Jumat, 19 Juli 2019

Absen Lagi, KPK Pertimbangkan Upaya Hukum Lain Terhadap Sjamsul Dan Itjih

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim (SN) dan istrinya Itjih Nursalim (IN) kembali absen dari panggilan pemeriksaan Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jum'at 19 Juli 2019.

Sedianya, Sjamsul dan Itjih diperiksa sebagai Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bagi BDNI yang diduga merugikan keuangan negara hingga truliunan rupiah.

Ini merupakan kedua kalinya Tersangka pasangan suami-istri (Pasutri) tersebut tidak memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Sebelumnya, tersangka Pasutri tersebut juga absen dari panggilan pemeriksaan tim penyidik KPK pada Jumat 28 Juni 2019 lalu, tanpa keterangan.

"Ya..., kedua Tersangka tidak hadir", ujar Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah saat mengonfirmasi wartawan di Kantor KPK, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Jum'at 19 Juli 2019.

Diterangkannya, bahwa Tim Penyidik KPK sendiri telah melayangkan Surat Panggilan Pemeriksaan ke 5 (lima) alamat Sjamsul dan Itjih Nursalim di Indonesia dan di Singapura.

Untuk yang di Indonesia, KPK mengirimkan surat panggilan pemeriksaan ke rumah 2 (dua) Tersangka tersebut di Simprug, Grogol Selatan – Jakarta Selatan. Sedangkan di Singapura, KPK telah mengirimkan surat panggilan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) ke 4 (empat) alamat Pasutri Tersangka tersebut. Yakni di 20 Cluny Road; Giti Tire Plt. Ltd. (Head Office) 150 Beach Road, Gateway West; 9 Oxley Rise, The Oaxley dan 18C Chatsworth Rd.

Selain itu, KPK bahkan meminta KBRI di Singapura untuk mengumumkan paggilan pemeriksaan terhadap Sjamsul dan Itjih di papan pengumuman Kantor KBRI Singapura. Upaya pemanggilan terhadap Pasutri Tersangka tersebut juga dilakukan dengan meminta bantuan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura.

Meski demikian, Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim tetap tidak menghadiri panggilan pemeriksaan di markas KPK – Jakarta Selatan. Diduga, memang tidak kooperatif dengan proses hukum di Indonesia.

Febri Diansyah menegaskan, bahwa KPK tengah mempertimbangkan upaya hukum lainnya. Sayangnya, Febri Diansyah masih enggan menyebut upaya hukum lainnya yang KPK maksud.

"KPK akan mempertimbangkan langkah lebih lanjut yang akan dilakukan terkait dengan dua kali ketidak-hadiran Tersangka ini", tegas Febri Diansyah.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai Tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerbitan SKL BLBI bagi BDNI.

Penetapan status Tersangka ini merupakan pengembangan dari perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung yang divonis 'bersalah' dan dijatuhi sanksi pidana 15 tahun penjara.
Namun, Putusan Hakim hingga ditingkat banding itu, dimentahkan oleh Mahkamah Agung dengan vonis 'tidak bersalah' dan membebaskan Syafruddin Arsyad Temenggung.

Sementara itu, Putusan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai, perbuatan Syafruddin telah memperkaya Sjamsul Nursalim sebagai obligor BDNI sebesar Rp. 4,58 triliun.

Sjamsul Nursalim dan Itjih sendiri pernah diketahui menetap di Singapura, meski beberapa aset dan bisnis Sjamsul menjalar di Indinesia. Salah-satunya, PT. Gajah Tunggal Tbk yang memiliki anak usaha seperti PT. Softex Indonesia, PT. Filamendo Sakti juga PT. Dipasena Citra Darmadja.

Selain itu, Sjamsul juga menguasai saham Polychem Indonesia yang sebelumnya bernama GT. Petrochem. Selain itu, Sjamsul juga memiliki sejumlah usaha ritel yang menaungi sejumlah merek ternama seperti Sogo, Zara, Sport Station, Starbucks hingga Burger King. *(Ys/HB)*

Usai Diperiksa KPK, Rizal Ramli Ungkap Soal BLBI

Rizal Ramli saat memberi keterangan pers kepada sejumlah wartawan, usai menjalani pemeriksaan di Kantor KPK jalan Kuningan Psrsada – Jakarta Selatan, Jum'at (19/07/2019) siang.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Usai diperiksa tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rizal Ramli memberi keterangan kepada sejumlah wartawan tentang asal-mula munculnya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman di era Presiden Joko Widodo (Jokowi)  ini pun menyinggung soal hutang di masa krisis tahun 1998 silam.


"Pada dasarnya (ditanyai) menyangkut misrepresentasi dari aset-aset yang disahkan. Jadi, seperti diketahui, pada saat krisis (1998), krisis itu dipicu karena swasta-swasta Indonesia pada waktu itu utangnya banyak sekali", terang Rizal Ramli kepada sejumlah wartawan, usai menjalani pemeriksaan di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Jumat (19/07/2019) siang.

Lebih lanjut, Rizal Ramli menjelaskan, bahwa ketika hutang-hutang itu membengkak, para pihak swasta mendapatkan pinjaman dari bank yang berada di grup perusahaan swasta itu sendiri. Rizal menyebut, jumlah hutang yang diberikan tidak main-main, karena memang pada waktu itu belum ada aturan batasan jumlah hutang pada grup internal perusahaan swasta. Yang mana, dalam kondisi seperti itu, International Monetary Fund (IMF) memaksa pemerintah Indonesia menaikkan bunga bank.

"Nah kemudian IMF menaikkan tingkat bunga bank. Paksa pemerintah Indonesia naikin dari 18 persen ke 80 persen. Begitu itu terjadi, banyak perusahaan-perusahaan nggak mampu bayar kan. Tapi, kenapa perusahaan-perusahaan ini dapat kredit dari bank? Akhirnya, banknya kolaps semua yang gede-gede semua bank besar. Akhirnya pemerintah terpaksa nyuntik apa yang disebut dengan dana BLBI", jelas Rizal Ramli.

Dijelaskannya pula, suntikan dana yang disebut BLBI itu berjumlah miliaran dolar AS. Bank-bank yang mendapat suntikan dana itu harus membayar utangnya secara tunai. Rizal menyebut, tetapi pada era BJ Habibie ada aturan pembayaran dapat menggunakan aset.

"Esensinya utang ini harusnya tunai bayarnya tunai, tapi pada masa pemerintahan Pak Habibie, Menteri Keuangan Bambang Subianto sama Kepala BPPN, waktu itu Glenn Yusuf, dilobi supaya nggak usah bayar tunai, tapi bayar aset. Nah kalau pengusahanya benar, lurus, dia serahkan aset yang bagus-bagus, tapi ada juga yang bandel dibilang aset ini bagus padahal belum atau aset busuk atau setengah busuk atau belum clean and clear", jelas Rizal Ramli pula.

Rizal Ramli memaparkan, valuasi aset saat itu dilakukan Lehman Brothers bank investasi raksasa asal Amerika Serikat yang saat ini sudah bangkrut atas permintaan BPPN. Namun, menurut Rizal, valuasi yang dilakukan Lehman Brothers sembrono.

"Lehman Brothers juga sembrono, masa dalam waktu 1 bulan dia udah bisa lakukan penilaian terhadap nilai aset dari ratusan perusahaan sehingga banyak kasus-kasus di mana ngaku sudah nyerahkan aset segini, kenyataannya nggak segitu", papar Rizal.

Menurut Rizal Ramli, jika BLBI tetap dianggap sebagai hutang tunai, pemerintah tidak akan rugi, karena jika tidak dibayar akan ada bunga. Rizal Ramli pun kemudian menyampaikan tentang upayanya memperkuat posisi pemerintah dalam menagih utang terkait BLBI itu lewat personal guarantee.

"Artinya apa? Tanggung jawab terhadap utang itu tidak hanya berhenti pada dia, tapi sampai cucu sampai anaknya sama cucunya nggak bisa lolos", ujar Rizal.

Rizal mengungkapkan, waktu itu banyak pengusaha yang menolak, tapi aturan itu tetap berlaku. Aturan itu kemudian tidak dijalankan dan personal guarantee itu dikembalikan lagi ke para pengusaha yang terkait BLBI pada pemerintahan baru setelah Presiden Abdurrahman Wahid.

"Pemerintahan Gus Dur jatuh, diganti sama pemerintah berikutnya, eh dibalikin lagi itu personal guarantee. Pemerintah Indonesia posisinya jadi lemah lagi. Jadi, kalau ada perdebatan hari ini tentang misrepresentasi dan lain-lain itu masalahnya itu tadi. Pertama, karena utang diubah jadi diganti dengan pembayaran aset. Yang kedua, posisi bargaining yang Indonesia dibikin lemah, dibikinlah personal guarantee dicabut lagi", ungkap Rizal Ramli.

Rizal Ramli berharap banyak penanganan kasus ini kepada KPK. Ia pun berharap, KPK tidak menunda-nunda penuntasan kasus dugaan korupsi dengan jumlah kerugian negara yang besar ini.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya, KPK telah menjerat mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai Tersangka hingga mendudukkannya sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Pada pengadilan tingkat pertama, Syafruddin divonis 'bersalah' yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Hakim di tingkat banding. Namun, di Mahkamah Agung (MA), Syafruddin dibebaskan karena perbuatannya dinilai bukan merupakan tindak pidana.

Di sisi lain, KPK sudah menetapkan Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih S Nursalim sebagai Tersangka. KPK menduga, Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang mendapatkan BLBI diduga kongkalikong dengan Syafruddin, sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 4,58 triliun.

KPK pun menduga, kerugian itu lantaran piutang yang dijaminkan Sjamsul untuk membayar sisa BLBI berupa aset petambak kepada pemerintah, merupakan kredit macet. *(Ys/HB)*

Posko PAMAN Kota Mojokerto Raih Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Kemenpan RB 2019

Ning Ita: "Penghargaan Posko PAMAN, Wujudkan Generasi Sehat".

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menerima penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kemeterian Penertipan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kamis (18/07/2019) malam, di Semarang.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Posko PAMAN yang merupakan akronim dari Program Oke Singkirkan Kesakitan Diare dengan Observasi Pangan Aman, Mencuci Tangan Pakai Sabun dan Air Minum Aman dari Puskesmas Wates yang pada (12/07/2019) lalu dipaparkan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Kementerian PAN-RB membuahkan hasil.

Program ini berhasil mendapat penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kemeterian Penertipan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Penghargaan diterima Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dari Menpan RB, Syafruddin pada Kamis (18/07/2019) malam, di Semarang.

Dalam laporannya, Diah Natalisa selaku ketua panitia menyampaikan, bahwa event ini tidak hanya sebagai apresiasi, tetapi juga kolaborasi berbagai instansi pemerintah dalam menciptakan sinergi untuk masyarakat.

Lebih lanjut Diah menjelaskan, sebanyak 99 inovasi ini terpilih dari 3.156 proposal inovasi yang diajukan secara online melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik (Sinovik).

“Jumlah ini meningkat dari tahun 2018 yang mencapai 2.824 proposal inovasi. Peningkatan ini tidak hanya kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas inovasinya", jelasnya.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menunjukkan penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kemeterian Penertipan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kamis (18/07/2019) malam, di Semarang.


Diah melanjutkan ada beberapa instansi yang sebelumnya tidak pernah mengikuti kompetisi ini di tahun-tahun sebelumnya, justru masuk dalam 99 inovasi terbaik di tahun 2019. Hal ini menurutnya terjadi karena banyak kepala daerah yang membuat peraturan yang mengharuskan daerahnya mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP).

Hal itu terbukti dari banyaknya inovasi yang menjadi terobosan dalam optimalisasi pelayanan masyarakat.

“Kami lihat ini luar biasa. Inovasi yang mengubah mindset dan menjadi terobosan untuk pelayanan publik yang lebih baik", ungkap Diah yang juga menjabat sebagai Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB.

Sementara itu Menpan-RB Syafruddin menyampaikan, bahwa terobosan yang lahir dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019 ini tidak hanya fokus pada penerapan sistem informasi, tetapi banyak juga bergerak dalam pemberdayaan masyarakat, mengakomodir kearifan lokal serta kolaborasi dengan kaum muda atau milenial.

“Orientasinya bukan lagi sekedar untuk menjembatani kehadiran program pemerintah, tetapi juga mengakomodir kebutuhan dan kecenderungan karakter, budaya, dan ‘DNA millenial’, yaitu pelayanan yang semakin cepat, mudah, aksesibilitas tinggi", ujar Syafruddin.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menerima penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kemeterian Penertipan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kamis (18/07/2019) malam, di Semarang


Dengan terpilihnya Posko PAMAN menjadi TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini menyampaikan, bahwa penghargaan ini untuk warga Kota Mojokerto.

Ning Ita juga mengapresiasi kerja keras, kegigihan dan dedikasi jajaran Dinas Kesehatan yang tentunya dibarengi dengan partisipasi masyarakat, sehingga mampu membuahkan penghargaan di bidang inovasi pelayanan publik.

"Melalui POSKO PAMAN kita wujudkan generasi muda di Kota Mojokerto bebas dari segala penyakit melalui pola hidup bersih dan sehat", kata Ning Ita.

Pada Top 99 Inovasi ini, terdapat sebanyak 19 inovasi dari 12 kementerian. Sementara 8 pemerintah provinsi, menghadirkan 12 inovasi. Dari 18 pemerintah kota menyumbangkan 21 inovasinya. Terbanyak adalah 27 pemerintah kabupaten yang menciptakan 41 inovasi pelayanan publik. Kompetisi ini juga diikuti oleh lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto, Direktur Utama Taspen Iqbal Lantaro, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Toni Harmanto, serta para penerima penghargaan inovasi pelayanan publik. *(na/kha/Hms/HB)*

Pansel Dukung Masyarakat Sipil Dirikan Pos Pengaduan Rekam Jejak Capim KPK

Pansel Capim KPK.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat mendukung langkah sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendiriakan pos pengaduan masyarakat terkait rekam jejak Capim KPK.

Anggota Pansel Capim KPK, Al Araf menyatakan, langkah sejumlah LSM mendirikan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan partisipasi publik dalam mengawal seleksi Capim KPK.

"Peran masyarakat dalam mengawal proses pemilihan pimpinan KPK itu sesuatu yang baik ya. Apapun bentuknya, Posko itu sesuatu yang positif", ujar Al Araf saat ditemui wartawan di Gedung Pusdiklat Kemensetneg – Jakarta Selatan, Kamis 18 Juli 2019.

Menurut Al Araf, Posko yang disiapkan ICW, Kontras, LBH Jakarta, YLBHI dan Perludem itu merupakan cara yang positif guna mengawal proses pansel menjaring pimpinan-pimpinan KPK terbaik.

Menurutnya pula, langkah pendirian Posko Kawal Capim KPK tersebut adalah hal yang biasa ketika ada suatu lembaga krusial yang memasuki masa pergantian pimpinan.
Al Araf pun menyebut, saat ada pergantian pimpinan seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komnas HAM dan Komisi Yudisial (KY) juga terdapat Posko pengawalan proses dan rekam jejak para calonnya yang didirikan masyarakat.

"Adanya Posko itu sesuatu hal yang biasa ya. Di seleksi pimpinan MK, masyarakat juga buat Posko. Seleksi Komnas HAM dan KY juga ada Posko. Jadi itu sesuatu yang baik", ungkap Al Araf.

Sebelumnya, Koalisi Kawal Capim KPK membuka Posko Pengaduan Masyarakat (Dumas) rekam jejak Capim KPK periode 2019–2023 yang dibuka dari 16 hingga 30 Agustus 2019.

Posko tersebut, dibentuk koalisi dari beragam LSM, seperti ICW, Kontras, LBH Jakarta, YLBHI, dan Perludem.

"Pembukaan Posko ini untuk menampung masukan-masukan dari masyarakat soal Capim KPK. Kita mengkhawatirkan masukan yang diberikan ke Pansel hanya dijadikan formalitas belaka tanpa ada tindak-lanjut yang jelas", ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam konferensi persnya, Selasa 16 Juli 2019.

Selanjutnya, Posko tersebut akan menjadi pembanding dari masukan-masukan yang didapatkan Pansel Capim KPK. Koalisi juga akan memaparkan ke publik terkait rekam jejak dari 192 capim KPK saat ini.

Sebagaimana diketahui, dari 376 pendaftar Capim KPK, pada 11 Juli lalu, diumumkan Pansel Capim KPK ada 192 perndaftar yang lolos seleksi administrasi.

Ke-192 pendaftar yang lolos seleksi administrasi itu terdiri unsur, yakni:
• 40 orang berlatar belakang profesi akademisi/ dosen;
• 39 orang berlatar-belakang profesi advokat/ konsultan hukum;
• 18 orang berlatar belakang profesi jaksa/ hakim;
• 18 berlatar belakang profesi koorporasi;
• 13 orang berlatar belakang profesi komisioner atau pegawai KPK;
• 13 orang berlatar belakang profesi Polri;
• 9 orang berlatar belakang profesi auditor; dan 
• 43 orang berlatar belakang profesi lain.

Kemudian, pada Kamis 18 Juli 2019, para Capim KPK juga telah mengikuti uji kompetensi. Selanjutnya, Pansel Capim KPK berencana akan mengumumkan Capim KPK yang lolos dalam seleksi tersebut pada Senin 22 Juli depan.

Sementara itu, dengan berjalannya proses penilaian seleksi kompetensi, Pansel Capim KPK juga berharap partisipasi masyarakat berupa masukan terkait rekam jejak para Capim KPK.

Masukan yang ditunggu Pansel Capim KPK hingga 30 Agustus 2019 itu, dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Pansel yang bertempat di Kementerian Sekretaris Negara atau melalui surat elektronik ke alamat: panselkpk2019@setneg.go.id.
*(Ys/HB)*

Rizal Ramli Penuhi Panggilan KPK Sebagai Saksi Kasus BLBI

Mantan Menko Ekuin Rizal Ramli ketika memberi keterangan kepada sejumlah wartawan saat akan memasuki kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, untuk memenuhi panggilan tim penyidik KPK, Jum'at (19/07/2019) pagi.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Rizal Ramli memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat 19 Juli 2019.

Rizal Ramli tiba di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.00 WIB, dengan mengenakan kemeja lengan panjang warna biru dan celana warna hitam.

Sedianya, Rizal Ramli akan diperiksa sebagai Saksi untuk tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Saya dipanggil KPK untuk kasus SKL (Surat Keterangan Lunas) BLBI. Saya sendiri pada saat kejadian kasus itu bukan pejabat lagi dan karena itu terjadi pada tahun 2004 pada saat pemerintahan Mbak Mega (Presiden Megawati Soekarnoputri)", terang Rizal Ramli kepada wartawan saat tiba di Kantor KPK, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Jum'at 19 Juli 2019.

Menurut Rizal Ramli, ia memperkirakan akan didalami pengetahuannya oleh penyidik soal prosedur penerbitan SKL BLBI.

"Saya sendiri pada saat kejadian kasus itu bukan pejabat lagi. Karena itu terjadi pada tahun 2004, pada saat pemerintahan Mbak Mega (Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri). Tapi saya dianggap banyak ngerti, tahu prosedur dari sejak awal BLBI. KPK minta saya memberi penjelasan", ujarnya.

Selain soal BLBI, Rizal meminta pimpinan KPK segera menuntaskan kasus-kasus korupsi besar. Dia mengaku khawatir, jika tidak dituntaskan, bisa saja kasus itu tak dilanjutkan oleh pimpinan KPK mendatang.

"Jangan istilahnya itu 'dieler-eler' sampai nggak jelas, karena pimpinan KPK yang akan datang saya dengar banyak calonnya polisi. Itu bisa berubah sama sekali nanti. Bisa coup de grace. Dulu KPK dibikin karena polisi kurang mampu nanganin kasus-kasus korupsi besar. Tapi kalau nanti pimpinan yang baru banyak polisi itu namanya coup de grace, pelan-pelan KPK akan berubah peranan dan fungsinya", ucapnya.

Dia juga sempat mempertanyakan kelanjutan laporannya beberapa waktu lalu. Rizal berharap laporannya soal potensi kerugian negara akibat impor sejumlah produk pertanian ditindak-lanjuti.

Panggilan pemeriksaan terhadap Rizal Ramli kali ini merupakan penjadwalan ulang. Sebelumnya, yakni pada Kamis 11 Juli 2019 lalu, Rizal Ramli dipanggil tim penyidik KPK sebagai Saksi. Namun, Rizal Ramli tidak hadir sehingga dilakukan penjadwalan ulang hari ini (Jum'at, 19/07/2019).

Sebagaimana diketahui, dari pengembangan perkara SKL BLBI, KPK telah menetapkan Sjamsul Nursalim selaku obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan istrinya Itjih Nursalim sebagai Tersangka.

KPK menduga, Sjamsul Nursalim selaku obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan istrinya Itjih Nursalim diduga terlibat secara bersama-sama mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait SKL BLBI.

Penetapan status hukum sebagai Tersangka terhadap Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim itu berdasarkan hasil pengembangan perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim hingga di tingkat Banding saat itu dalam putusannya memandang perbuatan Syafruddin telah memperkaya Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004.

Yang mana, saat itu Syafruddin selaku Kepala BPPN disebut melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT. Dipasena Citra Darmadja (PT. DCD) dan PT. Wachyuni Mandira (PT. WM).

Selain itu, Syafruddin Arsyad Temenggung juga disebut telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham. Padahal, Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan (misrepresentasi) dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak yang akan diserahkan kepada BPPN.

Perbuatan Syafruddin Arsyad Temenggung dinilai telah menghilangkan hak tagih negara terhadap Sjamsul Nursalim sebesar Rp. 4,58 triliun. Namun, di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membebaskan Syafruddin Arsyad Temenggung karena dinilai perbuatannya bukan merupakan tindak pidana. *(Ys/HB)*

Kamis, 18 Juli 2019

Berhasil Bongkar Sindikat Narkoba Kartel Besar Internasional, US DEA Beri Penghargaan Polres Metro Jakarta Barat



Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat mendapat penghargaan dari US Drug Enforcement Administration (DEA). Pemberian penghargaan, dilakukan di Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di jalan Merdeka Selatan – Jakarta Pusat pada Kamis 17 Juli 2019, kemarin.

Penghargaan diberikan kepada Kombes Pol Hengki Haryadi, SIK., MH., Kasat Narkoba AKBP Erick Frendriz dan Kanit II Sat Narkoba AKP Maulana Mukarom serta personel Unit II Satnarkoba Polrestro Jakbar.

Bryan M. Barger, selaku Country Attache US DEA memberikan apresiasi kepada Satnarkoba Polrestro Jakarta Barat karena bekerja dengan profesional dan bisa bekerjasama sangat baik dengan US DEA dalam pengembangan kasus kemaren.

Selain itu, Hengki juga mendapatkan penghargaan khusus dari DEA karena memiliki leadership yang bagus dalam sebuah kerjasama investigasi.

Di tempat yang sama, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi, SIK., MH. mengatakan, keberhasilan ini merupakan wujud kerja-sama yang baik dengan US DEA dan Bea Cukai.

“Sindikat yang kita hadapi adalah sindikat internasional yang besar. Mereka menggunakan modus baru, yakni menyelundupkan narkotika dari negara Amerika Serikat. Amerika termasuk kategori negara low risk atau negara yang memiliki resiko kecil terhadap penyelundupan”, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi, SIK., MH.

Ditegaskannya, bahwa hal ini merupakan tindak lanjut dari atensi Kapolri dan Kapolda Metro Jaya. "Kami dan jajaran merespon perang terhadap kejahatan narkoba , sehingga pada akhirnya kita berhasil menggagalkan peredaran narkoba jaringan Internasional ini", tegasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, pada 11 April 2019 lalu, Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat bersama tim Bea Cukai Soekarno Hatta berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram narkotika jenis sabu dari AS. Selanjutnya, dilakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku yang terlibat dalam perdagangan Narkoba tersebut.

Kemudian, Polres Metro Jakarta Barat berkoordinasi dengan US DEA, untuk pengembangan kasusnya. Yang mana, berdasarkan pengembangan penyelidikan, ternyata Narkoba tersebut merupakan milik dari 2 kartel besar yang berada di 5 negara, yakni China, Mexico, Taiwan, Amerika Serikat dan Indonesia.

Atas keberhasilan tersebut, selanjutnya, dalam waktu dekat, personel Polres Metro Jakarta Barat akan diundang ke kantor cabang DEA yang berlokasi di Los Angeles, AS, untuk melakukan kerjasama dan investigasi yang lebih dalam. *(Ys/HB)*

Absen 3 Kali, KPK Pertanyakan Komitmen Antikorupsi Kemendag

Mendag Enggartiasto Lukita.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita kembali absen dari panggilan pemeriksaan tim Penyidik Komisi Pemberantansan Korupsi (KPK) yang diagendakan pada hari ini, Rabu 18 Juli 2019.

Sedianya, Mendag Enggartiasto akan diperiksa sebagai Saksi untuk tersangka Indung (IND) atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi yang menjerat Anggota Komisi VI DPR-RI non-aktif Bowo Sidik Pangarso.

Ketidak-hadiran Mendag Enggartiasto Lukita dari panggilan pemeriksaan tim Penyidik KPK 3 (tiga) kali berturut-turut ini membuat KPK mempertanyakan komitmen Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam mendukung pemberantasan korupsi.

"Kami juga mempertanyakan komitmen pihak Kementerian Perdagangan dalam mendukung pemberantasan korupsi", ujar Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah saat mengonfirmasi wartawan di kantornya, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Rabu (18/07/2019) sore.

Hal itu, terlihat dari absensi kehadiran pejabat-pejabat lain di Kementerian Perdagangan ketika dipanggil pertama kalinya untuk memberi keterangan kepada tim Penyidik KPK.

"Karena, saksi-saksi yang tidak hadir saat dipanggil pertama, selain Menteri Perdagangan juga pejabat-pejabat lain di Kementerian Perdagangan", terang Febri Diansyah.

Meski demikian, Febri Diansyah tidak menyebutkan siapa-siapa saja pejabat Kemendag lain yang Febri maksud. Namun, memang tim Penyidik KPK pernah memanggil sejumlah pejabat Kemendag juga Panitia Lelang Gula Rafinasi sebagai Saksi.

Seperti halnya Ketua Panitia Pengadaan Lelang Gula Kristal Rafinasi, Subagyo; Sekretaris Pengadaan Lelang Gula Kristal Rafinasi, Noviarina Purnami; Kepala Seksi Pengembangan Pasar Rakyat Kementerian Perdagangan, Husodo Kuncoro Yakti hingga Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurwan.

Febri Diansyah menegaskan, para pihak yang dipanggil itu memang sempat absen saat dipanggil KPK pertama kalinya. KPK pun menjadwalkan ulang pemeriksaan mereka yang kemudian ada di antaranya yang telah diperiksa pada penjadwalan ulang tersebut.

"Jangan sampai ada kesan yang kemudian muncul ke publik, ada pejabat yang menghindari proses hukum dengan berbagai alasan. Kami berharap hal itu tidak terjadi dalam konteks ini", tegasnya.

Tentang keterkaitan Mendag Enggartiasto dalam pusaran perkara yang menjerat Bowo Sidik, Febri Diansyah menjelaskan, bahwa KPK memanggil yang bersangkutan untuk memberi ruang klarifikasi terkait dugaan gratifikasi ke Bowo Sidik.

Dijelaskannya pula, bahwa Penyidik KPK ingin menglarifikasi apakah Mendag Enggartiasto mengetahui atau tidak soal dugaan gratifikasi ke Bowo Sidik.

"Pemeriksaan ini juga ditujukan agar Menteri memiliki ruang untuk klarifikasi kepada penyidik, apakah benar pernah memberikan secara langsung atau tidak langsung, atau tidak pernah memberikan gratifikasi, atau bahkan tidak mengetahui peristiwa tersebut. Jadi, KPK memandang telah memberikan ruang yang cukup bagi Menteri Perdagangan untuk menyampaikan Informasi yang benar menurut yang bersangkutan", jelasnya.

Sebelumnya, Mendag Enggartiasto Lukita absen ketika pemanggilan pada 02 Juli 2019, sehingga pemeriksaan dijadwal ulang pada 08 Juli 2018. Enggar memastikan bisa memenuhi panggilan pemeriksaan pada tanggal tersebut yang tertuang dalam surat dari Kementerian Perdagangan yang diserahkan kepada KPK pada 03 Juli 2019 lalu. Namun, pada jadwal pemanggilan ulang itu Enggar kembali absen, sehingga pemeriksaan kembali dijadwalkan ulang pada hari ini, Kamis 18 Juli 2019.

“Di sana tertulis kalimat, ‘Dengan hormat, kami sampaikan bahwa Bapak Enggartiasto Lukita akan memenuhi panggilan KPK sebagai Saksi pada tanggal 18 Juli 2019’. Tadi (Rabu, 17 Juli 2019) malam, kami mendapatkan surat lain dan memberitahukan bahwa ada kegiatan lain ke luar negeri hari ini", ungkap Febri Diansyah.

Febri menyatakan, bahwa pihaknya menyayangkan ketidak-hadiran Mendag Enggartiasto sebagai Saksi dalam perkara ini. Menurut Febri, seharusnya sebagai pejabat publik, Enggar bisa memberikan contoh kepatuhan terhadap hukum.

“KPK menyayangkan ketidak-hadiran ini. Semestinya pejabat publik dapat memberikan contoh kepatuhan terhadap hukum. Perlu diingat, kehadiran sebagai Saksi adalah kewajiban hukum. Sehingga, semestinya ini menjadi prioritas. Apalagi sudah ada pernyataan kesediaan hadir sebelumnya", ujar Febri Diansyah.

Ditandaskannya, bahwa KPK masih membahas langkah lanjutan yang akan dilakukan terkait absennya Mendag Enggartiasto dari panggilan pemeriksaan sebagai Saksi hingga 3 kali tersebut. Febri pun belum menyebut apakah Enggartiasto akan dipanggil lagi atau tidak.

“Saat ini KPK sedang membahas tindakan lebih lanjut yang dapat dilakukan untuk kebutuhan pemeriksaan saksi ini", tandasnya.

Sejauh ini, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi suap kontrak kerja-sama jasa pengangkutan distribusi pupuk (amonia) antara PT. HTK dengan PT. Pilog ini, KPK telah menetapkan 3 (tiga) Tersangka.

Ketiganya yakni anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso, Indung selaku selaku pihak swasta dari PT. Inersia yang juga dikenal merupakan anak buah Bowo Sidik serta Asty Winasti Marketing Manager PT. HTK.

Bowo Sidik Pangarso dan Indung, ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap. Sedangkan Asty Winasti, ditetapkan KPK sebagai pemberi suap.

KPK menduga, Bowo Sidik Pangarso diduga telah menerima suap dari Asty Winasti. Suap diberikan, diduga agar PT. HTK bisa kembali mendapatkan kerja-sama dengan anak perusahaan PT. PIHC, yakni PT. Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dalam hal distribusi pupuk.

KPK pun menduga, Asty Winasti telah memberi uang kepada Bowo Sidik Pangarso sebanyak 7 (tujuh) kali pemberian dengan total bernilai Rp. 1,6 miliar. Jumlah sebesar Rp. 1,6 miliar itu terdiri atas Rp. 89,4 juta yang diterima Bowo melalui Indung saat OTT dan 6 (enam) kali penerimaan sebelumnya, yang disebut KPK sebesar Rp 221 juta dan USD 85.130.

KPK juga menduga, uang pemberian Asty Winasti ditujukan agar Bowo membantu PT. HTK kembali mendapat perjanjian penggunaan kapal-kapalnya untuk distribusi pupuk dari PT. Pupuk Indonesia Logistik (Pilog). Bowo Sidik diduga meminta imbalan sebesar USD 2 per metrik ton atas bantuannya.

Selain dari Asty Winasti, KPK mengindikasi Bowo Sidik Pangarso diduga menerima gratifikasi dari sumber lain terkait jabatannya senilai Rp. 6,5 miliar yang akan digunakan Bowo untuk melakukan 'serangan fajar' dalam Pemilu 2019 lalu.

KPK pun menyebut, pihaknya sudah mengidentifikasi pihak-pihak lain yang diduga sebagai pemberi gratifikasi tersebut.

Terhadap Bowo Sidik Pangarso dan Indung, KPK menyangka, keduanya melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap Asty Winasti, KPK menyangka Asti Winasti melanggar Pasal 5 ayat (1)  huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  *(Ys/HB)*


Gelar Uji Kompetensi, Pansel Libatkan 12 Pakar Dan Pegiat Anti-korupsi

Salah-satu suasana tes uji kompetensi seleksi Capim KPK di Pusdiklat Kementerian Sekretaris Negara, Cilandak – Jakarta, Kamis (18/7/2019), saat 192 kandidat Capim KPK mengikuti uji kompetensi.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar uji kompetensi terhadap 192 Capim KPK yang sebelumnya telah ditetapkan lolos dalam seleksi administrasi.
Pansel Capim KPK melibatkan pakar hukum dan pegiat anti-korupsi dalam menilai makalah yang akan dibuat oleh 192 peserta uji kompetensi Capim KPK yang digelar hari ini, Kamis 18 Juli 2019 2019.
Anggota Pansel Capim KPK, Al Araf menyebutkan, total tim penilai yang terdiri dari pakar hukum dan pegiat antikorupsi itu berjumlah 12 orang. 

"Untuk uji makalah kita melibatkan 12 orang ya, terdiri dari pakar hukum dan pegiat anti-korupsi. Mereka yang akan menilai makalah-makalah peserta", sebut Al Araf di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemensetneg – Jakarta Selatan, Kamis 18 Juli 2019.

Dijelaskannya, dalam uji makalah, para Capim KPK akan menuangkan visi dan misi serta pandangan mereka terhadap pemberantasan korupsi. Ke-12 penilai yang dilibatkan dalan penilaian makalah tersebut akan menganalisis konten makalah para peserta uji kopetensi Capim KPK.

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih menambahkan, uji kompetensi bagi para Capim KPK tersebut dimulai pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB serta terbagi menjadi 2 (dua) sesi, yakni tes obyektif dan membuat makalah.

"Tahap seleksi kedua uji kompetensi, pansel akan menggali dari dua macam ujian. Pertama check point multiple choice dan kedua penulisan makalah", tambah Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih.

Lebih lanjut Yenti menjelaskan, check point multiple choice merupakan ujian yang memberikan sejumlah pertanyaan dan memilih jawaban layaknya tes pada umumnya.

Sedangkan untuk tes penulisan makalah, para peserta akan menuangkan segala ide dan gagasannya terkait permasalahan-permasalahan korupsi, cara memberantas dan mencegah korupsi dan sebagainya.

"Jadi, Pansel ingin melihat sejauh mana peserta memahami permasalahan korupsi di Indonesia. Baik itu pemberantasan, pencegahan, manajemen organisasi internal hingga hubungan antar lembaga", jelas Yenti.

Yenti menyebutkan, untuk seluruh uji kompetensi yang dilakukan peserta akan menghadapi 70 pertanyaan bentuk ceck point multiple choice.

"Ujian dari jam 8 (08.00 WIB) sampai jam 1 (13.00 WIB). Jadi, total ada 70 pertanyaan. Kemarin masih kita rahasiakan", tandas Yenti.

Sebagaimana diketahui, dari 376 pendaftar Capim KPK, pada 11 Juli lalu Pansel Capim KPK mengumumkan ada 192 pendaftar dinyatakan lolos seleksi administrasi. Ke-192 pendaftar yang lolos seleksi administrasi itu terdiri unsur, yakni:
• 40 orang berlatar belakang profesi akademisi/ dosen;
• 39 orang berlatar-belakang profesi advokat/ konsultan hukum;
• 18 orang berlatar belakang profesi jaksa/ hakim;
• 18 berlatar belakang profesi koorporasi;
• 13 orang berlatar belakang profesi komisioner atau pegawai KPK;
• 13 orang berlatar belakang profesi Polri;
• 9 orang berlatar belakang profesi auditor; dan
• 43 orang berlatar belakang profesi lain.
*(Ys/HB)*

Rabu, 17 Juli 2019

Sidang Ke-7 Dugaan Jual-beli Jabatan Di Kemenag, JPU KPK Tuntut Haris Terdakwa Penyuap Romi 3 Tahun Penjara

Salah-satu suasana sidang ke-7 perkara dugaan tindak pidana korupsi suap jual-beli jabatan di Kemenag, saat terdakwa Haris Hasanudin mengqidmat Surat Tuntutan yang tengah dibacakan tim JPU KPK dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta jalan Bungur Besar Raya – Jakarta Pusat, Rabu 17 Juli 2019.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Sidang lanjutan atau sidang ke-7 (tujuh) perkara dugaan tindak pidana korupsi suap jual-beli jabatan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag) dengan Terdakwa mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan mantan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi digelar hari ini, Rabu 17 Juli 2019, di Pengadilan Tipikor Jakarta jalan Bungur Besar Raya – Jakarta Pusat.

Sidang lanjutan beragenda 'Pembacaan Tuntutan Penuntut Umum' ini, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan kedua Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa.

Membacakan Surat Tuntuntan yang dibacakan secara bergantian, tim JPU KPK menuntut agar Majelis Hakim menghukum Haris Hasanuddin selaku Kakanwil Kemenag Privinsi Jawa Timur dengan hukuman pidana selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp. 200 juta subsider 6 (enam) bulan kurungan.


Tim JPU KPK menilai, Haris Hasanuddin secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti 'bersalah' menyuap Anggota Komisi XI DPR-RI sekaligus saat itu menjabat Ketua Umum PPP Muchammad Romahurmuziy alias Romi.

"Menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Haris Hasanudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi", ujar JPU KPK Ni Nengah Gina Saraswati saat membacakan Surat Tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, jalan Bungur Besar Raya – Jakarta Pusat, Rabu 17 Juli 2019.

Tim JPU KPK meyakini, Haris Hasanuddin diduga bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tim JPU KPK meyakini, Haris Hasanuddin diduga telah memberi uang sebesar Rp. 255 juta kepada Mochammad Romahurmuziy untuk mengintervensi proses pengangkatannya sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur. Yang mana, proses pengangkatan Haris Hasanuddin dalam jabatan itu sempat terhambat lantaran terkena sanksi disiplin PNS (tahun 2016) belum 5 (lima) tahun terhitung saat dilaksanakannya seleksi jabatan.

"Merujuk fakta, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Romi, dalam tenggat waktu ada niat berhubungan mengangkat Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Pemberian tidak dapat dipisahkan atas kehendak batin Terdakwa", sebut JPU KPK Ni Nengah Gina Saraswati.

Dalam Surat Tuntutan yang dibacakan secara bergantian itu, tim JPU KPK mengatakan, Haris Hasanuddin mendekati Romi untuk mempengaruhi Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama yang juga merupakan kader PPP.

Tim JPU KPK juga mengatakan, Menag Lukman Hakim Saifuddin pernah memerintahkan stafnya Gugus Joko Waskito untuk meminta saran Rommy yang memimpin Ketum PPP.

"Bahwa terdakwa disarankan Musyaffak Noer untuk menemui Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP, mengingat Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin adalah kader PPP yang mempunyai kedekatan khusus dengan Romahurmuziy", kata tim JPU KPK.

Sementara itu, Haris tak seberuntung Muafaq. Tim JPU KPK menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Haris Hasanudin, karena tidak memenuhi syarat. Meski Terdakwa tidak memenuhi syarat, penjelasan maupun keterangan Haris dipertimbangkan. *(Ys/HB)*

BERITA TERKAIT :
> Sidang Ke-7 Dugaan Jual-beli Jabatan, JPU KPK Tuntut Terdakwa Muafaq Penyuap Romi 2 Tahun Penjara
> Sidang Ke-6 Dugaan Suap Jual Beli Jabatan Di Kemenag, Muafaq Akui Beri Uang Ketua DPW PPP Jatim Rp. 20 Juta
> Sidang Ke-6 Dugaan Jual-beli Jabatan Di Kemenag, Tim JPU KPK Ungkap Percakapan Gugus – Haris
> Sidang Ke-5 Dugaan Jual-beli Jabatan Di Kemenag, Ketua DPW PPP Jatim Musyaffa Akui Pernah DidatangiHaris
> Sidang Ke-5 Dugaan Jual-beli Jabatan Di Kemenag, Khofifah Tidak Merekom Haris
> Gubernur Jatim Khofifah Hadiri Sidang Ke-5 Dugaan Jual-beli Jabatan Di Kemenag
> Sidang Ke-4 Dugaan Jual-beli Jabatan Di Kemenag, Menag Akui Terima 30 Ribu Dolar Dari Kerajaan Arab
> Menag Lukman, Gub. Jatim Khofifah Dan Kyai AsepAbsen Dari Panggilan Sidang
> Sidang Ke-2 Dugaan Jual-beli Jabatan Di Kemenag,Sekjen Ungkap Peran Menag
> Sidang Perdana Dugaan Suap Pengisian Jabatan TinggiDi Kemenag, JPU KPK Ungkap Menag Terima Rp. 70 Juta

Sidang Ke-7 Dugaan Jual-beli Jabatan Di Kemenag, JPU KPK Tuntut Muafaq Terdakwa Penyuap Romi 2 Tahun Penjara

Salah-satu suasana sidang ke-7 perkara dugaan tindak pidana korupsi suap jual-jualbeli jabatan di Kemenag, saat terdakwa Muhammad Muafaq Wirahadi mengqidmat Surat Tuntutan JPU JPK, Rabu 17 Juli 2019, di Pengadilan Tipikor Jakarta jalan Bungur Besar Raya – Jakarta Pusat.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Sidang lanjutan atau sidang ke-7 (tujuh) perkara dugaan tindak pidana korupsi suap jual-beli jabatan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag) dengan Terdakwa mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan mantan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi digelar hari ini, Rabu 17 Juli 2019, di Pengadilan Tipikor Jakarta jalan Bungur Besar Raya – Jakarta Pusat.

Sidang lanjutan beragenda 'Pembacaan Tuntutan Penuntut Umum' ini, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan kedua Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa.

Membacakan Surat Tuntuntan yang dibacakan secara bergantian, tim JPU KPK menuntut agar Majelis Hakim menghukum Muhammad Muafaq Wirahadi selaku Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Gresik dengan hukuman pidana selama 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp. 150 juta subsider 6 (enam) bulan kurungan.

Tim JPU KPK meyakini, terdakwa Muhammad Muafaq Wirahadi selaku Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Gresik terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum 'bersalah'  menyuap Anggota Komisi XI DPR-RI yang juga Ketua Umum PPP Muchammad Romahurmuziy alias Romi.

"Menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Muhammad Muafaq Wirahadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum 'bersalah' melakukan tindak pidana korupsi", ujar JPU KPK Wawan, membacakan Surat Tuntutan Penuntut Umum, di Pengadilan Tipikor Jakarta, jalan Bungur Besar Raya – Jakarta Pusat, Rabu 17 Juli 2019.

Tim JPU KPK pun meyakini, Muhammad Muafaq Wirahadi 'bersalah' diduga telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam Surat Tuntutan yang dibacakan, tim JPU KPK menyebutkan, bahwa total pemberian Muhammad Muafaq Wirahadi untuk Romahurmuziy yang saat itu menjabat Anggota Komisi XI DPR-RI yang juga menjabat Ketum PPP adalah sebesar Rp. 91,4 juta.

Tim JPU KPK pun menyebutkan, pihaknya meyakini, bahwa Muchammad Romahurmuziy menerima uang itu untuk membantu Muhammad Muafaq Wirahadi mendapatkan jabatan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gersik.

Dalam Surat Tuntutan yang dibacakan, tim JPU KPK juga memaparkan asal-muasal perkara ini. Yakni, bermula dari diadakannya seleksi jabatan di lingkup Kemenag. Yang mana, nama Muhammad Muafaq Wirahadi tidak termasuk sebagai calon yang diusulkan untuk mengikuti seleksi jabatan itu.

Hal ini, membuat Muhammad Muafaq Wirahadi meminta bantuan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanudin dan Abdul Rochim saudara sepupu Rommahurmuziy, agar namanya masuk sebagai peserta seleksi jabatan.

Mengiringi permintaan itu, masih beber tim JPU KPK, Muhammad Muafaq memberi uang sebesar Rp. 41 juta kepada Abdul Wahab saudara sepupu Romahurmuziy yang merupakan salah-satu Caleg di Dapil Kabupaten DPRD Kabupaten Gresik atas persetujuan Rommy. Selain itu, Muhammad Muafaq juga memberi uang sebesar Rp. 50 juta kepada Rommy saat bertemu di Surabaya.

"Terdakwa mengucapkan terima kasih atas bantuan Romahurmuziy bisa menjadi Kakanwil Kemenag Kabupaten Gresik dan kemudian Terdakwa memberikan goodie bag ke Romahurmuziy. Tujuan terdakwa menemui Romahurmuziy memberikan uang atas bantuan diangkat Kakanwil Kemenag Kabupaten Gresik. Maka unsur memberikan hadiah atau janji terpenuhi ada dalam perbuatan diri Terdakwaa", beber tim JPU KPK.

Selain memberi uang Abdul Wahab dan Romahurmuziy, tim JPU KPK menyebutkan, bahwa Muhammad Muafaq juga memberi uang sebesar Rp 50 juta kepada Gugus Joko Waskito Staf Khusus Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.

Tim JPU KPK juga menyebut, Muhammad Muafaq Wirahadi memberikan uang sebesar Rp. 20 juta kepada Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyaffak Noer serta memberi uang sebesar Rp. 2 juta kepada Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanudin. Yang mana, pemberian-pemberian uang itu berkaitan dengan seleksi jabatan.

"Berdasarkan keterangan Terdakwa (Muhammad Muafaq Wirahadi), adanya pemberian uang yang berhubungan diangkatnya Terdakwa dalam jabatan sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Bertempat di Mojokerto, Terdakwa memberikan uang Rp. 50 juta kepada Gugus Joko Waskito selaku Staf khusus Menag, di mana Terdakwa pernah meminta dukungan Gugus Joko Waskito yang diusulkan kandidat Haris Hasanudin. Setelah dilantik sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, bertempat di rumah Musyaffak Noer, Terdakwa memberi uang Musyaffak Noer sebesar Rp. 20 juta, di mana Terdakwa sebelumnya memohon do'a Musyaffak sebagai tokoh Jawa Timur. Terdakwa memberikan uang Rp. 2 juta kepada Haris Hasanudin, karena yang mengusulkan namanya dan Haris Hasanudin yang meminta Terdakwa menemui Romahurmuziy", papar tim JPU KPK.

Tim JPU KPK juga mengatakan, Muhammad Muafaq Wirahadi mendekati beberapa pihak karena ingin menjabat Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, termasuk Ketua Umum PPP Mochammad Romahurmuziy. Yang mana, Menag Lukman Hakim Saifuddin sendiri merupakan kader PPP yang diketuai Romahurmuziy, sehingga diduga ada hubungan tertentu secara politik.

Hal itu dibuktikan tim JPU KPK dengan diperdengarkannya rekaman percakapan antara Menag Lukman Hakim Saifuddin dengan Gugus Joko Waskito yang meminta saran Ketum PPP Romahurmuziy terkait jabatan Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur serta rekaman percakapan antara Romahurmuziy dengan Haris Hasanuddin mengenai rekomendasi Muafaq menjabat Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

"Dalam percakapan Lukman Hakim dan Gugus minta masukan dari Ketum atau Rommy terkait Kakanwil Jatim dan Sulbar. Percakapan tersebut harus dimaknai Lukman Hakim tidak independen atau mandiri. Percakapan Haris dan Romi, pada percakapan itu yang Gresik yang minta sopo? Dijawab Haris yaitu Muafaq. Dijawab Romi, iya pak Muafaq", beber tim JPU KPK.

Meski demikian, tim JPU KPK menyatakan, bahwa pihaknya juga menerima permohonan terdakwa Muhammad Muafaq Wirahadi untuk menjadi Justice Collaborator (JC). Pasalnya, Terdakwa memenuhi syarat. Yang mana, terdakwa Muhammad Muafaq Wirahadi sudah membantu penegak hukum mengungkap perkara ini.  *(Ys/HB)*

BERITA TERKAIT :
> Sidang Ke-6 Dugaan Suap Jual Beli Jabatan Di Kemenag, Muafaq Akui Beri Uang Ketua DPW PPP Jatim Rp. 20 Juta
> Sidang Ke-6 Dugaan Jual-beli Jabatan Di Kemenag, Tim JPU KPK Ungkap Percakapan Gugus – Haris
> Sidang Ke-5 Dugaan Jual-beli Jabatan Di Kemenag, Ketua DPW PPP Jatim Musyaffa Akui Pernah DidatangiHaris
> Sidang Ke-5 Dugaan Jual-beli Jabatan Di Kemenag, Khofifah Tidak Merekom Haris
> Gubernur Jatim Khofifah Hadiri Sidang Ke-5 Dugaan Jual-beli Jabatan Di Kemenag
> Sidang Ke-4 Dugaan Jual-beli Jabatan Di Kemenag, Menag Akui Terima 30 Ribu Dolar Dari Kerajaan Arab
> Menag Lukman, Gub. Jatim Khofifah Dan Kyai AsepAbsen Dari Panggilan Sidang
> Sidang Ke-2 Dugaan Jual-beli Jabatan Di Kemenag,Sekjen Ungkap Peran Menag
> Sidang Perdana Dugaan Suap Pengisian Jabatan TinggiDi Kemenag, JPU KPK Ungkap Menag Terima Rp. 70 Juta

Kembali Absen, KPK Bahas Langkah Jika Muhajidin Adik Nazaruddin Absen Lagi

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Muhajidin Nur Hasyim, adik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin kembali absen dari panggilan pemeriksaan tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diagendakan hari ini, Rabu 17 Juli 2019. Melalui surat, Nur Hasyim memberitahukan ke KPK atas ketidak-hadirannya dengan alasan sakit

Sedianya, tim Penyidik KPK memanggil Muhajidin Nur Hasyim sebagai Saksi untuk tersangka Indung (IND) atas perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Anggota Komisi VI DPR-RI non-aktif Bowo Sidik Pangarso.

"Muhajidin Mur Hasim, Saksi untuk perkara suap terkait kerjasama di bidang pelayaran dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dengan tsk BSP (Bowo Sidik Pangarso) dan IND (Indung) menyampaikan surat tidak bisa hadir dengan alasan sakit, namun tidak melampirkan surat keterangan dokter", terang Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah saat mengonfirmasi wartawan di Kantor KPK, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Rabu 17 Juli 2019.

Febri Diansyah menegaskan, KPK memperingatkan pada saksi Muhajidin agar dalam pekan ini datang ke KPK dan memenuhi panggilan penyidik. Ditegaskalannya pula, bahwa sebelumnya Muhajiddin menyatakan kesediaannya memenuhi oanggjlan KPK.

"Sampai hari ini, KPK telah mengirimkan 2 (dua) kali panggilan untuk jadwal 5 Juli dan 15 Juli 2019. Dan, hari ini dijadwalkan kembali, karena Saksi (sebelumnya) menghubungi KPK dan menyatakan kesediaan", tegas Febri.

Febri menyatakan, lembaganya akan membahas lebih lanjut langkah yang perlu dan dapat diambil jika saksi Muhajidin masih tidak hadir memenuhi panggilan penyidik.

Sebelumnya, pada 01 Juli 2019, KPK juga telah memeriksa anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir yang juga adik dari Nazaruddin.

Terkait pemeriksaan Nasir, tim Penyidik KPK mendalami pengetahuan Saksi terkait dugaan aliran dana gratifikasi kepada tersangka Bowo Sidik Pangarso.

Sementara itu, tim Penyidik KPK juga telah menjadwal ulang pemeriksaan terhadap M. Nazaruddin. Ia akan diperiksa sebagai Saksi atas psrkara tersebut.

Sebelumnya, M. Nazaruddin dijadwalkan akan diperiksa pada Selasa 09 Juli 2019 di Lapas Sukamiskin, Bandung. Namun, pemeriksaan batal dilakukan karena yang bersangkutan sakit dan akan dijadwal. ulang kembali.

M. Nazaruddin saat ini merupakan Terpidana perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung.

Sejauh ini, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi suap kontrak kerja-sama jasa pengangkutan distribusi pupuk (amonia) antara PT. HTK dengan PT. Pilog ini, KPK telah menetapkan 3 (tiga) Tersangka.

Ketiganya yakni anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso, Indung selaku selaku pihak swasta dari PT. Inersia yang juga dikenal merupakan anak buah Bowo Sidik serta Asty Winasti Marketing Manager PT. HTK.

Bowo Sidik Pangarso dan Indung, ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap. Sedangkan Asty Winasti, ditetapkan KPK sebagai pemberi suap.

KPK menduga, Bowo Sidik Pangarso diduga telah menerima suap dari Asty Winasti. Suap diberikan, diduga agar PT. HTK bisa kembali mendapatkan kerja-sama dengan anak perusahaan PT. PIHC, yakni PT. Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dalam hal distribusi pupuk.

KPK pun menduga, Asty Winasti telah memberi uang kepada Bowo Sidik Pangarso sebanyak 7 (tujuh) kali pemberian dengan total bernilai Rp. 1,6 miliar. Jumlah sebesar Rp. 1,6 miliar itu terdiri atas Rp. 89,4 juta yang diterima Bowo melalui Indung saat OTT dan 6 (enam) kali penerimaan sebelumnya, yang disebut KPK sebesar Rp 221 juta dan USD 85.130.

KPK juga menduga, uang pemberian Asty Winasti ditujukan agar Bowo membantu PT. HTK kembali mendapat perjanjian penggunaan kapal-kapalnya untuk distribusi pupuk dari PT. Pupuk Indonesia Logistik (Pilog). Bowo Sidik diduga meminta imbalan sebesar USD 2 per metrik ton atas bantuannya.

Selain dari Asty Winasti, KPK mengindikasi Bowo Sidik Pangarso diduga menerima gratifikasi dari sumber lain terkait jabatannya senilai Rp. 6,5 miliar yang akan digunakan Bowo untuk melakukan 'serangan fajar' dalam Pemilu 2019 lalu.

KPK pun menyebut, pihaknya sudah mengidentifikasi pihak-pihak lain yang diduga sebagai pemberi gratifikasi tersebut.
Terhadap Bowo Sidik Pangarso dan Indung, KPK menyangka, keduanya melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap Asty Winasti, KPK menyangka Asti Winasti melanggar Pasal 5 ayat (1)  huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  *(Ys/HB)*