Kamis, 09 April 2020

Bamag Kota Mojokerto Beri Bantuan Alat Penyemprot Disinfektan Untuk Pemkot

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Para Camat dan beberapa Kepala OPD dilingkungan Pemkot Mojokerto menerima langsung bantuan berupa alat penyemprot disinfektan dari Bamag Kota Mojokerto, Kamis 09 April 2020, di Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Badan Musyawarah Antar-Gereja (Bamag) Kota Mojokerto, memberikan bantuan berupa alat penyemprot disinfektan, kepada pemerintah daerah. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, di Rumah Rakyat, Kamis (09/04/2020).

Ada 21 alat penyemprot yang disumbangkan oleh Bamag Kota Mojokerto, untuk diberikan kepada masing-masing kelurahan. Yang nantinya, diharapkan mampu digunakan masyarakat dalam pencegahan penyebaran Covid-19 hingga ke pelosok pemukiman melalui penyemprotan cairan disinfektan.

"Kami berharap dengan penyerahan alat penyemprotan disinfektan ini dapat membantu dalam upaya melakukan pencegahan penyebaran virus Corona di daerah kita. Setidaknya kita telah berusaha agar penyebaran covid-19 dapat dicegah melalui penyemprotan disinfektan hingga ke pelosok pemukiman," kata Ketua Bamag Pendeta Daniel Pirngadi.

Bersama Pendeta Victor Rahardjo, Pendeta Istiranus dan J. Enang Sutarto, mengajak kepada semua warga di Kota Mojokerto agar tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat, serta berusaha semaksimal mungkin menghindari penyebaran Covid-19. Tentunya dengan mematuhi semua arahan dari pemerintah.

Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyambut baik bantuan alat penyemprot disinfektan yang diberikan oleh Badan Musyawarah Antar-Gereja, yang turut andil dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Ia berharap, melalui bantuan alat penyemprot tersebut masyarakat mampu turut berpartisipasi dalam penyemprotan secara mandiri di lingkungan masing-masing.

"Bantuan alat penyemprot ini, akan kami salurkan ke setiap kelurahan melalui kecamatan masing-masing. Sehingga, penyemprotan secara rutin dan bertahap dapat dilakukan secara terus menerus. Tentunya, kami juga memohon kepada semua masyarakat agar melakukan penyemprotan secara mandiri di rumah masing-masing, sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran Covid-19, yang mulai menjadi pandemi di seluruh negeri," jelasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Mojokerto terus melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi pencegahan penyebaran Covid-19. Mulai dari penyemprotan disinfektan di seluruh jalan protkol dan area publik, pembuatan bilik sterilisasi di area publik, pembuatan tempat cuci tangan pakai sabun (CTPS), menstabilkan bahan baku pangan melalui pasar murah, penyemprotan massal bagi ojek online (ojol), pemberian masker dan sarung tangan bagi pedagang pasar tradisional dan mensosialisasikan Covid-19 melalui kader motivator dan kesehatan. *(Ry/Hms/HB)*

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Minta, Desa Punya Layanan Observasi Covid-19 Mandiri

Gubernur Khofifah Indar Parawansa kembali menggelar rapat koordinasi virtual dengan jajaran Forkopimda Jatim dan Forkopimda kabupaten/kota se Jatim,  di Mapolda Jatim, Kamis 09 April 2020.


Kota SURABAYA – (harianbuana.com).
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa kembali menghimbau seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyediakan layanan observasi atau isolasi mandiri terkait Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19) hingga di tingkat desa/kelurahan. Hal itu, semata untuk mengantisipasi gelombang pemudik yang berdatangan masuk ke Jawa Timur jelang Bulan Suci Ramadan dan Lebaran.

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar hari ini (Kamis 09 April 2020), salah-satunya disebutkan baru ada 2.527 desa/kelurahan atau 29,9% (persen) desa/kelurahan se-Jatim yang telah menyiapkan ruang observasi mandiri. Sementara sisanya (desa/kelurahan) yang lain, belum menyiapkannya. Padahal, 14 hari bagi pemudik akan masuk ke Jatim.

"Hari ini kami bersama jajaran Forkopimda Jatim  melakukan rakor virtual. Tepatnya, kami melakukan koordinasi terkait up-date pelayanan dari seluruh proses dampak Covid-19. Kami ingin masing-masing daerah  punya layanan sampai lini bawah, hingga RT, RW, dusun. Minimal desa/kelurahan", tegas Gubernur Khofifah saat rapat virtual, Kamis 09 April 2020.

Khofifah berharap, layanan observasi di tingkat desa/kelurahan makin meningkat. Ditegaskannya, meski saat ini di Jatim sudah ada 527 kawasan permukiman yang diawasi ketat oleh TNI dan juga Polri, penyediaan layanan observasi mandiri ini sangat penting. Sebab, saat ini saja, terdeteksi  lebih 50 ribu pemudik dari luar daerah yang sudah masuk ke Jatim.

"Pada saat 10 hari yang lalu, Pak Bupati Lamongan menyampaikan ke kami, pemudik dari Jakarta yang sudah masuk Lamongan masih sekitar seribu. Tapi, tadi disampaikan, kira-kira yang dari Jabodetabek saja sudah sekitar 10 ribu. Belum daerah yang lain", tandas Khofifah.

Khofifah menekankan, penyediaan sarana observasi di tingkat paling bawah harus segera dimaksimalkan oleh Pemda setempat. Khofifah pun menekankan, dengan adanya layanan observasi yang ada di masing-masing desa/kelurahan, perantau yang pulang kampung juga tidak berat, karena masih bisa bertemu dengan keluarga dengan jarak aman.

"Maka salah satu yang kita koordinasikan tadi adalah kesiapan masing-masing kabupaten/kota di Jatim agar menyediakan layanan observasi atau isolasi mandiri. Minimal 14 hari bagi yang sekarang mulai kedatangan pemudik", tekannya. *(DI/HB)*

Gubernur Non-aktif Kepri Nurdin Basirun Divonis Bersalah Dan Disanksi 4 Tahun Penjara

Gubernur non-aktif Kepri Nurdin Basirun berada dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Kantor KPK, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Jum'at 12 Juli 2019.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Gubernur non-aktif Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun divonis 'bersalah' serta dijatuhi sanksi pidana 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp. 200 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan. Ia dinilai secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti 'bersalah' karena menerima suap senilai Rp. 45 juta dan Sing $ 11 ribu dolar serta gratifikasi sebesar Rp. 4.228.500.000,–


"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurdin Basirun berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp. 200 juta subsider 6 (enam) bulan kurungan", tegas Ketua Majelis Hakim Yanto, Kamis 09 April 2020, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Dalam persidangan yang berlangsung secara video conference ini, hanya Majelis Hakim yang berada di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Sedangkan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yakni Muhammad Asri, Agung Satria Wibowo dan Rikhi BM berada di ruang penuntut di gedung KPK. Sementara terdakwa Nurdin Basirun dan pengacaranya mengikuti sidang di lantai dasar gedung KPK.



Putusan Majelis Hakim tersebut, lebih rendah dari Tuntutan tim JPU KPK yang mengajukan Tuntutan supaya Nurdin Basirun dijatuhi sanksi pidana selama 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp. 250 juta subsider 6 (enam) bulan kurungan.


Dalam petimbangannya, Majelis Hakim menimbang, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta tidak mengakui perbuatannya. Sedangkan hal yang meringankan, Terdakwa berlaku sopan dan belum pernah dihukum.

"Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi, terdakwa tidak mengakui perbuatan. Hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan dan belum pernah dihukum", tandas Ketua Majelis Hakim.

Selain itu, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi tambahan berupa pencabutan Hak Politik Nurdin Basirun selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nurdin Basirun selasai menjalani hukuman pokok.

"Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Nurdin basirun berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana pokok", tukas Ketua Majelis Hakim Yanto.

Dalam membacakan amar putusannya, Majelis Hakim menyebut, Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepri menerima uang untuk menanda-tangani surat Ijin Prinsip Pemanfaatan Laut (IPPL) atas nama pemohon Kock Meng seluas 6,2 hektare, surat Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut atas nama pemohon Abu Bakar seluas 10,2 hektare dan berencana memasukkan kedua surat ijin tersebut ke dalam daftar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Majelis Hakim pun mengungkapkan, Nurdin terbukti menerima suap sebesar Rp. 45 juta dan 11.000 dollar Singapura secara bertahap terkait Ijin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut (IPPRL) di wilayah Provinsi Kepri.

Uang itu diberikan melalui Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau dan Budy Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau.

Selain itu, Majelis Hakim menilai, Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepri juga terbukti menerima gratifikasi senilai Rp. 4,22 miliar dari berbagai pihak dalam kurun waktu 2016–2019 selama masa jabatannya.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Nurdin Basirun, yakni perbuatan Nurdin Basirun selaku Gunernur Kepri bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi serta sikap Nurdin yang tidak mengakui perbuatannya. Sedangkan, hal yang meringankannya, yakni Nurdin berlaku sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.

Dalam putusannya, Majelis Hakim memutuskan, menetapkan Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepri telah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan dalam perkara gratifikasi, Majelis Hakim memutuskan, menetapkan Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepri telah melanggar Nurdin Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Atas Putusan Majelis Hakim tersebut, baik pihak Nurdin Basirun maupun pihak tim JPU KPK untuk sementara saling menyatakan pikir-pikir. *(Ys/HB)*

BERITA TERKAIT :
> KPK Akan Periksa 8 Saksi Terkait Suap Gubernur Kepri 24 Juli Besok

Dalami Kasus Mafia Migas, KPK Periksa Pejabat Bank Indonesia

Plt. Jubir KPK, Ali Fikri.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwal pemeriksaan Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Pungky Purnomo Wibowo, Kamis 09 April 2020. Ia akan diperiksa sebagai Saksi atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait dengan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES).

Dalam perkara ini, keterangan Pungky yang sebelumnya menjabat sebagai  kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI itu sangat dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Bambang Irianto, mantan Managing Director PES dan mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral).

"Yang bersangkutan (Pungky Purnomo Wibowo) akan diperiksa sebagai Saksi untuk tersangka BI (Bambang Irianto)", ujar Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (09/04/2020) siang.

Selain Pungky, hari ini (Kamis 09 April 2020), KPK juga menjadwal pemeriksaan terhadap 4 (empat) Saksi lainnya. Ke-empatnya, yakni Agus Bayu Winarno mantan pegawai Sucofindo, Feria Widiarti seorang ibu rumah tangga, Fitri Hillary Michiko selaku Internship pada Fungsi Legal PT. Pertamina serta Yusnita pegawai PT. YNM Edukasi Indonesi. "Ke-empatnya juga diperiksa untuk tersangka BI (Bambang Irianto)", jelas Ali Fikri.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Bambang Irianto selaku Managing Director Pertamina Energy Service (PES) 2009–2013 yang juga Direktur Utama (Dirut) Pertamina Energy Trading (Petral) sebagai Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait perdagangan minyak mentah dan produk kilang.

KPK menduga, Bambang diduga telah menerima suap USD 2,9 juta dalam rentan tahun 2010–2013. Penerimaan uang diterima Bambang melalui rekening perusahaan Siam Group Holding karena mengatur perdagangan produk kilang dan minyak mentah kepada PES/ PT. Pertamina (Persero).

Untuk menampung penerimaan tersebut, Bambang mendirikan Siam Group Holding yang bekedudukan hukum di British Virgin Island. *(Ys/HB)*

Berita Duka, Ibu Mertu Ketua KPK Firli Bahuri Meninggal Dunia


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berduka. Sang Ibu mertua, Sulastri bin Hardjodinomo meninggal dunia, Kamis (09/04/2020) pagi, sekira pukul 08.05 WIB. Kabar meninggalnya ibu mertua Firli Bahuri itu, beredar melalui pesan di beberapa grup WhatsApp wartawan.

Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri membenarkan saat dikonfirmasi tentang informasi berita duka tersebut. “Iya mas. ibu mertua beliau (Firli Bahuri) meninggal", katanya 

Dalam pesan WhatsApp berantai tersebut, juga menginformasikan rumah duka yang berada di Villa Galaxy, jalan Gardenia II Cluster A2, Grand Galaxy, Bekasi – Jawa Barat.

“Mohon dimaafkan atas dosa dan khilaf almarhummah, mohon doa semoga husnul khotimah. Aamin", isi pesan WhatsApp tersebut.

Namun demikian, hingga saat ini belum diketahui penyebab meninggalnya ibu mertua jenderal polisi bintang tiga itu. *(Ys/HB)*

Khofifah Terima Bantuan APD Penanganan Covid-19 Dari Swasta

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menerima sumbangan ratusan APD bagi tenaga medis yang menangani Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19) dari Junior JCI, Rabu (08/04/2020) kemarin,  di Gedung Negara Grahadi – Surabaya.


Kota SURABAYA – (harianbuana.com).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menerima sumbangan ratusan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis yang menangani Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19) dari Junior Chamber International (JCI). Bantuan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Rabu (08/04/2020) kemarin.

Khofifah menyampaikan, bantuan yang diterima nerupakan salah-satu bentuk kegotong-royongan masyarakat Jatim dan seluruh elemen strategis untuk bisa bersama-sama mengambil peran membantu proses pencegahan penyebaran dan penanganan wabah Covid-19.

"Kebetulan yang ada di sini sebagian besar adalah untuk tenaga kesehatan,;terutama untuk para dokter dan para perawat", terang Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sembari mengenalkan fungsi sanitizer berry, salah-satu hygiene kit bantuan dari JCI.

Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan, sanitizer berry dalam tutorial pencegahan Covid-19 berfungsi untuk menyeterilkan barang-barang, seperti meja ataupun yang lainnya.

"Misal saat orang masuk rumah, meja-meja disemprot, kemudian tas atau  barang-barang lain. Saya rasa semua akan berseiring dengan maksimalisasi dari pencegahan kemungkinan kalau ada droplet itu bagaimana bisa dicegah", jelas Khofifah.

Sumbangan APD bagi tenaga medis yang menangani Covid-19 dari JCI) tersebut akan diteruskan kepada tenaga medis hingga sanitarian di ruang isolasi pasien rumah sakit rujukan.

"Kami akan memastikan mereka dalam keadaan baik dan secure, sebab mereka front liner dan temasuk sanitarian yang mengambil sampah dari pasien", tegas Khofifah.

Bantuan face shield dari JCI East Java itu juga dinilai sangat berguna ditengah menipisnya stok APD bagi tenaga medis di Jatim.

Sementara itu, Local President JCI Jhonny Thio Doran mengungkapkan, bahwa bantuan dari organisasi internasional para pebisnis muda tersebut merupakan gerakan bersama lintas sektor.

Mereka membantu tenaga medis dengan berbagai macam keperluan untuk penanganan Covid-19. Mulai face mask, gloves, face shield, APD, vitamin C dan sanitizer berry.

"Tujuan kami adalah kami di sini ingin semua turun tangan membantu Pemprov Jatim. Kami tidak ingin Pemprov Jatim berjuang sendiri. Karena kami sadari bahwa ini adalah pandemi global dan pandemi nasional", ungkap Jhonny.

Jhony menambahkan, kepedulian terhadap sesama tersebut merupakan panggilan hati masing-masing insan pribadi untuk berbuat nyata di tengah ancaman Covid-19. "Kami senatiasa berdoa, masyarakat Jatim bisa melalui pandemi nasional ini dengan cepat", tambahnya. *(DI/HB)*

Istiqhozah Qubro Online Ditengah Pandemi Wabah Covid-19, Khofifah Bacakan Sholawat Tibbul Qulub

Kota SURABAYA – (harianbuana.com).
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa bacakan sholawat Tibbul Qulub di unggahan Instagram pribadinya @khofifah.ip pada Rabu 08 April 2020, malam. Ketika berita diunggah, unggahan Gubernur Jatim tersebut telah ditonton 7.105 orang dengan 341 komentar. Semetara, dalam akun Fb-nya, ajakan ikut istiqozah tersebut telah dibaca 2.784 orang, 63 komentar dan 261 kali dibagikan.

Shalawat Tibbul Qulub sendiri merupakan salah-satu dari sekian sholawat Nabi Muhammad SAW yang mengandung banyak khasiat. Sholawat ini dipercaya mampu mengobati beragam penyakit, sehingga cocok dibaca ditengah pandemi wabah Covid-19.

Berikut Bacaan Sholawat Tibbul Qulub:
• Allahumma sholli 'alaa Sayyidinaa Muhammadin :  Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW
• Thibbil qulubi wa dawa ihaa :  Sebagai obat hati dan penyembuhnya
Wa'aafiyatil abdaani wa shifaa ihaa :  Penyehat badan dan kesembuhannya
• Wa nuuril abshoori wa dhiyaa ihaa :  Sebagai penyinar penglihatan mata beserta cahayanya
• Wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa sallim :  Dan semoga rahmat tercurah limpahkan kepada para sahabat beserta keluarganya.

Dalam Istiqhozah Qubro secara online itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pun menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW dalam caption video.

Di antara bunyinya: Rasulullah Shallallahu' alaihi Wasallam bersabda: "Tidak ada yang dapat menolak takdir (ketentuan) ALLAH Ta'ala selain Doa. Dan tidak ada yang dapat menambah (memperpanjang) umur seseorang selain (perbuatan) baik (HR. Tarmidzi)", ungkap Khofifah.

Sementara itu, untuk mendapatkan keutamaan Sholawat Tibbil Qulub, ada beberapa cara mengamalkannya, sehingga orang yang istiqomah membaca Sholawat Tibbil Qulub ini dalam bilangan berapapun akan diberikan kesehatan lahir dan batin serta akan disembuhkan dari berbagai penyakit degan seijin ALLAH SWT.

Sedangkan cara mengamalkan Sholawat Tibbil Qulub pada umumnya cenderung berbeda-beda sesuai dengan ulama yang menganjurkan bacaan sholawat ini agar dibaca dalam jumlah tertentu.

Sementara itu, salah-satu cara dan keutamaan Sholawat Tibbil Qulub seperti yang dijelaskan dalam kitab Sa’adah ad-Daraini fi as-Shalat ala Sayyid al-Kaunaini, bahwa sholawat penyembuh tersebut dibaca 2.000 kali. Namun, ada pula sebagian pendapat  yang menyebut dibaca 200 kali.

“Sholawat ini merupakan lafal sholawat penyembuh lahir dan batin. Dibaca 2.000 kali untuk menyembuhkan segala penyakit. Dan menurut sebagian pendapat dibaca sebanyak 400 kali, maka penyakit tersebut akan sembuh atas seizing Allah", (Syekh Yusuf bin Ismail, Sa’adah ad-Daraini fi as-Shalat ala Sayyid al-Kaunaini). *(DI/HB)*

Rabu, 08 April 2020

Warga Tionghoa Kota Mojokerto, Berikan Bantuan Bagi Warga Terdampak Covid-19

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menerima perwakilan warga Tionghoa Kota Mojokerto di Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto, Rabu 08 April 2020.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Pandemi wabah Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19) yang meluas di seluruh negeri, sangat berimbas pada perekonomian masyarakat di berbagai daerah, tak terkecuali di Kota Mojokerto. Terkait itu, hari ini, Selasa 08 April 2020, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menerima bantuan Sembako dari perkumpulan warga Tionghoa yang ada di Kota Mojokerto.

Bantuan yang diberikan secara simbolis oleh Ketua Perkumpulan Warga Tionghoa, Moher, diharapkan dapat membantu warga Kota Mojokerto yang terdampak Covid-19. Bantuan Sembako tersebut, berupa beras sebanyak 6 (enam) ton, minyak goreng 1 (satu) ton, gula pasir 1 (satu) ton dan 500 kardus mie instan. 

"Kami berharap bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat yang saat ini sedang kehilangan pekerjaan dan lesunya ekonomi sebagai dampak dari virus Corona. Melalui bantuan ini merupakan wujud kepedulian kami warga Tionghoa kepada saudara-saudara kita. Semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi mereka yang sedang membutuhkan", kata Moher.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkot Mojokerto saat berswafoto dengan perwakilan warga Tionghoa Kota Mojokerto dan bantuan Sembakonya, Rabu 08 April 2020,  di Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto.


Bantuan tersebut lanjut Moher, diharapkan mampu meringankan beban mereka yang terdampak pandemi Corona. Terutama bagi warga yang berpenghasilan rendah dan para pekerja yang dirumahkan oleh perusahaan akibat imbas dari Covid-19. "Semoga, bantuan ini tepat sasaran dan bisa sedikit meringankan beban mereka", imbuhnya.

Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyambut hangat bantuan yang dikoordinir dari perkumpulan warga Tionghoa di Kota Mojokerto. Nantinya bantuan-bantuan tersebut akan disalurkan melalui satuan gugus tugas (Satgas) bidang logistik dan perekonomian yang membidangi. Sehingga, bantuan akan tersalurkan tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.

"Selain bantuan dari warga Tionghoa, kami pemerintah daerah melalui satgas-satgas yang membidangi telah memetakan perekonomian di Kota Mojokerto agar tetap stabil. Supaya warga tidak panik buying. Kami memastikan, semua kebutuhan bahan pangan, seperti beras, gula, minyak masih cukup ketersediaannya sampai tujuh bulan kedepan atau hingga akhir tahun ini", tegasnya.

Perlu diketahui, Pemerintah Kota Mojokerto terus melakukan berbagai upaya dalam mempercepat penanggulangan pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo. Mulai dari penerapan protokol kesehatan, meliburkan sekolah dan menghentikan sementara waktu kegiatan yang bersifat mengundang massa. Serta percepatan penanganan melalui satuan gugus tugas (Satgas) yang dibentuk setiap daerah. 

Dalam hal ini, melalui Satgas Ekonomi, terus menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga di masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan panic buying, menjaga kelancaran dan keamanan distribusi bahan pokok serta pengadaan pasar murah berupa sembako di setiap pasar tradisional melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. *(Ry/Hms/HB)*

Musrenbang Kota Mojokerto 2021, Percepatan Pembangunan Menuju Peningkatan Daya Saing Daerah Pariwisata

Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria saat membuka Musrenbang Kota Mojokerto Tahun 2021 yang digelar secara online di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Rabu 08 April 2020.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Di tengah pandemi Covid-19 di seluruh daerah, perencanaan pembangunan Kota Mojokerto harus tetap berjalan. Untuk itu, Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria membuka Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) tahun 2021 secara online di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Rabu 08 April 2020.

Dengan didampingi Kepala Bappeko Agung Moeljono dan Wakil Ketua 1 DPRD Kota Sonny Basoeki Rahardjo, Musrenbang Kota Mojokerto secara online tersebut turut dihadiri oleh kejaksaan negeri (Kejari) Kota Mojokerto, organisasi perangkat daerah (OPD), organisasi masyarakat dan pelaku usaha yang tersambung secara video conference.

Cak Rizal, sapaan akrab wakil wali kota menjelaskan, musrenbang merupakan mekanisme perencanaan tahunan dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat. Sekaligus sebagai wadah partisipasi untuk menghasilkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang lebih aspiratif, transparan dan dapat pula dipertanggungjawabkan.

"Berdasarkan tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Mojokerto 2021, yakni Penguatan SDM Masyarakat dan Aparatur Untuk Daya Saing Ekonomi, Ketahanan Sosial dan Birokrasi Profesional, maka prioritas pembangunan di Kota Mojokerto meliputi lima hal", kata Cak Rizal, saat video conference.

Salah-satu suasana Musrenbang Kota Mojokerto Tahun 2021 yang digelar secara online di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Rabu 08 April 2020.


Pertama, pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Kedua, reformasi birokrasi melalui inovasi layanan publik dan konsolidasi tatalaksan kelembagaan. Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pusat pertumbuhan baru dan penyelesaian masalah prioritas.

Keempat, mengembangkan ekosistem perekonomian yang mandiri antara peran pasar tradisional, pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan yang kelima adalah menguatkan nilai-nilai budaya, kesadaran hukum dan literasi informasi untuk ketahanan sosial yang tangguh.

"Pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, kemudahan aksesibilitas, peningkatan tata kelola pemerintah dan pembangunan berbasis SDM yang berkualitas, masih menjadi prioritas arah pembangunan 2021 bagi Kota Mojokerto. Hal ini, tidak lepas dari percepatan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Timur, sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2019", jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeko Agung Moeljono menambahkan usulan program dan kegiatan yang masuk pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Mojokerto 2021, sebanyak 94 program dan 343 kegiatan dengan anggaran Rp 586 miliar. Dan berdasarkan hasil telaah terhadap pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2021, diusulkan sebanyak 632 kegiatan.

"Dari kegiatan yang diusulkan tersebut, nantinya akan diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta kemampuan keuangan daerah", tandasnya. *(Ry/Hms/HB)*

KPK Minta, Pemda Tidak Perlu Takut Pengadaan Barang Untuk Penanganan Covid-19

Ketua KPK Firli Bahuri.



Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah daerah tidak perlu takut dalam melakukan pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk penanganan pandemi wabah Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19).

Hal tersebut disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri kepada para Sekretaris Daerah dan Bupati/ Wali Kota di Indonesia dalam rapat koordinasi melalui video conference atau konferensi video bersama Ketua BPK, Menteri Dalam Negeri, Kepala BPKP dan Kelapa LKPP, Rabu 08 April 2020.

"Dalam kondisi darurat, pengadaan barang dan jasa boleh dengan cara swakelola, selama terdapat kemampuan pelaksana swakelola", kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam video conference di Gedung B Kantor Kementerian Dalam Negeri – Jakarta, Rabu 08 April 2020.

Firli memaparkan, KPK menyadari di tengah situasi darurat, harga barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 mengalami kenaikan signifikan karena permintaan global yang meningkat dan produsen yang terbatas. Maka, hal itu menyebabkan kondisi pasar tidak normal.

Terkait itu, diharapkan penggunaan anggaran serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat juga dilakukan dengan mengedepankan harga terbaik (value for money).

Dipaparkannya pula, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pun menitik-beratkan pada pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan tidak selalu dengan harga terendah.

"Pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat cukup menekankan pada prinsip efektif, transparan dan akuntabel. Misalnya, dengan cara mendokumentasi dan membuka setiap tahapan pengadaan dalam rangka mencari harga terbaik atau value for money tersebut", papar Firli Bahuri.

Lebih lanjut, Firli mengungkapkan, bahwa KPK telah meluncurkan Surat Edaran (SE) KPK Nomor 8 Tahun 2020 yang menjadi panduan bagi Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di tingkat pusat hingga daerah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa di situasi darurat saat ini.

Ditegaskannya, bahwa salah-satu poin dari SE tersebut, yakni memuat rambu-rambu pencegahan korupsi untuk memberikan kepastian bagi pelaksana pengadaan barang dan jasa.

"Sepanjang unsur-unsur pidana korupsi tidak terjadi, maka proses pengadaan barang dan jasa tetap dapat dilaksanakan tanpa keraguan", tegas Firli.

Firli menandaskan, meski demikian, KPK juga berkomitmen mengawal pelaksanaan anggaran pengadaan barang dan jasa terkait penanganan Covid-19, salah-satunya membentuk tim khusus yang bekerja bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat pusat dan daerah.

"Saat ini tim sedang merampungkan telaah untuk dapat memberikan rekomendasi terhadap persoalan sistemik yang dihadapi pelaksana di lapangan terkait pelaksanaan anggaran pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19", tandasnya. *(Ys/HB)*

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Instruksikan Samsat Se Jatim Bebaskan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Gubernur Jatum Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak.


Kota SURABAYA – (harianbuana.com).
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan, supaya Samsat seluruh Jawa Timur memberi stimulus pembayaran pajak kendaraan bermotor ditengah pandemi wabah Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19).

Stimulus tersebut berlaku pada pembebasan denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jatim Boedi Prijo Soeprajitno mengatakan, stimulus dan bebas denda ini bisa dinikmati masyarakat mulai 3 April 2020 hingga 31 Mei 2020. "Ini amanat gubernur. Lah kami tanggap untuk merespon", kata  Kepala Bapenda Provinsi Jatim Boedi Prijo Soeprajitno saat dikofirmasi wartawan, Rabu 08 April 2020.

Boedi menerangkan, sanksi yang dibebaskan untuk seluruh kendaraan bermotor itu hingga jatuh tempo selama 5 (lima) tahun terakhir. "Jadi, yang tahun lalu belum membayar juga dibebaskan sanksinya selama masa pembebasan sanksi ini berlaku", terangnya.

Dijelaskannya, bahwa pemberlakuan stimulus ini juga mendapat dukungan dari pihak Jasa Raharja yang juga ikut memberikan pembebasan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). "Jadi, kalau itu kalau terlambat juga dibebaskan", jelas Boedi.

Boedi mengatakan, selama pandemi wabah Covid-19 masih merebak, pembayaran tersebut dapat dilakukan secara online. Dengan begitu, masyarakat tak perlu datang ke gerai Samsat.

Ditandaskannya, pembayaran itu bisa dilakukan melalui Samsat online nasional, market place melalui Tokopedia, LinkAja, Indomaret dan Alfamart.

Boedi berharap, ke depan, meskipun wabah virus Corona sudah menghilang, masyarakat dapat memanfaatkan layanan online tersebut tanpa harus datang ke Samsat. "Jadi kalau bisa, ke depan yang antri itu cuma ganti STNK dan balik nama", pungkasnya, penuh harap. *(DI/HB)*

Wakil Ketua DPRD Sampaikan 4 Poin Penting Pembangunan Pada Musrenbang Kota Mojokerto

Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Sonny Basoeki Rahardjo saat menyampaikan sambutan dalam Musrenbang yang digelar secara teleconference ini, Rabu 08 April 2020.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2021 pada Rabu 08 April 2020. Kegiatan ini, digelar secara teleconference yang melibatkan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Wakil Wali Kota Mojokerto, Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, seluruh OPD di lingkungan Pemkot Mojokert serta perwakilan masyarakat Kota Mojokerto.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Sonny Basoeki Rahardjo, SH., MH. mewakili DPRD Kota Mojokerto menyampaikan, bahwa Musrenbang merupakan salah satu tahapan dari penyusunan rencana pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif.

"Dalam hal ini, masyarakat dilibatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui tokoh-tokoh masyarakat yang hadir dalam musrenbang", kata Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Sonny Basoeki Rahardjo, SH., MH. dalam Musrenbang yang digelar secara teleconference ini, Rabu 08 April 2020.

Pada kesempatan ini, Sonny menyampaikan 4 poin penting agar menjadi perhatian Pemkot Mojokerto dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan tahun 2021 dengan tema pembangunan: "Penguatan SDM Masyarakat dan Aparatur untuk Daya Saing Ekonomi, Ketahanan Sosial dan Birokrasi Profesional".

Salah-satu suasana Musrenbang RKPD Tahun 2021 yang digelar Pemkot Mojokerto secara teleconference pada Rabu 08 April 2020.


Adapun 4 poin penting agar menjadi perhatian Pemkot Mojokerto tersebut, yakni:
1. Bidang Kesehatan
Anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pelayanan dasar kesehatan sudah cukup memadai. Hanya saja bagaimana memaksimalkan mutu pelayanan yang diberikan di puskesmas dan RSUD selalu diupayakan meningkat dari waktu ke waktu. 
2. Bidang Pendidikan
Kota Mojokerto sudah bertahun-tahun melaksanakan program sekolah gratis, maka saatnya berbicara tentang mutu pendidikan. Diharapkan seluruh warga Kota Mojokerto dapat menikmati pendidikan yang bermutu dengan biaya yang semurah-murahnya.
Pemerintah Kota Mojokerto hendaknya lebih memperbanyak lagi diklat-diklat fungsional bagi aparaturnya, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih cepat, mudah, akurat dan memuaskan.
3. Bidang Kesejahteraan Rakyat
Masyarakat yang sejahtera yang berkeadilan akan melahirkan ketahanan sosial yang tinggi. Oleh karena itu kebijakan anggaran haruslah memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sehingga tatanan masyarakat Kota Mojokerto menjadi kuat dan kokoh yang tidak mudah termakan oleh hasutan dan provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
4. Bidang Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur yang harus dilaksanakan hendaknya adalah pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga permasalahan mendasar yang selalu dihadapi Kota mojokerto seperti masalah banjir (genangan air) dari tahun ke tahun dapat semakin teratasi. Dengan tidak seberapa luasnya wilayah Kota Mojokerto, maka sudah semestinya pembangunan infrastruktur merata sampai ke pelosok dan sudut-sudut kota.

“Hendaknya pemerintah menaruh perhatian terhadap usulan-usulan yang disampaikan dalam Musrenbang untuk dapat direalisasikan, tentunya sesuai dengan skala prioritas pembangunan serta kemampuan anggaran. Hal tersebut guna menjaga kepercayaan masyarakat atas keberlangsungan penyelenggaraan musrenbang itu sendiri di masa depan”, pungkas Sonny.. *(Fzn/DI/HB)*

Khofifah Siapkan 9 Tempat Pemakaman Khusus Korban Covid-19 Di Jatim

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.


Kota SURABAYA – (harianbuana.com).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyiapkan 9 (sembilan) lokasi  tempat permakaman jenazah korban wabah Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19).

Tempat pemakaman itu seengaja disiapkan, karena ada penolakan sebagain warga terhadap pemakaman jenazah korban wabah Covid-19 di sekitar tempat tinggal mereka.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Perhutani terkait penyediaan lahan untuk pemakaman jenazah pasien Covid-19. Total sudah ada 9 titik bidang tanah yang disediakan oleh Perhutani dan siap digunakan. Masing-masing luasannya sekitar 1.000 meter persegi", terang Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Rabu 08 April 2020.

Khofifah menjelaskan, di beberapa daerah, jenazah pasien Covid-19 kerap menimbulkan stigma dan ketakutan di masyarakat. Terkait itu, pihaknya berupaya mendapat solusi atas persoalan tersebut.

“Dengan adanya lahan pemakaman khusus untuk kasus Covid-19 ini, diharapkan selain menjamin keamanan bagi masyarakat juga memberikan kenyamanan bagi keluarga korban", jelas Khofifah.

Ditegaskannya, bahwa sembilan lokasi tempat permakaman korban Covid-19 itu tersebar di wilayah administrasi Provinsi Jatim. Hanya saja, lokasi 9 tempat pemakaman korban Covid-19 tersebut tidak disebutkan secara jelas.

Hal iitu sengaja dilakukan agar tidak terjadi polemik ditengah masyarakat. “Lokasi detailnya tidak diumumkan. Tetapi rumah sakit rujukan baik pertama maupun utama sudah kami koordinasikan. Pihak Polsek dan Koramil juga sudah terinformasi", tegasnya.

Khofifah menandaskan, tempat permakaman yang disipkan untuk korban Covid-19 tersebut sudah memenuhi syarat dan protokol kesehatan yang ada. 

"Misalnya, tidak boleh kurang dari 50 meter dari sumber mata air tanah dan tidak kurang dari 500 meter dari pemukiman. Selain itu setiap jenazah yang akan dimakamkan di lokasi tersebut, sudah diterapkan protokol pemulasaraan jenazah yang benar", tandasnya.

Ditandaskannya pula, bahwa petugas pemakaman jenazah pun harus menggunakan APD lengkap. Terkait proses pemakaman jenazah korban Covid-19 dilakukan sesuai syari'ah dan protokol medis. Di antaranya memasukkan jenazah bersama peti ke dalam liang lahat tanpa harus membuka peti, plastik dan kain kafannya. *(DI/HB)*

Selasa, 07 April 2020

Terkait Kasus Mantan Sekretaris MA Nurhadi, KPK Mengonfirmasi Jaksa Sri Astuti Selaku JPN Gugatan PT. MIT

Plt. Jubir KPK Ali Fikri 


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi seorang jaksa, Sri Astuti sebagai Saksi untuk tersangka Nurhadi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dalam penyidikan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi pengurusan perkara perdata di MA tahun 2011–2016, Selasa 07 Maret 2020.

Ia dikonfirmasi selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang saat itu diminta untuk menjadi 'Kuasa' gugatan perdata PT. Multicon Indrajaya Terminal (PT. MIT) terhadap suatu BUMN yakni PT. Kawasan Berikat Nusantara (PT. KBN) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

"Penyidik mengonfirmasi saksi seputar tugas yang bersangkutan yang saat itu selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang diminta oleh BUMN dalam hal ini PT KBN untuk menjadi kuasa dalam gugatan perdata PT. MIT di PN Jakarta Utara", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya saat dikonfirmasi wartawan di kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Selasa 07 April 2020.

"Keterangan saksi Sri, membantu Penyidik KPK untuk menguatkan pembuktian dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka NHD (Nurhadi)", tandasnya.

Dalam perkara ini, selain Nurhadi, KPK juga telah menetapkan 2 (dua) Tersangka lainnya. Ke-duanya dari unsur swasta, yakni Rezky Herbiyono (RHE) menantu Nurhadi dan Hiendra Soenjoto (HS) Direktur PT. MIT

Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai Tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp. 46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara di MA, sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai Tersangka pemberi suap.

Dugaan penerimaan suap dan gratifikasi tersebut diduga terkait pertama, perkara perdata antara PT. MIT melawan PT. KBN (Persero) pada tahun 2010.

Yang mana, pada awal 2015, tersangka Rezky menerima 9 lembar cek atas nama PT. MIT dari tersangka Hiendra untuk mengurus perkara Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Kasasi No: 2570 K/Pdt/2012 antara PT. MIT dan PT. KBN (Persero) dan dalam proses hukum dan pelaksanaan eksekusi lahan PT. MIT di lokasi milik PT. KBN oleh PN Jakarta Utara agar dapat ditangguhkan.

Untuk membiayai pengurusan perkara tersebut, tersangka Rezky menjaminkan 8 lembar cek dari PT. MIT dan 3 lembar cek milik Rezky untuk mendapatkan uang dengan nilai Rp. 14 miliar.

Namun, kemudian PT. MIT kalah dan karenanya pengurusan perkara tersebut gagal, maka tersangka Hiendra meminta kembali 9 lembar cek yang pernah diberikan tersebut.

Perkara kedua adalah pengurusan perkara perdata sengketa saham di PT. MIT. Yaitu, pada 2015 Hiendra digugat atas kepemilikan saham PT. MIT. Perkara perdata ini dimenangkan oleh Hiendra mulai dari tingkat pertama dan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Januari 2016.

Pada periode Juli 2015 – Januari 2016, yaitu ketika perkara gugatan perdata antara Hiendra dan Azhar Umar sedang disidangkan di PN Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Diduga, terjadi tpemberian uang dari tersangka Hiendra kepada Nurhadi melalui tersangka Rezky total senilai Rp. 33,1 miliar.

Penberian uang tersebut diduga dilakukan dalam 45 kali transaksi. Pemecahan transaksi tersebut diduga sengaja dilakukan agar tidak mencurigakan karena nilai transaksi yang begitu besar. Beberapa kali transaksi juga dilakukan melalui rekening staf Rezky.

KPK menduga, tujuan pemberian uang-uang tersebut adalah untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata terkait kepemilikan saham PT. MIT.

Untuk perkara ketiga adalah dugaan adanya penerimaan gratifikasi terkait dengan pengurusan perkara-perkara lain di pengadilan.

KPK pun menduga, tersangka Nurhadi melalui Rezky menantu Nurhadi dalam rentang Oktober 2014 – Agustus 2016 diduga juga menerima sejumlah uang dengan total sekitar Rp. 12,9 miliar terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.

Penerimaan-penerimaan tersebut, tidak pernah dilaporkan oleh tersangka Nurhadi kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja, terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi. *(Ys/HB)*

Khofifah Ajak Warga Jatim Lawan Covid-19 Melalui Istighosah Qubro Online

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.


Kota SURABAYA – (harianbuana.com).
Berbagai ikhtiar dan langkah terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menangkal penyebaran Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19) baru atau (Sars-CoV-2). Baik ikhtiar secara medik, sosial, ekonomi juga ikhtiar spiritual sesuai agama masing-masing untuk bisa menangani maupun menangkal Covid-19.

Dalam ikhtiar spiritual, Pemprov Jatim  bersama Forkopimda Jatim dan PWNU mengadakan Istighosah Qubro secara online yang dilakukan bersama 19 masyayikh Jawa Timur.

Istighosah Qubro online yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia tersebut akan disiarkan secara langsung melalui TVRI, RRI, Kominfo Provinsi Jawa Timur dan 9 televisi lokal pada Rabu 08 April 2020 mulai pukul 19.30 WIB.

"Untuk masyarakat Jawa Timur dan di manapun berada, maka ikhtiar yang akan kami lakukan bersama dengan 19 masyayikh dan ulama dalam kordinasi PWNU Jawa Timur", ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Selasa (07/04/2020).

"Saya mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur dan masyarakat yang bisa mengikuti istighostah  secara online ini bersama- sama berdzikir  mohon kepada Allah agar virus covid-19 diangkat dari bumi Indonesia dan Jawa Timur pada khususnya. Kemungkinan ini adalah Istighosah Qubro online pertama yang pernah dilakukan di negeri ini,” ia menambahkan.

Dia menuturkan, Istighosah Qubro online ini dilakukan karena untuk menjaga physical distancing sehingga pihaknya lakukan secara on line.  Istighostah ini dilakukan dengan penuh  keikhlasan, kekhusyukan dan dalam jumlah jamaah  yang  besar maka cara yang ditempuh melakukan secara online.

"Tentu kami berharap bahwa ada proses diseminasi berikutnya. Ini adalah munajat kita kepada Allah SWT. Kita mohon kepada Allah, semoga  doa kita diijabah. Masyarakat Indonesia sehat, Masyarakat Jawa Timur sehat. Dan badai Covid-19 segera diangkat oleh Allah SWT dari Bumi Indonesia dan  Bumi Jawa Timur", ucap Khofifah.

Khofifah menuturkan, penyelenggaraan ini bertepatan dengan malam nisfu sya’ban malam. Pada malam tersebut Allah mengiijabah doa-doa hamba-Nya yang mohon pertolongan kepada-Nya.

"Mudah-mudahan kebersamaan kita, keikhlasan kita, kekusyukan kita beristighosah secara online dipandu dengan 19 masyayikh dan ulama PWNU Jatim akan menjadi bagian dari pintu pembuka keselamatan dan kesehatan di antara  seluruh ikhtiar kita untuk bisa terbebas dari Covid-19 di Indonesia khususnya Jatim", pungkasnya. *(DI/HB)*