Jumat, 21 Januari 2022

BNSP Saksikan Langsung SKW Perdana LSP Pers Indonesia

By Admin Harian BUANA 1/21/2022 11:18:00 PM  


Komisioner BNSP Henny Widyaningsih yang juga Ketua Tim Witness saat menyerahkan lisensi dari BNSP kepada Ketua Umum DPP Serikat Pers RI dan Ketua Dewan Pers Indonesia, di gedung serbaguna LSP Pers, Komplek Ruko Ketapang Indah Jakarta, Jum'at (21/01/2022).


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Sejarah baru akhirnya tercipta di Indonesia, khususnya di bidang pers. Untuk pertama kalinya Wartawan Indonesia resmi disertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) lewat Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia. 

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan atau SKW perdana di Indonesia ini disaksikan langsung oleh tim tekhnis dari BNSP pada Jum'at (21/01/2022) di Gedung Serbaguna LSP Pers, Komplek Ruko Ketapang Indah Jakarta. 

"Ini merupakan sertifikasi profesi wartawan pertama di Indonesia yang diakui atau dilaksanakan oleh negara melalui LSP Pers Indonesia", ujar Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi dalam sambutannya di acara pembukaan pelaksanaan Witness SKW. 

Mandagi mengapresiasi kesiapan wartawan yang menjadi peserta SKW pada tahap akhir pemberian lisensi oleh BNSP untuk LSP Pers Indonesia. 

"Kami hadir untuk membantu wartawan menyertifikatkan kompetensinya. Bukan membuat ujian layaknya orang baru belajar jadi wartawan. Keahlian dan pengalaman wartawan itulah yang kita sertifikatkan dengan alat ukur standar kompetensi kerja khusus wartawan yang sudah disahkan pemerintah", ujar Mandagi yang juga menjabat Ketua Umum DPP Serikat Pers RI dan Ketua Dewan Pers Indonesia. 

Ada dua orang peserta dan dua asesor yang datang dari Riau, Padang, Batam dan Lampung. Adapun peserta yang ikut berasal dari media cetak, televisi dan media daring atau online. Mangapul Matondang asesor dari Batam dan Wesly Sihombing Asesor dari Lampung. 

Pada kesempatan ini, Komisioner BNSP Henny Widyaningsih yang menjadi Ketua Tim Witness menyampaikan tentang hasil rapat pleno BNSP yang sudah menyetujui pemberian lisensi kepada LSP Pers Indonesia. 

Pada pembukaan kegiatan ini Komisioner BNSP Henny juga menyerahkan surat keputusan BNSP tentang Lisensi LSP Pers Indonesia. 

"Yang penting, dari proses ini adalah wartawan diuji kompetensinya bukan ujian test seperti orang ujian sekolah. Seorang wartawan pengalaman yang mengaku kompeten harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensinya", kata Henny yang bertindak sebagai Ketua Tim penyaksian pelaksanaan asesmen di LSP Pers Indonesia.  

"Masak sudah  bekerja bertahun-tahun tahun harus diuji test. Yang bener itu uji kompetensi dan awarding. Ini untuk memastikan sesorang kompeten atau tidak dengan knowlege, skill dan atitude", tambah Henny. 

Komisioner BNSP Henny hadir pada tahapan witness ini didampingi Lamria Napitupulu selaku anggota dan Fauzia sebagai obeserver. 

Pada pelaksanaan SKW ini ada 4 skema yang disertifikasi. Skema Wartawan Utama, Wartawan Madya, Wartawan Muda Kameramen dan Wartawan Muda Reporter. 

"Saya bangga bisa mengikuti SKW di BNSP melalui LSP Pers karena bersertifikat resmi dari negara. Standar kompetensi yang digunakan juga benar-benar sesuai dengan unit kompetensi kerja wartawan", ujar Hernando, peserta dari media RCTI. 

Peserta lainnya asal Kota Padang, Pemimpin Redaksi Metro Talenta Mairizal mengatakan, pelaksanaan SKW ini yang ditunggu-tunggunya selaku Pemimpin Redaksi. 

SKW ini menurut Mairizal akan menjadi solusi kewajiban sertifikat kompetensi Wartawan Utama yang diwajibkan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi persyaratan kerja sama dengan media.  

"Saya berharap SKW lewat BNSP ini harus diikuti seluruh wartawan di Indonesia. Dan pemerintah daerah harus mengikuti aturan pemerintah pusat untuk mengakui sertifikasi wartawan lewat BNSP bukan lembaga di luar itu", kata Rizal menyarankan. 
 
Pada kesempatan ini, Soegiharto Santoso alias Hoky selaku Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia mengatakan, pihaknya sangat senang dan bangga akhirnya BNSP melaksanaan penyaksian uji (witness) untuk SKW di kantor pusat LSP Pers Indonesia. 

"Setelah ini kami akan segera memperoleh Sertifikat Lisensi. Artinya, tindak-lanjutnya kami dapat melaksanakan SKW yang telah ditunggu-tunggu oleh teman-teman wartawan diseluruh Indonesia", ungkap Hoky.
 
Hoky juga mengucapkan terima kasih kepada pihak BNSP dan Tim LSP Pers Indonesia serta para asesor yang hadir dan memberikan dukungan serta perhatian sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. *(HM/HB)*
Selengkapnya..

KPK Periksa Sekretaris Partai Demokrat Terkait Perkara Bupati Penajam Paser Utara

By Admin Harian BUANA 1/21/2022 12:41:00 PM  


Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jum'at 21 Januari 2022, menjadwalkan pemeriksaan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Balikpapan Syamsudin alias Aco.

Syamsudin diperiksa sebagai Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pengadaan barang dan jasa serta perijinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara tahun 2021–2022.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Mako Brimob Polda Kaltim (Kalimantan Timur)", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Jum'at (21/01/2022).

Selain Syamsudin, Tim Penyidik KPK juga juga menjadwalkan pemeriksaan 5 (lima) orang lainnya. Kelimanya, yakni Justan PNS Pemkab Penajam Paser Utara, Bendahara Korpri Kabupaten Penajam Paser Utara Agus Suyadi, Ajudan Bupati Penajam Paser Utara Surya Yudrian, Direktur Perumda Benuo Taka Herianto dan pegawai PT. Boreneo Putra Mandiri (BPM) Hajrin Zainudin.

Sebagaimana diketahui, dalam serangkaian kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar pada Rabu 12 Januari 2022, Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 11 (sebelas) orang termasuk Bupati Penajam Utara periode 2018–2023 Abdul Gafur Mas'ud.

Selain 11 orang itu, dalam operasi super-senyap tersebut, Tim Satgas Penindakan KPK juga berhasil mengamankan barang bukti diduga terkait perkara berupa uang tunai, uang dalam tabungan hingga barang belanjaan.

“Barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1 miliar dan rekening bank dengan saldo Rp. 447 juta", terang Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Kantor KPK gedung Merah Putih jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis  tegas Alex, Kamis (13/01/2022).

Selain Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, beberapa pihak lainnya yang ditangkap dalam OTT tersebut adalah 4 (empat) orang kepercayaan Abdul Gafur yaitu Nis Puhadi alias Ipuh, Asdar, Supriadi alias Usup dan Rizky.

Lainnya, Pelaksana-tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Penajam Paser Utara Muliadi bersama istrinya Welly serta Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan Nur Afifah Balqis.

Kemudian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah-raga Pemkab Penajam Paser Utara Jusman dan pihak swasta Achmad Zuhdi.

“Kegiatan tangkap tangan itu dilakukan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara melalui kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perijinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021–2022", jelas Alexander Marwata.

Sementara ini, dari 11 orang yang diamankan melalui serangkaian kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu 12 Januari 2022 itu, masih 6 (enam) orang yang ditetapkan sebagai Tersangka.

Enam Tersangka tersebut, masing-masing yakni pihak swasta Achmad Zuhdi yang kemudian ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap.

Adapun 5 orang lainnya, yakni Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, Pelaksana-tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Penajam Paser Utara Muliadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemkab Penajam Paser Utara Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah-raga Pemkab Penajam Paser Utara Jusman dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap.

Untuk kepentingan proses penyidikan, 6 Tersangka tersebut dilakukan upaya paksa penahanan selama 20 hari kedepan terhitung mulai 13 Januari 2022 sampai dengan 01 Februari 2022 di Rumah Tahanan (Rutan) terpisah.

Abdul Gafur dan Nur Afifah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Gedung Merah Putih. Adapun Mulyadi ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur, Edi dan Jusman ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat. Sementara Achmad Zuhdi ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.

Atas perbuatannya, Achmad Zuhdi selaku Tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, Abdul Gafur, Mulyadi, Nur Afifah, Jusman, dan Edi Hasmoro selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. *(HB)*


Selengkapnya..

KPK Panggil 3 Lurah Terkait Perkara Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

By Admin Harian BUANA 1/21/2022 10:17:00 AM  


Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jum'at 21 Januari 2022, memanggil 3 (tiga) Lurah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Ketiga dipanggil terkait penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi

Ketiga Lurah tersebut, yakni Lurah Teluk Pucung Djunaidi Abdillah, Lurah Perwira Isma Yusliyanti dan Lurah Kaliabang Tengah Ahmad Hidayat. Ketiganya akan diperiksa sebagai Saksi untuk tersangka Rahmat Efdendi (RE) selaku Wali Kota Bekasi. 

“Yang bersangkutan dipanggil sebagai Saksi untuk tersangka RE (Rahmat Effendi)", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri, Jum'at 21 Januari 2022.

Selain tiga Lurah tersebut, Tim Penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ina, staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota (Setdakot) Bekasi. Ina pun akan diperiksa sebagai Saksi untuk tersangka Rahmat Effendi selaku Wali Kota Bekasi.

Ali belum menginformasikan detai materi yang akan didalami oleh Tim Penyidik KPK dari 4 (empat) Saksi tersebut terkait perkara dugaan TPK suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi yang menjerat Rahmat Effendi salaku Wali Kota Bekasi.

Sebagaimana dikatahui, melalui serangkaian kegiatan OTT pada Rabu 05 Januari 2022, KPK berhasil mengamankan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersama 13 (tiga belas) orang lainnya berserta sejumlah barang bukti terkait pokok perkara.

Setelah dilakukan serangkaian proses pemeriksaan lebih-lanjut secara intensif, pada Kamis 06 Januari 2022, KPK melakukan upaya paksa penahanan terhadap Rahmat Effendi (RE) selaku Wali Kota Bekasi bersama 8 (delapan) orang lainnya setelah menetapkan mereka sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lungkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tahun 2022.

"Untuk kepentingan proses penyidikan, para Tersangka saat ini dilakukan penahanan di rumah tahanan (Rutan) selama 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan 25 Januari 2022", terang Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung Merah Putih jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis (06/01/2022) sore.

Adapun 8 Tersangka lainnya itu adalah M. Bunyamin (MB) selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkot Bekasi, Sari Mulyadi (MY) selaku Lurah Jati, Wahyudin (WY) selaku Camat Jatisampurna dan Jumhana Lutfi (JL) selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemkot Bekasi.

Berikutnya, Ali Amril (AA) selaku Direktur PT. ME, pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Suryadi (SY) srlaku Direktur PT. KBR serta Makhfud Saifudin (MS) selaku Camat Rawalumbu.

Sebagai Tersangka pemberi, yakni Ali Amril (AA) selakui Direktur PT. ME (MAM Energindo), Lai Bui Min alias Anen (LBM) selaku pihak swasta, Suryadi (SY) selaku Direktur PT. KBR (Kota Bintang Rayatri) dan PT HS (Hanaveri Sentosa) serta Makhfud Saifudin (MS) selaku Camat Rawalumbu disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai Tersangka penerima, yakni Rahmat Effendi (RE) selaku Wali Kota Bekasi, M Bunyamin (MB) selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi, Mulyadi alias Bayong (MY) selaku Lurah Jatisari, Wahyudin (WY) selaku Camat Jatisampurna dan Jumhana Lutfi (JL) selaku Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemkot Bekasi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B UU Tipikor, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sembilan Tersangka tersebut ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Pomdam Jaya Guntur, Rutan Gedung Merah Putih KPK dan Rutan KPK Kavling C1.

Tersangka AA, LBM, SY, dan MS ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta. Sedangkan tersangka Rahmat Effendi (RE) dan WY ditahan di Rutan Gedung Merah Putih. Adapun tersangka MB, MY dan JL ditahan di Rutan KPK Kavling C1. *(HB)*


BERITA TERKAIT:
Selengkapnya..

KPK Tahan Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Dan 2 Tersangka Lainnya

By Admin Harian BUANA 1/21/2022 12:18:00 AM  


Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Hidayat (IIH) usai ditetapkan KPK sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap terkait pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, memakai rompi khas Tahanan KPK warna oranye saat diarahkan petugas untuk keluar dari dalam gedung Merah Putih jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke Rutan KPK pada kavling C1, Jum'at (21/01/2022) dini hari.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Setelah menetapkan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaeni Hidayat (IIH) bersama 2 (dua) orang lainnya sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap terkait pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jum'at 21 Januari 2022, langsung melakukan upaya paksa penahan terhadap 3 Tersangka tersebut

Adapun 2 Tersangka lainnya tersebut, yakni Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya Hamdan (HD) dan Pengacara atau Kuasa Hukum PT. Soyu Giri Primedika (SGP) Hendro Kasiono (HK).

"KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan Tersangka kasus dugaan korupsi berupa suap terkait pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, yaitu Hendro Kasiono (HK) sebagai pemberi suap dan sebagai penerima Hamdan (HD) serta Itong Isnaeni Hidayat (IIH)", ujar Wakil Ketua Nawawi Pomolango dalam konferensi perd di gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Jumat (21/01/2022) dini hari.

Hakim Itong Isnaini Hidayat ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada kavling C1, Hamdan ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur, sedangkan Hendro ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat.

"Ketiga Tersangka akan menjalani masa penahanan pertama selama 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai 8 Februari 2022", terang Nawawi Pomolango.

Nawawi menegaskan, peningkatan status perkara tersebut, dilakukan berdasarkan penyelidikan dan ditemukannya bukti permulaan yang cukup setelah pengumpulan berbagai informasi disertai bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Sebelumnya, dalam serangkaian kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di Surabaya pada Rabu (19/01/2022) sekitar pukul 15.30 WIB, tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK mengamankan 5 (lima) orang.

Mereka adalah Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaeni Hidayat (IIH), Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya Hamdan (HD), Pengacara atau Kuasa Hukum PT. Soyu Giri Primedika (SGP) Hendro Kasiono (HK), Direktur PT. SGP yang berinisial AP dan Sekretaris HK berinisial DW.

Setelah dilakukan serangkaian proses pemeriksaan secara intemsif, 3 di antara 5 orang tersebut ditetapkan KPK sebagai Tersangka. Ketiganya, yaknibHakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaeni Hidayat (IIH), Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya Hamdan (HD) dan Pengacara atau Kuasa Hukum PT. Soyu Giri Primedika (SGP) Hendro Kasiono (HK).

Nawawi mengungkapkan, Hendro selalu pengacara PT. SGP menghubungi Hamdan untuk menawarkan uang jika hakim dalam persidangan memutuskan untuk membubarkan PT. SGP. Tujuannya, agar aset PT. SGP senilai Rp. 50 miliar bisa dibagi.

KPK menduga, untuk menjalankan maksud itu, Hendro dan PT. SGP diduga telah menyiapkan uang senilai Rp. 1,3 miliar. Uang sebesar itu diduga sengaja disiapkan untuk memberi suap para hakim mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung (MA).

KPK pun menduga, Hendro diduga bermaksud memberi uang muka senilai Rp. 140 juta kepada Itong melalui Hamdan. Ketika menyerahkan uang itulah,, KPK melakukan tangkap tangan terhadap keduanya dan melanjutkan melakukan penangkapan terhadap Itong.

Sebagai Tersangka pemberi suap, Hendro Kasiono (HK) disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sebagai Tersangka penerima suap, Hamdan (HD) dan Itong Isnaeni Hidayat (IIH) disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

Sementara itu, ada insiden kecil dalam konferensi pers hasil OTT Tim Satgas Penindakan KPK kali ini. Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Hidayat tampak emosional saat KPK mengumumkan namanya sebagai Tersangka. Itong langsung membalikkan badan sambil berteriak.

"Maaf ini tidak benar, saya tidak pernah menjanjikan apa pun", teriak Itong sembari mengangkat tangannya yang terborgol.

Seorang petugas KPK yang berada disampingnya menenangkannya dan berusaha membalikkan kembali badan Itong. Sebelum kembali membalikkan badannya, Itong meolak dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya. “Itu semua omong kosong", lontarnya. *(HB)*


Selengkapnya..

Kamis, 20 Januari 2022

KPK Tetapkan Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dan 2 Orang Lainnya Tersangka

By Admin Harian BUANA 1/20/2022 11:28:00 PM  
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat konferensi perd di gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Jumat (21/01/2022) dini hari.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jum'at 21 Januari 2022, menetapkan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaeni Hidayat (IIH) bersama 2 (dua) orang lainnya sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap terkait pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur.

Adapun dua Tersangka lainnya tersebut, yakni Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya Hamdan (HD) dan Pengacara atau Kuasa Hukum PT. Soyu Giri Primedika (SGP) Hendro Kasiono (HK).

"KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan Tersangka kasus dugaan korupsi berupa suap terkait pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, yaitu Hendro Kasiono (HK) sebagai pemberi suap dan sebagai penerima Hamdan (HD) serta Itong Isnaeni Hidayat (IIH)", ujar Wakil Ketua Nawawi Pomolango dalam konferensi perd di gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Jumat (21/01/2022) dini hari.

Nawawi menegaskan, peningkatan status perkara tersebut, dilakukan berdasarkan penyelidikan dan ditemukannya bukti permulaan yang cukup setelah pengumpulan berbagai informasi disertai bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Sebelumnya, dalam serangkaian kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di Surabaya pada Rabu (19/01/2022) sekitar pukul 15.30 WIB, tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK mengamankan 5 (lima) orang.

Mereka adalah Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaeni Hidayat (IIH), Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya Hamdan (HD), Pengacara atau Kuasa Hukum PT. Soyu Giri Primedika (SGP) Hendro Kasiono (HK), Direktur PT. SGP yang berinisial AP dan Sekretaris HK berinisial DW.

Sebagai Tersangka pemberi suap, Hendro Kasiono (HK) disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sebagai Tersangka penerima suap, Hamdan (HD) dan Itong Isnaeni Hidayat (IIH) disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

Ada insiden kecil dalam konferensi pers hasil OTT Tim Satgas Penindakan KPK kali ini. Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Hidayat tampak emosional saat KPK mengumumkan namanya sebagai Tersangka. Itong langsung membalikkan badan sambil berteriak.

"Maaf ini tidak benar, saya tidak pernah menjanjikan apa pun", teriak Itong sembari mengangkat tangannya yang terborgol.

Seorang petugas KPK yang berada disampingnya menenangkannya dan berusaha membalikkan kembali badan Itong. Sebelum kembali membalikkan badannya, Itong menolak dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya. “Itu semua omong kosong", lontarnya. *(HB)*


Selengkapnya..

Terjaring OTT, Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Hidayat Tiba Di Kantor KPK

By Admin Harian BUANA 1/20/2022 08:35:00 PM  


Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat mamakai baju batik lengan panjang warna cokelat keemasan dengan dikawal petugas saat tiba di Kantor KPK gedung Merah Putih jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis (20/01/2022) malam.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat bersama seorang Panitera PN Surabaya dan seorang advocad/ pengacara yang terjaring  Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (20/01/2022) pagi hari tadi, telah tiba di Kantor KPK Gedung Merah Putih jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan pada Kamis (20/01/2022) malam.

Sekitar pukul 20.20 WIB, Itong bersama 2 (dua) orang lainnya itu tiba Kantor KPK Gedung Merah Putih. Itong tampak mamakai baju batik lengan panjang warna cokelat keemasan. Tidak sepatah kata pun yang disampaikan saat dikonfirmasi perkara yang membuatnya ditangkap KPK.

Sebagaimana diketahui, Itong Isnaeni Hidayat selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya bersama seorang Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya serta seorang advocad/ pengacara diamankan Tim Satgas Penindakan KPK dalam serangkaian kegiatan OTT yang digelar Tim di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur pada Kamis (20/01/2022) dini hari.

Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri menerangkan, mereka beserta barang bukti uang ratusan juta rupiah diamankan Tim Satgas Penindakan KPK ketika diduga tengah melakukan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang terkait pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya.

“Turut diamankan pula bukti uang ratusan juta dalam pecahan rupiah yang masih dihitung dan dikonfirmasi pada para terperiksa", terang  Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.

Sementara itu, Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi pun membenarkan adanya penangkapan hakim dan panitera PN Surabaya tersebut. Namun, pihanya belum mengetahui perkara yang melilit oknum hakim dan panitera itu hingga ditangkap KPK.

"Ya. Bahwa, pagi tadi sekitar pukul 05.00 – 05.30 WIB, KPK datang ke kantor PN Surabaya dan di dalam mobilnya dilihat ada Saudara Itong Isnaeni Hidayat SH., MH., Hakim PN Surabaya. Begitu pula informasi yang diterima nama panitera pengganti bernama Hamdan, SH. juga diamankan", terang Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro saat dikonfirmsi, Kamis 20 Januari 2022.

Dijelaskannya, bahwa menurut Ketua PN Surabaya, penangkapan ini baru diketahui pagi tadi ketika KPK datang ke PN Surabaya dan langsung menyegel ruangan hakim dan setelah itu pergi.

"Terhadap masalah ini, untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, kita tunggu saja penjelasan resmi dari KPK", jelasnya. *(HB)*


Selengkapnya..

KPK Geledah Beberapa Kantor Di Lingkungan Pemkab Buru Selatan

By Admin Harian BUANA 1/20/2022 05:10:00 PM  


Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan mengawali konferensi pers tentang penetapan Tersangka dan penahanan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Dkk di gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis (20/01/2022) dini hari.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Kamis 20 Januari 2022, melakukan upaya paksa penggeledahan di sejumlah kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru Selatan. Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap proyek pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemkab Buru Selatan tahun 2011–2016.

“Lokasi yang dimaksud di antaranya Kantor Bupati Buru Selatan, Kantor BPKAD, dan rumah kediaman dari pihak yang terkait dengan perkara", terang Pelaksana-tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Kamis (20/01/2022).

Dari penggeledahan beberapa lokasi tersebut, Tim Penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti diduga terkait pokok perkara.

“Barang bukti yang diamankan, di antaranya dokumen beberapa proyek pekerjaan, bukti dokumen lain mengenai dugaan aliran dana yang diterima oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara*, jelas Ali Fikri.

Ditegaskannya, bahwa seluruh barang bukti yang disita selanjutnya akan dianalisa kemudian akan dikonfirmasi pada saksi-saksi terkait yang akan dipanggil.

“Bukti-bukti di sita dan didalami lebih lanjut dengan mengonfirmasi ke saksi-saksi yang segera akan dipanggil oleh Tim Penyidik", tegasnya.

Ali menandaskan, saat ini, pihaknya belum bisa menginformasikan pihak-pihak yang menjadi Tersangka dalam perkara ini maupun detail perkara. KPK akan mengumunkannya bersamaan dengan dilakukannya upaya paksa penahanan para Tersangka.

“Kami juga berharap, publik turut membantu mengawasi jalannya penanganan perkara ini. Kami akan menyampaikan perkembangan hasil penangan perkara ini sebagai bentuk tanggung-jawab dan keterbukaan kerja-kerja KPK dalam pemberantasan korupsi", tandasnya. *(HB)*


Selengkapnya..

Optimalkan Pelayanan Publik, Pemkab Mojokerto Luncurkan Layanan Call Center 112

By Admin Harian BUANA 1/20/2022 10:11:00 AM  


Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati saat memberi paparan dalam FGD Menuju Aktifasi Layanan Panggilan Darurat Call Center 112 Kabupaten Mojokerto di ruang Satya Bina Karya (SBK) Pemkab. Mojokerto,  Kamis (20/01/2022).


Kab. MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) setempat akan meluncurkan Layanan Panggilan Darurat Call Center 112. Upaya ini sebagai salah-satu langkah peningkatan pelayanan publik.

“Sebelum kami luncurkan, Layanan Call Center 112 milik Pemkab Mojokerto ini masih menjalani penggodokan akhir melalui Focus Group Discussion (FGD) terkait aktivasi layanan panggilan darurat Call Center 112", jelas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Mojokerto, Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si, di kantornya, Kamis (20/01/2022) pagi. 

Ardi Sepdianto merinci, pada pencerahan FGD ini, turut diundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga serta instansi yang memiliki tugas dan fungsi kedaduratan, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satpol-PP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (DPRKP2), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2), Rumah Sakit Daerah, PLN dan Palang Merah Indonesia (PMI).

Sementara itu, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dalam sambutannya mengajak semua pihak agar bisa mendukung Call Center 112 ini, agar kedepannya bisa berjalan dengan baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam hal kegawatdaruratan.

“Ada 83 kabupaten dan kota di Indonesia yang telah melaunching layanan Call Center 112 dan Kabupaten Mojokerto mari berupaya untuk menjadi yang ke-84 dalam meluncurkan layanan Call Center 112 dan dapat mempersempit tindak kejahatan di Kabupaten Mojokerto", tutur Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.

Bupati Ikfina menjelaskan, layanan darurat Call Center 112 ini membutuhkan komitmen bersama dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait untuk merespons setiap laporan yang masuk, agar aduan atau laporan dari masyarakat segera ditangani dan diselesaikan demi mewujudkan layanan publik lebih baik lagi di masa yang akan datang.

"Saya berharap dengan adanya layanan Call Center 112 tidak ada lagi kejadian kecelakaan sulit mencari ambulan atau tidak ada dokter jaga dan lain-lain, karena adanya Call Center 112 ini, sistem menjadi lebih tertata dan terjadwal dengan rapi", jelasnya penuh harap.

Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko menyampaikan, dengan adanya layanan Call Center 112 ini, diharapkan masyarakat akan diberi wadah dan kesempatan untuk melaporkan kejadian darurat, misalnya terkait rasa takut masyarakat. Sehingga layanan ini harus dibangun dan didukung penuh untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

“Dari waktu-kewaktu, akan kita evaluasi dan monitoring terus secara bersama-sama. Jadi nanti terkait kurang lebihnya layanan Call Center 112 ini bisa segera kita tindaklanjuti", kata Sekadakab Mojokerto Teguh Gunarko.

Selain dihadiri Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, FGD yang digelar di ruang Satya Bina Karya (SBK) Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada Kamis (20/01/2022) pagi ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto, Ardi Sepdianto serta verifikator dari Kementerian Kominfo RI. *(get/DI/HB)*

Selengkapnya..

KPK Tangkap Oknum Hakim Dan Panitera PN Surabaya Serta Seorang Pengacara

By Admin Harian BUANA 1/20/2022 09:12:00 AM  


Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan mengawali konferensi pers tentang penetapan Tersangka dan penahanan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Dkk di gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis (20/01/2022) dini hari.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini, Kamis 20 Januari 2022, opersasi super-senyap itu di gelar di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

Dari serangkaian OTT tersebut, Tim Satgas Penindakan KPK berhasil menangkap seorang oknum Hakim dan seorang oknum Panitera Pengadilan Negeri (PN) Surabaya serta seorang oknum pengacara/ advocad.

Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan membenarkan digelarnya OTT tersebut. Diterangkannya, dalam OTT tersebut, Tim Satgas Penindakan telah mengamanka 3 (tiga) orang diduga terkait pokok perkara.

"Benar, Rabu 20 Januari 2022, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di Surabaya Jawa Timur. Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, sejauh ini KPK mengamankan 3 orang", terang Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (20/01/2022).

Ali Fikri menjelaskan, penangkapan 3 orang dalam OTT tersebut dilakukan atas dugaan suap terkait perkara di PN Surabaya. Namun, Ali belum menginformasi detail identitas 3 orang yang diamankan dalam OTT itu.

"Terdiri dari panitera dan pengacara yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang terkait sebuah perkara di PN Surabaya", tambah Ali.

KPK memiliki waktu 3 x 24 jam untuk menetapkan status perkara dan status hukum 1x24 jam para pihak yang telah diamankan tersebut.

"KPK masih memeriksa pihak-pihak yang ditangkap tersebut", tandasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi pun membenarkan adanya penangkapan hakim dan panitera PN Surabaya tersebut. Namun, pihanya belum mengetahui perkara yang melilit oknum hakim dan panitera itu hingga ditangkap KPK.

"Ya. Bahwa, pagi tadi sekitar pukul 05.00 – 05.30 WIB, KPK datang ke kantor PN Surabaya dan di dalam mobilnya dilihat ada Saudara Itong Isnaeni Hidayat SH., MH., Hakim PN Surabaya. Begitu pula informasi yang diterima nama panitera pengganti bernama Hamdan, SH. juga diamankan", terang Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro saat dikonfirmsi, Kamis 20 Januari 2022.

Dijelaskannya, bahwa menurut Ketua PN Surabaya, penangkapan ini baru diketahui pagi tadi ketika KPK datang ke PN Surabaya dan langsung menyegel ruangan hakim dan setelah itu pergi.

"Terhadap masalah ini, untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, kita tunggu saja penjelasan resmi dari KPK", jelasnya. *(HB)*

Selengkapnya..

KPK Tahan Bupati Langkat Terbit Rencana Bersama 4 Tersangka Lainnya

By Admin Harian BUANA 1/20/2022 02:06:00 AM  


Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin memakai rompi khas Tahanan KPK warna oranye usai ditetapkan KPK sebagai Tersangka, saat diarahkan petugas untuk keluar dari gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke Rutan, Kamis (20/01/2022) dini hari.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Kamis 20 Januari 2022, menahan Terbit Rencana Perangin Angin selaku Bupati Langkat bersama 4 (empat) orang lainnya. KPK melakukan upaya paksa penahan setelah menetapkan mereka sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat tahun 2020–2022.

Mereka ditetapkan sebagai Tersangka setelah menjalani serangkaian proses pemeriksaan secara intensif pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK di Kabuaten Langkat pada Selasa (18/1/2022) lalu.

"Setelah pengumpulan berbagai informasi disertai pengambilan keterangan terkait dugaan tindak korupsi dimaksud, KPK kemudian melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan bukti yang cukup. Maka KPK meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan", terang Wakil Ketua KPK kata Ghufron dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis (20/01/2022) dini hari.

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin bersama 5 orang lainnya ditetapkan KPK sebagai Tersangka perkara dugaan TPK suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat tahun 2020–2022 dengan barang bukti sementara berupa uang sebesar Rp. 786 juta.

Adapun 6 (enam) orang yang ditetapkan KPK sebagai Tersangka dalam perkara ini, yakni Muara Perangin-angin (MP) selaku pihak swasta, ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap.

Lima lainnya, yakni Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) selaku Bupati Langkat, ISK (Iskandar PA (ISK) selaku Kepala Desa Balai Kasih, Marcos Surya Abdi (MSA) selaku,  swasta/ kontraktor, Shuhanda Citra (SC) selaku swasta/ kontraktor dan Isfi Syahfitra (IS) selaku swasta/ kontraktor ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap.

Tersangka MR selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka TRP, ISK, MSA, SC dan IS selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

”Untuk kepentingan penyidikan, dilakukan upaya paksa penahanan oleh Tim Penyidik, KPK menahan Bupati Langkat dan kawan-kawan untuk 20 hari pertama terhitung mulai 19 Januari sampai dengan 7 Februari 2022 di Rutan KPK", terang Nurul Ghufron.

Tersangka Terbit Rencana dan Shuhanda ditahan di Rutan KPK di Pomdam Jaya Guntur, Marcos ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, Isfi ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur dan Muara ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK. Sedangkan tersangka Iskandar PA (ISK) selaku Kepala Desa Balai Kasih belum ditahan.

Sebelumnya, melalui serangkaian kegiatan OTT yang digelar Tim Satgas Penindakan KPK di Kabuaten Langkat pada Selasa (18/01/2022) lalu, KPK telah mengamankan 8 (delapan) orang termasuk Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.

Setelah menjalani serangkaian proses pemeriksaan secara intensif, dari 8 orang yang diamankan dalam OTT tersebut, 6 (enam) orang di antaranya ditetapkan KPK sebagai Tersangka dan 5 (lima) Tersangka langsung dilakukan upaya paksa penahanan.

Sementara itu, tersangka Iskandar PA (ISK) selaku Kepala Desa Balai Kasih yang merupakan saudara kandung Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, belum ditahan.

”Sampai saat ini tersangka ISK belum berada di Gedung KPK ini. Akan tetapi, kami sudah mendapatkan informasi bahwa atas bantuan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tersangka ISK saat ini telah diamankan tim dan segera dibawa ke Polres Binjai untuk permintaan keterangan", jelas Nurul Ghufron. *(HB)*


Selengkapnya..

KPK Tetapkan Bupati Langkat Terbit Rencana Bersama 5 Orang Lainnya Sebagai Tersangka

By Admin Harian BUANA 1/20/2022 01:40:00 AM  

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memberi keterangan tentang penetapan Tersangka dan penahanan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Dkk dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis (20/01/2022) dini hari.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Kamis 20 Januari 2022, menetapkan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin bersama 5 (lima) orang lainnya sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat tahun 2020–2022.

Mereka ditetapkan sebagai Tersangka setelah menjalani serangkaian proses pemeriksaan secara intensif pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK di Kabuaten Langkat pada Selasa (18/1/2022) lalu.

"Setelah pengumpulan berbagai informasi disertai pengambilan keterangan terkait dugaan tindak korupsi dimaksud, KPK kemudian melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan bukti yang cukup. Maka KPK meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan", terang Wakil Ketua KPK kata Ghufron dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis (20/01/2022) dini hari.

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin bersama 5 orang lainnya ditetapkan KPK sebagai Tersangka perkara dugaan TPK suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat tahun 2020–2022 dengan barang bukti sementara berupa uang sebesar Rp. 786 juta.

Adapun 6 (enam) orang yang ditetapkan KPK sebagai Tersangka dalam perkara ini, yakni Muara Perangin-angin (MR) selaku swasta ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap.

Lima lainnya, yakni Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) selaku Bupati Langkat, ISK (Iskandar PA (ISK) selaku Kepala Desa Balai Kasih, Marcos Surya Abdi (MSA) selaku,  swasta/ kontraktor, Shuhanda Citra (SC) selaku swasta/ kontraktor dan Isfi Syahfitra (IS) selaku swasta/ kontraktor ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap.

Tersangka MR selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka TRP, ISK, MSA, SC dan IS selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, melalui serangkaian kegiatan OTT yang digelar Tim Satgas Penindakan KPK di Kabuaten Langkat pada Selasa (18/01/2022) lalu, KPK telah mengamankan 8 (delapan) orang termasuk Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.

Setelah menjalani serangkaian proses pemeriksaan secara intensif, dari 8 orang yang diamankan dalam OTT tersebut, 6 (enam) orang di antaranya ditetapkan KPK sebagai Tersangka dan 5 (lima) Tersangka langsung dilakukan upaya paksa penahanan.

Sementara itu, tersangka Iskandar PA (ISK) selaku kepala Desa Balai Kasih yang juga saudara kandung  Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin belum ditahan.

”Sampai saat ini tersangka ISK belum berada di Gedung KPK ini. Akan tetapi, kami sudah mendapatkan informasi bahwa atas bantuan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tersangka ISK saat ini telah diamankan tim dan segera dibawa ke Polres Binjai untuk permintaan keterangan", jelas Nurul Ghufron. *(HB)*


Selengkapnya..

Rabu, 19 Januari 2022

Terjaring OTT, Bupati Langkat Dan 6 Orang Lainnya Tiba Di Kantor KPK

By Admin Harian BUANA 1/19/2022 08:30:00 PM  


Detik-detik Bupati Langkat Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin bersama 6 orang lainnya tiba di gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Rabu (19/01/2022) malam.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tujuh orang yang terjaring dalam serangkaian kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada Selasa (18/01/2022) kemarin, telah tiba Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan.

Pada Rabu (19/01/2022) malam sekitar pukul 19.55 WIB, 7 (tujuh) orang yang diamankan Tim Satgas Penindakan KPK dalam serangkaian kegiatan OTT tersebut, termasuk Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin tiba di gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan.

Mereka tiba dengan menggunakan 4 unit mobil Toyota Innova warna hitam. Ketujuh orang itu, yakni Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin dan 6 (enam) orang lainnya merupakan ASN dan swasta.

Tak sepatah kata pun yang mereka disampaikan saat dikonfirmasi tentang perkara yang menjeratnya. Begitu tiba, meraka langsung berbegas ke dalam gedung Merah Putih KPK menuju ruang pemeriksaan yang ada di lantai 2.

Sebelumnya, kegiatan OTT yang digelar Tim Satgas Penindakan KPK di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara pada Selasa 18 Januari 2022 itu berhasil mengamankan 7 orang termasuk Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin berserta barang bukti terkait perkara.

Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri menerangkan, sejumlah orang yang diamankan dalam serangkaian kegiatan OTT itu diduga terlibat perkara tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

"Tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara", terang Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (19/01/2022).

Dijelaskannya, OTT tersebut digelar pada Selasa 18 Januari 2022. Para pihak yang diamankan itu masih berstatus sebagai Terperiksa. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status perkara dan status hukum para pihak yang diamankan tersebut.

"Saat ini tim KPK segera melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang diamankan. Pemeriksaan dan klarifikasi dilakukan tentu agar dapat disimpulkan apakah dari bukti awal yang ada benar adanya peristiwa pidana korupsi. Kemudian juga apakah ditemukan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum ataukah tidak", jelasnya. *(HB)*

Selengkapnya..

OTT Di Kabupaten Langkat, KPK Amankan Bupati Terbit Rencana Perangin Angin

By Admin Harian BUANA 1/19/2022 12:45:00 PM  


Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar kegiatan Operasi TangkapTangan (OTT). Kali ini, pada Rabu (18/01/2022) kemarin, Tim Satgas KPK menggelar OTT di Kabupaten  Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Sumber dari dalam mengatakan, dalam serangkaian kegiatan OTT tersebut, Tim Satgas Penindakan KPK berhasil mengamankan beberapa pihak termasuk Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin serta barang bukti diduga terkait perkara.

Dikonfirmasi tentang informasi adanya OTT di Kabupaten Langkat tersebut, Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri tidak menampiknya. Diterangkannya, dalam OTT tersebut Tim KPK berhasil mengamankan beberapa orang terkait perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Kabupaten Langkat.

"Tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara", terang Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (19/01/2022).

Dijelaskannya, kegiatan OTT tersebut dilakukan pada Selasa 18 Januari 2022. Para pihak yang diamankan itu saat ini masih berstatus sebagai Terperiksa. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status perkara maupun status hukum mereka.

"Saat ini, Tim KPK segera melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang diamankan. Pemeriksaan dan klarifikasi dilakukan tentu agar dapat disimpulkan apakah dari bukti awal yang ada benar adanya peristiwa pidana korupsi", jalas Ali Fikri.

"Kemudian juga apakah ditemukan pihak yang bisa dipertanggung-jawabkan secara hukum ataukah tidak. Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut", tandasnya.

Meski demikian, Ali Fikri belum menyebut detail para pihak maupun barang bukti diduga terkait pokok perkara yang diamankan dalam operasi super senyap tersebut. *(HB)*

Selengkapnya..

‘Cembokur’ Bertopeng Politis Di Isu Investasi Gibran Dan Kaesang

By Admin Harian BUANA 1/19/2022 12:36:00 PM  


Ketua Dewan Pers Indonesia Hence Mandagi.


Oleh: Hence Mandagi / Ketua Dewan Pers Indonesia.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Akhir-akhir ini jagad maya dibanjiri berita pelaporan dugaan korupsi terhadap dua anak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo  yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep yang dianggap politis. Kedua pemuda yang tengah bersinar ini menjadi sorotan publik ketika sang dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun melaporkan keduanya terkait dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin (10/01/2022) lalu.

Laporan tersebut menurut keterangan Ubedillah kepada wartawan di KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan bisnis start up milik Gibran dan Kaesang terkait dengan investasi yang berasal dari pelaku pembakaran hutan.

Kasus ini sontak mengundang beragam reaksi publik di media sosial. Bisnis es doger dan kuliner yang digeluti kedua anak presiden  ini diobok-obok pembenci dan banjir komentar miring di berbagai media social.

Namun tak sedikit pula pengagum kedua sosok muda ini ikut membanjiri kolom komentar dengan beragam tanggapan positif atas pencapaian dan bisnis yang dijalankan Gibran dan Kaesang. Sehingga isu korupsi ini dianggap berbau politis.

Bahkan ada relawan Jokowi Mania justeru ikut melaporkan balik dosen UNJ Ubedillah ke polisi untuk membela anak presiden yang menjadi terlapor di KPK.

Menariknya, sang tertuduh Gibran dan Kaesang justeru gak mau ribut dan ambil pusing. Santai dan tenang tergambar dari wajah Gibran di beberapa chanel Yuotube, saat menanggapi laporan terhadapnya di KPK.

Berbagai media mainstream juga turut memberitakan kasus ini. Bahkan ulasan dan penelusuran rekam jejak bisnis Gibran dan Kaesang pun makin ramai dan transparan diberitakan di jejaring media online atau media daring.

Rasa penasaran publik tertuju pada bisnis kedua anak presiden ini.

Bisnis startup minuman tradisional Indonesia dengan label Goola milik Gibran pada 2019 mendapat suntikan dana sebesar USD 5 juta atau sekitar Rp 71 miliar dari Alpha JWC Ventures.

Alpha JWC Ventures juga menyuntik dana ke startup Mangkokku yang didirikan Gibran bersama Kaesang Pangarep, Arnold Purnomo, dan Randy Kartadinata sebesar USD 2 juta atau setara dengan Rp 29 miliar pada November 2020.

Rupanya perusahaan modal ventura ini tidak hanya menyuntik dana di usaha Gibran dan Kaesang namun sudah menyuntikkan dana ke 43 startup di Asia Tenggara pada 2016 senilai USD 50 juta yang sebagian besar dilakukan di Indonesia.

Media Kumparan menyebutkan, dalam portofolionya, Alpha JWC Ventures telah berinvestasi ke sejumlah startup ternama seperti Kopi Kenangan, Ajaib, Lemonilo, Bobobox, Kredivo, TaniFund, hingga Zenius. Total ada 57 perusahaan dalam portofolio Alpha JWC Ventures. Aset yang dikelola mencapai USD 630 juta.

Ivestasi terhadap bisnis stratup yang serupa dengan binis Gibran dan Kaesang tak kalah menghebokan ketika Kopi Kenangan naik peringkat menjadi Unicorn baru setelah menerima suntikan dana senilai 1,3 triliun rupiah.

Pendanaan Seri C terhadap Kopi Kenangan ini dipimpin oleh Tybourne Capital Management, dan diikuti sejumlah investor dari seri sebelumnya, seperti Horizons Ventures, Kunlun dan B Capital, serta investor baru yaitu Falcon Edge Capital.

Tidak ada yang berlebihan dengan nilai investasi besar di bisnis ini jika melihat nilai investasi yang disuntikan pemodal terhadap perusahaan New Retail F&B (makanan dan minuman) di Indonesia.

Beragam komentar miring dari politisi yang gak paham bisnis startup perusahaan New Retail F&B ini menjadi bola liar ketika digulir ke publik.

Namun bagi pemodal justeru berbanding terbalik. Tidak ada keraguan menggelontorkan dana puluhan miliar ke bisnis stratup milik kedua anak presiden. Jaminan kepastian balik modal bisa jadi karena pertimbangan kemudahan akses berusaha bagi kedua anak muda ini disokong Chef kenamaan Arnold.

Modal kepercayaan publik yang dimiliki Gibran pasca terpilih menjadi Walikota Solo pun makin meyakinkan pemodal untuk berinvestasi tanpa ragu.

Politisi dan pengamat hukum mestinya bangga dan mensuport kedua anak presiden ini. Sejatinya sangat muda bagi kedua anak presiden ini menjadi makelar proyek triliunan rupiah di berbagai kementrian. Bahkan calo jabatan sekalipun mudah bagi keduanya.

Tapi dua anak muda sederhana ini tidak memilih kedua profesi haram tersebut. Mereka lebih tertarik berbisnis kuliner dan usaha halal lainnya yang justeru bagi sebagian orang cukup sulit dilakoni.

Gibran dan Kaesang tidak memilih jalan pintas dan red carpet di bisnis proyek dan jual beli jabatan, sebagaimana lazimnya dilakukan anak dan pejabat korup di daerah yang sering diOTT KPK.

Faktanya, kucuran modal puluhan miliar itu ternyata beranak pinak melalui usaha Goola milik Gibran yang sudah bisa ditemui di berbagai mall di Indonesia.

Tak cuma itu, ada banyak usaha lainnya yang digeluti Gibran dan Kaesang yang tidak banyak diketahui publik. Namun akhir-akhir ini justeru kian terbuka lebar dan transparan dipublikasi media mainstream.

Penggiat medsos bisa berselancar di internet dengan mudahnya mengakses informasi terkait bisnis Gibran dan Kaesang.

Sebagai wartawan, penulis memiliki tanggungjawab untuk melakukan kontrol sosial terhadap isu yang berkembang terkait kewibawaan simbol negara  yang terus diobok-obok menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

UUD 1945 juga mengatur hak azasi setiap warga negara yang dilindungi untuk memiliki hak yang sama berusaha dan meningkatkan kehidupan masing-masing.

KPK juga dapat bekerja secara professional melayani setiap laporan masyarakat terkait perkara korupsi.

Namun, jika laporan yang tidak disertai bukti pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan Alpha JWC Ventures selaku penyuntik dana investasi, KPK harus terbuka juga ke publik.

Sedangkan perusahaan Gibran dan Kaesang yang menerima dana investasi itu, jika ternyata terbukti menerima dana karena bisnis legal maka KPK harus berani mengungkapnya ke publik agar tidak menjadi bola liar dan dimanfaatkan oleh politisi dan lawan politik Presiden Joko Widodo.

Siapapun di negeri ini berhak berusaha. Gibran dan Kaesang juga berhak berbisnis secara legal.

Bisnis legal kedua anak presiden ini perlu didukung karena masih pada batas kewajaran dan masuk akal. Selaku anak presiden tentu banyak kemudahan yang bisa diperoleh.

Yang merasa cemburu atau ‘Cembokur’ (bahasa anak muda) anak presiden bisa sukses berbisnis seharusnya makin termotivasi untuk berusaha sekuat tenaga dan pikiran agar mampu menjadi Presiden RI di 2024. Agar anak-anaknya bisa meraih sukses yang sama seperti Gibran dan Kaesang. *(HM/HB)*
Selengkapnya..

KPK Sidik Dugaan Suap Proyek Infrastruktur Di Pemkab Buru Selatan

By Admin Harian BUANA 1/19/2022 10:26:00 AM  


Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerinrah Kabupaten (Pemkab) Buru Selatan periode tahun 2011–2016.

"KPK saat ini benar tengah melakukan penyidikan dalam perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011 s/d 2016", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (19/01/2022).

Ali menjelaskan, saat ini pihaknya bisa menyampaikan detail perkara maupun pihak-pihak yang jadi Tersangka atas perkara tersebut. KPK akan menginformasikan identitas Tersangka ketika dilakukan upaya paksa baik itu penangkapan dan penahanan.

"Untuk pemaparan dan penjelasan terkait kronologis perkara hingga pengumuman penetapan pihak-pihak yang dijadikan sebagai tersangka, belum dapat kami sampaikan. Penyampaian tersebut,baru akan kami informasikan ketika dilakukan upaya paksa baik itu penangkapan maupun penahanan", jelas Ali Fikri.

Ditegaskannya, bahwa Tim Penyidik saat ini masih berusaha mengumpulkan bukti. Tim Penyidik akan memanggil para Saksi yang diduga mengetahui perkasa tersebut.

"Pengumpulan bukti-bukti untuk menguatkan dugaan perbuatan pidana dari para pihak sedang dilakukan di antaranya dengan mengagendakan pemanggilan Saksi-saks", tegasnya.

Ali Fikri menghimbau masyarakat dapat terus ikut mengawasi berjalannya proses penyidikan perkara ini. Ditandaskannya, KPK akan menginformasikan setiap perkembangan hasil penyidikan perkara tersebut.

"KPK akan menyampaikan setiap perkembangan perkara ini kepada publik dan berharap publik juga turut membantu mengawasi perkara ini sebagai bentuk tanggung-jawab dan keterbukaan dalam penanganan perkara", tandasnya. *(HB)*

Selengkapnya..

Selasa, 18 Januari 2022

Geledah Beberapa Kantor Di Pemkab Penajam Paser Utara, KPK Amankan Dokumen Proyek, Perijinan Dan Transaksi Uang

By Admin Harian BUANA 1/18/2022 09:35:00 PM  


Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Terkait penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa serta perijinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara, pada Senin (17/01/2022) kemarin.Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan beberapa kantor di lingkugan Pemkab Penajam Paser Utara.

Adapun lokasi yang digeledah di antaranya Kantor Bupati Penajam Paser Utara, Rumah Dinas Bupati Penajam Paser Utara, Kantor Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara dan Kantor Dinas Pendidikan Pemkab Penajam Paser Utara.

Dari penggeledahan di beberapa lokasi tersebut, Tim Penyidik KPK berhasil mengamankan berbagai dokumen proyek dan perijinan serta dokumen transaksi uang terkait dengan perkara.

"Dari beberapa lokasi ini, ditemukan dan diamankan berbagai dokumen proyek dan perizinan serta transaksi keuangan yang diduga terkait dengan perkara", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (18/01/2022).

Ali menegaskan, temuan-temuan barang bukti diduga terkait perkara tersebut akan dianalisa lebih lanjut yang selajutnya akan dilakukan penyitaan guna kelengkapan berkas perkara.

"Analisa bukti-bukti akan dilakukan oleh tim penyidik dan berikutnya dilanjutkan dengan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara", jelas Ali Fikri.

Sebagaimana diketahui, dalam serangkaian kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar pada Rabu 12 Januari 2022, Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 11 (sebelas) orang termasuk Bupati Penajam Utara periode 2018–2023 Abdul Gafur Mas'ud.

Selain 11 orang itu, dalam operasi super-senyap tersebut, Tim Satgas Penindakan KPK juga berhasil mengamankan barang bukti diduga terkait perkara berupa uang tunai, uang dalam tabungan hingga barang belanjaan.

“Barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1 miliar dan rekening bank dengan saldo Rp 447 juta", terang Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Kantor KPK gedung Merah Putih jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis  tegas Alex, Kamis (13/01/2022).

Selain Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, beberapa pihak lainnya yang ditangkap dalam OTT tersebut adalah 4 (empat) orang kepercayaan Abdul Gafur yaitu Nis Puhadi alias Ipuh, Asdar, Supriadi alias Usup dan Rizky.

Lainnya, Pelaksana-tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Penajam Paser Utara Muliadi bersama istrinya Welly serta Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan Nur Afifah Balqis.

Kemudian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah-raga Pemkab Penajam Paser Utara Jusman dan pihak swasta Achmad Zuhdi.

“Kegiatan tangkap tangan itu dilakukan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara melalui kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perijinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021–2022", jelas Alexander Marwata.

Sementara ini, dari 11 orang yang diamankan melalui serangkaian kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu 12 Januari 2022 itu, masih 6 (enam) orang yang ditetapkan sebagai Tersangka.

Enam Tersangka tersebut, masing-masing yakni pihak swasta Achmad Zuhdi yang kemudian ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap.

Adapun 5 orang lainnya, yakni Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, Pelaksana-tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Penajam Paser Utara Muliadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemkab Penajam Paser Utara Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah-raga Pemkab Penajam Paser Utara Jusman dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap.

Untuk kepentingan proses penyidikan, 6 Tersangka tersebut dilakukan upaya paksa penahanan selama 20 hari kedepan terhitung mulai 13 Januari 2022 sampai dengan 01 Februari 2022 di Rumah Tahanan (Rutan) terpisah.

Abdul Gafur dan Nur Afifah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Gedung Merah Putih. Adapun Mulyadi ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur, Edi dan Jusman ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat. Sementara Achmad Zuhdi ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.

Atas perbuatannya, Achmad Zuhdi selaku Tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, Abdul Gafur, Mulyadi, Nur Afifah, Jusman, dan Edi Hasmoro selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. *(HB)*


BERITA TERKAIT:
Selengkapnya..

KPK Sita Lahan Tanah Rp. 10 Miliar Juga Uang Tunai Rp. 4,2 Miliar Terkait Perkara Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid

By Admin Harian BUANA 1/18/2022 05:10:00 PM  


Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan upaya paksa penyitaan sejumlah barang milik Bupati Hulu Sungai Utara non-aktif Abdul Wahid (AW) berupa aset lahan tanah senilai Rp. 10 miliar, uang tunai Rp. 4,2 miliar juga kendaraan bermotor.

Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri menerangkan, aset-aset milik Abdul Wahid tersebut disita diduga berasal dari uang hasil melakukan tindak pidana korupsi.

"Tim penyidik KPK, telah melakukan penyitaan berbagai aset dari tersangka AW terkait dugaan adanya penerimaan suap, gratifikasi dan TPPU. Di mana uang-uang yang diterima oleh tersangka AW tersebut dipergunakan di antaranya dengan membeli beberapa aset dalam bentuk tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor", terang Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (18/01/2022).

KPK menduga, Abdul Wahid sengaja melakukan transaksi keuangan yang tidak sah hingga melakukan penyamaran dengan atas nama orang lain untuk menghindari terlacaknya harta kekayaan miliknya.

"Tim penyidik menduga kuat adanya kesengajaan tersangka AW dalam melakukan transaksi keuangan tidak melalui jasa layanan transaksi keuangan yang sah dan menyembunyikan hingga menyamarkan asal-usul harta kekayaannya dengan mengatas-namakan pihak-pihak lain", jelas Ali Fikri.

Ali menegaskan, barang-barang sitaan itu selanjutnya akan dikonfirmasi kepada para Saksi yang akan dipanggil, baik pada proses penyidikan maupun di persidangan.

"Seluruh barang bukti ini akan dikonfirmasi kepada para Saksi, baik saat proses penyidikan hingga proses pembuktian di persidangan", tegas Ali Fikri.

Ditegaskannya pula, bahwa penyitaan aset ini merupakan upaya KPK dalam melakukan pengembalian kerugian negara. KPK berharap, masyarakat bisa andil besar dalam memberikan laporan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan suatu perkara korupsi.

"Aset-aset ini dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum bisa dirampas untuk negara sehingga menjadi salah-satu capaian dan tambahan pemasukan bagi negara dari asset recovery Tindak Pidana Korupsi (TPK) maupun TPPU untuk dipergunakan bagi pembangunan", tegaanya pula.

"Dalam suatu penanganan perkara TPPU, KPK juga mengharapkan peran masyarakat jika mengetahui aset-aset lainnya yang diduga terkait dalam perkara ini, dapat menginformasikannya kepada KPK. Hal ini sebagai wujud keturut-sertaan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi dan optimalisasi penerimaan negara melalui penegakan hukum", tandasnya.

Diketahui, KPK kembali menetapkan Abdul Wahid selaku Bupati Hulu Sungai Utara sebagai Tersangka pada Selasa 28 Desember 2021. Kali ini, KPK menetapkan Abdul Wahid selaku Bupati Hulu Sungai Utara sebagai Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Abdul Wahid sebelumnya telah ditetapkan KPK sebagai Tersangka. KPK menetapkan Abdul Wahid selaku Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSU Tahun 2021–2022 pada Kamis 18 November 2021.

Ali Fikri menerangkan, Tim Penyidik menemukan penerimaan yang disamarkan oleh Abdul Wahid. Penerimaan itu juga diduga dialihkan ke pihak lain.

"Diduga ada beberapa penerimaan tersangka AW yang dengan sengaja disamarkan dan diubah bentuknya serta dialihkan kepada pihak lain. Dari temuan bukti ini, KPK kembali menetapkan tersangka AW sebagai tersangka dalam dugaan perkara TPPU", terang Ali Fikri, Selasa (28/12/2021).

Ali menjelaskan, penerapan pasal TPPU terhadap Abdul Wahid selaku Bupati Hulu Sungai Utara telah dilengkapi bukti yang cukup. Dijelaskannya pula, bahwa diterapkannya pasal TPPU salah-satunya diduga karena ada beberapa bukti hasil tindak pidana korupsi yang diduga disamarkan dan terjadi perubahan bentuk.

"TPPU diterapkan karena diduga ada bukti permulaan yang cukup terjadi perubahan bentuk dari hasil tindak pidana korupsi kepada aset-aset bernilai ekonomis, seperti properti, kendaraan dan menempatkan uang dalam rekening bank", jelas Ali Fikri.

Dijelaskannya pula, bahwa ada pihak yang mencoba mengambil alih aset milik Abdul Wahid. "Informasi yang kami terima, diduga ada pihak-pihak yang dengan sengaja mencoba untuk mengambil alih secara sepihak aset-aset yang diduga milik tersangka AW", jelasnya pula.

Ali mengingatkan, agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba menghalangi proses penyidikan perkara ini. Ditegaskannya, KPK tidak akan segan menerapan pasal merintangi penyidikan.

"KPK mengingatkan agar dalam proses penyidikan perkara ini, tidak ada pihak-pihak yang dengan secara sadar dan sengaja mencoba mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan perkara ini karena kami tak segan terapkan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Tipikor", tandas Ali.

Dalam perkara TPK suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSU Tahun 2021–2022, KPK baru menetapkan 4 (empat) Tersangka. Keempatnya, yakni Abdul Wahid selaku Bupati HSU, Maliki selaku Pelaksana-tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Pemkab HSU, Marhaini selaku Direktur CV. Hanamas dan Fachriadi selaku Direktur CV. Kalpataru.

Penetapan Abdul Wahid selaku Bupati HSU sebagai Tersangka dalam perkara dugaan TPK suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSU Tahun 2021–2022 merupakan pengembangan penyidikan perkara tersebut yang sebelumnya menjerat Maliki selaku Pelaksana-tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Pemkab HSU, Marhaini selaku Direktur CV. Hanamas dan Fachriadi selaku Direktur CV. Kalpataru.

Abdul Wahid selaku Bupati HSU ditetapkan KPK sebagai Tersangka perkara dugaan TPK suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSU Tahun 2021–2022 pada Kamis 19 November 2021. Sedangkan Maliki selaku Pelaksana-tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Pemkab HSU, Marhaini selaku Direktur CV. Hanamas dan Fachriadi selaku Direktur CV. Kalpataru ditetapkan KPK sebagai Tersangka pada Kamis 16 September 2021.

Dalam perkara dugaan TPK suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSU Tahun 2021–2022, Abdul Wahid selaku Bupati HSU dan Maliki selaku Plt. Kepala Dinas PUPRP Pemkab HSU ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap. Sedangkan Marhaini selaku Direktur CV. Hanamas dan Fachriadi selaku Direktur CV. Kalpataru ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap.

KPK menyangka, Abdul Wahid selaku Bupati HSU diduga telah menerima di antaranya, yakni pada tahun 2019 sejumlah sekitar Rp. 4,6 miliar, tahun 2020 sejumlah sekitar Rp. 12 miliar serta tahun 2021 sejumlah sekitar Rp. 1,8 miliar. Sehingga, total sementara uang yang diterima Abdul Wahid selaku Bupati HSU mencapai sekitar Rp. 18,9 miliar.

Dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSU Tahun 2021–2022, terhadap Maliki KPK menyangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 64 dan Pasal 65 KUHP.

Terhadap Marhaini dan Fachriadi, KPK menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 65 KUHP.

Terhadap Abdul Wahid selaku Bupati Hulu Sungai Utara, KPK menyangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 64 KUHP, jo Pasal 65 KUHP.

Adapun Dalam perkara dugaan TPPU, Abdul Wahid selaku Bupati Sungai Utara disangkakan melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. *(HB)*


BERITA TERKAIT:
Selengkapnya..