Sabtu, 04 Juli 2020

Wali Kota Mojokerto Gratiskan Rapid Test Untuk UTBK Sebagai Syarat SBMPTN

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Kepala Dispendik Pemkot Mojokerto Amin Wachid saat meninjau pelaksanaan PPDB Online di SMP Negeri 1 Kota Mojokerto, Selasa 30 Juni 2020.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menggratiskan biaya rapid test bagi putra putri Kota Mojokerto yang akan mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) sebagai salah satu syarat dalam Seleksi Bersama Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Untuk itu, Wali Kota Mojokerto menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk meniadakan biaya rapid tes bagi calon mahasiswa ini.

"Ada beberapa perguruan tinggi di wilayah Surabaya, yang mewajibkan menunjukkan uji rapid test dengan hasil non reaktif atau swab test dengan hasil negatif yang dikeluarkan selambat-lambatnya 14 hari sebelum mengikuti ujian kepada panitia untuk mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) SBMPTN. Ini sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Surabaya", terang Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, Christiana Indah Wahyu, Sabtu 04 Juli 2020.

Ditegaskannya, bahwa digelarnya kegiatan rapid test 'gratis' bagi putra putri Kota Mojokerto yang akan mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tersebut, merupakan perintah Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

"Ini merupakan atensi langsung dari Ibu Wali Kota Mojokerto bagi putra putri Kota Mojokerto. Karena mereka memiliki hak juga untuk mengikuti seleksi ke perguruan tinggi, tapi harus terhenti karena kondisi pandemi Covid-19. Untuk itu, agar tidak terbebani biaya pemerintah daerah meniadakan biaya untuk menjalani rapid test", terangnya.


Kepala Dinkes Pemkot Mojokerto memastikan, sesuai Instruksi Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, selain akan ada rapid test gratis, juga akan ada tes gula darah dan tes Narkoba 'gratis' bagi calon mahasiswa yang mengikuti UTBK dan SBMPTN.

"Pelaksanaan rapid test, dapat dilakukan di seluruh Puskesmas di Kota Mojokerto secara gratis, sesuai domisili masing-masing peserta", tandas Kepala Dinkes Pemkot Mojokerto Christiana Indah Wahyu.

Diketahui, bahwa pelaksaan UTBK SBMPTN 2020, dilakukan dalam beberapa gelombang. Untuk gelombang pertama pada tanggal 5–14 Juli 2020. Sedangkan gelombang kedua pada tanggal 20–29 Juli 2020 dan gelombang cadangan pada tanggal 29 Juli 2020 hingga 02 Agustus 2020. Sedangkan untuk pengumuman SBMPTN, akan dilangsungkan pada 20 Agustus 2020.

Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab disapa "Ning Ita" ini mengungkapkan, bahwa rapid test gratis ini dalam rangka memberikan dukungan kepada generasi muda Kota Mojokerto yang berjuang untuk bisa lolos masuk perguruan tinggi negeri.

"Untuk itu, kami ingin meringankan beban mereka dengan memberikan rapid test, tes gula darah sekaligus tes narkoba", ungkap Ning Ita.

Ning Ita menegaskan, generasi muda Kota Mojokerto harus memiliki harapan besar untuk masa depan yang lebih baik. "Hal ini bisa dicapai, bila putra putri Kota Mojokerto bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Dan, tentunya bebas dari Narkoba", tegas Ning Ita.

UTBK, merupakan tes yang harus dilalui setiap peserta SBMPTN. Dalam penerimaan mahasiswa baru, SBMPTN adalah salah satu dari tiga jalur seleksi masuk PTN. Jalur lainnya, bisa melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau jalur mandiri.

Sebagaimana diketahui, UTBK bakal tetap digelar secara fisik di tengah pandemi wabah Covid–19. Terkait itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dan pengelola, seperti aturan batas maksimum suhu badan peserta. *(Ry/Rr/Hms/HB)*

Gubernur Khofifah Apresiasi Sikap FKUB Jatim Soal RUU HIP

Salah-satu suasana saat Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menemui FKUB Jatim ketika mereka menyampaikan pendapatnya soal RUU HIP dan sikapnya menghadapi pandemi Covid–19, Jum'at 03 Juli 2020, di Gedung Negara Grahadi – Surabaya. (Foto: dok. Kominfo Prov. Jatim).


Kota SURABAYA – (harianbuana.com).
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengajak Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jatim untuk turut-serta dan berperan aktif dalam menjadi juru bicara penegakan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus corona atau Corona Virus Disease – 2019 (Covid–19) di masyarakat Jatim.

Gubernur Khofifah pun menyambut baik apa yang menjadi seruan moral dari FKUB Jatim. Menurutnya, semangat FKUB Jatim dalam menyampaikan pendapat, menyatakan sikap adalah bentuk penegakan nilai demokrasi yang harus terus dikembangkan.

Yang mana, dalam 3 (tiga) poin seruan moral tersebut ada semangat persatuan, penegakan nilai-nilai Pancasila juga semangat menjaga kerukunan dan kesatuan bangsa di tengah pandemi Covid–19.

"Saya mengapresiasi apa yang menjadi sikap moral dari FKUB Jawa Timur. Bahwa tiga poin semangat yang disampaikan FKUB Jatim ini adalah semangat menjaga persatuan, menjaga nilai Pancasila dan ingin menjaga warga masyarakat Jawa Timur tetap rukun dan damai", ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Minggu 05 Juli 2020.

Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini menerima FKUB Jatim ketika mereka menyampaikan pendapatnya terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan sikapnya menghadapi pandemi Covid–19, di Gedung Negara Grahadi Jumat 03 Juli 2020.

Tiga poin sikap moral FKUB Jatim tersebut menyatakan sikap terkait RUU HIP, persiapan Pilkada serentak lanjutan di Jawa Timur serta persiapan new normal.

Terkait RUU HIP, dalam kesempatan tersebut, Khofifah menyampaikan penjelasan dari Menkopolhukam Mahfud MD yang sepekan sebelumnya telah melakukan kunjungan kerja ke Jatim dan menjelaskan tentang perkembangan RUU HIP.

Dalam penjelasannya, Gubernur Khofifah menjelaskan, bahwa RUU HIP tersebut saat ini sudah dikembalikan Pemerintah kepada DPR-RI. Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP tersebut dan fokus untuk menangani pandemi Covid–19.

"RUU HIP tersebut sesuai apa yang dijelaskan oleh Bapak Menkopolhukam, telah dikembalikan ke DPR-RI, karena itu RUU yang merupakan usulan dari DPR-RI tersebut diputuskan presiden untuk ditunda dan dikembalikan ke DPR-RI agar dilakukan diskusi-diskusi di ruang masyarakat lebih dulu. Pemerintah akan fokus dulu menangani pandemi", jelas Gubernur Khofifah mengutip penjelasan Menkopolhukam Mahfud MD.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah memaparkan, bahwa Pemerintah Pusat pun tidak bisa membatalkan RUU HIP demi menjaga semangat demokrasi yang menjadi landasan pemerintah ini berjalan.

Dalam audiensi FKUB Jatim bersama Gubernur Khofifah tersebut, hadir Ketua FKUB Jatim Hamid Syarif, Wakil Ketua I FKUB Jatim Najib Hamid, Sekretaris Hizbul Wathon dan 15 orang pengurus maupun anggota FKUB Jatim yang lain. Dalam audiensi ini, FKUB Jatim menyampaikan 3 (tiga) sikap moral FKUB Jatim.

Yang pertama, adalah FKUB Jatim menghendaki agar DPR-RI dan pemerintah mencabut dan membatalkan RUU HIP untuk menjaga kehidupan masyarakat yang tertib, rukun, aman dan damai.

Ke-dua, FKUB Jatim menghendaki agar pimpinan majelis-majelis agama selalu dan terus melakukan layanan keagamaan dalam aktivitas keagamaan serta mencegah umat beragama untuk tidak terprovokasi terhadap usaha yang akan memecah-belah kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Terlebih, dalam menghadapi Pilkada serentak lanjutan yang direncanakan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Yang mana, ada 19 kabupaten/ kota di Jatim yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.

Ke-tiga, FKUB Jatim menghendaki agar semua komponen anak bangsa memusatkan segala tenaga, pikiran, daya dan upaya untuk mengurangi pandemi Covid–19 dengan semua dampaknya.

"Poin yang ketiga ini penting, bahwa tokoh agama harus memiliki rasa yang sama untuk terlibat aktif dalam menanggulangi pandemi Covid–19. Tokoh agama adalah speaker kuat di masyarakat. Yang kami inginkan, agar tokoh agama turut aktif menyosialisasikan penegakan protokol kesehatan saat transisi menuju new normal", papar Khofifah.

Gubernur Khofifah menandaskan, selama vaksin Covid–19 belum ditemukan, maka vaksin terbaik adalah disiplin menegakkan protokol kesehatan. "Yaitu dengan mengenakan masker setiap keluar rumah, menjaga jarak yang aman dan juga membiasakan diri untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat melalui rajin cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun", tandasnya. *(DI/HB)*

Satu Dari Tujuh Tersangka Suap Proyek Infrastuktur Di Kutai Timur Sudah Tiba Di KPK

Salah-satu suasana konferensi pers tentang penetapan Ismunandar selaku Bupati Kutai Timur dan Encek Unguria Firgasih istri Ismunandar selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur dan 5 (lima) orang lainnya sebagai Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur, Jum'at (03/07/2020) malam, di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Satu dari tujuh Tersangka perkara dugaan tindak pidana suap terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur tahun 2019–2020 sudah tiba ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan. Dia, adalah Deky Ariyanto, dari unsur rekanan atau kontraktor.

KPK menemukan, Deky Aryanto selaku rekanan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Kutai Timur memberikan sejumlah uang kepada Ismunandar selaku Bupati Kutai Timur melalui 2 (dua) orang perantara.

"Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup peran DA (Deky Aryanto) yang diduga sebagai pemberi uang Rp. 2,1 miliar kepada ISM (Ismunandar) selaku Bupati Kutim (Kutai Timur) melalui SUR (Suriansyah) dan MUS (Musyaffa)", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu 04 Juli 2020.

Ali Fikri menjelaskan, Deky sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK hari ini, Sabtu 04 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 WIB dan langsung diperiksa. Selanjutnya, Deky akan dibawa ke Rutan (Rumah Tahanan) Polres Jakarta Pusat untuk menjalani isolasi mandiri.

Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur tahun 2019 – 2020 ini, KPK telah menetapkan 7 (tujuh) Tersangka.

Ketujuh Tersangka tersebut yakni Ismunandar selaku Bupati Kutai Timur; istri Bupati Ismunandar, Encek Unguria Firgasih selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur; Musyaffa selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Timur; Suriansyah selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Timur; Aswandini selaku Kepala Dinas PU  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur serta 2 (dua) orang rekanan, yakni Aditya Maharani dan Deky Aryanto.

KPK membeberkan, pada 11 Juni 2020, diduga terjadi penerimaan hadiah atau janji yang diberikan dari Aditya Maharani selaku rekanan Dinas PU Pemkab Kutai Timur sebesar Rp. 550 juta dan dari Decky selaku rekanan Dinas Pendidikan sebesar Rp. 2,1 miliar kepada Ismunandar melalui Suriansyah dan Musyaffa bersama-sama istri Bupati Kutai Timur Ismunandar, Encek Unguria Firgasih selaku Ketua DPRD Kabupaten KutaibTimur.

Keesokan harinya Musyaffa menyetorkan uang tersebut ke beberapa rekening, yaitu bank Syariah Mandiri a.n Musyaffa sebesar Rp. 400 juta, bank Mandiri sebesar Rp. 900 juta dan bank Mega sebesar Rp. 800 juta.
Pemberian uang-uang tersebut untuk kepentingan Ismunandar. Yaitu pada tanggal 23–30 Juni 2020 untuk pembayaran kepada Isuzu Samarinda atas pembelian mobil elf sebesar Rp. 510 juta, pada tanggal 01 Juli 2020 untuk pembelian tiket ke Jakarta sebesar Rp. 33 juta dan pada tanggal 02 Juli 2020 untuk pembayaran hotel di Jakarta Rp. 15,2 juta.

Diduga, sebelumnya juga terjadi penerimaan uang THR dari Aditya sebesar masing-masing Rp. 100 juta untuk Ismunandar, Musyaffa, Suriansyah dan Aswandini pada 19 Mei 2020 serta transfer ke rekening bank atas nama Aini sebesar Rp. 125 juta untuk kepentingan kampanye Ismunandar.

KPK pun menduga, juga terjadi beberapa transaksi dari rekanan kepada Musyaffa melalui beberapa rekening bank terkait dengan pekerjaan yang sudah didapatkan di Pemkab Kutai Timur. Total saldo yang masih tersimpan di rekening- rekening tersebut sekitar Rp. 4,8 miliar.

Selain itu, diduga juga terjadi penerimaan uang melalui ATM atas nama Irwansyah, saudara dari Decky yang diserahkan kepada Encek Unguria Firgasih sebesar Rp. 200 juta.

Penerimaan uang-uang tersebut, diduga karena Ismunandar menjamin anggaran dari rekanan yang ditunjuk agar tidak mengalami pemotongan anggaran. Encek sendiri diduga melakukan intervensi dalam penunjukan pemenang terkait proyek pengadaan di Pemkab Kutai Timur.

Sementara Musyaffa selaku kepercayaan Bupati Kutai Timur diduga berperan melakukan intervensi dalam menentukan pemenang proyek-proyek pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan PU di Pemkab Kutai Timur.

Tentang Suriansyah, KPK menduga, dia  diduga yang mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan termin sebesar 10% dari jumlah pencairan. Sedangkan Aswandini selaku Kepala Dinas PU diduga sebagai pengatur pembagian jatah proyek bagi rekanan yang akan menjadi pemenang.

KPK juga menduga, Aditya Maharani selaku rekanan diduga menerima pekerjaan berupa Proyek Pembangunan Embung Desa Maloy senilai Rp. 8,3 miliar; Pembangunan Rumah Tahanan Polres Kutai Timur Rp. 1,7 miliar; Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rantau Pulung Rp. 9,6 miliar; Pembangunan Kantor Polsek Teluk Pandan Rp. 1,8 miliar; Optimalisasi Pipa Air Bersih PT. GAM Rp 5,1 miliar; serta Pengadaan dan Pemasangan LPJU jalan APT Pranoto cs Kota Sangatta senilai Rp 1,9 miliar. Sedangkan Deky Aryanto merupakan rekanan untuk proyek-proyek pada Dinas Pendidikan Pemkab Kutai Timur senilai Rp. 40 miliar.

Sebagai Tersangka penerima, Ismunandar, Encek, Musyaffa, Suriansyah dan Aswandini disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sebagai Tersangka pemberi, Aditya dan Decky disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Oasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. *(Ys/HB)*



BERITA TERKAIT :

Satu Dari Tujuh Tersangka Suap Proyek Infrastuktur Di Kutai Timur Dibawa Ke KPK

Salah-satu suasana konferensi pers tentang penetapan Ismunandar selaku Bupati Kutai Timur dan Encek Unguria Firgasih istri Ismunandar selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur dan 5 (lima) orang lainnya sebagai Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur, Jum'at (03/07/2020) malam, di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Satu dari tujuh Tersangka perkara dugaan tindak pidana suap terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur tahun 2019–2020 dibawa ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan. Yaitu, Deky Ariyanto dari unsur rekanan alias kontraktor.

"Tersangka DA (Deky Ariyanto) hari ini dibawa ke Jakarta, sedang menuju ke Gedung KPK", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Sabtu 04 Juli 2020.

Deky sebelumnya ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tim Satgas Penindakan KPK yang dilakukan di Jakarta, Samarinda dan Kutai Timur pada Kamis 02 Juli 2020. Namun, Deky tidak langsung dibawa ke Kantor KPK. Dia diamankan di Samarinda, Kalimantan Timur.

Rencananya, nanti setelah selesai menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Kantor KPK, tersangka Deky akan ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat selama 20 hari pertama. "DA (Deky) nantinya akan ditahan di Polres Jakarta Pusat", jelas Ali Fikri.

Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur tahun 2019 – 2020 ini, KPK telah menetapkan 7 (tujuh) Tersangka.

Ketujuh Tersangka tersebut yakni Ismunandar selaku Bupati Kutai Timur; istri Bupati Ismunandar, Encek Unguria Firgasih selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur; Musyaffa selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Timur; Suriansyah selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Timur; Aswandini selaku Kepala Dinas PU  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur serta 2 (dua) orang rekanan, yakni Aditya Maharani dan Deky Aryanto.

KPK membeberkan, pada 11 Juni 2020, diduga telah terjadi penerimaan hadiah atau janji yang diberikan dari Aditya Maharani selaku rekanan Dinas PU Pemkab Kutai Timur sebesar Rp. 550 juta dan dari Decky selaku rekanan Dinas Pendidikan sebesar Rp. 2,1 miliar kepada Ismunandar melalui Suriansyah dan Musyaffa bersama-sama istri Bupati Kutai Timur Ismunandar, Encek Unguria Firgasih selaku Ketua DPRD Kabupaten KutaibTimur.

Musyaffa kemudian pada keesokan harinya menyetorkan uang tersebut ke beberapa rekening, yaitu bank Syariah Mandiri a.n Musyaffa sebesar Rp. 400 juta, bank Mandiri sebesar Rp. 900 juta dan bank Mega sebesar Rp. 800 juta.

Pemberian uang-uang tersebut diduga untuk kepentingan Ismunandar. Yaitu pada tanggal 23–30 Juni 2020 untuk pembayaran kepada Isuzu Samarinda atas pembelian mobil elf sebesar Rp. 510 juta, pada tanggal 01 Juli 2020 untuk pembelian tiket ke Jakarta sebesar Rp. 33 juta dan pada tanggal 02 Juli 2020 untuk pembayaran hotel di Jakarta Rp. 15,2 juta.

KPK pun menduga, sebelumnya diduga juga terjadi penerimaan uang THR dari Aditya sebesar masing-masing Rp. 100 juta untuk Ismunandar, Musyaffa, Suriansyah dan Aswandini pada 19 Mei 2020 serta transfer ke rekening bank atas nama Aini sebesar Rp. 125 juta untuk kepentingan kampanye Ismunandar.

Selain itu, diduga terjadi beberapa transaksi dari rekanan kepada Musyaffa melalui beberapa rekening bank terkait dengan pekerjaan yang sudah didapatkan di Pemkab Kutai Timur. Total saldo yang masih tersimpan di rekening- rekening tersebut sekitar Rp. 4,8 miliar.

Selain itu pula, diduga juga terjadi penerimaan uang melalui ATM atas nama Irwansyah, saudara dari Decky yang diserahkan kepada Encek Unguria Firgasih sebesar Rp. 200 juta.

Penerimaan uang-uang tersebut, diduga karena Ismunandar menjamin anggaran dari rekanan yang ditunjuk agar tidak mengalami pemotongan anggaran. Encek sendiri diduga melakukan intervensi dalam penunjukan pemenang terkait proyek pengadaan di Pemkab Kutai Timur.

Sementara Musyaffa selaku kepercayaan Bupati Kutai Timur diduga berperan melakukan intervensi dalam menentukan pemenang proyek-proyek pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan PU di Pemkab Kutai Timur.

Tentang Suriansyah, KPK menduga, dia yang mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan termin sebesar 10% dari jumlah pencairan. Sedangkan Aswandini selaku Kepala Dinas PU diduga sebagai pengatur pembagian jatah proyek bagi rekanan yang akan menjadi pemenang.

Aditya Maharani selaku rekanan menerima pekerjaan berupa Proyek Pembangunan Embung Desa Maloy senilai Rp. 8,3 miliar; Pembangunan Rumah Tahanan Polres Kutai Timur Rp. 1,7 miliar; Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rantau Pulung Rp. 9,6 miliar; Pembangunan Kantor Polsek Teluk Pandan Rp. 1,8 miliar; Optimalisasi Pipa Air Bersih PT. GAM Rp 5,1 miliar; serta Pengadaan dan Pemasangan LPJU jalan APT Pranoto cs Kota Sangatta senilai Rp 1,9 miliar. Sedangkan Deky Aryanto merupakan rekanan untuk proyek-proyek pada Dinas Pendidikan Pemkab Kutai Timur senilai Rp .40 miliar.

Sebagai Tersangka penerima, Ismunandar, Encek, Musyaffa, Suriansyah dan Aswandini disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sebagai Tersangka pemberi, Aditya dan Decky disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Oasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. *(Ys/HB)*


BERITA TERKAIT :

Jumat, 03 Juli 2020

KPK Tahan Bupati Kutai Timur Dan Istrinya Serta Lima Tersangka Lain

Salah-satu suasana konferensi pers tentang penetapan Ismunandar selaku Bupati Kutai Timur dan Encek UR Firgasih istri Ismunandar selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur dan 5 (lima) orang lainnya sebagai Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur, Jum'at (03/07/2020) malam, di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur Encek UR Firgasih istri Ismunandar. Keduanya langsung ditahan setelah ditetapkan sebagai Tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek-proyek di lingkungan Dinas PU dan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menerangkan, selain Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur Encek UR Firgasih istri Ismunandar, dalam perkara ini, KPK juga menahan 5 (lima) Tersangka lainnya. Yaitu Kepala Bapenda Musyaffa; Kepala Dinas PU Aswandini; Kepala BPKAD, Suriansyah serta 2 (dua) pihak swasta bernama Aditya Maharani dan Deky Aryanto.

Ke-tujuh Tersangka ditahan di 4 (empat) Rutan berbeda. Ismunandar bersama Musyaffa, Aswandini dan Suriansyah ditahan di Rutan Cabang KPK di Gedung KPK lama, Kavling C1. Kemudian Aditya Maharani ditahan di Rutan Polda Metro Jaya dan Deky Aryanto ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat.

"EU (Encek UR Firgasih) ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih", terang Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Jumat (03/07/2020) malam.

Nawawi menjelaskan, guna kepentingan penyidikan, ke-tujuh Tersangka akan ditahan masing-masing selama 20 hari pertama. Dengan demikian, ke-tujuh tersangka ditahan hingga 22 Juli 2020.

"Para tersangka saat ini dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan 22 Juli 2020", jelas Nawawi.

Ditegaskannya, penahanan terhadap para Tersangka mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona atau Corona Virus Disease – 2019 (Covid–19). Untuk itu, sebelum dimasukkan ke Rutan, para Tersangka akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.

"Para tersangka terlebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari guna memenuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19", tegasnya.

Terhadap Ismunandar, Encek, Suriansyah, Musyaffa dan Aswandi, KPK menyangka, ke-lima Tersangka  diduga telah melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sedangkan terhadap Aditya Maharani dan Deky Aryanto, KPK menyangka, kedua Tersangka diduga telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. *(Ya/HB)*


KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur, Istrinya Dan Lima Orang Lainnya Sebagai Tersangka

Salah-satu suasana konferensi pers tentang penetapan Ismunandar (ISM) selaku Bupati Kutai Timur dan Encek UR Firgasih (EU) istri Ismunandar selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur dan 5 (lima) orang lainnya sebagai Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur, Jum'at (03/07/2020) malam, di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jum'at (03/07/2020) malam, menetapkan Ismunandar (ISM) selaku Bupati Kutai Timur dan Encek UR Firgasih (EU) istri Ismunandar selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur sebagai Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur.

KPK menyangka, Ismunandar selaku Bupati Kutai Timur dan Encek UR Firgasih selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur  diduga telah melakukan tindak pidana korupsi menerima uang suap terkait proyek-proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur.

"Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2019 sampai 2020", kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di gedung KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Jum'at (03/07/2020) malam.

Selain Ismunandar selaku Bupati Kutai Timur dan Encek UR Firgasih istri Ismunandar  selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Tinur, dalam perkara ini dan dalam waktu bersamaan, KPK juga menetapkan 5 (lima) Tersangka lainnya.

"KPK menetapkan tujuh orang Tersangka. Sebagai penerima ISM (Ismunandar) selaku Bupati Kutai Timur dan EU (Encek UR Firgasih) selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur", tegas Nawawi.

Lima Tersangka lain itu, yakni Suriansyah selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Timur, Aswandini selaku Kadis PU Pemkab Kutai Timur, Musyaffa selaku kepala Bapenda Kabupaten Kutai Timur, Aditya Maharani selaku kontraktor dan Deky Aryanto selaku rekanan.

Ismunandar selaku Bupati Kutai Timur, Encek UR Firgasih selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Suriansyah selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur, Aswandini selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kutai Timur dan Musyaffa selaku Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Timur, ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap.

Sedangkan Aditya Maharani dan Deky Aryanto ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap. Pemberian uang suap itu diduga merupakan imbalan dari sejumlah pekerjaan proyek di lingkungan Pemkab Kutai Timur tahun anggaran 2019–2020.

Terhadap Ismunandar, Encek, Suriansyah, Musyaffa dan Aswandi, KPK menyangka, ke-lima Tersangka  diduga telah melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sedangkan terhadap Aditya Maharani dan Deky Aryanto, KPK menyangka, kedua Tersangka diduga telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. *(Ya/HB)*

Belum Menang Dari Virus Corona, Gugus Tugas Covid–19 Kota Mojokerto Kembali Ingatkan Pentingnya Protokol Kesehatan

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Covid–19 di Mapolres Kota Mojokerto bersama tim Satuan Gugus Tugas, Jumat 03 Juli 2020.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Meningkatnya jumlah pasien Covid–19 di Kota Mojokerto, membuat tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 harus memperketat kembali penerapan protokol kesehatan di masyarakat dan mendisiplinkan kembali masyarakat agar patuh terhadap prosedur tetap (Protap) dari Kementerian Kesehatan RI.

Hal itu, sejalan dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease – 2019 di Kota Mojokerto. 

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Covid–19 di Mapolres Kota Mojokerto bersama tim Satuan Gugus Tugas, Jumat 03 Juli 2020.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan, bahwa selama ini pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam memutus mata rantai penyebaran virus di kalangan masyarakat. Namun, upaya tersebut rupanya tidak dibarengi dengan peran warga secara maksimal sehingga menyebabkan peningkatan angka kasus setiap harinya.

"Selama ini, masih banyak masyarakat yang kami jumpai kurang disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Masih ada yang tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah. Hal ini diperparah dengan, kurang pahamnya masyarakat dalam menyalah artikan skema new normal", jelas Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Jumat 03 Juli 2020

"Padahal, kami pemerintah daerah hampir setiap jam selalu mengingatkan masyarakat agar lebih patuh, lebih disiplin lagi dalam menjalankan protokol kesehatan. Jangan karena ada new normal, warga boleh keluar rumah, justru lalai dalam menjalankan protokol kesehatan", tambahnya.

Salah-satu suasana Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Covid–19 di Mapolres Kota Mojokerto bersama tim Satuan Gugus Tugas, Jumat 03 Juli 2020.

Ning Ita yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Mojokerto ini mengusulkan untuk memperketat kembali penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Hal ini tidak lepas dari instruksi Presiden RI Joko Widodo dalam menyoroti kasus Covid–19 tertinggi di wilayah Jawa Timur.

Untuk itu, Ning Ita meminta kepada seluruh anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid–19 Kota Mojokerto agar kembali memperketat protokol kesehatan di masing-masing sektor sesuai dengan Perwali. Terutama, pada sektor pelayanan publik. 

Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Kota Mojokerto AKBP Deddy Supriadi. Ia menyebut, jika aturan pysical distancing dan jam malam kembali diterapkan, maka secara tidak langsung dapat menekan angka kenaikan kasus Covid–19 di Bumi Mojopahit yang setiap harinya terus bertambah.

"Dalam melawan Covid-19 ini, kita pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Tapi, juga butuh dukungan dan peran masyarakat di segala sektor. Mulai dari sektor terkecil sekalipun", kata Kapolres Kota Mojokerto AKBP Deddy Supriadi.

Selain itu, Kapolresta Mojokerto menandaskan, melalui program Kampung Tangguh Bersahabat diharapkan nantinya partisipasi masyarakat dalam melawan Covid–19 dapat bersinergi dengan pemerintah daerah secara maksimal. 

"Untuk itu, melalui Kampung Tangguh Bersahabat yang telah tersebar di 18 kelurahan, kami berharap mereka dapat bersinergi dengan pemerintah dalam menjalankannya. Terlebih, telah ada perwali yang sejalan dengan pelaksanaanya. Kami yakin, kita semua bisa melawan Covid ini bersama-sama", tandas AKBP Deddy Supriadi.

Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Gaguk Tri Prasetyo menambahkan, bahwa Pemerintah Kota Mojokerto telah menyosialisasikan Perwali Nomor 47 Tahun 2020 yang meliputi 17 sektor pelayanan publik kepada masyarakat.

"Ada beberapa sektor yang telah kami verifikasi dan kami berikan sertifikat sebagai bukti bahwa tempat tersebut telah patuh dalam menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Sedangkan di sektor-sektor lainnya, tim gugus tugas masih terus memproses dan melakukan sosialisasi dalam menghadapi adaptasi tatanan kehidupan baru dalam kondisi pandemi ini sesuai perwali", tambahnya.

Gaguk menegaskan, Salah satu sektor yang telah menetapkan aturan Perwali tersebut adalah mall/ swalayan/ pasar modern; tempat wisata dan restoran/ tempat makan. Yang mana, tim gugus tugas telah melakukan verifikasi dan memberikan sertifikat tangguh sebagai bukti kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan secara ketat. 

"Tentunya, kepatuhan dalam menjalankan aturan ini harus dibarengi dengan peran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan dimanapun", tegass Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo. *(Ry/Hms/HB)*

OTT Di Tiga Lokasi, KPK Amankan 15 Orang Termasuk Bupati Kutai Timur

KPK segel kantor dinas Bupati Kutai Timur.

   
Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 15 orang dalam serangkaian kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (02/07/2020) malam. Ke-15 orang itu diamankan di 3 (tiga) lokasi, yakni Jakarta, Kutai Timur dan Samarinda.

Saat ini, 7 tujuh dari 15 orang itu tengah menjalani serangkaian pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan. Ke-7 orang yang tengah diperiksa tersebut diamankan tim Satgas Penindakan KPK di Jakarta. Di antara 7 orang tersebut, terdapat Bupati Kutai Timur Ismunandar (IND) dan istrinya.

"Untuk beberapa pihak yang diamankan di Jakarta, saat ini sudah berada di Gedung KPK sebanyak 7 (tujuh) orang dan masih dalam pemeriksaan tim KPK. Di antaranya Bupati Kutim beserta istrinya", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri melalui pesan tertulisnya, Jumat 03 Juni 2020.

Dijelaskannya, masih ada 8 orang yang belum tiba di Gedung KPK. Ke-8 orang itu merupakan pihak-pihak yang diamankan di Kutai Timur dan Samarinda. Saat ini, mereka tengah menjalani pemeriksaan awal di Mapolresta Samarinda. Rencananya, mereka akan dibawa ke Jakarta, siang nanti.

"Pihak-pihak yang diamankan di Kutim dan Samarinda sebanyak 8 (delapan) orang. Setelah dilakukan pemeriksaan di Polresta Samarinda akan segera dibawa ke Jakarta dan perkiraan tiba di Jakarta pada siang ini", jelas Ali Fikri.

Seperti diketahui, pada Kamis (02/07/2020) malam, tim Satgas Penindakan KPK menggelar serangkaian kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di 3 lokasi. Yakni di Jakarta, Kutai Timur dan Samarinda.

Dalam kegiatan super senyap tersebut, ada 15 orang yang diamankan. Dari 15 orang itu, 7 orang diamankan di Jakarta, termasuk Bupati Kutai Timur Ismunandar (IND) dan istrinya. Ismunandar dan istrinya, diamankan di salah-satu hotel di Jakarta.

Sejumlah pihak yang diamankan sudah berada di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Diduga, pihak-pihak yang diamankan terkait dengan dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur.

Terkait hal tersebut, KPK juga sudah menyegel sejumlah ruangan di Kabupaten Kutai Timur dan mengamankan sejumlah uang. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status perkara dan status hukum para pihak yang diamankan. *(Ys/HB)*



BERITA TERKAIT :

KPK OTT Bupati Kutai Timur

Logo KPK di Gedung KPK.



Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Kabar digelarnya kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kutai Timur Kalimantan Timur (Kaltim) pada Kamis (02/07/2020) malam, dibenarkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango.

Nawawi pun mengonfirmasi penangkapan Bupati Kutai Timur Ismunandar dalam serangkaian kegiatan OTT KPK pada Kamis (02/07/2020) malam tersebut.

"Benar (yang ditangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar)", kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomalongo saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (3/7/2020) pagi.

Selain itu, Nawawi juga berujar, dalam OTT tersebut, KPK juga mengamankan istri Bupati Kutai Ismunandar serta Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Timur.

"Semalam kita amankan bupati beserta istrinya dan seorang kepala Bappeda dari sebuah hotel di Jakarta", ujar Nawawi.

Nawawi menegaskan, tim Penyidik KPK juga mengamankan sejumlah pihak di Samarinda dan Kalimantan Timur.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahurii menambahkan, Ismunandar ditangkap atas dugaan penyuapan terkait pengadaan barang dan jasa.

"Betul tadi malam 19.30 ada giat tertangkap tangannya para pelaku korupsi berupa menerima hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di salah satu kabupaten di wilayah Kalimantan Timur", tambah Ketua KPK Firli Bahuri.

Firli menandaskan, informasi lebih lengkap terkait Operasi Tangkap Tangan tersebut akan disampaikan lebih lanjut. "Kami akan sampaikan semuanya  setelah pengumpulan keterangan dan barang bukti selesai", tandas Firli Bahuri.

Sementara itu pula, informasi kuat yang beredar di kalangan wartawan menyebutkan, tim Penyidik KPK dikabarkan menyegel rumah dinas Bupati Kutai Timur Ismunandar pada Kamis (02/07/2020) malam.

Selain rumah dinas Bupati Kutai Timur, tim Penyidik KPK juga menyegel Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Timur. *(Ys/HB)*


BERITA TERKAIT :

KPK Dikabarkan OTT Malam Ini Diduga Di Kutai Timur

Ketua KPK Firli Bahuri.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggelar kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kutai Timur Kalimantan Timur (Kaltim) pada Kamis (02/07/2020) malam ini.

Dikonfirmasi tentang kabar OTT tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri tak menampiknya. Hanya saja, Firli masih enggan merinci lebih jauh mengenai kegiatan super senyap tersebut.

"Deputi Penindakan (Karyoto) dan anggota masih bekerja. Mohon waktu, ya. Mohon diberi waktu karena belum tuntas", kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (02/07/2020) malam.

Selain belum bisa mengungkap pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan OTT tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri pun belum bisa menyebut daerah yang menjadi target kegiatan OTT. Dalihnya, tim Satgas Penindakan KPK masih bergerak di lapangan.

"Mohon waktu ya. Mohon diberi waktu. Nanti pada saatnya rekan-rekan pasti diberitahu", ujar Firli.

Sementara itu, informasi kuat yang beredar di kalangan wartawan menyebutkan, tim Penindakan KPK melakukan kegiatan di Kutai Timur, Kalimantan Timur. *(Ys/HB)*

Kamis, 02 Juli 2020

KPK Panggil 3 Saksi Terkait Perkara Yang Menjerat Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Karyawan swasta Agnes Jennifer di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, untuk memenuhi panggilan pemeriksaan tim Penyidik KPK, Kamis 02 Juli 2020.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Kamis 02 Juli 2020, memanggil 3 (tiga) Saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) periode tahun 2011–2016 untuk tersangka mantan Sekretaris MA Nurhadi (NHD).

"Tiga orang dipanggil sebagai Saksi untuk tersangka NHD (Nurhadi)", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis 02 Juli 2020.

Tiga Saksi tersebut, yakni karyawan swasta pada bagian administrasi dan umum Bali Inter Money Changer Deni Setiyanto dan 2 (dua) karyawan swasta, yaitu Adiwono Dewantoro dan Agnes Jennifer.

Sebelumnya, tim Penyidik KPK telah memeriksa saksi Agnes pada 18 Mei 2020 untuk mengonfirmasi perihal dugaan aliran uang kepada tersangka Nurhadi dan Rezky Herbiyono (RHE) menantu Nurhadi.

Dalam perkara ini, pada 16 Desember 2019, KPK telah menetapkan 3 (tiga) orang Tersangka. Ketiganya yakni Nurhadi Abdur Rachman, Rezky Herbiyono menantu Nurhadi dan Hiendra Soenjoto.

KPK menetapkan Nurhadi, Rezky Herbiyono dan Hiendra Soenjoto sebagai Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Nurhadi Abdur Rachman dan Rezky Herbiyono ditetapkan KPK sebagai Terangka penerima suap dan gratifikasi, sedangkan Hiendra Soenjoto ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi.

Ketiganya kemudian melarikan diri dan yang kemudian dimasukkan KPK dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Februari 2020.

Masa buronan Nurhadi dan menantunya Rezky berakhir setelah ditangkap tim KPK di Jakarta Selatan pada Senin (01/06/2020) malam. Sementara, Hiendra Soenjoto hingga saat ini masih menjadi buronan KPK.

KPK menduga, ada 3 (tiga) perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang menjerat Nurhadi. Yakni perkara perdata PT. MIT merlawan PT. Kawasan Berikat Nusantara (PT. KBN), sengketa saham di PT. MIT dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dalam perkara PT. MIT melawan PT. KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima 9 (sembilan) lembar cek atas nama PT. MIT dari Direktur PT. MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.

KPK menyangka, kedua Tersangka diduga menerima hadiah atau janji terkait pengurusan perkara perdata PT.MIT vs PT KBN (Persero) kurang lebih sebesar Rp. 14 miliar, perkara perdata sengketa saham di PT. MIT kurang lebih sebesar Rp. 33,1 miliar dan gratifikasi terkait dengan perkara di pengadilan kurang lebih Rp. 12, 9 miliar. Sehingga, akumulasi yang di duga diterima kurang lebih sebesar Rp. 46 miliar.

Terhadap Nurhadi dan Rezky, KPK menyangka, kedua Tersangka diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terhadap Hiendra, KPK menyangka, tersangka Hiendra diduga telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam penyidikan perkara tersebut, KPK juga telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk mengembangkan perkara yang menjerat Nurhadi tersebut ke arah dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). *(Ys/HB)*


BERITA TERKAIT :
> KPK Usut Perkara Yang Menjerat Mantan Sekretaris MA Nurhadi Sesuai Hukum

Rabu, 01 Juli 2020

Wali Kota Mojokerto Ning Ita Terbitkan Perwali Pedoman Tatanan Normal Baru

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria saat memaparkan materi dalam kegiatan Sosialisasi Perwali Nomor 47 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease – 2019 di Kota Mojokerto di ruang Nusantara Kantor Pemkot Mojokerto, Rabu 01 Juli 2020.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari telah menerbitkan Peraturan Wali (Perwali) Kota Mojokerto Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease – 2019 di Kota Mojokerto. Hal ini, disampaikan secara langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam kegiatan Sosialisasi Perwali Nomor 47 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease – 2019 di Kota Mojokerto yang digelar di ruang Nusantara Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, Rabu 01 Juli 2020.

Dalam sosialisasi yang dihadiri seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memaparkan 17 sektor pelayanan publik yang wajib menjalankan tata cara pedoman tatanan baru dalam kondisi pandemi Covid–19. Payung hukum dalam percepatan penanganan guna memutus mata-rantai penyebaran Covid–19 ini;telah diundangkan pada 19 Juni 2020. 

Di antara 17 sektor pelayanan publik yang wajib menjalankan Perwali tersebut adalah aktifitas pelayanan kesehatan; pelayanan masyarakat terpadu; pelayanan Moda transportasi; pelayanan perbankan; aktifitas pelayanan di pasar tradisional; pasar modern/ swalayan/ mall, pelayanan di restoran/ rumah makan dan sejenisnya, pelayanan di tempat menginap/ hotel/ homestay/ asrama, pengguna jasa kecantikan/ salon/ klinik kecantikan dan aktifitas pelayanan di tempat wisata. 

Selain itu, masih ada tatanan normal baru di lingkungan sekolah/ institusi pendidikan; aktifitas di tempat kerja; pelayanan di instansi pemerintah; penggunaan sarana kegiatan olahraga/ gym, pelaksanaan aktifitas keagamaan di rumah ibadah; pengunaan jasa penyelenggaraan event/ pertemuan/ resepsi pernikahan dan penggunaan jasa ekonomi kreatif.

Salah-satu suasana kegiatan Sosialisasi Perwali Nomor 47 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease – 2019 di Kota Mojokerto di ruang Nusantara Kantor Pemkot Mojokerto, saat Kepala Satpol PP Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono menyampaikan 'uneg-uneg', Rabu 01 Juli 2020.


Semua sektor tersebut, diwajibkan untuk menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin, sesuai dengan Perwali. Peraturan Wali Kota ini, dapat didownload atau diunduh melalui website: covid19.mojokertokota.go.id.

"Saat ini, kondisi Kota Mojokerto masih belum aman dari Covid–19. Jumlah pasien terkonfirmasi maupun OTG (Orang Tanpa Gejala) terus meningkat setiap harinya. Untuk itu, perlu adanya kedisiplinan yang ketat bagi masyarakat jika ingin kembali beraktifitas di luar rumah", papar Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di ruang Nusantara Kantor Pemkot Mojokerto, Rabu 01 Juli 2020.

"Untuk itu, melalui perwali ini kami ingin semua pelayanan publik, baik pasar tradisional, modern, mall, swalayan, pelayanan kesehatan, pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan perbankan hingga aktifitas kegiatan di lingkung pendidikan, lebih patuh dalam menjalankan protap (prosedur tetap) ini", tambah Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan Ning Ita ini.

Ning Ita menegaskan, salah-satu peraturan yang wajib dijalankan oleh 17 sektor pelayanan publik seperti aktifitas di pelayanan kesehatan. Selain wajib menerapkan protokol kesehatan berupa mengenakan pelindung wajah/ masker; sarung tangan; mencuci tangan dengan sabun dan pengecekan suhu tubuh; manajemen harus menyediakan sarana prasarana teknologi modern untuk call center/ aplikasi pelayanan kesehatan.

Selain itu, pihak manajemen juga harus membuatkan jadwal terpisah bagi pasien khusus ibu dan anak, lansia, non infeksi dan pasien dengan gejala Covid–19.

"Kami membuat protokol-protokol kesehatan di semua sektor pelayanan publik, supaya ekonomi di Kota Mojokerto bisa tetap berjalan. Oleh karena itu, kami membutuhkan dukungan dan peran masyarakat agar lebih disiplin lagi dalam menjalankan protap Covid-19 secara ketat", tegas Ning Ita.

Ning Ita yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid–19 Kota Mojokerto ini menjelaskan, hal yang terpenting adalah mengubah kebiasaan pengunjung atau konsumen agar mau disiplin. Menerapkan tatanan normal baru, bukan berarti semua lepas dari incaran Covid–19. Melainkan, justru semua harus lebih mawas diri dengan menjalankan protokol kesehatan secara kontinyu.

Salah-satu suasana kegiatan Sosialisasi Perwali Nomor 47 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease – 2019 di Kota Mojokerto di ruang Nusantara Kantor Pemkot Mojokerto, Rabu 01 Juli 2020.


Dijelaskannya pula, selain pelayanan publik di tempat kesehatan, protokol kesehatan juga wajib ditaati oleh masyarakat yang akan menggelar pernikahan dengan menggunakan jasa penyelenggaran kegiatan/ event.

Peraturan ini telah jelas tercantum pada Perwali yang harus ditaati oleh semua orang, seperti tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan acara dengan konsep pengunjung berdiri tanpa disediakan tempat duduk serta melakukan pembersihan dengan disinfektan secara berkala dan mengatur jalur keluar dan masuk bagi para tamu atau pengunjung agar tidak berkerumun dan tetap menjalankan pysical distancing.

"Saat ini, telah memasuki musim pernikahan. Tentunya, kami pemerintah kota juga telah memikirkan bagaimana acara resepsi pernikahan tersebut berjalan aman sesuai dengan protokol kesehatan. Hal ini, harus benar-benar diperhatikan bagi penyelenggara kegiatan event. Tidak hanya itu, partisipasi OPD dan seluruh ASN dalam menjadi role model dan teladan untuk masyarakat, juga diperlukan. Kita semua tidak akan bisa memerangi Covid-19 tanpa bantuan, dukungan dan peran dari semua elemen masyarakat", jelas Ning Ita.

Ning Ita menegaskan, jika peraturan baru dalam sektor pelayanan publik tersebut tidak dijalankan dengan tepat, maka akan ada sanksi tegas dari Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto bagi pemilik atau manajemen pengelola. Sanksi tersebut bisa bisa berupa pencabutan sertifikat kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

"Semua aktifitas layanan publik, telah kami berikan sertifikat atas kepatuhan mereka dalam menjalankan protokol kesehatan yang aman bagi masyarakat. Namun, jika dalam pelaksanaanya terdapat pelanggaran maka berdampak pada pemberian sanksi dan pencabutan sertifikat", tegas Ning Ita.

Selain itu, wali kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini berpesan kepada seluruh masyarakat agar bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan protokol kesehatan serta tetap disiplin menjalankan aturan yang telah diterapkan, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah.

"Kewajiban dan tanggung-jawab ini berada pada seluruh elemen masyarakat. Bukan hanya pemerintah saja, tapi kita semua wajib dan harus menjelaskan. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan segan mengingatkan atau menegur orang lain yang masih lalai. Ini demi kesehatan kita semua", pesannya, tandas.

Selain itu, Ning Ita juga menginstruksikan kepada seluruh Pimpinan OPD untuk melakukan sosialisasi Perwali ini secara intensif dan masif. Ning Ita pun meminta kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkot Mojokerto supaya dapat menjadi contoh, menjadi teladan atau role model dalam kepatuhan dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. *(Ry/HB)*

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT. DI

Mantan Dirut PT. DI Budi Santoso keluar dari gedung KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, memakai rompi khas Tahanan KPK dibawa petugas menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke Rutan, Jumat 12 Juni 2020, usai penetapannya sebagai Tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran pesawat PT. DI periode tahun 2007–2017.



Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Direktur Utama (Dirut)  PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) Budi Santoso dan mantan Asissten Dirut Bidang Bisnis Pemerintah PT. DI Irzal Rinaldi Zaini.

Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri mengatakan, guna kepentingan penyidikan, kedua Tersangka diperpanjang masa penahanannya selama 40 hari ke depan, terhitung mulai Selasa 30 Juli 2020 hingga 10 Agustus 2020.

"Perpanjangan penahanan dilakukan karena penyidik masih memerlukan waktu untuk melengkapi berkas perkara tersebut", kata Plt. Jubir KPK Ali Fikri, Rabu 01 Juli 2020.

Budi dan Irzal merupakan Tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait kegiatan penjualan dan pemasaran di PT. Dirgantara Indonesia periode tahun 2007–2017.

Budi ditahan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, sedangkan Irzal ditahan di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK. Keduanya ditahan KPK, sejak diumumkan penetapannya sebagai Tersangka pada Jumat (12/06/2020) lalu.

Dalam perkara ini, KPK menyangka, Budi dan Irzal diduga telah merugikan keuangan negara senilai Rp. 205,3 miliar dan 8,65 juta dollar AS karena melakukan penjualan dan pengadaan fiktif.

Uang tersebut merupakan uang yang dibayarkan PT. DI kepada 6 (enam) perusahaan mitra atau agen yang bekerja sama dengan PT. DI meski mitra atau agen itu tidak pernah melakukan pekerjaannya.

"Seluruh mitra yang seharusnya melakukan pengerjaan, tetapi tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera di dalam surat perjanjian. Itulah kita menyimpulkan bahwa terjadi pengerjaan fiktif", kata Ketua KPK Firli Bahuri, Jum'at (12/06/2020) silam.

Terhadap Budi dan Irzal, KPK menyangka, kedua Tersangka diduga telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana. *(Ys/HB)*

Selasa, 30 Juni 2020

Pastikan Berjalan Lancar, Ning Ita Tinjau PPDB Online

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Kepala Dispendik Pemkot Mojokerto Amin Wachid saat meninjau pelaksanaan PPDB Online di SMP Negeri 1 Kota Mojokerto, Selasa 30 Juni 2020.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Sistem pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online di Kota Mojokerto telah dibuka sejak 29 Juni 2020. Dalam kurun waktu 2 (dua) hari, kuota bagi calon peserta didik di Kota Mojokerto telah mencapai 70 persen. Pernyataan ini, disampaikan langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari usai meninjau pelaksanaan PPDB Online di SMP Negeri 1 Kota Mojokerto berjalan lancar, Selasa (30/06/2020).

Pelaksanaan PPDB menggunakan sistem online di Kota Mojokerto, telah diterapkan sejak 2019 pada jenjang SMP. Untuk tahun ini, pemerintah daerah mulai menerapkan PPDB online pada jenjang TK dan SD. Hal ini, guna lebih memudahkan masyarakat terutama orang tua wali murid dalam mendaftarkan putra-putrinya tanpa harus mendatangi lokasi pendaftaran atau sekolah. Orang tua hanya perlu mengakses melalui webside mojokertokota.siap-ppdb.com.

"Sistem pendaftaran secara online ini, terbilang sangat efektif. Terlebih saat kondisi pandemi Covid-19 seperti ini masyarakat tidak diharuskan bertatap muka atau mendatangi sekolah. Cukup mengakses website yang disediakan, orang tua wali murid bisa mendaftarkan langsung dari rumah", terang Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Sementara untuk mengetahui hasil pendaftaran, para calon siswa maupun orang tuanya tidak perlu datang ke sekolah tujuan. Masyarakat cukup mengakses aplikasi SIAP PPDB yang bisa diunduh di Playstore, atau dengan mengirimkan SMS ke nomor 98108", lanjutnya.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Kepala Dispendik Pemkot Mojokerto Amin Wachid saat meninjau pelaksanaan PPDB Online di SMP Negeri 1 Kota Mojokerto, Selasa 30 Juni 2020.


Lebih lanjut, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini menjelaskan, jika masih ada orang tua yang mengalami kendala dalam pendaftaran PPDB online, Dinas Pendidikan telah menyiapkan pendampingan melalui posko-posko pelayanan di masing-masing sekolah.

Dijelaskannya pula, bahwa pendampingan tersebut diperuntukkan bagi orang tua atau wali murid dari luar Kota Mojokerto. Sebab, bagi peserta didik asal Kota Mojokerto dalam pendaftarannya telah dibantu oleh guru dari sekolah asal masing-masing siswa.

"Dari data yang masuk perhari ini, dari jam delapan pagi tadi sudah ada 1.624 peserta yang telah mendaftarkan pada jenjang SMP. Ini artinya, dari kuota pada jenjang SMP yang kami siapkan sebanyak 2.144, hampir terpenuhi", jelasnya.

Ning Ita mengungkapkan, keberhasilan dalam menggunakan sistem online ini, dibuktikan dengan meningkatnya angka pendaftar peserta didik yang hampir memenuhi kuota. Hanya butuh waktu dua hari, Dinas Pendidikan Pemkot Mojokerto telah menerima 70 persen pendaftar.

"Dari data Dinas Pendidikan, Pemerintah Kota Mojokerto telah menyiapkan Pagu rombongan belajar (Rombel) pada setiap jenjang. Untuk TK berjumlah 90 Pagu, SD berjumlah 1.484 Pagu dan SMP sebanyak 2.144 Pagu. Dari jumlah 2.144 akan diperuntukkan pada Pagu zonasi sebanyak 1.632. Sedangkan sisanya merupakan jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua dan jalur kelas olahraga", ungkap Ning Ita.

Ditandaskannya, bahwa usai berakhirnya pendaftaran PPDB online, pemerintah daerah masih belum berencana memulai kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah. Hal ini, sesuai dengan instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mengharuskan peserta didik melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dari rumah selama pandemi Covid–19 hingga waktu yang belum ditentukan. 

"Belum (penerapan new normal), kami masih menerapkan pembelajaran jarak jauh sesuai instruksi Kemendikbud, hingga akhir tahun. Tapi, kami telah menyiapkan semua protokol kesehatan di lingkungan sekolah jika nantinya anak-anak kami mulai kembali ke sekolah. Protokol ini, telah masuk dalam Perwali Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease – 2019 di Kota Mojokerto. Dalam perwali ini, telah mencakup 17 sektor pelayanan publik. Salah-satunya mengenai dunia pendidikan", tandas Ning Ita. *(Ry/Hms/HB)*