Kamis, 02 Desember 2021

Periksa Notaris, KPK Dalami Aliran Uang Ke Beberapa Pihak Di Kasus Pengadaan Lahan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan

Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis (25/11/2021) sore.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Suningsih yang notabene merupakan seorang notaris. Ia diperiksa Saksi atas perkara dugaaan Tindak Pidana (TPK) pengadaan lahan tanah untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 Kota Tangerang Selatan tahun 2017. Pemeriksaan dilakukan di gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan pada Rabu (01/12/2021) kemarin.

"Suningsih (notaris), yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan keikut-sertaan Saksi dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan dan dugaan adanya aliran sejumlah uang ke beberapa pihak yang terkait dengan perkara ini", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (02/12/2021).

Namun demikian, KPK saat ini belum dapat menginformasikan detail perkara maupun pihak-pihak yang akan ditetapkan sebagai Tersangka. Penetapan Tersangka nantinya diumumkan secara resmi sekaligus dengan dilakukannya upaya penahanan.

Meski begitu, Ali memastikan, bahwa KPK akan selalu menyampaikan kepada publik setiap perkembangan penanganan perkara ini. “Dan, kami berharap publik juga turut untuk mengawasinya", pungkasnya. 

Sebelumnya, pada Selasa 23 November 2021 lalu, Tim Penyidik KPK telah telah memeriksa Suningsih. Selain Suningsih, Tim Penyidik juga memeriksa Kepala SMKN 7 Kota Tangerang Selatan Aceng Haruji.

Keduanya didalami pengetahuannya soal dugaan adanya aliran uang yang diduga diterima oleh berbagai pihak yang terkait dengan pengadaan lahan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan.

“Para Saksi dikonfirmasi terkait dengan dugaan adanya aliran uang yang diterima oleh berbagai pihak yang terkait dengan perkara ini", terang Pelaksana-tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (24/11/2021).

Dugaan korupsi yang ditangani KPK ini tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, melainkan juga sangat merugikan harapan anak bangsa dalam dunia pendidikan.

"Ulah dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini mengakibatkan tidak hanya dugaan kerugian keuangan negara akan tetapi juga kerugian sosial", ujar Ali Fikri.

Terkait itu, Ali meminta peran besar masyarakat untuk mengawal dan mengawasi proses penanganan perkara korupsi ini, sehingga dapat lancar dan selesai sesuai yang diharapkan.

"KPK mengimbau agar pihak-pihak yang menikmati tersebut agar jujur menerangkan di proses pemeriksaan", ujarnya pula.

Dalam perkara ini, Tim Penyidik KPK telah menggeledah beberapa tempat di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, Serang dan Bogor pada Selasa (31/8/2021) lalu. Penggeledahan juga sudah dilakukan di sebuah rumah dan kantor para pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini. *(Ys/HB)*


KPK Panggil Wakil Ketua DPRD Terkait Perkara Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono


Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono memakai rompi khas Tahanan KPK warna oranye usai ditetapkan sebagai Tersangka dan langsung dilakukan penahanan, saat berada dalam mobil tahanan KPK yang akan membawanya ke Rumah Tahanan (Rutan), pada Jum'at (03/09/2021) malam


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Kamis 02 Desember 2021, memanggil Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara Edy Purwanto. Ia kan diperiksa sebagai Saksi atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK)  suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara Tahun 2017–2018 yang menjerat Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara.

"Hari ini (Kamis 02 Desember 2021), bertempat di Kantor Sat Reskrim Polresta Banyumas, Jawa Tengah, Tim Penyidik mengagendakan pemeriksaan Saksi untuk tersangka BS (Budhi Sarwono)", terang Pelaksana-tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Kamis (02/12/2021).

Selain Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara, Tim Penyidik KPK juga memanggil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Banjarnegara Tatag Rochyadi dan mantan PNS Pemkab Banjarnegara Heron Kristanto.

Berikutnya, Direktur CV. Tuk Sewu Waluyo Edi Sujarwo, Direktur PT. Anugrah Setiya Buana Zainal Arifin dan Staf Administrasi PT. Bumiredjo serta Direktur CV. Karya Bhakti Nursidi Budiono.

Seperti diketahui, KPK pada Jum'at (03/09/2021) malam telah menetapkan Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara (BS) dan pihak swasta Kedy Afandi (KA) yang merupakan orang kepercayaan Budhi Sarwono sebagai Tersangka atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pada Dinas PUPR di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara tahun anggaran 2017–2018.

Kedy Afandi merupakan orang kepercayaan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono yang juga merupakan tim sukses Budhi Sarwono dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Banjarnegara tahun 2017.

Dalam konferensi pers tentang penetapan Tersangka dan penahanan Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara serta Kedy Afandi pada Jum'at (03/09/2021) malam, KPK memaparkan kronologi perkara dugaan TPK suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara Tahun 2017–2018 tersebut.

Bahwa, perkara ini bermula ketika Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara memerintahkan pihak swasta sekaligus orang kepercayaannya Kedy Afandi untuk memimpin rapat koordinasi yang dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara. Rapat koordinasi dimaksud, dilangsungkan di salah-satu rumah makan.

Dalam pertemuan tersebut, diduga sebelumnya Budhi memerintahkan dan mengarahkan Kedy untuk menyampaikan paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) senilai 20% dari nilai proyek. Yang mana, untuk perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10 % dari nilai proyek.

Selanjutnya, terjadi pertemuan lanjutan di rumah pribadi Budhi yang dihadiri oleh beberapa perwakilan asosiasi Gapensi Banjarnegara. Dalam pertemuan itu, diduga Budhi menyampaikan secara langsung soal kenaikan HPS senilai 20 % dari harga saat itu. Adapun, nilai 20 % itu dibagi menjadi 10 % untuk Budhi dan 10 % sebagai komitmen fee.

KPK menduga, Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara diduga juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjernegara. Di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya serta mengatur pemenang lelang.

KPK menduga, Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara diduga kerap memantau Kedy untuk melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam grup Bumi Redjo. Adapun, penerimaan komitmen fee proyek seberar 10 % (sepuluh persen) oleh Budhi dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan Kedy.

KPK menduga, Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara diduga telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sekitar Rp. 2,1 miliar.

KPK pun menduga, Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara diduga berperan aktif dalam pelaksanaan lelang pekerjaan infrastruktur. Di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikut-sertakan perusahaan milik keluarganya dan mengatur pemenang lelang.

Terhadap Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara dan Kedy Afandi, KPK menyangkakan keduanya melanggar Pasa 12 huruf i dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono membantah telah melakukan tindak pidana korupsi mencapai Rp. 2,1 miliar. Budhi pun menantang KPK untuk membuktikan, bahwa ia menerima uang seperti yang disangkakan KPK terhadapnya tersebut.

Pernyataan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono itu disampaikan di tengah Budhi Sarwono digiring petugas KPK menuju mobil tahanan usai dirinnya ditetapkan sebagai Tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pada Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara tahun 2017–2018.

"Saya tadi diduga menerima uang Rp. 2,1 miliar. Mohon untuk ditunjukkan yang memberi siapa kepada siapa. Silahkan ditunjukkan. Insya ALLAH... saya tidak pernah menerima pemberian dari para pemborong", kata Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dilobi Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Jum'at (03/09/2021) malam.

Budhi Sarwono pun mengungkapkan, bahwa selama dirinya menjabat sebagai Bupati Banjarnegara telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara.

"Salam untuk masyarakat Banjarnegara. Selama 4 (empat) tahun saya telah membangun Banjarnegara yang tadinya kira-kira hancur semua, sekarang Alhamdulillah sudah baik", ungkap Budhi.

Meski demikian, Budhi menegaskan, bahwa dirinya akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Namun, ia tetap akan membantah telah menerima uang sebesar itu.

"Saya sebagai WNI (Warga Negara Indonesia) menerima aturan hukum. Saya tidak pernah menerima sama sekali. Tolong ditunjukkan yang memberi siapa", ujarnya. *(Ys/HB)*


KPK Dalami Aset Bupati HSU Abdul Wahid Yang Diduga Berbeda Dari LHKPN


Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid mengenakan rompi khas Tahanan KPK warna oranye usai ditetapkan sebagai Tersangka dan dilakukan penahanan, saat diarahkan petugas keluar dari dalam gedung Merah Putih KPK untuk menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke Rumah Tahanan, Kamis 18 November 2021.


Kota JAKARTA – (harianbuana com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami sejumlah aset yang dimiliki Bupati Hulu Sungai Utara non-aktif Abdul Wahid terkait penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerimtah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU) tahun 2021–2022 dan gratifikasi yang menjerat Abdul Wahid selaku Bupati HSU.

"Tim penyidik sementara ini masih terus melakukan pendalaman terkait dengan dugaan penerimaan suap dan gratifikasi oleh tersangka AW (Abdul Wahid)", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Peninfakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis (02/12/2021).

KPK menduga, sejumlah aset yang dimiliki Bupati HSU non-aktif Abdul Wahid diduga tidak sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah dilaporkan ke KPK 

"Data LHKPN yang dilaporkan tersebut menjadi salah satu referensi bagi Tim Penyidik untuk menelusuri aset-aset lainnya", ungkap Ali Fikri.

Ali menjelaskan, Tim Penyidik KPK juga telah menyita beberapa aset milik Abdul Wahid, seperti 1 (satu) unit bangunan, mobil dan sejumlah uang dalam bentuk mata uang rupiah dan asing.

DIjelaskannya pula, apabila ditemukan adanya alat bukti dugaan menyamarkan asal-usul harta benda yang mengarah ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tim Penyidik KPK tentu akan menindak-lanjutinya.

"Sebagai pemahaman bersama bahwa penerapan TPPU dilakukan apabila ada dugaan terjadi perubahan bentuk dan penyamaran dari dugaan hasil tindak pidana korupsi kepada pembelian aset-aset bernilai ekonomis, seperti properti maupun aset lainnya," ucap Ali.

Diketahui, berdasarkan data dalam situs elhkpn.kpk.go.id, Abdul Wahid melaporkan LHKPN pada 31 Maret 2021 dengan total harta sebesar Rp. 5.368.816.339,– (lima miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Abdul Wahid melaporkan memiliki 2 (dua) bidang lahan tanah dan bangunan di Kota Hulu Sungai Utara dari hasil sendiri dan dari hasil warisan senilai Rp. 4.650.000.000,– (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)

Mantan Wakil Ketua DPRD HSU ini juga melaporkan memiliki alat transportasi dan mesin, harta bergerak lain ataupun surat berharga. Ia pun melaporkan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp. 718.816.339,– (tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), sehingga total kekayaannya mencapai Rp. 5.368.816.339,–  (lima miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

alam perkara ini, KPK baru menetapkan 4 (empat) Tersangka. Keempatnya, yakni Abdul Wahid selaku Bupati HSU, Maliki selaku Pelaksana-tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Pemkab HSU, Marhaini selaku Direktur CV. Hanamas dan Fachriadi selaku Direktur CV. Kalpataru.

Penetapan Abdul Wahid selaku Bupati HSU sebagai Tersangka dalam perkara ini merupakan pengembangan penyidikan perkara tersebut yang sebelumnya menjerat Maliki selaku Pelaksana-tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Pemkab HSU, Marhaini selaku Direktur CV. Hanamas dan Fachriadi selaku Direktur CV. Kalpataru.

Abdul Wahid selaku Bupati HSU ditetapkan KPK sebagai Tersangka pada Kamis 19 November 2021. Sedangkan Maliki selaku Pelaksana-tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Pemkab HSU, Marhaini selaku Direktur CV. Hanamas dan Fachriadi selaku Direktur CV. Kalpataru ditetapkan KPK sebagai Tersangka pada Kamis 16 September 2021.

Dalam perkara ini, Abdul Wahid selaku Bupati HSU dan Maliki selaku Plt. Kepala Dinas PUPRP Pemkab HSU ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap. Sedangkan Marhaini selaku Direktur CV. Hanamas dan Fachriadi selaku Direktur CV. Kalpataru ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap.

KPK menyangka, Abdul Wahid selaku Bupati HSU diduga telah menerima di antaranya, yakni pada tahun 2019 sejumlah sekitar Rp. 4,6 miliar, tahun 2020 sejumlah sekitar Rp. 12 miliar serta tahun 2021 sejumlah sekitar Rp. 1,8 miliar. Sehingga, total sementara uang yang diterima Abdul Wahid selaku Bupati HSU mencapai sekitar Rp. 18,9 miliar.

Terhadap Abdul Wahid selaku Bupati HSU, KPK menyangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 64 KUHP, jo Pasal 65 KUHP.

Terhadap Maliki KPK menyangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 64 dan Pasal 65 KUHP.

Terhadap Marhaini dan Fachriadi, KPK menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 65 KUHP. *(Ys/HB)*


Rabu, 01 Desember 2021

Periksa 2 Saksi, KPK Dalami Perintah Bupati Musi Banyuasin Terkait Pengaturan Proyek


Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin memakai rompi khas Tahanan KPK warna oranye usai ditetapkan  sebagai Tersangka dan langsung dilakukan penahanan saat diarahkan petugas keluar dari gedung Merah Putih KPK menuju mobil tahanan yang akan membawanya Rutan KPK, Sabtu (16/10/2021) sore.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa 30 Nevember 2021, telah memeriksa 2 (dua) Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) Tahun Anggaran 2021.

Dua Saksi itu didalami pengetahuannya antara lain tentang dugaan adanya perintah dari Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin untuk melakukan pengaturan berbagai proyek di Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin

Adapun dua Saksi tersebut yakni Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Irvan dan Staf Ahli Bupati Musi Banyuasin Badruzzaman.

"Kedua Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan perintah dari tersangka DRA (Bupati nonaktif Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin) untuk melakukan pengaturan berbagai proyek di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (01/12/2021).

Meski demikian, Ali Fikri enggan mengungkap detai cara Dodi melakukan pengaturan proyek yang diduga dibarengi dengan kesepatan-kesepakatan pemberian fee proyek. "Diduga disertai dengan penentuan besaran komitmen fee-nya", ujar Ali Fikri.

Dalam perkara ini, Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin yang notabene adalah putra dari mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, telah ditetapkan KPK sebagai Tersangka bersama 3 (tiga) orang lainnya.

Tiga Tersangka lainnya tersebut, yakni Herman Mayori selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin, Eddi Umari selaku Kepala Bidang SDA/ PPK Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin dan Suhandy selaku Direktur PT. Selaras Simpati Nusantara.

KPK menduga, dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin tahun 202, perusahaan milik Suhandy ditetapkan menjadi pemenang 4 paket proyek pembangunan. Yaitu proyek Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kecamatan Sanga, dengan nilai kontrak Rp. 2,39 miliar.

Kemudian, proyek Peningkatan Jaringan Irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak Rp. 4,3 miliar, proyek Peningkatan Jaringan Irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp. 3,3 miliar dan proyek Normalisasi Danau Ulak Ria di Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak Rp. 9,9 miliar.

KPK menduga, Dodi Reza Alex Noerdin bersama Herman Mayori selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin, Eddi Umari selaku Kepala Bidang SDA sekaligus PPK pada Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin diduga menerima komitmen fee dari Suhandy selaku Direktur PT. Selaras Simpati Nusantara senilai Rp. 2,6 miliar.

Dalam Perkara yang mencuat ke permukaan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini, Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin, Herman Mayori selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin dan Eddi Umari selaku Kepala Bidang sekaligus PPK pada Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap. Sedangkan Suhandy selaku Direktur Selaras Simpati Nusantara, ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap.

Terhadap Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin, Herman Mayori selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin dan Eddi Umari selaku Kepala Bidang sekaligus PPK pada Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin, KPK menyangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan terhadap Suhandy selaku Direktur PT. Selaras Simpati Nusantara, KPK menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Umdang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *(Ys/HB)*

Periksa Pengasuh Ponpes, KPK Dalami Dugaan Pembelian Sejumlah Mobil Bupati Hulu Sungai Utara Dari Hasil Korupsi


Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid mengenakan rompi khas Tahanan KPK warna oranye usai ditetapkan sebagai Tersangka dan dilakukan penahanan, saat diarahkan petugas keluar dari dalam gedung Merah Putih KPK untuk menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke Rumah Tahanan, Kamis 18 November 2021.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 2 (dua) Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerimtah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU) tahun 2021–2022 yang menjerat Abdul Wahid selaku Bupati HSU.

Dua Saksi itu didalami pengetahuannya soal pembelian sejumlah mobil oleh Abdul Wahid yang diduga dari hasil korupsi yang salah-satu di antaranya telah disita KPK dari Ketua DPRD Kabupaten HSU.

"Kedua Saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan pembelian beberapa unit mobil oleh tersangka AW (Abdul Wahid) yang satu unit di antaranya telah disita oleh Tim Penyidik dari Ketua DPRD HSU", terang Pelaksana-tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (01/12/2021).

Adapun kedua Saksi tersebut, yakni pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Bobby Koesmanjaya dan Ferry Riandy Wijaya dari unsur swasta lainnya. Keduanya diperiksa di gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan pada Selasa (30/11/2021) kemarin.

Dalam perkara ini, KPK baru menetapkan 4 (empat) Tersangka. Keempatnya, yakni Abdul Wahid selaku Bupati HSU, Maliki selaku Pelaksana-tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Pemkab HSU, Marhaini selaku Direktur CV. Hanamas dan Fachriadi selaku Direktur CV. Kalpataru.

Penetapan Abdul Wahid selaku Bupati HSU sebagai Tersangka dalam perkara ini merupakan pengembangan penyidikan perkara tersebut yang sebelumnya menjerat Maliki selaku Pelaksana-tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Pemkab HSU, Marhaini selaku Direktur CV. Hanamas dan Fachriadi selaku Direktur CV. Kalpataru.

Abdul Wahid selaku Bupati HSU ditetapkan KPK sebagai Tersangka pada Kamis 19 November 2021. Sedangkan Maliki selaku Pelaksana-tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Pemkab HSU, Marhaini selaku Direktur CV. Hanamas dan Fachriadi selaku Direktur CV. Kalpataru ditetapkan KPK sebagai Tersangka pada Kamis 16 September 2021.

Dalam perkara ini, Abdul Wahid selaku Bupati HSU dan Maliki selaku Plt. Kepala Dinas PUPRP Pemkab HSU ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap. Sedangkan Marhaini selaku Direktur CV. Hanamas dan Fachriadi selaku Direktur CV. Kalpataru ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap.

KPK menyangka, Abdul Wahid selaku Bupati HSU diduga telah menerima di antaranya, yakni pada tahun 2019 sejumlah sekitar Rp. 4,6 miliar, tahun 2020 sejumlah sekitar Rp. 12 miliar serta tahun 2021 sejumlah sekitar Rp. 1,8 miliar. Sehingga, total sementara uang yang diterima Abdul Wahid selaku Bupati HSU mencapai sekitar Rp. 18,9 miliar.

Terhadap Abdul Wahid selaku Bupati HSU, KPK menyangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 64 KUHP, jo Pasal 65 KUHP.

Terhadap Maliki KPK menyangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 64 dan Pasal 65 KUHP.

Terhadap Marhaini dan Fachriadi, KPK menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 65 KUHP. *(Ys/HB)*


KPK Panggil Sejumlah Pejabat Pemkab Terkait Dugaan Suap Bupati Musi Banyuasin


Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu 01 Desember 2021, memanggil sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin. Mereka akan diperiksa Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) Tahun Anggaran 2021.

Adapun para saksi yang dijadwalkan akan diperiksa tersebut, yakni Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin Irfan, Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin A. Fadil, Kabid Penataan Ruang  Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin Arwin.

Berikutnya, Kabid Bina Jasa Konstruksi dan Penerangan Jalan Umum Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin Bram Rizal serta Sekretaris Badan Diklat Kepegawaian Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Rudianto.

Para Saksi tersebut akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan perkara dugaan TPK suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) Tahun Anggaran 2021 yang menjerat Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin.

"Para saksi diperiksa untuk tersangka DRA (Dodi Reza Alex Noerdin)", terang Pelaksana-tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (01/12/2021).

Ali Fikri belum menginformasikan detail keterkaitan ataupun keterlibatan para Saksi dengan perkara tersebut hingga Tim Penyidik KPK melakukan pemanggilan terhadap mereka.

Dalam perkara ini, Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin yang notabene adalah putra dari mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, telah ditetapkan KPK sebagai Tersangka bersama 3 (tiga) orang lainnya.

Tiga Tersangka lainnya tersebut, yakni Herman Mayori selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin, Eddi Umari selaku Kepala Bidang SDA/ PPK Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin dan Suhandy selaku Direktur PT. Selaras Simpati Nusantara.

KPK menduga, dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin tahun 202, perusahaan milik Suhandy ditetapkan menjadi pemenang 4 paket proyek pembangunan. Yaitu proyek Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kecamatan Sanga, dengan nilai kontrak Rp. 2,39 miliar.

Kemudian, proyek Peningkatan Jaringan Irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak Rp. 4,3 miliar, proyek Peningkatan Jaringan Irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp. 3,3 miliar dan proyek Normalisasi Danau Ulak Ria di Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak Rp. 9,9 miliar.

KPK menduga, Dodi Reza Alex Noerdin bersama Herman Mayori selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin, Eddi Umari selaku Kepala Bidang SDA sekaligus PPK pada Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin diduga menerima komitmen fee dari Suhandy selaku Direktur PT. Selaras Simpati Nusantara senilai Rp. 2,6 miliar.

Dalam Perkara yang mencuat ke permukaan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini, Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin, Herman Mayori selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin dan Eddi Umari selaku Kepala Bidang sekaligus PPK pada Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap. Sedangkan Suhandy selaku Direktur Selaras Simpati Nusantara, ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap.

Terhadap Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin, Herman Mayori selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin dan Eddi Umari selaku Kepala Bidang sekaligus PPK pada Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin, KPK menyangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan terhadap Suhandy selaku Direktur PT. Selaras Simpati Nusantara, KPK menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Umdang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *(Ys/HB)*


Selasa, 30 November 2021

KPK Terima 7.709 Laporan Gratifikasi Senilai Rp. 171 Miliar


Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dalam diskusi daring, Selasa (30/11/2021) siang.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 7.709 laporan gratifikasi senilai Rp. 171 miliar. Ribuan laporan tersebut diterima KPK sejak Januari 2015 sampai September 2021.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam webinar 'Pengendalian Gratifikasi: Mencabut Akar Korupsi' di YouTube KPK pada Selasa (30/11/2021).

"Ini yang perlu kami sampaikan statistik laporan gratifikasi yang apa, yang masuk itu ada 7.709, yang kemudian kami tetapkan menjadi milik negara itu 6.310. Sementara nilainya kalau di uangkan ada Rp171 miliar", ungkap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam diskusi daring, Selasa (30/11/2021).

Ghufron memaparkan, banyaknya laporan gratifikasi yang diterima KPK tersebut tidak menjamin Indonesia terbebas dari korupsi. Karena, sering kali gratifikasi yang dilaporkan hanya yang bernilai kecil.

"Sudah banyak dilaporkan, tetapi yang dilaporkan yang kecil-kecil, ternyata yang besar tidak dilaporkan. Ini juga menjadi fenomena dan mudah-mudahan, sekali lagi gratifikasi harus menjadi kesadaran bahwa setiap penyelenggara negara harus bebas menerima sesuatu dalam memberikan layanan publiknya", papar Ghufron.

Ghufron menegaskan, para penyelenggara negara seharusnya dengan penuh kesadaran melaporkan gratifikasi yang diterima ke KPK, baik yang bernilai kecil maupaun bernilai besar. Ditegaskannya pula, para penyelenggara negara pun seharusnya memahami, bahwa gratifikasi membuat mereka tidak obyektif dalam melaksanakan pelayanan masyarakat.

"Tujuan kita, menolak dan/atau melaporkan gratifikasi itu agar penyelenggara negara objektif kepada siapapun, tidak berbasis pada pemberiannya. Sehingga diharapkan tidak ada deal-deal untuk melaksanakan atau melanggar kewajiban ataupun melakukan sesuatu yang ataupun tidak melanggar kewajibannya itu perlu di perlu dihindari", tegasnya. *(Ys/HB)*

Terima Suap Dan Gratifikasi Untuk Beli Speed Boat Dan Jetsky, Nurdin Abdullah Dihukum 5 Tahun Penjara


Salah-satu suasana sidang putusan perkara dugaan suap dan gratifikasi terdakwa Nurdin Abdullah dengan menggunakan fasilitas teleconference, Senin (29/11/2021) malam.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar pada Senin (29/11/2021) malam, menjatuhkan vonis, Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum 'bersalah' telah menerima gratifikasi senilai Rp. 5,587 miliar dan 200.000 dolar Singapura. Uang-uang itu salah-satunya digunakan untuk membeli speed boat dan jetski untuk anaknya M. Fathul Fauzi Nurdin.

Persidangan beragenda 'Pembacaan Vonis atau Putusan Hakim' yang digelar di Pengadilan Tipikor Makassar pada Senin (29/11/2021) malam, berlangsung dengan menggunakan fasilitas teleconference. Yang mana, Gubernur Sulawesi Selatan non-aktif Nurdin Abdullah sebagai Terdakwa mengikuti jalannya persidangan dari Gedung KPK di Jakarta, sedangkan Majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dan sebagian Penasihat Hukum Terdakwa hadir di Pengadilan Tipikor Makassar.

"Terdakwa dalam jabatannya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018–2021 terbukti menerima gratifikasi senilai total 200 ribu dolar Singapura dan Rp. 5,587 miliar", kata Ketua Majelis Hakim Ibrahim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Makassar, Senin (29/11/2021) malam.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan berupa sanksi pidana 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp. 500 juta subsider 4 (empat) bulan kurungan, karena terbukti menerima suap dan gratifikasi senilai 350.000 dolar Singapura dan Rp. 8,087 miliar.

Hakim Ketua Ibrahim Palino menilai, Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap dari terpidana Edy Rahmat dan kontraktor Agung Sucipto.

“Menjatuhkan pidana pada Terdakwa, oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 500 juta dan jika denda tidak dibayar akan diganti 4 (empat) bulan kurungan", kata Ketua Majelis Hakim Ibrahim Palino dalam persidangan.

Nurdin juga dijatuhi hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.187.600.000,– dan 350.000 dollar Singapura. Apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya bisa dirampas untuk menutupi kerugian negara.

“Apabila harta benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan", tegasnya.

Majelis Hakim menilai, dakwaan pertama Tim JPU KPK terbukti, yakni Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan terbukti menerima suap dari Agung Sucipto selaku pemilik PT. Agung Perdana Bulukumba dan PT. Cahaya Sepang Bulukumba senilai Rp. 2,5 miliar dan 150.000 dolar Singapura.

Majelis Hakim pun menilai, dakwaan kedua Tim JPU KPK terbukti, yakni Nurdin Abdullah terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp. 5,587 miliar dan 200.000 dolar Singapura dari beberapa pihak.

Meski demikian, Majelis Hakim tidak setuju dengan Tim JPU KPK yang menyatakan Nurdin Abdullah menerima gratifikasi Rp. 1 miliar dari Petrus Yalim, Thiawudy Wikarso dan Direksi PT. Bank Sulselbar di rekening Bank Sulselbar atas nama Pengurus Masjid Kawasan Kebun Raya Pucak pada periode Desember 2020–Februari 2021.

"Benar Pengurus Masjid Kebun Raya Maros menerima gratifikasi Rp. 1 miliar, namun jauh sebelum pemberian, Terdakwa ingin mewakafkan tanahnya untuk masjid dan ditindak-lanjuti dengan pembuatan panitia. Terdakwa tidak ada keinginan untuk menerima pemberian dan tidak ada kesadaran melakukan perbuatan jahat, sehingga tidak dapat dikualifikasi menerima gratifikasi untuk pembangunan masjid Puncak Maros", tegas hakim pula.

Selain hukuman badan dan denda, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman bagi Nurdin Abdullah untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 2,187 miliar dan 350.000 dolar Singapura subsider 3 tahun penjara.

"Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan sebesar 150 ribu dolar Singapura dan Rp. 2,5 miliar dari uang suap yang diterima Terdakwa ditambah 200 ribu dolar Singapura dan Rp. 5,587 miliar dan dikurangkan Rp. 2,2 miliar yang sudah disita dan Rp. 1,2 miliar dari pembelian jet ski dan speed boat yang juga sudah disita. Sehingga, pembebanan uang pengganti adalah Rp. 2,187 miliar dan 350 ribu dolar Singapura", tandas hakim.

Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak Nurdin Abdullah selesai menjalani pidana pokoknya. *(Ys/HB)*


BERITA TERKAIT:
> Dituntut JPU KPK 6 Tahun Penjara, Gubernur Non-aktif Sulawesi Selatan Minta Dido'akan
> Geledah Dua Lokasi Di Makassar, KPK Temukan Bukti Baru Kasus Nurdin Abdullah
> Geledah Rumah Gubernur Sulsel Non-aktif Nurdin Abdullah, KPK Amankan Miliaran Rupiah Dan Ribuan Dolar
> Kronologi KPK OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Dan 5 Orang Lainnya
> KPK Tetapkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka
> OTT, KPK Amankan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Dan 5 Orang Lainnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Ke Pengadilan, Azis Syamsuddin Segera Diadili


Ilustrasi gedung KPK.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara mantan Wakil Ketua DPR-RI Azis Syamsuddin ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 29 November 2021.

"Jaksa KPK Yoga Pratomo telah melimpahkan berkas perkara terdakwa Azis Syamsuddin ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat", terang Pelaksana-tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 30 November 2021.

Ali Fikri menjelaskan, dengan telah adanya pelimpahan tersebut, maka penahanan selanjutnya terhadap Azis Syamsuddin beralih dan menjadi wewenang pihak Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Tim Jaksa masih menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim yang akan memimpin jalannya persidangan dan penetapan hari sidang dengan agenda awal Pembacaan Surat Dakwaan oleh Tim Jaksa", tegas Ali Fikri.

Dalam perkara ini, Azis Syamsuddin didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b  Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua, melanggar Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *(Ys/HB)*


BERITA TERKAIT:
> Azis Bersaksi Beri Rp. 200 Juta Ke Penyidik KPK Sebagai Hutang Urusan Keluarga


BACA JUGA:

Senin, 29 November 2021

SPRI Hadirkan Wartawan Profesional Di Pelatihan Pers 6 Desember 2021




Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Peningkatan kompetensi wartawan di Indonesia saat ini menjadi perhatian serius Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (DPP SPRI). Pada tanggal 6 Desember 2021, DPP SPRI akan menggelar Pelatihan Jurnalistik untuk Skema Wartawan Muda Kameramen, Madya dan Utama bagi pemimpin redaksi, redaktur pelaksana dan kameramen. 

Pelatihan bagi wartawan ini serangkaian dengan persiapan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan dan Uji Kompetensi Wartawan yang akan dilaksanakan di LSP Pers Indonesia. 

"Sekarang ini masih tahapan pelatihan untuk mendukung program sertifikasi profesi wartawan melalui mekanisme yang diakui negara", ungkap Hence Mandagi, Ketua DPP SPRI melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi, Senin (29/11/2021). 

Mandagi menambahkan, tenaga pelatih yang dihadirkan pada pelatihan ini adalah wartawan-wartawan  senior yang berpengalaman belasan tahun di media TV nasional dan media mainstream. 

Pemateri terdiri dari, Harwin Brams, Chaidar Sulaiman, Jimy Wibowo, Yaskur Jamhur, Azhar Azis dan Hence Mandagi. 

Selain kompetensi wartawan, peserta Diklat akan dilatih tentang tekhnik khusus menjadi video jurnalis.

"Tujuan pelatihan ini untuk menambah pengalaman dan membagi ilmu tentang praktek jurnalistik televisi bagi wartawan. Agar wartawan bisa memproduksi berita berbasis televisi melalui chanel yuotube", pungkas Mandagi yang juga menjabat Ketua LSP Pers Indonesia. 

Jumlah peserta pelatihan ini sengaja dibatasi panitia agar sesuai kapasitas ruangan tempat pelaksanaan. Bagi pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, dan kameramen yang duluan mendaftar dapat menjadi peserta mengingat tempat terbatas hanya 50 orang peserta yang dibagi dua kelas. 

Peserta yang ingin mendaftarkan diri dapat menghubungi bagian pendaftaran di nomor kontak: 081389517337. 

Waktu pelaksanaan diklat pada, Senin 6 Desember 2021 jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore di Ruang Serba Guna kantor Dewan Pers Indonesia. 

Panitia mencatat, peserta yang sudah mendaftar berasal dari berbagai daerah dengan latar belakamg media yang bervariasi. *(HM/HB)*

KPK Limpahkan Berkas Perkara Kepala BPBD Kolaka Timur Anzarullah Ke Pengadilan


Salah-satu suasana konferensi pers penetapan Tersangka dan penahanan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kabupaten Kolaka Timur Anzarullah di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan pada Rabu (22/09/2021) malam, saat petugas menunjukkan barang bukti uang yang berhasil turut diamankan bersama kedua Tersangka dalam serangkaian kegiatan OTT.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan terdakwa Anzarullah ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kendari, Senin 29 November 2021.

Anzarullah selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Timur merupakan terdakwa perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021.

"Hari ini, Jaksa KPK Erlangga Jayanegara telah melimpahkan berkas perkara dan Surat Dakwaan dari terdakwa Anzarullah ke Pengadilan Tipikor di PN Kendar", terang Pelaksana-tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (29/11/2021).

Ali menjelaskan, dengan penyerahan berkas perkara dan Surat Dakwaan tersebut, maka penahanan Anzarullah menjadi wewenang Pengadilan Tipikor Kendari dan untuk sementara waktu masih dititipkan penahanannya di Rutan KPK Kavling C1 (Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK) Jakarta.

"Selanjutnya, menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda Pembacaan Surat Dakwaan", jelas Ali Fikri.

Ditegaskannya, AZR sebagai Terdakwa pemberi suap didakwa dengan dakwaan pertama melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. *(Ys/HB)*


KPK Kembali Periksa Franky Widjaja Terkait Dugaan Suap Bupati Kuantan Singingi


Bupati Kuansing Andi Putra memakai rompi khas Tahanan KPK warna oranye usai ditetakan sebagai Tersangka saat diarahkan petugas menuju mobil tahanan  yang akan membawanya ke Rumah Tahanan, Rabu (20/10/2021) malam, di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin 29 November 2021, kembali memanggil Komisaris PT. Adimulia Agrolestari (PT. AA) Franky Widjaja. Kali ini, ia akan dimintai keterangan sebagai Saksi lagi atas penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap perpanjangan ijin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) tahun 2021 yang menjerat Andi Putra selaku Bupati Kuansing.

"Senin (29/11/2021) bertempat di Gedung Merah Putih, tim penyidik mengagendakan Saksi untuk tersangka AP (Andi Putra) Dkk", terang Pelaksana-tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (29/11/2021).

Sebelumnya, Franky Widjaja sudah pernah diminta keterangannya oleh Tim Penyidik KPK pada Selasa (16/11/2021) lalu. Melalui Franky, Tim Penyidik KPK menggali informasi terkait pengurusan perpanjangan HGU perkebunan sawit PT. Adimulia Agrolestari yang berujung pada terjaringnya Bupati Kuantan Singingi Andi Putra dalam serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

"Yang bersangkutan hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pengurusan perpanjangan HGU oleh PT. AA yang diduga ada penyerahan sejumlah uang pada tersangka AP (Andi Putra) agar mendapatkan persetujuan HGU dimaksud", kata Plt  Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Rabu (17/11/2021) lalu.

Dalam perkara ini, pada Selasa (19/10/2021) malam, KPK telah menetapkan Andi Putra selaku Bupati Kuantan Singingi periode 2021–2026 dan Sudarso selaku General Manager PT. Adimulia Agrolestari (PT. AA) sebagai Tersangka.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menerangkan, Andi Putra selaku Bupati Kuantan Singingi diduga telah menerima suap terkait perijinan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit dari Sudarso sebesar Rp. 700 juta. Suap itu diberikan, diduga untuk memperpanjang ijin HGU perkebunan sawit perusahaan milik Sudarso.

"Diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh SDR (Sudarso) kepada AP (Andi Putra) berupa uang sebesar Rp. 500 juta. Lalu, pada tanggal 18 Oktober 2021, SDR juga diduga kembali menyerahkan kesanggupan itu kepada AP menyerahkan uang sekitar Rp. 200 juta", terang Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Selasa (19/10/2021) malam.

Keduanya ditetapkan sebagai Tersangka atas perkara tersebut, setelah diamankan bersama 6 (enam) orang lainnya melalui serangkaian kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK pada Senin (18/10/2021) sore.

Andi Putra selaku Bupati Kuantan Sengingi ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap. Sedangkan Sudarso selaku General Manager PT. Adimulia Agrolestari ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap.

Terhadap Andi Putra selaku Bupati Kuantan Sengingi, KPK menyangkakan Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan terhadap Sudarso selaku General Manager PT. AA, KPK menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *(Ys/HB)*


BERITA TERKAIT:

Gempur Rokok Ilegal



KPK Periksa Mantan Kepala Divisi Teknik PTPN XI Terkait Dugaan Korupsi Mesin Giling Tebu Di PG Djatiroto

Salah-satu suasana konferensi pers penetapan status hukum Tersangka dan penahanan Budi Adi Prabowo (BAP) selaku Direktur PTPN XI periode 2015–2016 ) serta Arif Hendrawan (AH) selaku Direktur PT. Wahyu Daya Mandiri di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis (25/11/2021) sore 


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Senin 29 November 2021, menjadwalkan pemeriksaan Ir. Reda selaku Kepala Divisi Teknik PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XI periode tahun 2015–2016.

Reda akan diperiksa sebagai Saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Direktur Produksi PTPN XI 2015–2016 Budi Adi Prabowo (BAP) yang sudah menyandang status hukum sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengadaan dan pemasangan six roll mill atau mesin penggiling tebu di Pabrik Gula (PG) Djatiroto PTPN XI tahun 2015–2016.

"Kami periksa Reda dalam kapasitas Saksi untuk tersangka BAP (Budi Adi Prabowo)", terang Pelaksana-tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan, Senin (29/11/2021).

Hanya saja, Ali Fikri belum mengonfirmasi detail hal-hal yang akan didalami oleh Tim Penyidik dari pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Ir. Reda selaku Kepala Divisi Teknik PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XI periode tahun 2015–2016.

Dalam perkara ini, pada Kamis (25/11/2021) sore, KPK telah menetapkan Budi Adi Prabowo (BAP) selaku Direktur PTPN XI periode 2015–2016 dan Arif Hendrawan (AH) selaku Direktur PT. Wahyu Daya Mandiri sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengadaan dan pemasangan six roll mill atau mesin penggiling tebu di Pabrik Gula (PG) Djatiroto PTPN XI tahun 2015–2016.

"Adapun dugaan kerugian negara yang ditimbulkan dalam proyek pengadaan ini sejumlah sekitar Rp. 15 miliar dari nilai kontrak Rp. 79 miliar", terang Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers tentang penetapan Tersangka dan penahanan Budi Adi Prabowo (BAP) selaku Direktur PTPN XI periode 2015–2016 dan Arif Hendrawan (AH) selaku Direktur PT. Wahyu Daya Mandiri di Gedung Merah KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis (25/11/2021) sore.

Dalam konferensi pers, Alexander Marwata mengungkap kronologi terjadinya TPK perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengadaan dan pemasangan six roll mill atau mesin penggiling tebu di Pabrik Gula (PG) Djatiroto PTPN XI tahun 2015–2016 tersebut.

Bermula dari tersangka Budi Adi Prabowo selaku Direktur PTPN XI mengenal baik tersangka Arif Hendrawan (AH) selaku Direktur PT. Wahyu Daya Mandiri. Keduanya melakukan pertemuan beberapa kali pada tahun 2015.

'Yang di antaranya menyepakati, bahwa pelaksana pemasangan mesin giling di PG Djatiroto adalah tersangka AH (Arif Hendrawan) walaupun proses lelang belum dimulai sama sekali", ungkap Alexander Marwata.

Sebelum proses lelang proyek dimulai, tersangka Budi bersama beberapa staf PTPN XI dan tersangka Arif melakukan kunjungan kerja studi banding ke salah-satu pabrik gula di Thailand.

"Dalam kunjungan tersebut, diduga dibiayai oleh tersangka AH disertai dengan adanya pemberian sejumlah uang kepada rombongan yang ikut, termasuk salah-satunya tersangka BAP", terang Alex.

Sepulang dari Thailand, tersangka Budi memerintahkan salah-satu staf PTPN XI untuk menyiapkan dan memroses pelelangan yang nantinya dimenangkan oleh PT. Wahyu Daya Mandiri.

"Tersangka AH diduga menyiapkan perusahaan lain agar seolah-olah turut sebagai peserta lelang", kata dia.

KPK menduga, pengadaan dan pemasangan six roll mill atau mesin penggiling tebu di Pabrik Gula (PG) Djatiroto PTPN XI tahun 2015–2016 diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp. 15 miliar dari nilai kontrak Rp. 79 miliar.

Dalam perkara ini, KPK menyangka Budi Adi Prabowo selaku Direktur PTPN XI periode 2015–2016 dan Arif Hendrawan selaku Direktur PT. Wahyu Daya Mandir melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *(Ys/HB)*


KPK Periksa 3 Saksi Dugaan Suap Proyek Infrastruktur Di Dinas PUPR Kota Banjar

Logo KPK.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan 3 (tiga) Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap proyek infrastruktur pada Dinas PUPR Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar tahun 2012–2017.

Tiga Saksi yang dipanggil Tim Penyidik KPK tersebut, yakni Rudyatno selaku Bagian Administrasi dan Keuangan pada PT. Primayasa Adiguna (Prima Grup), Erwin Rahdiawan selaku Direktur PT. Pribadi Manunggal dan Irwan Kurniawan selaku Direktur PT. Primayasa Adiguna.

"Hari ini (Senin 29 November 2021), bertempat di Gedung Merah Putih, Tim Penyidik mengagendakan pemanggilan Saksi-saksi", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/11/2021).

Diketahui, KPK tengah melakukan penyidikan perkara dugaan TPK suap terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Pemkot Banjar tahun 2012–2017. Hanya saja, KPK belum menyampaikan detil perkara maupun pihak-pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka atas perkara tersebut.

"Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman Tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan", ujar Ali Fikri, Jum'at (10/7/2020) silam. *(Ys/HB)*


KPK Panggil Kontraktor Dan 2 Anggota DPRD Lampung Utara Terkait Gratifikasi


Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis (25/11/2021) sore.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin 29 November 2021, memanggil 3 (tiga) Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (KPK) penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara tahun 2015–2019.

Mereka akan dikonfirmasi terkait dugaan gratifikasi yang diduga diterima Akbar Tandaria Mangkunegara (ATMN) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Lampung Utara yang notabene adik kandung mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.

Ketiganya, yakni Hanizar Habim selaku Direktur CV. Abung Timur Perkasa serta 2 (dua) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara Arnold Alam dan Nurdin Habim. akan. 

"Senin (29/11/2021) ini, bertempat di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, Tim Penyidik mengagendakan pemanggilan Saksi untuk tersangka ATMN", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakab KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/11/2021).

Dalam konferensi pers tentang penetapan Tersangka dan penahanan Akbar Tandiniria Mangkunegara di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan pada Jum'at (15/10/2021) sore, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto menerangkan, bahwa perkara ini merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Lampung Utara dan Syahbudin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Lampung Utara.

Keduanya telah menjalani serangkaian proses persidangan hingga perkara keduanya telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dan telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam perkara ini, Akbar berperan sebagai representasi (perwakilan) dari Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Lampung Utara periode 2014–2019 dalam menentukan pengusaha mendapatkan kuota proyek di Dinas PUPR Pemkab Lampung Utara.

“Di mana yang bersangkutan berperan aktif untuk ikut serta dan terlibat dalam menentukan pengusaha yang mendapatkan bagian alokasi proyek yang ada di Dinas PUPR Lampung Utara untuk kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2019", terang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Jum'at (15/0/2021) sore.

Karyoto menjelaskan, selama kurun tahun 2015 – 2019, Akbar bersama kakaknya Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Lampung Utara dan sejumlah orang lainnya diduga telah mengumpulkan uang mencapai Rp. 100,2 miliar.

Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Lampung Utara sendiri telah divonis 'bersalah' dan dihukum 7 tahun penjara atas perkara tersebut. Agung juga diwajibkan membayar uang pengganti sebanyak Rp. 74,6 miliar.

KPK mengembangkan perkara itu dan menemukan bukti yang cukup atas dugaan adanya peran dari Akbar Tandiniria Mangkunegara dalam perkara tersebut.

KPK menduga, dari jumlah uang yang dikumpulkan yang mencapai Rp. 100,2 miliar tersebut, Akbar Tandiniria Mangkunegara menerima bagian sebesar Rp. 2,3 miliar untuk kepentingan pribadinya.

Terhadap Akbar Tandaniria Mangku Negara, KPK menyangkakan Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 65 KUHP.  *(Ys/HB)*