Kamis, 20 Juni 2024

KPK Sita 54 Bidang Lahan Tanah Senilai Rp. 150 Miliar Terkait Perkara Korupsi Pengadaan Lahan Tanah Sekitar JTTS Di PT. Hutama Karya


Tim Penyidik KPK saat melakukan proses penyitaan di antara 54 bidang lahan tanah sebagai rangkaian proses penyidikan perkara dugaan TPK pengadaan lahan tanah di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Rabu 22 Mei 2024. (Dok. KPK).


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita 54 bidang lahan tanah senilai Rp. 150 miliar terkait penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengadaan lahan tanah di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Adapun 54 bidang lahan tanah tersebut disita Tim Pemyidik KPK dari Iskandar.

“Bahwa, pada (Rabu) 22 Mei 2024, Penyidik KPK telah melakukan penyitaan terhadap 54 bidang tanah dari tersangka IZ", terang Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi wartawan di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Kamis (20/06/2024).

Tessa menjelaskan, Tim Penyidik KPK menduga, puluhan bidang lahan tanah yang disita itu diduga mempunyai kaitan dengan perkara dugaan korupsi pengadaan lahan tanah di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Puluhan bidang lahan tanah tersebut, tersebar di sejumlah lokasi, yakni 32 bidang lahan tanah di Desa Bakauheni, Lampung Selatan seluas 436.305 M² dan 22 bidang lahan tanah di Desa Canggu, Lampung Selatan seluas 185.928 M².

“Total 54 bidang tanah yang disita sekurang-kurangnya Rp. 150 miliar", jelas Tessa.

Sebagaimana diketahui, Tim Penyidik KPK tengah menangani perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengadaan lahan tanah di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Hingga kemudian, Tim Penyidik KPK meningkatkan penanganan perkara tersebut ke penyidikan.

Tim Penyidik KPK menduga, telah terjadi tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera periode tahun 2018–2020. Terkait itu, Tim Penyidik KPK menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dari pengadaan lahan tanah tersebut.

Sebagai rangkaian proses penyidikan perkara tersebut, Tim Penyidik KPK telah mencegah sejumlah pihak supaya tidak bepergian ke luar negeri. Pencegahan bepergian ke luar negeri dilakukan, supaya para pihak dapat kooperatif ketika dipanggil Tim Penyidik KPK untuk diminta keterangannya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber dalam KPK, Tim Penyidik KPK telah melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap 3 (tiga) orang. Ketiganya, yakni BP selaku Direktur PT. HK Persero, MRS selaku pegawai PT. HK Persero dan IZ selaku Komisaris PT. Sanitarindo Tangsel Jaya (PT. STJ).

Seiring dengan ditingkatkannya penanganan perkara tersebut ke penyidikan, tentunya Tim Penyidik KPK pun telah menetapkan adanya Tersangka. Hanya saja, sejauh ini KPK belum menginformasikan detail identitas para pihak yang telah ditetapkan sebagai Tersangka perkara tersebut.

Tim Penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di 2 (dua) kantor perusahaan konstruksi sebagai rangkaian proses penyidikan perkara dugaan TPK pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera pada Senin 25 Maret 2024.

"Tim Penyidik pada Senin (25/03/2024) telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 (dua) lokasi, yakni kantor pusat PT. HK Persero dan dan PT. HKR (anak usaha PT. HK Persero)", terang Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri selaku Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Rabu (27/03/2024).

Ali menjelaskan, dalam penggeledahan tersebut, Tim Penyidik KPK telah menemukan dan mengamankan dokumen pengadaan lahan diduga terkait dengan perkara tersebut.

"Temuan dokumen tersebut, di antaranya berisi item pengadaan lahan tanah yang diduga dilakukan secara melawan hukum", jelas Ali Fikri.

Dokumen tersebut segera dianalisis oleh Tim Penyidik KPK dan segera dikonfirmasi kepada para Saksi terkait dan Tersangka yang kemudian disita sebagai lampiran berkas perkara di persidangan. *(HB)*



KPK Perpanjang Masa Cegah Ke Luar Negeri 3 Orang Terkait Korupsi Truk Angkut Basarnas


Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan perpanjangan masa pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap 3 (tiga) orang terkait penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) proyek pengadaan barang dan jasa truk angkut personel di Badan SAR (Search & Rescue) Nasional (Basarnas).

"Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 782 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri untuk dan atas nama 3 (tiga) orang yaitu MRB, Sestama; AJ, PPK; WW, swasta", kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta. selatan, Kamis (20/06/2024).

Tiga orang yang diperpanjang masa pencegahan bepergiannya ke luar negeri itu masing-masing atas nama Max Ruland Boseke selaku mantan Sestama Basarnas, Anjar Sulistiyono selaku PPK Basarnas dan Wiliam Widarta selaku Direktur CV. Delima Mandiri. Ketiganya sebelumnya telah dicegah bepergian keluar negeri oleh Tim Penyidik KPK pada 17 Juni 2023 hingga 17 Desember 2023.

"(Dicegah ke luar negeri) terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", terang Tessa.

"Badan SAR Nasional, terkait dengan pengadaan truk angkut personil 4WD dan Rescue Carrier Vehicle dan/ atau pengadaan barang jasa lainnya dilingkungan Badan SAR Nasional Tahun 2012–2018", tambahnya .

Sebagaimana diketahui, Tim Penyidik KPK telah membuka penyidikan baru perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan barang dan jasa truk angkut personel di Basarnas tahun 2012–2018. Perkara tersebut diduga merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah.

"Pasal kerugian negara, kisaran puluhan miliar", terang Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri selaku Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavliing 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Kamis (10/08/2023) silam.

Penyidikan baru dugaan korupsi di Basarnas ini terkait barang dan jasa di Basarnas periode 2012-2018. Perkara dugaan tindak pidana korupsi itu berkaitan dengan pengadaan truk angkut personel tahun 2014.

Dari informasi yang dihimpun menyebutkan, bahwa Tim Penyidik KPK sejauh ini telah menetapkan 3 (tiga) Tersangka perkara tersebut. Ketiganya, yakni MRB selaku Sestama Basarnas, AS selaku PPK Basarnas dan WW selaku Direktur CV. DM. *(HB)*

KPK Ungkap, Fee 10 - 20 % Untuk Pejabat DJKA Dari Penggelembungan Anggaran

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, fee atau suap sebesar 10 sampai dengan 20 persen dari nilai proyek untuk pejabat di Direktorat Jenderal Perkereta-apian (DJKA) bersumber dari penggelembungan anggaran proyek. Fee itu diberikan oleh para kontraktor yang mendapatkan proyek pembangunan maupun perawatan jalur kereta api kepada Yofi Oktarisza selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Bagian Jawa Tengah.

"Jadi, memang itu terjadi penggelembungan di situ sehingga timbullah bisa mengeluarkan fee sejumlah itu", ungkap Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Kamis (20/06/2024).

Asep menerangkan, Yofi Oktarisza adalah PPK puluhan proyek di DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan ahli, nilai proyek pengerjaan di DJKA Kemenhub lebih besar sekitar 30 persen dari nilai sebenarnya.

Sebanyak 10 persen di antaranya menjadi margin keuntungan perusahaan pelaksana proyek. Sementara itu, 20 persen lainnya menjadi fee yang kemudian diberikan kepada PPK. Yofi tidak menikmati fee itu sendirian. Sebanyak 4 persen diberikan untuk PPK, 0,5 persen untuk Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenhub, 0,5 persen untuk Pokja Pengadaan dan 3 persen untuk Kepala BTP.

“Lebihnya 20 persenan, dapatnya untungnya masih ada 10 persen. Untuk BPK sebesar 1 persen sampai dengan 1,5 persen", terang Asep Guntur Rahayu.

Sebagaimana diketahui, Tim Penyidik KPK pada Kamis (13/06/2024) lalu, menahan '1 (satu) Tersangka Baru' perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap terkait pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa – Sumatera Tahun Anggaran 2018–2022 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkereta-apian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Penahanan '1 Tersangka Baru' perkara dugaan TPK suap terkait pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa – Sumatera Tahun Anggaran 2018–2022 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkereta-apian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tersebut, diumumkan secara resmi oleh KPK dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan dengan menghadirkan Tersangka.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menerangkan, 'Tersangka Baru' perkara tersebut dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Yofi Oktarisza (YO) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Jawa Bagian Tengah, yang saat ini telah berganti nama menjadi BTP Kelas 1 Semarang.

"Untuk kebutuhan penyidikan, tersangka YO dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 13 Juni sampai dengan 02 Juli 2024 di Rutan (Rumah TAhanan Negara) Cabang KPK", terang Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Kamis (13/06/2024) malam.

Lebih lanjut, Asep menjelaskan, penetapan Tersangka Baru perkara tersebut kemudian dilakukan penahanan terhadap Yofi Oktarisza (YO) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Jawa Bagian Tengah yang saat ini telah berganti nama menjadi BTP Kelas 1 Semarang sebagai Tersangka Baru perkara tersebut adalah merupakan hasil pengembangan perkara tersebut yang sebelumnya telah menjerat pengusaha Dion Renato Sugiarto (DRS) yang memberi suap kepada PPK BTP Semarang Bernard Hasibuan (BH) dan Putu Sumarjaya (PS) Tersangka/Terdakwa dan tengah dalam proses persidangan.

Perkara dugaan TPK suap terkait pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa – Sumatera Tahun Anggaran 2018–2022 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkereta-apian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan terdakwa pengusaha Dion Renato Sugiarto (DRS) yang memberi suap kepada PPK BTP Semarang Bernard Hasibuan (BH) dan Putu Sumarjaya (PS) Tersangka/Terdakwa dan tengah dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Terdakwa Dion Renato diketahui sebagai salah-satu rekanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki beberapa perusahaan, antara lain PT. Istana Putra Agung (PT. IPA), PT. PP Prawiramas Puriprima (PT. PP) dan PT. Rinego Ria Raya (RRR).

Perusahaan-perusahaan tersebut digunakan terdakwa Dion untuk mengikuti lelang dan mengerjakan paket-paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan termasuk di Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah.

"Saudara DRS (Dion Renato Sugiarto) mendapatkan bantuan dari PPK termasuk tersangka YO (Yofi Oktarisza) untuk bisa mendapatkan paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa", jelas Asep Guntur Rahayu.

Asep memaparkan, bahwa dari penyidikan perkara tersebut, Tim Penyidik KPK kemudian menemukan data paket-paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang dikerjakan oleh Dion saat Yofi menjabat sebagai PPK proyek tersebut.

Yofi menjadi PPK untuk 18 paket pekerjaan barang dan jasa lanjutan dari PPK sebelumnya dan 14 paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa baru di lingkungan BTP Wilayah Jawa Bagian Tengah. Terdapat sejumlah paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang dikerjakan Dion ketika Yofi menjabat sebagai PPK.

Adapun data paket-paket proyek pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang dikerjakan oleh Dion saat Yofi menjabat sebagai PPK proyek tersebut, antara lain:
1. Pembangunan Jembatan BH.1458 antara Notog – Kebasen (multi-years 2016–2018) Paket PK.16.07 (MYC) (tahun 2016–2018) dengan nilai paket Rp. 128.594.206.000,– menggunakan PT. IPA;
2. Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang (Underpass) di jalan Jenderal Sudirman Purwokerto (Km 350+650) antara Purwokerto – Notog tahun 2018 dengan nilai paket Rp. 49.916.296.000,– menggunakan PT. PP;
3. Penyambungan Jalur KA/ Switchover BH. 1549 antara Kesugihan – Maos Koridor Banjar – Kroya Lintas Bogor – Yogyakarta tahun 2018 dengan nilai paket Rp. 12.461.215.900,– menggunakan PT. PP; dan
4. Peningkatan Jalur KA Km. 356+800 – Km. 367+200 sepanjang 10.400 M'sp antara Banjar – Kroya (tahun 2019–2021) dengan nilai paket Rp. 37.195.416.000,– menggunakan PT. PP;

Asep pun memaparkan, bahwa para Tersangka dalam perkara ini juga melakukan pengaturan, sehingga hanya rekanan tertentu yang bisa menjadi pemenang lelang atau pelaksana paket pekerjaan. Adapun bentuk pengaturan tersebut, antara lain PPK akan memberikan harga perkiraan sendiri (HPS) kepada masing-masing rekanan dan memberikan arahan-arahan khusus seperti metode pekerjaan, alat dan dukungan terkait pekerjaan tersebut yang akan membuat rekanan tersebut menang.

Selain itu, PPK diduga juga memberikan arahan kepada rekanan agar saling memberikan dukungan satu sama lain, misalnya dengan ikut sebagai perusahaan pendamping dan tidak saling bersaing karena sudah diberikan jatah masing-masing.

"Tersangka YO juga menambahkan syarat khusus pada saat lelang yang hanya dapat dipenuhi oleh calon yang akan dimenangkan", papar Asep Guntur Rahayu.

Selain memberikan biaya untuk mendapatkan paket pekerjaan, rekanan juga memberikan biaya agar proses pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lancar termasuk pencairan termin, sehingga pemberian biaya juga tetap dilakukan kepada PPK pengganti yang menggantikan PPK awal mulai saat lelang paket pekerjaan tersebut.

Ditandaskan Asep Guntur Rahayu, bahwa dalam perkara ini, Tim Penyidik KPK menyangka, Yofi Oktarisza (YO) menerima fee dari para rekanan, termasuk Dion dengan besaran 10 persen sampai 20 persen dari nilai paket pekerjaan. Kemudian fee tersebut dibagi-bagi lagi ke sejumlah pihak.

"Persentase fee dari rekanan saat tersangka YO menjabat PPK, antara lain untuk PPK sebesar 4 persen, untuk BPK sebesar 1 persen sampai 1,5 persen, untuk Itjen Kemenhub sebesar 0,5 persen, untuk Pokja Pengadaan sebesar 0,5 persen, untuk Kepala BTP sebesar 3 persen", tandasnya.

Terhadap tersangka Yofi Oktarisza, Tim Penyidik KPK menyangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebelumnya, dalam perkara ini, Tim Penyidik KPK telah menetapkan 12 (dua belas) Tersangka. Adapun 12 Tersangka perkara dugaan TPK di lingkungan Ditjen Perkereta-apian Kemenhub terkait pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa – Sumatera tahun anggaran 2018–2022 yang sebelumnya diumumkan KPK ialah:

Tersangka Pemberi Suap:
1. DIN (Dion Renato Sugiarto), Direktur PT IPA (Istana Putra Agung);
2. MUH (Muchamad Hikmat), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma);
3. YOS (Yoseph Ibrahim), Direktur PT KA Manajemen Properti sd. Februari 2023;
4. PAR (Parjono), VP PT KA Manajemen Properti;
5. Asta Danika (AD), Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU); dan
6. Zulfikar Fahmi (ZF), Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera (PKS).

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tersangka Penerima Suap:
1. HNO (Harno Trimadi), Direktur Prasarana Perkeretaapian;
2. BEN (Bernard Hasibuan), PPK BTP Jabagteng;
3. PTU (Putu Sumarjaya), Kepala BTP Jabagteng;
4. AFF (Achmad Affandi), PPK BPKA Sulsel;
5. FAD (Fadliansyah), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian; dan
6. SYN (Syntho Pirjani Hutabarat), PPK BTP Jabagbar.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tim Penyidik KPK kemudian menetapkan Direktur PT. Putra Kharisma Sejahtera (PT. PKS) Zulfikar Fahmi (ZF) sebagai 'Tersangka Baru' perkara tersebut dan langsung melakukan upaya paksa penahanan pada Senin 13 November 2023. Dengan penetapan dan penahan tersangka Zulfikar Fahmi (ZF) ini, jumlah Tersangka perkara tersebut menjadi 13 (tiga belas) Tersangka.

Penetapan status hukum Tersangka dan upaya paksa penahanan terhadap Direktur PT. Putra Kharisma Sejahtera (PT. PKS) Zulfikar Fahmi (ZF) tersebut, diumumkan secara resmi oleh KPK pada Senin 13 November 2023, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan.

Lalu, dengan ditetapkan dan langsung ditahannya 1 (satu) Tersangka Baru perkara tersebut atas nama Yofi Oktarisza (YO) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Jawa Bagian Tengah, yang saat ini telah berganti nama menjadi BTP Kelas 1 Semarang, maka total Tersangka perkara tersebut sejauh ini berjumlah 14 (empat belas) Tersangka. *(HB)*


BERITA TERKAIT:

Rabu, 19 Juni 2024

Kusnadi Staf Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Minta Penyidik Diganti, KPK: Harus Ada Dasar Yang Kuat


Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu 19 Juni 2024, telah memeriksa Kusnadi, staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia - Penjuangan (PDI-Perjuangan) Hasto Kristiyanto sebagai Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap terkait pengurusan penetapan Calon Anggota DPR RI periode 2019–2024 Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk tersangka Harun Masiku (HM) yang hingga saat ini masih menjadi buronan KPK dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kusnasi tampak tiba di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan sekitar 10.01 WIB memakai baju batik. Kusnadi datang dengan didampingi pengacaranya, tidak banyak yang ia sampaikan tentang kedatangannya ke Gedung Merah Putih KPK kali ini.

Kepada sejumlah wartawan, Petrus Selestinus selaku Pengacara pihak Kusnadi staf Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya meminta ada penggantian penyidik yang menangani kliennya. Atas permintaan tersebut, KPK mengatakan, bahwa pergantian penyidik harus didasari alasan yang kuat.

"Untuk kewenangan pergantian penyidik, tentunya harus ada dasar yang kuat, apakah itu yang bersangkutan terkena kode etik maupun hal-hal lainnya", kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi wartawan di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan KPK, Rabu (19/06/2024).

Tessa menegaskan, jika tidak ada dasar dan bukti kuat dari permintaan pergantian penyidik, pihaknya tidak bisa serta-merta mengganti penyidik tersebut dari sebuah penanganan perkara di KPK. Ditegaskan Tessa pula, bahwa  penyidik dalam memeriksa Saksi atau Tersangka berwenang melakukan penyitaan.

"Tetapi, selama belum ada dasar-dasar tersebut, maka penyidik masih berwenang untuk melakukan proses penyidikan, baik itu penyitaan maupun pemeriksaan Saksi", tegas Tessa.

Ditandaskan Tessa, bahwa Kusnadi kali ini diperiksa Tim Penyidik KPK sebagai Saksi perkara dugaan TPK suap terkait pengurusan penetapan Calon Anggota DPR RI periode 2019–2024 Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk tersangka Harun Masiku (HM) yang hingga saat ini masih menjadi buronan KPK dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Tessa pun menandaskan, bahwa Tim Penyidik KPK masih tetap melakukan pencarian terhadap Harun Masiku.

"Untuk bagaimana prosesnya, strateginya, taktiknya, kembali lagi kita berharap sebagaimana harapan pimpinan kita Pak Alex Marwata untuk Tersangka HM bisa segera ditemukan", tandas Tessa.

Sebagaimana diketahui, Kusnadi staf Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto hari ini, Rabu 19 Juni 2024, memenuhi jadwal pemanggilan dan Pemeriksaan Tim Penyidik KPK BNN sebagai Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap terkait pengurusan penetapan Calon Anggota DPR RI periode 2019–2024 Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk tersangka Harun Masiku (HM).

Kusnasi tiba di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan sekitar 10.01 WIB memakai baju batik. Kusnadi datang dengan didampingi pengacaranya. Tidak banyak yang ia sampaikan tentang kedatangannya ke Gedung Merah Putih KPK kali ini.

Kepada sejumlah wartawan, Petrus Selestinus selaku Pengacara Kusnadi staf Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya meminta KPK mengganti Penyidik KPK yang memeriksa kliennya.

"Ada permintaan untuk mengganti penyidik, karena peristiwa tanggal 10 Juni itu adalah karena yang menangani kasus ini adalah tim", kata Petrus Selestinus selaku Pengacara Kusnadi di Gedung Merah Putih KPK.

Petrus menegaskan, pihaknya juga akan meminta klarifikasi terkait administrasi pemeriksaan. Menurut Petrus, ada kejanggalan terkait administrasi pemeriksaan.

"Jadi, itu tadi pergantian penyidik, juga minta klarifikasi terhadap beberapa hal yang menurut kami janggal. Terkait administrasi penyitaan, penggeledahan dan penerimaan barang bukti. Ada beberapa hal di situ yang menurut kami ada kekeliruan, termasuk tanggal", tegas Petrus.

Sementara itu, perkara dugaan TPK suap yang menjerat Harun Masiku tersebut mencuat ke permukaan setelah Tim (Satuan Tugas) Penindakan KPK menggelar kegiatan Tangkap Tangan pada Rabu 08 Januari 2020.

Harun Masiku merupakan kader PDI-Perjuangan yang sebelumnya sempat mengikuti Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 2019. Ia kemudian diduga menyuap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Dari serangkaian kegiatan Tangkap Tangan itu, Tim Satgas PenIndakan KPK menangkap 8 (delapan) orang dan kemudian menetapkan 4 (empat) dari 8 orang itu sebagai Tersangka. Ke-empatnya, yakni:
1. Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU);
2. Ronnyiani Tio Fridelina selaku Anggota Bawaslu;
3. Saeful Bahri selaku kader PDI-Perjuangan; dan
4. Harun Masiku selaku kader PDI-Perjuangan.

Dari 4 Tersangka tersebut, Harun Masiku belum menjalani proses hukum. Saat itu, Harun lolos dari penangkapan Tim Satgas PenIndakan KPK dan mangkir beberapa kali dari jadwal pemanggilan dan pemeriksaan Tim Penyidik KPK hingga dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) hingga sekarang.

Adapun 3 (tiga) Tersangka lain perkara tersebut, yakni Wahyu Setiawan, Ronnyiani Tio Fridelina dan Saeful Bahri telah menjalani proses hukum penyidikan hingga persidangan.

Wahyu Setiawan yang kemudian menjadi Terpidana perkara yang sama dengan Harun Masiku, saat ini tengah menjalani bebas bersyarat dari sanksi pidana 7 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

Tim Jaksa KPK menjebloskan Wahyu Setiawan ke Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Putusan MA Nomor: 1857 K/ Pid.Sus/2021, juncto putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI jo, putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Agustus 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Terpidana Wahyu Setiawan juga dibebani kewajiban membayar denda Rp. 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Wahyu juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah selesai menjalani pidana pokok.

Sebelumnya, amar putusan kasasi terhadap Wahyu Setiawan adalah menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah selesai menjalani pidana pokok.

Sementara itu, Tim Penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan tersangka Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta Selatan. Hanya saja, sejauh ini, Harun Masiku masih belum tertangkap dan masih menjadi buronan KPK.

Dalam perkara tersebut, Harun Masiku ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan Anggota Bawaslu Ronnyiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR RI melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW).

Namun, langkahnya kandas lantaran terburu adanya kegiatan Tangkap Tangan tersebut. Saat ini, pencarian terhadap Harun Masiku oleh Tim Penyidik KPK sudah memasuki tahun ke-empat. *(HB)*


BERITA TERKAIT:

KPK Periksa Kusnadi Staf Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Soal Keberadaan Harun Masiku


Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu 19 Juni 2024, telah memeriksa Kusnadi, staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan (PDI-Perjuangan) Hasto Kristiyanto sebagai Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap terkait pengurusan penetapan Calon Anggota DPR RI periode 2019–2024 Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk tersangka Harun Masiku (HM) yang hingga saat ini masih menjadi buronan KPK dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Tim Penyidik KPK melangsungkan pemeriksaan terhadap Kusnadi di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4  Setiabudi Jakarta Selatan. Pemeriksaan terhadap Kusnadi dilakukan oleh Tim Penyidik KPK, di antaranya untuk mendalami pengetahuannya terkait keberadaan Harun Masiku.

“Hal-hal terkait keberadaan HM itu sendiri", terang Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi awak media di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta, Rabu (19/06/2024).

Selain itu, Tim Penyidik KPK juga mendalami pengetahuan Kusnadi tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap terkait pengurusan penetapan Calon Anggota DPR RI periode 2019–2024 Pergantian Antar Waktu (PAW) yang menjerat Harun Masiku (HM).

Hanya saja, Tessa enggan menjelaskan lebih detail tentang materi pemeriksaan terhadap Kusnadi. Tessa pun enggan menjawab pertanyaan wartawan apakah Kusnadi diduga mengetahui pihak-pihak yang menyembunyikan Harun. Tessa juga enggan mengungkap, apakah Kusnadi dicecar terkait isi hand-phone yang disita penyidik ketika Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 10 Juni 2024 lalu.

“Secara detail, kami belum bisa memberi informasi, karena masih berproses kita tunggu saja prosesnya. Kembali lagi, materi pemeriksaan itu kami belum bisa buka ke publik, karena itu menjadi kewenangan penyidikan", ungkap Tessa.

Sebagaimana diketahui, Kusnadi staf Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto hari ini, Rabu 19 Juni 2024, memenuhi jadwal pemanggilan dan Pemeriksaan Tim Penyidik KPK sebagai Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap terkait pengurusan penetapan Calon Anggota DPR RI periode 2019–2024 Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk tersangka Harun Masiku (HM) yang hingga saat ini masih menjadi buronan KPK dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kusnasi tampak tiba di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan sekitar 10.01 WIB memakai baju batik. Kusnadi datang dengan didampingi pengacaranya, tidak banyak yang ia sampaikan tentang kedatangannya ke Gedung Merah Putih KPK kali ini.

"Saya datang memenuhi panggilan", ujar Kusnadi staf Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto saat dikonfirmasi wartawan di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Rabu (19/06/2024).

Kusnadi tidak menjawab pertanyaan lanjutan dari wartawan. Petrus Selestinus selaku pengacara Kusnadi mengungkapkan, kliennya masih punya rasa trauma.

"Hari ini (Rabu 19 Juni 2024), Kusnadi sebagai Saksi memenuhi panggilan KPK. Meskipun perasaan trauma itu masih ada, tetapi Kusnadi mementingkan kewajibannya untuk bersaksi", ungkap Petrus.

Ditegaskan Petrus, bahwa Kusnadi masih mengalami trauma dan hal itu bisa dilihat dari tampangnya. Petrus pun menegaskan, meski masih punya rasa trauma, Kusnadi tetap siap menjalani pemeriksaan.

"Dan sebagai buktinya, ini fisiknya orangnya dalam keadaan kelihatan seperti trauma masih ada, tapi dia siap untuk memenuhi panggilan itu", tegas Petrus.

Kusnadi sebenarnya dijadwal dipanggil dan diperiksa Tim Penyidik KPK pada Kamis (13/06/2204) lalu untuk diperiksa sebagai Saksi terkait perkara dugaan TPK suap terkait pengurusan penetapan Calon Anggota DPR RI periode 2019–2024 Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk tersangka Harun Masiku yang hingga saat ini masih menjadi buronan KPK dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Untuk Kusnadi, informasinya
pemeriksaan dilakukan Rabu (19 Juni 2024). Diperiksa sebagai saksi. Untuk materi pemeriksaannya, belum bisa disampaikan saat ini", terang Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (18/06/2024).

Namun, Kusnadi mangkir atau tidak hadir untuk memenuhi jadwal pemanggilan dan pemeriksaan Tim Pemyidik KPK tersebut. Kusnadi melalui Kuasa Hukum-nya, Ronny Talapessy meminta Tim Penyidik KPK menjadwal ulang pemanggilan dan pemeriksaannya. Kusnadi mengaku masih trauma dibentak-bentak Penyidik KPK.

"Beliau minta penjadwalan ulang. Yang bersangkutan berhalangan hadir karena masih trauma karena dibentak-bentak dan dibohongi", kata Ronny Talapessy selaku Kuasa Hukum Kusnadi kepada wartawan, Kamis (13/06/2024).

Ronny Talapessy pun mengatakan, selain masih trauma, Kusnadi juga merasa dibohongi oleh Penyidik KPK. Menurut Ronny, Kusnadi pun trauma digeledah Penyidik KPK, kemudian telepon selular (Ponsel) milik pribadinya, termasuk ATM yang berisi uang sekitar Rp. 700 ribu disita. Selain itu, Ponsel milik Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto yang saat itu tengah menjalani pemeriksaan sebagai Saksi perkara tersebut dan dititipkan kepadanya juga turut disita Penyidik KPK.

Penggeledahan terhadap Kusnadi dan penyitaan barang pribadinya serta barang milik Hasto Kristiyanto yang dititipkan kepadanya itu terjadi pada Senin (10/06/2024) lalu, saat Kusnadi turut mengantar Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan sebagai Saksi perkara tersebut.

Penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Penyidik KPK itu pun menuai protes dari Tim Hukum Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto. Pihak Hasto juga telah melaporkan Penyidik KPK yang melakukan penggeledahan dan penyitaan tersebut ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Setelah membuat laporan di Dewas KPK tentang penggeledahan dan penyitaan tersebut, Tim Hukum Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto kemudian melaporkannya ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) dan ke Bareskrim Mabes Polri. Namun, Bareskrim belum menerimanya dan disarankan untuk melakukan upaya praperadilan terlebih dahulu untuk memastikan kebenarannya.

Sementara itu, perkara dugaan TPK suap yang menjerat Harun Masiku tersebut mencuat ke permukaan setelah Tim (Satuan Tugas) Penindakan KPK menggelar kegiatan Tangkap Tangan pada Rabu 08 Januari 2020.

Harun Masiku merupakan kader PDI-Perjuangan yang sebelumnya sempat mengikuti Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 2019. Ia kemudian diduga menyuap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Dari serangkaian kegiatan Tangkap Tangan itu, Tim Satgas PenIndakan KPK menangkap 8 (delapan) orang dan kemudian menetapkan 4 (empat) dari 8 orang itu sebagai Tersangka. Ke-empatnya, yakni:
1. Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU);
2. Ronnyiani Tio Fridelina selaku Anggota Bawaslu;
3. Saeful Bahri selaku kader PDI-Perjuangan; dan
4. Harun Masiku selaku kader PDI-Perjuangan.

Dari 4 Tersangka tersebut, Harun Masiku belum menjalani proses hukum. Saat itu, Harun lolos dari penangkapan Tim Satgas PenIndakan KPK dan mangkir beberapa kali dari jadwal pemanggilan dan pemeriksaan Tim Penyidik KPK hingga dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) hingga sekarang.

Adapun 3 (tiga) Tersangka lain perkara tersebut, yakni Wahyu Setiawan, Ronnyiani Tio Fridelina dan Saeful Bahri telah menjalani proses hukum penyidikan hingga persidangan.

Wahyu Setiawan yang kemudian menjadi Terpidana perkara yang sama dengan Harun Masiku, saat ini tengah menjalani bebas bersyarat dari sanksi pidana 7 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

Tim Jaksa KPK menjebloskan Wahyu Setiawan ke Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Putusan MA Nomor: 1857 K/ Pid.Sus/2021, juncto putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI jo, putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Agustus 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Terpidana Wahyu Setiawan juga dibebani kewajiban membayar denda Rp. 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Wahyu juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah selesai menjalani pidana pokok.

Sebelumnya, amar putusan kasasi terhadap Wahyu Setiawan adalah menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah selesai menjalani pidana pokok.

Sementara itu, Tim Penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan tersangka Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta Selatan. Hanya saja, sejauh ini, Harun Masiku masih belum tertangkap dan masih menjadi buronan KPK.

Dalam perkara tersebut, Harun Masiku ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan Anggota Bawaslu Ronnyiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR RI melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW).

Namun, langkahnya kandas lantaran terburu adanya kegiatan Tangkap Tangan tersebut. Saat ini, pencarian terhadap Harun Masiku oleh Tim Penyidik KPK sudah memasuki tahun ke-empat. *(HB)*


BERITA TERKAIT:

Kusnadi Staf Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan KPK


Kusnadi, staf Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto memakai baju batik didampingi pengacaranya, Petrus Selestinus, memenuhi jadwal pemanggilan dan Pemeriksaan Tim Penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Rabu 19 Juni 2024.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Kusnadi, staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan (PDI-Perjuangan) Hasto Kristiyanto memenuhi jadwal pemanggilan dan Pemeriksaan Tim Penyidik KPK hari ini, Rabu 19 Juni 2024, sebagai Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap terkait pengurusan penetapan Calon Anggota DPR RI periode 2019–2024 Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk tersangka Harun Masiku (HM) yang hingga saat ini masih menjadi buronan KPK dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kusnasi tampak tiba di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan sekitar 10.01 WIB memakai baju batik. Kusnadi datang dengan didampingi pengacaranya, tidak banyak yang ia sampaikan tentang kedatangannya ke Gedung Merah Putih KPK kali ini.

"Saya datang memenuhi panggilan", ujar Kusnadi staf Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto saat dikonfirmasi wartawan di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Rabu (19/06/2024).

Kusnadi tidak menjawab pertanyaan lanjutan dari wartawan. Petrus Selestinus selaku pengacara Kusnadi mengungkapkan, kliennya masih punya rasa trauma.

"Hari ini (Rabu 19 Juni 2024), Kusnadi sebagai Saksi memenuhi panggilan KPK. Meskipun perasaan trauma itu masih ada, tetapi Kusnadi mementingkan kewajibannya untuk bersaksi", kata Petrus.

Ditegaskan Petrus, bahwa Kusnadi masih mengalami trauma dan hal itu bisa dilihat dari tampangnya. Petrus pun menegaskan, meski masih punya rasa trauma, Kusnadi tetap siap menjalani pemeriksaan.

"Dan sebagai buktinya, ini fisiknya orangnya dalam keadaan kelihatan seperti trauma masih ada, tapi dia siap untuk memenuhi panggilan itu", tegas Petrus.

Kusnadi sebenarnya dijadwal dipanggil dan diperiksa Tim Penyidik KPK pada Kamis (13/06/2204) lalu untuk diperiksa sebagai Saksi terkait perkara dugaan TPK suap terkait pengurusan penetapan Calon Anggota DPR RI periode 2019–2024 Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk tersangka Harun Masiku yang hingga saat ini masih menjadi buronan KPK dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Untuk Kusnadi, informasinya
pemeriksaan dilakukan Rabu (19 Juni 2024). Diperiksa sebagai saksi. Untuk materi pemeriksaannya, belum bisa disampaikan saat ini", terang Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (18/06/2024).

Namun, Kusnadi mangkir atau tidak hadir untuk memenuhi jadwal pemanggilan dan pemeriksaan Tim Pemyidik KPK tersebut. Kusnadi melalui Kuasa Hukum-nya, Ronny Talapessy meminta Tim Penyidik KPK menjadwal ulang pemanggilan dan pemeriksaannya. Kusnadi mengaku masih trauma dibentak-bentak Penyidik KPK.

"Beliau minta penjadwalan ulang. Yang bersangkutan berhalangan hadir karena masih trauma karena dibentak-bentak dan dibohongi", kata Ronny Talapessy selaku Kuasa Hukum Kusnadi kepada wartawan, Kamis (13/06/2024).

Ronny Talapessy pun mengatakan, selain masih trauma, Kusnadi juga merasa dibohongi oleh Penyidik KPK. Menurut Ronny, Kusnadi pun trauma digeledah Penyidik KPK, kemudian telepon selular (Ponsel) milik pribadinya, termasuk ATM yang berisi uang sekitar Rp. 700 ribu disita. Selain itu, Ponsel milik Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto yang saat itu tengah menjalani pemeriksaan sebagai Saksi perkara tersebut dan dititipkan kepadanya juga turut disita Penyidik KPK.

Penggeledahan terhadap Kusnadi dan penyitaan barang pribadinya serta barang milik Hasto Kristiyanto yang dititipkan kepadanya itu terjadi pada Senin (10/06/2024) lalu, saat Kusnadi turut mengantar Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan sebagai Saksi perkara dugaan TPK suap terkait pengurusan penetapan Calon Anggota DPR RI periode 2019–2024 Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk tersangka Harun Masiku yang hingga saat ini masih menjadi buronan KPK dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Penyidik KPK itu pun menuai protes dari Tim Hukum Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto. Pihak Hasto juga telah melaporkan Penyidik KPK yang melakukan penggeledahan dan penyitaan tersebut ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Setelah membuat laporan di Dewas KPK tentang penggeledahan dan penyitaan tersebut, Tim Hukum Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto kemudian melaporkannya ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) dan ke Bareskrim Mabes Polri. Namun, Bareskrim belum menerimanya dan disarankan untuk melakukan upaya praperadilan terlebih dahulu untuk memastikan kebenarannya.

Perkara dugaan TPK suap yang menjerat Harun Masiku tersebut mencuat ke permukaan setelah Tim (Satuan Tugas) Penindakan KPK menggelar kegiatan Tangkap Tangan pada Rabu 08 Januari 2020.

Harun Masiku merupakan kader PDI-Perjuangan yang sebelumnya sempat mengikuti Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 2019. Ia kemudian diduga menyuap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Dari serangkaian kegiatan Tangkap Tangan itu, Tim Satgas PenIndakan KPK menangkap 8 (delapan) orang dan kemudian menetapkan 4 (empat) dari 8 orang itu sebagai Tersangka. Ke-empatnya, yakni:
1. Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU);
2. Ronnyiani Tio Fridelina selaku Anggota Bawaslu;
3. Saeful Bahri selaku kader PDI-Perjuangan; dan
4. Harun Masiku selaku kader PDI-Perjuangan.

Dari 4 Tersangka tersebut, Harun Masiku belum menjalani proses hukum. Saat itu, Harun lolos dari penangkapan Tim Satgas PenIndakan KPK dan mangkir beberapa kali dari jadwal pemanggilan dan pemeriksaan Tim Penyidik KPK hingga dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) hingga sekarang.

Adapun 3 (tiga) Tersangka lain perkara tersebut, yakni Wahyu Setiawan, Ronnyiani Tio Fridelina dan Saeful Bahri telah menjalani proses hukum penyidikan hingga persidangan.

Wahyu Setiawan yang kemudian menjadi Terpidana perkara yang sama dengan Harun Masiku, saat ini tengah menjalani bebas bersyarat dari sanksi pidana 7 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

Tim Jaksa KPK menjebloskan Wahyu Setiawan ke Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Putusan MA Nomor: 1857 K/ Pid.Sus/2021, juncto putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI jo, putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Agustus 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Terpidana Wahyu Setiawan juga dibebani kewajiban membayar denda Rp. 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Wahyu juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah selesai menjalani pidana pokok.

Sebelumnya, amar putusan kasasi terhadap Wahyu Setiawan adalah menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah selesai menjalani pidana pokok.

Sementara itu, Tim Penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan tersangka Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta Selatan. Hanya saja, sejauh ini, Harun Masiku masih belum tertangkap dan masih menjadi buronan KPK.

Dalam perkara tersebut, Harun Masiku ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan Anggota Bawaslu Ronnyiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR RI melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW).

Namun, langkahnya kandas lantaran terburu adanya kegiatan Tangkap Tangan tersebut. Saat ini, pencarian terhadap Harun Masiku oleh Tim Penyidik KPK sudah memasuki tahun ke-empat. *(HB)*


BERITA TERKAIT:

Selasa, 18 Juni 2024

Rabu Besok, KPK Kembali Panggil Kusnadi Staf Sekjen PDI-P Hasto Terkait Perkara Harun Masiku


Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (19/06/2024) besok kembali menjadwal pemanggilan dan pemeriksaan Kusnadi selaku staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan (PDI-Perjuangan) Hasto Kristiyanto sebagai Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap terkait pengurusan penetapan Calon Anggota DPR RI periode 2019–2024 Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk tersangka Harun Masiku (HM) yang hingga saat ini masih menjadi buronan KPK dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Untuk Kusnadi, informasinya
pemeriksaan dilakukan Rabu (19 Juni 2024). Diperiksa sebagai saksi. Untuk materi pemeriksaannya, belum bisa disampaikan saat ini", terang Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (18/06/2024).

Kusnadi sebenarnya dijadwal dipanggil dan diperiksa Tim Penyidik KPK pada Kamis (13/06/2204) lalu untuk diperiksa sebagai Saksi terkait perkara dugaan TPK suap terkait pengurusan penetapan Calon Anggota DPR RI periode 2019–2024 Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk tersangka Harun Masiku yang hingga saat ini masih menjadi buronan KPK dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Namun, Kusnadi mangkir atau tidak hadir untuk memenuhi jadwal pemanggilan dan pemeriksaan Tim Pemyidik KPK tersebut. Kusnadi melalui Kuasa Hukum-nya, Ronny Talapessy meminta Tim Penyidik KPK menjadwal ulang pemanggilan dan pemeriksaannya. Kusnadi mengaku masih trauma dibentak-bentak Penyidik KPK.

"Beliau minta penjadwalan ulang. Yang bersangkutan berhalangan hadir karena masih trauma karena dibentak-bentak dan dibohongi", kata Ronny Talapessy selaku Kuasa Hukum Kusnadi kepada wartawan, Kamis (13/06/2024).

Ronny Talapessy pun mengatakan, selain masih trauma, Kusnadi juga merasa dibohongi oleh Penyidik KPK. Mernurut Ronny, Kusnadi pun trauma digeledah Penyidik KPK, kemudian telepon selular (Ponsel) milik pribadinya, termasuk ATM yang berisi uang sekitat Rp. 700 ribu disita. Selain itu, Ponsel milik Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto yang saat itu tengah menjalani pemeriksaan sebagai Saksi perkara tersebut dan dititipkan kepadanya juga turut disita Penyidik KPK.

Penggeledahan terhadap Kusnadi dan penyitaan barang pribadinya serta barang milik Hasto Kristiyanto yang dititipkan kepadanya itu terjadi pada Senin (10/06/2024) lalu, saat Kusnadi turut mengantar Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan sebagai Saksi perkara dugaan TPK suap terkait pengurusan penetapan Calon Anggota DPR RI periode 2019–2024 Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk tersangka Harun Masiku yang hingga saat ini masih menjadi buronan KPK dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Penyidik KPK itu pun menuai protes dari Tim Hukum Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto. Pihak Hasto juga telah melaporkan Penyidik KPK yang melakukan penggeledahan dan penyitaan tersebut ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Setelah membuat laporan di Dewas KPK tentang penggeledahan dan penyitaan tersebut, Tim Hukum Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto kemudian melaporkannya ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) dan ke Bareskrim Mabes Polri. Namun, Bareskrim belum menerimanya dan disarankan untuk melakukan upaya praperadilan terlebih dahulu untuk memastikan kebenarannya.

Perkara dugaan TPK suap yang menjerat Harun Masiku tersebut mencuat ke permukaan setelah Tim (Satuan Tugas) Penindakan KPK menggelar kegiatan Tangkap Tangan pada Rabu 08 Januari 2020.

Harun Masiku merupakan kader PDI-Perjuanhan yang sebelumnya sempat mengikuti Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 2019. Ia kemudian diduga menyuap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Dari serangkaian kegiatan Tangkap Tangan itu, Tim Satgas PenIndakan KPK menangkap 8 (delapan) orang dan kemudian menetapkan 4 (empat) dari 8 orang itu sebagai Tersangka. Ke-empatnya, yakni:
1. Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU);
2. Ronnyiani Tio Fridelina selaku Anggota Bawaslu;
3. Saeful Bahri selaku kader PDI-Perjuangan; dan
4. Harun Masiku selaku kader PDI-Perjuangan.

Dari 4 Tersangka tersebut, Harun Masiku belum menjalani proses hukum. Saat itu, Harun lolos dari penangkapan Tim Satgas PenIndakan KPK dan mangkir beberapa kali dari jadwal pemanggilan dan pemeriksaan Tim Penyidik KPK hingga dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) hingga sekarang.

Adapun 3 (tiga) Tersangka lain perkara tersebut, yakni Wahyu Setiawan, Ronnyiani Tio Fridelina dan Saeful Bahri telah menjalani proses hukum penyidikan hingga persidangan.

Wahyu Setiawan yang kemudian menjadi Terpidana perkara yang sama dengan Harun Masiku, saat ini tengah menjalani bebas bersyarat dari sanksi pidana 7 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

Tim Jaksa KPK menjebloskan Wahyu Setiawan ke Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Putusan MA Nomor: 1857 K/ Pid.Sus/2021, juncto putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI jo, putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Agustus 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Terpidana Wahyu Setiawan juga dibebani kewajiban membayar denda Rp. 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Wahyu juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah selesai menjalani pidana pokok.

Sebelumnya, amar putusan kasasi terhadap Wahyu Setiawan adalah menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah selesai menjalani pidana pokok.

Sementara itu, Tim Penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan tersangka Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta Selatan. Hanya saja, sejauh ini, Harun Masiku masih belum tertangkap dan masih menjadi buronan KPK.

Dalam perkara tersebut, Harun Masiku ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan Anggota Bawaslu Ronnyiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR RI melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW).

Namun, langkahnya kandas lantaran terburu adanya kegiatan Tangkap Tangan tersebut. Saat ini, pencarian terhadap Harun Masiku oleh Tim Penyidik KPK sudah memasuki tahun ke-empat. *(HB)*


BERITA TERKAIT:

Jumat, 14 Juni 2024

KPK Tegaskan, Penyitaan Ponsel Sekjen PDI-Perjuangan Dan Stafnya Sesuai Aturan


Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, penyitaan telepon seluler (Ponsel) dan sejumlah benda milik Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan (PDI-Perjuangan) Hasto Kristiyanto dan Kusnadi stafnya, saat Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan sebagai Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap terkait pengurusan penetapan Calon Anggota DPR RI periode 2019–2024 Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk tersangka Harun Masiku yang hingga saat ini masih menjadi buronan KPK dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Penyidik KPK melaksanakan tugas penyidikan dan melakukan penyitaan itu sesuai perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang KPK, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya", tegas Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat dikonfirmasi wartawan di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Jum'at (14/06/2024).

Johanis Tanak menyampaikan hal itu menanggapi permintaan konfirmasi wartawan tentang laporan yang dilakukan Kusnadi staf Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) juga Bareskrim Mabes Polri.

Laporan itu dilakukan Kusnadi, karena tidak terima atas penggeledahan dan penyitaan barang miliknya dan milik Hasto Kristiyanto yang dititipkan kepadanya yang dilakukan oleh Penyidik KPK bernama AKBP Rossa Purbo Bekti dan kawan-kawan, saat dirinya tengah mendampingi Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan sebagai Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK)TPK) suap terkait pengurusan penetapan Calon Anggota DPR RI periode 2019–2024 Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk tersangka Harun Masiku pada Senin (10/06/2024) lalu.

Johanis Tanak menjelaskan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mengatur, bahwa bukti elektronik termasuk sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Hal itu diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 20/PUYXIV/2016.

"Dengan demikian, penyadapan yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang KPK termasuk sebagai alat bukti elektronik yang sah dan alat bukti elektronik tersebut diperoleh dari perangkat alat elektronik, termasuk HP. Sehingga, tindakan Penyidik KPK melakukan penyitaan HP untuk kepentingan penyidikan dalam upaya mengumpulkan bukti", jelas Johanis Tanak.

Kusnadi staf Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto digeledah Tim Penyidik KPK saat Hasto Kristiyanto diperiksa sebagai saksi perkara dugaan TPK suap terkait pengurusan penetapan Calon Anggota DPR RI periode 2019–2024 Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk tersangka Harun Masiku pada Senin (10/06/2024) lalu.

Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto sendiri, pada Senin (10/06/2024) lalu, diperiksa selama sekitar 4 (empat) jam oleh Tim Penyidik KPK sebagai Saksi perkara tersebut. Pemeriksaan terhadap Hasto dilangsungkan Tim Penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan.

Sebagai rangkaian pemeriksaan terhadap Hasto dalam penyidikan perkara tersebut, Tim Penyidik KPK menyita 1 (satu) unit telepon selular (Ponsel) milik staf Hasto Kristiyanto yang bernama Kusnadi, 2 (dua) unit Ponsel milik Hasto, buku tabungan dan kartu ATM milik Kusnadi serta buku agenda DPP PDI-Perjuangan.

Perkara dugaan TPK suap yang menjerat Harun Masiku tersebut mencuat ke permukaan setelah Tim (Satuan Tugas) Penindakan KPK menggelar kegiatan Tangkap Tangan pada Rabu 08 Januari 2020.

Harun Masiku merupakan kader PDI-Perjuanhan yang sebelumnya sempat mengikuti Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 2019. Ia kemudian diduga menyuap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Dari serangkaian kegiatan Tangkap Tangan itu, Tim Satgas PenIndakan KPK menangkap 8 (delapan) orang dan menetapkan 4 (empat) dari 8 orang itu sebagai Tersangka. Ke-empatnya, yakni:
1. Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU);
2. Ronnyiani Tio Fridelina selaku Anggota Bawaslu;
3. Saeful Bahri selaku kader PDI-Perjuangan; dan
4. Harun Masiku selaku kader PDI-Perjuangan.

Dari 4 Tersangka tersebut, Harun Masiku belum menjalani proses hukum. Saat itu, Harun lolos dari penangkapan Tim Satgas PenIndakan KPK dan mangkir beberapa kali dari jadwal pemanggilan dan pemeriksaan Tim Penyidik KPK hingga dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) hingga sekarang.

Adapun 3 (tiga) Tersangka lain perkara tersebut, yakni Wahyu Setiawan, Ronnyiani Tio Fridelina dan Saeful Bahri telah menjalani proses hukum penyidikan hingga persidangan.

Wahyu Setiawan yang kemudian menjadi Terpidana perkara yang sama dengan Harun Masiku, saat ini tengah menjalani bebas bersyarat dari sanksi pidana 7 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

Tim Jaksa KPK menjebloskan Wahyu Setiawan ke Lapas Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Putusan MA Nomor: 1857 K/ Pid.Sus/2021, juncto putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI jo, putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Agustus 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Terpidana Wahyu Setiawan juga dibebani kewajiban membayar denda Rp. 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Wahyu juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah selesai menjalani pidana pokok.

Sebelumnya, amar putusan kasasi terhadap Wahyu Setiawan adalah menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah selesai menjalani pidana pokok.

Sementara itu, Tim Penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan tersangka Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta Selatan. Hanya saja, sejauh ini, Harun Masiku masih belum tertangkap dan masih menjadi buronan KPK.

Dalam perkara tersebut, Harun Masiku ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan Anggota Bawaslu Ronnyiani Tio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR RI melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW).

Namun, langkahnya kandas lantaran terburu adanya kegiatan Tangkap Tangan tersebut. Saat ini, pencarian terhadap Harun Masiku oleh Tim Penyidik KPK sudah memasuki tahun ke-empat. *(HB)*


BERITA TERKAIT:

KPK Panggil Mantan Direktur Keuangan Terkait Perkara Investasi Fiktif Di PT. Taspen


Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika 


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Jum'at 14 Juni 2024, menjadwal pemanggilan dan pemeriksaan Direktur Keuangan PT. ASABRI yang merupakan mantan Direktur Keuangan PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau PT. Taspen (Persero) Helmi Imam Satriyono sebagai Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi  (TPK) bermodus investasi fiktif di PT. Taspen (Persero) tahun 2019

Juru Bicara (Jubir) KPK Tessa Mahardhika menerangkan, jadwal pemanggilan dan pemeriksaan terhadpa Direktur Keuangan PT. ASABRI yang merupakan mantan Direktur Keuangan PT. Taspen (Persero) Helmi Imam Satriyono, akan dilangsungkan oleh Tim Penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan.

"Hari ini (Jumat 14 Juni 2024) dijadwalkan pemeriksaan Saksi dugaan TPK kegiatan investasi fiktif di lingkungan PT. Taspen atas nama Helmi Imam Satriyono, Direktur Keuangan PT. ASABRI (mantan Direktur Keuangan PT. Taspen Oktober 2018 sampai Januari 2020)", terang Juru Jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangan tertulis saat dikonfirmasi wartawan, Jum'at (14/10/2024).

Tessa belum menginformasikan materi apa yang akan digali oleh Tim Penyidik KPK dari pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Direktur Keuangan PT. ASABRI yang merupakan mantan Direktur Keuangan PT. Taspen (Persero) Helmi Imam Satriyono terkait penyidikan perkara dugaan TPK bermodus investasi fiktif di PT. Taspen (Persero) tahun 2019 tersebut.

Sebelumnya, Tim Penyidik KPK telah menetapkan mantan Direktur Utama PT. Taspen (Persero) Antonius NS. Kosasih sebagai Tersangka perkara dugaan TPK bermodus investasi fiktif di PT. Taspen (Persero) tahun 2019 tersebut. Antonius NS. Kosasih hari ini juga dijadwalkan diperiksa sebagai Saksi perkara tersebut.

"Perkara Taspen sekarang sedang berjalan, berlangsung. Tadi juga salah-satu ininya dipanggil, Tersangkanya, seperti itu", kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Selasa (07/05/2024).

Hanya saja, saat itu, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu tidak menjelaskan materi yang digali oleh Tim Penyidik KPK dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap Direktur Utama PT. Taspen (Persero) Antonius NS. Kosasih. Asep memastikan, hal itu akan diungkap dalam persidangan. *(HB)*