Dukung National Blue Agenda, Wali Kota Mojokerto Paparkan Peran Kota Mojokerto Di Launching NBAAP

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat memaparkan Peran Kota Mojokerto dalam Mendukung National Blue Agenda pada peluncuran agenda Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional atau National Blue Agenda Actions Partnerships (NBAAP) di Bali, Senin (14/11/2022).

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memaparkan materi tentang Peran Kota Mojokerto dalam Mendukung National Blue Agenda pada peluncuran agenda Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional atau National Blue Agenda Actions Partnerships (NBAAP) di Bali, Senin (14/11/2022).

Dalam paparannya, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di antaranya menyampaikan, bahwa meski Kota Mojokerto tergolong land-locked atau area yang tidak terhubung langsung dengan lautan, namun Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dalam membangun Kota Mojokerto memiliki sejumlah program yang mendukung pilar-pilar NBAAP, terutama Pangan Biru (Blue Food) dan Kesehatan Biru (Blue Health).

Pada pilar Pangan Biru, Pemkot Mojokerto mendukung upaya peningkatan produksi akuakultur (perikanan budidaya) secara berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat. Yakni, melalui program Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bidang perikanan yang dikelola oleh masyarakat dengan intervensi anggaran dari Pemkot Mojokerto.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari pun memaparkan, bahwa keberadaan program tersebut juga cukup signifikan dalam mengantarkan Kota Mojokerto sebagai daerah dengan angka stunting terendah se Jawa Timur dan terendah nomor 2 (dua) di tingkat nasional. Yaitu dengan prevalensi stunting hanya 4,08% (persen) di tahun 2022.

“Keterbatasan lahan di kota ini, masyarakat Kota Mojokerto juga masih tetap bisa melakukan budidaya ikan dengan bioflog. Hasil dari masing-masing produksi ini, kemudian secara berkelompok diberikan sebagian kepada keluarga yang memiliki bayi atau anak stunting", papar Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Sementara terkait pilar Kesehatan Biru, Pemkot Mojokerto mengupayakan meminimalisir sampah, terutama plastik yang berakhir ke lautan. Mengingat, Kota Mojokerto dikelilingi oleh 7 (tujuh) aliran sungai, beberapa di antaranya berukuran besar. Sehingga, di tahun 2019, Pemkot Mojokerto menerapkan Prokasih (Program Kali Bersih) serta secara aktif menggalakkan Bank Sampah di masyarakat.

“Untuk bisa memberi manfaat kepada masyarakat, tentu sungai-sungai ini harus bersih dari sampah. Salah-satunya di Kelurahan Miji, masyarakat membuat keramba ikan, total ada 15 keramba. Setiap bulan bisa dipanen. Produksi ikannya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Mojokerto dan sekitarnya", paparnya pula.

Selain itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari juga menyampaikan, bahwa salah-satu sungai besar di Kota Mojokerto juga dimanfaatkan untuk sarana wisata. Yang mana, saat ini Pemkot Mojokerto tengah mengembangkan grand design Wisata Bahari Mojopahit yang merupakan pendukung Kawasan Strategi Wisata Nasional Majapahit dengan alokasi dana Rp. 57 miliar dari Pemerintah Pusat.

Sebagai informasi, peluncuran NBAAP tersebut termasuk dalam rangkaian acara Ocean 20 menuju KTT G20 di bawah Presidensi Indonesia yang puncaknya akan berlangsung pada 15–16 November 2022. Adapun forum ini diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia.

NBAAP dibentuk dalam rangka mendukung Pemerintah Indonesia dan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan di bidang maritim dan kelautan secara berkelanjutan, inklusif dan berkeadilan sebagaimana tercantum dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024.

Pada sesi dialog yang berlangsung di Pecatu Hall 2, Bali Nusa Dua Convention Centre ini, selain Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari hadir juga kepala daerah lainnya sebagai speaker, yaitu Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Bupati Minahasa Utara Joune JE Ganda serta Kepala APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) Sutan Riska Tuanku Kerajaan. *(EL/an/HB)*

Selengkapnya..

Gubernur Khofifah Terima Penghargaan Kepala Daerah Terfavorit Peduli Perumahan Rakyat

Kota SURABAYA – (harianbuana.com).

Komitmen Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam mendukung pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tak diragukan lagi. Hal tersebut menghantarkan Gubernur Perempuan di Jawa Timur ini sebagai sebagai Kepala Daerah Terfavorit Peduli Perumahan Rakyat yang dianugerahkan oleh Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

Penghargaan tersebut diserahkan kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang diwakili Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim Bayu Trihaksoro pada Rakernas Himperra 2022 di Nusa Dua Provinsi Bali.

Atas penghargaan yang diterima tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih atas sinergi, kolaborasi dan kontribusi semua pihak dalam menyediakan perumahan untuk rakyat.

"Alhamdulillah..., terima-kasih Himperra atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan ini tentu bukan hasil kinerja saya pribadi. Namun, setiap pencapaian ini merupakan buah kerja keras, sinergi dan kolaborasi dari semua pihak. Utamanya dalam mewujudkan pengembangan perumahan rakyat di Jatim", uungkap Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (10/09/2022).

Orang nomor satu di lingkungan Pemprov Jatim tersebut berharap, penghargaan ini dapat menjadi lecutan semangat bagi Pemprov Jatim untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan hidup setara dan sejahtera. Termasuk di dalamnya untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak huni.

"Semoga ini dapat menjadi pecutan semangat bagi kita semua, agar dapat terus memperjuangkan dan memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat", ujar Gubernur Khofifah, penuh harap.

Gubernur Khofifah menegaskan, bahwa Pemprov Jatim akan terus memberikan dukungan dalam memberikan tempat tinggal layak huni bagi masyarakat. Dukungan tersebut, salah satunya dengan ikut merumuskan kebijakan atau regulasi khusus terkait pendirian perumahan murah bagi masyarakat. Karena pendirian perumahan murah bagi masyarakat tidak bisa lepas dari rumusan regulasi agar dapat terwujud dengan baik.

“Agar terwujud perumahan murah, maka harus dirumuskan suatu regulasi yang mempermudah prosesnya di lapangan. Juga, harus dipastikan agar implementasi di lapangan terlaksana sesuai dengan aturan dan ketentuan", tegas Gubernur Khofifah.

"Untuk itu, saya beserta jajaran Pemprov Jatim mendukung perumahan murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah seperti yang digagas Himperra. Sebab, kebutuhan papan adalah pemenuhan kesejahteraan masyarakat yang memang harus dipenuhi", tandasnya.

Tak hanya dukungan dari segi kebijakan atau regulasi, Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat. Program ini, khusus untuk masyarakat kurang mampu agar rumahnya layak huni.

Sebagai contohnya, Pemprov Jatim bekerja sama dengan Kodam V Brawijaya sukses melakukan renovasi terhadap 1.952 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) menjadi Rumah Tinggal Layak Huni warga tidak mampu.

Adapun program kerja-sama dengan Kodam V Brawijaya pada tahun ini dilaksanakan di 11 kabupaten/ kota dengan merenovasi rumah warga yang kurang layak baik bangunan, maupun sanitasinya.

"Alhamdulillah program rutilahu ini rutin dilaksanakan Pemprov Jatim bersama Kodam V Brawijaya. Ini adalah upaya kita memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat, yang terjamin kebersihan dan sanitasinya, sehingga mereka bisa tinggal di rumah yang nyaman dan kualitas kesehatannya juga meningkat", urai Gubernur Khofifah.

“Program renovasi rumah tinggal layak huni ini menjadi bagian penting dalam membangun proses akseleratif atau percepatan pembangunan dari seluruh elemen di Jatim”, pungkasnya. *(DI/HB)*

Selengkapnya..

Jadi Narasumber ISPE 2022, Ning Ita Ungkap Pemulihan Ekonomi Kota Mojokerto Pasca Pandemi Dari -3,69 Jadi +3,65

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menjadi narasumber dalam ISPE 2022 di Bali Internasional Convention Center, Nusa Dua Bali, Jum'at (03/06/2022).

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Komitmen Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam memajukan UMKM di Kota Mojokerto, terutama pasca pandemi covid-19, hingga membawanya menjadi salah-satu narasumber Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022. 

Dalam ISPE 2022 yang digelar pada Jum'at 03 Juni 2022 di Bali Internasional Convention Center, Nusa Dua Bali, Wali Kota Mojokerto yang dengan sapaan Ning Ita ini di antaranya memaparkan, bahwa UMKM adalah penggerak perekonomian yang utama.

Terkait itu, dengan memberdayakan masyarakat untuk menghasilkan produk lokal berkualitas global dan berbagai upaya untuk mengangkat UMKM Kota Mojokerto, hingga dapat memulihkan ekonomi Kota Mojokerto dari minus 3,69 (-3,69) menjadi surplus 3,65 (+3,65).

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menjadi narasumber dalam ISPE 2022 di Bali Internasional Convention Center, Nusa Dua Bali, Jum'at (03/06/2022).

Dipaparkan Ning pula, bahwa upaya digitalisasi UMKM telah dilakukan sejak 2019 melalui aplikasi Mojo Market. Bahkan, saat ini produk-produk UMKM Kota Mojokerto sudah terdaftar dalam berbagai marketplace dan e-katalog LKPP.

"Kami mengupayakan digitalisasi UMKM secara masif, mulai dari 2019 kami sediakan e-marketplace lokal yaitu mojo market. Kemudian, kami juga bekerja-sama dengan e-marketplace yang sudah sustainable seperti Meeber, Grab, Bhinneka.com, Jatim Bejo yang merupakan katalog lokal milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur", papar Ning Ita.

Lebih lanjut, Ning Ita menjelaskan, Pemerintah Kota Mojolerto melalui dinas terkait juga memberikan pelatihan kepada 400 UMKM yang sudah sustainable untuk mendaftar di aplikasi Jubelio.

Ning Ita pun menjelaskan adanya beberapa tantangan dan strategi tentang belanja langsung (Bela) Pengadaan di Kota Mojokerto. "Masih banyak pelaku UMKM yang belum mengenal e-marketplace untuk Bela Pengadaan, oleh karena itu Pemerintah Kota Mojokerto memasilitasi para pelaku UMKM untuk masuk di Bela Pengadaan maupun e-katalog", jelasnya.

Salah-satu suasana ISPE 2022 di Bali Internasional Convention Center, Nusa Dua Bali, Jum'at (03/06/2022).

Dalam paparannya, Ning Ita juga mengungkapkan, bahwa UMKM di Kota Mojokerto masih belum semuanya memiliki legalitas. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Mojokerto senantiasa memasilitasi legalisasi dan standardisasi produk, seperti uji nutrisi, BPOM, sertifikasi halal, HACCP maupun sertifikasi lainnya.

Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tentang 40 % (persen) APBD untuk belanja produk lokal, Ning Ita menyampaikan, bahwa Kota Mojokerto sudah menganggarkan sebesar 68,14%.

Sedangkan untuk pendaftaran UMKM di e-katalog, dari 73 UMKM sudah 60 UMKM yang masuk proses entri, 3 penyedia sudah terdaftar di e-katalog Provinsi Jawa Timur dan 10 penyedia sudah terdaftar dalam e-katalog Kota Mojokerto.

Selain Ning Ita, turut menjadi pembicara dalam forum ini adalah Direktur Perencana Teknis Kementerian Desa (Kemendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Adityawarman; Wali Kota Padang Panjang Fadly Aman.

Berikutnya, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, I Dewa Made Agung; Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Sistem Informasi LKPP, Gatot Pambudhi Poetranto serta Sekjen Komunitas Sahabat UMKM, Faisal Hasan Basri. *(Na/an/HB)*

Selengkapnya..

Kementan Dan Pemda Bali Berkomitmen Kendalikan Kasus Kematian Babi Di Bali

Prov. BALI – (harianbuana.com). Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menyampaikan kesiapan dan komitmennya untuk terus membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam mengendalikan penyakit pada babi yang dalam 1 (satu) bulan terakhir ini menjangkiti beberapa wilayah di Provinsi Bali. 

Hal tersebut disampaikan I Ketut Diarmita, Dirjen PKH pada saat menemui Gubernur Bali, I Wayan Koster, di Kantor Gubernur Bali, Jum'at (14/02/2020) kemarin.

Menurut Ketut, penyakit babi yang terjadi di Bali merupakan suspek African Swine Fever (ASF) dan tindakan pengendalian yang dilakukan oleh petugas kesehatan hewan di Provinsi Bali sudah tepat. Hal ini, terbukti dengan terkendalinya kasus.

"Berbeda dengan daerah ataupun negara lain, kasus kematian babi di Bali saat ini hanya mencapai 0,11% dari total populasi babi di Bali yang berjumlah 800 ribu ekor. Artinya petugas sudah sigap menghadapi kasus ini", ungkap Ketut.

Ketut juga menjelaskan bahwa Pemerintah telah berupaya membangun kapasitas dalam menghadapi kasus seperti kematian babi di Bali ini, karena kejadian kasus memang sudah diprediksi akan terjadi sebelumnya.

Hal ini mengingat adanya penerbangan langsung dari negara tertular serta praktek pemberian sisa-sisa makanan sebagai pakan (swill feeding) yang memang biasa dilakukan masyarakat. 

"Swill feeding diduga merupakan sumber masuknya penyakit ini, mengingat sifat virus yang tahan pada makanan olahan dan juga di lingkungan", jelasnya.

Namun demikian, Ketut menegaskan, bahwa virus penyebab penyakit babi di Bali ini tidak dapat menular ke manusia (bukan zoonosis), sehingga masyarakat dihimbau tidak takut konsumsi daging babi. 

Pada kesempatan bertemu Gubernur Bali tersebut, Ketut memperkenalkan sebagian anggota tim ahli yang terdiri dari beberapa guru besar dari Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) yakni Prof. I Nengah Kerta Besung dan Prof. IGN Kade Mahardika (FKH Unud), Prof. Sri Hadi Agung Priyono dan Prof. I Wayan Teguh Wibawan (FKH IPB University), Dr. AA Gde Putra (Komisi Ahli Kesehatan Hewan) dan drh. Agung Suganda (Kepala Pusvetma) yang saat ini dalam proses mengembangkan vaksin untuk mencegah ASF. 

"Dalam waktu dekat, prototipe vaksin akan segera diujicobakan, mudah-mudahan berhasil, sehingga bisa mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut", kata Ketut.

Ketut menerangkan, bahwa pembuatan vaksin ASF ini tidak mudah, dan telah banyak negara mencoba membuatnya, namun belum ada yang berhasil membuat vaksin yang efektif mencegah penyakit. Ia berharap ada terobosan dalam pengembangan vaksin di Indonesia. 

Sementara itu, Gubernur Bali menyampaikan apresiasinya kepada Kementan atas dukungannya dalam pengendalian penyakit babi yang terjadi. Ia meminta Ida Bagus Wisnuardhana, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dan jajarannya untuk tetap sigap dalam mengantisipasi kasus dan mencegah penyebaran penyakit.

"Ini penting, mengingat babi merupakan penghidupan bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat Bali", tandas Gubernur Bali, I Wayan Koster.

Mengakhiri kunjungan, Ketut kembali menegaskan komitmennya untuk terus membantu pengendalian penyakit pada babi di Bali. *(PBI/HB)*

Narahubung:

Drh. Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Ph.D., Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, Kementan.

Selengkapnya..

Presiden RI Joko Widodo Kembali Kunjugi Pasar Badung Dan Taman Kumbasari

Salah-satu suasana kunjungan Presiden RI Joko Widodo di pasar Badung – Bali, saat Presiden Jokowi dengan gaya khasnya dan tanpa merasa rikuh memenuhi keinginan warga untuk berjabat-tangan dan berswafoto,  Sabtu 18 Mei 2019.

Kota DENPASAR – (harianbuana.com).

Usai mengunjungi Desa Kutuh di Kabupaten Badung Provinsi Bali, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kembali mengunjungi Pasar Badung di Kota Denpasar, Sabtu 18 Mei 2019.

Warga Kota Kota Denpasar dan sekitarnya pun menyambutnya dengan sangat antusias. Terlebih, ketika Presiden Jokowi turun dari kendaraan dinasnya dan saat menuju lantai II Pasar Badung, warga saling berdesakan untuk menyapa Presiden Jokowi dan berjabat-tangan.

Dengan gayanya khasnya dan tanpa rikuh, Presiden Jokowi menerima permintaan ibu-ibu yang berebutan ingin berswafoto dengan Presiden RI Joko Widodo. Tak ayal, situasi ini membuat kunjungan Presiden Jokowi di pasar Badung ini cukup lama.

Di Pasar ini, Presiden RI Joko Widodo menyempatkan diri berbincang-bincang dengan para pedagang dan warga yang berbelanja. Bahkan, Presiden pun sempat membeli beberapa buah-buahan. Seperti salak, mangga, pepaya. "Ini nanti untuk buka puasa", cetus Presiden Jokowi.

Salah-satu suasana kunjungan di pasar Badung Kota Denpasar – Bali, saat Presiden RI Joko Widodo membeli buah-buahan, Sabtu 18 Mei 2019.

Pada kesempatan ini, Presiden RI Joko Widodo sempat sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar yang sudah memiliki regulasi soal kantong plastik dan sedotan plastik.

Yang mana, banyak warga yang terlihat membawa kantong belanja sendiri dan banyak pula pedagang yang juga sudah menyiapkan tas ramah lingkungan untuk pembeli.

“Saya tadi melihat di pasar, sudah mulai ada transisi dari tas plastik menuju ke tas yang ramah lingkungan. Saya kira ini sangat bagus sekali upaya untuk mengganti tas plastik dengan tas yang ramah lingkungan", ujar Presiden Jokowi.

Usai mengunjungi Pasar Badung, Presiden Jokowi melanjutkan kunjungannya ke Taman Kumbasari. Di taman ini, Presiden Jokowi menyempatkan istirahat dengan duduk santai di pinggir sungai sambil ngobrol dan sembari melihat sekeliling taman.

Tiba pandangannya pada kondisi sungai dekat taman tersebut, Presiden RI Joko Widodo kembali mengapresiasi penataan bantaran Tukad Badung ini.

Sebelumnya, pada Jum'at 22 Maret 2019 lalu, Presiden RI Joko Widodo juga berkunjung ke pasar Badung dalam rangka peresmian pasar tradisional terbesar di Bali ini yang dibangun dengan dana APBN dan APBD Kota Denpasar. *(Jg/HB)*

BERITA TERKAIT :
> Presiden RI Joko Widodo Resmikan Pasar Badung – Bali, Pasar Rakyak Bernuansa Modern

Selengkapnya..

Polres Gresik Suguhkan Inovasi Pelayanan Publik Pada Pameran Internasional Reform Policy Symposium Dan Regional Workshop 2019 Di Bali

Foto salah-satu suasana acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019, di Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Bali yang digelar selama dua hari dimulai pada Kamis 14 Maret 2019.

Kab. GRESIK – (harianbuana.com).

Polres Gresik menjadi salah satu dari lima perwakilan Polri dalam acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019, di Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Bali yang digelar selama dua hari dimulai pada Kamis 14 Maret 2019. Kegiatan yang mengusung tema “2019 State Capacity for Public Sector Reform and National Development in Indonesia, Korea, and Southeast Asia” ini, dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI, HM. Jusuf Kalla.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Drs. Syafruddin, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Duta Besar Indonesia serta sejumlah tamu undangan sebanyak 2.000 peserta dari 11 negara Asean dan negara lainnya seperti Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru.

Pameran yang di buka langsung Wakil Presiden RI, H M. Jusuf Kalla ini juga dihadiri sejumlah pejabat negara juga diikuti seluruh instansi, baik instansi pemerintah, instansi pemerintah daerah maupun instansi kementerian serta organisasi pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan, transformasi birokrasi memiliki peran sangat penting. Terutama dalam menghadapi perubahan global yang sedang terjadi.

“Birokrasi sebagai regulator, pelaksana kebijakan, monitoring dan koordinasi pelaksana kebijakan, memiliki kewajiban untuk mengikuti perkembangan yang ada. Tidak boleh ketinggalan satu langkah pun dari perkembangan dunia", ujar Wapres Yusuf Kalla saat membuka pameran International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Bali Nusa Dua Convention Center – Bali, Kamis (14/03/2019).

Wapres Yusuf Kalla pun menyampaikan, bahwa era digital ini ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Untuk itu, sistem tersebut juga harus didukung oleh teknologi yang baik. Indonesia sendiri, dalam 20 tahun terakhir telah mengalami reformasi.

Pada kesempatan ini, Wapres mencontohkan bahwa dahulu Indonesia negara yang otoriter dan sentralistik, telah menjadi negara desentralisasi dan terkemuka. “Sistem pemerintahan juga mengalami perubahan karena beradaptasi", kata Wapres Yusuh Kalla.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mengatakan, keberhasilan yang telah diraih pemerintah selama 10 tahun menjalankan reformasi birokrasi diantaranya meningkatnya penerapan sistem merit. Yakni, melalui rekrutmen berbasis TI, efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran yang fokus pada prioritas, akuntabel dan transparan.

Menpan RB pun menyampaikan, 

keberhasilan lainnya adalah penerapan e-Goverment yang semakin masif, inovasi pelayanan publik yang cepat dan terakhir meningkatnya integritas aparatur. "Transformasi birokrasi yang terjadi saat ini merupakan jaminan agar peradaban manusia tetap stabil dalam pertumbuhannya, negara dan pemerintahan tidak tenggelam oleh distorsi perubahan waktu dan jaman", kata Menpan RB, Syafruddin.

Lebih jauh, Menpan RB menjelaskan, era saat ini, teknologi menjadi puncak transformasi peradaban manusia. Dimana, masyarakat menuntut kehadiran negara melalui pemerintahan yang dinamis dan transformatif merespon perubahan. "Dalam sepuluh tahun mendatang Indonesia diprediksi memiliki bonus demografi berupa 66% penduduknya berusia produktif", jelas Syafruddin.

Dalam kegiatan ini juga turut menampilkan berbagai stand reformasi pelayanan publik, baik dari Kepolisian menampilkan lima Polres jajaran Polri salah satunya Polres Gresik Polda Jatim dan sejumlah kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia.

Dihadapan Wakil Presiden RI, HM. Jusuf Kalla, Kapolres Gresik AKBP Wahyu S. Bintoro, SH., SIK., MSi. memaparkan tentang Content Booth Inovasi CARE, Pembayaran SIM non tunai (T-cash, Go-Pay, MyQR BRI, dan Brizzi), Go-Sigap dan Gajah Mada.

Ia pun menyampaikan Aplikasi CARE Polres Gresik untuk edukasi masyarakat melalui teknologi augmented reality dan Cashless Payment System (CPS) dalam pengurusan SIM dan SKCK yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Kehadiran Kapolres Gresik AKBP Wahyu S. Bintoro, SH., SIK., MSi. dan 4 Kapolres yang lain, selain sebagai Peserta simposium juga di berikan mandat oleh Kapolri untuk membuka stand pameran inovasi pelayanan publik dalam daya ungkit zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Alhamdulillah, Kami atas nama Polres Gresik merasa bangga menjadi perwakilan dari Kepolisian sekaligus sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolri Yang telah memberikan Kepercayaan kepada Kami untuk mengikuti International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019. Kami akan terus bekerja keras, berinovasi dan berkreasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat", papar Kapolres Gresik AKBP Wahyu S. Bintoro, SH., SIK., MSi.

Sebagai informasi, International Reform Policy Symposium And Regional Workshop yang di gelar di NSDCC ini berlangaung selama 2 hari mulai tanggal 14 hingga 15 Maret 2019. *(DM/HB)*

Selengkapnya..

Waspada! Polda Bali Tangkap Kawanan Pembobol Rekening Bank

Lima tersangka pelaku skimming saat ditunjukkan oleh petugas, Jum'at (08/02/2019).

Kota DENPASAR – (harianbuana.com).
Ditreskrimum Polda Bali menangkap kawanan pelaku tindak pidana skimming yang beraksi di wilayah hukum Polda Bali. Dalam penangkapan kawanan pelaku tindak pidana skimming tersebut, polisi berhasil menangkap 5 (lima) tersangka pelaku, sementara 1 (satu) tersangka pelaku lainnya masih melarikan diri.

Kelima tersangka pelaku tindak pidana skimming yang berhasil diamankan, masing-masing berinisial IFT (44), GJJ (47), TKD (22), AIP (42) dan VNP (29) yang seluruhnya berasal dari negara Bulgaria.

Dir. Krimum Polda Bali Kombes Pol Andi Fairan, mengutip pengakuan tersangka, aksi skimming ini diotaki tersangka Ivalyo Filipov Trifonov (44). Sebelum beraksi, kawanan pelaku ini berkumpul guna menyusun rencana dan berbagi peran di villa Garden Uma d’ Kampoeng jalan Tirta Gangga yang berada di kawasam Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung,

Setelah menentukan lokasi yang akan dipasangi alat skimming, mereka bergerak mengendarai mobil sewaan pada malam hari mendatangi mesin ATM yang tidak di jaga oleh petugas. Sesampainya di lokasi, 2 (dua) pelaku masuk ke tempat ATM dengan menggunakan rambut palsu dan zebo, sementara pelaku lainnya mengawasi lokasi.

Selanjutnya tersangka memasang raouter atau panel skimming di tempat memasukan kartu, untuk merekam data nasabah bank. Tersangka juga memasang kamera di kanopi PIN untuk  merekam PIN nasabah. "Untuk menyimpan data nasabah, tersangka menggunakan flashdisk yang berisi alat khusus terkoneksi internet melalui modem. Pemasangan alat itu dilakukan tersangka kurang dari 5 menit", beber Dir. Krimum Polda Bali Kombes Pol Andi Fairan, Jum'at (08/02/2019), di Mapolda Bali.

Usai mendapatkan data serta nomor pin nasabah bank, para tersangka kemudian kembali ke villa untuk memvalidasi menggunakan laptop. Dengan menggunakan perangkat card reader writer encoder, data yang didapat selanjutnya dipindah ke kartu elektrik. "Para tersangka menarik uang para nasabah mulai dari Rp. 2 juta hingga Rp. 10 juta. Yang mereka sasar para wisatawan asing yang datang ke Bali. Korbannya tidak ada yang melapor, kemungkinan korban sudah pulang ke negaranya masing-masing", jelasnya.

Menurut Kombes Pol Andi Fairan, pihaknya menduga, ada puluhan mesin ATM di Bali dipasangi alat skimming. Terkait itu, pihaknya mengimbau, agar masyarakat waspada dan berhati-hati saat bertransaksi di ATM. "Mesin ATM yang di sasar dekat dengan obyek wisata. Selain di Bali, kami duga mereka juga melancarkan aksi di wilayah Lombok dan Jawa. Keterangan tersangka masih kami dalami. Termasuk mengejar satu tersangka lagi yakni IL", pungkasnya. *(Jg/HB)*

Selengkapnya..

Pendaki Rusia Yang Dikabarkan Hilang Ditemukan Selamat

Kab. KARANGASEM – (harianbuana.com).
Warga Negara Asing (WNA) asal Rusia, Alexander yang sebelumnya dikabarkan hilang lantaran nekat mendaki Gunung Agung,l dan yang sebelumnya telah ada larangan, sudah ditemukan dalam kondisi selamat.

Tim SAR Karangasem berhasil mengevakuasi Alexander yang mengalami cidera kaki kiri dan pergelangan tangan kiri. Saat ini, Tim SAR pertama yang membawa korban sudah bertemu dengan tim ke SAR dua di ketinggian 1777 MDPL.

"Sekarang masih diatas gunung, berjalan dengan di papah. Kakinya masih diberi treatmen karena lebam. Medan yang terjal membuat proses evakuasi menjadi sulit",  ujar Kasi Ops SAR Denpasar Ida Bagus Surya, Sabtu (26/01/2019).

Dijelaskan, bermula 4 (empat) WNA ini mendaki secara bersama-sama. Saat di ketinggian 2049 meter di atas permukaan laut (MDPL), Aleksander mengalami cedera kaki. Karena cedera, ketiga temannya memintanya istirahat dan ketiga temannya melanjutkannya untuk menjajaki kemungkinan dilanjutkannya pendakian.

"Lantaran kondisi kaki yang terluka, oleh tiga temannya, ia disuruh beristirahat dan temannya melanjutkan pendakian. Namun, 20 menit kemudian tiga temannya kembali dan mendapati Aleksander sudah tidak ada di tempat", jelasnya.

Sementara, Kepala BPBD Karangasem, IB Ketut Arimbawa, mengaku sangat menyayangkan adanya wisatawan yang masih saja membandel. Lantaran Gunung Agung diradus 4 km, sudah ada larangan masyarakat melakukan aktivitas apapun termasuk mendaki.

”Kita sangat sayangkan jika terjadi demikian, imbauan sudah kita sebarkan dan ternyata ada tamu memaksakan diri", kesal Arimbawa.

Saat ini pihaknya bersama petugas terkait sedang mencari informasi apakah para WNA ini beranagkat sendiri atau ada pemandunya. Sebab, kendala dari adanya wisatawan membandel ini karena banyaknya jalur tikus pendakian Gunung Agung. Resminya, ada tiga jalur yakni, lewat Pura Besakih, di Pengubengan, Pura Pasar Agung di Selat, dan Pura Yeh Kori di Bebandem.

"Kami koordinasi dengan tim SAR. Untuk kendalanya ada di jalur tikus yang ada di Tulamben dan Kubu. Kita sudah koordinasikann petugas Polisi Hutan yang berjaga di sana. Namun, kami kesulitan karena banyak jalur tikus", pungkasnya. *(Sn/HB)*

Selengkapnya..

Tahun 2019, Ditjen PKH Kementan Tingkatkan Prioritas Bali Bebas Rabies

Prov. BALI – (harianbuana.com).
Propinsi Bali menjadi etalase Indonesia sebagai daerah tujuan wisata baik untuk wisatawan dalam negeri maupun manca Negara. Teekait itu, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) meningkatkan prioritas Provinsi Bali bebas dari penyakit Rabies atau anjing gila pada tahun 2019.

Hal tersebut, disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Vaknisasi Massal dan Pemberantasan Rabies di Bali pada hari ini Kamis (03/01/2019).

I Ketut mengungkapkan, bahwa arah pembebasan penyakit Rabies di Provinsi Bali saat ini sudah terbuka lebar. Menurutnya, kasus Rabies di Bali cenderung terkendali dan sudah ada beberapa daerah yang dalam beberapa tahun ini tidak ditemui kasus seperti Kota Denpasar, Pulau Nusa Penida, Lembongan dan Ceningan di Kabupaten Klungkung. “Lebih dari 80% dari 716 desa yang ada di Bali tidak ada kasus Rabies pada tahun 2018”, ungkap I Ketut Diarmita.

Lebih lanjut, Ketut berujar, agar masyarakat di Bali segera melaporkan setiap adanya kejadian kasus gigitan maupun kematian manusia akibat penyakit Rabies. Untuk itu, ia berharap,  Dinas Peternakan Provinsi Bali dan Balai Besar Veteriner Denpasar untuk tetap bekerja-sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk penanfanan pembebasan penyakit ini.

"Beberapa lembaga internasional mengatakan bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) penanganan penyakit Rabies di Bali ini  sudah sangat baik atau terbaik, sehingga ini harus terus kita tingkatkan sampai Bali benar-benar dinyatakan bebas dari Rabies", ujarnya.

I Ketut menjelaskan, penyakit Rabies saat ini masih terjadi di 2/3 belahan dunia dan berdasarkan laporan WHO pada tahun 2017, setiap 10 menit terjadi kasus kematian akibat gigitan anjing gila di daerah endemis. Ia pun menyebutkan, bahwa sebagian wilayah Indonesia merupakan wilayah endemis terhadap rabies.

"Ini memacu pemerintah pusat dan daerah untuk terus berusaha mengendalikan serta memberantas rabies, mengingat penyakit ini bersifat zoonosis (dapat menular dari hewan ke manusia melalui gigitan hewan penular rabies (HPR) antara lain anjing, kucing dan kera), serta dapat mengakibatkan kematian pada manusia apabila tidak mendapatkan penanganan sesuai prosedur", jelasnya.

Mengingat bahayanya penyakit Rabies yang dapat menular ke manusia, Kementan menargetkan Indonesia bebas Rabies pada tahun 2030. Ditegaskannya, hal ini selaras dengan target yang telah ditetapkan oleh OIE, WHO dan FAO pada tahun 2015 lalu pada pertemuan di Jenewa.

"Salah satu langkah yang dilakukan oleh Kementan dalam mendukung dan mencapai target bebas rabies pada tahun 2030, yaitu dengan melakukan pembebasan wilayah melalui pendekatan zona. Langkah pembebasan dengan sistem zona ini dimaksudkan untuk memperluas wilayah bebas di Indonesia”, tegas I Ketut Diarmita.

Untuk itu, pada tahun 2019 ini, Kementan memperluas daerah pembebasan rabies dengan menyiapkan langkah pencegahan penyebaran virus rabies, salah satunya adalah dengan memberikan 1,3 juta dosis vaksin antirabies.

“Pengadaan 1,3 juta dosis vaksin antirabies dengan nilai sebesar Rp 33 miliar diprioritaskan untuk provinsi yang tertular rabies. Kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dalam program pengendalian dan pemberantasan, antara lain: 1). vaksinasi di wilayah endemis ataupun wilayah bebas yang terancam; 2). Surveilans; 3). pengawasan lalu lintas HPR; 4). manajemen populasi HPR serta; 5). bekerjasama dengan pihak kesehatan dalam rangka penanganan kasus gigitan yang terjadi", rincinya.

"Tahun 2018, Kementan Berhasil Bebaskan 4 Pulau Dari Penyakit Rabias"

Kementerian Pertanian bersama dengan pemerintah daerah setempat telah berhasil membebaskan penyakit rabies di 4 (empat) pulau pada tahun 2018. Diataranya Pulau Tarakan, Nunukan dan Sebatik di Provinsi Kalimantan Utara, serta Pulau Tabuan di Provinsi Lampung.

Empat wilayah tersebut telah dinyatakan bebas rabies melalui keputusan Menteri Pertanian No.776/Kpts/P.320/11/2018. Sedangkan untuk Pulau Tarakan, Nunukan dan Sebatik di Provinsi Kalimantan Utara dan Pulau Tabuan di Provinsi Lampung melalui keputusan Menteri Pertania No. 783/Kpts/P.320/11/2018.

Lebih jauh,  I Ketut Diarmita membeberkan, bahwa pembebasan ini telah disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE), yaitu selama 2 (dua) tahun terakhir tidak-ada kasus rabies baik pada manusia selama 2 tahun terakhir baik pada manusia maupun pada hewan.

Selain itu, juga didukung oleh hasil surveilans oleh Balai Veteriner Lampung dan Balai Veteriner Banjarbaru yang membuktikan tidak adanya agen penyakit di wilayah tersebut.

“Laporan terkait situasi rabies di wilayah tersebut telah dikaji oleh Tim Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan rekomendasi pembebasan dari Tim Komisi Ahli tersebut selanjutnya kita jadikan sebagai salah satu dasar pemberian rekomendasi pembebasan oleh Otoritas Veteriner Nasional”, beber I Ketut Diarmita.

Selain 4 pulau tersebut di atas, sebelumnya juga telah dinyatakan status bebas rabies di 5 pulau. Diantaranya Pulau Weh (Provinsi Aceh), Pulau Pisang (Provinsi Lampung), Pulau Mentawai (Provinsi Sumatera Barat), Pulau Enggano (Provinsi Bengkulu) dan Pulau Meranti (Provinsi Riau).

Selanjutnya, dari 34 Provinsi, saat ini terdapat 9 provinsi di Indonesia telah dinyatakan bebas rabies. Yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, NTB, Papua, dan Papua Barat. *(FSTR/HB)*

Contact Person:

Drh. Fajar Sumping Tjatur Rasa, PhD. (Direktur Kssehatan Hewan, Ditjen PKH Kementan).

Selengkapnya..