Pelanggaran Etik Meningkat, Alumni Lemhannas: Perlu Evaluasi 'Unit Sarang Penyamun' Di Tubuh Polri

Kota JAKARTA – (harianbuana.com) 

Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) melaporkan, bahwa terjadi peningkatan pelanggaran etik oleh para Anggota Polri dari tahun ke tahun [1]. Sehubungan dengan kondisi itu, Kadiv Propam Mabes Polri, Irjen Ferdy Sambo menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri.

Hal itu, terungkap pada sesi pemaparan kondisi muktahir Divisi Propam Polri yang disampaikan Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Ferdy Sambo Ferdy Sambo dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divisi itu di Mabes Polri, Selasa 13 April 2021.

Dalam pemaparan laporannya, Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Ferdy Sambo Ferdy Sambo pun di antaranya memaparkan sejumlah pelanggaran oleh anggota Polri di tahun 2021 ini. Antara lain, yakni 536 pelanggaran disiplin, 279 pelanggaran KEPP dan 147 pelanggaran pidana.

"Untuk itu, kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Kapolri terhadap pelaksanaan tugas yang belum maksimal dari Div Propam Polri dan jajaran, sehingga terjadi peningkatan secara kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan kegiatan pelanggaran anggota di lapangan", papar Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Ferdy Sambo dalam pemaparan laporannya, Selasa (13/04/2021), sebagaimana dikutip berbagai media nasional.

Merespon hal tersebut, seorang alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, SPd., MSc., MA. menyampaikan pendapatnya kepada Harian BUANA melalui aplikasi WhatsApp-nya, bahwa informasi yang disampaikan Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Ferdy Sambo itu cukup menarik. "Informasi ini menarik", ujar Lalengke, yang menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Rabu (14/04/2021) dini hari.

Menurut Lalengke, apa yang disampaikan oleh Kadiv Propam Mabes Polri itu merupakan gambaran umum terkait kondisi makro terkini institusi Polri yang dibuat berdasarkan data yang cukup komprehensif dan lengkap. Poin menariknya, kata Lalengke, adalah trend meningkatnya jumlah 'oknum polisi' yang melakukan pelanggaran dari tahun ke tahun.

Ditanya tentang faktor penyebab peningkatan jumlah oknum polisi yang melanggar etik Polri, Lalengke menyebut beberapa poin. Di antaranya terkait rekruitmen, pembinaan dan tingkat kesejahteraan.

"Yaa, bisa jadi karena pola rekruitmen personil Polri yang belum baik [2]. Bisa juga karena pola pembinaan Anggota Polri yang masih kurang dan bisa saja faktor ekonomi keluarga para oknum Anggota Polri yang tidak memadai bagi seseorang yang diberi tugas sebagai Polisi", lontar lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, itu.

Namun demikian, Wilson Lalengke lebih melihat persoalan mendasar yang dihadapi institusi Polri dalam upaya pembenahan di internalnya adalah pada struktur organisasi lembaga Polri.

“Terlepas dari beberapa factor di atas tadi itu, saran saya agar Polri semestinya mereview kembali beberapa unit/divisi yang selama ini menjadi 'sarang penyamun' di lembaga baju coklat kita itu. Jika bisa dibenahi sengkarut yang ada di unit-unit dimaksud, seperti di Korps Lalu-lintas (Korlantas/Ditlantas), Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri dan Direktorat Reserse Narkoba, maka lakukan pembenahan segera dan tuntas. Jika tidak, sebaiknya dibubarkan saja dan dilebur ke dalam unit atau divisi atau bahkan ke lembaga lain di luar Polri yang tugasnya relevan seperti Perhubungan, KPK, Kejaksaan dan BNN", cetus Lalengke.

Dia juga menyindir agar Polri jangan membiasakan diri membuat struktur organisasi yang gemuk. “Janganlah terbiasa membuat struktur organisasi yang gemuk-gemblung hanya untuk memperbanyak pos jabatan dan potensi menaburkan bintang-bintang di pundak. Presiden Jokowi beberapa kali menyampaikan pandangan dan keyakinannya bahwa lembaga pelaksana teknis pemerintahan seharusnya kecil-efektif, lincah dan memiliki fleksibitas yang tinggi, mudah menyesuaikan dengan tuntutan situasi, kondisi dan zaman", tambah pria yang juga menyelesaikan program pasca sarjananya di bidang Applied Ethics dari Utrecht University, Belanda dan Linkoping University Swedia ini.

Lalengke menegaskan, rakyat rugi berlipat-ganda menggaji mereka, akibat unit-unit atau divisi tersebut. "Pertama, rakyat harus bayar pejabat berbintang dalam jumlah yang banyak, namun hasil kerja minus. Kedua, ruang peras-memeras rakyat bertameng undang-undang dan peraturan terbuka lebar", tegas Lalengke.

Pola 86 (kesepakatan damai antara polisi dan warga pelanggar aturan–red) di jalanan mungkin sedikit-banyak akan dapat diatasi dengan sistem ETLE. Namun menurut Lalengke, tidak menutup kemungkinan kegiatan 'menyamun' warga pengguna jalan masih marak. “Terutama terhadap sopir truk dan angkutan umum lintas provinsi, lintas pulau [4]", sambungnya.

Selanjutnya, pada jajaran aparat di unit Reserse Narkoba, Lalengke juga mensinyalir banyaknya laporan yang pada intinya oknum polisi menyalah-gunakan wewenangnya. Kasus salah tangkap dan kriminalisasi warga oleh oknum petugas di Ditresnarkoba hampir setiap hari diberitakan media.

“Modus pemerasan dengan imbalan lepas dari jeratan hukum jadi alat memperkaya diri para oknum dan gerombolannya [5]. Tidak terbayangkan, betapa parahnya kerusakan tatanan kehidupan sosial-kemasyarakatan yang terjadi sebagai dampak dari kebobrokan hampir 7.000 personil Polri, berdasarkan data 2020 itu. Data ini diyakini beberapa pihak hanyalah ibarat puncak gunung es. Sebenarnya, jumlah oknum polisi yang 'salah jalan' jauh lebih besar, bisa mencapai setengah dari jumlah keseluruhan 400 ribuan anggota Polri", ungkap Lalengke, yang juga menjabat sebagai Presiden organisasi Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) itu.

Rakyat tentunya merasa miris melihat perilaku dan cara hidup para oknum aparat Polri di beberapa unit yang disebutkan tersebut. “Masa tugas baru seumur jagung di unit itu, namun tingkat kehidupannya boleh bersaing dengan para konglomerat ternama di negeri ini. Lihat saja mobil-mobil yang memenuhi Kantor Polisi, dari Mabes Polri hingga ke Polsek, mengkilat dan mewah. Apakah mungkin itu murni dari uang gaji mereka sebagai Polisi?”, pungkas Lalengke dengan nada selidik.

Semoga Kapolri bersama jajaran Divisi Propam-nya dapat membedah kasus di internal Polri dengan baik dan melakukan pembenahan total hingga tuntas. *(APL/HB)*

Catatan:

[1] Kadiv Propam Minta Maaf karena Pelanggaran Etik Polisi Meningkat 103%, https://news.detik.com/berita/d-5530370/kadiv-propam-minta-maaf-karena-pelanggaran-etik-polisi-meningkat-103 

[2] Oknum Polda Jabar Diamankan karena Lakukan Pungli Calon Siswa Akpol, https://nasional.kompas.com/read/2017/05/24/21395051/oknum.polda.jabar.diamankan.karena.lakukan.pungli.calon.siswa.akpol

[3] Pak Kapolri, AKBP Binsan Simorangkir Palak Warga, Ini Hasilnya, https://pewarta-indonesia.com/2020/11/pak-kapolri-akbp-binsan-simorangkir-palak-warga-ini-hasilnya/ 

[4] Video Viral Polisi di Gorontalo Diduga Lakukan Pungli kepada Pengemudi Truk, https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/05/121416765/video-viral-polisi-di-gorontalo-diduga-lakukan-pungli-kepada-pengemudi-truk.

[5] Demi Uang, Oknum Ditresnarkoba Polda Kalteng Diduga Bebaskan AMR, Tumbalkan RUS, https://pewarta-indonesia.com/2021/04/demi-uang-oknum-ditresnarkoba-polda-kalteng-diduga-bebaskan-amr-tumbalkan-rus/

Selengkapnya..

Cegah Kongkalikong, Mahfud MD Minta KPK Ikut Dalam Sistem SPPTI

Menko Polhukam Mahfud MD.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Menko Polhukam Mahfud MD meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja-sama ikut dalam Sistem Database - Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPTI).

Hal itu, disampaikan Mahfud saat menyampaikan sambutan sekaligus arahan pada acara Peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2021–2022 yang dilakukan secara daring di Jalarta pada Selasa 13 April 2021.

Mahfud MD menerangkan, bahwa sistem tersebut selama ini sudah dijalankan pemerintah. Terutama Kejaksaan, Kepolisian dan Mahkamah Agung.

"Guna mencegah penyalah-gunaan kekuasaan dan kongkalikong penanganan perkara", terang Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangan pers, Selasa (13/04/2021).

Mahfud menegaskan, meski saat ini masih menyangkut database penanganan perkara tindak pidana umum, namun jaringan ini dirancang agar dapat menangani juga perkara korupsi, Narkoba, kejahatan anak dan lainnya. Untuk itu, KPK perlu melihat SPPTI yang saat ini sudah tergabung lebih dari 212 kabupaten/ kota terkait database penanganan perkara.

"Saya berpikir kerja-sama SPPTI ini agar masyarakat tahu sudah sampai mana perkara itu, sehingga juga supervisi KPK jadi lebih mudah. KPK punya wewenang mensupervisi perkara yang tidak lancar di Kejaksaan dan Kepolisian, KPK lebih lancar jika bergabung", tegasnya.

Pada kesempatan ini, Mahfud juga mengapresiasi KPK yang saat ini sudah tepat melakukan pencegahan. Di antaranya memberikan penyuluhan hukum dan bimbingan teknis pengelolaan anggaran.

“Pencegahan dan penindakan menjadi satu kesatuan amanat undang-undang yang harus dilakukan KPK. Dan, saya terkesan tahun kemarin laporan tahunan KPK yang berhasil menyelamatkan aset dan kekayaan negara dari korupsi sebesar lebih dari 570 trilun”, ujarnya. *(Ys/HB)*

Selengkapnya..

Kukuhkan Pengurus FKTSP, Ning Ita Ajak Seluruh CSR Wujudkan Kota Mojokerto Sejahtera

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Kepala Bappedalitbang Kota Mojokerto Agung Moeljono saat menerima bantuan CSR dari PT. Rupa Rupa Warnanya untuk revitalisasi jembatan Abah Yat, Senin 12 April 2021, di pendopo Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat, jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto, Senin (12/04/2021).

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengukuhkan pengurus Forum Komunikasi Tanggung-jawab Sosial Perusahaan (FKTSP) Kota Mojokerto di pendopo Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat, jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto, Senin (12/04/2021).

Sebanyak 49 anggota pengurus forum tersebut dikukuhkan Wali Kota Mojokerto yang akrab disapa "Ning Ita" ini sebagai Pengurus yang terdiri atas 33 orang dan 16 orang dikukuhkan sebagai Pembina dan Pengawas Forum Komunikasi Tanggung-jawab Sosial Perusahaan di Kota Mojokerto periode 2021-2025.

Dalam sambutannya, Ning Ita menyampaikan, guna membangun Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengajak seluruh Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk maju bersama melalui sebuah wadah.

Ditegaskannya, melalui forum ini, Pemerintah Kota Mojokerto memberikan wadah khusus bagi perusahaan agar mampu bersinergi memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan di Kota Mojokerto.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat berswafoto bersama jajaran Anggota Pengurus Forum Komunikasi Tanggung-jawab Sosial Perusahaan (FKTSP) Kota Mojokerto di pendopo Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat, jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto, Senin (12/04/2021).

"Pada forum ini, ada enam bidang yang menjadi tanggung jawab mereka. Di antaranya bidang ekonomi atau UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang lingkungan hidup, bidang sosial dan bidang pembangunan sarana dan prasarana. Melalui bidang-bidang ini, diharapkan program-program CSR di Mojokerto bisa lebih terarah sehingga kemanfaatannya pun dapat dirasakan", tegasnya, penuh harap.

Lebih lanjut, Ning Ita menjelaskan, melalui Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini, kedepannya perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Mojokerto dapat memanfaatkan wadah tersebut sebagai sarana komunikasi yang menjembatani antara Pemerintah Kota Mojokerto dengan perusahaan.

"Untuk menjadi kota yang sejahtera masyarakatnya,  berdaya saing, maka dibutuhkan sinergitas dan partisipasi dari semua kalangan. Termasuk CSR perusahaan", jelas Wali Kota Perempuan Pertama di Kota Mojokerto ini.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Agung Moeljono menandaskan, melalui Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini, diharapkan dapat berjalan beriringan dengan program-program prioritas pembangunan Kota Mojokerto yang sesuai dengan visi dan misi.

"Wadah ini, merupakan tempat bagi CSR perusahaan untuk berkolaborasi dengan program pemerintah daerah dalam pembangunan kota", tandas Agung. *(RN/Nop/Hms-Kominfo/HB)*

Selengkapnya..

Ning Ita Jamin Ketersediaan Dan Harga Pangan Stabil Selama Ramadhan

Wali Kota Mojokerto didampingi Plt. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Ani Wijaya saat Sidak di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto, Senin (12/04/2021).

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Menjelang pelaksanaan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah, Wali Kota Mojokerto didampingi Plt. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Ani Wijaya melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto, Senin (12/04/2021).

Wali Kota Mojokerto yang akrab disapa "Ning Ita" ini, mengunjungi satu persatu lapak pedagang komoditas. Mulai dari pedagang ayam, pedagang beras hingga pedagang sayur-mayur.

"Untuk harga kebutuhan pokok relatif stabil. Hanya saja, memang ada fluktuasi kenaikan harga, walaupun tidak signifikan. Namun, kita upayakan dengan membuka operasi pasar murah. Dengan harapan, masyarakat kita mendapatkan pilihan harga yang murah dibandingkan dengan harga pasar saat ini, khususnya bahan pokok sehari-hari", kata Ning Ita di sela Sidak, Senin (12/04/2021).

Kenaikan harga yang dimaksud Ning Ita adalah pada daging ayam boiler yang mencapai Rp. 41 ribu hingga Rp. 42 ribu per ekor. Sedangkan untuk bahan-bahan komoditi lainnya, tidak terdapat kenaikan.

Wali Kota Mojokerto didampingi Plt. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Ani Wijaya saat Sidak di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto, Senin (12/04/2021).

"Pada operasi pasar, kami jual ayam boiler seharga Rp. 31 ribu sampai dengan Rp. 33 ribu perekor. Harga tersebut jauh lebih murah dibandingkan harga pasar", tambah wali kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini.

Kenaikan harga seperti ini, lanjut Ning Ita, merupakan hal yang lumrah menjelang ibadah puasa Ramadhan. Namun, yang terpenting adalah ketersediaan bahan-bahan komoditi tersebut hingga saat ini masih mencukupi. Kendati demikian, Pemerintah Kota Mojokerto telah mengantisipasi dengan membuka operasi pasar murah.

"Kami membuka operasi pasar dengan harga murah, namun kualitas dan kuantitasnya tidak kalah dengan bahan komoditi lainnya di pasar", tegasnya.

Ning Ita meminta kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir akan kenaikan harga pangan. Sebab, Pemerintah Kota Mojokerto akan menjamin stabilitas harga komoditas di pasar tetap bisa dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah melalui Diskouperindag akan terus melakukan monitoring setiap harinya.

"Untuk masyarakat Mojokerto dapat mengecek siskaperbapo.com supaya mendapatkan update harga-harga komoditas terbaru di Pasar Tanjung", pungkasnya. *(RN/Nop/Hms-Kominfo/HB)*

Selengkapnya..

Terbitkan Instruksi Sambut Ramadhan, Ning Ita: Prokes 5M Wajib Dijalankan

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Dalam rangka menjamin suasana yang kondusif untuk beribadah bagi umat Islam di Wilayah Kota Mojokerto pada bulan suci Ramadhan, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menerbitkan Instruksi Wali Kota Mojokerto Nomor: 188.55/3/417.101.3/2021, tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban pada Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Tahun 2021 Masehi di Wilayah Kota Mojokerto, tertanggal 8 April 2021.

Penerapan protokol kesehatan 5M secara ketat menjadi hal yang paling ditekankan dari tiga belas butir Instruksi kepala daerah terkait ibadah di bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri di tengah pandemi Covid-19 tersebut.

“Semua kegiatan ibadah puasa dan rangkaian amalan ibadah agar menerapkan protokol kesehatan 5M. Ini dimaksudkan untuk mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi masyarakat dari risiko Covid-19", kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Senin (12/04/2021).

Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan "Ning Ita' ini menegaskan, bahwa aturan yang diterapkan mengacu pada Perwali No. 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kota Mojokerto.

Ditegaskannya pula, bahwa selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, operasi justisi protokol kesehatan (Prokes) diintensifkan. Yang mana, penerapan protokol kesehatan 5M tersebut termaktub dalam butir pertama Instruksi.

“Bagi umat Islam agar melaksanakan ibadah puasa dan rangkaian amalan ibadah sesuai syari'at Islam dengan penuh iman, ikhlas, dan khusyuk selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah I 2021 Masehi dengan menerapkan protokol kesehatan 5M (mencuci tangan dengan memakai sabun dan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumuman dan mengurangi mobilitas dan interaksi)”, bunyi butir pertama instruksi tersebut.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat memberi keterangan pers kepada sejumlah awak media.

Butir kedua, dihimbau agar warga masyarakat yang tidak berpuasa dan umat Non Muslim agar saling menghormati dengan tidak makan, minum, dan merokok di tempat terbuka  dan dianjurkan untuk menjaga toleransi, keamanan dan ketertiban dalam  rangka menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa selama bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah I 2021 Masehi.

Butir ketiga, menyangkut kewajiban memasang tabir atau penutup bagi  masyarakat yang melakukan kegiatan berjualan makanan dan minuman, seperti rumah makan, restoran, depot, warung, dan sejenisnya, apabila berjualan pada siang hari.

Butir keempat, himbauan agar seluruh jajaran Pemkot Mojokerto hingga pengurus RW/RT, pemilik usaha serta masyarakat Kota Mojokerto menghormati bulan suci ramadhan 1442 Hijriah I 2021 Masehi dengan menjaga suasana kondusif guna mendukung pelaksanaan lbadah di bulan Ramadhan dan pengamalan amar ma'ruf dan nahi munkar.

Dalam butir kelima, warga masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungannya terutama di rumah dan tempat ibadah.

Butir keenam, menekankan agar kegiatan Tadarus yang dilakukan menggunakan pengeras suara luar dibatasi sampai dengan pukul 22.00 WIB, dan selanjutnya agar menggunakan pengeras suara dalam di lokasi masjid atau musholla.

Butir ketujuh, larangan membuat, membawa, memperdagangkan dan/atau menyalakan segala jenis dan bentuk petasan atau mercon serta kembang api sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

Butir kedelapan, penyelenggara hiburan malam, karaoke, panti pijat , kafe, usaha bar, live musik, permainan billiar dan segala kegiatan yang sejenis wajib menghentikan kegiatannya selama bulan Ramadhan, sedangkan untuk jam tayang bioskop adalah Jam 18.30 WIB sampai dengan 22.00 WIB dengan konten tayang yang sesuai aturan yang berlaku.

Butir kesembilan, pedagang kaset / CD / VCD / DVD dan sejenisnya serta pedagang lainnya yang menggunakan bunyi-bunyian atau pengeras suara dilarang mengeraskan volumenya selama bulan Ramadhan.

Butir kesepuluh, kegiatan takbir keliling dilarang menggunakan kendaraan bermotor, sedangkan pelaksanaan takbir dengan menggunakan pengeras suara luar dibatasi waktunya sampai dengan maksimal pukul 24.00 WIB.

Butir kesebelas, instansi lembaga pemerintah dan swasta di wilayah Kota Mojokerto agar memasang banner dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan dan hari raya ldul Fitri 1442 Hijriah.

Butir keduabelas dan ketigabelas menegaskan, bahwa sesuai dengan mekanisme, instruksi diteruskan ke Bakesbangpol setempat untuk disosialisasikan dan disebarluaskan.

Sedangkan pemantauan dan pelaksanaan instruksi dilaksanakan oleh Bakesbangpol dan Satpol PP Kota Mojokerto, Komando Distrik Militer 0815 Mojokerto, dan Kepolisian Resort Mojokerto Kota. *(Nop/Hms/HB)*

Selengkapnya..

Prioritaskan Lansia, Selama Ramadhan Kota Mojokerto Tetap Laksanakan Vaksinasi Covid-19

PIC Komunikasi Publik Vaksinasi Covid-19 Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto akan tetap melaksanakan vaksinasi Covid-19 selama bulan Ramadhan tahun ini. Keputusan itu merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2021 yang menyatakan Vaksinasi Covid-19 boleh dilakukan bagi umat Islam yang sedang berpuasa karena vaksinasi tidak membatalkan puasa, serta SE Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.02/I/801/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi bagi Umat Islam di Bulan Ramadhan.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemkot Mojokerto telah menerima vaksin Sinovac tahap 2 termin ketiga sebanyak 830 vial. Vaksin yang dijadwalkan akan mulai didistribusikan hari Selasa (13/04/2021) tersebut diproritaskan bagi kelompok lanjut usia (Lansia).

Demikian disampaikan PIC (person in charge) Komunikasi Publik Vaksinasi Covid-19 Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo terkait program vaksinasi Covid-19 tahap 2 dan prioritas sasaran vaksinasi pada bulan Ramadhan, Minggu (11/04/2021).

“Selama bulan puasa vaksinasi bisa berjalan, karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya telah merekomendasikan agar pemerintah tetap dapat melakukan vaksinasi di bulan Ramadan, demi mencegah penularan Covid 19 dengan memperhatikan kondisi umat Islam yang sedang berpuasa. Pelaksanaannya merujuk SE Kementerian Kesehatan tentang Pelaksanaan Vaksinasi Bagi Umat Islam di Bulan Ramadhan menyangkut percepatan vaksinasi Covid-19 saat sedang berpuasa, sosialisasi dan tindakan korektif yang diperlukan dalam rangka meningkatkan optimalisasi pelaksanaan vaksinasi", terang PIC Komunikasi Publik Vaksinasi Covid-19 Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo, Minggu (11/04/2021).

Gaguk menjelaskan, vaksin Sinovac tahap 2 termin ketiga sebanyak 830 vial diterima dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur pada hari Jum’at, 10 April 2021.

“Vaksin Sinovac sebanyak 830 vial atau 8300 dosis. Dengan dua dosis vaksin per sasaran, vaksin tahap dua termin ketiga dapat disitribusikan untuk 4150 sasaran", jelas Gaguk.

Diungkapkannya, bahwa karena stok vaksin Covid-19 yang tersedia pada bulan April ini terbatas, kata Gaguk lebih lanjut, maka sesuai arahan Kementerian Kesehatan, vaksinasi diprioritaskan bagi kelompok lansia, lantaran kelompok ini memiliki risiko terbesar bila terpapar Covid-19.

“Mengingat keterbatasan suplai vaksin, prioritas vaksinasi diberikan kepada kelompok yang risiko fatalitasnya paling tinggi, yaitu lansia. Hal ini penting untuk menekan angka hospitalisasi dan mencegah kematian", ungkap Gaguk, mengutip salah-satu butir hasil Rakor Akselerasi Vaksinasi Menteri Kesehatan RI pada 5 April 2021 yang lalu.

“Secara nasional, dari data 1,5 juta yang terpapar Covid-19, 10 persen berusia 60 tahun. Namun dari kasus kematian akibat Covid-19, 50 persen Lansia", tambahnya.

Tentang Pergerakan menyambut lebaran pun menjadi pertimbangan prioritas vaksinasi untuk Lansia tersebut. Sedangkan untuk akselerasi vaksinasi Lansia, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto tersebut mengatakan, saat ini Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto tengah menyusun penjadwalan, penggerakan sasaran dan sosialisasi di tingkat kelurahan.

“Jumlah Lansia Kota Mojokerto saat ini sebanyak 17 ribu jiwa. Dengan masih terbatasnya jumlah vaksin, maka distribusi vaksin Covid-19 untuk sasaran Lansia di seluruh wilayah kelurahan akan dilakukan secara proporsional. Lurah yang menentukan sasaran Lansia yang diprioritaskan untuk vaksinasi", paparnya.

Dijadwalkan, dengan kemampuan vaksinasi di setiap pos pelayanan vaksinasi, yakni setiap rumah sakit sebanyak 100 sasaran dan puskesmas sebanyak 50 sasaran per hari. vaksinasi tahap 2 termin ketiga untuk dosis pertama akan tuntas dalam sepekan. Sedangkan interval vaksinasi Covid-19 Sinovac untuk dosis kedua bagi semua sasaran adalah 28 hari.

Vaksinasi selama bulan puasa dilaksanakan pada hari dan jam kerja, diutamakan untuk yang kondisinya siap. Sedangkan skrining vaksinasi bagi kelompok komorbid dan penyakit kronik lainnya harus dipenuhi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan atau aturan vaksinasi Covid-19 lansia.

Meski tidak ada persiapan khusus bagi penerima vaksinasi yang tengah berpuasa, ujar Gaguk, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Mereka yang akan vaksinasi harus sudah sahur, beristirahat yang cukup dan tidak beraktivitas berat setelah divaksin.

Seperti istirahat dan makan serta minum yang cukup sebelum vaksinasi dilakukan. Jika penyuntikan vaksin dilakukan pada siang hari, ketika waktu makan sahur dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang cukup.

“Yang terpenting adalah kesiapan fisik dan psikis. Karena berpuasa dan mendapat suntikan vaksin Covid-19 tidak akan menyebabkan efek samping buruk dan tidak akan berpengaruh pada kondisi tubuh", tandasnya. *(hums/HB)*

Selengkapnya..

Rekomendasi DPRD Terkait Pengelolaan Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto

Salah-satu suasana RDP, saat Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto menyampaikan desakannya, Senin 11 April 2021, di ruang rapat Kantor DPRD Kota Mojokerto  jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto akhirnya menerbitkan 'Rekomendasi' kepada eksekutif terkait pengelolaan Pasar Tanjung Anyar. Rekomendasi ini terbit, menyusul mencuatnya sejumlah persoalan yang melibatkan sejumlah pedagang penyewa kios pasca pelimpahan pengelolaan pasar tradisional tersebut dari pihak ketiga. 

Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Mojokerto dengan pihak Inspektorat setempat, Diskopukmperindag (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan) dan UPTD Pasar Tradisional yang digelar hari ini, Senin 11 April 2021, di ruang rapat Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto.

Dalam RDP tentang Penjelasan Toko Gudang (Togu) ini, Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto meminta adanya pembenahan dan pengelolaan pasar secara menyeluruh. 

"Saya minta pengelolaan semua pasar ada pembenahan secara komperhensif. Demikian dengan nantinya jika ada pasar-pasar baru harus sesuai aturan. Harapan kami, minggu depan pasar harus tertata", desak Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto.

Politisi PDI Perjuangan yang memimpin jalannya RDP ini mengungkapkan, bahwa pihaknya menerima pengaduan dari sejumlah pedagang terkait pengelolaan pasar.

"Ini persoalan lama, banyak masyarakat yang mengadu ke Dewan. Satu Togu dibayar si A dan kunci diberikan si B, sehingga ada 2 (dua) orang merasa berhak atas 1 (satu) Togu. Makanya timbul masalah", ungkap Sunarto.

Salah-satu suasana RDP, saat Plt. Kadis Kopukmperindag Ani Wiijaya menyampaikan penjelasan, Senin 11 April 2021, di ruang rapat Kantor DPRD Kota Mojokerto  jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto.

Karenanya, Sunarto meminta agar pihak UPTD tidak segan untuk turun ke bawah. Ditandaskannya, bahwa RDP kali ini dilakukan karena banyaknya keluhan pedagang pasar tradisional tersebut.

"Karena pasar ini tempat perputaran uang, mulai awal banyak masyarakat yang curhat, jangan sampai terulang lagi. Dulu, saya minta OPD terkait agar hal ini menjadi atensi, karena kami kurang paham seluk beluk pasar. Apalagi ada oknum menyewakan Togunya, padahal hal ini bertentangan dengan Perda (Peraturan Daerah)", tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto Rizky Fauzi. Selain itu, Rizky menegaskan, sehubungan dengan banyaknya pelanggaran regulasi, maka dirinya menganggap perlu tahu bahwa ada sanksi jika ada pelanggaran.

"Pengalihan hak dari pedagang pasca pelimpahan pengelolaan pasar dari PT. Anggun ke Pemkot harus sesuai dengan landasan hukum", tegas Rizky.

Dalam RDP, Pelaksana-tugas (Plt.) Kepala Dinas (Kadis) Kopukmperindag Ani Wiijaya menjelaskan, pihaknya telah melakukan sejumlah tindakan terkait konflik di internal pedagang.

Meski demikian, ia optimis, persoalan tersebut bakal selesai setelah adanya beberapa langkah yang ia tempuh. Ia pun menegaskan, bahwa pihaknya telah merencanakan sejumlah kebijakan terkait penataan Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto.

"Kami sedang berproses untuk pembayaran non-tunai demi menghindari kebocoran. Ini aplikasinya masih dibuat untuk mempermudah e-retribusi", tegasnya.

Menurut Ani, saat ini sudah dilakukan pendataan dan monitoring. Yang mana, ada beberapa kios yang kosong yang nantinya disiapkan untuk mengganti penataan pedagang yang meluber di jalanan.

"Termasuk adanya sanksi jika ada pedagang yang tidak berjualan selama sekian hari, maka hak menempati kios dapat dicabut", pungkasnya. *(Setwan/DI/HB)*

Selengkapnya..

Bawa Senpi, Residivis Asal Pasuruan Diamankan Polresta Mojokerto

Kapolresta Mojokerto AKBP Deddy Supriadi saat menjelaskan hasil tangkapan Operasi Pekat Seneru 2021 di Mapolresta Mojokerto, Jum'at 09 April 2021.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Polresta Mojokerto mengamankan seorang pria warga Pasuruan yang kedapatan membawa Senpi (senjata api) aktif. Senpi lengkap dengan pelurunya tersebut akan digunakan untuk membela diri dan ditembakkan ketika berhadapan dengan petugas kepolisiaan jika menghalangi saat melakukan aksi Curanmor di Kota Mojokerto.

“Kalau berhadapan dengan korban perampasan motor, saya cukup todongkan pistol saja sudah ketakutan dan motornya berhasil saya bawa kabur. Tetapi, jika ada polisi yang coba-coba mengejar saat melakukan aksi kejahatan, akan saya tembak agar saya bisa lolos", jelas pria bertato asal Pasuruan berinisial S di hadapan sejumlah awak media, Jum’at (09/04/2021), di halaman Molresta Mojokerto.

Kapolresta Mojokerto AKBP Deddy Supriadi meneranngkan, pelaku Curanmor yang biasa disertai dengan kekerasan berinisial “S” ini, belum sempat melakukan perampasan motor di Mojokerto, namun keburu tertangkap saat jajaran Polresta Mojokerto melaksanakan operasi Pekat 2021 pada 2 April lalu.

Saat terjaring rasia, motor yang dikendarai diduga hasil jarahan, karena tidak dilengkapi surat yang jelas. Demikian juga saat digeledah petugas, ditemukan Senpi lengkap dengan pelurunya terselip di celana pinggangnya. Selain itu, juga ditemukan seperangkat kunci 'T' yang biasa digunakan mencuri motor atau mobil.

“Pria bertato ini merupakan residivis curanmor, karena pernah tertangkap di pertengahan tahun 2017 dan menjalani sudah hukuman.  Setelah keluar dari penjara akhir tahun 2020 lalu, tidak membuatnya jera dan melalukan kejahatan dengan cara kejam, karena dilengkapi dengan senpi", terang Kapolresta Mojokerto AKBP Deddy Supriadi.

Kapolresta Mojokerto menjelaskan, pria ini dikenal tidak segan-segan melukai korbannya saat motornya dirampas jika korban melawannya. Bahkan, ketika berhadapan dengan polisi pun, pria ini mengaku berani saling tembak-menembak jika kondisinya kepepet.

AKBP Deddy Supriadi pun menjelaskan, dalam Operasi Pekat Semeru 2021 yang dilaksanakan pada pertengahan Maret sampai 2 April ini, ada 7 target sasaran razia. Namun, yang dihasilkan dan bisa terungkap ternyata 16 kasus.

“Dari 7 target yang ditentukan, ternyata menghasilkan 16 kasus dengan jumlah Tersangka 18 orang. 3 Tersangka di antaranya adalah wanita dari 18 kasus tersebut. Kasus threesome ada sebanyak 1 kasus, kemudian perjudian 12 kasus berupa judi togel, kartu remi maupun kartu lintrik. Kemudian kasus premanisme sebanyak 2 kasus dan senjata api 1 kasus", jelas Kapolresta Mojokerto.

Ditegaskannya, untuk kasus senjata api ini diperoleh dari tersangka berinisial S, warga Pasuruan yang akan melakukan perbuatan Curanmor di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota.

Yang mana, saat jajaran Polresta Mojokerto melaksanakan operasi Pekat 2021 pada 2 April lalu, tersangka kedapatan membawa motor yang tidak dilengkapi surat kendaraannya. Ketika dilakukan penggeledahan terhadap tersangka, petugas menemukan barang bukti Senpi yang siselipkan di pinggangnya juga kunci T di saku celananya.

“Kemudian, untuk kasus Senpi sendiri, sudah dilakukan pengecekan di lab forensik dan dinyatakan Senpi aktif untuk digunakan penembakan. Senpi ini aktif, sehingga bisa diproses terhadap yang bersangkutan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman setinggi-tingginya 20 tahun", tegas AKBP Deddy Supriadi.

"Tentunya ketika berhadapan dengan petugas, Senpi ini akan digunakan. Jadi, yang bersangkutan ini pernah menjadi residivis peristiwa perampasan motor. Korbannya, Polwan di Pasuruan pada tahun 2017", tandasnya. *(get/DI/HB)*

Selengkapnya..

MAKI Cabut Gugatan Praperadilan Soal Penanganan Kasus Bansos Oleh KPK

Salah-satu suasana sidang gugatan praperadilan MAKI melawan KPK yang digelar di PN Jakarta Selatan.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mencabut gugatan praperadilan soal penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) bantuan sosial (Bansos) yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kuasa hukum MAKI dan LP3HI Rudy Marjono menjelaskan, pencabutan gugatan praperadilan soal penanganan perkara tersebut karena dugaan penelantaran 23 ijin penggeledahan yang ditetapkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah terbukti.

"MAKI cabut praperadilan dugaan korupsi Bansos. Alasan pencabutan, karena KPK telah terbukti atas dugaan penelantaran 23 ijin penggeledahan", jelas Kuasa Hukum MAKI dan LP3HI Rudy Marjono kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Jum'at (09/03/2021). .

Rudy pun menjelaskan, pencabutan gugatan penanganan perkara tersebut bukan berarti proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hapus atau gugur. Namun, akan menjadi dokumen hukum ketika kelak pihaknya kembali mengajukan gugatan apabila penanganan perkara tersebut dinilainya bermasalah.

"Dikarenakan hakim akan mengesahkan pencabutan dan jawaban dan bukti-bukti yang telah diajukan para pihak (MAKI, LP3HI, KPK, Dewas KPK), (maka) akan tetap menjadi dokumen hukum guna kepentingan pembuktian hukum jika nantinya kami mengajukan gugatan praperadilan baru apabila perkara mangkrak atau dihentikan secara tidak sah", jelas Rudy pula.

Rudy mengungkapkan, dari 27 ijin penggeledahan yang dilaksanakan dengan benar, cepat dan segera hanya sekitar 4. Lainnya, 23 ijin diduga tidak dilaksanakan.

"Pengertian dilaksanakan dengan benar adalah dilakukan dengan segera dan secepatnya, yaitu ijin yang diberikan tanggal 6 Desember 2020 sebanyak 7 ijin, kemudian dilaksanakan tanggal 7 dan 8 Desember 2020 sebanyak 4 ijin. Sisanya 3 ijin, tidak diketahui pelaksanaannya", ungkap Rudy.

Sedangkan 20 izin penggeledahan Dewas KPK tertanggal 5 Januari 2021, lanjut Rudy, tidak ada yang dilaksanakan secepatnya, karena dilaksanakan paling cepat pertengahan Januari 2021 sebanyak 2 ijin, yakni tanggal 13 Januari 2021 terdiri dua tempat.

"Dan, dilaksanakan bulan Pebruari 2021 sebanyak 2 ijin yaitu tanggal 18 dan 26 Pebruari. Sisanya, 16 ijin tidak diketahui pelaksanaannya", lanjutnya.

"Berdasar pembuktian tersebut, MAKI merasa sudah berhasil membuktikan dalil, bahwa telah terjadi penelantaran 20 ijin penggeledahan. Bahkan, diduga lebih besar lagi, yaitu 23 ijin penggeledahan yang terlantar dan gagal", tandas Rudy. *(Ys/HB)*

Selengkapnya..

Pegawai KPK Curi BB Emas 1,9 Kg Dan Digadai Rp. 900 Juta Untuk Bayar Hutang

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat konferensi pers tentang pencurian BB perkara Tipikor berupa emas seberat 1,9 Kg, Kamis (08/04/2021), di Kantor (lama) KPK, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan – Jakarta Selatan.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Terbukti mencuri kemudian menggadaikan barang bukti perkara tindak pidana korupsi berupa emas seberat 1,9 kilo-gram (Kg), seorang oknum pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus rela diberhentikan dengan tidak terhormat dan diproses hukum di Polres Jakarta Selatan.

IGAS, demikian inisial oknum pegawai KPK pelaku pencurian tersebut merupakan salah-seorang anggota Satuan Tugas (Satgas) pada Direktorat Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK.

Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean menerangkan, setelah mencuri barang bukti perkara berupa emas, IGAS kemudian menggadaikan senilai senilai Rp. 900 juta.

"Bentuknya adalah emas batangan. Kalau ditotal, semua jumlahnya adalah 1.900 (seribu sembilan ratus) gram. Jadi, 2 (dua) kilo-gram kurang 100 (seratus) gram. Hasil yang diperoleh dari menggadaikan barang yakni 900 juta", terang Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean dalam konferensi pers, Kamis (08/04/2021).

Tumpak Panggabean pun menerangkan, emas yang dicuri IGAS tersebut merupakan sitaan barang bukti perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama Yaya Purnomo, mantan pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sebagian daripada barang yang sudah diambil ini yang dikategorikan sebagai pencurian atau setidaknya penggelapan ini digadaikan oleh yang bersangkutan, karena yang bersangkutan memerlukan sejumlah dana untuk pembayaran utang-utangnya", terang Tumpak Panggabean pula.

Lebih lanjut, Ketua Dewas KPK menjelaskan, IGAS diduga mengambil barang bukti perkara berupa emas batangan tersebut dan kemudian sebagiannya digadaikan untuk membayar hutangnya yang cukup besar akibat 'bisnis' yang ditekuninya selama ini.

"Cukup banyak utangnya karena yang bersangkutan ini terlibat dalam satu bisnis yang tidak jelas, forex (foreign exchange market) itu", jelas Ketua Dewas KPK.

Tumpak Panggabean pun menjelaskan, bahwa kejadian itu bermula pada awal bulan Januari tahun 2020. IGAS mengambil barang bukti perkara berupa emas tersebut tidak sekaligus, melainkan dalam beberapa kali.

"Sebagian dari barang bukti yang sudah diambil, digadaikan. Tidak semua digadaikan, yang lainnya disimpan, mungkin belum digadaikan. Ketahuannya, pada saat barang bukti ini mau dieksekusi sekitar akhir Juni tahun 2020", jelas Tumpak pula.

Tumpak menegaskan, IGAS berhasil menebus barang bukti perkara berupa emas yang telah digadaikannya tersebut dengan uang yang diperoleh dari warisan orang-tuanya.

"Bulan Maret 2021, berhasil ditebus oleh yang bersangkutan dengan cara berhasil menjual tanah warisan orang tuanya", tegas Tumpak.

Tumpak pun menegaskan, selama dua pekan terakhir, Dewas KPK telah menggelar sidang pelanggaran kode etik terkait kasus tersebut. Dewas KPK memvonis IGAS telah melanggar kode etik, tidak jujur, menyalah-gunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi yang berujung pemberhentian secara tidak hormat.

"Kami sudah melakukan persidangan terhadap pelanggaraan kode etik yang dilakukan oleh anggota Satgas yang ditugaskan menyimpan, mengelola barang bukti yang ada pada Direktorat Labuksi yang ada di KPK. Perbuatan ini, sebetulnya sudah merupakan satu perbuatan yang tergolong kepada perbuatan tindak pidana", tegasnya pula.

Ditandaskannya, perbuatan IGAS berpotensi merugikan keuangan negara dan merusak citra integritas KPK. Untuk itu, kejadian tersebut sudah dilaporkan oleh pimpinan KPK kepada pihak kepolisian.

"Oleh karena itu, majelis memutuskan yang bersangkutan perlu dijatuhi hukuman berat, yaitu memberhentikan yang bersangkutan dengan tidak hormat. Pimpinan KPK membawa kasus ini ke ranah pidana dan sudah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Yang bersangkutan pun sudah diperiksa oleh penyidik Polres beserta beberapa Saksi dari sini", tandasnya. *(Ys/HB)*

Selengkapnya..

Hari Kesehatan Dunia, Kota Mojokerto Raih Penghargaan ODF Di Masa Pandemi

Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menerima penghargaan Sertifikat ODF secara langsung dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Grahadi pada Selasa (06/04/2021) malam.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Salah-satu keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dalam bidang kesehatan masyarakat adalah berhasil menyelesaikan masalah Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Hal ini, dibuktikan dengan diterimanya sertifikat Open Defication Free (ODF) sejak tahun lalu berdasarkan hasil verifikasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Atas keberhasilan tersebut, Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari kembali menerima penghargaan Sertifikat ODF secara langsung dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Grahadi pada Selasa (06/04/2021) malam. Momentum ini, bersamaan dengan peringatan Hari Kesehatan International yang pada tahun ini bertema Membangun Dunia yang Lebih Adil dan Lebih Sehat.

Dalam sambutan sekaligus arahannya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, bahwa saat ini masih banyak yang belum menggunakan MCK berbasis Rumah Tangga. Untuk itu, pihaknya menyampaikan terima-kasih kepada kepala daerah yang telah berhasil untuk medorong Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

"Kepada bupati/ wali Kota agar format PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) harus dibangun pada Sanitasi Berbasis Total Berbasis Masyarakat (STBM)", tegas Gubernur Khofifah.

Pada kesempatan ini, Gubernur Jatim Khofifah Imdar Parawansa juga menyerahkan penghargaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta penghargaan Workshop Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2021.

Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menerangkan, untuk menciptakan masyarakat yang sehat salah-satunya adalah dengan ODF. Dan, untuk mencapai Kota Mojokerto yang ODF sudah dilakukan dengan beberapa program. Di antaranya edukasi akan pentingnya jamban sehat melalui kader motivator.

"Membangun sanitasi masyarakat (Sanimas) dan membangun IPAL Komunal di pemukiman padat penduduk", terang Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menerima penghargaan Sertifikat ODF secara langsung dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Grahadi pada Selasa (06/04/2021) malam.

Lebih lanjut, Wali Kota Mojokerto yang akrab disapa "Ning Ita" ini menjelaskan, bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan warganya, Pemkot juga memiliki program Bedah Rumah Swadaya.

"Dalam program ini pemerintah selain memberikan bantuan untuk perbaikan rumah, juga memberi pengarahan agar warga dapat membangun rumah yang sehat. Sehingga arahan gubernur tentang MCK berbasis Rumah Tangga bisa secepatnya dicapai di Kota Mojokerto", jelas Ning Ita.

Ning Ita pun menjelaskan, bahwa pencapaian prestasi ini merupakan sinergitas dan dukungan dari berbagai pihak diantaranya Dinas Kesehatan, Bappedalitbang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Forum Kota Sehat dan PKK.

Ning Ita berharap, prestasi ini menjadi stimulan yang luar biasa bagi semua agar kedepan dapat memperoleh prestasi yang lebih baik.

"Keterbatasan dan hambatan yang dihadapi pada suasana pandemi, tidak menjadi sebuah kendala yang berarti jika berikhtiar maksimal dan berupaya secara profesional", tandas Ning Ita, penuh harap.

World Health Day atau Hari Kesehatan Dunia dirayakan setiap tahun pada tanggal 7 April. Perayaan ini juga dilakukan untuk menandai didirikannya Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) pada tahun 1948.

Pada 1948, WHO mengadakan Majelis Kesehatan Dunia untuk pertama kalinya. Pada agenda tersebut, majelis memutuskan untuk merayakan 7 April sebagai Hari Kesehatan Dunia yang dirayakan pertama kalinya pada 1950.

World Health Day ini setiap tahun memperhatikan topik kesehatan tertentu yang menjadi perhatian orang-orang di seluruh dunia.

Di tengah pandemi covid-19, innovasi terus di lahirkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Di bidang kesehatan, antara lain pengembangan aplikasi Gayatri dan Gayatri Kendali Covid, program Pemeriksaan Terpadu Pekerja Wanita dengan Pemeriksaan Resiko Penyakit Tidak Menular (Pete Jawa Rasa Timun), pemeriksaan secara langsung ke rumah warga dalam program Home Care Nurse Community dan Program Sadar Tensi dengan Prolanis, Perkesmas, Kantong Tensi, Konsultasi Gizi dan Farmasi, Kampanye Germas dan Skrining PTM (Pos Tensi Oke Oye Sip). *(Al/Nop/Hms-Kominfo/HB)*

Selengkapnya..

DPO Setahun, Akhirnya Samin Tan Ditangkap KPK Di Kafe

Deputi Penindakan KPK Karyoto saat memberi keterangan dalam konferensi pers di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Selasa (06/04/2021).

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Setelah setahun masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan menyandang status hukum sebagai Tersangka, Samin Tan (SMT) akhirnya berhasil ditangkap Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin 05 April 2021.

Pemilik PT. Borneo Lumbung Energi & Metal (BLEM) Samin Tan ini sebelumnya telah ditetapkan KPK sebagai Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau 1.

Sebagaimana diterangkan Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan pada Selasa 06 April 2021, bahwa bermula dari Tim Penyidik KPK memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan SMT pada Senin 05 April 2021.

Atas informasi dari masyarakat tersebut, tim KPK bergerak cepat dan memantau keberadaan tersangka SMT di sebuah kafe di kawaaan jalan Thamrin dan kemudian menangkapnya.

"Dari informasi masyarakat, Tim KPK bergerak dan memantau keberadaan Tersangka yang sedang berada di salah-satu kafe yang berlokasi di wilayah jalan Thamrin Jakarta Pusat dan langsung dilakukan penangkapan. Tersangka kemudian dibawa ke Gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna kepentingan penyidikan", terang Deputi Penindakan KPK Karyoto, Selasa (06/04/2021).

Dijelaskannya, bahwa guna kepentingan penyidikan, dilakukan penahanan terhadap tersangka untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan 25 April 2021. Terhadap tersangka SMT akan dilakukan penahanan di rumah tahanan (Rutan) KPK Gedung Merah Putih.

"Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan Rutan KPK, terhadap Tersangka akan lebih dulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari di Rutan KPK Cabang kavling C1", jelasnya.

Lebih lanjut Karyoto memaparkan, SMT telah ditetapkan KPK sebagai DPO sejak April 2020 lalu. Penetapan SMT sebagai Tersangka merupakan pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tanggal 03 Juli 2018 silam di Jakarta. Yang mana, sebelumnya KPK telah menetapkan 3 (tiga) Tersangka. Ketiganya, yakni Eni Maulani Saragih, Johanes Kotjo dan Idrus Marham yang saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Dipaparkannya pula keterkaitan tersangka SMT dalam perkara tersebut, bahwa SMT diduga meminta bantuan kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih untuk mengurus permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah.

"Diduga, saat itu PT. BLEM milik tersangka SMT telah mengakuisisi PT. AKT untuk penyelesaian persoalan interminasi perjanjian tersebut, SMT diduga meminta bantuan sejumlah pihak salah-satunya Eni Saragih untuk masalah pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 3 antara PT AKT dengan Kementerian ESDM", papar Karyoto.

Eni menyanggupi permintaan tersebut, lanjut Karyoto, dan diduga meminta uang Rp. 5 miliar. Adapun uang tersebut diduga digunakan untuk biaya kampanye suami Eni yang mengikuti Pilkada di Temanggung Jawa Tengah.

"Telah terjadi pemberian uang dari tersangka SMT melalui staf Tersangka dengan Eni sebanyak 2 kali dengan total Rp. 5 miliar", lanjutnya.

Karyoto menegaskan, dengan tertangkapnya SMT, pihaknya akan menggali kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terlibat.

"Akan kita gali, apakah ada pihak-pihak lain yang dulu, misalnya ada baunya, kita akan berjalan dengan mencari, mengumpulkan alat bukti yang lain, baik dari saksi, petunjuk dokumen dan lainnya", tegasnya. *(Ys/HB)*

BERITA TERKAIT:

> KPK Dalami Dugaan Aliran Dana Suap Proyek PLTU Riau-1 Ke Kalangan Komisi VII DPR

Selengkapnya..

Ning Ita Lahirkan Kampung UMKM Mandiri Di Tengah Pandemi Covid-19

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat memperagakan cara membuat kue dalam Pelatihan Jajanan Khas dan Pelatihan Digital Marketing yang digelar pada Senin (05/04/2021) Sd. Rabu (07/04/2021).

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Pandemi Covid-19 telah melanda seluruh pelosok negeri sejak satu tahun terakhir. Perekonomian mengalami kehancuran, hingga banyak masyarakat yang di rumahkan. Melihat permasalahan tersebut, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari getol membangkitkan pelaku usaha agar tetap bertahan sekaligus menciptakan wirausaha baru melalui pemberdayaan masyarakat yang dikemas dalam berbagai pelatihan dan inkubasi wirausaha.

"Sebenarnya, program-progran pelatihan bagi pelaku usaha dan masyarakat sudah kami lakukan sejak 2019. Hanya saja, saat dilanda pandemi seperti ini, kondisinya pun berubah. Oleh karena itu, kami pemerintah daerah terus meningkatkan jumlah pelatihan-pelatihan dalam memberdayakan masyarakat. Kalau dulu pelatihan hanya untuk pelaku usaha yang sudah punya usaha, sekarang tidak begitu. Semua orang bisa ikut pelatihan meskipun belum memiliki usaha", kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Selasa (06/04/2021).

Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" menerangkan, untuk tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menyasar 350 orang maupun Industri Kecil Menengah (IKM) serta 6.000 peserta di 300 IKM untuk mendapatkan pelatihan.

Diterangkannya pula, bahwa hal itu merupakan langkah-langkah strategis demi membangkitkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Utamanya dengan memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal agar dapat naik kelas, sehingga mampu bersaing dengan produk-produk unggulan dari daerah lain.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat meninjau kegiatan Pelatihan Jajanan Khas dan Pelatihan Digital Marketing yang digelar pada Senin (05/04/2021) hingga Rabu (07/04/2021).

"Tahun 2020 hingga 2021, pemerintah daerah telah menjalankan program inkubasi wirausaha dalam bentuk pendampingan dan pemberian modal usaha melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 secara berkelanjutan. Adapun bukti konkret hasil dari pendampingan UMKM tersebut adalah masuknya produk-produk UMKM lokal di pasar modern. Baik pada bidang kuliner, craft maupun suvenir", terang Ning Ita.

Lebih lanjut, wali kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini menjelaskan, bahwa selama ini telah Pemkot Mojokerto telah melakukan pemberdayaan melalui pelatihan dan inkubasi. Di antaranya seperti, pelatihan meningkatkan keterampilan IKM jajanan tradisional, pelatihan leather craft, pelatihan teknik ECO print, pelatihan kerajinan Shibori, peningkatan ketrampilan bordir, pelatihan pembuatan anyaman bambu, pelatihan pembuatan suvenir cor kuningan, pembuatan suvenir berbahan fiber, business matching IKM Alas Kaki, pelatihan pendampingan inkubasi wirausaha dan masih banyak lainnya.

"Misalnya saja, kampung UMKM Batik Majapahit, kampung UMKM Alas Sepatu, kampung UMKM Alas Sandal, kampung UMKM Onde-onde, kampung UMKM Hidroponik, kampung UMKM suvenir berbahan fiber, kampung UMKM suvenir cor dari kuningan dan maaih banyak lainnya", jelas Ning Ita.

Ning Ita menandaskan, hasil dari pemberdayaan melalui pelatihan dan inkubasi bagi masyarakat ini, kedepan tidak hanya mampu menembus pasar modern saja. Melainkan, juga dapat melahirkan Kampung-kampung UMKM mandiri yang memiliki ciri khas produk lokal masing-masing sehingga dapat menarik wisatawan luar.

"Karena sebentar lagi Kota Mojokerto akan menjadi Kota Pariwisata, maka kami ingin partisipasi dari masyarakat untuk ikut andil dalam pembangunan kota ini melalui produk-produk lokal UMKM. Nah, melalui produk-produk UMKM tersebut kami ingin kategorikan masing-masing. Sehingga, kalau ada pengunjung atau wisatawan yang singgah dan ingin melihat proses pembuatan produk lokal, kita bisa arahkan langsung ke kampung UMKM yang dimaksudkan", tandasnya. *(rn/Hms-Kominfo/HB)*

Selengkapnya..

Pemkab Mojokerto Sosialisasi Review Arsitektur SPBE & Pelatihan Aplikasi E-Office

Salah-satu suasana pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Review Arsitektur SPBE & Pelatihan Aplikasi E-Office, di hotel Arayanna Trawas, Selasa (06/04/2021).

KAB. MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat,

menggelar Sosialisasi Review Arsitektur SPBE dan Pelatihan Aplikasi E-Office.

Kegiatan yang digelar di Hotel Arayanna Trawas pada Selasa 06 April 2021 ini, dimaksukan agar kinerja OPD di Kabupaten Mojokerto bisa dilaksanakan dengan hasil terstruktur sekaligus terukur dengan memaksimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Kinerja kita harus on the track. Setiap hari, minggu, bulan, tahunan, semua terpantau. Cermati berdasar perubahan, tujuan dan kebutuhan. SPBE tidak akan jalan, jika satu saja yang tidak terlibat", kata Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati saat membuka kegiatan Sosialisasi Review Arsitektur SPBE dan Pelatihan Aplikasi E-Office yang digelar Dinas Kominfo Pemkab Mojokerto di Hotel Arayanna Trawas, Selasa (06/04/2021).

"Ini seperti mata rantai. Jika ada satu yang tidak tergabung, maka akan putus. Komitmen dan integritas OPD benar-benar sangat penting di sini. Awalnya mungkin terlihat rumit, tapi akan mudah jika sudah terbiasa", lanjut Bupati Ikfina.

Salah-satu suasana pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Review Arsitektur SPBE & Pelatihan Aplikasi ⁰-Office, di hotel Arayanna Trawas, Selasa (06/04/2021).

Lebih lanjut, Bupati Ikfina menjelaskan pentingnya reviu pada pelaksanaan SPBE yang setidaknya mencakup empat komitmen penting. Antara lain confidentiality atau keamanan dan kerahasiaan yang terjamin, non repudiation atau tidak ada persangkalan, integritas suatu dokumen agar tidak bisa diubah atau bentuknya valid serta keaslian dokumen atau authenticity yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

"Sebelum mereviu, kita perlu mengenal arsitektur SPBE, dan semua elemen dasarnya. SPBE itu ada banyak jenis pelayanan, E-Office misalnya. Di situ verifikasi penandatanganan harus siap. Dalam sistem SPBE Pemkab Mojokerto, sistem dari Kementerian akan tetap kita pakai dengan menambahkannya ke SPBE", jelas Bupati Ikfina.

Terpisah, Kepala Dinas Kominfo Pemkab Mojokerto Ardi Sepdianto menyampaikan, indeks SPBE Kabupaten Mojokerto menurut evaluasi mandiri pada bulan Maret 2021 berada di angka 3,01 dan akan terus melakukan perbaikan. Dengan adanya pengembangan SPBE dan E-Office, diharapkan pemerintah dapat menciptakan sistem yang mampu mengakomodasi pekerjaan-pekerjaan lebih praktis, cepat dan terukur.

"Kita akan terus melakukan perbaikan indeks. Diskominfo sudah membuat akun email untuk OPD-OPD untuk pengaplikasian SPBE dan E-Office. Jadi semuanya akan lebih terorganisir dan mudah nantinya", kata Kepala Diskominfo. *(get/DI/HB)*

Selengkapnya..

Harga Ayam Naik, Bupati Mojokerto Langsung Sidak Ke Pasar Tradisional

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati didampingi Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Mojokerto Iwan Abdillah serta Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Pemkab Mojokerto Nurul Istiqomahsaat melakukan Sidak di Pasar Legi Mojosari, Selasa (06/04/2021).

Kab. MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Memastikan kenaikan harga ayam potong jelang bulan Ramadhan 2021, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati melakukan Sidak (inspeksi mendadak) di Pasar Legi Mojosari, Selasa (06/04/2021).

Dengan didampingi Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Mojokerto Iwan Abdillah serta Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Pemkab Mojokerto Nurul Istiqomah, bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini tiba di lokasi Sidak sekitar pukul 08.00 WIB.

Begitu tiba di lokasi, Bupati Ikfina lantas mengunjungi satu-persatu kios penjualan daging ayam potong jenis ras yang berada di bagian dalam pasar tradisional tersebut. Ia pun tak segan menanya pedagang daging ayam soal kenaikan harga komoditas hewan ternak ini.

Disela Sidak, Bupati Ikfina menerangkan,  harga ayam naik yang sebelumnya ada di kisaran Rp 28 ribu/Kg, minggu lalu naik menjadi Rp. 35 ribu/Kg dan saat ini telah menyentuh Rp. 40 ribu/Kg. Kenaikan harga daging ayam kali ini, karena telatnya penyebaran distribusi.

“Kami melakukan Sidak lapangan ini diharapkan dapat menstabilkan harga daging ayam di pasaran", terang Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati disela Sidak, Selasa (06/04/2021).

Dijelaskan, bahwa salah-satu tugas Pemerintah adalah menyetabilkan harga. Terkait itu, Pemkab Mojokerto melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait siap melakukan operasi pasar jika diperlukan.

“Para pedagang pun ingin agar semua harga kembali stabil. Karena, kalau harga terus naik pembeli akan enggan. Pedagang juga tidak berani ambil untung banyak. Kalau harganya stabil, pembeli yang datang juga akan continue. Jadi keuntungan yang diambil pun juga ikut stabil", jelas Bupati Ikfina 

Bupati Ikfina menegaskan, naiknya harga daging ayam kali ini diakibatkan pasokan dari agennya yang mulai menipis. Selain itu, tingginya permintaan pasar juga menjadi pemicu lain kenaikan harga daging ayam.

“Ini hukum pasar. Kalau pasokan sedikit sedangkan permintaannya banyak otomatis harga terdongkrak naik", tegas Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.

Ditandaskannya, meski sementara ini harga daging ayam naik, namun tidak ada penurunan daya beli masyarakat. Bahkan, hampir di setiap kios daging ayam nilai penjualannya juga tinggi.

“Tadi malah ada yang sudah hampir habis. ini, artinya masyarakat tidak terpengaruh dengan kenaikan (harga daging ayam) ini", tandas Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.

Disinggung kembali soal kapan dilakukan operasi pasar, Bupati Ikfina memastikan, pihaknya akan segera melakukan evaluasi untuk menentukan langkah sebagai upaya untuk menekan harga daging ayam sehingga kembali stabil.

“Operasi pasar mungkin adalah upaya terakhir kita untuk menstabilkan harga. Tapi, sebelumnya akan kita evaluasi dulu, langkah apa yang paling tepat", pungkasnya. *(get/DI/HB)*

Selengkapnya..