Minggu, 26 Mei 2019

Buka Puasa Bersama Anak Yatim, Ning Ita Serahkan Bantuan Operasional Panti Asuhan

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria saat secara simbolik menyerahkan bantuan biaya operasional anak yatim Al-Hasyimiyah, di rumah dinas Wali Kota Mojokerto jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto, Sabtu (25/05/2019).


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Memasuki hari ke-21 Ramadhan 1440 Hijjriyah yang bertepatan jatuh pada hari Sabtu 25 Mei 2091 kemarin, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria menggelar "Buka Bersama Anak Yatim Panti Asuhan".

Kegiatan yang digelar di rumah dinas Wali Kota Mojokerto jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto ini, dihadiri jajaran Forkopimda Mojokerto, para kepala OPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemoot) Mojokerto, Camat dan lura se Kota Mojokerto dengan mengundang 250 anak yatim dan pengurus Yayasan Panti Asuhan dari 4 panti asuhan.

Selain Buka Bersama Anak Yatim Panti Asuhan, dalam kegiatan ini juga dilakukan penyerahan Bantuan Biaya Operasional Panti Asuhan Anak Yatim kepada 4 (empat) Yayasan Panti Asuhan.

Keempat Yayasan Panti Asuhan yang mendapat Bantuan Biaya Operasional itu, yakni:
1. Yayasan Penyantun Anak Yatim Al–Ikhlas mendapat santunan senilai Rp. 45.000.000,–;
2. Panti Asuhan Yatim (PAY) Muhammadiyah mendapat santunan senilai Rp. 55.000.000,–;
3. Panti Asuhan Anak Yatim Al-Hasyimiyah mendapat santunan senilai Rp. 52.000.000,–
4. Panti Asuhan Anak Yatim dan Dhu’afa Miftahul Hikmah mendapat santunan senilai Rp.40.000.000,–

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menyempatkan diri bercengkerama dengan beberapa anak yatim disela kegiatan Buka Bersama dan Penyerahan bantuan tersebut, Sabtu (25/05/2019), di rumah dinas Wali Kota Mojokerto jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto, Sabtu (25/05/2019).


Dalam laporannya, Kepala Dinas Sosial  Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto Sri Mudjiwati menyampaikan, bahwa Pemerintah menggelar buka bersama anak yatim panti adalah untuk berbagi kebahagian dengan anak yatim panti asuhan di bulan ramadan.

“Acara ini juga untuk menunjukkan rasa kepedulian Pemerintah Kota Mojokerto terhadap keberadaan anak yatim di panti asuhan. Serta untuk memberi motivasi dan semangat kepada anak yatim panti asuhan untuk meraih masa depan yang lebih baik", lapor Sri Mudjiwati.

Lebih lanjut, Sri Mudjiwati menjelaskan bahwa, selain acara buka bersama Wali Kota Mojokerto dan penyerahan bantuan biaya operasional, dalam acara ini  juga akan dilaksanakan sholat Magrib berjama'ah dan siraman rohani oleh KH. Maksum Maulani.

Sementara itu, mengawali sambutannya, Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan 'Ning Ita' ini menyampaikan rasa bahagianya karena bisa berbuka puasa bersama anak-anak yatim panti asuhan.
“Kegiatan ini juga merupakan salah satu wujud dari rasa syukur atas limpahan rahmad dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita dan berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim panti asuhan di bulan Ramadan", kata Ning Ita.

Ning Ita menjaskan, bahwa bulan suci Ramadhan memiliki arti yang luar biasa bagi umat Islam diseluruh penjuru dunia. Karena bulan di ini Allah menurunkan  rahmat, maghfiroh dan juga pembebasan dari api neraka.

"Mudah–mudahan kita semua senantiasa dianugerahkan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan 1 bulan penuh dan mengisinya dengan ibadah-ibadah wajib serta ibadah-ibadah sunnah. Kita berharap di akhir ramadhan nanti kita mendapatkan keberkahan dan pengampunan dari Allah SWT", jelas Ning Ita.

Selaku Wali Kota Mojokerto, Ning Ita pun sempat menyampaikan harapannya, yakni dengan bantuan biaya operasional yang diberikan untuk panti asuhan ini  dapat mendorong panti asuhan untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam mengasuh anak-anak yatim yang ada di panti di Kota Mojokerto dan dapat memberikan pelayanan dan pengasuhan yang lebih baik dan lebih layak.

“Kami dari Pemerintah Kota Mojokerto berharap dengan bantuan biaya operasional yang diberikan untuk panti asuhan ini semoga dapat mendorong panti asuhan untuk meningkatkan peran sertanya dalam mengasuh anak-anak yatim yang ada di panti di Kota Mojokerto dan dapat memberikan pelayanan dan pengasuhan yang lebih baik dan layak terhadap anak yatim", ungkap Ning Ita penuh harap.

Ning Ita juga berpesan kepada semua anak yatim panti untuk tetap bersemangat, terus belajar menimba ilmu dan menggantungkan cita-cita setinggi mungkin dan tetap istiqomah berproses untuk menjemput cita-cita yang diimpikan serta menjadikan guru di sekolah di panti sebagai orang tua yang wajib dihormati dan ditaati serta sayangi.

“Karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang kelak akan menjadi generasi penerus Kota Mojokerto, yang akan mewarisi negara Indonesia. Ditangan merekalah masa depan negara ini akan lebih baik atau sebaliknya", pesan Ning Ita.

Ning Ita menambahkan, agar para pengurus panti membekali anak-anak dengan ilmu pengetahuan umum maupun teknologi, serta agama yang baik. Agar nantinya menjadi generasi penerus yang tangguh, berdaya saing dan juga berakhlakul karimah.

Menutup sambutannya, Ning Ita meminta agar semua yang hadir mendoakan para pemimpin di Kota Mojokerto agar mampu mengemban amangah dengan sebaik-baiknya, bekerja secara profesional, memberikan kinerja yang terbaik untuk mengabdi kepada masyarakat Kota Mojokerto dan membangun Kota Mojokerto yang lebih maju. *(na/kha/Hms/HB)*

Sabtu, 25 Mei 2019

Penyuap Bowo Sidik Pangarso Segera Diadili

Asty Winasty usai menjalani pemeriksaan sebelumnya sebagai Tersangka.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas penyidikan tersangka Asty Winasti (AST) dan telah melimpahkannya ke Penuntut Umum. Yang mana,  persidangannya direncanakan akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Asty Winasti selaku Marketing Manager PT. Humpuss Transportasi Kimia (HTK) merupakan salah satu Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap kerja-sama bidang pelayaran distribusi pupuk antara PT. Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT HTK.

"Pada hari Jum'at (25/05/2019), penyidik telah melimpahkan 1 (satu) orang Tersangka dan berkas perkara kasus TPK Suap Bidang Pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT. HTK (Humpuss Transportasi Kimia) ini ke penuntut umum", terang Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Sabtu (25/05/2019).

Lebih lanjut, Febri Diansyah menjelaskan, bahwa selama penyidikan, tim penyidik KPK juga menguraikan adanya indikasi peran pihak lain yang diduga turut serta memberi suap.

"Diduga, AST memberikan suap sekitar USD 158 ribu dan Rp. 311 juta (kepada Bowo Sidik Pangarso) yang diberikan dalam beberapa (7/ tujuh) tahap, sejak Mei 2018 hingga 27 Maret 2019. Selain peran AST, juga diuraikan peran pihak lain di perusahaan yang diduga bersama-bersama memberikan suap", jelasnya.

Febri Diansyah menegaskan, setelah pelimpahan tahap 2, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan menyusun dakwaan sesuai dengan hasil penyidikan.

"Persidangan, direncanakan akan  dilakukan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat", tegasnya.
Dalam konstruksi perkara kasus itu, dijelaskan bahwa pada awalnya perjanjian kerja sama penyewaan kapal PT HTK sudah dihentikan.

Terdapat upaya agar kapal-kapal PT. HTK dapat digunakan kembali untuk kepentingan distribusi pupuk PT. Pupuk Indonesia. Untuk merealisasikan hal tersebut, pihak PT. HTK meminta bantuan kepada Bowo Sidik Pangarso.

Selanjutnya, pada 26 Februari 2019 dllakukan nota kesapahaman (MoU) antara PT. PILOG (Pupuk lndonesia Logistik) dengan PT. HTK. Yang mana, salah-satu materi MoU dimaksud  adalah kapal milik PT. HTK digunakan oleh PT. Pupuk Indonesia.

KPK menduga, tersangka Bowo Sidik Pangarso diduga meminta fee kepada PT. HTK atas biaya angkut yang diterima sebesar USD 2 per-metrik ton.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 3 (tiga) orang Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap tekait kerja-sama pengangkutan bidang pelayaran untuk kebutuhan distribusi pupuk dengan menggunakan kapal laut milik PT. HTK.

Ketiganya, yakni Anggota non-aktif Komisi VI DPR-RI Bowo Sidik Pangarso; Indung dari PT. Inersia yang disebut-sebut merupakan anak buah Bowo Sidik Pangarso  serta Asty Winasti selaku Marketing Manager PT. HTK.

KPK menduga Bowo Sidik Pangarso telah menerima suap dari Asty Winasti. Suap diberikan diduga agar PT. HTK bisa kembali mendapatkan kerja-sama dengan anak usaha PT. PIHC, yakni PT. Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dalam hal distribusi pupuk.

KPK pun menduga, Asty Winasti telah memberi uang kepada Bowo Sidik Pangarso sebanyak 7 (tujuh) kali pemberian dengan total bernilai Rp. 1,6 miliar. Jumlah sebesar Rp. 1,6 miliar itu terdiri atas Rp. 89,4 juta yang diterima Bowo melalui Indung saat OTT dan 6 (enam) kali penerimaan sebelumnya, yang disebut KPK sebesar Rp 221 juta dan USD 85.130.

KPK juga menduga, uang pemberian Asty Winasti ditujukan agar Bowo membantu PT. HTK kembali mendapat perjanjian penggunaan kapal-kapalnya untuk distribusi pupuk dari PT. Pupuk Indonesia Logistik (Pilog). Bowo Sidik diduga meminta imbalan sebesar USD 2 per metrik ton atas bantuannya.

Selain dari Asty Winasti, KPK mengindikasi Bowo Sidik Pangarso diduga menerima gratifikasi dari pihak lain terkait jabatannya senilai Rp. 6,5 miliar yang akan digunakan untuk melakukan 'serangan fajar' dalam Pemilu 2019 lalu. Yang dalam hal ini, KPK menyebut, pihaknya sudah mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga pemberi gratifikasi tersebut.

Sejauh ini, KPK juga telah menggeledah Kantor PT. Humpuss Transportasi Kimia di Gedung Grahadi pada 30 Maret 2019 lalu. Yang mana, dalam penggeledahan itu, tim penyidik KPK menyita sejumlah dokumen terkait kerja-sama pengakutan produk Pupuk Indonesia dengan menggunakan kapal laut.

Selain itu, guna kepentingan penyidikan, KPK memperpanjang masa penahanan Anggota DPR RI non-aktif Bowo Sidik Pangarso dan Indung, anak buah Bowo Sidik dari di PT. Inersia. Perpanjangan masa penahanan itu terhitung dari 27 Mei 2019 hingga 24 Juni 2019. *(Ys/HB)*

Jumat, 24 Mei 2019

Tingkatkan Ekonomi Kreatif Kota Mojokerto, Ning Ita Teken MoU Dengan Bekraf

Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari dan Kepala Bekraf Triawan Munaf saat menanda-tangani naskah kerja-sama di kantor Kementerian BUMN lantai 18, jalan Medan Merdeka Selatan No.13 – Jakarta, Jum'at 24 Mei 2019.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto untuk terus mendorong serta memfasilitasi warga Kota Mojokerto terutama pemuda/ komunitas di Kota Mojokerto untuk mengembangkan ekonomi kreatif ditindak-lanjuti dengan melakukan penanda-tangan nota kesepahaman dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

Penanda-tanganan kerja-sama dilakukan oleh Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari dengan Kepala Bekraf Triawan Munaf pada Jum'at 24 Mei 2019, di kantor Kementerian BUMN lantai 18, jalan Medan Merdeka Selatan No.13 – Jakarta.

Sebelum menanda-tangani kesepakatan dengan Bekraf, Pemkot Mojokerto telah menjalin kerja-sama dengan Mojokerto Creative Development and Assosiation (MADA) yang merupakan induk seluruh komunitas Kota Mojokerto yang nantinya saling berkolaborasi serta berkreasi bersama di Mojokerto Academy (MOKA) space) pada Rabu 22 Mei 2019 lalu.

Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari dan Kepala Bekraf Triawan Munaf saat berswafoto usai menanda-tangani naskah kerja-sama di kantor Kementerian BUMN lantai 18, jalan Medan Merdeka Selatan No.13 – Jakarta, Jum'at 24 Mei 2019.


Usai menanda-tangani perjanjian kerja sama dengan Bekraf, Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan 'Ning Ita' ini menyampaikan, bahwa ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kota Mojokerto.

“Dengan Moka Space sebagai wadah bagi para pelaku ekonomi kreatif di Kota Mojokerto serta dukungan dari Bekraf semoga akan meningkatkan  laju perekonomian di Kota Mojokerto", kata Ning Ita.

Ning Ita menjelaskan, dengan MADA sebagai trigger dari beberapa komunitas yang ada, semakin banyak yang tergabung, maka semakin tumbuh ide-ide kreatif yang beragam.

“Dengan kerja sama yang sinergis antara komunitas yang ada di Kota Mojokerto dan di dukung oleh Bekraf sehingga bisa menaikkan value produk ekonomi kreatif di Kota Mojokerto", jelas Ning Ita.

Ning Ita juga berharap, siapapun nantinya bisa ikut berpartisipasi dalam Mokaspace sehingga akan semakin banyak pelaku ekonomi kreatif di Kota Mojokerto. *(Na/Hms/HB)*

KPK Eksekusi Bupati Non-Aktif Dan 12 Terpidana Anggota DPRD Non-Aktif Kota Malang Ke Lapas Porong – Malang

Bupati non-aktif Malang Rendra Kresna ketika ditahan KPK.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi terpidana Bupati non-aktif Malang Rendra Kresna dan 12 (dua belas) anggota non-aktif DPRD Kota Malang setelah mereka dijatuhi vonis dan sanksi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.

"Para terpidana ini dieksekusi setelah pengadilan menjatuhkan putusan hingga berkekuatan hukum tetap dalam perkara TPK (tindak pidana korupsi) suap terkait pembahasan Perubahan – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2015", terang Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Jum'at (24/05/2019) siang.

Dijelaskannya, bahwa Ke-12 terpidana Anggota DPRD non-aktif Kota Malang itu masing-masing Sugiarto, Hadi Susanto, Imam Ghozali, Bambang Triyoso, Afdhal Fauza, Syamsul Fajrih, Ribut Haryanto, Indra Tjahyono,  Mohammad Fadli, Diana Yanti, Een Ambarsari san Asia Iriani.

"Proses eksekusi terhadap 12 terpidana tersebut dilakukan selama 2 (dua) hari, yakni pada tanggal Rabu 22 Mei dan Kamis 23 Mei 2019. Masing-masing dari mereka dieksekusi ke tiga lokasi yang berbeda yakni Lapas Porong, Lapas Malang dan Lapas Wanita Malang", jelasnya.

Febri Diansyah menegaskan, proses hukum yang dilakukan kepada sejumlah pejabat di Kota atau Kabupaten Malang serta Kota Batu hendaknya bisa dijadikan pelajaran bagi daerah lainnya. Ditegaskannya pula, bagi para Kepala Daerah maupun Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas sebagai 'Penyelengara Negara' harus tetap bersih dan berintergritas.

"Para kepala daerah dan anggota DPRD yang bertugas saat ini ataupun yang telah terpilih dalam Pemilu 2019 ini agar melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara bersih dan berintegritas. Permintaan uang pelicin, ketok palu atau apapun namanya serta pemberian uang oleh Kepala Daerah sama-sama bisa diproses karena melanggar ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi", tegas Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah.

Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menvonis Bupati non-aktif Malang Rendra Kresna 'bersalah' dan menjatuhkan sanksi pidana 6 (enam) tahun penjara, denda Rp. 500 juta subsider 6 (enam) bulan kurungan serta pencabutan hak politik selama 5 (lima) tahun terhitung setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman pokok.

Selain itu, Majelis Hakim yang diketuai Agus Hamzah juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.075.000.000,– (empat miliyar tujuh puluh lima juta rupiah) dari total uang fee proyek pada APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2012 hingga 2014 yang diterima Terdakwa senilai Rp. 7.502.300.000 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Sementara itu, Majelis Hakim memvonis ''bersalah' dan menjatuhkan sanksi pidana  penjara 4 (empat) hingga 5 (lima) tahun penjara kepada 12 (dua belas) Anggota DPRD non-aktif Kota Malang.

Berikut lokasi eksekusi terhadap Bupati non-aktif Malang dan 12 Anggota DPRD non-aktif Kota Malang:

Dieksekusi ke Lapas Porong:
1. Bupati non-aktif Malang Rendra Kresna;
2. Anggota DPRD non-aktif Malang Hadi Susanto;
3. Anggota DPRD non-aktif Kota Malang Sugiarto;
4. Anggota DPRD non-aktif Kota Malang M. Fadli;
5. Anggota DPRD non-aktif Kota Malang Samsul Fajri;
6. Anggota DPRD non-aktif Kota Malang Afdhal Fauza.
Dieksekusi ke Lapas Malang:
1. Anggota DPRD non-aktif Kota Malang Ribut Harianto;
2. Anggota DPRD non-aktif Kota Malang Imam Ghozali;
3. Anggota DPRD non-aktif Kota Malang Indra Tjahyono;
4. Anggota DPRD non-aktif Kota Malang Bambang Triyoso.
Dieksekusi ke Lapas Wanita Malang: 
1. Anggota DPRD non-aktif Kota Malang Een Ambarsari;
2. Anggota DPRD non-aktif Kota  Malang Asiana Irianti;
3. Anggota DPRD non-aktif Kota Malang Diana Yanti.
*(Ys/HB)*

Absen Dari Panggilan KPK, Sofyan Basir Penuhi Panggilan Kejagung

Dirut non-aktif PT. PLN (Persero) Sofyan Basir tampak ceria usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Senin 06 Mei 2019.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Direktur Utama (Dirut) non-aktif PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir, absen dari panggilan pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jum'at 24 Mei 2019.

Ketidak-hadiran Sofyan Basir dalam pemeriksaan tim penyidik KPK tersebut, disebabkan dalam jeda yang bersamaan Sofyan Basir memenuhi pemanggilan sebagai saksi suatu perkara di Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Kami sampaikan, bahwa Bapak Dirut PLN Sofyan Basir pagi ini memenuhi panggilan di Kejaksaan Agung. Tentunya, sebagai warga negara yang baik beliau menunaikan kewajibannya untuk memenuhi undangan panggilan sebagai Saksi dalam perkara leasing marine vessel power plant (MVPP) PT. PLN", kata Vice President Public Relations PT. PLN Dwi Suryo Abdullah kepada wartawan di kantor KPK, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Jumat 24 Mei 2019.

Dwi Suryo Abdullah menjelaskan, pemanggilan terhadap Sofyan Basir sebagai saksi di Kejagung itu merupakan pemanggilan yang kedua. Untuk itu, Sofyan Basir memenuhi pemanggilan tersebut.

"Karena ini merupakan panggilan kedua, beliau harus menghadiri di Kejaksaan Agung di Kejaksaan tadi", jelas Dwi Suryo Abdullah.

Ditandaskannya, berhubung pemanggilan terhadap Sofyan Basir di KPK hari ini bersamaan dengan yang di Kejagung, pihak Kuasa Hukum mengajukan penundaan pemanggilan kepada KPK.

"Untuk itu, terkait panggilan KPK, Kuasa Hukum memohon penundaan pemeriksaan", tandasnya.

Sebelumnya, Kamis 23 Mei 2019, Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyampaikan, bahwa KPK kembali memanggil Dirut non-aktif PT. PLN Sofyan Basir pada hari Jum'at 14 Mei 2019. Sofyan Basir, akan diperiksa sebagai Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek pembangunan PLTU Riau–1.

"Jadi, hari Jum'at ya, besok sekitar pukul 10.00 WIB diagendakan pemeriksaan terhadap tersangka SFB (Sofyan Basir)", kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis (23/05/2019) kemarin.

Sementara itu, usai diperiksa tim penyidik KPK pada Senin 06 Mei 2019 lalu, Sofyan Basir menolak disebut menerima fee terkait proyek pembangunan PLTU Riau–1. "Nggak ada itu...! Tidak ada...!", tolak Sofyan sembari berjalan ke luar dari ruang lobi kantor KPK, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Senin (06/05/2019) lalu.

Sebelumnya, Selasa 23 April 2019, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan,
penyidik KPK menemukan bukti-bukti baru keterlibatan Sofyan Basir selaku Dirut PT. PLN dalam pusaran perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek pembabgunan PLTU Riau–1.


Atas temuan tersebut, Sofyan Basir selaku Dirut PT. PLN pun resmi ditetapkan KPK sebagai Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi terebut.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dengan tersangka SFB (Sofyan Basir) diduga membantu Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Johanes Budisutrisno Kotjo", tegas Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantor KPK, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Selasa 23 April 2019.

KPK menyangka, Sofyan Basir selaku Dirut PT. PLN diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK menduga, Sofyan Basir selaku Dirut PT. PLN membantu Eni Maulani Saragih menerima hadiah atau janji-janji dari Johanes Budisutrisno Kotjo.

Menurut KPK, kasus suap ini berawal dari keinginan Johanes Budisurrisno Kotjo  mendapatkan proyek di PT. PLN, akan tetapi, Johanes Budisurrisno Kotjo  kesulitan mendapatkan akses. Johanes Budisurrisno Kotjo kemudian meminta bantuan kawan lamanya, Setya Novanto, yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar.

Setya Novanto pun mengarahkan Kotjo pada Eni yang bidangnya bermitra dengan PT. PLN sebagaimana Komisi VII di mana Eni Maulani Saragih bertugas.

Eni Saragih memfasilitasi pertemuan  Johanes Budisurrisno Kotjo dengan Dirut PT. PLN Sofyan Basir hingga berlanjut dengan terjadinya berbagai pertemuan.

Setelahnya transaksi suap antara Eni dengan Johanes Budisutrisno Kotjo terjadi (Dalam hal ini, Sofyan Basir pernah dihadirkan sebagai Saksi dalam proses penyidikan maupun di persidangan), dalam perjalanannya, Novanto tersandung perkara tindak pidana korupsi proyek e-KTP. Kiranya ini membuat Eni Maulani Saragih 'berpaling' kepada Idrus Marham selaku Plt. Ketua Umum Partai Golkar.

Idrus Marham pun disebut mengarahkan Eni Maulani Saragih meminta uang pada Kotjo untuk kepentingan Munaslub Partai Golkar. Sebab Idrus disebut ingin mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

KPK sebelumnya telah menetapkan Sofyan Basir selaku Dirut PT. PLN sebagai Tersangka atas dugaan membantu mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih mendapatkan suap dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

KPK menduga, Sofyan Basir selaku Dirut PT. PLN dijanjikan jatah yang sama dengan Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham yang dalam perkara ini telah lebih dulu diproses hukum.

KPK pun menduga, Sofyan Basir selaku Dirut PT. PLN diduga berperan aktif memerintahkan jajarannya agar kesepakatan dengan Johanes Budisutrisno Kotjo terkait proyek pembangunan PLTU Riau–1 segera direalisasikan.

KPK juga menduga, Sofyan Basir selaku Dirut PT. PLN (Persero) ada di berbagai pertemuan di hotel, restoran, kantor PLN, dan di rumah pribadi Sofyan Basir terkait pembahasan proyek tersebut.

Sofyan Basir sendiri, merupakan orang kelima yang ditetapkan KPK sebagai Tersangka atas perkara dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau–1 ini. Yang mana, sebelumnya, Eni Maulani Saragih, Johanes Budisutrisno Kotjo, Idrus Marham dan Samin Tan telah mendahului menjadi Tersangka. *(Ys/HB)*

Kamis, 23 Mei 2019

KPK Selesai Hitung 400.000 Amplop Bowo Sidik, Total Rp. 8,45 Miliar

Salah-satu suasana konferensi pers kasus OTT suap distribusi pupuk yang menjerat Anggota DPP-RI Bowo Sidik Pangarso, saat Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan memberi keterangan pers dan menunjukkan barang bukti perkara berupa ratusan ribu amplop berisi uang yang dikemas dalam 84 kardus dan 2 kotak plastik, Kamis 28 Maret 2019, di kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan penghitungan sitaan 400.000 amplop berisi uang yang dikemas dalam 84 kardus dan 2 kotak wadah plastik milik Anggota Komisi VI DPR-RI non-aktif Bowo Sidik Pangarso.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menerangkan, ratusan ribu amplop uang yang tersimpan dalam 84 kardus dan 2 kotak wadah plastik yang ditemukan dan disita KPK dari kantor PT. Inersia yang berkaitan dengan Bowo Sidik itu telah dibuka dan dihitung satu-persatu.

"Seluruh kardus tersebut sudah dibuka oleh penyidik, bersama tim tentu saja. Waktu membukanya cukup lama ya, sekitar 1 bulan. Kami membuka satu per satu dan menjadi barang bukti. Total uang yang dihitung dari sana sekitar Rp. 8,45 miliar",terang Febri Diansyah di kantor KPK, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis 23 Mei 2019.

Febri Diansyah menjelaskan, bahwa tim KPK telah selesai membuka amplop-amplop uang itu dan mengumpulkan isi didalamnya yang terdiri dari uang pecahan Rp. 20.000'– dan pecahan Rp 50.000,–.

"Setelah dihitung, totalnya adalah Rp. 8,45 miliar. Perhitungan ini dilakukan mulai dari tanggal 29 Maret sampai dengan kemarin 10 Mei tahun 2019. Jadi memang butuh waktu untuk menghitungnya, karena kami harus secara hati-hati tentu saja dan memastikan semua uang dalam satu per satu amplop tersebut dihitung", jelas Febri.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 3 (tiga) orang Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap tekait kerja-sama pengangkutan bidang pelayaran untuk kebutuhan distribusi pupuk dengan menggunakan kapal laut milik PT. HTK.

Ketiganya, yakni Anggota Komisi VI DPR-RI non-aktif Bowo Sidik Pangarso; Indung dari PT. Inersia yang disebut-sebut merupakan anak buah Bowo Sidik Pangarso dan Asty Winasti selaku Marketing Manager PT. HTK.
KPK menduga Bowo Sidik Pangarso telah menerima suap dari Asty Winasti. Suap diberikan diduga agar PT. HTK bisa kembali mendapatkan kerja-sama dengan anak usaha PT. PIHC, yakni PT. Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dalam hal distribusi pupuk.

KPK pun menduga, Asty Winasti telah memberi uang kepada Bowo Sidik Pangarso sebanyak 7 (tujuh) kali pemberian dengan total bernilai Rp. 1,6 miliar. Jumlah sebesar Rp. 1,6 miliar itu terdiri atas Rp. 89,4 juta yang diterima Bowo melalui Indung saat OTT dan 6 (enam) kali penerimaan sebelumnya, yang disebut KPK sebesar Rp 221 juta dan USD 85.130.

KPK juga menduga, uang pemberian Asty Winasti ditujukan agar Bowo membantu PT. HTK kembali mendapat perjanjian penggunaan kapal-kapalnya untuk distribusi pupuk dari PT. Pupuk Indonesia Logistik (Pilog). Bowo Sidik diduga meminta imbalan sebesar USD 2 per metrik ton atas bantuannya.

Selain dari Asty Winasti, KPK pun menduga, Bowo Sidik Pangarso diduga menerima gratifikasi dari pihak lain terkait jabatannya senilai Rp. 6,5 miliar yang akan digunakan untuk melakukan 'serangan fajar' dalam Pemilu 2019 lalu. Yang dalam hal ini, KPK menyebut, pihaknya sudah mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga pemberi gratifikasi tersebut.

Sejauh ini, KPK juga telah menggeledah Kantor PT. Humpuss Transportasi Kimia di Gedung Grahadi pada 30 Maret 2019 lalu. Yang mana, dalam penggeledahan itu, tim penyidik KPK menyita sejumlah dokumen terkait kerja-sama pengakutan produk Pupuk Indonesia dengan menggunakan kapal laut. *(Ys/HB)*

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bowo Sidik Pangarso

Bowo Sidik Pangarso saat dikonfirmasi sejumlah wartawan.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupasi (KPK) memperpanjang masa penahanan Anggota DPR RI non-aktif Bowo Sidik Pangarso, tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi suap angkutan distribusi pupuk dengan menggunakan kapal laut.

Selain Bowo Sidik, tim penyidik KPK juga memperpanjang masa penahanan tersangka Indung, anak buah Bowo Sidik di PT. Inersia.

"Perpanjangan penahanan terhitung dari 27 Mei 2019 hingga 24 Juni 2019", terang Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan di kantornya, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selataan, Kamis 23 Mei 2019.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 3 (tiga) orang Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap tekait kerja-sama pengangkutan bidang pelayaran untuk kebutuhan distribusi pupuk dengan menggunakan kapal laut milik PT. HTK.

Ketiganya, yakni Anggota non-aktif Komisi VI DPR-RI Bowo Sidik Pangarso; Indung dari PT. Inersia yang disebut-sebut merupakan anak buah Bowo Sidik Pangarso  serta Asty Winasti selaku Marketing Manager PT. HTK.

KPK menduga Bowo Sidik Pangarso telah menerima suap dari Asty Winasti. Suap diberikan diduga agar PT. HTK bisa kembali mendapatkan kerja-sama dengan anak usaha PT. PIHC, yakni PT. Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dalam hal distribusi pupuk.

KPK pun menduga, Asty Winasti telah memberi uang kepada Bowo Sidik Pangarso sebanyak 7 (tujuh) kali pemberian dengan total bernilai Rp. 1,6 miliar. Jumlah sebesar Rp. 1,6 miliar itu terdiri atas Rp. 89,4 juta yang diterima Bowo melalui Indung saat OTT dan 6 (enam) kali penerimaan sebelumnya, yang disebut KPK sebesar Rp 221 juta dan USD 85.130.

KPK juga menduga, uang pemberian Asty Winasti ditujukan agar Bowo membantu PT. HTK kembali mendapat perjanjian penggunaan kapal-kapalnya untuk distribusi pupuk dari PT. Pupuk Indonesia Logistik (Pilog). Bowo Sidik diduga meminta imbalan sebesar USD 2 per metrik ton atas bantuannya.

Selain dari Asty Winasti, KPK pun menduga, Bowo Sidik Pangarso diduga menerima gratifikasi dari pihak lain terkait jabatannya senilai Rp. 6,5 miliar yang akan digunakan untuk melakukan 'serangan fajar' dalam Pemilu 2019 lalu. Yang dalam hal ini, KPK menyebut, pihaknya sudah mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga pemberi gratifikasi tersebut.

Sejauh ini, KPK juga telah menggeledah Kantor PT. Humpuss Transportasi Kimia di Gedung Grahadi pada 30 Maret 2019 lalu. Yang mana, dalam penggeledahan itu, tim penyidik KPK menyita sejumlah dokumen terkait kerja-sama pengakutan produk Pupuk Indonesia dengan menggunakan kapal laut. *(Ys/HB)*

Dicecar KPK Soal Uang Sitaan Di Laci Meja Kerja, Menag: Itu Adalah Akumulasi Dari DOM

Menag Lukman Hakim Saifuddin saat mengonfirmasi sejumlah wartawan, Kamis (23/05 /2019) sore, usai memberi keterangan sebagai Saksi di kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Usai diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Agama Lukman Hakim Safiuddin menyempatkan diri mengonfirmasi sejumlah wartawan, Kamis 23 Mei 2019. Yang mana, kepada para wartawan, Menag Lukman Hakim menyatakan, bahwa salah-satunya  ia dikonfirmasi oleh penyidik KPK terkait uang dalam laci meja kerjanya yang disita KPK.

"Saya jelaskan, bahwa semua itu (uang) adalah akumulasi dari Dana Operasional Menteri (DOM) yang saya simpan dalam laci meja kerja saya", terang Menag Lukman Hakim kepada sejumlah wartawan, Kamis (23/05/2019) sore, usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan.

Dijelaskannya pula, bahwa selain uang DOM, sebagian uang yang ada di lacinya itu juga merupakan honorarium ia terima dari berbagai kegiatan yang dilakukan baik di internal maupun di luar Kemenag.

"Dan, itu juga sebagian honorarium yang saya terima dalam kegiatan yang saya lakukan seperti pembinaan, ceramah, baik itu kegiatan internal Kemenag atau bukan. Juga sebagian merupakan sisa dana perjalanan dinas saya, baik keluar negeri ataupun di dalam negeri", jelasnya pula.

Menag Lukman Hakim menandaskan, bahwa semua uang itu merupakan uang-uang yang terkumpul dari beberapa sumber dan disimpan di dalam laci meja-kerja di ruang kerjanya.

"Jadi semua itu adalah akumulasi dari semua sumber tadi yang lalu kemudian biasa saya simpan di laci meja kerja saya", tandas Menag Lukman Hakim.

Sementara itu, Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menerangkan, bahwa pada pemeriksaan ini penyidik KPK juga meminta keterangan Menag Lukman Hakim terkait penyelenggaraan ibadah haji yang prosesnya terpisah dari penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap pengisian jabatan tinggi di Kemenag.

"Ini penyelidikan yang terpisah. Yaitu terkait dengan penyelenggaraan haji. Penyelenggaraan haji tentu yang berada atau diselenggarakan saat Menteri Agama yang jadi Saksi hari ini masih menjabat", ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Seperti diketahui, sebelumnya yakni pada Rabu 08 Mei 2019 lalu, Menag Lukman Hakim juga sudah diperiksa tim penyidik KPK sebagai Saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi suap pengisian jabatan tinggi di Kemenag yang telah menjerat Romahurmuziy, Kakanwil Kemenag Prov. Jarim Haris Hasanuddin dan Kepala Kemenag Kab. Gresik Mohammaf Muafaq Wirahadi.

Dengan demikian, ini merupakan kedatangan Menag Lukman Hakim Safiuddin ke gedung KPK yang ke-2 (dua) kalinya sebagai Saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi suap pengisian jabatan di Kemenag sejak kedatangan pertamanya sebagai Saksi atas perkara tersebut pada Rabu 08 Mei 2019 lalu.

Yang mana, ketika itu KPK mendalami 4 (empat) hal. Yaitu, pertama, mengonfirmasi Lukman Hakim terkait penerimaan uang Rp. 10 juta dari Haris Hasanuddin sebagai kompensasi atas terpilihnya Haris sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur.

Kedua, mengonfirmasi Lukman Hakim soal temuan uang di laci meja-kerjanya saat tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Menag Lukman Hakim.

Ketiga, penyidik KPK mengonfirmasi keterangan Lukman Hakim Safiuddin soal kewenangannya selaku Menag terkait proses seleksi jabatan tinggi di Kemenag.

Terakhir, penyidik menggali informasi mengenai apakah ada komunikasi atau pertemuan Saksi dengan Romahurmuziy.

Usai menjalani pemeriksaan pertamanya pada Rabu 08 Mei 2019 lalu, kepada sejumlah wartawan, Menag Lukman Hakim Syaifuddin mengaku, bahwa dirinya menerima uang Rp. 10 juta dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin. Lukman Hakim pun mengaku, jika uang itu sudah diserahkan ke KPK.

"Jadi, yang terkait dengan uang Rp. 10 juta itu, saya sudah sampaikan kepada penyidik KPK bahwa sudah lebih dari sebulan yang lalu uang itu sudah saya laporkan kepada KPK", terang Menag Lukman Hakim kepada sejumlah wartawan, usai diperiksa di kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan,  Rabu-sore (08/05/2019) lalu.

Menag Lukman Hakim Safiuddin disebut-sebut menerima sebesar Rp. 10 juta dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Prov. Jawa Timur Haris Hasanuddin sebagai tanda terimakasih atas posisi Haris sebagai Kakanwil Kemenag Prov. Jawa Timur.

Pemberian uang itu terjadi ketika Menag Lukman Hakim menghadiri suatu acara di Pondok Pesantren (Ponpes) Tebu Ireng Jombang – Jawa Timur. Namun, Menag Lukman Hakim menyatakan, uang tersebut sudah dilaporkan ke KPK sebagai gratifikasi.

"Jadi, saya tunjukkan tanda bukti pelaporan yang saya lakukan, bahwa uang (Rp. 10 juta) itu saya serahkan kepada KPK, karena saya merasa saya tidak berhak untuk menerima uang itu", jelas Menag Lukman Hakim Safiuddin.

Sementara itu, sebelumnya, KPK sudah menggeledah beberapa ruangan di kantor Kemenag. Yang mana, dari laci menja-kerja di ruang-kerja Menag Lukman Hakim Safiuddin itu, tim penyidik KPK menemukan dan menyita uang Rp. 180 juta dan USD 30.000.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan mantan Ketua Umum PPP yang juga Anggota non-akti Komisi XI DPR-RI  Romahurmuziy alias Romi sebagai Tersangka penerima suap total Rp. 300 juta pada Sabtu 16 Maret 2019 lalu.

Sedangkan Muhammad Muafaq Wirahadi selaku Kepala Kemenag Kabupaten Gresik dan Haris Hasanuddin selaku Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap.

KPK menduga, Romahurmuziy membantu Haris Hasanuddin dalam seleksi jabatan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur dan Muhammad Muafaq Wirahadi dalam seleksi jabatan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

KPK menduga pula, Romahurmuziy bersama pihak Kementerian Agama diduga telah menentukan hasil seleksi jabatan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur.

KPK pun menduga, Muhammaf Muafaq Wirahadi telah memberi uang sebesar Rp. 50 juta kepada Romahumuziy pada Jum'at 15 Maret 2019 pagi terkait jabatannya sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

KPK juga menduga, Haris Hasanuddin diduga telah memberi uang Rp. 250 juta kepada Romahurmuziy pada Rabu 06 Pebruari 2019 silam, terkait jabatannya sebagai Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur.

Terhadap Romahurnuziy, KPK menyangka, tersangka Romahurmuziy diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 1e huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin, KPK menyangka, keduanya diduga telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain itu, dalam perkembangannya, KPK menemukan, Romahurmuziy diduga tidak hanya bermain proses jual beli jabatan di Kanwil Kemenag Jawa Timur. KPK mengaku, pihaknya menerima banyak laporan bahwa Romi bermain di banyaj daerah di Tanah Air. KPK pun berjanji akan mendalami hal tersebut.

KPK menduga, dalam memainkan pengisian jabatan di Kemenag, diduga Romi dibantu pihak internal Kemenag. KPK pun sudah mengantongi nama oknum tersebut. Hanya saja, KPK masih menutup rapat-rapat siapa oknum dimaksud. *(Ys/HB)*

Wali Kota Mojokerto Kunjungi Laboratorium BPPT

Salah-satu suasana kunjungan Wali Kota Mojokerto beserta rombongan di BPPT, Kamis 23 Mei 2019.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Usai penanda-tanganan kerja-sama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), pada hari ini, Kamis 23 Mei 2019, Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto Harlistyati beserta rombongan dari Pemkot Mojokerto berkesempatan untuk meninjau secara langsung laboratorium milik BPPT.

Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari beserta rombongan diterima oleh Ardi Matutu Pongtuluran selaku Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPPT, di gedung Geostek BPPT, jalan Raya Puspitek Muncul Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Pada kesempatan ini rombongan dari Kota Mojokerto meninjau beberapa laboratorium milik BPPT, di antaranya Lab. Pusat Teknologi Lingkungan, Lab. Pusat teknologi Informasi dan Komunikasi, Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi serta Lab. Balai Besar Teknologi Konversi Energi.

Hasil pemaparan yang diperoleh dari BPPT antara lain tentang Pengolahan Air Siap Minum (Arsinum), lab. Basah, lab kering, Simodel serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Rombongan Wali Kota Mojokerto saat berswafoto bersama sejumlah pejabat BPPT.


Sebelumnya, rombongan dari Kota Mojokerto juga mendapat pemaparan dan beraudiensi dengan Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Michael Andreas Purwoadi; Direktur Pusat Teknologi Lingkungan, Rudi Nugroho; Kepala Balai Besar Teknologi Konversi Energi, Mohammad Mustafa Sarinanto; serta Kepala Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi, Raden Muhammad Taufik Yuniantoro.

Tak lupa, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasri yang akrab dengan sapaan 'Ning Ita' ita ini pun menyampaikan rasa terima-kasihnya atas kesempatan yang diberikan kepada rombongan dari Kota Mojokerto untuk meninjau secara langsung beberapa laboratorium milik BPPT.

Dengan meninjau Laboratorium BPPT secara langsung, Ning Ita berharap bisa menerapkan teknologi yang ada untuk pembangunan di Kota Mojokerto guna mewujudkan Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil makmur, sejahtera dan bermartabat.

"Prioritas utama di Kota Mojokerto saat ini adalah pembangunan infrastruktur. Semoga dengan kerja sama yang telah terjalin antara Pemkot Mojokerto dengan BPPT bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk pembangunan di Kota Mojokerto", harap Ning Ita. *(Na/Kha/Hms/HB)*

KPK Kembali Panggil Menag Lukman Hakim Sebagai Saksi Untuk Romahurmuziy

Menteri Agama Lukman Hakim.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin sebagai Saksi untuk tersangka Romahumuziy alias Romi (RMY) atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap pengisian jabatan tinggi di Kementerian Agama, Kamis 23 Mei 2019.

Seperti kedatangannya Rabu (22/05/2019) kemarin, Menag Lukman Hakim Saifuddin tiba di kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan sekitar pukul 08.55 WIB. Begitu tiba, Menag Lukman Hakim pun langsung masuk ke ruang lobi kantor KPK. Tidak ada keterangan apapun yang ia sampaikan kepada wartawan.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menerangkan, Menag Lukman Hakim Saiduddin dipanggil sebagai Saksi untuk tersangka Romahirmuziy alias Romi (RMY). Diterangkannya pula, bahwa penyidik perlu untuk mendalami pengetahuan dan kewenangan Menag Lukman Hakim Saifuddin terkait seleksi maupun pengisian jabatan tinggi di Kemenag.

"Dipanggil sebagai Saksi untuk tersangka RMY (Romahurmuziy). Penyidik perlu pendalaman materi terkait kasus suap dalam pengisian jabatan di Kemenag", terang Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantor KPK, Kuningan Persada – Jakarta, Kamis (23/5/2019) pagi.

Dengan demikian, ini merupakan kedatangan Menag Lukman Hakim Safiuddin ke gedung KPK yang ke-2 (dua) kalinya sebagai Saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi suap pengisian jabatan di Kemenag sejak kedatangan pertamanya sebagai Saksi atas perkara tersebut pada Rabu 08 Mei 2019 lalu.

Sebelumnya, usai menjalani pemeriksaan pertamanya pada Rabu 08 Mei 2019 lalu, kepada sejumlah wartawan, Menag Lukman Hakim Syaifuddin mengaku, bahwa dirinya menerima uang Rp. 10 juta dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin. Lukman Hakim pun mengaku, jika uang itu sudah diserahkan ke KPK.

"Jadi, yang terkait dengan uang Rp. 10 juta itu, saya sudah sampaikan kepada penyidik KPK bahwa sudah lebih dari sebulan yang lalu uang itu sudah saya laporkan kepada KPK", terang Menag Lukman Hakim kepada sejumlah wartawan, usai diperiksa di kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan,  Rabu-sore (08/05/2019) lalu.

Menag Lukman Hakim Safiuddin disebut-sebut menerima sebesar Rp. 10 juta dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Prov. Jawa Timur Haris Hasanuddin sebagai tanda terimakasih atas posisi Haris sebagai Kakanwil Kemenag Prov. Jawa Timur.

Pemberian uang itu terjadi ketika Menag Lukman Hakim menghadiri suatu acara di Pondok Pesantren (Ponpes) Tebu Ireng Jombang – Jawa Timur. Namun, Menag Lukman Hakim menyatakan, uang tersebut sudah dilaporkan ke KPK sebagai gratifikasi.

"Jadi, saya tunjukkan tanda bukti pelaporan yang saya lakukan, bahwa uang (Rp. 10 juta) itu saya serahkan kepada KPK, karena saya merasa saya tidak berhak untuk menerima uang itu", jelas Menag Lukman Hakim Safiuddin.

Sementara itu, sebelumnya, KPK sudah menggeledah beberapa ruangan di kantor Kemenag. Yang mana, dari laci menja-kerja di ruang-kerja Menag Lukman Hakim Safiuddin itu, tim penyidik KPK menemukan dan menyita uang Rp. 180 juta dan USD 30.000.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan mantan Ketua Umum PPP yang juga Anggota non-akti Komisi XI DPR-RI  Romahurmuziy alias Romi sebagai Tersangka penerima suap total Rp. 300 juta pada Sabtu 16 Maret 2019 lalu.

Sedangkan Muhammad Muafaq Wirahadi selaku Kepala Kemenag Kabupaten Gresik dan Haris Hasanuddin selaku Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap.

KPK menduga, Romahurmuziy membantu Haris Hasanuddin dalam seleksi jabatan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur dan Muhammad Muafaq Wirahadi dalam seleksi jabatan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

KPK pun menduga, Romahurmuziy bersama pihak Kementerian Agama diduga telah menentukan hasil seleksi jabatan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur.

KPK juga menduga, Muhammaf Muafaq Wirahadi telah memberi uang sebesar Rp. 50 juta kepada Romahumuziy pada Jum'at 15 Maret 2019 pagi terkait jabatannya sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

Sementara Haris Hasanuddin diduga KPK telah memberi uang Rp. 250 juta kepada Romahurmuziy pada Rabu 06 Pebruari 2019 silam, terkait jabatannya sebagai Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur.

Terhadap Romahurnuziy, KPK menyangka, tersangka Romahurmuziy diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 1e huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin, KPK menyangka, keduanya diduga telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain itu, dalam perkembangannya, KPK menemukan, Romahurmuziy diduga tidak hanya bermain proses jual beli jabatan di Kanwil Kemenag Jawa Timur. KPK mengaku, pihaknya menerima banyak laporan bahwa Romi bermain di banyaj daerah di Tanah Air. KPK pun berjanji akan mendalami hal tersebut.

KPK menduga, dalam memainkan pengisian jabatan di Kemenag, diduga Romi dibantu pihak internal Kemenag. KPK pun sudah mengantongi nama oknum tersebut. Hanya saja, KPK masih menutup rapat-rapat siapa oknum dimaksud. *(Ys/HB)*

KPK Perpanjang Masa Penahanan Hakim Kayat

Hakim PN Balikpapan Kayat di halaman kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, mengenakan rompi khas Tahanan KPK warna oranye, saat akan masuk mobil tahanan KPK seusai menjalani pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap penanganan perkara di PN Balikpapan.

     
Kota JAKARTA – (harianbuana com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan 3 (tiga) tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi suap penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, 22 Mei 2019.

Ketiganya yakni Kayat selaku Hakim pada PN Balilpapan, pengacara Jhonson Siburian dan Sudirman pihak swasta. Guna kepentingan penyidikan, KPK memperpanjang masa penahanan ketiganya selama 40 hari ke depan.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari untuk 3 tersangka, terhitung sejak 24 Mei 2019 sampai 2 Juni 2019", terang Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi warrawan di Gedung KPK, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Rabu 22 Mei 2019.

Dalam perkara ini, Kayat selaku Hakim PN Balilpapan ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap atas perkara dugaan timdak pidana korupsi suap penanganan perkara pidana di PN Balikpapan Tahun 2018. Sedangkan Sudirman dan Jhonson, ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap.

KPK menduga, Sudirman melalui Jhonson selaku Terdakwa dalam kasus pemalsuan surat, diduga telah menyuap Kayat senilai Rp. 500 juta. Suap diberikan agar Kayat memberi vonis bebas terhadap Sudirman.

Terhadap tersangka Kayat, KPK menyangka, Kayat selaku Hakim PN Balikpapan diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap tersangka Sudirman dan Jhonson, KPK menyangka, kedua Tersangka diduga melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *(Ys/HB)*

Rabu, 22 Mei 2019

Menag Lukman Hakim Dipanggil KPK Soal Penyelenggaraan Ibadah Haji

Menag Lukman Hakim Saifuddin.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Usai menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan sejak sekitar pukul 09.00 WIB, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin enggan berkomentar banyak kepada para wartawan, Rabu (22/05/2019) siang.

Menag Lukman Hakim hanya menyatakan permintaan maaf usai diperiksa oleh penyelidik selama hampir tiga jam, serasa menyatakan kondisinya lemah lantaran puasa.

"Mohon maaf, saya puasa, saya sudah ditunggu. Mohon maaf sekali", ujar Menag Lukman Hakim kepada para wartawan saat ditemui usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Rabu (22/05/2019) siang.

Kembali disodori pertanyaan oleh sejumlah wartawan, Menag Lukman Hakim Saiduddin kembali menjawabnya dengan permohonan maaf. "Mohon maaf, mohon maaf", ujar Menag Lukman Hakim.

Sementara itu, Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menerangkan, Lukman Hakim Saifuddin selaku Menag dipanggil tim penyidik KPK untuk dimintai keterangan terkait penyelenggaraan ibadah haji.

"Yang bersangkutan dimintakan keterangan terkait penyelenggaraan haji", terang Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan di kantornya, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Rabu (22/04/2019) siang.

Hanya saja, Febri Diansyah tidak menjelaskan lebih lanjut tentang peranan Menag Lukman Hakim terkait penyelenggaraan haji yang tengah ditelusuri tim penyelidik KPK itu.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyampaikan, penyelenggaraan ibadah haji memang termasuk menjadi fokus pengamatan KPK.

Di era kepemimpinan sebelumnya, sempat ditemukan adanya penyimpangan. Terkait sejauh mana penyimpangan itu, karena saat ini masih pada tahap penyelidikan, Febri Diansyah  belum bisa memberi keterangan lebih lanjut.

"KPK cukup concern dengan penyelenggaraan haji ini. Selain pernah melakukan penanganan perkara pada Menteri Agama sebelumnya, KPK juga sudah berikan rekomendasi agar penyelenggaraan haji dilakukan tanpa adanya penyimpangan", jelasnya.

"Jangan sampai pelayanan terhadap masyarakat dalam menjalankan ibadahnya malah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu", tandas Febri Diansyah.

Febri menegaskan, agar tidak ada lagi penyalah-gunaan wewenang, pengaruh dan posisi untuk mencari keuntungan pribadi dalam penyelenggaraan haji.

"Apalagi kan dalam waktu yang tidak terlalu lama, ibadah haji akan diselenggarakan kembali tahun ini", tegasnya. *(Ys/HB)*

Sidak Kebutuhan Bahan Pangan, Ning Ita Nyatakan Kota Mojokerto Aman

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama segenap jajaran Forkopimda Kota Mojokerto dan para Kepala OPD terkait saat Sidak di pasar tradisional Tanjung Anyar Kota Mojokerto, Rabu (22/05/2019) pagi.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah, Wali Kota Ika Puspitasari melakukan inspeksi mendadak (Sidak) bahan kebutuhan pokok, Rabu (22/05/2019) pagi. Sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di Kota Mojokerto.

Dalam Sidak, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini didampingi Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Sekdakot Mojokerto Harlistyati bersama segenap jajaran Forkopimda Kota Mojokerto dengan sasaran pasar tradisional Tanjung Anyar  dan beberapa pasar modern di Kota Mojokerto.

Dari hasil sidak di pasar Tanjung Anyar maupun pasar modern didapati harga kebutuhan pangan cenderung stabil dan stok cukup.

“Harga bahan pangan diawal Ramadhan sempat meningkat, tetapi hari ini sudah kembali ke harga normal. Stok juga tersedia semuanya dan cenderung stabil. Artinya, kebutuhan menjelang lebaran aman", kata Ning Ita.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama segenap jajaran Forkopimda Kota Mojokerto dan para Kepala OPD terkait saat Sidak di salah-satu toko modern di Kota Mojokerto, Rabu (22/05/2019) pagi.


Ning Ita juga menyampaikan, bahwa produk yang diperiksa semua dinyatakan aman, tidak berbahaya serta layak untuk dikonsumsi.

“Dari sampling bahan makanan yang telah dilakukan terutama bahan pangan dari laut semua dinyatakan aman dari bahan berbahaya", jelas Ning Ita.

Terkait operasi pasar kali ini, Ning Ita menegaskan, bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto telah menggelar operasi pasar dibeberapa titik sejak awal Ramadan.

Ditandaskannya, bahwa Sidak kebutuhan bahan pokok hari ini berlangsung di semua pasar tradisional maupun toko modern di seluruh Kota Mojokerto yang melibatkan Tim Gabungan dari Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto serta Badan Pengawas Obat dan Makanan. *(na/kha/Humas/HB)*

Menag Lukman Hakim Kembali Diperiksa KPK

Menag Lukman Hakim Saifuddin saat berada di tangga menuju ruang pemeriksaan yang ada di lantai 2 gedung KPK, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Rabu 22 Mei 2019. Sekitar pukul 08.55 WIB, Menag Lukman Hakim tampak tiba di kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan. Begitu tiba, Menang Lukman Hakim langsung bergegas menuju ruang lobi KPK. Tak ada keterangan apapun yang ia sampaikan kepada wartawan.

Dikonfirmasi kedatangan Menag Lukman Hakim Safiuddin tersebut, Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah tak menampiknya. Diterangkannya, Menag Lukman Hakim dibutuhkan keterangannya sebagai Saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengisian jabatan tinggi di Kemenag.

"Iya. Menag tadi datang sekitar pukul 09.00 WIB. Ya, tentu yang diklarifikasi. Dalam permintaan keterangan ini, terkait posisi dan kewenangan yang bersangkutan di Kemenag", terang Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantor KPK, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Rabu (22/05/2019) pagi.

Febri Diansyah menjelaskan, penyidik KPK juga menglarifikasi soal temuan uang di laci meja-kerja Menag Lukman Hakim sebesar Rp. 180 juta dan US$ 30.000.

"Kami juga mendalami fakta-fakta lain terkait peran Menteri Agama  dan apakah ada peran terkait dengan RMY (Romahurmuziy)", jelasnya. *(Ys/HB)*

Bupati Non-aktif Mesuji Segera Disidangkan

Bupati Mesuji Khamami usai menjalani pemeriksaan sebagai Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan proyek infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun 2018, di kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Jumat (25/01/2019) dini hari


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas penyidikan 2 (dua) Tersangka terkait perkara dugaan suap Direktur Krakatau Steel Wisnu Kuncoro, yakni Kenneth Sutardja selaju Direktur PT. Grand Kartech dan Eddy Tjokro, pegawai Group Tjokro Kurniawan.

Selain merampungkang berkas penyidikan kedua Tersang tersebut, KPK juga telah merampungkan berkas penyidikan Bupati non-aktif Mesuji Khamami.

“Ya. KPK telah melimpahkan berkas, barang bukti dan tersangka ke tahap penuntutan", terang Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengonfirmasi wartawan di kantornya, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Selasa 21 Mei 2019.

Lebih lanjut, Febri Diansyah menjelaskan, rencananya sidang akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Selama proses penyidikan, sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Saksi telah diperiksa baik dari unsur petinggi Krakatau Steel maupun pegawai Grand Kartech.

KPK menyangka, Kenneth dan Eddy diduga memberikan komitmen fee kepada Wisnu melalui perantara Alexander Muskitta sebesar Rp. 2,4 miliar.

Uang Rp. 2,4 miliar itu merupakan fee 10% ,(persen) dari total nilai kontrak yang akan dikerjakan kedua perusahaan dalam proyek milik Krakatau Steel. Dalam perkara ini, Wisnu dan Alex ditetapkan KPK selaku tersangka penerima suap.

Selain itu, KPK juga telah merampungkan berkas penyidikan Bupati Mesuji nonaktif Khamami, adiknya Taufik Hidayat dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wawan Suhendra. *(Ys/HB)*