Minggu, 16 Juni 2024

Festival Bakar Sate Kembali Hadir Untuk Semarakkan HUT Ke-106 Kota Mojokerto



Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Festival Bakar Sate kembali hadir untuk menyemarakkan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-106 Kota Mojokerto. Festival yang selama ini menjadi event tahunan Kota Mojokerto ini akan digelar pada Senin (17/06/2024) malam di halaman parkir Gedung Olah Raga (GOR) dan Seni Mojopahit. 

“Berbagai event kita gelar untuk menyemarakkan, termasuk Festival Bakar Sate yang kebetulan tahun ini kita laksanakan bertepatan dengan hari raya Idul Adha 1445 Hijriyah", kata Pj. Wali Kota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro, Minggu (16/06/2024). 

Pj Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan "Mas PJ" ini menuturkan, dalam Festival Bakar Sate nanti para peserta juga akan beradu kreatifitas dalam menyajikan sate.

“Para peserta dari kelompok perangkat daerah, sekolah dan dari masyarakat umum akan beradu kreativitas dalam membuat sate terlezat, terenak dan tentunya stand masing-masing peserta monggo dihias sebagus mungkin. Tunjukkan warga Kota Mojokerto tak hanya unggul kulinernya, tapi juga kreatifitasnya", tutur Mas Pj. 

Selain Festival Bakar Sate, ada serangkaian kegiatan untuk menyemarakkan HUT ke-106 Kota Mojokerto pada tahun ini, di antaranya Upacara Hari Jadi Kota Mojokerto ke-106 pada hari Kamis 20 Juni 2024 di Alun-alun Wiraraja Kota Mojokerto, Pesta Rakyat dan Makan Gratis, Sholawat bersama Habib Syech dan Job Fair di penghujung bulan Juni 2024 juga Mojo Shopping Fiesta berhadiah umroh yang masih akan berlangsung hingga Agustus 2024. 

“Berbagai event untuk merayakan ulang tahun Kota Mojokerto adalah pestanya warga Kota Mojokerto, monggo semuanya ikut meramaikan, namun tetap jaga ketertiban dan kebersihan", pesan Mas Pj. *(SRT/Kadiskominfo/HB)*

Sabtu, 15 Juni 2024

Kirab Mojobangkit, Lestarikan Sejarah Dan Budaya Mojopahit Di Kota Mojokerto


Pj. Wali Kota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro saat membacakan 'Sumpah Kebangkitan' dalam rangkaian acara Kirab Mojokerto sebagai rangkaian kegiatan Peringatan Hari Jadi Kota Mojokerto ke-106, di Alun-alun Wiraraja Kota Mojokerto, Sabtu (15/06/2024).


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Sebagai rangkaian kegiatan Peringatan Hari Jadi Kota Mojokerto ke-106, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto hari ini, Sabtu 15 Juni 2024, kembali merayakannya dengan menyelenggarakan kegiatan Kirab Mojobangkit yang pemberangkatannya di Alun-alun Wiraraja Kota Mojokerto sisi Selatan.

Acara Kirab Mojobangkit kali ini diawali dengan Pembacaan 'Sumpah Kebangkitan' yang dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Wali Kota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro. Menyusul kemudian, penampilan marching band Taruna Brawijaya dan berlanjut dengan penampilan barongsai Young Lion. 

Kirab Mojobangkit menampilkan tiga era yang ada di Kota Mojokerto, yakni era Kerajaan Mojopahit, era Kadipaten Japan serta era Perjuangan dan Kemerdekaan.

Hadir sekaligus memimpin berlangsungnya Kirab Mojobangkit 2024 ini Penjabat (Pj.) Wali Kota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro bersama sang istri. Hadir pula dalam acara ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo bersama sang istri.

Kirab Mojobangkit kali ini, juga dihadiri Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto, jajaran pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Mojokerto, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Mojokerto, para camat dan lurah se Kota Mojokerto, para tokoh agama dan para tokoh masyarakat Kota Mojokerto.

Di antara sambutannya, Pj. Wali Kota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro mengatakan, Kirab Mojobangkit sebagai rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kota Mojokerto menjadi salah-satu upaya Pemkot Mojokerto untuk melestarikan sekaligus mengembangkan wisata dan nilai-nilai tradisi luhur yang pernah ada di Bumi Mojopahit. 

"Ini akan menjadi kalender event tahunan dan saya harapkan penyelenggaraanya dari tahun ke tahun bisa dilaksanakan semakin bagus lagi, semakin meriah lagi", kata  Pj. Wali Kota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro, Sabtu (15/06/2024, di lokasi.

Pj. Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan "Mas Pj" ini menegaskan, melalui kegiatan Kirab Mojobangkit ini pihaknya berharap dapat meningkatkan pendapatan warga, khususnya para pelaku UMKM Kota Mojokerto.

"Saya harapkan penyelenggaraanya dari tahun ke tahun bisa dilaksanakan semakin bagus lagi, semakin meriah lagi dan kesuksesannya tidak saja pada acaranya tapi juga pada perekonomiannya", tegas Mas Pj, penuh harap.

Pada kesempatan ini, Mas Pj juga berkesempatan menyampaikan pesan agar seluruh warga Kota Mojokerto tetap menjaga persatuan dan kesatuan, khususnya saat pemilihan kepala daerah mendatang. 

"Mari kita sambut Pilkada nanti dengan sukacita, jaga selalu kebersamaan, guyub rukun. Kalau pun ada perbedaan, kalau pun ada perselisihan, tapi semua masih dalam bingkai kebhinekaan atau perbedaan itu dimaknai menjadi sebuah rahmatan lilalamin", pesan Mas Pj. *(SRT/Kadiskominfo/HB)*

Jangan Lewatkan! Jalan Sehat Hari Jadi Kota Mojokerto Ke-106 Ada Umroh Gratis Dan Puluhan Doorprize



Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Mojokerto ke-106, Pemerintah Kota (Pemkot)  Mojokerto menyelenggarakan Jalan Sehat uang akan digelar pada Minggu (16/06/2024) besok. Kegiatan akan berlangsung mulai pukul 05.30 WIB – selesai dengan titik start dan finish di Gedung Olah Raga (GOR) dan Seni Mojopahit jalan Gajah Mada No.149 Kota Mojokerto.

Rute Jalan Sehat kali ini, dimulai dari GOR dan Seni Mojopahit berjalan ke arah Selatan, simpang empat belok kiri menyurusi sepanjang jalan Benteng Pancasila, hingga simpang empat belok kiri menyusuri sepanjang jalan Empu Nala, hingga simpang empat belok kiiri menyusuri jalan Gajah Mada dan kembali ke GOR dan Seni Mojopahit sebagai titik finis.

"Monggo, semua masyarakat Kota Mojokerto ikut meramaikan Jalan Sehat Hari Jadi Kota Mojokerto ke-106. Selain sehat, siapa tahu dapat rejeki umroh gratis?", ujar Penjabat (Pj.) Wali Kota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro, Sabtu (15/06/2024).

Beragam jenis doorprize disediakan bagi para peserta Jalan Sehat. Hadiah utama berupa Paket Umroh Gratis. Selain itu juga ada 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda listrik, 3 (tiga) unit sepeda dan puluhan doorprize lainnya, seperti TV, kipas, setrika dan lain-lain.

Pembagian kupon nantinya akan diberikan saat Jalan Santai berlangsung. Yakni, ketika melintasi jalan Empu Nala di sekitar depan masjid dan SD Balongsari 5 dan 6, akan ada petugas dari Dishub dan Satpol PP yang akan membagikan kupon. Sedangakn penyobekan kupon dilakukan saat kembali di GOR dan Seni Mojopahit.

"Ini hajatnya Kota Mojokerto. Jadi, semua harus ikut merayakan, semua harus ikut bergembira", tambah Pj. Wali Kota Mojokerto yang akrab disapa Mas Pj ini.

Di tempat finis, juga akan ada panggung hiburan serta sejumlah stand-stand pelaku UMKM Kota Mojokerto yang menawarkan berbagai jenis produk mereka berupa makanan enak yang sehat dan bergizi serta minuman menyegarkan.

"Yang penting, saya harap semua besok bisa tertib, terutama saat pembagian kupon. Kami sediakan banyak. Juga, jangan lupa jaga kebersihan, buang sampah di tempat sampah yang telah disediakan sesuai jenisnya", pungkas Mas Pj. *(SRT/KadisKominfo/HB)*

Jumat, 14 Juni 2024

KPK Tegaskan, Penyitaan Ponsel Sekjen PDI-Perjuangan Dan Stafnya Sesuai Aturan


Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, penyitaan telepon seluler (Ponsel) dan sejumlah benda milik Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan (PDI-Perjuangan) Hasto Kristiyanto dan Kusnadi stafnya, saat Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan sebagai Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap terkait pengurusan penetapan Calon Anggota DPR RI periode 2019–2024 Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk tersangka Harun Masiku yang hingga saat ini masih menjadi buronan KPK dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Penyidik KPK melaksanakan tugas penyidikan dan melakukan penyitaan itu sesuai perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang KPK, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya", tegas Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat dikonfirmasi wartawan di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Jum'at (14/06/2024).

Johanis Tanak menyampaikan hal itu menanggapi permintaan konfirmasi wartawan tentang laporan yang dilakukan Kusnadi staf Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) juga Bareskrim Mabes Polri.

Laporan itu dilakukan Kusnadi, karena tidak terima atas penggeledahan dan penyitaan barang miliknya dan milik Hasto Kristiyanto yang dititipkan kepadanya yang dilakukan oleh Penyidik KPK bernama AKBP Rossa Purbo Bekti dan kawan-kawan, saat dirinya tengah mendampingi Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan sebagai Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK)TPK) suap terkait pengurusan penetapan Calon Anggota DPR RI periode 2019–2024 Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk tersangka Harun Masiku pada Senin (10/06/2024) lalu.

Johanis Tanak menjelaskan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mengatur, bahwa bukti elektronik termasuk sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Hal itu diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 20/PUYXIV/2016.

"Dengan demikian, penyadapan yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang KPK termasuk sebagai alat bukti elektronik yang sah dan alat bukti elektronik tersebut diperoleh dari perangkat alat elektronik, termasuk HP. Sehingga, tindakan Penyidik KPK melakukan penyitaan HP untuk kepentingan penyidikan dalam upaya mengumpulkan bukti", jelas Johanis Tanak.

Kusnadi staf Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto digeledah Tim Penyidik KPK saat Hasto Kristiyanto diperiksa sebagai saksi perkara dugaan TPK suap terkait pengurusan penetapan Calon Anggota DPR RI periode 2019–2024 Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk tersangka Harun Masiku pada Senin (10/06/2024) lalu.

Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto sendiri, pada Senin (10/06/2024) lalu, diperiksa selama sekitar 4 (empat) jam oleh Tim Penyidik KPK sebagai Saksi perkara tersebut. Pemeriksaan terhadap Hasto dilangsungkan Tim Penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan.

Sebagai rangkaian pemeriksaan terhadap Hasto dalam penyidikan perkara tersebut, Tim Penyidik KPK menyita 1 (satu) unit telepon selular (Ponsel) milik staf Hasto Kristiyanto yang bernama Kusnadi, 2 (dua) unit Ponsel milik Hasto, buku tabungan dan kartu ATM milik Kusnadi serta buku agenda DPP PDI-Perjuangan.

Perkara dugaan TPK suap yang menjerat Harun Masiku tersebut mencuat ke permukaan setelah Tim (Satuan Tugas) Penindakan KPK menggelar kegiatan Tangkap Tangan pada Rabu 08 Januari 2020.

Harun Masiku merupakan kader PDI-Perjuanhan yang sebelumnya sempat mengikuti Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 2019. Ia kemudian diduga menyuap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Dari serangkaian kegiatan Tangkap Tangan itu, Tim Satgas PenIndakan KPK menangkap 8 (delapan) orang dan menetapkan 4 (empat) dari 8 orang itu sebagai Tersangka. Ke-empatnya, yakni:
1. Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU);
2. Ronnyiani Tio Fridelina selaku Anggota Bawaslu;
3. Saeful Bahri selaku kader PDI-Perjuangan; dan
4. Harun Masiku selaku kader PDI-Perjuangan.

Dari 4 Tersangka tersebut, Harun Masiku belum menjalani proses hukum. Saat itu, Harun lolos dari penangkapan Tim Satgas PenIndakan KPK dan mangkir beberapa kali dari jadwal pemanggilan dan pemeriksaan Tim Penyidik KPK hingga dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) hingga sekarang.

Adapun 3 (tiga) Tersangka lain perkara tersebut, yakni Wahyu Setiawan, Ronnyiani Tio Fridelina dan Saeful Bahri telah menjalani proses hukum penyidikan hingga persidangan.

Wahyu Setiawan yang kemudian menjadi Terpidana perkara yang sama dengan Harun Masiku, saat ini tengah menjalani bebas bersyarat dari sanksi pidana 7 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

Tim Jaksa KPK menjebloskan Wahyu Setiawan ke Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Putusan MA Nomor: 1857 K/ Pid.Sus/2021, juncto putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI jo, putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Agustus 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Terpidana Wahyu Setiawan juga dibebani kewajiban membayar denda Rp. 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Wahyu juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah selesai menjalani pidana pokok.

Sebelumnya, amar putusan kasasi terhadap Wahyu Setiawan adalah menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah selesai menjalani pidana pokok.

Sementara itu, Tim Penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan tersangka Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta Selatan. Hanya saja, sejauh ini, Harun Masiku masih belum tertangkap dan masih menjadi buronan KPK.

Dalam perkara tersebut, Harun Masiku ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan Anggota Bawaslu Ronnyiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR RI melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW).

Namun, langkahnya kandas lantaran terburu adanya kegiatan Tangkap Tangan tersebut. Saat ini, pencarian terhadap Harun Masiku oleh Tim Penyidik KPK sudah memasuki tahun ke-empat. *(HB)*


BERITA TERKAIT:

KPK Panggil Mantan Direktur Keuangan Terkait Perkara Investasi Fiktif Di PT. Taspen


Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika 


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Jum'at 14 Juni 2024, menjadwal pemanggilan dan pemeriksaan Direktur Keuangan PT. ASABRI yang merupakan mantan Direktur Keuangan PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau PT. Taspen (Persero) Helmi Imam Satriyono sebagai Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi  (TPK) bermodus investasi fiktif di PT. Taspen (Persero) tahun 2019

Juru Bicara (Jubir) KPK Tessa Mahardhika menerangkan, jadwal pemanggilan dan pemeriksaan terhadpa Direktur Keuangan PT. ASABRI yang merupakan mantan Direktur Keuangan PT. Taspen (Persero) Helmi Imam Satriyono, akan dilangsungkan oleh Tim Penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan.

"Hari ini (Jumat 14 Juni 2024) dijadwalkan pemeriksaan Saksi dugaan TPK kegiatan investasi fiktif di lingkungan PT. Taspen atas nama Helmi Imam Satriyono, Direktur Keuangan PT. ASABRI (mantan Direktur Keuangan PT. Taspen Oktober 2018 sampai Januari 2020)", terang Juru Jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangan tertulis saat dikonfirmasi wartawan, Jum'at (14/10/2024).

Tessa belum menginformasikan materi apa yang akan digali oleh Tim Penyidik KPK dari pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Direktur Keuangan PT. ASABRI yang merupakan mantan Direktur Keuangan PT. Taspen (Persero) Helmi Imam Satriyono terkait penyidikan perkara dugaan TPK bermodus investasi fiktif di PT. Taspen (Persero) tahun 2019 tersebut.

Sebelumnya, Tim Penyidik KPK telah menetapkan mantan Direktur Utama PT. Taspen (Persero) Antonius NS. Kosasih sebagai Tersangka perkara dugaan TPK bermodus investasi fiktif di PT. Taspen (Persero) tahun 2019 tersebut. Antonius NS. Kosasih hari ini juga dijadwalkan diperiksa sebagai Saksi perkara tersebut.

"Perkara Taspen sekarang sedang berjalan, berlangsung. Tadi juga salah-satu ininya dipanggil, Tersangkanya, seperti itu", kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Selasa (07/05/2024).

Hanya saja, saat itu, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu tidak menjelaskan materi yang digali oleh Tim Penyidik KPK dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap Direktur Utama PT. Taspen (Persero) Antonius NS. Kosasih. Asep memastikan, hal itu akan diungkap dalam persidangan. *(HB)*



Kamis, 13 Juni 2024

Kusnadi Staf Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto Ngaku Trauma Dibentak Penyidik, KPK Siap Buka Bukti CCTV


Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat memberi keterangan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Kamis (13/06/2024) malam.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Kusnadi Staf Sekjen Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan (PDI-Perjuangan) Hasto Kristiyanto mengaku 'trauma' dibentak-bentak Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat turut mengantar Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan sebagai Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap terkait pengurusan penetapan Calon Anggota DPR RI periode 2019–2024 Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk tersangka Harun Masiku yang hingga saat ini masih menjadi buronan KPK dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Tak terima atas perlakuan Penyidik KPK yang hingga membuatnya 'trauma' itu, Kusnadi melakukan upaya hukum dengan melaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) hingga ke Bareskrim Mabes Polri. Namun, laporan Kusnadi di Bareskrim Mabes Polri belum diterima, disarankan untuk menempuh praperadilan terlebih dahulu untuk menguji kebenarannya.

Diminta tanggapannya tentang upaya hukum Kusnadi tersebut, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, bahwa hal itu merupakan hak dari yang bersangkutan. Namun dipastikannya, KPK memiliki bukti CCTV yang siap diuji untuk membuktikan kebenaran apa yang dilaporkan Kusnadi.

"Ya nanti kan diuji, kan dilaporkan juga, nanti kan diuji. Itu kan ada, ini kan ada CCTV-nya, nanti kan bisa dilihat di sana", kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Kamis (13/06/2024) malam.

Asep kemudian menerangkan alasan Tim Penyidik KPK memanggil Kusnadi sebagai Saksi terkait perkara dugaan TPK suap terkait pengurusan penetapan Calon Anggota DPR RI periode 2019–2024 Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk tersangka Harun Masiku yang hingga saat ini masih menjadi buronan KPK dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Tim Penyidik KPK di antaranya akan mengarifikasi isi Ponsel miliknya maupun milik Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto yang telah disita.

"Sebetulnya, kepentingan kami memanggil Pak KS (Kusnadi) ini, karena kan memang juga ada barangnya yang kami sita juga dari yang bersangkutan. Kalau tidak salah, yang disita dan itu akan ditanyakan", terang Asep Guntur Rahayu.

Kusnadi sebenarnya dijadwal dipanggil dan diperiksa Tim Penyidik KPK pada Kamis (13/06/2204) ini untuk diperiksa sebagai Saksi terkait perkara dugaan TPK suap terkait pengurusan penetapan Calon Anggota DPR RI periode 2019–2024 Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk tersangka Harun Masiku yang hingga saat ini masih menjadi buronan KPK dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Namun, Kusnadi mangkir atau tidak hadir untuk memenuhi jadwal pemanggilan dan pemeriksaan Tim Pemyidik KPK tersebut. Kusnadi melalui Kuasa Hukum-nya, Ronny Talapessy meminta Tim Penyidik KPK menjadwal ulang pemanggilan dan pemeriksaannya. Kusnadi mengaku masih trauma dibentak-bentak Penyidik KPK.

"Beliau minta penjadwalan ulang. Yang bersangkutan berhalangan hadir karena masih trauma karena dibentak-bentak dan dibohongi", kata Ronny Talapessy selaku Kuasa Hukum Kusnadi kepada wartawan, Kamis (13/06/2024).

Ronny Talapessy pun mengatakan, selain masih trauma, Kusnadi juga merasa dibohongi oleh Penyidik KPK. Mernurut Ronny, Kusnadi pun trauma digeledah Penyidik KPK, kemudian telepon selular (Ponsel) milik pribadinya, termasuk ATM yang berisi uang sekitat Rp. 700 ribu disita. Selain itu, Ponsel milik Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto yang saat itu tengah menjalani pemeriksaan sebagai Saksi perkara tersebut dan dititipkan kepadanya juga turut disita Penyidik KPK.

Penggeledahan terhadap Kusnadi dan penyitaan barang pribadinya serta barang milik Hasto Kristiyanto yang dititipkan kepadanya itu terjadi pada Senin (10/06/2024) lalu, saat Kusnadi turut mengantar Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan sebagai Saksi perkara dugaan TPK suap terkait pengurusan penetapan Calon Anggota DPR RI periode 2019–2024 Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk tersangka Harun Masiku yang hingga saat ini masih menjadi buronan KPK dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Penyidik KPK itu pun menuai protes dari Tim Hukum Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto. Pihak Hasto juga telah melaporkan Penyidik KPK yang melakukan penggeledahan dan penyitaan tersebut ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Setelah membuat laporan di Dewas KPK tentang penggeledahan dan penyitaan tersebut, Tim Hukum Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto kemudian melaporkannya ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) dan ke Bareskrim Mabes Polri. Namun, Bareskrim belum menerimanya dan disarankan untuk melakukan upaya praperadilan terlebih dahulu untuk memastikan kebenarannya. *(HB)*


BERITA TERKAIT:

KPK Tahan 1 ASN 'Tersangka Baru' Perkara Dugaan Korupsi Di DJKA Kemenhub


Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat memberi keterangan penetapan dan penahanan 'Tersangka Baru' perkara dugaan TPK suap terkait pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa – Sumatera Tahun Anggaran 2018–2022 di lingkungan DJKA Kemenhub, di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Kamis (13/06/2024) malam.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Kamis 13 Juni 2024, menahan '1 (satu) Tersangka Baru' perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap terkait pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa – Sumatera Tahun Anggaran 2018–2022 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkereta-apian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Penahanan '1 Tersangka Baru' perkara dugaan TPK suap terkait pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa – Sumatera Tahun Anggaran 2018–2022 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkereta-apian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tersebut, diumumkan secara resmi oleh KPK dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan dengan menghadirkan Tersangka.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menerangkan, 'Tersangka Baru' perkara tersebut dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Yofi Oktarisza (YO) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Jawa Bagian Tengah, yang saat ini telah berganti nama menjadi BTP Kelas 1 Semarang.

"Untuk kebutuhan penyidikan, tersangka YO dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 13 Juni sampai dengan 02 Juli 2024 di Rutan (Rumah TAhanan Negara) Cabang KPK", terang Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Kamis (13/06/2024) malam.

Lebih lanjut, Asep menjelaskan, penetapan Tersangka Baru perkara tersebut kemudian dilakukan penahanan terhadap Yofi Oktarisza (YO) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Jawa Bagian Tengah yang saat ini telah berganti nama menjadi BTP Kelas 1 Semarang sebagai Tersangka Baru perkara tersebut adalah merupakan hasil pengembangan perkara tersebut yang sebelumnya telah menjerat pengusaha Dion Renato Sugiarto (DRS) yang memberi suap kepada PPK BTP Semarang Bernard Hasibuan (BH) dan Putu Sumarjaya (PS) Tersangka/Terdakwa dan tengah dalam proses persidangan.

Perkara dugaan TPK suap terkait pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa – Sumatera Tahun Anggaran 2018–2022 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkereta-apian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan terdakwa pengusaha Dion Renato Sugiarto (DRS) yang memberi suap kepada PPK BTP Semarang Bernard Hasibuan (BH) dan Putu Sumarjaya (PS) Tersangka/Terdakwa dan tengah dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Terdakwa Dion Renato diketahui sebagai salah-satu rekanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki beberapa perusahaan, antara lain PT. Istana Putra Agung (PT. IPA), PT. PP Prawiramas Puriprima (PT. PP) dan PT. Rinego Ria Raya (RRR).

Perusahaan-perusahaan tersebut digunakan terdakwa Dion untuk mengikuti lelang dan mengerjakan paket-paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan termasuk di Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah.

"Saudara DRS (Dion Renato Sugiarto) mendapatkan bantuan dari PPK termasuk tersangka YO (Yofi Oktarisza) untuk bisa mendapatkan paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa", jelas Asep Guntur Rahayu.

Asep memaparkan, bahwa dari penyidikan perkara tersebut, Tim Penyidik KPK kemudian menemukan data paket-paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang dikerjakan oleh Dion saat Yofi menjabat sebagai PPK proyek tersebut.

Yofi menjadi PPK untuk 18 paket pekerjaan barang dan jasa lanjutan dari PPK sebelumnya dan 14 paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa baru di lingkungan BTP Wilayah Jawa Bagian Tengah. Terdapat sejumlah paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang dikerjakan Dion ketika Yofi menjabat sebagai PPK.

Adapun data paket-paket proyek pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang dikerjakan oleh Dion saat Yofi menjabat sebagai PPK proyek tersebut, antara lain:
1. Pembangunan Jembatan BH.1458 antara Notog – Kebasen (multi-years 2016–2018) Paket PK.16.07 (MYC) (tahun 2016–2018) dengan nilai paket Rp. 128.594.206.000,– menggunakan PT. IPA;
2. Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang (Underpass) di jalan Jenderal Sudirman Purwokerto (Km 350+650) antara Purwokerto – Notog tahun 2018 dengan nilai paket Rp. 49.916.296.000,– menggunakan PT. PP;
3. Penyambungan Jalur KA/ Switchover BH. 1549 antara Kesugihan – Maos Koridor Banjar – Kroya Lintas Bogor – Yogyakarta tahun 2018 dengan nilai paket Rp. 12.461.215.900,– menggunakan PT. PP; dan
4. Peningkatan Jalur KA Km. 356+800 – Km. 367+200 sepanjang 10.400 M'sp antara Banjar – Kroya (tahun 2019–2021) dengan nilai paket Rp. 37.195.416.000,– menggunakan PT. PP;

Asep pun memaparkan, bahwa para Tersangka dalam perkara ini juga melakukan pengaturan, sehingga hanya rekanan tertentu yang bisa menjadi pemenang lelang atau pelaksana paket pekerjaan. Adapun bentuk pengaturan tersebut, antara lain PPK akan memberikan harga perkiraan sendiri (HPS) kepada masing-masing rekanan dan memberikan arahan-arahan khusus seperti metode pekerjaan, alat dan dukungan terkait pekerjaan tersebut yang akan membuat rekanan tersebut menang.

Selain itu, PPK diduga juga memberikan arahan kepada rekanan agar saling memberikan dukungan satu sama lain, misalnya dengan ikut sebagai perusahaan pendamping dan tidak saling bersaing karena sudah diberikan jatah masing-masing.

"Tersangka YO juga menambahkan syarat khusus pada saat lelang yang hanya dapat dipenuhi oleh calon yang akan dimenangkan", papar Asep Guntur Rahayu.

Selain memberikan biaya untuk mendapatkan paket pekerjaan, rekanan juga memberikan biaya agar proses pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lancar termasuk pencairan termin, sehingga pemberian biaya juga tetap dilakukan kepada PPK pengganti yang menggantikan PPK awal mulai saat lelang paket pekerjaan tersebut.

Ditandaskan Asep Guntur Rahayu, bahwa dalam perkara ini, Tim Penyidik KPK menyangka, Yofi Oktarisza (YO) menerima fee dari para rekanan, termasuk Dion dengan besaran 10 persen sampai 20 persen dari nilai paket pekerjaan. Kemudian fee tersebut dibagi-bagi lagi ke sejumlah pihak.

"Persentase fee dari rekanan saat tersangka YO menjabat PPK, antara lain untuk PPK sebesar 4 persen, untuk BPK sebesar 1 persen sampai 1,5 persen, untuk Itjen Kemenhub sebesar 0,5 persen, untuk Pokja Pengadaan sebesar 0,5 persen, untuk Kepala BTP sebesar 3 persen", tandasnya.

Terhadap tersangka Yofi Oktarisza, Tim Penyidik KPK menyangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebelumnya, dalam perkara ini, Tim Penyidik KPK telah menetapkan 12 (dua belas) Tersangka. Adapun 12 Tersangka perkara dugaan TPK di lingkungan Ditjen Perkereta-apian Kemenhub terkait pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa – Sumatera tahun anggaran 2018–2022 yang sebelumnya diumumkan KPK ialah:

Tersangka Pemberi Suap:
1. DIN (Dion Renato Sugiarto), Direktur PT IPA (Istana Putra Agung);
2. MUH (Muchamad Hikmat), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma);
3. YOS (Yoseph Ibrahim), Direktur PT KA Manajemen Properti sd. Februari 2023;
4. PAR (Parjono), VP PT KA Manajemen Properti;
5. Asta Danika (AD), Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU); dan
6. Zulfikar Fahmi (ZF), Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera (PKS).

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tersangka Penerima Suap:
1. HNO (Harno Trimadi), Direktur Prasarana Perkeretaapian;
2. BEN (Bernard Hasibuan), PPK BTP Jabagteng;
3. PTU (Putu Sumarjaya), Kepala BTP Jabagteng;
4. AFF (Achmad Affandi), PPK BPKA Sulsel;
5. FAD (Fadliansyah), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian; dan
6. SYN (Syntho Pirjani Hutabarat), PPK BTP Jabagbar.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tim Penyidik KPK kemudian menetapkan Direktur PT. Putra Kharisma Sejahtera (PT. PKS) Zulfikar Fahmi (ZF) sebagai 'Tersangka Baru' perkara tersebut dan langsung melakukan upaya paksa penahanan pada Senin 13 November 2023. Dengan penetapan dan penahan tersangka Zulfikar Fahmi (ZF) ini, jumlah Tersangka perkara tersebut menjadi 13 (tiga belas) Tersangka.

Penetapan status hukum Tersangka dan upaya paksa penahanan terhadap Direktur PT. Putra Kharisma Sejahtera (PT. PKS) Zulfikar Fahmi (ZF) tersebut, diumumkan secara resmi oleh KPK pada Senin 13 November 2023, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan.

Lalu, dengan ditetapkan dan langsung ditahannya 1 (satu) Tersangka Baru perkara tersebut atas nama Yofi Oktarisza (YO) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Jawa Bagian Tengah, yang saat ini telah berganti nama menjadi BTP Kelas 1 Semarang, maka total Tersangka perkara tersebut sejauh ini berjumlah 14 (empat belas) Tersangka. *(HB)*


BERITA TERKAIT:

Laporan Kusnadi Ke Bareskrim Polri Tentang Penyitaan Barang Oleh KPK Belum Diterima, Tim Kuasa Hukum Persiapkan Gugatan Praperadilan


Kusnadi dan tim Kuasa Hukum saat tiba di Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan penggeledahan dan penyitaan barang oleh Penyidik KPK, Kamis (13/06/2024).


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Laporan polisi yang dilakukan Kusnadi, staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan (PDI-Perjuangan) Hasto Kristiyanto atas penyitaan barang yang dilakukan Penyidik KPK Kompol Rossa Purbo Bekti dan kawan-kawan, belum diterima Bareskrim Polri.

Kusnadi, staf Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto tiba di Bareskrim Polri dengan didampingi tim Kuasa Hukum sekira pukul 14.30 WIB. Kusnadi datang dengan mengenakan baju berwarna abu-abu.

Petrus Salestinus selaku Kuasa Hukum Kusnadi mengatakan, bahwa Kusnadi bersama tim Kuasa Hukum telah melakukan konsultasi dengan pihak kepolisian terkait laporan tersebut. Hasilnya, pelaporan yang akan dilakukan kliennya harus ditunda sampai ada hasil penetapan praperadilan. 

"Disarankan oleh Kanit (Kepala Unit) tadi ditempuh praperadilan terlebih dahulu untuk menguji kebenaran, apakah betul atau apakah benar dan terbukti bahwa proses penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan badan dan interogasi yang dilakukan oleh penyidik Rossa Purbo Bekti Dkk (dan kawan-kawan) di KPK Itu menyalahi prosedur atau tidak", kata Petrus kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/06/2024).

Petrus pun mengatakan, jika nantinya putusan gugatan praperadilan dalam kasus ini menyebut jika penggeledahan dan penyitaan terhadap Kusnadi dan Hasto melanggar prosedur, laporan polisi tersebut baru bisa diterima. Maka, saat itulah pihaknya akan  melaporkan kepada Polri.

"Tidak menolak, tetapi secara safety-nya, daripada kami lapor sekarang, kemudian ada praperadilan. Mereka akan menunggu praperadilan. Lebih baik kami tempuh praperadilan yang prosesnya hanya 1 minggu, setelah itu baru kami ke sini. Baru diproses sesuai dengan keinginan pelapor, yaitu bahwa dia merasa terjadi perampasan kemerdekaan, perampasan barang milik pribadinya", kata Petrus pula.

Namun, Petrus Salestinus melanjutkan, jika nantinya hasil gugatan praperadilan memutuskan proses tersebut sudah sesuai dengan prosedur, pihaknya akan berupaya menempuh jalur hukum lain.

"Jadi pak Kusnadi dan pak Hasto masih ada jalan lain setelah praperadilan. Entah putusannya kabul atau tidak, bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan atau peradilan umum. Masih ada pintu", lanjut Petrus Salestinus.

Petrus menegaskan, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan berkas gugatan praperadilan untuk diajukan ke pengadilan usai hari raya Idul Adha 1445 Hijriyah

Sementara itu, Kusnadi menjelaskan alasan melaporkan penyidik KPK Kompol Rossa Purbo Bekti, yakni karena dirinya merasa dirugikan oleh penyidik KPK Kompol Rossa Purbo Bekti dan kawan-kawan saat mendampingi Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan pada Senin 10 Juni 2024 lalu.

Yang mana, saat mendapingi proses pemeriksaan Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristianyanto sebagai Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap terkait pengurusan penetapan Calon Anggota DPR RI periode 2019–2024 Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk tersangka Harun Masiku, Kusnadi juga turut mengalami penyitaan sejumlah barang dari telepon selular (Ponsel), buku tabunga hingga ATM.

"Karena yang pertama saya dirugikan sama Pak Rossa, bilangnya saya dipanggil bapak (Hasto), ternyata tidak. Kedua, barang sitaan yang dibawa sama Pak Rossa ternyata Pak Hasto sama sekali tidak mengetahui, itu yang bikin saya melaporkan ke sini", jelas Kusnadi. *(HB)*


BERITA TERKAIT:

KPK Periksa Adik Mantan Mentan SYL Soal Aset Terkait Perkara TPPU Diatas-namakan Keluarga

Anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu 12 Juni 2024, telah memeriksa Andi Tenri Angka Yasin Limpo adik mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang kembali menjerat SYL selaku Mentan.

Anggota Tim Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo menerangkan, Tim Penyidik KPK memeriksa Andi Tenri Angka Yasin Limpo, di antaranya untuk mendalami kepemilikan aset-aset mantan Mentan SYL yang diduga diatas-namakan keluarga.

"Penyidik mendalami informasi tentang kepemilikan aset-aset SYL yang diduga diatasnamakan keluarga", terang Anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (13/06/2024).

Budi belum menginformasikan apa saja aset-aset yang diduga miliki SYL yang diduga  menggunakan identitas anggota keluarganya. 

Salah-satu modus dalam TPPU adalah penggunaan 'nominee' atau nama orang lain untuk transaksi hingga status kepemilikan. Modus itu untuk menyembunyikan atau menyamarkan penggunaan uang hasil korupsi.

Sebelum memeriksa Tenri, Tim Penyidik KPK telah menggeledah rumahnya yang berlokasi di kawasan jalan Letjen Hertasning, Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi  Sulawesi Selatan pada Kamis (16/05/2024) lalu. Tim Penyidik KPK menemukan dan mengamankan dokumen dan barang elektronik dalam penggeledahan tersebut.

"Diperoleh antara lain berupa dokumen dan barang elektronik yang dapat mengungkap perbuatan dari tersangka SYL", jelas Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri selaku Juru Bicara Bidang PenIndakan dan Kelembagaan KPK dalam keterangannya kepada wartawan, Jum'at (17/05/2024).

Dalam perkara dugaan TPPU yang kembali menjerat SYL selaku Mentan, Tim Penyidik KPK telah menyita sejumlah rumah mewah dan mobil mewah di Jakarta dan Makassar. Di antaranya mobil merk Toyota Innova Venturer dari tangan Indira Chunda Thita putri mantan Mentan SYL. Penyitaan dilakukan sebagai rangkaian proses penyidikan perkara dugaan TPPU SYL selaku Mentan.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri selaku Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK sebelumnya menjelaskan, Tim Jaksa KPK akan mendakwa SYL atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) penerimaan gratifikasi dilingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) senilai Rp. 60 miliar serta akan mendakwa perkara dugaan TPPU senilai Rp. 104,5 miliar.

Perkara dugaan TPK penerimaan gratifikasi Rp. 60 miliar itu berbeda dengan perkara dugaan TPK pemerasan dalam jabatan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementan senilai Rp. 44,5 miliar yang saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Dalam perkara dugaan TPK pemerasan dalam jabatan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementan RI senilai Rp. 44,5 miliar tersebut, SYL selaku Mentan RI, Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan RI periode tahun 2021–2023 dan Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI tahun 2023 didakwa melanggar Pasal 12 huruf e, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Adapun  (TPK) penerimaan gratifikasi dilingkungan Kementan senilai Rp. 60 miliar itu di antaranya berupa uang Rp 30 miliar yang ditemukan Tim Penyidik KPK dalam penggeledahan di Rumah Dinas Menteri Pertanian, Rp.15 miliar ditemukan rumah Hanan Supangkat, sejumlah rumah mewah dan mobil. Perkara ini, kini tengah dalam proses penyidikan di KPK.

"Setidaknya kemudian menjadi substansi pokok perkara gratifikasi dan TPPU kurang lebih sekitar Rp 60-an miliar", jelas Ali Fikri dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (30/05/2024).

Sementara proses persidangan perkara dugaan TPK pemerasan dalam jabatan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementan RI sedang  berlangsung di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Tim Penyidik KPK kini fokus membongkar TPPU SYL selaku Mentan RI. Terkait itu, sejumlah Saksi terkait perkara dugaan TPPU SYL selaku Mentan RI dipanggil Tim Penyidik KPK untuk didalami pengetahuannya.

Dalam perkara dugaan TPPU, terhadap Syahrul Yasin Limpo selaku Mentan RI, Tim Penyidik KPK menyangkakan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). *(HB)*


BERITA TERKAIT:

KPK Cekal 10 Orang Terkait Perkara Pengadaan Lahan Tanah Rumah DP Nol Rupiah Di Pulogebang


Ketua Tim Jubir KPK Budi Prasetyo.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan cegah tangkal (Cekal) bepergian ke luar negeri terhadap 10 (sepuluh) orang terkait penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengadaan lahan tanah di kawasan Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara.

Ketua Tim Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo dalam keterangan resmi menerangkan, Cekal bepergian ke luar negeri tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan perkara dugaan TPK pengadaan lahan tanah di Pulogebang untuk program Rumah DP Nol Rupiah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Lahan di Lokasi Rorotan, DKI Jakarta oleh BUMD Sarana Jaya, pada 12 Juni 2024, KPK telah mengajukan larangan bepergian ke luar negeri untuk 6 (enam) bulan ke depan", terang Ketua Tim Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangan resmi, Kamis (13/06/2024).

Adapun 10 orang yang yang di Cekal bepergian ke luar negeri terkait penyidikan perkara tersebut, yakni:
1. ZA (swasta);
2. MA (karyawan swasta);
3. FA (wiraswasta);
4. NK (karyawan swasta);
5. DBA (Manager PT. CIP dan PT. KI);
6. PS (Manager PT. CIP dan PT. KI);
7. JBT (Notaris);
8. SSG (Advokat);
9. LS (wiraswasta); dan
10. M (wiraswasta).

Sementara itu, alam perkara dugaan TPK pengadaan lahan tanah di Pulogebang untuk program Rumah DP Nol Rupiah Pemprov DKI Jakarta, Tim Penyidik KPK telah menetapkan 3 (tiga) Tersangka, yakni:
1. Yoory Corneles Pinontoan selaku Direktur Utama PD. Sarana Jaya;
2. Tommy Adrian selaku Direktur PT. Adonara Propertindo; dan
3. Rudy Hartono Iskandar selaku Direktur PT. Aldira Berkah.

Dalam proses persidangan, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di antaranya mendakwa Yoory Corneles Pinontoan selaku Direktur Utama PD. Sarana Jaya merugikan negara Rp. 152,5 miliar dalam korupsi tanah di Munjul, Jakarta Timur.

Tim JPU KPK pun mendakwa, Yoory Corneles Pinontoan selaku Direktur Utama PD. Sarana Jaya melakukan tindak pidana korupsi tersebut bersama sejumlah pihak lain, yakni Anja Runtuwene, Tommy Adrian, Rudy Hartono Iskandar dan PT. Adonara Propertindo.

"Akibat perbuatan para Terdakwa, yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp 152.565.440.000,–", kata JPU KPK Kresno Anto Wibowo dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Nengeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (14/10/2021) silam.

Tim JPU KPK mengungkapkan, bahwa pada November 2018, Yoory Corneles Pinontoan selaku Direktur Utama PD. Sarana Jaya menyampaikan kepada Tommy Adrian selaku Direktur PT. Adonara Propertindo, bahwa PD. Sarana Jaya sedang mencari lahan tanah untuk melaksanakan program Rumah DP 0 (nol) Rupiah. Kriteria lahan tanah, di antaranya berlokasi di Jakarta Timur dengan syarat luas 2 hektare, posisi di jalan besar, lebar muka bidang tanah 25 meter dan minimal row jalan sekitar 12 meter.

Pihak Adonara kemudian menemukan tanah di kawasan Kelurahan Munjul, Kecamatan Pondok Ranggon, Kota Jakarta Timur milik Kongregasi Suster-Suster Carolus Boromeuas. Pihak Kongregasi Suster-Suster Carolus Boromeuas awalnya menolak menjual tanah itu karena menganggap mereka broker. Namun, akhirnya setuju setelah didekati oleh Anja Runtuwene.

Membacakan Surat Dakwaan, Tim JPU KPK menyatakan, PD. Perumda Sarana Jaya atas perintah Yoory Corneles Pinontoan selaku Direktur Utama PD. Sarana Jaya kemudian menyetujui dan membayar lahan tanah tersebut total Rp. 152,5 miliar kepada Anja Runtuwene.

Tim JPU KPK dalam Surat Dakwaan yang dibacakan menilai, pembayaran PD. Perumda Sarana Jaya itu atas pembelian tanah itu tidak mempunyai nilai manfaat, karena tidak bisa dipergunakan untuk program Rumah DP Nol Rupiah.

Dalam Surat Dakwaan yang dibacakan, Tim JPU KPK menyatakan, sebenarnya bawahan Yoory sudah beberapa kali melakukan kajian. Hasilnya, lahan tanah di kawasan Kelurahan Munjul, Kecamatan Pondok Ranggon Kota Jakarta Timur itu tidak layak untuk dijadikan hunian. Namun, Yoory tetap memerintahkan pembelian tersebut.

Selain itu, Tim JPU KPK pun menilai, kepemilikan lahan tanah di kawasan Kelurahan Munjul, Kecamatan Pondok Ranggon Kota Jakarta Timur itu juga tidak pernah beralih ke PD. Sarana Jaya. Sehingga telah merugikan keuangan negara sebanyak Rp. 152,5 miliar. *(HB)*



KPK Akan Panggil Ulang Said Amin Terkait Perkara TPPU Bupati Kukar Rita Widyasari


Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil ulang pengusaha Said Amin sebagai Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang kembali menjerat Rita Widyasari selaku Bupati Kutai Kartanegara (Kukar). Pemanggilan ulang tersebut setelah yang bersangkutan mangkir atau tidak menghadiri jadwal pemanggilan dan pemeriksaan Senin 10 Juni 2024.

"Panggil ulang", kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dikonfirmasi wartawan di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Rabu (12/06/2024).

Alex belum menjelaskan secara detail, kapan pemanggilan ulang itu dilakukan dan materi apa yang akan digali Tim Penyidik KPK dari pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap  keterangan Said Amin. Alex hanya mengatakan yang bersangkutan akan diperiksa sebagai Saksi perkara dugaan TPPU yang menjerat Rita Widyasari selaku Bupati Kukar.

"Kaitannya kan dengan TPPU-nya mantan Bupati Kukar", ujar Alexander Marwata.

Tim Penyidik KPK pada Kamis 07 Juni 2024, telah menggeledah rumah kediaman Said Amin yang berlokasi di Kota Samarinda. Penggeledahan dilakukan, sebagai rangkaian proses penyidikan perkara dugaan TPPU yang kembali menjerat Rita Widyasari selaku Bupati Kukar.

"Iya (ada penggeledahan dimaksud), kemarin (Kamis 06/06/2024)", kata Alexander Marwata saat dihubungi wartawan, Jum'at (07/06/2024).

Ditandaskan Alexander Marwata, bahwa  penggeledahan itu terkait penyidikan perkara dugaan TPPU yang kembali menjerat Rita Widyasari selaku Bupati Kukar. Ditandaskannya pula, bahwa dalam penggeledahan tersebut Tim Penyidik KPK menyita belasan mobil. Hanya saja, Alex tidak merinci detail mobil apa saja yang disita Tim Penyidik KPK dari penggeledahan tersebut.

"Ada belasan mobil yang disita", ujar Alexander Marwata.

Tim PenyIdik KPK terus mengembangkan penyidikan perkara dugaan TPPU yang kembali menjerat Rita Widyasari selaku Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai Tersangka. Tim Penyidik KPK sebelumnya telah menyita 91 unit kendaraan diduga milik mantan Bupati Kukar Rita Widyasari terkait perkara dugaan TPPU tersebut.

Juru Bicara (Jubir) KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menerangkan, jumlah total 91 unit kendaraan diduga milik mantan Bupati Kukar Rita Widyasari terkait perkara dugaan TPPU tersebut masih bisa berubah. Pasalnya, Tim PenyIdik KPK masih terus mengembangkan penyidikan perkara dugaan TPPU yang kembali menjerat tersangka Rita Widyasari selaku Bupati Kukar.

"Ini masih bisa berubah", terang Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiartoe kepada wartawan dalam keterangan tertulis, Minggu (09/06/2024).

Sebelumnya, pada 16 Januari 2018, Tim Penyidik KPK menetapkan Rita Widyasari selaku Bupati Kutai Kartanegara bersama Komisaris PT. Media Bangun Bersama (PT. MBB) Khairudin sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap dan penerimaan gratifikasi terkait pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hingga pada Jum'at 06 Juli 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis Rita Widyasari selaku Bupati Kutai Kartanegara 'bersalah' dengan sanksi pidana  selama 10 tahun penjara dan denda Rp. 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Majelis Hakim juga mencabut hak politik Rita Widyasari selama 5 tahun terhitung setelah selesai menjalani masa hukuman.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat di antaranya menyatakan, bahwa Rita Widyasari selaku Bupati Kukar terbukti menerilma suap Rp. 6 miliar dari bos PT. Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun atau Abun terkait pemberian izin pembukaan lahan kelapa sawit di Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara.

"Mengadili menyatakan terdakwa pertama Rita Widyasari bersalah melakukan tindak pidana korupsi", kata Ketua Majelis Hakim Sugiyono di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jum'at 06 Juli 2018.

Majelis Hakim pun menyatakan, Rita Widyasari selaku Bupati Kukar terbukti menerima suap Rp. 6 miliar dari bos PT. Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun atau Abun terkait pemberian izin pembukaan lahan kelapa sawit di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rita pun kemudian dieksekusi Tim Jaksa KPK di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Pondok Bambu setelah Majelis Hakim memvonis 'bersalah' serta menjatuhi sanksi pidana 10 tahun penjara dan denda Rp. 600 juta subsider 6 bulan kurungan tersebut.

Sementara itu, Tim PenyIdik KPK masih terus mengembangkan penyidikan perkara dugaan TPPU yang kembali menjerat tersangka Rita Widyasari selaku Bupati Kutai Kartanegara (Kukar). Sejauh ini, Tim Penyidik KPK telah menyita 91 unit kendaraan yang terdiri atas 60 mobil dan 31 motor mewah diduga milik mantan Bupati Kukar Rita Widyasari terkait perkara dugaan TPPU yang kembali menjeratnya.

Berikut daftar aset 91 unit kendaraan yang terdiri atas 60 mobil dan 31 motor mewah, diduga milik mantan Bupati Kukar Rita Widyasari terkait perkara dugaan TPPU yang kembali menjerat Rita Widyasari selaku Bupati Kukar yang telah disita Tim Penyidik KPK:

Mobil:
• Merk Austin, 1 unit;
• Merk Avanza Veloz, 2 unit;
• Merk BMW, 3 unit;
• Merk Ferrari, 1 unit;
• Merk Ford, 1 unit;
• Merk Honda CRV, 2 unit;
• Merk Hummer, 1 unit;
• Merk Jeep, 2 unit;
• Merk Jeep Wrangler, 2 unit;
• Merk Kijang Innova, 4 unit;
• Merk Lamborghini, 3 unit);
• Merk Land Rover, 2 unit;
• Merk Lexus, 1 unit;
• Merk McLaren, 1 unit;
• Merk Mercedes Benz, 17 unit;
• Merk Mini Cooper, 2 unit;
• Merk Mitsubishi Expander, 2 unit;
• Merk Mitsubishi Triton, 2 unit;
• Merk Honda Forza, 1 unit;
• Merk Pajero, 2 unit;
• Merk Porsche, 1 unit;
• Merk Range Rover, 1 unit;
• Merk Suzuki Jeep, 1 unit;
•  Merk Toyota Harrier, 1 unit;
• Merk Toyota Hilux, 1 unit;
• Merk Toyota Prado, 1 unit;
• Merk Toyota Vellfire, 1 unit; dan
• Merk Toyota Voxy, 1 unit.
Total mobil disita, 60 unit.

Motor:
• Merk BMW, 3 unit;
• Merk Ducati, 2 unit;
• Merk Harley Davidson, 14 unit;
• Merk Honda CBR, 1 unit;
• Merk Indian, 1 unit;
• Meri Piagio Apprilia rsv4, 1 unit;
• Merk Piagio MP3 500, 1 unit;
• Merk Piagio Vespa, 4 unit;
• Merk Royal ENF, 1 unit;
• Merk Triumph Bonneville, 1 unit;
• Merk Vespa Scooter, 1 unit; dan
• Merk Yamaha BG6, 1 unit.
Total motor disita: 31

*(HB)*


BERITA TERKAIT: