Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat berziarah di makam Gubernur Jawa Timur pertama RMT Ario Suerjo di Magetan, Jum'at (09/10/2020) pagi.
Kab. MAGETAN – (harianbuana.com).
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa memenuhi semua tuntutan buruh yang menggelar aksi unjuk-rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Gedung Negara Grahadi – Surabaya, Kamis (08/10/2020).
Pemenuhan tuntutan para buruh itu diambil setelah Gubernur Khofifah menerima perwakilan buruh/pekerja untuk melakukan dialog dengan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI ) A Fauzi, Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jazuli dan Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Achmad So'im.
"Aspirasi mereka yang meminta Gubernur untuk berkirim surat resmi kepada Presiden Joko Widodo langsung saya penuhi. Hari ini surat dikirim melalui Mendagri", ungkap Gunernur Khofifah usai ziarah ke makam Gubernur Jawa Timur pertama RMT Ario Suerjo di Magetan, Jum'at (09/10/2020) pagi.
Gubernur Khofifah menerangkan, isi surat yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo tersebut memberitahukan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim meneruskan aspirasi serikat buruh dan serikat pekerja yang mengajukan permohonan penangguhan pemberlakuan Undang-Undang (UU) Omnibus Law yang telah memperoleh persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.
Diterangkannya pula, bahwa surat tersebut memohon supaya Presiden RI Joko Widodo memenuhi tuntutan buruh. Yakni supaya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ditangguhkan. Pengiriman surat kepada Kepala Negara tersebut sebagai bentuk pemenuhan tuntutan buruh yang menggelar aksi unjuk-rasa menolak UU Omnibus Law di Jawa Timur pada Kamis 09 Oktober 2020.
Lebih lanjut, Gunernur Khofifah menjelaskan, sesuai aspirasi para buruh tersebut, Pemprov Jatim dalam waktu dekat juga akan memfasilitasi perwakilan para buruh berangkat ke Jakarta untuk beraudiensi langsung dengan Menkopolhukam Mahfud MD.
"Mereka minta untuk beraudiensi dan dialog dengan Pak Menkopolhukam Mahfud MD. Kami akan fasilitasi transportasi mereka ke Jakarta dan telah mengomunikasikan ke Pak Mahfud untuk menerima perwakilan buruh/pekerja asal Jatim awal minggu depan. Alhamdulillah sudah terjadwal", jelasnya.
Tentang peristiwa pengrusakan di area Gedung Negara Grahadi yang diduga dilakukan massa pengunjuk-rasa, Gubernur Khofifah mengaku sangat menyesalkannya. Menurutnya, dalam proses demokrasi semua aspirasi secara terbuka diberi ruang untuk diakselerasikan. Tetapi harus menghindari pengrusakan Fasum maupun Fasos serta harus menghindari anarkisme.
"Yang terjadi Kamis (08/10/2020) kemarin semoga tidak terjadi lagi di lain waktu. Mengingat fasilitas umum yang dirusak ini dibangun dengan uang rakyat", tukasnya.
Gubernur Khofifah pun mengungkapkan perasaan mirisnya dalam aksi unjuk-rasa tersebut. Pasalnya, tidak sedikit anak-anak dan pelajar ikut serta dalam aksi pengrusakan tersebut. Khofifah meyakini, anak-anak tersebut tidak paham dan tidak tahu apa itu UU Cipta Kerja hingga detail per pasal yang dipersoalkan.
"Kalau tujuannya untuk menyampaikan aspirasi, unek-unek dan tuntutan, saya yakin aksi pengrusakan itu tidak akan terjadi", ungkap Gunernur Khofifah.
Atas peristiwa pengrusakan yang mewarnai aksi unjuk-rass tersebut, Gubernur Khofufah menandaskan, bahwa pihaknya percayakan kepada aparat penegak hukum.
"Selanjutnya, kami memercayakan kepada Polda Jatim untuk melakukan pengusutan melalui proses penegakan hukum secara tuntas, baik dalang, provokator sampai dengan pelaku dibalik aksi anarkisme di depan Gedung Negara Grahadi. Terlebih lagi, disayangkan aksi tersebut dilakukan ditengah situasi pandemi Covid-19", tandasnya. *(DI/HB)*
