Ketum SPRI Hence Mandagi Lantik Pengurus DPD Sumut

Ketua Umum DPP SPRI Hence Mandagi (nomer satu dari kanan) saat memberi keterangan kepada sejumlah wartawan usai melantik DPD SPRI Provinsi Sumatera Utara di Hotel Saka, Kota Medan, Kamis (23/11/2023). 

Kota MEDAN – (harianbuana.com).

Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (DPD SPRI) Provinsi Sumatera Utara resmi dilantik oleh Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (DPP SPRI). Ketua Umum SPRI Hence Mandagi melantik langsung Burju Simatupang selaku Ketua DPD SPRI Sumut bersama jajaran pengurus lainnya di Hotel Saka, Kota Medan, Kamis (23/11/2023). 

Pengurus DPD SPRI Provinsi Sumut periode 2023 – 2028 yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan DPP SPRI bakal segera melalukan konsolidasi organisasi ke seluruh Kota dan Kabupaten se Sumut. "Kita akan segera menyusun program peningkatan kualitas wartawan dan melaksanakan kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat", ujar Burju saat memberi sambutan di sela acara pelantikan. 

Sementara Ketua Umum DPP SPRI Hence Mandagi dalam sambutannya, cukup banyak memberi masukan terkait tindak-lanjut pembahasan potensi belanja iklan menjadi sumber Pendapat Asli Daerah atau PAD dari pajak iklan media. 

"Selama ini ratusan triliun belanja iklan nasional atau biaya promosi barang dan jasa produk perusahaan nasional melalui media massa hanya dinikmati oleh segelintir konglomerat media. Perlu ada regulasi yang mengatur agar pajak media dari belanja iklan bisa jadi PAD bagi pemerintah Provinsi", kata Mandagi. 

Hal itu, menurut Mandagi, harus diperjuangkan agar media lokal bisa hidup dan berkembang karena memiliki sumber penghasilan dari iklan yang terdistribusi merata di setiap daerah. "Sekarang ini kan hanya dimonopoli oleh media arus utama nasional. Bagaimana wartawan di daerah bisa sejahtera dan independen jika sumber utama penghasilan dari iklan tidak ada. Padahal ada potensi bisa diraih jika Pemda membuat regulasinya", terang Mandagi yang juga menjabat Ketua LSP Pers Indonesia. 

Mandagi juga mendorong, pengurus DPD SPRI Sumut dapat berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas wartawan. "Naskah akademis tentang potensi PAD dari belanja iklan harus segera disusun. Karena SPRI Sumut pernah menggelar diskusi media tentang hal itu. Harus ada tindaklanjutnya", harapnya. 

Ia juga meminta khusus agar program pendidikan dan pelatihan pers di bidang video jurnalistik dapat segera dipersiapkan dengan instruktur profesional dan berpengalaman puluhan tahun di TV nasional. *(HB)*

Selengkapnya..

KPK Fasilitasi Polda Sumut Periksa Bupati Langkat Terbit Rencana Sebagai Tersangka Perkara Kerangkeng Manusia

Bupati Langkat non-aktif Terbit Rencana Perangin Angin memakai rompi khas Tahanan KPK warna oranye usai ditetapkan KPK sebagai Tersangka, saat diarahkan petugas untuk keluar dari gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke Rutan, Kamis (20/01/2022) dini hari.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasilitasi Tim Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) memeriksa Bupati Langkat non-aktif Terbit Rencana Perangin Angin sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Umum mengerangkeng manusia.

Pemeriksaan dilakukan pada Senin 04 Juli 2022, di Gedung Merah Putih KPK, Kav-4, Setiabudi, jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, karena Bupati Langkat non-aktif Terbit Rencana Perangin Angin tengah menjadi Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap sejumlah proyek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat.

"Hari ini, KPK fasilitasi tempat pemeriksaan TRP (Terbit Rencana Perangin Angin) sebagai Tersangka dalam perkara pidana umum oleh tim penyidik Polda Sumut", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Senin (04/07/2022).

Ali menjelaskan, pemeriksaan terhadap Bupati Langkat non-aktif Terbit Rencana Perangin Angin oleh Tim Penyidik Polda Sumut juga sudah mendapatkan ijin dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Ijin dari Majelis Hakim tersebut diperlukan, karena perkara dugaan TPK suap Bupati Langkat non-aktif Terbit Rencana Perangin Angin sudah masuk tahap persidangan yang saat ini beragenda Mendengarkan Keterangan Saksi.

"Pemeriksaan tahanan dimaksud sesuai Penetapan Ijin Pemeriksaan oleh Majelis Hakim dalam perkara dugaa Tindak Pidan Korupsi yang sedang disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat", jelas Ali Fikri.

Diketahui, Polda Sumut menetapkan 8 (delapan) Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Umum mengerangkeng manusia. Tujuh Tersangka, yakni DP, HS, IS, TS, RG, JS dan HG dijerat dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdaganhan Orang (TPPO) dengan ancaman hukuman 15 Tahun Penjara.

Adapun Rencana Perangin Angin dijerat Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan atau Pasal 333, Pasal 351, Pasal 353, Pasal 170, Pasal 55 karena mengakibatkan korban meninggal dunia.

Polda Sumut juga menetapkan 2 (dua) Tersangka penampung, yakni SP dan TS. Keduanya dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. *(HB)*

BERITA TERKAIT:

> Sidang Perdana Perkara Dugaan Suap Bupati Langkat Terbit Rencana Digelar Hari Ini

> KPK Periksa Mantan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu Terkait Perkara Terbit Rencana

> KPK Panggil Mantan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu Tekait Perkara Terbit Rencana

> KPK Limpahkan Berkas Perkara Ke Pengadilan, Penyuap Bupati Langkat Segera Diadili

> KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Langkat Non-aktif Dan 4 Tersangka Lainnya

> Tim Penyidik Serahkan Berkas Penyuap Bupati Langkat Ke Tim Jaksa KPK

> KPK Periksa Melky Leonardo Terkait Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana

> KPK Panggil Yudi Gunawan Terkait Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana

> KPK Panggil Seorang Wiraswasta Terkait Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana

> KPK Periksa 5 Saksi Terkait Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana

> KPK Periksa 6 Pejabat Terkait Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana

> KPK Periksa Muara Perangin Angin Terkait Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana

> KPK Panggil 2 Saksi Terkait Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana

> KPK Periksa 3 Saksi Pemberian Fee Proyek Kepada Bupati Langkat Terbit Rencana

> KPK Sita Rp. 2,1 Miliar Dari Penggeledahan Di Langkat

> Geledah Rumah Bupati Langkat, KPK Temukan Uang Dan Satwa Dilindungi Negara

> KPK Tahan Bupati Langkat Terbit Rencana Bersama 4 Tersangka Lainnya

> KPK Tetapkan Bupati Langkat Terbit Rencana Bersama 5 Orang Lainnya Sebagai Tersangka

> Terjaring OTT, Bupati Langkat Dan 6 Orang Lainnya Tiba Di Kantor KPK

> OTT Di Kabupaten Langkat, KPK Amankan Bupati Terbit Rencana Perangin Angin

Selengkapnya..

Polda Sumut Terima Penghargaan Penanganan Tipikor Terbaik Dari KPK Di Hakordia 2021

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat mengapresiasi kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) dalam menangani perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK). Apresiasi tersebut diwujudkan oleh lembaga anti-rasuah KPK dengan memberikan piagam perhargaan kepad Polda Sumut.

Penghargaan tersebut diterimakan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri kepada Wakapolda Sumut Brigjen Dadang Hartanto mewakili Kapolda Sumut pada rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di gedung Juang KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis (09/12/2021).

Piagam penghargaan tersebut di antaranya bertuliskan: "Piagam Penghargaan diberikan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai Penerima Penghargaan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Terbaik".

Terkait itu, Kapolda Sumut Irjen Panca Putra menyampaikan, piagam penghargaan tersebut merupakan prestasi Polda Sumut dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi di Sumut. Panca pun berterima-kasih kepada masyarakat yang selama ini telah memberikan dukungan kepada pihaknya.

"Terima kasih atas dukungan yang diberikan masyarakat kepada Polda Sumut dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penghargaan tersebut diterima oleh Wakapolda karena dalam waktu yang bersamaan saya mendampingi kunjungan Bapak Wakil Presiden di Kabupaten Simalungun", kata Kapolda Sumut Irjen Panca Putra ditengah mendampingi Wapres Ma'ruf Amin Kunker di Simalungun.

Selama kurun waktu tahun 2021, Polda Sumut mengungkap berbagai kasus tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian publik. Tindak pidana korupsi yang diungkap seperti penjualan vaksin dan pembangunan gedung kuliah UIN Sumatera Utara.

Selain itu, Polda Sumut juga mengungkap tindak pidana korupsi penyetoran retribusi uang sewa di Pasar Lau Cih dan tindak pidana korupsi PBB sektor perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan.

"Dalam pengungkapan 12 LP tindak pidana korupsi itu, sebanyak 37 orang ditetapkan sebagai Tersangka dan berhasil menyelamatkan uang negara 21,97 M. Di mana 22 Tersangka sudah P 21", jelas Irjen Panca Putra.

Panca menegaskan, Peringatan Hari Anti Korupsi (Hakordia) sedunia ini merupakan gerakan global untuk mengampanyekan kesadaran masyarakat dunia tentang budaya anti korupsi. Diandaskannya, bahwa Polda Sumut akan terus bergerak untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumut.

"Kami berharap agar masyarakat terus membantu Polda Sumut dalam memerangi korupsi karena ini merupakan extraordinary crime", tandas Kapolda Sumut Irjen Panca Putra. *(Ys/HB)*

Selengkapnya..

DPRD Sumut Setujui Perda Prokes Dan Pengendalian Covid-19

Kota MEDAN – (harianbuana.com).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) menyetujui Peraturan Daerah (Perda) Penegakan Disiplin, Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Provinsi Sumut, yang diusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Perda tersebut akan menjadi payung hukum dalam penegakan protokol kesehatan (Prokes) dan pengendalian Covid-19 di Sumut. Pengesahan Perda Peningkatan Disiplin dan Pengendalian Covid-19 ditandai dengan penanda-tanganan naskah pengesahan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah dan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut, Kamis (29/04/2021), di gedung dewan, jalan Imam Bonjol Medan.

Wagub Sumut Musa Rajekshah mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh anggota dewan yang telah merampungkan Perda Pengendalian Covid-19 di Sumut. Dikatakannya, Ramadan kali ini Pemprov Sumut dan seluruh pihak di Sumut masih terus berupaya mencegah penyebaran Covid-19.

"Ramadan kali ini kita masih dalam suasan Covid-19 berarti kita masih dalam upaya situasi pencegahan penyebaran  Covid-19 agar lebih tidak meluas lagi", kata Musa Rajekshah.

Musa Rajekshah juga menyebutkan kasus terkorfirmasi positif di Sumut terus bertambah. Pengalaman sebelumnya kasus terkorminfasi juga selalu meningkat setelah libur panjang.

“Perkembangan penyebaran Covid-19 di Sumut sampai tanggal 26 April 2021 sebanyak 29.135 kasus terkorfirmasi positif. Jumlah yang sembuh sebanyak 25.884 orang dan yang meninggal sebanyak 963 orang", ungkapnya.

Karena itu, Musa Rajekshah berharap, agar masyarakat terus meningkatkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga penyebaran Covid-19 dapat dicegah dan juga kasus Covid-19 terus menurun.

"Penurunan kasus ini tentunya harus kita jaga bersama agar perkembangan Covid-19 dapat terus diturunkan. Maka dari itu untuk menurunkan kasus perlu kedisiplinan masyarakat dan semua pihak untuk mematuhi protokol kesehatan", harapnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD Sumut Afifi Lubis menyebutkan, Perda Peningkatan Disiplin dan Pengendalian Covid-19 tersebut terdiri dari 10 BAB dan 17 Pasal. Dilakukan pengesahan setelah seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap Ranperda Peningkatan Disiplin dan Pengendalian Covid-19.

“Perda Peningkatan Disiplin dan Pengendalian Covid-19 tersebut terdiri dari 10 BAB dan 17 pasal", kata Afifi saat membacakan naskah persetujan Perda Peningkatan Disiplin dan Pengendalian Covid-19 antara DPRD Sumut dan Pemprov Sumut. *(Hms/HB)*

Selengkapnya..

Gubernur Edy Rahmayadi Minta Perusahaan Berikan THR Tepat Waktu

Kota MEDAN – (harianbuana.com).

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta seluruh perusahaan memberikan perhatian dan kepedulian terhadap nasib pekerja/karyawan, terutama di masa pandemi Covid-19 saat ini. Antara lain dengan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja/karyawan tepat waktu.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi saat menerima audiensi PT. Industri Karet Deli (IKD) di Rumah Dinas Gubernur, jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Kamis (29/04/2021).

Hadir dalam acara ini, di antaranya Direktur PT Industri Karet Deli Darkiat Tjangnaka, Manajer HRD Bahari, Waka Seksi HR Puri Rahayu serta sejumlah pekerja yang menerima THR secara simbolis.

"Saya apresiasi kepada Bapak (Direktur), jika perusahaan bisa seperti ini. Kita berharap semua perusahaan juga bisa memberikan THR kepada pekerja tepat waktu", ujar Gubernur, didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Baharuddin Siagian.

Menurut Gubernur, peran para pekerja dalam sebuah perusahaan adalah faktor penting jalannya usaha. Karena itu, keberadaannya perlu diberikan perhatian dan kepedulian, khususnya soal kesejahteraan.

"Begitu juga kepada tenaga kerja, inilah etika sebagai pekerja. Tunjukkanlah kinerja yang baik, sehingga perusahaan bisa maju, sehingga berdampak pada kesejahteraan karyawan sendiri", jelas Edy Rahmayadi.

Sementara Direktur PT Industri Karet Deli Darkiat Tjangnaka menyampaikan, dalam menghadapi  Idulfitri 1442 H/2021 M, perusahaannya sudah menetapkan dan memberikan THR kepada karyawan dua pekan sebelum hari H.

"Ketentuannya THR itu diberikan minimal satu minggu sebelum hari H (Idulfitri), tetapi kita tetapkan akan memberikan THR dua minggu sebelum Lebaran", kata Darkiat.

Sedangkan besaranya, kata Darkiat, tergantung dari masa kerja karyawan. Mulai dari satu bulan gaji hingga tiga bulan gaji.

"Selain THR, kita juga akan membagikan paket sembako kepada karyawan kita. Berikutnya, pekan depan, kita akan membaginya (sembako) kepada warga sekitar sebanyak 800 orang", sebut Darkiat.

Imbauan pemberian THR tepat waktu itu juga disebutkan Kadis Tenaga Kerja Sumut Baharuddin Siagian, untuk semua perusahaan yang ada. Sebab ketentuan masa waktu sepekan sebelum Idulfitri untuk THR keagamaan ini, akan sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama di masa pandemi Covid-19 saat ini.

"Imbaun Gubernur ini untuk semua perusahaan kepada para pekerjanya. Sehingga tenaga kerja itu setidaknya bisa punya persiapan dalam menyambut lebaran", jelas Baharuddin. *(Hms/HB)*

Selengkapnya..

Bertemu Kepala Sekolah SMA Sederajat, Gubernur Edy Rahmayadi Beri Motivasi Soal Keteladanan Di Sekolah

Kota MEDAN – (harianbuana.com).

Kepala Sekolah (Kepsek) merupakan jabatan penting dalam sebuah institusi pendidikan, dimana peran kepemimpinan sekaligus keteladanan harus melekat pada dirinya. Hal itu menjadi catatan penting yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi di hadapan seratusan Kepsek SMA, SMK dan SLB Negeri, serta Kepala Cabang Dinas Pendidikan se-Sumut di Aula T Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Kamis (29/04/2021).

Gubernur menyebutkan bahwa setiap sekolah dituntut untuk bisa membuat siswa betah dan menyenangi aktivitasnya di lingkungan lembaga pendidikan. Karenanya, dibutuhkan kemampuan seorang Kepsek dalam menyiapkan suasana belajar yang baik dan efektif.

"Jadi saya minta nanti dilakukan asessmen bagi kepala sekolah. Yang lulus nanti baru diberikan Diklat. Kepsek itu kan super, jadi dia harus hebat", sebut Gubernur, didampingi Kadis Pendidikan Sumut  Syaifuddin, Kadis Kominfo Sumut Irman Oemar dan Tim Satgas Covid-19 Sumut Inke.

Di masa mendatang, Gubernur meminta agar pengangkatan kepala sekolah dilakukan langsung oleh dirinya. Maksudnya adalah memastikan agar yang dipilih merupakan orang yang berkemampuan.

"Bapak Ibu adalah teladan bagi para siswa. Makanya ada pepatah lama, 'guru kencing berdiri, murid kencing berlari'. Artinya, guru itu adalah contoh bagi murid, kalau baik maka baiklah muridnya, begitu juga sebaliknya", jelas Edy Rahmayadi.

Bahkan kata Edy, dirinya berkeinginan agar seluruh Kepsek bisa diberikan fasilitas mobil dinas. Untuk itu, kualitas seorang pimpinan institusi pendidikan perlu dijamin dengan sistem seleksi yang selektif dan benar.

"Saya akan datang ke sekolah-sekolah, melihat bagaimana kondisinya, terutama kebersihan", katanya.

Sedangkan terkait seleksi sebelum mengangkat seorang Kepsek, Edy mengingatkan, agar tidak ada lagi cerita suap (sogok). Mulai dari pimpinan tertinggi di institusi pendidikan, para guru hingga siswa (orang tua). Ia pun tidak segan memberikan tindakan tegas jika pelanggaran dimaksud dilakukan.

"Apabila terjadi nanti, jangan salahkan saya. Saya serius, karena saya yang memakai. Yang mendidik manusianya, adalah anda sekalian. Saya sangat berharap, didiklah siswa dengan baik", tambah Edy, yang menginginkan Sumut Bermartabat juga dimulai dari lingkungan sekolah. *(Hms/HB)*

Selengkapnya..

Audiensi Dengan Komisi A, SPRI Diminta Siapkan Naskah Akademik Belanja Iklan

Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto saat menerima audiensi Ketua DPD SPRI Provinsi Sumut, Devis Karmoy bersama sejumlah Anggota Pengurus DPD SPRI Prov. Sumut di ruang Rapat Komisi A DPRD Sumut, Jum'at (05/02/2021).

Kota MEDAN – (harianbuana.com).

Pembahasan belanja Iklan nasional yang rencananya akan dituangkan dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) terus bergulir. Kini, rencana itu mendapat sambutan positif dari Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto memandang penting belanja iklan bagi daerah. Hal itu dikemukan Hendro Susanto saat menerima audiensi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (DPD SPRI) Provinsi Sumatera Utara, Devis Karmoy di ruang Rapat Komisi A DPRD Sumut, Jumat (05/02/2021).

Dalam audiensi bersama Ketua Komisi A dan yang dihadiri Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumatera Utara, Timbul Sinaga bersama dua anggota Komisi A, Abdul Rahim Siregar dan Megawati Zebua. 

Ketua DPD SPRI Sumut Devis Karmoy menyampaikan potensi belanja iklan nasional yang selama ini berputar di pusat bila diserap ke daerah, tidak hanya mensejahterakan media dan wartawan lokal, namun ikut meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Mendengar penjelasan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Sumut berharap organisasi pers penggagas pembagian belanja iklan nasional di daerah dapat menyiapkan data-data termasuk UU dan turunannya terkait biaya belanja iklan nasional yang tengah berpolemik.

“Jadi coba kami di kasih data, berapa potensi belanja iklan yang saat ini di monopoli oleh perusahaan (agency) , regulasinya apa, apakah ada (UU) turunan untuk pembentukan Perda (Peraturan daera). Sehingga itu nanti (menjadi) dasar kita untuk melakukan kajian", ujarnya. 

Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto saat berswafoto dengan Ketua DPD SPRI Provinsi Sumut, Devis Karmoy dan pengurus DPD SPRI Prov. Sumut di ruang Rapat Komisi A DPRD Sumut, Jum'at (05/02/2021), usai audensi.

Dalam pandangannya, Ketua Komisi A DPRD Sumut ini, menilai jika belanja iklan nasional berpotensi untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD), DPRD Sumut siap berkolaborasi dengan para penggagas.

Dalam audiensi tersebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara ini kemudian menyebut nama Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumut, Timbul Sinaga sebagai  pihak berkompeten di sektor potensi penerimaan PAD.

“Kalau memang (belanja iklan nasional) ini seandainya ada prospek untuk menambah PAD di Sumatera Utara, ini pak Timbul orang ekonomi, beliau salah satu orang yang sangat serius dalam mengelaboratif potensi-potensi penerimaan untuk PAD Sumatera Utara", tutur Hendro.

Ketua Komisi A DPRD Sumut ini menambahkan bahwa dengan memperoleh informasi terkait belanja iklan nasional yang memiliki potensi besar bagi Sumatera Utara, DPRD Sumut akan mengatur sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

“Dan informasi terkait belanja iklan yang disampaikan kita akan arrange (mengatur) lagi, dan dalam PP 12 (Tahun 2018) proses pembentukan Ranperda itu memang pengusulnya tidak harus pihak luar, tetapi harus (dari) anggota atau fraksi atau Komisi yang ada di DPRD Sumatera Utara", tambahnya. 

“Jadi jalurnya nanti masuk ke Komisi atau anggota (yang) menghimpun, lalu diusulkan menjadi Rancangan Perda atau Prolegda tahun berikutnya", ucap Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumut.

Hendro juga menyebut untuk pembentukan produk Perda tidak sulit, asalkan pengusul menyiapkan naskah akademiknya.

“Jadi syaratnya ada naskah akademik dan draf Ranperda yang diusulkan, itu kok ngak sulit", tandasnya. 

Penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota. 

Dalam PP ini disebutkan, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai fungsi masing-masing  pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan.

Sementara Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumut Timbul Sinaga pada kesempatan yang sama memberikan masukan kepada Ketua DPD SPRI Sumut untuk melengkapi mekanisme perundang-undangan serta turunannya yang mengatur soal belanja iklan.

Hal senada disampaikan anggota Komisi A Abdul Rahim Siregar kepada Ketua SPRI Sumut dalam audiensi tersebut. Politisi PKS Sumut ini mendukung rencana pembentukan Ranperda belanja iklan nasional bagi daerah.

“Kalau memang ini ada manfaat dan kontribusinya untuk PAD misalnya, kita welcome, kita menerima. Dan memang kalau Perda kan ada dua, ada yang diusulkan pemerintah provinsi Sumatera Utara dan ada yang inisiatif DPRD, dan ini harus dibekali dengan naskah akademik", ujarnya. *(DK/HB)*

Selengkapnya..

KPK Kembali Tahan Mantan Anggota DPRD Provinsi Sumut

Deputi Penindakan KPK Karyoto didampingi Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat konferensi pers Penahanan Nurhasanah mantan Anggota DPRD Pqrovinsi Sumut, Rabu (14/10/2020) sore, di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu 14 Okrober 2020, kembali menahan mantan Anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara (Sumut). Kali ini, KPK menahan mantan Anggota DPRD Provinsi Sumut Nurhasanah, salah-satu Tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Provinsi Sumut periode 2009–2014 dan 2014–2019.

"Hari ini setelah memeriksa Saksi dengan jumlah 59 orang, KPK kembali melakukan penahanan terhadap satu orang Tersangka, yakni NHS (Nurhasanah)", terang Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Rabu (14/10/2020) sore.

Karyoto menjelaskan, Nurhasanah akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak hari ini Selasa 14 Oktober 2020 sampai dengan 02 Nopember 2020 di Rumah Tahanam (Rutan) Cabang KPK di gedung Merah Putih KPK.

Konferensi pers penahanan tersangka Nurhasanah kali ini, berbeda dengan konferensi pers penahanan Tersangka sebelum-sebelumnya. Yang mana dalam koferensi pers penahanan tersangka Nurhasanah kali ini, KPK tidak menghadirkan Tersangka.

Mantan Anggota DPRD Provinsi Sumut Nurhasanah memakai rompi khas Tahanan KPK warna oranye, tengah meninggalkan Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan dan diarahkan petugas menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke Rutan isolasi, Rabu (14/10/2020) sore.

Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara (Jubir) Bidang Penindakan KPK Ali Fikri menerangkan, tidak dihadirkannya Tersangka dalam konferensi pers kali ini, karena tes rapid terhadap Nurhasanah menunjukkan hasil reaktif Covid-19.

"Tidak kami tampilkan ke tempat ini, karena berdasarkan hasil dari rapid test terhadap yang bersangkutan tadi hasilnya reaktif, sehingga setelah ini, kemudian, nanti Tersangka setelah di-swab langsung dibawa ke rumah sakit", terang Plt. Jubir Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.

KPK sebelumnya telah menetapkan 14 Anggota DPRD  Provinsi Sumatera Utara periode 2009–2014 dan/atau 2014–2019 sebagai Tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi suap tetkait APBD Provinsi Sumatra Utara.

"Para Tersangka tersebut diduga menerima hadiah atau janji berupa uang yang diterima secara beragam antara Rp. 377.500.000,– sampai dengan Rp. 777.500.000,– dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho", jelas Karyoto.

Lebih lanjut, Karyoto membeberkan, bahwa pemberian uang tersebut berkaitan dengan 4 (empat) hal. Yaitu pertama, terkait Persetujuan Laporan Pertanggung-jawaban Pemerimtah  Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Ke-dua, terkait persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (P-APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Ke-tiga, terkait Pengesahan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dan, ke-empat, terkait Penolakan Penggunaan Hak Interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015.

Ditegaskannya, KPK menyangka, 14 Tersangka Anggota DPRD Provinsi Sumatra  Utara periode 2009–2014 dan 2014–2019 tersebut diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Karyoto menambahkan, dalam proses penyidikan perkara ini, KPK telah menyita uang pengembalian dari para Tersangka dan Saksi senilai total Rp. 53,7325 miliar.

Ditandaskannya, bahwa penetapan 14 Tersangka tersebut merupakan penetapan tahap ke-empat. Sebelumnnya, KPK telah menetapkan 50 Tersangka yang juga berasal unsur Pimpinan dan Anggota DPRD  Provinsi Sumatera Utara periode 2009–2014 dan/atau 2014–2019.

Ditandaskannya pula, bahwa total ada lebih dari 60 mantan Anggota DPRD Provinsi Sumut ditetapkan KPK sebagai Tersangka atas perkara ini. "Lima puluh orang (Tersangka) tersebut kini sedang menjalani pidana masing-masing setelah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dengan hukuman rata-rata 4 hingga 6 tahun penjara", tandas Karyoto. *(Ys/HB)*

BERITA TERKAIT :> KPK Peringatkan 3 Mantan Anggota DPRD Sumut Supaya Penuhi panggilan> KPK Tahan 11 Mantan Anggota DPRD Sumut

Selengkapnya..

Gubernur Edy Senang Produksi Bawang Merah STM Hulu Makin Meningkat

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat turut memanen bawang merah di Desa Liang Pematang Kecamatan Sinembah Tanjung Muda (STM) Hulu Kabupaten Deli Serdang, Minggu 30 Agustus 2020.

Kab. DELI SERDANG – (harianbuana.com).

Kecamatan Sinembah Tanjung Muda (STM) Hulu, Kabupaten Deli Serdang kembali melakukan panen bawang merah. Kali ini, panen dilakukan di Desa Liang Pematang, dengan luas lahan 1,5 hektare (Ha) yang memproduksi kurang lebih 40 ton bawang merah.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi senang dan antusias melihat peningkatan produksi bawang merah di STM Hulu. Edy Rahmayadi berharap Sumut segera mampu memenuhi kebutuhan bawang merahnya sendiri.

“Tentu kita senang STM Hulu mampu memproduksi bawang merah dengan kualitas yang baik dan jumlahnya juga terus meningkat. Kita akan terus dorong ini agar Sumut mampu memenuhi kebutuhan sendiri bawang merahnya, bahkan mudah-mudahan kita bisa mengekspornya", kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi usai turut memanen bawang merah bersama warga di Desa Liang Pematang, Minggu 30 Agustus 2020.

Sebelumnya, pada awal bulan Mei, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga memanen bawang merah bersama warga di desa yang sama. Saat itu Gubernur Edy bersama warga memanen bawang di lahan seluas 1 Ha dengan jumlah produksi sekitar 16 ton.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat turut memanen bawang merah di Desa Liang Pematang Kecamatan Sinembah Tanjung Muda (STM) Hulu Kabupaten Deli Serdang, Minggu 30 Agustus 2020.

Gubernur Edy berharap, semakin banyak petani di STM Hulu yang menanam bawang merah, karena sampai saat ini, Sumut masih defisit bawang merah sebesar 50%. Dia juga mengatakan akan terus mendorong agar peningkatan produksi bawang merah STM Hulu terus meningkat.

“Kita terus giatkan bawang merah ini, bekerja sama dengan kelompok tani dan masyarakat setempat. Secara ekonomi ini sangat menjanjikan karena kita tahu harga bawang di Sumut bahkan di sebagian besar daerah di Indonesia sangat mahal", tambah Gubernur Edy di dampingi Sekcam STM Hulu Antonius Tarigan.

Kepala Dinas (Kadis) Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumut Dahler, mengatakan bawang merah dari STM Hulu memiliki kualitas yang baik. Dahler juga menambahkan bawang merah STM Hulu juga sudah mampu dikembangkan untuk menjadi bibit.

“Kualitas bawang merah di sini sangat bagus dan besar-besar. Bila ada musim kemarau produksi bisa lebih banyak lagi. Kita akan terus berupaya mengembangkannya dengan bekerja bersama petani-petani yang ada di sini. Para petani akan kita bantu, kita bina sehingga bawang merah ini mampu meningkatkan pendapatan mereka", kata Dahler.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat turut memanen bawang merah di Desa Liang Pematang Kecamatan Sinembah Tanjung Muda (STM) Hulu Kabupaten Deli Serdang, Minggu 30 Agustus 2020.

Pembina petani bawang merah di STM Hulu Edy Kaluwak mengatakan, ketinggian dan struktur tanah di beberapa tempat di STM Hulu sangat cocok ditanami bawang. Dengan teknik yang tepat, menurutnya akan menghasilkan bawang merah yang berkualitas.

“Kalau struktur tanahnya sangat pas. Bahkan sebenarnya petani-petani di sini sebelumnya sudah menanam bawang merah, hanya saja tidak di kelola dengan tepat sehingga satu demi satu hilang. Sekarang setelah dilakukan pembinaan, hasilnya terlihat dan petani-petani kita kembali tertarik menanam bawang", ujar Edy Kaluwak.

Sejauh ini menurut keterangan Kepala Desa (Kades) Liang Pematang Bahagia Tarigan, ada sekitar 50 petani yang membudidayakan bawang merah dengan total luas lahan sekitar 50-60 Ha.

“Petani semakin berminat dan sudah ada dua kelompok taninya, yakni Arih Ersada dan Ponti 4. Kata orang di pusat pasar, grade bawang ini A, makanya kita di sini semakin semangat,” kata Kades Liang Pematang Bahagia Tarigan. *(Hms/HB)*

Selengkapnya..

Nawal Ajak Seluruh Pihak Besarkan UMKM Kerajinan Sumut

Ketua Dekranasda Provinsi Sumut Nawal Edy Rahmayadi saat menninjau hasil karya pelaku UMKM di gedung UKM areal Pekan Raya Sumatera Utara, Jalan Gatot Subroto Medan, Sabtu (29/08/2020).

Kota MEDAN – (harianbuana.com).

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumatera Utara (Sumut) Nawal Edy Rahmayadi mengapresiasi peragaan busana Karya Kreatif Sumatera Utara (KKSU) yang diadakan Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut di Gedung UKM, areal Pekan Raya Sumatera Utara, Jalan Gatot Subroto Medan, Sabtu (29/08/2020).

Apalagi fashion show tersebut menampilkan kain tenun asli Sumut yakni ulos. Antara lain kain tenun Ulos Harungguan yang dibuat menjadi busana dengan sentuhan modern oleh perancang busana Wignyo Rahadi.

Menurut Nawal, peragaan busana kain tenun Sumut ini merupakan bagian dari upaya mengenalkan atau mempromosikan kain tenun. Sekaligus membesarkan UMKM kerajinan terutama kain tenun yang ada di Sumut.

Maka diperlukan dukungan nyata dari semua pihak untuk membesarkan hal tersebut. Mulai dari masyarakat hingga pemegang kebijakan. Kepada masyarakat, Nawal mengajak agar senantiasa membeli produk-produk UMKM.

Dengan begitu UMKM bisa bertahan di tengah pandemi. Hal itu juga merupakan bentuk dukungan nyata masyarakat kepada UMKM. “Mari sama-sama kita membesarkan kerajinan asli Sumatera Utara", ujar Nawal saat menghadiri peragaan busana tersebut.

Selanjutnya, menurut Nawal, peragaan busana itu bisa menjadi inspirasi bagi para pelaku UMKM kreatif kain tenun. Kain tenun bisa dipadu dengan busana yang modern dan elegan, sehingga UMKM bisa berinovasi dengan produknya.

Selain berinovasi dengan produk, UMKM juga bisa mengembangkan pasarnya dengan menggunakan pasar daring yang sudah ada selama ini. Apalagi pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini yang menuntut UMKM agar bisa terus bertahan.

“Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi UMKM untuk terus berinovasi pada produknya dan pemasarannya agar bisa berkembang pesat", kata Nawal.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Wiwiek Sisto Widayat mengatakan busana yang dihasilkan oleh UMKM merupakan salah satu sektor yang memiliki pangsa pasar yang besar, serta memberi dukungan yang kuat kepada pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, Karya Kreatif Sumatera Utara diharapkan menjadi pemicu bagi UMKM agar bisa kembali bergerak dan berproduksi serta mendapatkan pasarnya kembali. Menurunnya kegiatan UMKM pada masa pandemi merupakan salah satu pendorong ekonomi Sumut yang berkontraksi pada triwulan ke II.

“Kegiatan ini adalah salah satu pemicu sehingga ekonomi Sumut bisa hidup kembali di triwulan ketiga dan berikutnya. Harapanya ekonomi Sumut triwulan III bisa membaik lagi, Insya Allah bisa positif", ucap Wiwiek.

Wignyo Rahadi sebagai pelaku usaha maupun perancang busana mengatakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku UMKM khususnya di bidang kerajinan adalah kreativitas. Baik itu kreatif dalam produk maupun model pemasaran. Menurutnya kemudahan teknologi masa sekarang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

“Seharusnya saat ini kesempatan untuk menjual begitu mudah. Dulu saya harus telponin, anterin satu satu. Kalau saat ini diunggah ke internet, bukan hanya Indonesia yang lihat, dunia pun bisa. Selain itu juga bagaimana produk kita mudah dikenal orang dan membuat orang tidak hanya sekadar tahu, tapi ingin juga membeli dan memiliki", ujar Wignyo. *(Hms/HB)*

Selengkapnya..

Hadiri Pelantikan PW Al Washliyah Sumut Wagub Harapkan Pengurus Berperan Bangun Masyarakat Sumut

Wagub Sumut Musa Rajekshah saat menyampaikan sambutan dalam pelantikan Pengurus Wilayah (PW) Al Jam'iyatul Washliyah Provinsi Sumut di halaman Kantor Sekertariat Al Jam'iyatul Washliyah Provinsi Sumut, jalan Sisingamangaraja Nomor 144 Medan, Sabtu 29 Agustus 2020.

Kota MEDAN – (harianbuana.com).

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah berharap besar kepada Al Jam'iyatul Washliyah Sumut untuk berperan serta dalam membangun masyarakat Sumut. Untuk itu diperlukan manajemen dan tekad yang kuat dari pengurus Al Jam'iyatul Washliyah .

Hal ini diungkapkan Musa Rajekshah saat menghadiri pelantikan Pengurus Wilayah (PW) Al Jam'iyatul Washliyah Provinsi Sumut di halaman Kantor Sekertariat Al Jam'iyatul Washliyah Provinsi Sumut, Jalan Sisingamangaraja Nomor 144 Medan, Sabtu (29/8). Sebanyak 52 pengurus baru tersebut dilantik Ketua Pengurus Besar (PB) Al Jam'iyatul Washliyah Yusnar Yusuf Rangkuti.

“Al Jam'iyatul Washliyah salah satu organisasi Islam terbesar di Sumut. Dia lahir di Sumut dan memiliki sejarah panjang dan hebat. Al Jam'iyatul Washliyah juga banyak bergerak di bidang pendidikan dan dakwah, sehingga turut serta membangun kualitas SDM kita. Kita tentu berharap ini terus dilakukan dan semakin meningkat bersama kepengurusan yang baru", kata Musa Rajekshah, usai acara pelantikan yang dilangsungkan secara sederhana tersebut.

Menurutnya, untuk membangun Al Jam'iyatul Washliyah Sumut butuh langkah kebersamaan dan keinginan yang kuat, sehingga bisa berkontribusi besar kepada masyarakat Sumut. Karena itu Musa Rajekshah ingin agar Al Jam'iyatul Washliyah bisa meningkatkan ukhuwah Islamiah.

“Hampir di semua organisasi itu kekuatan terbesarnya adalah kebersamaannya. Kita harus melangkah bersama dengan tekad yang kuat. Bila dalam organisasi tidak solid, maka hasil yang dikeluarkan tidak akan maksimal, terlebih Al Jam'iyatul Washliyah yang mengabdi langsung ke masyarakat", tambah Musa Rajekshah yang merupakan pembina di Al Jam'iyatul Washliyah Sumut.

Musa Rajekshah juga menambahkan, Pemprov Sumut akan terus mendukung Al Jam'iyatul Washliyah dalam membangun SDM yang ada di Sumut.

“Kita pemerintah tentu akan terus mendukung Al Jam'iyatul Washliyah untuk membangun masyarakat Sumut. Tidak sedikit ulama, cendikiawan muslim, qori yang lahir dari Al Jam'iyatul Washliyah", ujar Musa Rajekshah yang didampingi Asisten Umum dan Aset M Fitriyus.

Ketua PB Al Jam'iyatul Washliyah Yusnar Yusuf Rangkuti mengatakan Al Jam'iyatul Washliyah merupakan organisasi yang dikenal karena kemesraannya. Kekuatan ikatan antar anggota menjadi landasan utama dalam pembangunan organisasi yang dia pimpin saat ini.

Yusnar sempat menceritakan bagaimana saat dia masih remaja dan dibimbing oleh pemimpin-pemimpin Al Jam'iyatul Washliyah dulunya. Bimbingan tersebut menurutnya menjadi pembentuk karakternya saat ini.

“Al Jam'iyatul Washliyah dikenal akan kebersamaannya. Dulu saat saya masih remaja, pemimpin-pemimpin dan pengurus Al Jam'iyatul Washliyah banyak memberikan saya bimbingan, baik secara agama juga sosial. Kedekatan itu membuat Al Jam'iyatul Washliyah semakin besar. Orang-orang dengan senang hati ikut bergabung ke organisasi ini, karena Al Jam'iyatul Washliyah sangat dekat dengan masyarakat. Jadi saya harap itu bisa terbentuk lagi, sehingga bisa berkontribusi besar kepada umat", kata Yusnar.

Yusnar juga mengingatkan kepada pengurus yang baru agar menjalankan tugasnya dengan baik dan bijaksana. Tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau golongan.

“Ada dua yang mendatangkan bencana menurut Rasulullah. Pertama, menganggap jabatan itu adalah keberuntungan, dan yang kedua, ketika orang-orang menganggap zakat itu akan memiskinkan dirinya. Jadi kepada pengurus baru jabatan ini adalah amanah. Jadi jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya", terang Yusnar.

Ketua PW Al Jam’iyatul Washliyah Sumut Dedi Iskandar Batubara mengatakan akan menjalankan amanah yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Dengan fokus pada pendidikan, dakwah dan sosial, Dedi berharap mampu membangun Al Jam'iyatul Washliyah dan masyarakat Sumut.

“Saya bersama pengurus lainnya sepakat dengan fokus pada pendidikan, dakwah dan sosial. Kita akan memperkuat dakwah ke daerah-daerah minoritas. Kita juga akan berupaya meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di bawah Al Jam'iyatul Washliyah Sumut. Insya Allah kami pengurus yang baru ini mampu mengemban amanah ini”, kata Dedi.

Adapun pengurus PW Al Jam'iyatul Washliyah Sumut yang dilantik adalah Ketua Dedi Iskandar Batubara, Sekretaris Alim Nur Nasution, Bendahara Abdul Hafiz Harahap dan jajaran pengurus lainnya.

Turut hadir Kepala Dinas Dukcapil Pemprov Sumut Ismael Sinaga, Kadispora Baharuddin Siagian, Rektor Universitas Al-Wasliyah Medan Alfian Lubis, ulama dan tokoh agama. *(Hms/HB)*

Selengkapnya..

Menko Marves Resmikan Pembangunan SMKN 3 Balige, Wagub Apresiasi Pemerintah Pusat dan Pemkab Toba

Menko Marves Luhut B Panjaitan saat menyampaikan sambutan dalam peresmian pembangunan SMK Negeri 3 Balige pada Peletakan Batu Pertama secara virtual di Desa Lumbanpea, Kabupaten Toba, Jum'at 28 Agustus 2020.

Kota MEDAN – (harianbuana.com).

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B Panjaitan meresmikan pembangunan SMK Negeri 3 Balige pada Peletakan Batu Pertama secara virtual di Desa Lumbanpea, Kabupaten Toba, Jumat (28/8), yang disaksikan sejumlah menteri terikait dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah dari Medan.

Dalam sambutannya, Menko Marves meminta agar proses pembangunan SMK Pariwisata tersebut menjadi perhatian penting seluruh pihak, khususnya Pemerintah Kabupaten Toba dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Terutama soal luas lahan yang saat ini tersedia 18.070 m², yang diharapkan bisa diperluas lagi hingga dua kali lipat.

“Saya berharap SMK Pariwisata ini dapat melahirkan insan-insan yang senantiasa berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan dan persaingan global. Kalau bisa luasnya ditambah jadi 4 hektare sampai 5 hektare,” ujar Luhut.

Menurutnya, SMK tersebut harus disiapkan dengan baik, bukan hanya kualitas pembangunan fisik, tetapi juga sistem pembelajaran atau kurikulum serta para guru berkualitas. Hal tersebut mengingat pengaruhnya terhadap hasil didikan atau output setelah pada generasi muda mengenyam pendidikan dari sekolah ini.

Senada dengan itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wisnutama menyampaikan bahwa pembangunan SMK Pariwisata ini untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di kawasan Danau Toba dan direncanakan sejak 2018 lalu. Sehingga nantinya lulusan pendidikan vokasi bersertifikat kompetensi mampu mengelola segala potensi terutama sumber daya alam (SDA) yang ada di Danau Toba.

“Jadi tidak hanya mengelola SDA, tetapi juga SDM sangat penting agar kita dapat mengelola dan membangun potensi daerah kita masing-masing. Karena pengembangan Danau Toba dilakukan paralel, bukan satu sisi saja,” sebutnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Makarim melalui Dirjen Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto menyampaikan bahwa kementerian tersebut berkomitmen membangun beberapa SMK yang tematik sesuai dengan kawasan ekonomi khusus dan pariwisata. Karena itu pihaknya berharap melalui sekolah ini nantinya lahir SDM terampil, kompeten dan unggul dari putra putri Toba.

“Pada program pengembangan sekolah baru ini, Pak Menteri selalu menyampaikan bahwa sebesar-besarnya bangunan yang kita bangun, sebesarnya infrastruktur yang kita bangun, atau mungkin selengkapnya fasilitas yang kita berikan. Namun yang mungkin jauh lebih penting adalah pengembangan SDM-nya,” katanya.

Begitu juga penyiapan sekolah ini, katanya, menjadi konsentrasi pemerintah, sebab program ini adalah kebijakan lima tahun yang tidak cukup dilakukan dengan MoU saja. Termasuk juga komitmen menyerap lulusan oleh industri pariwisata.

Menanggapi itu, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf Gubernur yang tidak bisa hadir karena mendampingi pimpinan KPK RI yang tengah berada di provinsi ini. Dirinya juga mengapresiasi perhatian Pemerintah Pusat dan juga dukungan Pemkab Toba serta masyarakat setempat atas bejalannya pembangunan SMK tersebut.

“Kami harapkan pembangunan ini dapat segera dimanfaatkan dalam dunia pendidikan terkhusus pendidikan kepariwisataan. Yang di dalamnya nanti ada kompetensi keahlian perhotelan dan tata boga. Mudah-mudahan tahun berikutnya, setelah tamat, pastinya anak-anak kita akan langsung bisa bekerja dan bisa berwirausaha di daerah kita,” jelas Wagub.

Dengan keberadaan sekolah ini, lanjut Wagub, nantinya akan mampu mendorong bangkitnya perekonomian daerah, membuka lapangan kerja sebesarnya dan dunia pariwisata Danau Toba semakin baik dan terdepan. Seiring dijadikannya Geopark Kaldera Toba menjadi anggota Unesco.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri Pariwisata dan Menko Kemaritiman dan Investasi yang membantu pembangunan SMKN 3 Balige yang ada di Desa Lumbanpea Kabupaten Toba. Begitu juga dukungan lain, semakin cepat terbangun semakin cepat kita kelola. Nudah-mudahan manfaatnya semakin bisa kita rasakan", ujarnya. *(Hms/HB)*

Selengkapnya..

Ketua KPK RI Ajak Masyarakat Kawal Penggunaan Angggaran Di Masa Pandemi

Ketua KPK Firli Bahuri bersama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut Martuani Sormin dan Plt. Kepala Kejatisu Jacob Hendrik Pattipeilohy.saat saat mengisi Talkshow dengan tema Sinergi Pemberantasan Korupsi di Masa Covid-19 di Studio Pro 1 RRI, Jalan Gatot Subroto Medan, Jum'at 28 Agustus 2020.

Kota MEDAN – (harianbuana.com).

Penanganan pandemi Covid-19 yang sarat dengan penggunaan anggaran dalam jumlah besar saat ini perlu dikawal untuk menghindari praktik-praktik korupsi. Tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum, masyarakat umum juga diajak agar berperan aktif mengawal korupsi di masa pandemi.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri saat mengisi Talkshow dengan tema Sinergi Pemberantasan Korupsi di Masa Covid-19, Jumat (28/8), di Studio Pro 1 RRI, Jalan Gatot Subroto Medan. Bersama Firli, hadir Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut Martuani Sormin, dan Plt Kepala Kejatisu Jacob Hendrik Pattipeilohy.

"Ada banyak titik rawan pada penanganan Covid-19. Seperti pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, refocusing dan realokasi, laporan pertanggung-jawaban keuangan, pemulihan ekonomi nasional, dan yang paling menjadi perhatian salah satunya penyelenggaraan bansos", terang Firli.

Karena itu, lanjut Firli, KPK telah mengambil langkah untuk melibatkan masyarakat dengan membuat aplikasi JAGA Bansos. Aplikasi ini dapat dipergunakan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan-pengaduan penyelewengan atau ketidakwajaran yang akan ditindaklanjuti.

"Aplikasi sudah diluncurkan sejak bulan Juni dan kita sudah menerima sekitar 1.600 input dari masyarakat. Tidak semua bersifat aduan, ada juga yang bertanya dan kita jawab dalam rangka menjalankan tugas KPK tidak hanya penindakan, tetapi lebih mengedepankan edukasi masyarakat dan pencegahan", ungkapnya.

Firli pun mengingatkan dan menekankan agar tidak ada pihak manapun yang coba-coba melakukan tindakan korupsi penanganan pandemi. Lantaran hukumannya tidak main-main. Hal ini, kata Firli, telah diatur apabila ada pelaku tindak korupsi dalam keadaan bencana, maka akan dihukum mati.

Ketua KPK Firli Bahuri bersama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut Martuani Sormin dan Plt. Kepala Kejatisu Jacob Hendrik Pattipeilohy saat berswafoto usai mengisi Talkshow dengan tema Sinergi Pemberantasan Korupsi di Masa Covid-19 di Studio Pro 1 RRI, Jalan Gatot Subroto Medan, Jum'at 28 Agustus 2020.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil Pemprov Sumut untuk mencegah praktik korupsi dalam penanganan Covid-19 di Sumut. Di antaranya Penanda-tanganan Nota Kesepahaman Pendampingan Hukum, Pengawalan dan Pengawasan Keuangan Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut dan aktif berkoordinasi dengan KPK.

"Selain selalu diarahkan dan dibimbing KPK, pengawasan kita juga ada dari inspektorat, BPKP, BPK, aparat penegak hukum, dan tak cukup sampai di situ tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, selalu kita libatkan dan informasikan. Kami terbuka, masyarakat juga kalau ingin tahu Posko selalu menerima", ungkap Edy.

Untuk saat ini, lanjut Edy, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 fokus untuk memaksimalkan pendayagunaan tahap II refocusing anggaran yang difokuskan pada sektor kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial.

"Kita belajar dari tahap I. Kita minimalisir kesalahan dan mudah-mudahan penyaluran bansos tepat sasaran dan stimulus ekonomi mampu menggerakakkan perekonomian", paparnya.

Kepada bupati dan walikota, Edy berpesan agar memperhatikan warga masing-masing dengan penuh perhatian khususnya menyangkut bansos. Data dari Kemensos untuk penerima Bansos di Sumut hanya berjumlah sekitar 600.000 lebih, sementara ada sekitar 1,1 juta lebih warga miskin di Sumut.

"Untuk itu, kekurangan kita tutupi lewat APBD provinsi dan kabupaten/kota. Kita sinergi agar masyarakat kita jangan ada yang tidak dapat. Kita data, apalagi masyarakat miskin baru akibat Covid-19", jelasnya.

Kapolda Sumut Martuani Sormin dan Plt Kepala Kejatisu Jacob Hendrik Pattipeilohy selaku Wakil Ketua II dan III GTPP Covid-19 Provinsi Sumut juga menjelaskan dan menyatakan dukungan pengawalan terhadap penanganan Covid-19 lewat peran masing-masing. Talkshow dirangkai dengan tanya jawab dengan pendengar lewat telepon dan ditutup foto bersama. *(Hms/HB)*

Selengkapnya..

Jelang Liga 2 Edy Rahmayadi Motivasi Pemain PSMS Lolos Liga 1 Tahun 2021

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat bertemu dengan para pemain beserta manajemen PSMS di Stadion Kebun Bunga, Jalan Candi Borobudur Medan, Selasa (25/08/2020).

Kota MEDAN – (harianhuana.com).

Menjelang Liga 2 yang akan dimulai Oktober 2020, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi memotivasi para pemain PSMS agar sungguh-sungguh bermain dan meraih juara. Sehingga tahun depan (2021) bisa lolos ke Liga 1.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat bertemu dengan para pemain beserta manajemen PSMS di Stadion Kebun Bunga, Jalan Candi Borobudur Medan, Selasa (25/08/2020). "Saya mau kalian di tahun 2021 masuk Liga 1. Saya mau kalian juara", kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang juga Pembina PSMS.

Di Liga 2, PSMS menempati Grup D dan akan bersaing dengan 5 tim lain untuk lolos di 8 besar. "Saya ingin kalian menang di Grup D untuk masuk 8 besar, habis itu kalian harus juara 1", ujar Gubernur Edy penuh harap.

Menurut Gubernur Edy, pada masanya PSMS termasuk tim yang cukup disegani. Pada masa perserikatan, PSMS termasuk dalam jajaran 5 besar bersama PSM Makasar, Persebaya, Persib Bandung dan Persija Jakarta.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat memberi keterangan pers kepada sejumlah wartawan usai bertemu dengan para pemain beserta manajemen PSMS di Stadion Kebun Bunga, Jalan Candi Borobudur Medan, Selasa (25/08/2020).

Bahkan di masa lalu PSMS pernah mengalahkan Ajax Amsterdam dengan skor 4-2. Parlin Siagian dan Nobon Kayamudin yang menjadi pelaku sejarah turut hadir di samping Edy.

"Semoga kembali pulih nama Sumatera Utara ini. Persepakbolaannya adalah PSMS yang memang tidak asing kalau kita ini juara. Yang menjadi cemoohan orang, karena kita tidak pernah lagi juara. Inilah motivasi Sumatera Utara,", ucap Edy penuh harap pula.

Pada Liga 2, Stadion Teladan telah resmi ditunjuk sebagai tuan rumah bagi PSMS Medan. Edy mengatakan Stadion Teladan siap untuk Liga 2. "Wali Kota Medan akan segera membereskan Stadion Teladan dalam rangka Liga 2", tandas Gubernur Edy.

Plt. Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengatakan, Stadion Teladan siap digunakan untuk menjamu lawan PSMS pada Liga 2, meskipun ada beberapa perbaikan sedikit.

"Insya Allah atas perintah Pak Gubernur kepada saya, Stadion Teladan siap untuk pertandingan Grup D Liga 2. Walaupun ada perbaikan sedikit, sebelum waktunya kita akan siap, ada perapihan, rumput kita pangkas dan rawat, ada beberapa atap bocor, lampu masih bagus namun kita siapkan cadangan lampu", kata Akhyar. *(Hms/HB)*

Selengkapnya..

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Kukuhkan 8 Paskibraka 2020

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi saat mengukuhkan 8 siswa sebagai Paskibraka 2020 tingkat Provinsi Sumut, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Sabtu (15/08/2020).

Kota MEDAN – (harianbuana.com).

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengukuhkan 8 orang siswa terpilih sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2020 tingkat Provinsi Sumut, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Sabtu (15/08/2020).

Sebanyak 8 orang siswa ini akan bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Lapangan Apel Kantor Gubernur Sumut. Di tengah pandemi Covid-19, Paskibraka diharapkan tetap semangat dalam menjalankan tugas.

Hadir dalam pengukuhan itu, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Panglima Kodam (Pangdam) I/BB Mayjen TNI Irwansyah, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina.

Salah-satu suasana pengukuhkan 8 siswa sebagai Paskibraka 2020 tingkat Provinsi Sumut, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Sabtu (15/08/2020).

Paskibraka 2020 dengan moto satu perkataan dan perbuatan, bertanggung jawab, rela berkorban untuk Tanah Air Indonesia ini ditandai dengan mengucapkan ikrar dan mencium bendera merah putih.

Tahun ini pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI berbeda dari tahun sebelumnya. Meski dilaksanakan secara sederhana, prosesi pengibaran nantinya diharapkan tetap khidmat dan nilai kemerdekaan tetap terpatri.

Selain itu pemilihan para siswa anggota Paskibra pada tahun ini tidak dilakukan seleksi seperti pada tahun sebelumnya. Paskibra 2020 tahun ini merupakan purna 2019.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi saat berswafoto dengan jajaran Forkopimda Prov. Sumut, usai pengukuhan 8 siswa sebagai Paskibraka 2020 tingkat Provinsi Sumut, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Sabtu (15/08/2020).

Pelatih Paskibraka 2020, Letda Kav Derys dan Serma Kav Siswadi dari kesatuan Batalyon Kavaleri 6/Naga Karimata (Yonkav 6/serbu) Kodam I/BB mengatakan seluruh Paskibraka 2020 ini telah di karantina 10 hari dari tanggal 9 - 18 Agustus di Hotel Alam dan dilatih di lapangan apel Kantor Gubernur Sumut.

"Karena purna dari tahun lalu, secara kemampuan sudah basic. Pelatihannya kita tetap mengatur jarak dan protokol kesehatan", terang Serma Kav Siswadi.

Sementara itu, Andi Syahputra yang merupakan siswa SMK Nusantara Serdang Bedagai merasa bangga kembali terpilih sebagai Paskibraka pada tahun ini. "Senang saya terpilih lagi. Yah tetap semangat meski ada wabah Covid-19", ucap Andi.

Begitu juga Rani Ginting, siswi SMA Negeri 1 Tapteng juga merasa gembira karena terpilih lagi mengemban amanah sebagai pengibar bendera. *(Hms/HB)*

Selengkapnya..

Pembangunan Sumut Sport Center Dimulai, Gubernur Edy Tekankan Kemaslahatan Berkepanjangan

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat menyampaikan sambutan dalam acara peresmian Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu Sumut Sport Center,  Jumat (14/08/2029), di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.

Kab. DELI SERDANG – (harianbuana.com).

Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu Sumut Sport Center resmi dimulai. Ditandai dengan atraksi memanah oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi didampingi Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah dan Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin, Jumat (14/08/2029), di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Deli Serdang.

Dilanjutkan dengan peletakan batu pertama (Grounbreaking) oleh Gubernur Edy didampingi unsur Forkopimda Sumut, Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan dan para tokoh agama. Diawali dengan doa bersama, Gubernur Edy lalu menumpahkan adukan semen ke dalam batu pondasi dan disambut dengan tepuk tangan dari tetamu yang menyaksikan.

Sebelumnya, dalam sambutan pembuka di podium, Gubernur Edy menekankan bahwa pembangunan kawasan akan memiliki kemaslahatan yang berkepanjangan. Bukan semata-mata untuk menyambut PON XXI/2024. Hal ini dibuktikan dengan perencanaan pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya yang sarat dengan aktivitas produktif.

"Salah satunya Green Hospital atau Rumah Sakit bertaraf internasional dengan konsep pembangunan yang mengedepankan lingkungan yang kapasitasnya 5.000 ruangan. Sehingga masyarakat kita yang ingin berobat tak perlu lagi ke luar negeri, dimana per hari ada empat atau lima pesawat diperkirakan menuju Malaysia dan negara tetangga untuk berobat", ungkap Gubernur Edy.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi didampingi Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah dan Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin, saat melakukan atraksi memanah sebagai tanda resminya Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu Sumut Sport Center,  Jumat (14/08/2029), di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.

Selain itu, kawasan juga akan ditopang dengan pengadaan transportasi canggih MRT yang memudahkan untuk menjangkau lokasi. "Jadi tidak perlu khawatir, kawasan ini akan tetap hidup. Ada pusat perbelanjaan, taman bermain dan lainnya. Hari ini yang perlu kita lakukan adalah berdoa agar pembangunan berjalan lancar", ujar Gubernur Edy..

Berikutnya, Gubernur Edy menyampaikan harapan terbesarnya agar Kawasan Olahraga Terpadu Sumut Sport Center bisa rampung pada tahun 2023. Mampu menjadi salah satu kebanggan Sumut khususnya untuk para generasi mendatang, menjadi fasilitas yang mendukung lahirnya atlet-atlet unggul Sumut dan mendukung kemajuan-kemajuan lainnya di Sumut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumut Baharuddin Siagian menjelaskan bahwa Kawasan Olahraga Terpadu Sumut Sport Center dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 300 hektare yang memiliki lokasi strategis dekat Bandara Internasional Kualanamu, Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi, Jalan Sultan Serdang dan jalur kereta api.

"Kawasan ini mengadopsi bentuk pohon kelapa sawit yang merupakan komoditas unggulan Sumut, serta gambaran identitas keanekaragaman suku dan budaya di Sumut, akan tergambarkan pada lanskap kawasan olahraga terpadu ini", terang Bahar.

Dilanjutkan Bahar, kawasan akan dibagi menjadi tiga zona. Zona olahraga, zona komersial dan zona pendukung lainnya. Selain menjadi sarana dan prasarana olahraga yang representatif berstandar internasional sebagai tempat pelaksanaan PON XXI/2024, kawasan juga diharapkan bisa menjadi tuan rumah SEA GAMES, Asian Games dan Olimpiade 2032.

Salah-satu suasana peletakan batu-pertama dalam acara peresmian Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu Sumut Sport Center,  Jumat (14/08/2029), di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.

Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan atas nama pemerintah sekaligus masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada Gubernur Edy Rahmayadi atas kepedulian dan perhatian kepada kemajuan Sumut, khususnya masyarakat Deli Serdang. Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu Sumut Sport Center, menurut Ashari, akan memberikan dampak luar biasa untuk masyarakat setempat dan perekonomian Deli Serdang.

"Hari ini merupakan peristiwa bersejarah. Bapak akan selalu menjadi Gubernur yang kami kenang dan banggakan. Mudah-mudahan melalui pembangunan ini, cita-cita kita untuk menjadikan Sumut Bermartabat terwujud", katanya.

Adapun rangkaian acara Grounbreaking Kawasan Olahraga Terpadu Sport Center dimulai dengan pemberian santunan kepada anak yatim dari Desa Sena, kemudian dilanjutkan atraksi sepak bola dan karate dari atlet-atlet muda Sumut. Kemudian, memasuki acara puncak peresmian pembangunan dan diakhiri dengan foto bersama.

Turut hadir dalam acara Groundbreaking Kawasan Olahraga Terpadu Sumut Sport Center Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut R Sabrina, Ketua TP PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi, Kabinda Sumut Brigjen TNI Ruruh Setyawibawa, Pangkosek Hanudnas III Medan Kolonel Pnb Esron SB Sinaga, Danlantamal I Kolonel Marinir I Made Wahyu Santoso, Komandan Lanud Soewondo Kolonel PNB JH Ginting, mewakili DPRD Sumut, mewakili Kajatisu, para bupati/walikota atau yang mewakili se-Sumut, para Direktur BUMD dan BUMN di Sumut, para Kepala OPD Sumut Provinsi Sumut, Ketua KONI Sumut dan tim pemenangan PON XXI serta para atlet.

Hadir juga Sultan Serdang Sultan Achmad Thalaa Shariful Alam Shah, unsur Forkopimda Deli Serdang, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh olahraga, mewakili Kantor BPN Deli Serdang, para camat, kepala desa dan masyarakat Deli Serdang. *(Hms/HB)*

Selengkapnya..