Selasa, 20 Oktober 2020

50 Persen Wilayah Jatim Masuk Zona Kuning Covid-19, Gubernur Khofifah Apresiasi Kerja-keras Semua Elemen


Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.


Kota SURABAYA – (harianbuana.com).
Penyebaran virus Corona atau Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19) di Provinsi Jawa Timur (Jatim), sejak dua pekan terakhir mulai terkendali. Tidak ada lagi daerah yang dikategorikan dengan status zona merah atau kawasan beresiko penularan Covid-19 tinggi.

Terdapat 19 dari 38 daerah yang ada di Provinsi Jatim atau 50 persen dari kabupaten dan kota di Jawa Timur telah berada pada status zona kuning atau kawasan beresiko penularan Covid-19 rendah.

19 daerah berstatus zona kuning tersebut di antaranya Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tuba, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Situbondo.

Kemudian Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Pamekasan.

Sementara 19 daerah di Jatim lainnya berada pada status zona oranye atau kawasan beresiko penularan Covid-19 sedang. Yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kota Kediri.

Kemudian Kota Pasuruan, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kota Probolinggo Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sumenep.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, status zona penularan Covid-19 tersebut ditetapkan Satuan Gugus Tugas Covid-19 Pusat dengan 15 indikator epidemiologis. Di antaranya, yakni kenaikan kasus, jumlah tes, tingkat kesembuhan, angka kematian dan kapasitas rumah sakit.

"Alhamdulillah, ini hasil kerja keras semua elemen di Jawa Timur. Dari TNI, Polri, tenaga kesehatan hingga masyarakat yang masih patuh kepada protokol kesehatan", ungkap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (20/10/2020) malam.

Gubernur Khofifah juga mengapresiasi keberadaan tingkat positivity rate di Jawa Timur. Yang mana, dalam sepekan terakhir, positivity rate Jawa Timur berada pada angka 7 % (tujuh persen). Angka ini, berada di atas standar Organisasi Kesehatan Dunia, yakni 5 % (lima persen).

"Artinya, jumlah testing yang dilakukan semakin naik dan hanya 7 % (tujuh persen) dari yang dites merupakan kasus positif", jelas Gubernur Khofifah.

Dijelaskannya pula bahwa, sejak 14 September 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim bersama aparat gabungan menggelar sejumlah operasi yustisi penegakan Protokol Kesehatan (Prokes).

Dari operasi yustisi tersebut, tercatat ada 2.040.742 teguran diberikan kepada warga yang melanggar Prokes meliputi 1.613.218 teguran lisan dan 427.461 teguran tertulis.

Sementara dalam dua pekan terakhir, operasi yustisi digelar di 65.147 titik dengan jumlah pelanggar yang terkena sanksi teguran sebanyak 696.570 orang, hukuman sosial sebanyak 99.711 orang dan denda kepada 11.313 orang.

"Meski sudah banyak zona kuning, saya himbau kepada masyarakat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Jangan terlena lalu meremehkan", tegas Gubernur Khofifah. *(DI/HB)*

KPK Periksa Staf PT. BBN Agus Hermansyah Untuk Tersangka Desi Arryani Mantan Dirut PT. Jasa Marga


Ilustrasi gedung KPK di Jakarta.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami perkara dugaan tindak pidana korupsi pengerjaan proyek-proyek menggunakan sub-kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT. Waskita Karya (PT. Wika).

Terkait itu, tim Penyidik KPK hari ini, Selasa 20 Oktober 2020, menjadwal pemeriksaan seorang staf pada PT. Bajra Bumi Nusantara (PT. BBN) Agus Hermansyah. Agus akan dimintai keterangan sebagai Saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Desi Arryani (DSA), mantan Direktur Utama (Dirut). PT. Jasa Marga.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai Saksi untuk tersangka DSA", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan, Selasa 20 Oktober 2020.

Sejauh ini, PK telah menetapkan 5 (lima) Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengerjaan proyek-proyek menggunakan sub-kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT. Waskita Karya (PT. Wika) ini.

Kelima Tersangka tersebut, yakni:
•Mantan Dirut PT. Waskita Beton Precast, Jarot Subana;
•Mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT. Waskita Karya, Desi Arryani; 
•Mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya, Fakih Usman;
•Mantan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya, Fathor Rachman (FR); dan
•Mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar (YAS).

KPK menyangka, kelima Tersangka tersebut diduga secara bersama-sama turut menerima uang terkait pelaksanaan pekerjaan sub-kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT. Waskita Karya.

Yang mana, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perkara ini mencapai Rp. 202 miliar. 

Kerugian negara sebesar itu akibat penanda-tanganan dan kesepakatan jahat terakait 41 kontrak pekerjaan sub-kontraktor fiktif pada 14 proyek di PT. Waskita Karya.

KPK menyangka, kelima Tersangka tersebut disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. *(Ys/HB)*

Senin, 19 Oktober 2020

KPK Dalami Keterlibatan Pihak Lain Dalam Perkara Dugaan Tipikor Di PT. DI


Ilustrasi KPK Line.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami indikasi keterlibatan pihak lain dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan pemasaran di PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 205,3 miliar dan USD 8,65 juta.

"Saat ini KPK masih terus mengembangkan perkara ini dengan mengumpulkan alat bukti dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini", kata Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Senin 19 Oktober 2020.

Ali Fikri memastikan, pihaknya akan menyampaikannya ke publik jika ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti dalam menjerat pihak lain dalam perkara ini. "Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut", tandas Ali Fikri.

Dalam perkara ini, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas dakwaan mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) Budi Santoso (BS) dan mantan Assisten Dirut Bidang Bisnis Pemerintah PT. DI Irzal Rinaldi Zailani (IRZ).

Kedua Tersangka/Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KPK sejauh ini baru menetapkan 2 (dua) orang sebagai Tersangka/Terdakwa. Keduanya adalah mantan Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah PT. Dirgantara Indonesia Irzal Rinaldi Zailani.

Perkara ini, bermula pada awal 2008. Yang mana, Budi Santoso dan Irzal Rinaldi Zailani bersama-sama dengan Budi Wuraskito selaku Direktur Aircraft Integration, Budiman Saleh selaku Direktur Aerostructure serta Arie Wibowo selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan.

Mereka menggelar rapat mengenai kebutuhan dana PT. Dirgantara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan di kementerian lainnya. Yang mana, dalam rapat itu juga dibahas mengenai biaya entertaintment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggung-jawabkan melalui bagian keuangan.

KPK menduga, Budi Santoso selaku Dirut PT. DI diduga mengarahkan agar tetap membuat kontrak kerja-sama mitra atau keagenan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Namun, sebelum dilaksanakan, Budi meminta agar melaporkan terlebih dahulu rencana tersebut kepada pemegang saham yaitu Kementerian BUMN.

KPK pun menduga, setelah sejumlah pertemuan, disepakati kelanjutan program kerja-sama mitra atau keagenan dengan mekanisme penunjukkan langsung. Selain itu, dalam penyusunan anggaran pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Dirgantara Indonesia, pembiayaan kerja-sama tersebut diduga dititipkan dalam 'sandi-sandi anggaran' pada kegiatan penjualan dan pemasaran.

Budi Santoso selaku Dirut PT. DI selanjutnya diduga memerintahkan Irzal Rinaldi Zailani dan Arie Wibowo untuk menyiapkan administrasi dan koordinasi proses kerja-sama mitra atau keagenan. Irzal kemudian menghubungi Didi Laksamana untuk menyiapkan perusahaan yang akan dijadikan mitra atau agen.

Kemudian, mulai Juni 2008 hingga 2018, dibuat kontrak kemitraan atau agen antara PT. Dirgantara Indonesia yang ditanda-tangani oleh Direktur Aircraft Integration dengan Direktur PT. Angkasa Mitra Karya, PT. Bumiloka Tegar Perkasa, PT. Abadi Sentosa Perkasa, PT. Niaga Putra Bangsa, dan PT. Selaras Bangun Usaha.

Atas kontrak kerja sama tersebut, seluruh mitra atau agen diduga tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerja-sama.

PT. Dirgantara Indonesia baru mulai membayar nilai kontrak tersebut kepada perusahaan mitra atau agen pada tahun 2011 atau setelah menerima pembayaran dari pihak pemberi pekerjaan.

Selama tahun 2011 sampai 2018, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT. Dirgantara Indonesia kepada 6 (enam) perusahaan mitra atau agen tersebut bernilai sekitar Rp. 205,3 miliar dan USD 8,65 juta atau setara Rp. 330 M.

Setelah 6 (enam) perusahaan tersebut menerima pembayaran, diduga terdapat permintaan sejumlah uang baik melalui transfer maupun tunai sekitar Rp. 96 miliar yang kemudian diterima oleh pejabat di PT. Dirgantara Indonesia (persero). Di antaranya Budi Santoso, Irzal Rinaldi Zailani, Arie Wibowo dan Budiman Saleh. *(Ys/HB)*

Kota Mojokerto Raih Penghargaan LPPD Peringkat Dua Kategori Kota se-Jatim


Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menerima penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2018 dengan status 'Kinerja Sangat Tinggi' dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Jum'at (16/10/2020) sore, di Gedung Negara Grahadi Surabaya.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Pemerintah Kota Mojokerto kembali meraih penghargaan yang membanggakan di tahun 2020. Kali ini, Pemerintah Kota Mojokerto meraih penghargaan atas prestasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dengan status 'Kinerja Sangat Tinggi'.

Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Jum'at (16/10/2020) sore. Berdasrkan capain total skor penghargaan ini, Kota Mojokerto menduduki peringkat ke 2 (dua) kategori kota se-Jawa Timur.

"Alhamdulillah, Kota Mojokerto menerima penghargaan atas prestasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  Tahun 2018, dengan skor kinerja sangat tinggi, yakni 3,4197", ungkap Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mokokerto Ika Puspitasari, usai menerima penghargaan LPPD.

Ning Ita menerangkan, bahwa skor tersebut merupakan nilai tertinggi yang pernah diraih oleh Pemerintah Kota Mojokerto dalam satu dekade terakhir. "Ini artinya, Pemkot (Red: Pemerintah Kota) Mojokerto meraih peringkat nomor 2 kategori kota se-Jatim (Red: Jawa Timur), sedangkan peringkat 10 untuk kota/kabupaten se-Jatim", terang Ning Ita.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari (paling kanan) saat berswafoto bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (urutan dua dari kiri) usai menerima penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2018 dengan status 'Kinerja Sangat Tinggi'Jum'at (16/10/2020) sore, di Gedung Negara Grahadi Surabaya.


Lebih lanjut, wali kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini menjelaskan, bahwa LPPD merupakan dasar penilaian kinerja yang disampaikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran.

"LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. LPPD disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, Pemerintah Kota Mojokerto telah menyampaikan LPPD tahun 2018 pada Maret 2019. Dan hasilnya, keluar pada 2020 ini", jelas Ning Ita.

Diketahui, bahwa evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD) dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sedangkan EPPD menggunakan LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, merupakan sumber informasi utama. EPPD dilakukan untuk menilai kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Evaluasi kinerja makro dilakukan dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD dan perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD.

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dilakukan dengan menilai capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam LPPD. Tim Nasional EPPD melakukan EPPD provinsi dan kabupaten/kota setiap tahun. *(DI/HB)*

KPK Rampungkan Berkas Dakwaan, 2 Tersangka Dugaan Tipikor Di PT. DI Segera Diadili Di PN Tipikor Bandung


Ilustrasi gedung KPK.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas dakwaan mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) Budi Santoso (BS) dan mantan Assisten Dirut Bidang Bisnis Pemerintah PT. DI Irzal Rinaldi Zailani (IRZ).

Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara (Jubir) Bidang Penindakan KPK Ali Fikri menerangkan, berkas dakwaan kedua Tersangka/Terdakwa perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan dan pemasaran di PT. DI telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung untuk segera disidangkan.

"Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di PT. DI dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp. 202 miliar dan USD 8,6 juta, hari ini tim JPU KPK melimpahkan berkas perkara terdakwa Budi Santoso dan terdakwa Irzal Rinaldi Zailani ke PN Tipikor Bandung", terang Plt.Jubir Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Senin 19 Oktober 2020.

Dijelaskannya, dengan telah dilimpahkannya berkas dakwaan tersangka/terdakwa Budi Santoso dan Irzal Rizaldi Zailani ke Pengadilan Tipikor Bandung, maka penahanan keduanya secara otomatis menjadi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung.

"Selanjutnya KPK menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan jadwal persidangan perdana dengan agenda pembacaan Surat Dakwaan", jelasnya.

Kedua Tersangka/Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dalam perkara ini, KPK sejauh ini baru menetapkan 2 (dua) orang sebagai Tersangka. Keduanya adalah mantan Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah PT. Dirgantara Indonesia Irzal Rinaldi Zailani.

Perkara ini, bermula pada awal 2008. Yang mana, Budi Santoso dan Irzal Rinaldi Zailani bersama-sama dengan Budi Wuraskito selaku Direktur Aircraft Integration, Budiman Saleh selaku Direktur Aerostructure serta Arie Wibowo selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan.

Mereka menggelar rapat mengenai kebutuhan dana PT. Dirgantara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan di kementerian lainnya. Yang mana, dalam rapat itu juga dibahas mengenai biaya entertaintment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggung-jawabkan melalui bagian keuangan.

KPK menduga, Budi Santoso selaku Dirut PT. DI diduga mengarahkan agar tetap membuat kontrak kerja-sama mitra atau keagenan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Namun, sebelum dilaksanakan, Budi meminta agar melaporkan terlebih dahulu rencana tersebut kepada pemegang saham yaitu Kementerian BUMN.

KPK pun menduga, setelah sejumlah pertemuan, disepakati kelanjutan program kerja-sama mitra atau keagenan dengan mekanisme penunjukkan langsung. Selain itu, dalam penyusunan anggaran pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Dirgantara Indonesia, pembiayaan kerja-sama tersebut diduga dititipkan dalam 'sandi-sandi anggaran' pada kegiatan penjualan dan pemasaran.

Budi Santoso selaku Dirut PT. DI selanjutnya diduga memerintahkan Irzal Rinaldi Zailani dan Arie Wibowo untuk menyiapkan administrasi dan koordinasi proses kerja-sama mitra atau keagenan. Irzal kemudian menghubungi Didi Laksamana untuk menyiapkan perusahaan yang akan dijadikan mitra atau agen.

Kemudian, mulai Juni 2008 hingga 2018, dibuat kontrak kemitraan atau agen antara PT. Dirgantara Indonesia yang ditanda-tangani oleh Direktur Aircraft Integration dengan Direktur PT. Angkasa Mitra Karya, PT. Bumiloka Tegar Perkasa, PT. Abadi Sentosa Perkasa, PT. Niaga Putra Bangsa, dan PT. Selaras Bangun Usaha.

Atas kontrak kerja sama tersebut, seluruh mitra atau agen diduga tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerja-sama.

PT. Dirgantara Indonesia baru mulai membayar nilai kontrak tersebut kepada perusahaan mitra atau agen pada tahun 2011 atau setelah menerima pembayaran dari pihak pemberi pekerjaan.

Selama tahun 2011 sampai 2018, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT. Dirgantara Indonesia kepada 6 (enam) perusahaan mitra atau agen tersebut bernilai sekitar Rp. 205,3 miliar dan USD 8,65 juta atau setara Rp. 330 M.

Setelah 6 (enam) perusahaan tersebut menerima pembayaran, diduga terdapat permintaan sejumlah uang baik melalui transfer maupun tunai sekitar Rp. 96 miliar yang kemudian diterima oleh pejabat di PT. Dirgantara Indonesia (persero). Di antaranya Budi Santoso, Irzal Rinaldi Zailani, Arie Wibowo dan Budiman Saleh. *(Ys/HB)*

Minggu, 18 Oktober 2020

Gubernur Khofifah Bersepeda Keliling Jatim Tiap Akhir Pekan Sosialisasi Prokes Cegah Penularan Covid-19


Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama rombongan saat Gowes Pemulihan Ekonomi dan Sosialisasi Prokes di Kabupaten Pacitan, Minggu (18/10/2020).


Kota SURABAYA – (harianbuana.com).
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa miliki jadwal berkeliling Jatim di setiap akhir pekan. Di setiap daerah yang disinggahinya, Gubernur Khofifah melanjutkannya dengan menaiki sepeda onthél menuju pusat-pusat keramaian masyarakat sekitar sembari menyosialisasikan protokol kesehata (Prokes) serta membagi-bagaikan masker.

Seperti halnya yang dilakukan pada Minggu 18 Oktober 2020, Gubernur Khofifah bersama rombongan bersepeda di kawasan Kabupaten Pacitan sembari membagikan masker dan sembako untuk warga tidak mampu.

“Ini bagian dari sosialisasi protokol kesehatan dan upaya pencegahan penularan Covid-19", ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Dengan mengambil start dari pendopo Kabupaten Pacitan, Gubernur Khofifah bersama rombongan bersepeda menuju ke pasar Minulyo dan berhenti sejenak untuk membagikan masker, kemidian menuju Museum SBY – Ani (Pepo & Memo) untuk meninjau progres pembangunan museum yang berlokasi di Jalan Lingkar Selatan (JLS), Ploso, Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur tersebut.


Gubernur Khofifah saat melihat progres pembangunan Museum SBY – Ani (Pepo & Memo) di Jalan Lingkar Selatan (JLS), Ploso, Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, Minggu (18/10/2020).


Museum dan Galeri Seni yang beridiri di atas lahan tanah dengan luas sekitar 7.500 meter persegi ini, ditargetkan akan selesai pada Maret 2021 mendatang dan akan dibuka bagi masyarakat umum pada tahun 2022.

Beberapa lama di museum Ani Yudhoyono, Gunernur Khofifah bersama rombongan kemudian melanjutkan kelilingnya menuju ke Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sekaligus melihat produk UMKM setempat.

Gubernur Khofifah berharap, aktivitas bersepeda ini mampu menjadi teladan bagi masyarakat dan lebih membangkitkan animo bersepeda masyarakat yang saai ini memang sedang tinggi.

“Selain itu, bersepeda merupakan salah satu olah-raga yang juga disarankan oleh WHO ketika pandemi seperti saat ini", tandas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. *(DI/HB)*

Gubernur Khofifah: Covid-19 Di Jatim Tersisa 5,56 Persen

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.


Kota SURABAYA – (harianbuana.com).
Penggunaan tes rapid baik antibody maupun antigen untuk screening dan tracing di Jawa Timur (Jatim), sudah mencapai 1.005.807 tes. Dari jumlah itu, didapati 84.436 hasil tes terkonfirmasi reaktif dan ketika diteruskan dilakukan tes Swab PCR ditemukan 15.247 terkonfirmasi positip Covid-19.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerangkan, masifnya screening dan isolasi telah menurunkan penularan Covid-19, sehingga per-tanggal 17 Oktober 2020, kasus aktif Covid-19 di Jatim tinggal 5,56 persen.

"Alhamdulillah Jatim terus konsisten untuk melakukan screening dan tracing massif. Saat ini, screening dan tracing di Jatim berkontribusi terhadap hampir sepertiga temuan kasus Covid-19 di Jatim. Disamping itu, agresifitas ini mampu menurunkan kasus aktif Covid-19. Hari ini (Minggu 18 Oktober 2020), di Jatim tinggal 5,56 persen", terang Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Minggu 18 Oktober 2020.

Dijelaskannya, screening di Jatim difokuskan pada sejumlah lokasi yang dinilai berisiko tinggi maupun kontak erat pasien positif Covid-19, seperti di Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan lainnya. Upaya lainnya, adalah dengan melakukan operasi Yustisi. Langkah ini, dinilai efektif meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan.

"Alhamdulillah dari 385.666 kontak erat yang ditemukan, hanya 66 orang yang menolak dilakukan isolasi dan pemeriksaan", jelas Gubernur Khofifah.

Gubernur perempuan pertama di Provinsi Jawa Timur ini juga memberikan apresiasi pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan sebagai daerah dengan jumlah kasus penyebaran dan kematian Covid-19 terendah di Jatim.

Yang mana, berdasarkan data per-tanggal 17 Oktober, total kasus terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 178 orang. Dengan kasus aktif 40 orang, sembuh 134 orang dan meninggal 4 orang. Dengan demikian, total mortality rate nya hanya 2,25 persen.

"Saya sungguh mengapresiasi dan berterima-kasih kepada seluruh jajaran di Pemkab dan Forkopimda Pacitan, karena  tracing dan screeningnya cukup baik. Sekaligus juga atas ketertiban dan kedisiplinan masyarakatnya, dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga kasus penyebaran maupun kematian Covid-19 di Pacitan termasuk yang rendah di Jatim", ujar Gubernur Khofifah. *(DI/HB)*

Sabtu, 17 Oktober 2020

Gubernur Khofifah Kukuhkan 1.775 Mahasiswa Baru Unusa


Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.


Kota SURABAYA – (harianbuana.com).
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan 1.775 mahasiswa baru Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) tahun akademik 2020/2021 secara online atau dalam jaringan (daring), Sabtu 17 Oktober 2020.

"Mahasiswa Inusa harus menyukseskan visi dan misi kampus dalam menyiapkan generasi rahmatan lil alamin", kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat memberi sambutan secara daring di Surabaya.

Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini berpendapat, bahwa secara ideologi, Unusa mengemban ideologi Nahdlatul Ulama yang menganut paham ahlussunah wal jama'ah. Ideologi tersebut merupakan sebuah pola pikir yang akan memberikan kedamaian dan keramahan.

"Mahasiswa Unusa harus membantu penguatan program-program di Jawa Timur dan program-program penguatan nasional. Karena Unusa berperan serta dalam membawa Islam yang ramah dan damai", cetusnya.

Ketua LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur Prof. Suprapto, DEA mengatakan, Unusa sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam swasta binaan Nahdlatul Ulama tetap konsisten dalam pemerataan bidang pendidikan, tidak hanya yang kaya saja bisa masuk Unusa.

"Saya yakin ke depannya di usia ke 10 tahun, Unusa akan menjadi kampus terbaik di Indonesia. Di usia yang ke-7 tahun saja, berbagai prestasi telah ditorehkan Unusa", kata Suprapto.

Sementara itu Rektor Unusa, Prof. Achmad Jazidie, M.Eng. menyampaikan, pengukuhan mahasiswa baru Unusa tahun ini ada yang berbeda, karena dilaksanakan secara virtual dan ada empat mahasiswa baru dari luar negeri yakni Timor Leste.

Keempat mahasiswa asal Timor Leste itu adalah Muslim Jakar (S1 Manajemen), Adnan Manuel (S1 Keperawatan), Nofa Amalia Soares (S1 Keperawatan), Koiru Nisa R Costa (S1 Keperawatan). Kepada mahasiswa baru Jazidie mengingatkan tentang tantangan ke depan yang dihadapi mahasiswa pada abad ke 21.

Ia menandaskan, perkembangan abad ke-21 ini memunculkan society 5.0 sebagai super smart society, serta perkembangan sains dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan dan berdampak pada tuntutan kompetensi para mahasiswa saat ini.

"Keterampilan abad 21 membuat mahasiswa hidup dan tinggal dalam lingkungan dengan percepatan kemajuan teknologi dan informasi yang sangat tinggi disertai pola-pola komunikasi dan kolaborasi yang baru. Keterampilan di abad ke-21 membuat mahasiswa harus memiliki keterampilan 4C (Creative, Critical, Collaborative, and Communication", tandasnya. *(DI/HB)*

Pasar Rakyat Mojo Kembangsore Park Dibuka


Pjs. Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo saat menghadiri soft opening Mojo Kembangsore Park sebagai Pasar Rakyat, rest area sekaligus wahana wisata, di kawasan Desa Petak Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, Sabtu 17 Oktober 2020.


Kab. MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Pasar Rakyat 'Mojo Kembangsore Park' di Desa Petak Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, akhirnya dibuka untuk umum, Sabtu 17 Oktober 2020. Pasar milik desa setempat ini diharapkan mampu menjadi pendongkrak ekonomi dengan memposisikan warga sendiri sebagai investor utama.

"Model manajemen penataan modal masa kini, banyak yang sudah pakai saham. Orang yang jualan, semua warga sekitar. Kalau lancar, impact-nya pasti luar biasa", kata Pjs. Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo, saat memberi sambutan arahan dalam soft opening Mojo Kembangsore Park sebagai Pasar Rakyat, rest area sekaligus wahana wisata, Sabtu (17/10/2020), di lokasi.

Himawan mengapresiasi Pemerintah Desa Petak, yang dinilai sukses memaksimalkan aset desa dalam pengelolaan BUMDes secara efektif. Apalagi, investor utama Mojo Kembangsore Park adalah masyarakat sendiri. Salah-satunya dengan cara memasarkan saham senilai Rp. 4,5 juta per lembar.

Menurut Himawan, sistem tersebut sangat modern dan tepat untuk diterapkan. Himawan juga berbagi beberapa ide pengelolaan pembangunan berkelanjutan dengan tetap memakai keunggulan ekosistem alam tanpa merusak kelestariannya.

"Kalau ada aset seperti ini, harus dikelola mandiri. Jangan dijual ke orang lain. Jangan sampai kita jadi pegawai di rumah sendiri. Gali apa yang menarik. Misal, di Pacet ini alamnya bagus, ya sudah pertahankan itu", ujar Himawan.

"Maksimalkan, terus kreatif, namun tetap jaga kelestariannya. Kalau ingin nambah pembangunan, pikirkan dulu daya dukungnya. Semua harus sinergis dan terukur", tandas Pjs  Bupati Mojokerto.

Sementara itu, Kades Petak Supoyo mengaku sangat optimis, ekonomi masyarakat Petak akan sangat terdongkrak dengan adanya fasilitas ini.

Dalam laporannya, ia melaporkan, jika saat ini, Mojo Kembangsore Park yang memiliki 140 lapak, 104 di antaranya sudah terisi oleh warga Petak serta sudah dilengkapi wahana bermain yang dibangun dengan anggaran senilai kurang lebih Rp. 458 juta.

Supoyo bahkan berancang-ancang, untuk segera merealisasikan rencana pembangunan wisata 'Mojokerto Lampion Garden' yang ditargetkan rampung di tahun 2021 mendatang.

"Areal ini, riwayatnya adalah Tanah Kas Desa (TKD). Semua bantuan murni dari BK Desa Kabupaten Mojokerto. Pasar ini milik desa dan investor kami adalah masyarakat sendiri", terang Kades Petak Supoyo.

"Investasi saham, kami jual Rp. 4,5 juta per-lembar pada masyarakat. Dalam satu hari saja sudah habis terjual. Mohon do'a, supaya kami juga bisa membangun Mojokerto Lampion Garden pada 2021 nanti", pungkasnya. *(Yd/HB)*

Gunernur Khofifah Serahkan Penghargaan Capaian LPPD 2018 Dari Kemendagri Kepada 38 Kepala Daerah Se Jatim


Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan secara langsung Penghargaan Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018 atas Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Kepala Daerah Kab/Kota se-Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum'at (16/10/2020) sore.


Kota SURABAYA – (harianbuana.com).
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyerahkan secara langsung Penghargaan Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018 atas Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 dari Kementerian Dalam Negeri kepada 38 Kepala Daerah Kab/Kota se-Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum'at (16/10/2020) sore.

Hal ini dilakukan, sebagai salah-satu bentuk apresiasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) se Jatim.

Turut mendampingi Gubernur Khofifah, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Heru Tjahjono, Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. Jatim Jempin Marbun, SH., MH. serta sejumlah jajaran Kepala OPD terkait lainnya.

Di hadapan Bupati dan Wali Kota se Jatim yang hadir pada Jum'at (16/10/2020) sore itu, Gubernur Khofifah meminta agar Penghargaan Capaian LPPD Tahun 2018 ini bisa dijadikan modal untuk meningkatkan kualitas program dalam membangun keberseiringan antara Pemerintah Pusat, Provinsi hingga ke Kabupaten dan Kota.

“Ini akan jadi bukti sekaligus modal untuk menseiringkan antara seluruh visi misi di tingkat pusat, nyambung ke tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota", tegas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Tak pelak, atas capaian gemilang ini, Gubernur Khofifah pun memuji seluruh Kepala Daerah se Jatim atas kinerjanya selama ini yang telah mendapat penilaian dari Kemendagri dengan status sangat tinggi.


Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan secara langsung Penghargaan Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018 atas Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Kepala Daerah Kab/Kota se-Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum'at (16/10/2020) sore.


Gubernur Khofifah mengungkapkan, bahwa capaian ini juga merupakan bentuk terjalinnya keberseiringan mulai nasional hingga ke daerah serta komitmen penuh dari semua Kepala Daerah di Jatim.

“Indeks sangat tinggi bagi kabupaten/ kota ini karena komitmen kita yang saling bersinergi dengan pusat. Hari ini, kategori semuanya ‘Sangat Tinggi’. Bedanya, hanya nol koma nol-nol sekian", ungkap Gubernur Khofifah 

Orang nomor satu di jajaran Pemprov Jatim ini menegaskan, dengan bersinergi dan berseiringnya visi misi pemerintah pusat dan daerah maka breakdown Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD juga akan terus konsisten.

“Ini berarti breakdown perencanaan program di dalam RAPBD nya juga konsisten", tegas gunernur perempuan pertama di Jawa Timur ini.

Meski demikian, Gubernur Khofifah mengingatkan setiap Kepala Daerah tentang Reformasi Sistem Sosial Nasional. Gubernur Khofifah pun menekankan kesamaan visi misi Pemda dengan Pusat tentang reformasi sistem kesehatan nasional serta sistem penangan bencana dan sebagainya.

Dari 38 daerah di Jatim, Kabupaten Banyuwangi tercatat sebagai daerah dengan indeks kinerja tertinggi dengan score 3,5592. Disusul Kab. Sidoarjo dan Pasuruan di tempat kedua dan ketiga. Sementara untuk daerah lain tercatat mendapat penilaian diatas 3 dengan selisih koma antara daerah satu dengan lainnya.

Sementara itu, penghargaan ini sendiri merupakan hasil dari pelaksanaan Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2019 terhadap LPPD tahun 2018 oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

Penghargaan tersebut, sebelumnya juga telah diserahkan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri yang diwakil Direktuur EKPKD kepada Gubernur Khofifah pada pertemuan pembahasan pelaksanaan EPPD Tahun 2020 terhadap LPPD tahun 2019 di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 04 sampai 08 Oktober 2020 lalu di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Tak hanya itu, berdasarkan hasil EKPPD Tahun 2019 terhadap LPPD Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mampu mempertahankan peringkat pertama kinerja tertinggi secara nasional.

Prestasi tersebut melengkapi runtutan prestasi LPPD yang sudah 9 (sembilan) kali berturut-turut sekaligus menggenapi hasil capaian tertinggi dari 2 tahun pelaksanaan EKPPD sebelumnya, yakni EKPPD tahun 2017 terhadap LPPD tahun 2016 dan EKPPD tahun 2018 terhadap LPPD tahun 2017.

Atas prestasi tersebut, tidaklah berlebihan jika Pemprov Jatim mendapat penghargaan "Parasamya Punakarya Nugraha" untuk ketiga kalinya atas capaian peningkatan kinerja LPPD terbaik pertama secara nasional.*(DI/HB)*

Hari Pangan Sedunia, Ning Ita Ajak Warga Manfaatkan Lahan Untuk Dukung Ketahanan Pangan


Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Sekdakot Mojokerto Harlistyati serta jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemkot Mojokerto saat mengikuti panen perdana tanaman jagung di lahan tanah aset Pemkot Mojokerto yang berlokasi di kawasan Kelurahan Gunung Gedangan, Jum'at (16/10/2020) pagi.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto tidak hanya berpangku tangan menunggu bantuan dari Pemerintah Pusat dalam upaya menangani lesunya perekonomian sebagai salah-satu dampak yang diakibatkan oleh pandemi virus Corona atau Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19), tetapi berupaya bangkit yang salah-satunya melalui Program Upaya Pangan Mandiri (PUMP).

Seperti halnya pada Jum'at (16/10/2020) pagi kemarin yang bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Sekdakot Mojokerto Harlistyati serta jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemkot Mojokerto mengikuti panen perdana tanaman jagung serta penyerahan bantuan permodalan di Balai Kelurahan Gunung Gedangan.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian (DKPP) adalah dengan memberdayakan lahan aset Pemkot Mojokerto untuk ditanami jagung dan memberikan bantuan modal usaha dalam bidang pertanian dan peternakan.

Yang mana, pada lahan tanah aset Pemkot Mojokerto seluas 9,0 ha itu dimanfaatkan untuk menanam jagung. Salah-satunya adalah lahan jagung di lingkungan Kedungsari Kelurahan Gunung Gedangan. Sementara lahan tanah seluas 1,5 Ha di lingkungan Kedungsari ditanami warga jagung varietas NK 212 sejak Juli 2020.

Usai mengikuti panen perdana, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab disapa 'Ning Ita' ini menyerahkan bantuan yang akan menjadi modal usaha bagi warga Kota mojokerto. Pada kesempatan ini, diserahkan pula bantuan bibit sayuran kepada 600 KK.

Bibit yang diberikan, antara lain bibit bungkul, cabai, tomat dan bibit terong. Selain dalam bidang pertanian, warga yang berminat dalam bidang peternakan juga mendapat bantuan modal usaha berupa ayam buras dan ayam petelur beserta kandang dan pakannya.


Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Sekdakot Mojokerto Harlistyati serta jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemkot Mojokerto saat mengikuti panen perdana tanaman jagung di lahan tanah aset Pemkot Mojokerto yang berlokasi di kawasan Kelurahan Gunung Gedangan, Jum'at (16/10/2020) pagi.


Modal usaha juga diberikan di bidang perikanan, yaitu berupa bibit ikan nila dan ikan lele. Ada 17 kelompok warga yang mendapat bantuan bibit ikan lele dan  1 kelompok mendapat bantuan bibit ikan nila. Selain mendapat bantuan bibit ikan, masing-masing kelompok juga mendapat bantuan kolam dan pakan ikan. 

Dalam sambutannya, Ning Ita menerangkan, bahwa pemerintah telah menyiapkan bantuan program ketahanan pangan untuk 10.000 KK. Ning Ita menyampaikam, bahwa kegiatan ketahanan pangan menjadi bagian dari program pemulihan dampak ekonomi pandemi Covid-19.

“Di dalam kegiatan ketahanan pangan ini ada salah-satu upaya, dimana masyarakat kita ajak untuk melakukan budidaya berbagai macam, ada sayur-mayur ada juga ikan ataupun unggas", jelas Ning Ita.

Diterangkannya pula, bahwa budidaya pertanian juga dilakukan oleh DKPP Pemkot Mojokerto, kemudian hasilnya dibagikan kepada masyarakat.

“Semua bantuan ini kita harapkan tidak hanya bisa memberikan kecukupan atas kebutuhan pangan masyarakat kita tapi ke depan masyarakat kita aja untuk lebih sabar lebih telaten", tetang Ning Ita pula.

Lebih lanjut, Ning Ita menjelaskan, bahwa Kota Mojokerto ini memang bukan daerah pertanian, tetapi meskipun wilayahnya  perkotaan dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi tidak menjadi kendala untuk bisa mengembangkan pertanian.

"Tidak hanya pertanian, tentunya peternakan juga bisa kita upayakan. Artinya, suasana pandemi ini justru menuntut kita lebih inovatif dan kreatif dan ini terbukti kita bisa melakukannya. Bagaimana beralih dari wilayah perkotaan yang notabene memang jarang sekali ada pertanian karena ketersediaan lahan yang cukup sempit?", jelas Ning Ita.

“Kita arahkan untuk lebih inovatif memanfaatkan lahan yang sempit untuk kegiatan ketahanan pangan dan ini bisa kita lakukan secara bertahap dari hasil itu untuk menjadi mata pencaharian masyarakat ke depan kuncinya dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan", lanjut wali kota perempuan di Kota Mojokerto ini.

Orang nomor satu di jajaran Pemkot Mojokerto ini menegaskan, apa yang tengah dilakukan Pemkot Mojokerto ini merupakan upaya untuk merubah pola hidup warga perkotaan yang selama ini memang jarang sekali melakukan kegiatan pertanian maupun peternakan.

“Untuk itu kita tidak boleh patah semangat. Justru iInilah saatnya kita meningkatkan inovasi dan kreativitas kita bagaimana memanfaatkan segala sumber daya yang ada ini untuk bisa menjadi sumber ekonomi atau mata pencaharian bagi masyarakat", tegas Ning Ita.

"Dan, insya ALLAH kami juga akan melakukan pendampingan sampai dengan 6 bulan agar masyarakat kota ini mulai terbiasa untuk melakukan kegiatan budidaya kedepannya dan ini akan menjadi kebiasaan hidup yang akhirnya bisa menjadi sumber mata pencaharian atau ekonomi warga Kota Mojokerto", tandas Ning Ita. *(Al/Hms/DI/HB)*

Kapolri Jendral Idham Azis: Semua Yang Terlibat Suap Djoko Tjandra Akan Kami Sikat


Kapolri Jendral Idham Azis.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Belum lama ini, Negara kita tercinta Indonesia telah menunjukkan suatu keberhasilan dalam penegakkan hukum. Hal ini dilakukan oleh jajaran Kepolisian, melalui unit Bareskrim Polri atas perintah Kapolri sesuai persetujuan Presiden RI.

Bareskrim Polri menuntaskan kasus suap terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra. Kasus tersebut ternyata ada dua pihak internal Polri yang memberikan kemudahan bagi Djoko Tjandra ini. Dua jenderal polisi yang terlibat kemudian dijadikan tersangka oleh Bareskrim.

Kapolri Jenderal Idham Azis menegaskan, bahwa penuntasan kasus ini merupakan komitmen Polri untuk berbenah dan membersihkan internal Polri masa depan.

"Penuntasan kasus Djoko Tjandra merupakan bentuk komitmen Polri dalam penegakan hukum, sekaligus upaya pembersihan di tubuh Polri. Kami transparan, tidak pandang bulu, semua yang terlibat kami sikat", tegas Kapolri Jenderal Idham Azis, Jum'at (16/10/2020).

Lebih lanjut, jendral bintang 4 ini menjelaskan, berkaitan dengan itu, bahwa siapa saja yang terlibat dalam kasus Djoko Tjandra (DT), baik itu jenderal atau perwira lainnya, tentu semua akan ditindak secara tegas sesuai Undang - Undang yang berlaku. Artinya, Polri tidak akan memberi ruang bagi siapapun yang terlibat.

Pada pelimpahan tahap II ini, unit Bareskrim Polri dari anggota penyidik sudah menyerahkan tersangka Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Utomo, Irjen Napoleon Bonaparte, dan Tommy Sumardi ke tingkat kejaksaan. Dengan demikian, mereka tentunya akan segera memasuki proses meja hijau atau persidangan sesuai hukum yang berlaku guna mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Kasus tentang suap red notice sendiri merupakan pengembangan dari kasus dugaan pemalsuan surat jalan Djoko Tjandra. Terakit kasus ini pula, pihak Polri secara khusus, Bareskrim telah menetapkan Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Utomo dan Anita Kolopaking sebagai 'Tersangka Utama'.

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo sempat mengatakan, bahwa pihaknya berupaya untuk mengusut tuntas bilamana didalam tubuh Polri memang ada oknum yang diduga terlibat dalam penerbitan surat jalan dari buronan kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra.

Jendral bintang 3 ini yang akrab dipanggil Listyo ini pun menegaskan, bahwa siapa saja nantinya yang terlibat tidak akan segan-segan diberikan hukuman yang tegas. Disamping itu, seluruh jajaran reserse yang tidak mendukung program ini dipersilakan untuk mengundurkan diri.

"Kami sedang berbenah untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih profesional dalam membentuk penegak hukum yang bersih, dan dipercaya oleh masyarakat, bangsa serta Negara. Komitmen itu bagi anggota yang tidak bisa mengikuti silakan untuk mundur dari Bareskrim", tegas Listyo.

Komjen Listyo membuktikan komitmennya untuk tak pandang bulu mengusut semua yang terlibat meskipun itu kawan satu angkatannya. Dalam hal ini seperti Prasetijo Utomo merupakan lulusan Akpol 1991 yang merupakan satu angkatan bersama Listyo.

Tidak hanya berhenti di situ saja, pengembangan dari kasus surat jalan palsu itu menjadi pintu masuk bagi Polri untuk melakukan pendalaman terkait dengan adanya dugaan suap di balik penghapusan red notice ke Djoko Tjandra.

Terkait kasus suap penghapusan red notice ini, Polri menetapkan Irjen Napoleon Bonaparte, Brigjen Prasetijo Utomo sebagai terduga penerima suap. Lalu, muncul kemudian Tommy Sumardi serta Djoko Tjandra selaku pemberi suap kepada tersangka NB (Irjen Napoleon Bonaparte) dan PU (Brigjen Prasetijo Utomo).

Atas penetapannya sebagai Tersangka, Irjen Napoleon  sempat melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan Praperadilan. Namun, hal itu kandas setelah gugatannya ditolak seluruhnya oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bareskrim Polri pun telah melakukan penahanan terhadap Napoleon dan Tommy Sumardi. Hal itu dilakukan guna keperluan proses pelimpahan tahap ke II. Hingga sampai hari ini, dua perkara tersebut yang sempat menjadi sorotan publik itu telah memasuki proses pembuktian di meja-hijau. 

Sesuai dengan perintah dan petunjuk Kapolri, maka dengan ini Polri berupaya menyelesaikan seluruh pemberkasan yang diperlukan oleh kejaksaan. Dengan demikian, secara transparan dan profesional Polri kedepan mampu dan bersikap tegas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai alat penegak hukum di Indonesia. *(Hms/HB)*

Kamis, 15 Oktober 2020

KPK Konfrontasi 5 Pegawai PT. Wika Terkait Dugaan Tipikor Proyek Jembatan Waterfront City


Plt. Jubir Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 5 (lima) pegawai PT. Wijaya Karya (PT. Wika), Kamis 15 Oktober 2020. Mereka saling dikonfrontasi dan didalami pengetahuannya terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada 2 (dua) Tersangka dan pihak-pihak lainnya juga terkait besaran jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan PT. Wika untuk proyek multi-years contract pembangunan Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang di Kabupaten Kampar Provinsi Riau tahun anggaran 2015–2016.

"Para saksi saling dikonfrontasi dan didalami pengetahuannya mengenai dugaan adanya pemberian sejumlah uang kepada 2 tersangka dan pihak-pihak lainnya dan juga terkait besaran jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT Wika untuk proyek pembangunan Jembatan Waterfront City multiyears contract TA 2015-2016", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara (Jubir) Bidang Penindakan KPK Ali Fikri, kepada wartawan di Jakarta Selatan, Kamis 15 Oktober 2020.

Adapun 5 Saksi yang diperiksa tim Penyidik KPK hari ini, yakni:
1. Didiet Hadianto,  Project Manager PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk;
2. Bayu Cahya Saputra, Kepala Seksi Proyek Kecil, Staf pada Quantity Surveyor PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, Departemen Sipil Umum Divisi 4 area Pulau Jawa dan Bali, pada 2015-2016 menjabat sebagai Kepala Seksi Teknik Komersial Tim Jembatan Waterfront City Bangkinang dari PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk;
3. Bimo Laksono, Karyawan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk;
4. Firjan Taufa, Staff Marketing PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk
5. Ucok Jimmy, Pegawai PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Pihak PT. Wika telah merespons perihal dugaan tindak pidana korupsi 2 (dua) pegawainya tersebut. PT. Wika menegaskan, pihaknya selalu menghormati proses hukum terkait salah-satu pegawainya yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek pembanguman Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang di Kabupaten Kampar Provinsi Riau itu.

"Hal ini juga menjadi masukan perusahaan untuk mengevaluasi kembali proses bisnis yang telah dilakukan. Dalam menjalankan seluruh proses bisnis perusahaan, manajemen memahami bahwa iklim usaha yang sehat & bersih menjadi pondasi penting bagi ekosistem bisnis yang akuntabel dan berdaya saing", tegas Sekretaris Perusahaan PT. Wika (Persero) Mahendra Vijaya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/09/2020) lalu.

Dalam perkara ini, pada 14 Maret 2019 silam, KPK telah mengumumkan Adnan selaku PPK proyek multi-years Pembangunan Jembatan Waterfront City pada Dinas BMP Pemkab Kampar tahun anggaran 2015–2016 dan Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya atau Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya I Ketut Suarbawa (IKT) sebagai Tersangka.

KPK menyangka, kedua Tersangka tersebut diduga telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dari paparan kronologi yang dipaparkan KPK, perkara ini bermula dari Pemkab Kampar mencanangkan beberapa proyek strategis, di antaranya pembangunan Jembatan Bangkinang atau yang kemudian disebut dengan Jembatan Waterfront City.

KPK menduga, pada pertengahan 2013, Adnan diduga mengadakan pertemuan di Jakarta dengan I Ketut Suarbawa dan beberapa pihak Iainnya. Diduga, dalam pertemuan itu, Adnan memerintahkan pemberian informasi tentang desain jembatan dan "engineer's estimate" kepada I Ketut Suarbawa.

Selanjutnya, pada 19 Agustus 2013, Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kampar mengumumkan lelang pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2013 dengan ruang lingkup pekerjaan fondasi. Lelang tersebut, dimenangkan oleh PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Kemudian, pada Oktober 2013, ditanda-tangani kontrak pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2013 dengan nilai Rp. 15.198.470.500,– dengan ruang lingkup pekerjaan fondasi jembatan yang batas masa pelaksanaan sampai pada 20 Desember 2014.

Setelah kontrak tersebut, Adnan meminta pembuatan "engineer's estimate" pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2014 kepada konsultan dan I Ketut Suarbawa meminta kenaikan harga satuan untuk beberapa pekerjaan.

KPK menduga, kerja-sama antara Adnan dan I Ketut Suarbawa terkait penetapan harga perkiraan sendiri ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya sampai pelaksanaan pembangunan Jembatan Waterfront City secara tahun jamak yang dibiayai APBD Kabupaten Kampar Tahun 2015, APBD Perubahan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 dan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016.

KPK menduga, atas perbuatannya, Adnan selaku PPK proyek multi-years Pembangunan Jembatan Waterfront City pada Dinas BMP Pemkab Kampar tahun anggaran 2015–2016 diduga telah menerima uang kurang lebih sebesar Rp. 1 miliar atau 1 % (persen) dari nilai kontrak.

KPK pun menduga, diduga terjadi kolusi dan pengaturan tender secara melanggar hukum yang dilakukan oleh para Tersangka. KPK juga menduga, dalam pelaksanaan proyek ini diduga telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar Rp. 50 miliar dari nilai proyek multi-years Pembangunan Jembatan Waterfront City pada Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dengan total Rp. 117,68 miliar. *(Ys/HB)*


BERITA TERKAIT :

Gubernur Khofifah Minta PNS Jatim Turut Aktif Tangkal Hoaks Terkait UU Cipta Kerja


Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.


Kota SURABAYA – (harianbuana.com).
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa meminta, Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim turut aktif menangkal berita bohong atau hoaks terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Gubernur Khofifah pun berharap, ASN atau PNS di lingkungan Pemprov Jatim bisa membantu menyampaikan narasi konstruktif kepada masyarakat luas terkait UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

“Sampaikan pesan-pesan yang menciptakan suasana kondusif, penuh kedamaian kepada masyarakat. Ketika ada yang mengunggah dan ternyata kontraproduktif saya mohon kepada saudara semua untuk untuk meluruskannya", kata Gubernur Khofifah, Kamis 15 Oktober 2020.

Khofifah menegaskan, pesan-pesan yang menciptakan suasana kondusif tersebut sangat penting, karena saat ini beredar berita dan narasi kontraproduktif terkait Omnibus Law di media sosial.

Ditegaskannya pula, informasi kontra-produktif atau bahkan bohong tersebut sengaja dibuat oleh orang-orang tidak bertanggung-jawab. Tujuannya, bisa jadi sengaja membuat suasana gaduh, bahkan memecah belah bangsa.

“Pesan ini sebetulnya tidak mengenal usia. Sosial media bukan hanya domainnya milenial, sosial media harus menjadi bagian dari kehidupan keseharian kita untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Pesan-pesan yang membawa suasana penuh damai, aman dan tenang", tegas Gubernur Khofifah.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menandaskan, narasi konstruktif dan produktif dapat digunakan sebagai penguat persatuan, kesatuan dan persaudaraan.

Ditandaskannya pula, bahwa dengan menangkal informasi kontra-produktif maupun kabar bohong, akan bisa mencegah potensi timbulnya gesekan dan perpecahan sosial di tengah masyarakat.

“Maka persatuan dan kesatuan menjadi poin penting. Sebab, tidak ada negara yang maju jika tidak ada persatuan dan kedamaian di dalamnya", tandas Gubernur Khofifah. *(DI/HB)*

Rabu, 14 Oktober 2020

Gunernur Khofifah Dampingi Buruh Jatim Temui Menkopolhukam Mahfud MD Untuk Audensi Soal UU Cipta Kerja


Gunernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama 25 perwakilan organisasi buruh saat berswafoto di Kantor Kemenkopolhukam di Jalarta, Rabu 14 Oktober 2020, usai audensi dengan Menkopolhukam Mahfud MD.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa hari ini, Rabu 14 Oktober 2020, mendampingi sekitar 25 kelompok organisasi buruh berangkat ke Jakarta menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan - Republik Indonesia (Menkopolhukam-RI) Mahfud MD.

Tidak sia-sia, Gubernur Khofifah bersama para perwakilan orgnisasi buruh tersebut di antaranya KSPSI Jatim, SBSI, KSPI, SPM, KSBSI, Buruh Sidoarjo dan organisasi buruh lainnya itu ditemui langsung oleh Menkopolhukam Mahfud MD.

Usai pertemuan, Menkopolhukam Mahfud MD menerangkan, pemerintah akan menampung aspirasi publik, bahkan akan menerima respons buruh yang ingin menggugat Undang-Undang (UU) Cipta Kerja lewat judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Diterangkannya pula, dalam pertemuan yang digelar di Kantor Kemenkopolhukam RI di Jakarta ini, para buruh beraudensi sekaligus curhat kepadanya tentang UU Cipta Kerja yang disahkan pada 05 Oktober 2020 oleh DPR.


Salah-satu suasana saat Menkopolhukam Mahfud MD didampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa beraudensi dengan perwakilan organisasi buruh Jatim, Rabu 14 Oktober 2020, di Kantor Kemenkopolhukam di Jakarta.


Mahfud MD pun mengungkapkan, aspirasi para buruh dari Jawa Timur terbagi atas 2 (dua) hal, yakni pihak yang sejak awal tidak setuju dan pihak yang termakan hoaks. Mahfud pun memastikan akan menyalurkan aspirasi para perwakilan buruh kepada pemerintah pusat. Bahkan, Mahfud mempersilahkan buruh untuk menguji di Mahkamah Konstitusi.

"Semua ini kita salurkan ke pemerintah. Ada yang bisa disalurkan melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan Presiden, Perkada dan sebagainya. Bahkan, juga tidak menutup kemungkinan mengubah Undang-Undang melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi jika memang itu merugikan hak konstitusional buruh. Semua masih terbuka, mari kita selesaikan secara baik", ungkap Mahfud MD, usai pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan buruh ini menyampaikan masukan dan kritik terhadap materi-materi dalam UU Cipta Kerja yang dinilai cenderung merugikan kaum buruh dan pekerja. 

“Kami merasa hak keperdataan kami dirampas. Karena soal pesangon misalnya, kesepakatan kami dengan perusahaan sudah jelas dan adil. Kenapa mesti diubah lagi dengan undang-undang itu? Kami merasa hak keperdataan kami dirampas, Pak", ujar Jazuli dari KSPI Jawa Timur dalam audiensi dengan Menkopolhukam Mahfud MD di Kantor  Kemenkopolhukam RI di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2020.

Sementara itu, usai pertemuan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, kedatangan mereka bertemu Menkopolhukam Mahfud MD dalam rangka meminta penjelasan tentang UU Cipta Kerja.

Dijelaskannya pula, bahwa pertemuan dengan Menkopolhukam Mahfud MD merupakan langkah kedua Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim selain menyerahkan surat keberatan tentang UU Cipta Kerja dari para buruh di Jawa Timur kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Mereka-mereka ini mendapatkan informasi langsung dari pimpinan di pusat yang mengetahui dan bisa menjelaskan dari segi hukumnya", jelas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, usai pertemuan.

Gunernur Khofifah menegaskan, bahwa dalam pertemuan Menkopolhukan Mahfud MD menjelaskan dari segi konstruksi hukum dan konten UU Cipta Kerja. Sementara para perwakilan buruh menyampaikan aspirasi, usulan dan rekomendasi kepada Mahfud MD. *(Ys/HB)*