedua Tersangka lebih memilih diam ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan.

"Tim penyidik segera melanjutkan pemeriksaan dan berikutnya kedua Tersangka tersebut dibawa ke Rutan masing-masing", terang Pelaksana-tugas (Plt) Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (20/10/2021).

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Andi Putra selaku Bupati Kuantan Singingi periode 2021–2026 dan Sudarso selaku General Manager PT. Adimulia Agrolestari sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap perpanjangan ijin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit pada Selasa (19/10/2021) kemarin.

Keduanya ditetapkan sebagai Tersangka atas perkara tersebut, setelah diamankan bersama 6 (enam) orang lainnya melalui serangkaian kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK pada Senin (18/10/2021) sore, yang kemudian membawa mereka ke Mapolda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam perkara ini, Andi Putra selaku Bupati Kuantan Sengingi ditetapkan sebagai Tersangka penerima suap. Sedangkan Sudarso selaku General Manager PT. Adimulia Agrolestari ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap.

Terhadap Andi Putra selaku Bupati Kuantan Sengingi, KPK menyangkakan Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Terhadap Sudarso selaku General Manager PT. AA, KPK menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. *(Ys/DI)*


BERITA TERKAIT:

Selasa, 19 Oktober 2021

KPK Beber Kronologi OTT Bupati Kuansing


Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (tengah) dalam konferensi pers di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Selasa (19/10/2021).


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Andi Putra (AP) selaku Bupati Kuantan Singingi (Kuansung) periode 2021–2026 dan SDR selaku General Manager PT. AA sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap perijinan perkebunan pada Selasa (19/10/202) malam. Keduanya pun langsung dilakukan penahanan sementara selama 20 hari pertama guna kepentingan penyidikan.

Keduanya ditetapkan sebagai Tersangka atas perkara tersebut, setelah diamankan bersama 6 (enam) orang lainnya melalui serangkaian kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK pada Senin (18/10/2021) sore, yang kemudian membawa mereka ke Mapolda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam konferensi pers tentang penetapan status hukum dan penahanan kedua Tersangka di Kantor KPK jalan Kuningan Persada - Jakarta Selatan pada Selasa (19/10/2021) malam, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar membeberkan kronologi proses penangkapan kedua Tersangka bersama 6 (enam) orang lainnya melalui serangkaian kegiatan OTT yang digelar Tim Satgas Penindakan pada Senin (18/10/2021) sore.

Andi Putra (AP) selaku Bupati Kuntan Sengingi (Kuanaing) dan Sudarso (SDR) selaku General Manager PT. Adimulia Agrolestari (PT. AA) kini ditetapkan sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) penerimaan hadiah (suap) atau janji-janji terkait perpanjangan ijin Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit di Kabupaten Kuansing.

Kegiatan OTT tersebut dilakukan berawal dari KPK menerima informasi masyarakat bahwa diduga akan terjadi peristiwa tindak pidana Andi Putra selaku Bupati Kuansing akan menerima hadiah (suap) atau janji-janji berkaitan dengan jabatannya berupa penerimaan uang terkait permohonan atau perpanjangan HGU dari perusahaan swasta.

"Dari hasil penyelidikan diketahui, bahwa PT. AA (PT. Adimulia Agrolestari) sedang mengurus perpanjangan sertifikat HGU, dimana dalam prosesnya perlu menyertakan disposisi atau surat persetujuan dari Bupati Kuansing dengan membubuhkan tanda-tangan AP selaku Bupati Kuansing", terang Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di Kantor KPK jalan Kuningan Persada - Jakarta Selatan pada Selasa (19/10/2021) malam.

Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK membeber kronologi proses penangkapan kedua Tersangka bersama 6 (enam) orang lainnya melalui serangkaian kegiatan OTT yang digelar Tim Satgas Penindakan pada Senin (18/10/2021) sore itu.

Pada Senin 18 Oktober 2021, sekitar pukul 11.00 WIB Tim KPK menerima informasi masyarakat bahwa General Manager PT. AA (PT. Adimulia Agrolestari) Sudarso (SDR) dan Senior Manager PT. AA Paino (PA), diduga telah membawa uang untuk diserahkan kepada Andi Putra selaku Bupati Kuansing.

Mereka kemudian masuk ke rumah pribadi Andi Putra di Kuansing. Sekitar 15 menit kemudian, SDR (General Manager PT AA) dan PA (Senior Manager PT. AA) keluar dari rumah pribadi AP.

Beberapa saat kemudian Tim KPK segera mengamankan SDR (Sudarso), PN (Paino) YD (Yuda) sopir PT. AA dan JG (Juang) sopir. Setelah memastikan telah ada penyerahan uang kepada Bupati Kuansing AP, Tim KPK berusaha mengamankan AP. Namun, saat itu AP tidak ditemukan, sehingga Tim KPK melakukan pencarian.

"Diperoleh informasi, AP berada di Pekanbaru sehingga Tim KPK selanjutnya mendatangi rumah pribadi AP di Pekanbaru. Namun AP tidak berada di tempat, sehingga tim KPK meminta pihak keluarga AP untuk menghubunginya agar AP kooperatif datang menemui tim KPK yang berada di Polda Riau", beber Lili Pintauli.

Setelah itu, lanjut Lili Pintauli, sekitar pukul 22.45 WIB, Bupati Kuansing Andi Putra bersama ajudan pribadinya Hendri Kurniadi (HK), Staf Bagian Umum Persuratan Bupati Andri Meiriki (AM) dan sopirnya Deli Iswanto (DI) mendatangi Polda Riau. Selanjutnya tim KPK meminta keterangan kepada pihak-pihak dimaksud.

"Dalam kegiatan tangkap tangan ini Tim KPK menemukan bukti petunjuk penyerahan uang Rp. 500 juta, uang tunai dalam bentuk rupiah dengan jumlah total Rp. 80,9 juta, mata uang asing sekitar SGD 1.680 dan serta HP Iphone XR", lanjutnya.

Lili menandaskan, setelah dilakukan pengumpulan informasi dan berbagai bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK kemudian melakukan penyelidikan lebih-lanjut sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara.

"Selanjutnya, KPK meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan mengumumkan 2 (dua) Tersangka, yakni Andi Putra selaku Bupati Kuansing dan Sudarso selaku General Manager PT. AA", tandas Lili.

Dalam perkara ini, Andi Putra selaku Bupati Kuantan Sengingi ditetapkan sebagai Tersangka penerima suap. Sedangkan SDR selaku General Manager PT. AA ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap.

Terhadap Andi Putra selaku Bupati Kuantan Sengingi, KPK menyangkakan Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Terhadap Sudarso selaku General Manager PT. AA, KPK menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

"Untuk kepentingan penyidikan, kedua Tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak hari ini. SDR ditahan di Rutan (Rumah Tahanan) Pomdam Jaya Guntur, AP ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK", tegas Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. *(Ys/HB)*


BERITA TERKAIT:

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Dan GM PT. AA Sebagai Tersangka


Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat memberi keterangan tentang penetapan dan penahan tersangka AP dan SDR dalam konferensi pers di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Selasa (19/10/2021) malam.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Andi Putra (AP) selaku Bupati Kuantan Singingi (Kuansung) periode 2021–2026 dan inisial SDR selaku General Manager PT. AA sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap perizinan perkebunan, Selasa 19 Oktober 2021.

Keduanya ditetapkan sebagai Tersangka atas perkara tersebut, setelah diamankan bersama 6 (enam) orang lainnya melalui serangkaian kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK pada Senin (18/10/2021) sore, yang kemudian membawa mereka ke Mapolda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"KPK kemudian melakukan penyelidikan dan setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan status ke tingkat penyidikan dan menentukan Tersangka, yaitu AP (Andi Putra) Bupati Kuansing dan (inisial) SDR General Manager PT. AA", terang Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Selasa (19/10/2021) malam.

Lili menjelaskan, bahwa bermula dari KPK menerima informasi masyarakat tentang dugaan akan adanya peristiwa tindak pidana pemberian uang kepada Andi Putra selaku Bupati Kuansing terkait pengurusan perpanjangan Hak Guna Usaha Lahan dari perusahaan swasta.

Atas indormasi tersebut, KPK kemudian melakukan pendalaman. KPK mendapat informasi dari masyarakat akan ada penyerahan uang pada hari Senin (18/10/2021).

Tim KPK lantas melakukan kroscek lapangan yang salah-satunya dengan mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan sejumlah pihak yang diduga terkait dengan dugaan pokok perkara.

Dalam perkara ini, Andi Putra selaku Bupati Kuantan Sengingi ditetapkan sebagai Tersangka penerima suap. Sedangkan SDR selaku General Manager PT. AA ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap.

Terhadap Andi Putra selaku Bupati Kuantan Sengingi, KPK menyangkakan Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Terhadap Sudarso selaku General Manager PT. AA, KPK menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

"Untuk kepentingan penyidikan, kedua Tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak hari ini. SDR ditahan di Rutan (Rumah Tahanan) Pomdam Jaya Guntur, AP ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK", tegas Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Konferensi penetapan dan penahanan Tersnagka kali ini tidak menghadirkan para Tersangka. Pasalnya, masih dilakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap para Tersangka.  *(Ys/HB)*


BERITA TERKAIT:

Gubernur Khofifah Resmikan Masjid Jami Al – Ikhlas Moropelang Babat Lamongan


Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawamsa saat menyampaikan sambutan peresmian Masjid Jami Al – Ikhlas di  Desa Morepelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, Selasa (19/10/2021).


Kab. LAMONGAN – (harianbuana.com).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Masjid Jami Al – Ikhlas di Desa Morepelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, Selasa (19/10/2021). Dalam peresmian Masjid Jami Al – Ikhlas, Gubernur Jatim didampingi Plt Kabiro Kesra dan juga Kadis Kominfo Jatim Dr. Hudiyono, MSi.,  Bakorwil Bojonegoro, Kepala Dinas PU Cipta Karya, Kabiro Administrasi Pimpinan, Bupati Lamongan, Wakil Bupati Lamongan beserta jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemkab Lamongan.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya mengapresiasi pembangunan Masjid Jami Al – Ikhlas di wilayah Moropelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan atas swadaya dan gotong-royong berlangsung selama 8 tahun itu, sehingga menjadi masjid yang bagus dan mewah ini.

"Terima kasih atas kegotong – royongan yang telah dilakukan masyarakat Moropelang, semoga menjadi amal ibadah yang bermanfaat, dan berkah bagi masyarakat. Serta kegotong royongan ini juga patut dicontoh oleh semua lapisan masyarakat di Jatim dalam membangun masjid, dan sarana, serta Prasarana lainnya", ujar gubernur perempuan pertama di Provinsi Jawa Timur ini.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawamsa saat menanda-tangani prasasti peresmian Masjid Jami Al – Ikhlas di  Desa Morepelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, Selasa (19/10/2021).


Lebih lanjut, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, setelah diresmikan masjid yang megah dan indah itu, tugas selanjutnya bagi takmir yaitu memakmurkan masjid tersebut dengan membuat atau mengisi kegiatan masjid melalui acara yang bermanfaat sepanjang masa. Sehingga kondisi masjid menjadi ramai dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Lamongan yang patuh dan taat protokol kesehatan selama pandemi Covid-19, sehingga menjadi kabupaten pertama di Jatim masuk level 1 di assesment kementerian kesehatan. Tapi, kami minta masyarakat untuk tetap menaati dan jangan lengah terhadap protokol kesehatan yang selama ini diterapkan, yaitu tetap memakai masker dan jaga jarak, karena varian Covid-19 ini masih ada", pinta Gubernur Khofifah.

Gubernur mengajak warga Jawa Timur, khususnya umat Islam meneladani dan menampilkan akhlak Rasulullah dalam keseharian. Peringatan Maulid Nabi SAW harus menjadi momentum penyempurnaan akhlak.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawamsa saat membagikan bingkisan kepada warga yang berada disekitar Masjid Jami Al – Ikhlas di  Desa Morepelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, Selasa (19/10/2021).


“Sudah seharusnya umat Islam mengambil pelajaran dari sosok Nabi Muhammad yang menjadi suri teladan. Rasulullah adalah role model seorang manusia yang memiliki akhlak yang sangat mulia", ajak Gubernur Khofifah.

Khofifah juga mengajak umat Islam untuk memohon kepada Allah SWT agar segera melepaskan situasi Pandemi Covid-19 diseluruh provinsi dan kabupaten/ kota di Indonesia, sehingga kehidupan dan roda ekonomi masyarakat bisa kembali pulih.

"Mari kita untuk selalu berdoa agar seeluruh penjuru Indonesia yang kita cintai ini terus mendapatkan perlindungan dari Allah SWT", pungkasnya.

Menariknya, pada saat menyampaikan sambutan dihadapan warga Maropelang Kecamatan Babat Lamongan yang hadir dalam peresmian Masjid Jami Al – Ikhlas tersebut, Gubernur Khofifah langsung memimpin pujian Sholawat Nabi yang memang acara peresmian masjid ini bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Nabi Muhammad SAW.

Usai acara, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawamsa memyempatkan membagikan bingkisan kepada warga yang berada disekitar Masjid Jami Al – Ikhlas di  Desa Morepelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan tersebut. *(DI/HB)*

OTT Di Kuansing, KPK Amankan 8 Orang Termasuk Bupati Andi Putra


Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 8 orang dalam serangkaian kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Provinsi Riau, Senin (18/10/2021) sore.

Delapan orang yang diamankan dalam OTT tersebut yang salah-satunya adalah Bupati Kuansing Andi Putra kemudian dibawa ke Mapolda Riau untuk menjalani serangkaian pemeriksaan awal.

Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri membenarkan adanya kegiatan OTT di Kuantan Singingi. tersebut.

"Informasi yang kami peroleh, benar ada kegiatan KPK dimaksud. Saat ini tim KPK masih melakukan pemeriksaan", kata Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (19/10/2021).

Diterangkannya, saat ini Tim Penyidik KPK masih melakukan serangkaian proses pemeriksaan awal terhadap delapan orang yang diamankan dalam OTT tersebut.

"KPK mengamankan beberapa pihak. Sejauh ini, ada sekitar 8 orang. Di antaranya benar Bupati Kuansing, Ajudan dan beberapa pihak swasta. Hingga kini masih terus dilakukan pemeriksaan", terang Ali Fikri.

Ali menegaskan, hingga kini Tim Penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status perkara dan status hukum para pihak yang diamankan. *(Ys/HB)*


BERITA TERKAIT:

Mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko Segera Disidang Di Kasus Gratifikasi


Wali Kota Batu Eddy Rumpoko saat dibawa petugas, Sabtu (16/09/2017) siang, pasca OTT.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
KPK telah rampung melengkapi berkas penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. Tim Jaksa KPK, bahkan telah melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Eddy Rumpoko akan segera disidang.

"Senin (18/10/2021), Tim Jaksa telah selesai melimpahkan Surat Dakwaan dan berkas perkara terdakwa Eddy Rumpoko ke Pengadilan Tipikor Surabaya", terang Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (19/10/2021).

Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu sebelumnya terjerat perkara tindak pidana korupsi suap yang kini tengah menjalani masa pidananya. sehingga tak dilakukan penahanan. KPK kini menunggu penetapan Majelis Hakim yang menangani agenda persidangan terdakwa.

"Terdakwa tidak dilakukan penahanan, karena masih menjalani pidana dalam perkara sebelumnya. Selanjutnya, menunggu penunjukan majelis hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan", jelas Ali Fikri.

Dalam perkara ini, terdakwa Eddy Rumpoko didakwa dengan dua dakwaan, yakni yang pertama didakwa melanggar Pasal 12 B Undang-Undnag Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau yang kedua didakwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Sebelumnya, Kamis (30/9/2021) dilaksanakan tahap II (penyerahan Tersangka dan barang bukti) dari Tim Penyidik kepada Tim Jaksa di Lapas Kelas I Semarang, karena berkas perkara dimaksud dinyatakan lengkap oleh Tim Jaksa", tandas Ali Fikri.

Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu didakwa pasal berlapis karena menyalah-gunakan wewenang dalam jabatannya dan melakukan tindak pidana korupsi menerima komisi 10 persen atau Rp. 500 juta dari proyek senilai Rp 5,26 miliar yang didanai APBD Kota Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangi PT. Dailbana Prima.

Sebelumnya, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko ditangkap Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK malalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang tunai sebesar Rp. 200 juta yang diberikan kepada Eddy. Sedangkan sisanya Rp. 300 juta telah diberikan sebelumnya untuk keperluan pelunasan mobil Toyota Alphard milik Eddy.

KPK juga menyita uang tunai Rp. 100 juta yang diberikan tersangka pengusaha Filipus Djap kepada Kepala Bagian Layanan dan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan selaku panitia pengadaan. Ketiganya kemudian ditetapkan sebagai Tersangka. *(Ys/HB)*


BERITA TEEKAIT:

KPK Periksa 9 Pejabat Saksi Dugaan Gratifikasi Bupati Probolinggo


Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan 9 (sembilan) pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo sebagai Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) gratfikasi yang menjerat Puput Tantriana Sari (PTS) selaku Bupati Prolunggo, Selasa 19 Oktober 2021.

"Hari ini, pemeriksaan Saksi tindak pidana korupsi terkait seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021, dugaan gratifikasi tersangka PTS (Puput Tantriana Sari)", ujar Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (19/10/2021).

Mereka yang diperiksa yakni Bendahara Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemkab Probolinggo Silvi Roselliyanti, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa ULP Probolinggo Suatmadi dan Kepala Badan Keuangan Daerah Probolinggo Dewi Korina.

Berikutnya, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemkab Probolinggo Anung Widiarto, Kabid UMKM Zulkarnain dan Kabid Dinas Usaha dan Fasilitasi Modal pada Dinas Koperasi dan UMKM Probolinggo Arie Kartika Sari.

Kemudian Kepala Dinas Sosial Pemkab Probolinggo Achmad Arif, Kabid Linjamsos Pada Dinas Sosial Pemkab Probolinggo Siti Mariyam serta Kasi Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Pemkab Probolinggo Mukmina.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya, Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo dan suaminya yang merupakan mantan Bupati Probolinggo 2 (dua) periode Hasan Aminuddin yang saat kejadian juga merupakan Anggota DPR-RI serta 20 (dua puluh) orang lainnya ditetapkan KPK sebagai Tersangka perkara dugaan TPK suap seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin suami Bupati Puput, Doddy Kurniawan selaku Camat Krejengan dan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap.

Terhadap empat Tersangka penerima suap tersebut, KPK menyangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara 18 (delapan belas) orang lainnya, yakni SO, AW, MW, MU, MI, MB, MH, AW, KO, AS, JL, UR, NH, NUH, HS, SR, SO, dan SD ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap.

Terhadap 18 Tersangka pemberi suap tersebut, KPK menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kemudian, dalam pengembangannya, pada Selasa 12 Oktober 2021.KPK menetapkan Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo dan suaminya Hasan Aminuddin sebagai Tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dalam perkara dugaan TPPU, terhadap Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo dan suaminya Hasan Aminuddin, KPK menyangkakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. *(Ys/HB)*


Bupati Kuantan Singingi Terjaring OTT KPK


Ketua KPK Firli Bahuri.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diinformasikan menangkap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra. Penangkapan berlangsung melalui serangkaian kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di wilayah Kabupaten Kuansing Provinsi Riau pada Senin (18/10/2021) sore.

Dikonfirmasi kebenaran tentang informasi OTT tersebut, Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri tidak menampiknya. Diterangkannya, bahwa saat ini Tim KPK masih melakukan pemeriksaan awal para pihak yang diamankan dalam OTT itu di Mapolda Riau.

"Informasi yang kami peroleh, benar ada kegiatan KPK dimaksud. Saat ini tim KPK masih melakukan pemeriksaan awal para pihak yang diamankan di Mapolda Riau", terang Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri, Selass (19/10/2021)

Informasi yang didapat menyebutkan, selain Bupati Kuansing Andi Putra, dalam OTT tersebut turut diamankan juga 3 (tiga) orang lainnya. Tiga orang itu sempat diperiksa di Mapolres Kuantan Singingi sebelum akhirnya dibawa ke Polda Riau Senin (18/10/2021) malam.

Dikonfiermasi tentang penangkapan sejumlah pejabat negara di wilayah Kabupaten Kuansing melalui OTT tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, kini Tim KPK masih ada di lapangan untuk mengumpulkan bukti terkait perkara.

"Betul, KPK melaksanakan giat tangkap tangan di daerah Riau. KPK masih kerja, penyelidik dan penyidik masih di lapangan. Beri kami waktu untuk bekerja kumpulkan bukti-bukti dugaan tindak pidana korupsi", jelas Ketua KPK Firli saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (19/10/2021).

Firli Bahuri menegaskan, Tim Penyelidik dan Penyidik KPK saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak terkait. Namun, Firli masih enggan menginformasikan detail para lain yang turut diamankan, perkara maupun barang bukti yang diamankan.

"Pengumpulan keterangan dan pemeriksaan intensif terhadap para pihak masih dilakukan. Mohon diberi waktu, nanti ada penjelasan saat konferensi pers", tegas Firli.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status perkara dan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. *(Ys/HB)*


BERITA TERKAIT:

KPK OTT Di Kuantan Singingi Riau

Iluatrasi bagian atas Gedung KPK.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali dikabarkan melakukan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT). 

Kali ini, Tim Satgas Penindakan KPK dikabarkan menggelar OTT di daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Provinsi Riau.

Dikonfirmasi beredarnya informasi OTT tersebut, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tidak menampiknya. Ditegaskannya, hingga kini Tim KPK masih melakukan serangkaian.

"Benar, KPK melakukan giat di Riau. Tapi, Tim KPK masih melakukan pemeriksaan", tegas Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Selasa (19/10/2021).

Ghufron masih belum bersedia merinci siapa-siapa saja pihak yang ditangkap maupun barang bukti yang turut diamankan.

Namun, dipastikan pihaknya akan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaan lebih-lanjut. Ia pun meminta masyarakat untuk bersabar menunggu kerja tim KPK.

"Tim kami masih melakukan pemeriksaan. Mohon bersabar, pada saatnya nanti kami umumkan", tandas Ghufron.

Sementara itu, informasi yang didapat menyebutkan, sejumlah orang yang ditangkap dalam OTT tersbut sedang menjalani pemeriksaan awal di Riau.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status perkara dan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. *(Ys/HB)*

Senin, 18 Oktober 2021

Terima Kunjungan Audensi PT. PLI, Ning Ita Beber Wisata Bahari Mojopahit


Wali Kota Mojokerto saat memamerkan kain batik khas Kota Mojokerto karya pelaku UMKM Kota Mojokerto di ruang Sabha Pambojana Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto, Senin (18/10/2021).


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) menjadi salah-satu fokus pembangunan infrastruktur di Kota Mojokerto. Hal itu terungkap dalam pertemuan, saat Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Mojokerto Bambang Mujiono menerima kunjungan audensi PT.  Pro Lansekap Indonesia (PT. PLI) di ruang Sabha Pambojana Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto, Senin (18/10/2021).

Dalam pertemuan ini Direktur PT. PLI Arie Aripin yang didampingi Manager Operasional Yudi Bastian dan Prof. Juniardi menyampaikan tentang konsep RPTRA yang telah diimplementasikan pada beberapa daerah di Indonesia.


Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Mojokerto Bambang Mujiono saat menerima kunjungan audensi PT.  Pro Lansekap Indonesia (PT. PLI) di ruang Sabha Pambojana Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto, Senin (18/10/2021).


Ia juga menjelaskan adanya RPTRA melalui smart park akan menjadi salah-satu pendukung untuk pembentukan smart people sejak dini. Yang mana, smart people inilah yang akan menjalankan smart city yang tentunya didukung oleh smart government. 

Adapun tentang perencanaan pembangunan smart park di Kota Mojokerto, Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini menegaskan, harus tetap membawa ciri khas Mojopahit.

"Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) menjadi salah-satu fokus pembangunan infrastruktur di Kota Mojokerto. Pembangunan infrastruktur dan program-program yang telah dilaksanakan di Kota Mojokerto, hingga saat ini selalu membawa budaya khas Mojopahit", tegas Ning Ita.

Dalam pertemuan ini, Ning Ita juga sempat membeber tentang Wisata Bahari Mojopahit yang menjadi bagian pariwisata di Kota Mojokerto sebagaimana tertuang dalam Perpres 80 Tahun 2019 serta beberapa hasil UMKM di Kota Mojokerto seperti batik dan kerajinan cor. *(DI/HB)*

Jadi Saksi Sidang Tipikor, Mantan Bupati Kukar Sebut AKP Robin Seperti Malaikat

Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dihadirkan Tim JPU Komisi KPK dalam sidang lanjutan dugaan suap pengurusan perkara dengan terdakwa mantan Penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dan pengacara Maskur Husain, Senin 18 Oktober 2021, di Pengadilan Tipikor Jakarta jalan Bungur Besar Raya – Jakarta Pusat.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dihadirkan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang lanjutan dugaan suap pengurusan perkara dengan terdakwa mantan Penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dan pengacara Maskur Husain yang digelar hari ini, Senin 18 Oktober 2021, di Pengadilan Tipikor Jakarta jalan Bungur Besar Raya – Jakarta Pusat.

Sebelumnya, dalam Surat Dakwaan yang dibacakan Tim JPU KPK pada sidang dakwaan terhadap terdakwa mantan Penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dan pengacara Maskur Husain, Rita disebut diduga turut memberi suap Rp. 5,197 miliar kepada 2 (dua) Terdakwa tersebut untuk mengurus pengembalian aset yang disita KPK atas perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dalam kesaksiannya, mantan Bupati Kutai Kukar Rita Widyasari membeber ikwal dirinya mengenal AKP Stepanus Robin Pattuju alias Robin yang saat itu menjadi Penyidik KPK. Rita bersaksi, bahwa ia mengenal Robin setelah dikenalkan oleh Azis Syamsuddin yang saat itu menjabat sebagai Anggota DPR-RI.

Tim JPU KPK mengawali penggalian pengetahuan Rita tentang sosok terdakwa Penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju yang dalam persidangan ini bersama Maskur Husain duduk sebagai Terdakwa dengan bertanya kepada Rita, apakah mengenai Azis Syamsuddin?

Rita menjawabnya dengan menyatakan sangat mengenal, karena Azis merupakan teman satu partai dan berada di organisasi yang sama serta merupakan suami dari kakaknya.

Mantan Bupati Kukar Kutai Kartanegara Rita Widyasari ini pun menyebut, mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju alias Robin seperti malaikat penolong. Rita bahkan mengira KPK saat ini berbeda dari sebelumnya.

"Setelah Saudara tahu yang dikenalkan Azis Syamsuddin adalah penyidik KPK, apa yang ada di dalam benak Saudara saat itu?", tanya Ketua Majelis Hakim Djuyamto dalam persidangan, Senin (18/10/2021).

"Malaikat datang. Pikiran saya, ada orang nolong saya. Saya kan dalam posisi yang sangat buruk", jawab Rita Widyasari.

Rita menyebut, Robin seperti malaikat yang mau menolongnya. Rita juga mengatakan, ia tidak pernah meminta Azis untuk dikenalkan ke Robin, melainkan Azis sendiri yang datang menemuinya dengan membawa Robin.

"Ada yang mau bantu, saya pikir gitu (malaikat)," kata Rita.

Hakim Anggota Jaini Bashir kembali bertanya alasan Rita percaya kepada Stepanus Robin Pattuju. Padahal, Robin dari KPK, lembaga yang menjerat Rita dan mengantarnya ke penjara.

"Apa sih yang jadi pemikiran Saudara ketika Azis memperkenalkan seorang penyidik KPK. Sedangkan Saksi kasusnya dijerat KPK. Gimana Saudara percaya orang yang sudah menangkap Saudara akan menolong Saudara?", tanya Hakim Anggota Jaini.

"Dalam pemikiran saya, ini sejujur-jujurnya Yang Mulia, mungkin dalam pikiran saya KPK berubah, mungkin berbeda dengan KPK zaman dulu. Karena dalam pikiran saya tuh pada intinya bahwa apalagi yang kenalkan saya adalah teman saya, sahabat saya, mau percaya saya, sehingga dalam kehidupan saya ini (Robin) adalah malaikat yang datang", ungkap Rita.


Rita menegaskan, bahwa ia mengetahui aturan soal terpidana tidak diperkenankan 'berhubungan' dengan aparat hukum yang dalam hal ini AKP Stepanus Robin Pattuju yang saat itu juga menjadi penyidik KPK. Rita pun menegaskan, bahwa dirinys percaya kepada Robin karena dikenalkan oleh Azis Syamsuddin.

"Saya tahu (aturan) soal terpidana dilarang berhubungan dengan aparar hukum. Saya aja kaget dia ada (datang) di (Lapas) Tangerang. Tapi, karena yang bawa orang tepercaya (Azis Syamsuddin) jadi saya percaya", tegas Rita.

Dalam persidangan kali ini, AKP Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain duduk sebagai Terdakwa. Stepanus Robin Pattuju didakwa bersama Maskur Husain menerima suap yang totalnya Rp. 11 miliar dan USD 36.000 atau setara Rp. 11,538 miliar berkaitan dengan penanganan perkara di KPK.

Mantan Penyidik KPK dan pengacara tersebut diduga menerima suap dari sejumlah nama, termasuk dari Rita Widyasari. Rita sendiri saat itu berstatus sebagai Terpidana perkara tindak pidana korupsi korupsi yang ditangani KPK.

Dalam kesaksiannya, mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari juga mengaku bahwa pernah diminta mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin supaya memberikan keterangan palsu terkait pemberian uang ke mantan penyidik KPK AKP Stepanhs Robin Pattuju alias Robin.

Atas perbuatannya, mantan Penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju bersama pengacara Maskur Husain didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undnag Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *(Ys/HB)*


BERITA TERKAIT: