Jumat, 06 Desember 2019

Ning Ita Buka Jambore Relawan Sekaligus Kukuhkan Kampung Siaga Bencana

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kemendagri, Dr. R.M. Arief Moelia Edie, MSi. saat berswafoto dengan para peserta Jambore Relawan Penanggulangan Bencana & Donor Darah Dalam Rangka Memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Kota Mojokerto, di Hutan Kota Mojokerto, Jum'at (06/12/2019) pagi.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kemendagri, Dr. R.M. Arief Moelia Edie, MSi. membuka Jambore Relawan Penanggulangan Bencana & Donor Darah Dalam Rangka Memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Kota Mojokerto, di Hutan Kota Mojokerto, Jum'at (06/12/2019) pagi.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari sejak Jum'at (06/12/219) ini hingga Sabtu (07/12/2019) besok dengan tema 'Mojokerto Peduli' tersebut diharapkan nantinya para relawan mampu bersinergi dengan Pemerintah Kota Mojokerto dalam menanggulangi bencana alam. Dimana, relawan merupakan pilar sosial yang mendedikasikan waktu, tenaga dan pikiran secara berdampingan dengan masyarakat.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari  saat menerima Bantuan Lumbung Sosial KSB dari Pemprov. Jatim dalam Jambore Relawan Penanggulangan Bencana & Donor Darah Dalam Rangka Memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Kota Mojokerto, di Hutan Kota Mojokerto, Jum'at (06/12/2019) pagi.


"Ini merupakan jambore relawan pertama yang digelar oleh kami Pemerintah Kota Mojokerto. Dan alhamdulillah, antusias masyarakat yang mengikuti diluar ekspektasi. Ada sedikitnya 300 peserta se-Kota Mojokerto yang ikut dalam kegiatan sosial ini. Ini sungguh luar biasa dan patut diapresiasi", ungkap Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Salah-satu suasana Jambore Relawan Penanggulangan Bencana & Donor Darah Dalam Rangka Memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Kota Mojokerto, saat berswafoto di Hutan Kota Mojokerto, Jum'at (06/12/2019) pagi.


Kendati Kota Mojokerto hanya memiliki luasan 20,21 kilometer persegi, namun tidak menyurutkan niat Ning Ita dalam memberikan bekal bagi para pilar sosial di Bumi Mahapahit. Untuk itu, ia berharap kedepannya para relawan mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana alam. "Mereka ini, merupakan pilar sosial yang mendedikasikan waktu, tenaga dan pikiran secara berdampingan dengan masyarakat," imbuhnya.

Para peserta Jambore Relawan Penanggulangan Bencana & Donor Darah Dalam Rangka Memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Kota Mojokerto, saat berswafoto di Hutan Kota Mojokerto, Jum'at (06/12/2019) pagi.


Selain kegiatan jambore relawan, Ning Ita juga mengukuhkan Kampung Siaga Bencana Gajah Mada Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari. Melalui pengukuhan kampung siaga ini, diharapkan masyarakat dapat termotivasi sekaligus berkolaborasi dalam penanggulangan bencana bersama pemerintah. "Dengan bekal ini, diharapkan mereka dapat mencegah sedini mungkin bencana yang sewaktu-waktu datang," tandasnya. *(Ry/HB)*

Rabu, 04 Desember 2019

Perampok Turis Spanyol Di Bali Ditembak Polisi Di NTB

Tersangka pelaku perampok turis Spanyol di Bali saat digelandang petugas.

Kota DENPASAR – (harianbuana.com).
Pelarian perampok warga Spanyol berinisial RPL (40), berakhir pada Senin 21 Nopember 2019 malam. Pelaku bernama Arjuna Wiranata (24), ditembak Polisi lantaran melawan saat ditangkap anggota Polresta Denpasar di kediamannya di Desa Empang Atas, Kecamatan Empang Atas Kabupaten Sumbawa Besar Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (02/12/2019) sore.
Tersangka pelaku sebelumnya merampok RPL di area parkiran pantai Padang-Padang di kawasan Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali, Kamis (21/11/2019) malam.
"Dia melarikan diri ke rumah setelah melakukan tindakan Pencurian dan Kekerasan (Curas) pada warga asing (Spanyol) dan berhasil kita tangkap", terang Kapolresta Denpasar Kombes Pol Ruddi Setiawan, di Mapolresta Denpasar, Rabu 04 Desember 2019.
Dijelaskannya, perampokan itu terjadi ketika korban bersama rekannya sedang menikmati liburan dan pergi ke pantai Padang-padang dengan mengendarai sepeda motor pada sore hari.

Sesampainya di lolasi Tempat Kejadian Perkara (TKP), Tersangka berpura-pura menawarkan bantuan kepada korban, namun korban menolak.
Saat melihat korban menaruh tas di bagian depan motor, Tersangka langsung mendekati dengan menggunakan sepeda motornya dan langsung parkir di belakang korban sehingga korban tidak bisa menghindar.
Tersangka kemudian langsung meminta secara paksa tas korban sambil mengacungkan parang ke pada korban. Lantaran korban menolak, Tersangka langsung menebas korban berkali-kali hingga mengalami luka robek pada tangan kanan dan kirinya juga dibagian pundak.

Karena luka-luka yang dideritanya, korban tidak berdaya sehingga Tersangka pun berhasil mengambil sebuah tas milik korban dan langsung  membawanya kabur meninggalkan korban.
"Luka tebasan sampai ada 5 (lima) luka di tangan korban", jelas Kombes Pol Ruddi Setiawan.

Polisi yang menyelidiki kasus ini mendapati Ponsel korban dijual ke seseorang diduga  penadah seharga Rp. 1,5 juta. Dari Ponsel itulah Polisi akhirnya mengendus keberadaan Tersangka.
"Setelah dapat uang dia langsung kabur karena tahu sudah viral di media sosial dia (lari) ke Sumbawa", tandas Kombes Pol Ruddi Setiawan.
Tersangka merupakan pengangguran dan sudah satu tahun berada di Bali. Dari keterangan tersangka sebenarnya korban bukan target kejahatannya.
"Motifnya ya mencari uang, faktor ekonomi. Kalau dari hasil keterangan, dia bukan mengincar korban tapi siapapun dia liat lengah dia ambil barangnya", ungkapnya.
Disebutkannya juga, untuk saat ini kondisi Korban sudah membaik dan sudah berada di tempat penginapannya. Sementara untuk Tersangka, polisi masih terus melakukan penyelidikan lebih-lanjut adaanya dugaan jaringan Tersangka.
"Dia melakukan sendirian, tapi kami akan selidiki dan kita masih mencari jaringan yang lain", sebutnya.
Atas tindak kejahatannya, Tersangka dijerat Pasal 365 KUHP dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 9 tahun. *(Jgl/HB)*

Senin, 02 Desember 2019

Terkait Perkara Dugaan Suap Jaksa, KPK Panggil Anggota DPRD Yogyakarta

Gedung KPK 

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan 2 (dua) anggota DPRD Kota Yogyakarta dan 1 (satu) mantan anggota DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini, Senin 02 Desember 2019. Mereka diperiksa sebagai Saksi atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap yang menjerat tersangka Jaksa Eka Safitra atas 

Dua anggota DPRD Kota Yogyakarta yang akan diperiksa itu yakni Emanuel Ardi Prasetya dan Hasan Widagdo Nugroho. Sedangkan, mantan anggota DPRD Kota Yogyakarta yang akan diperiksa tersebut yakni Febri Agung Herlambang.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ES (Eka Safitram, mantan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta", terang Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantor KPK, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Senin 02 Desember 2019.

Meski status pekerjaannya sebagai anggota DPRD dan mantan anggota DPRD, Hasan dan Febri akan diperiksa selaku pihak swasta. Sedangkan untuk Emanuel, diperiksa KPK selaku anggota DPRD Kota Yogyakarta.

Namun demikian, hingga saat ini belum didapat informasi apa yang akan didalami oleh tim Penyidik KPK dalam pemeriksaan terhadap ketiga Saksi tersebut.

Sebelumnya, pada Jum'at (29/11/2019) lalu, diketahui KPK juga telah memanggil anggota DPRD Kota Yogyakarta yang lain, yakni Sujanarko. Namun, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut.

Dalam perkara ini, tim Penyidik KPK telah menetapkan jaksa Eka Safitra dan seorang jaksa pada Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono sebagai Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait lelang pengadaan rehabilitasi saluran air hujan di jalan Supomo – Yogyakarta  senilai Rp. 10,89 miliar.

Dalam perkara ini pula, penyidik KPK juga telah menetapkan Direktur Utama PT. Manira Arta Mandiri (MAM) Gabriella Yuan Ana sebagai Tersangka pemberi suap. Yang mana, Jaksa Satriawan berperan mempertemukan Jaksa Eka dengan Gabriella untuk membahas strategi pemenangan lelang. Tujuannya, agar perusahaan Gabriella yang menjadi pemenang lelang proyek.

Dalam konferensi pers pada Selasa 20 Agustus 2019 yang lalu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, bahwa Jaksa Eka selaku tim TP4D Kejari Yogyakarta mengarahkan supaya Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPKP) Yogyakarta Aki Lukman Nor Hakim menyusun dokumen lelang dengan memasukkan syarat adanya Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan penyediaan tenaga ahli K3.

"ESF (Eka) mengarahkan masuknya syarat tersebut untuk membatasi jumlah perusahaan yang dapat mengikuti lelang, sehingga perusaaan GYA (Gabriella) bisa memenuhi syarat dan memenangkan lelang", terang Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Selasa 20 Agustus 2019 yang lalu.

Selanjutnya, pada 29 Mei 2019, perusahaan Gabriella diumumkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp. 8,3 miliar.
"Diduga commitment fee yang sudah disepakati adalah 5 persen dari nilai proyek", tandas Alexander Marwata. *(Ys/HB)*

Jumat, 29 November 2019

Ning Ita Lantik 21 Pejabat Pemkot Mojokerto

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto serta segenap jajaran pejabat Forkopimda Kota Mojokerto saat memberi "UCAPAN SELAMAT" kepada 21 pejabat Pemkot Mojokerto yang telah dilantik, Jum'at 29 Nopember 2019, di pendopo Graha Praja Wijaya Pemkot Mojokerto.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Untuk mewujudkan Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat, Wali Kota Ika Puspitasari gencar melakukan perubahan dan perombakan, termasuk penyegaran posisi jabatan Apararur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto.

Salah-satunya, hari ini, Jum'at (29/11/2019) siang, Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini melantik 21 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemkot Mojokerto pada gerbong mutasi ke-5 (lima) dalam setahun masa pemerintahannya.

Pengambilan sumpah jabatan yang digelar di Pendopo Graha Praja Wijaya tersebut, turut dihadiri Sekretaris Daerah, Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari 21 pejabat yang dilantik, ada tujuh posisi jabatan yang diisi dengan pejabat baru.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat membacakan 'Sumpah Jabatan' dan ditirukan 21 pejabat Pemkot Mojokerto yang dilantik, Jum'at 29 Nopember 2019, di pendopo Graha Praja Wijaya Pemkot .onokerto.


Dalam sambutannya, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan,  bahwa mutasi, rotasi dan promosi, merupakan hal biasa di dalam sebuah organisasi. Hal ini, demi berlangsungnya perputaran  roda organisasi agar berjalan efektif.

"Di masa kepemimpinan saya, mutasi, rotasi dan promosi gencar saya lakukan. Bahkan, dalam satu tahun terakhir, ini adalah yang kelima kalinya saya melantik pejabat baru", tegas Ning Ita.

Ning Ita pun menandaskan kepada seluruh pejabat baru yang telah dilantik agar dapat mengemban tugas secara amanah, penuh loyalitas, dan berdedikasi tinggi kepada bangsa, negara serta masyarakat. Pelantikan ini, tidak lain untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Terlebih, sebagai bentuk dalam meningkatkan kinerja serta melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

"Mutasi ini, dilakukan untuk pengisian sejumlah jabatan kosong sekaligus menempatkan pejabat pada posisi yang sesuai. Nah, mungkin, mungkin tahun depan tidak ada lagi yang namanya promosi. Karena sejak akhir 2019 di kementerian dan lembaga ada penyederhanaan dan penghapusan beberapa eselon. Bisa jadi kalau berdasarkan rencana, pertengahan 2020 untuk daerah tingkat dua dan satu eselonisasi pun dihapuskan. Bisa jadi, prosesi seperti ini pun bisa berubah metodenya", tandasnya. *(Ry/HB)*

Kamis, 28 November 2019

Ning Ita Serahkan Buku Tabungan Kepada Penerima Program BSPS

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat secara simbolis menyerahkan bantuan kepada penerima program BSPS, Kamis 28 Nopember 2019.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau National Affordable Housing Program (NAHP) Kota Mojokerto 2019, terus digencarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Dan kali ini, melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) ada 53 peserta penerima bantuan yang mendapatkan renovasi rumah.

Sebanyak 53 dari 250 peserta mendapatkan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Rumah Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur. Bantuan ini diberikan kepada warga yang kurang mampu untuk mendapatkan rumah layak huni.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat berswafoto bersama penerima program BSPS, Kamis 28 Nopember 2019.




Adapun syarat penerima bantuan BSPS adalah warga Kota Mojokerto, memiliki tanah dengan bukti surat sertifikat yang sah, dan belum pernah memperoleh dana BSPS atau bantuan perumahan. Perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dianggarkan oleh pemerintah senilai Rp 17,5 juta untuk setiap rumah.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari berharap, melalui bantuan ini warga Kota Mojokerto bisa lebih sejahtera dan makmur. Karena, rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Untuk itu, ia berkeinginan agar warga Kota Mojokerto memiliki rumah yang layak huni.

"Semoga melalui bantuan ini, warga kota mendapatkan keberkahan yang melimpah lagi. Dan insya Allah, program ini akan terus ada di tahun depan dengan jumlah peserta  mencapai 100 penerima. Saya berharap, dari 100 penerima tersebut bisa lolos dari verifikasi", jelas Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. *(Ry/HB)*

Ning Ita Resmikan Festival Mojokerto Kuno Kini 2019



Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Angkat Kultur Mojopahit di Era Kekinian, event perdana Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dengan perpaduan dua konsep yakni Festival Mojoketo Kuno Kini, secara resmi dibuka oleh Wali Kota Ika Puspitasari, di Gelora A Yani, Rabu (27/11/2019). Melalui festival ini, diharapkan mampu membawa generasi milenial lebih mengenal warisan budaya dan sejarah.

Sedikitnya 99 peserta binaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Mojokerto, turut meramaikan pagelaran yang diselenggarakan sejak 27 November - 7 Desember 2019. Melalui perpaduan dua konsep kuno dan kini, Ning Ita sapaan akrab wali kota, mengajak semua warga kota untuk bernostalgia.



"Melalui konsep kuno dan kini, kami ingin generasi milenial dapat mengenal sejarah, budaya dan kesenian yang telah diwariskan oleh leluhur. Terutama dalam melestarikan peninggalan Majapahit yang berjaya pada abad 13 silam dengan kuatnya sistem perdagangan", jelas Ning Ita.

Mengingat, lanjut Ning Ita, Kota Mojokerto saat ini mulai mengalami perubahan menuju kota pariwisata. Untuk itu, ia berharap kepada seluruh warga kota untuk turut andil dalam ekosistem perubahan kota. "Saya tidak mau, kalau warga saya hanya menjadi penonton saja. Tetapi, saya mau mereka menjadi pelaku didalamnya", tegasnya.



Perlu diketahui, saat ini Kota Mojokerto yang merupakan kota terkecil di Indonesia, mulai mengalami banyak perubahan. Baik infrastruktur hingga kepariwisataannya. Ini tidak lepas dari cita-cita wali kota perempuan pertama Kota Mojokerto, yang ingin mengembalikan kejayaan Majapahit di era saat ini.

Serangkaian event bergengsi digelar sepanjang 2019. Ini merupakan itikat pemerintah kota untuk mewujudkan Kota Mojokerto sebagai kota pariwisata. Salah satu event terbesarnya adalah Mojospekta 2019. Event yang digelar selama lima hari berturut-turut ini, menghadirkan artis ibu kota Jenita Janet hingga desainer nasional dan internasional. *(Ry/HB)*

Rabu, 27 November 2019

SPRI: BPK RI Tidak Pernah Gunakan Verifikasi Media Dewan Pers

Ketua Umum DPP-SPRI Hence Mandagi

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ternyata selama ini tidak pernah menggunakan verifikasi perusahaan pers yang dikeluarkan Dewan Pers sebagai salah satu dasar pemeriksaan keuangan pemerintah daerah. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (DPP-SPRI) Hence Mandagi, dalam keterangan persnya, Rabu 27 Nopember, di Jakarta. 

Menurut Mandagi, kontrak kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers selama ini digembar-gemborkan pihak Dewan Pers bahwa hal itu bakal menjadi temuan pemeriksaan keuangan.

“Ternyata semua itu bohong belaka dan artinya Dewan Pers telah melakukan pembohongan publik", tandas Mandagi yang juga menjabat Ketua Dewan Pers Indonesia hasil Kongres Pers Indonesia 2019.


Mandagi juga lmenjelaskan isi surat BPK RI kepada SPRI, disebutkan bahwa pihak BPK RI masih menelaah secara internal mengenai kontrak kerja sama antara pemerintah daerah dengan lperusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers.

“Jadi perusahaan pers atau media yang bekerja sama dengan pemerintah daerah tidak perlu takut diteror kebijakan Dewan Pers dan juga pemerintah daerah tidak boleh paranoid dengan ancaman Dewan Pers", tegasnya.

DPP SPRI sebelumnya sempat menemui pihak BPK RI dan melayangkan surat resmi permohonan klarifikasi dan konfirmasi terkait isu kontrak kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers bakal menjadi temuan pemeriksaan keuangan. 

Dalam suratnya, DPP SPRI menyampaikan kepada BPK RI bahwa kedudukan Dewan Pers adalah lembaga independen dan bukan lembaga pemerintahan sehingga Peraturan dan Kebijakan Dewan Pers tidak bisa dijadikan dasar hukum oleh lembaga Pemerintah untuk melakukan audit keuangan pemerintah daerah.

Mandagi menguraikan, berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers jelas disebutkan bahwa untuk mengembangkan kemerdekaan pers maka dibentuklah Dewan Pers yang Independen. Sehingga menurut Mandagi, hal itu sudah jelas mengatur kedudukan Dewan Pers sebagai lembaga independen dan bukan lembaga pemerintahan.

Selain itu DPP SPRI dalam surat dengan nomor: 107.PKK/DPP-SPRI/XI/2019 tertanggal 7 November 2019 meminta BPK RI menglarifikasi kebijakannya menggunakan kewajiban Verifikasi Perusahaan Pers oleh Dewan Pers sebagai salah satu dasar hukum untuk melakukan audit keuangan pemerintah daerah. 

BPK RI akhirnya menjawab surat SPRI tersebut melalui suratnya nomor : 438/S/X.2/11/2019 tangal 25 Noveber 2019, tentang Tanggapan BPK atas permohonan klarifikasi terkait kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers.  

Dalam suratnya kepada kepada Ketua Umum DPP SPRI, BPK menyatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara, sesuai Undang-Undang dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 

“Berkenan dengan permohonan klarifikasi Saudara terkait dengan pemeriksaan BPK atas kontrak kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers, hal tersebut saat ini masih dalam proses penelaahan pada internal BPK", kata Wahyudi, Plh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI dalam isi surat yang ditanda-tanganinya.

Wahyudi juga berjanji akan segera menginformasikan kepada DPP SPRI apabila pihak internal sudah mendapatkan hasil telaahnya. 

Dengan adanya keterangan ini (surat klarifikasi BPK RI), Ketua DPI Hence Mandagi menegaskan, program sertifikasi perusahaan pers yang sedang aktif dilakukan organisasi-organisasi pers konstituen DPI adalah sah dan dapat digunakan menjadi dokumen perusahaan pers untuk memenuhi persyaratan dalam melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah tanpa harus terpengaruh dengan propaganda negatif oleh Dewan Pers.

Terkait itu, bukan alasan bagi Pemerintah Daerah menolak atau memutus kontrak kerja sama dengan media yang berbadan hukum meskipun belum terverifikasi Dewan Pers.***

Selasa, 26 November 2019

Puncak HKN 2019, Ning Ita Serahkan Penghargaan Dari Kemenkes RI



Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke - 55, yang diselenggarakan di Hall Graha Mojokerto Service Center (GMSC) berlangsung meriah dengan penganugerahan dari Kementerian RI yang diberikan langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. Penganugerahan ini, merupakan motivasi bagi Pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan bagi masyarakat.

Penganugerahan tersebut antara lain penganugerahan puskesmas dengan predikat Akreditasi Paripurna yang diberikan kepada Puskesmas Wates. Sedangkan untuk predikat Akreditasi Utama diberikan kepada Puskesmas Gedongan, Puskesmas Blooto, Puskesmas Kedundung dan Puskesmas Mentikan.



Selain penganugerahan untuk Puskesmas, Ning Ita sapaan akrab wali kota, juga memberikan penganugerah untuk kawasan ODF Kota Mojokerto 2019 yang diberikan kepada Kelurahan Meri, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Kedundung dan Kelurahan Mentikan.

Sedangkan untuk deklarasi dan pembacaan komitmen bersama menuju Kota ODF dilakukan oleh Kecamatan Magersari, Kecamatan Prajurit Kulon, Kecamatan Kranggan, Kelurahan Magersari, Kelurahan Gunung Gedangan, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Miji, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Blooto, Kelurahan Pulorejo dan Kelurahan Prajurit Kulon.


Selain dua penganugerahan tersebut, Ning Ita juga memberikan penghargaan kepada dr Yusuf Nawir, Sp.Og dan dr Triastutik Sulistyo, Sp.A dalam perannya mengurangi angka anak stunting di Kota Mojokerto. "Melalui penghargaan ini, merupakan motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan bagi warga Kota Mojokerto," imbuhnya.

Penganugerahan yang diberikan kepada dua dokter tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto mampu mengurangi angka stunting. Salah satunya melalui program screening kesehatan yang kerap dilakukan di sekolah-sekolah. Baik pelajar SD, SMP hingga SMA, tak luput menjadi sasaran program screening.

Seperti data dari Dinas Kesehatan Kota Mojokerto hingga bulan September, anak-anak yang mengalami obesitas rata-rata pelajar yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Yakni, dari persentase 7,5 persen menjadi 2,8 persen untuk anak kekurangan gizi. Sedangkan untuk obesitas, dari persentase 24,3 persen menjadi 17,8 persen. *(Ry/HB)*

Alokasi Anggaran Pendidikan Capai Rp. 180 M, Dewan Berharap Sebanding Dengan Capaian kualitas SDM Kota Mojokerto

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Suliyat.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Alokasi anggaran pendidikan yang menjadi komponen prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota  Mojokerto Tahun Anggaran (TA) 2020, menjadi atensi bagi kalangan Legislatif setempat. Bahkan, beberapa fraksi DPRD Kota Mojokerto menekankan, agar anggaran pendidikan yang mencapai Rp. 180,829 miliar itu, untuk urusan sarana dan prasarana pendidikan sebanding dengan capaian kualitas SDM Kota Mojokerto sebagaimana yang diproyeksikan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto.


“Untuk  sektor  pendidikan  yang dianggarkan sebesar  Rp 180,829 miliar, Fraksi Partai Golkar berharap agar masalah pembangunan manusia Kota Mojokerto melalui jalur pendidikan menjadi perhatian serius dan sungguh – sungguh oleh pemerintah daerah", kata Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Mojokerto, Jaya Agus Purwanto, Selasa (26/11/2019).

Ditegaskannya, sesuai dengan tema RKPD 2020, yakni Peningkatan SDM untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing perekonomian daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas.

“Kualitas pendidikan saat ini sangat diperhitungkan dalam semua sektor usaha, khususnya dalam menghadapi MEA", tegasnya.

Sementara itu, Fraksi PDI-Perjuangan menyoroti perlunya komitmen terkait anggaran pendidikan serta meminta ketegasan Dinas Pendidikan setempat dalam pelaksanaan program pendidikan gratis, khususnya di tingkat PAUD, TK, SD dan SMP.

"Sebab, tidak dipungkiri, dugaan tarikan, iuran, maupun dalam bentuk sumbangan, belakangan ini masih kerap terjadi", ujar Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Suliyat.

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang paling sentral untuk diperhatikan. Menurutnya pula, hal itu berimbas secara langsung pada performa sekolah sehingga kontraproduktif dengan besarnya pengeluaran APBD.

“Benarkah Dinas Pendidikan telah menjamin warga kota sepenuhnya ter-cover dalam pendidikan 12 tahun. Ini penting untuk dijelaskan berdasarkan data riil, biar kami tahu sejauh mana tingkat pemerataan itu", tekan Suliyat.

Terkait implementasi kebijakan PPDB dan zonasi, fraksi PDI-Perjuangan meminta agar aturan zonasi yang berlaku tahun ini yang berujung banyak permasalahan, utamanya terkait domisili, tidak lagi diterapkan di tahun 2020 mendatang.

“Perlu ada metode PPDB lain yang lebih valid dan tidak manipulatif. Rencana PPDB tahun ajaran 2020-2021 menggunakan basis NIK perlu dipertimbangkan dan dimatangkan kembali. Bagaimana teknisnya, mekanismenya, dan sosialisasi ke masyarakatnya. jangan, sampai sudah direncanakan justru menimbulkan masalah baru lagi", cetusnya. *(DI/HB)*.

Petugas Gabungan Kembali Merazia Lapak PKL Liar Di Kota Mojokerto

Petugas Satpol PP Kota Mojokerto saat mengamankan sejumlah peralatan berdagang PKL liar di Kota Mojokerto, Selasa 26 Nopember 2019 siang.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Petugas gabungan dari Satpol PP, Garnisun, Polisi Militer dan Dishub Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melakukan kegiatan penertiban terhadap para PKL (Pedagang Kaki yang mangkaldi atas pedestrian di sejumlah kawasan di Kota Mokokerto, Selasa (26/11/2019) siang.

Petugas sempat mendapat protes dari para PKL ketika melakukan razia di jalan Residen Pamuji. Para PKL beralasan, mereka sebelumnya tidak mendapat peringatan maupun sosialisasi terkait larangan berjualan ditempat yang mereka tempati.

Siswoyo, ealah-seorang PKL di jalan Residen Pamuji menilai, Satpol PP Kota Mojokerto tidak pernah memberikan peringatan atau sosialisasi sebelum mengobrak para PKL dari tempat mereka berjualan.

“Tadi saya tanya kepada anggota Satpol PP, ada peringatan tidak...!?. Malah mereka diam saja", ujar Siswoyo kepada wartawan, Selasa 26 Nopember 2019 siang, di lokasi.

Meski mendapatkan protes, para petugas Satpol PP Kota Mojokerto tetap membawa lapak liar, peralatan berdagang dan tempat dagangan ke kantor Satpol PP Kota Mojokerto, Jalan Bhayangkara.

Selain di jalan Residen Pamuji, sebanyak 140 personel gabungan yang dibagi dalam 3  (tiga) tim itu juga menyasar para PKL liar di beberapa kawasan lain. Yakni di kawasan jalan Benteng Pancasila, Jalan Empu Nala, jalan Surodinawan, jalan Brawijaya dan jalan Mojopahit.

Sementara Kasat Pol PP Heryana Dodik Murtono mementahkan protes yang dilontarkan Siswoyo tersebut. Menurutnya, penertiban PKL merupakan tindakan yang wajar. Menurutnya pula, tindakan kali ini sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2012 tentang penataan PKL.

“Beberapa hari yang lalu kami sudah layangkan surat peringatan kepada PKL. Karena mereka telah melanggar Perda nomor 3 tahun 2013 tentang ketertiban umum", terang Dodik saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (26/11/2019) siang.

Dodik menegaskan, para  PKL seharusnya tidak boleh berjualan di bahu jalan. Sebab, hal itu bisa menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan, seperti kemacetan dan mengganggu hak para pejalan kaki.

“Banyak pembeli yang parkir di sembarang tempat untuk melihat atau membeli barang di PKL. Sehingga arus lalu lintas menjadi macet", tegasnya.

Terkait lapak, peralatan berdagang dan tempat dagangan milik para PKL liar yang dibawa ke kantor Satpol PP, pihak Satpol PP akan  melakukan pembinaan terhadap para PKL liar itu terlebih dahulu.

“Kami akan panggil para pedagang maksimal satu bulan. Setelah itu kami bina agar tidak melakukan aktivitas berjualan di bahu jalan", pungkasnya. *(DI/HB)*

DPRD Kota Mojokerto Tetapkan Propemperda Kota Mojokerto Tahun 2020

Ketua Bapemperda DPRD Kota Mojokerto Deny Novianto saat memaparkan 15 Raperda Kota Mojokerto di ruang sidang kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Senin (25/11/2019) siang.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Sebanyak 15  (lima belas) Raancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Mojokerto ditetapkan DPRD setempat melalui sidang paripurna yang digelar di ruang sidang kantor DPRD Kota Mojokerto, jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Senin 25 Nopembet 2019.

Draft regulasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) tahun 2020 tersebut merupakan hasil dari 19 Raperda yang dikonsultasikan ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur.

Yang mana, dari 15 Raperda tersebut, 4 (empat) di ataranya merupakan Raperda inisiatif DPRD, selebihnya adalah pengajuan dari pihak eksekutif.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Mojokerto Deny Novianto mengatakan, dari 15 Raperda itu, 11 di antaranya merupakan usulan Pemkot Mojokerto dan 4 Raperda inisiatif DPRD Kota Mojokerto.

“Draft ini ditetapkan dalam Propemperda 2020 dan ke 15 Raperda itu merupakan hasil konsultasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur", kata Deny Novianto di kantor DPRD Kota Mojokerto, jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Selasa (26/11/2019) siang.

Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto saat menanda-tangani Berita Acara Rapat Paripurna di ruang sidang kantor SPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Senin (25/11/2019) siang.


Menurut politisi Partai Demokrat ini, konsultasi seluruh Raperda dilakukan ke Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur,  agar draft regulasi daerah yang dibuat itu tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya.

“Konsultasi guna mencari informasi, kiat dan perbandingan rancangan peraturan daerah. Termasuk didalamnya koreksi judul draft perda. Dan hasil yang diperoleh dari konsultasi itu merupakan acuan dan syarat yang perlu diperhatikan sebagai dasar dan pondasi utama pembuatan Perda”, papar Deny.

"Proses pematangan dan finalisasi lima belas raperda ini tentunya masih cukup panjang", imbuhnya.

Diketahui, kelima belas Raperda itu telah menjadi Propemperda 2020 yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kotala Mojokerto pada Senin 25 Nopember 2019 lalu.

Berikut 15 Raperda dalam Propemperda Kota Mojokerto tahun 2020:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Wirausaha;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan Dan Olah Raga;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mojokerto;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota MojokertoTahun 2019-2039;
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota MojokertoTahun 2020-2030;
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kota Mojokerto;
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat;
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko  Modern; dan
15. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Mojokerto.
*(DI/HB)*

Senin, 25 November 2019

APBD Kota Mojokerto TA 2020 Disahkan, Pemkot Fokus Pada Kesehatan Dan Pendidikan

Wali Kita Mojokerto Ika Puspitasari saat menjabarkan APBD Kota Mojokerto TA 2020 dalam rapat paripurna di ruang sidang kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Senin 25 Nopember 2019.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran (TA) 2020 senilai Rp. 1,14 triliun resmi disahkan oleh Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto. Dari pengesahan ini, seluruh fraksi telah menerima Rancangan APBD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto 2020.

Wali Kota Ika Puspitasari menjelaskan, dari besarnya belanja pada ABPD Kota Mojokerto TA 2020, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto akan memrioritaskan pada 2 (dua) hal, yakni bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk bidang kesehatan senilai Rp. 262.469.392.900,– dan bidang pendidikan sebesar Rp. 180.829.522.200,–.

Wali Kita Mojokerto Ika Puspitasari saat menjabarkan APBD Kota Mojokerto TA 2020 dalam rapat paripurna di ruang sidang kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Senin 25 Nopember 2019.


"Sebagai komitmen bersama dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan sistem universal health coverage (UHC), maka dalam APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2020 telah diakomodir kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat mulai 2020 nanti", jelas Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Penetapan APBD 2020 ini, memiliki nilai tertinggi dibanding dengan tahun sebelumnya. Melalui ketok palu, APBD Kota Mojokerto berhasil memecahkan rekor dengan kekuatan anggaran mencapai Rp 1,14 triliun. Untuk itu, Ning Ita mengucapkan terimakasihnya sekaligus memohon maaf kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, jika selama pembahasan R-APBD terjadi perdebatan.

"Saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat, yang telah bersedia melaksanakan pengkajian dan pembahasan secara objektif dan mendalam terhadap Rancangan APBD 2020 yang kami ajukan sehingga pada hari ini dapat disetujui bersama", tutup Ning Ita. *(Ry/HB)*

Dewan Tekankan, APBD Kota Mojokerto TA 2020 Pro Rakyat

Jubir Banggar DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti saat membacakan sejumlah catatan penting atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran (TA) 2020, di ruang sidang kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto,  Senin 25 Nopember 2019.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Sejumlah catatan penting disampaikan oleh pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Mojokerto atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran (TA) 2020 yang digelar di ruang sidang kantor DPRD Kota Mojokerto, jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Senin 25 Nopember 2019.

Dalam sidang paripurna DPRD Kota Mojokerto bersama eksekutif tersebut, pihak Banggar DPRD Kota Mojokerto menekankan agar APBD mendatang fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Setelah dilakukan pembahasan atas Raperda APBD tahun 2020, maka saya selaku juru bicara pimpinan Banggar menyampaikan sejumlah laporan. Pada dasarnya semua fraksi sepakat jadi raperda namun dengan beberapa catatan penting", ujar Ery Purwanti, Jubir Banggar DPRD Kota Mojokerto, Senin (25/11/2019) kemarin.

Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto saat berjabat-tangan dengan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di ruang sidang kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto,  Senin 25 Nopembet 2019, usai penanda-tanganan Berita Acara Rapat Paripurna.


Politisi PDIP tersebut juga menyampaikan panjang-lebar harapan para anggota Dewan, agar semua program maupun kegiatan yang telah dianggarkan membawa kebaikan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto.

"Program dan kegiatan yang dianggarkan akan mampu membawa perubahan besar bagi penyelenggaraan pemda demi kebaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dikarenakan keterbatasan anggaran, maka kebijakan penyusunan APBD mendatang didasarkan atas efisiensi dan rasionalisasi terhadap anggaran kegiatan di semua perangkat daerah. Sehingga Sehingga tidak menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota", tambahnya.

Menurutnya,  dalam sisa tahun anggaran pemkot diharap dapat merealisasikan capaian PAD sesuai dengan target agar tidak mempengaruhi postur APBD tahun anggaran 2020 karena akan menambah beban defisit anggaran. Ditambahkannya,  untuk program dan kegiatan masyarakat hendaknya dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ery mengungkapkan, sebagai komitmen dalam sistem universal health coverage (UHC), maka dalam APBD mendatang telah diakomodir kenaikan iuran bpjs kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat mulai tahun 2020.

Dalam penyusunan rencana kerja pemda (RKPD) hendaknya DPRD ikut dilibatkan agar penyusunan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dapat selaras dan sejalan dengan RKPD sehingga dapat direalisasikan dalam pelaksanaannya.

Perlu ada pembinaan dan pemberdayaan yang lebih intens, lanjutnya,  terhadap pelaku usaha mikro dan kecil agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu memberi konstribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Sehingga mereka diperhatikan yang pada akhirnya akan menumbuhkan kesadaran untuk membayar pajak daerah atau retribusi daerah dengan sukarela dan sejujurnya.

Untuk program pembangunan sky walk mohon agar dikaji lagi dengan mendalam dan menyeluruh. Tidak semua ide yang bagus saat direalisasikan akan dapat memberikan manfaat sebagaimana yang kita harapkan. "Kami tidak ingin keberlangsungan sky walk hanya bertahan selama 1 atau 2 tahun saja, setelah itu ditinggalkan baik oleh para PKL  ataupun konsumen. Kami ingin sky walk berlangsung berkelanjutan dan selamanya," tambahnya.

Program pembangunan kembali pemandian Sekar Sari, lanjutnya, hendaknya sekedar tempat rekreasi saja. Namun juga sebagai tempat pembinaan olah raga renang dan loncat indah. Agar potensi bibit-bibit perenang dan peloncat indah di kota ini.

Kedepan hendaknya kebijakan pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial bagi lembaga masyarakat diperkuat dan diperbesar alokasi anggarannya.

Ery juga menyampaikan sejumlah hasil pembahasan. Menurutnya, rincian rancangan APBD tahun anggaran 2020 yang telah disepakati adalah sebagai berikut:
• Pendapatan daerah sebesar Rp. 885. 815. 848,– terdiri dari PAD sebesar Rp.  205.935.512.000,–, dana perimbangan sebesar Rp. 590.491.864.000,–, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 89.388.472,–
• Belanja daerah sebesar Rp. 1.014.496. 260.400,– terdiri dari belanja tidak-langsung sebesar Rp. 394.699.514.800,–, belanja  langsung sebesar Rp. 619.796.511.600,–.
• Defisit sebesar Rp. 128. 680. 178. 400,– 
• Penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 128.680.178.400,– yang terdiri dari :
   1. Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp. 128. 380.178.400,–
   2. Penerimaan piutang daerah sebesar Rp 300 juta rupiah.
*(DI/HB)*

Minggu, 24 November 2019

Mojospekta 2019 Ditutup Dengan Kolosal Mojopahit Babagan 1 dan Parade 1000 Meter Batik

 


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Event bergengsi Mojospekta 2019 yang diselenggarakan sejak 20 - 24 November, ditutup meriah dengan drama kolosal Mojopahit Babagan 1 dan parade 1000 meter batik. Kegiatan yang melibatkan sedikitnya 5000 orang tersebut, menjadi perhelatan terbesar dan pertama bagi Pemerintah Kota Mojokerto menuju kota pariwisata. 

Sejak pagi, suasana Gelora A. Yani, Magersari, telah dipadati ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat. Dengan memakai kostum tradisional Majapahit, lengkap beserta aksesoris yang melekat, para peserta telah siap unjuk kebolehan dihadapan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dan suami Supriyadi Karima Saiful, DPRD Kota Mojokerto, sponsorship, Forkopimda, kepala OPD serta tamu undangan lainnya.


Drama kolosal Mojopahit Babagan 1, menceritakan tentang dinobatkannya Pangeran Wijaya sebagai raja di Kerajaan Majapahit, dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau bertepatan dengan tanggal 12 November 1293. Drama yang dimusikalisasi oleh Memet Chairul Slamet, menjadi acara pembuka pagi ini.

"Ini merupakan teater kolosal Majapahit yang dikemas secara serial. Untuk tahun ini, menceritakan kemenangan Jayawardhana, dan di tahun depan ceritanya akan beda lagi namun masih berkesinambungan", kata Ning Ita, sapaan akrab wali kota usai pagelaran Mojospekta, Minggu (24/11/2019).


Melihat antusiasme ribuan warga Kota Mojokerto dalam pegelaran Mojospekta 2019, Ning Ita mengucapkan terimakasihnya atas keterlibatan semua elemen masyarakat. Baik dari pelajar, sponsorship hingga instansi pemerintah dan swasta. "Ini akan menjadi motivasi kami dalam menggelar kegiatan yang serupa dengan melibatkan unsur masyarakat", imbuhnya.

Usai penampilan drama kolosal Mojopahit Babagan 1, ribuan orang telah siap membentangkan kain batik sepanjang 1000 meter. Pemberangkatan parade kain batik Majapahit dengan 120 motif ini, dimulai dari Gelora A Yani, Magersari menuju Alun - alun Kota Mojokerto, Prajurit Kulon. Tepat di garis finish, para peserta parade disambut dengan alunan macapat.

"Serangkaian kegiatan selama lima hari ini, merupakan prioritas Kota Mojokerto menjadi kota pariwisata. Nah, karena destinasi wisata mungkin belum terbangun, sembari mengarah ke sana, malalui event pariwisata inilah yang terus kami gencarkan. Dan kebetulan, bulan November adalah bulan Mojopahit, kami ingin mensinergikan itu dengan tema besarnya Spirit of Mojopahit," jelas Ning Ita. *(Ry/HB)*

Malam Puncak Mojospekta 2019, Ning Ita Dan Arumi Turut Berlenggak - lenggok Di Catwalk



Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Malam puncak Mojospekta 2019, digelar secara meriah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dengan menampilkan artis ibu kota Jenita Janet. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Ketua Umum Dekranasda Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak, turut memeriahkan dengan berlenggak - lenggok di catwalk saat Festival Mojobatik.

Event bergengsi yang diselenggarakan di Alun - alun Kota Mojokerto pada Sabtu (23/11/2019) malam tersebut, turut dihadiri Anggota DPR-RI Eva Yuliana, Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widiatmoko, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahayana Negara, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto, DPRD Kota Mojokerto, Pimpinan Bank Jatim Mojokerto, Pimpinan Sunrise Mall, Manager Marcom MNCTV, Forkopimda dan OPD.


Festival Mojobatik ini, merupakan serangkaian dari event Mojospekta 2019 yang digelar sejak 20 - 24 November. Dengan mengambil tema 'Sepasar Nyang Kutho Mojokerto', pemerintah kota menggandeng tiga desainer kondang yang telah melejit namanya di kancah nasional dan internasional. Mereka adalah, Dwi Iskandar, Irma Lumiga dan Diana Mulyono Putri atau lebih dikenal Diana Couture.

Tiga desainer kondang suguhkan puluhan karya istimewa dalam acara tersebut. Diana Countre merupakan desainer internasional asal Kota Mojokerto, yang telah diakui dunia hasil karyanya. Diana dinobatkan sebagai best designer pada tahun 2015 saat ajang Couture Fashion Week New York. Sedangkan Irma Lumiga dan Dwi Iskandar, merupakan desainer nasional yang karyanya telah dipamerkan ke seluruh penjuru Nusantara. 


Ketiga desainer tersebut, berkolaborasi menyumbangkan kreatifitasnya dalam Festival Mojobatik 2019. Desainer Dwiko Iskandar misalnya, ia menampilkan busana batik Sisik Gringsing Berudeng dengan konsep elegan. Sedangkan Irma Lumiga, mengusung tema Tri Bhuana Tunggadewi. Dan yang terakhir adalah Diana. Ia mengusung tema Garuda yang merupakan karya perdana yang dimenangkan dalam award best designer di New York Fasion Week.

Dengan mengangkat tema besar Sisik Grinsing, puluhan karya disuguhkan di atas catwalk sepanjang kurang lebih 150 meter. Para model berlenggak - lenggok di atas catwalk dengan penuh percaya diri, memamerkan berbagai model batik yang elegan. Sorak tepuk tangan masyarakat Kota Mojokerto menyambut Festival Mojobatik, tampak membanjiri area Alun - alun Kota Mojokerto hingga ke Jalan Majapahit. 


Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" bersama Ketua Umum Dekranasda Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak, menjadi peserta pertama yang berjalan di atas karpet merah, dengan mengenakan baju batik bermotif Sisik Grinsing.

Motif Sisik Grinsing yang dikenakan Ning Ita itu merupakan motif warisan dari Kerajaan Majapahit. Dimana, motif tersebut memiliki makna filosofi kemakmuran, kesejahteraan dan keseimbang.

"Melalui motif Sisik Grinsing ini, ada doa untuk warga Mojokerto. Agar warga di Bumi Majapahit ini, makin sejahtera dan semakin makmur seperti di era kejayaan Majapahit pada abad 13 silam. Dan melalui Festival Mojobatik, kami ingin mengangkat potensi pembatik untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membuat desainnya. Karena saya ingin, para pembatik ini tak hanya sukses di level lokal tapi bisa sukses di level nasional bahkan internasional", papar Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini. *(Ry/HB)*