KPK Himbau Rakyat Pilih Capres-Cawapres Dan Caleg Berdasarkan Rekam Jejak

Logo KPK.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghimbau rakyat supaya memilih pasangan calon presiden – calon wakil presiden (Capres–Cawapres) dan calon legislatif (Caleg) berdasarkan rekam jejaknya, bukan karena pemberian uang atau pemberian apa pun yang berkaitan dengan pemilihan.

"Kami juga mengingatkan kembali seluruh pemilih untuk melihat rekam jejak calon yang akan dipilih. Baik itu calon presiden maupun calon anggota legislatif yang akan dilaksanakan 1 minggu ke depan ini", himbau Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana dalam tayangan YouTube KPK RI, Jum'at (09/02/2024).

Wawan menyampaikan, masih ada waktu bagi rakyat untuk mempelajari rekam jejak para pasangan calon (Paslon) Capres–Cawapres maupun Caleg. Disampaikan Wawan pula, bahwa untuk Pemilu yang berintegritas, pemilih menolak pemberian uang.

"Pemilihan umum ini yang bersih jujur adil dan berintegritas adalah dengan cara menolak politik uang. Menolak pemberian apa pun juga yang berkaitan dengan pemilihan", ujar Wawan.

“KPK terus mengampanyekan ‘Hajar Serangan Fajar’ dalam bentuk kampanye-kampanye yang sifatnya kepada seluruh stakeholder, baik itu masyarakat maupun terhadap para penyelenggaraan Pemilu juga termasuk para peserta Pemilu", tandasnya. *(HB)*

Selengkapnya..

Diviralkan Sebagai Perekam Video Pengancaman Presiden Jokowi, Ibu Guru Ini Lapor Polisi

Guru Sekolah Dasar (SD) Citamiang 1 Kota Sukabumi Agnes Kusumahandari (tengah) didampingi Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Condro (kiri), saat menglarifikasi ke Kepolisian Resort (Polres) Sukabumi Kota atas tuduhan nerizen sebagai perekam video seorang pemuda (inisial HS) yang tengah melakukan pengancaman penggal kepala Presiden RI Jokowi.

Kota SUKABUMI – (harianbuana.com).

Merasa tidak pernah melakukan perekaman video pengancam penggal penggal kepala Presiden yang viral itu, seorang guru Sekolah Dasar (SD) di Sukabumi, Agnes Kusumahandari melapor ke Kepolisian Resor Kota Sukabumi. 

Agnes melapor  karena di dunia maya dirinya disudutkan sebagai perekam video yang tersebar luas tersebut. Kapolres Sukabumi Kota Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Susatyo Purnomo Condro memastikan, bahwa Agnes bukan pelaku perekaman.

"PNS bernama Agnes Kusumahandari ini sempat viral di media sosial karena dituduh sebagai pelaku perekam dan penyebar video aksi pemuda yang mengancam akan memenggal Presiden RI Jokowi", tegas AKBP) Susatyo Purnomo Condro, seperti dikutip Antara, Senin (13/05/2019).

Karena unggahan fotonya di media sosial menjadi viral, Agnes Kusumahandari secara sukarela datang ke Mapolres Sukabumi Kota untuk melakukan klarifikasi.

Mulanya foto guru SDN Citamiang 1 Kota Sukabumi ini menjadi viral karena ulah netizen yang tidak bertanggung jawab dengan menuduh Agnes Kusumahandari sebagai perekam video saat aksi di Kantor Bawaslu Pusat di Jakarta.

Akibat unggahan tersebut warga internet meyakini foto itu adalah warga Kota Sukabumi seperti apa yang dituduhkan. Saat melakukan klarifikasi, Agnes menyatakan, bahwa pada Jumat 10 Mei 2019 saat terjadi aksi unjuk rasa di Kantor Bawaslu Pusat di Jakarta, Agnes berada di Kota Sukabumi dan sebagai guru yang tengah bertugas mengajar di sekolah sebagai wali kelas VI SDN Citamiang 1.

Selain itu, bukti lainnya bahwa Agnes tidak berada di Jakarta pada Jumat saat aksi unjuk rasa berlangsung di Bawaslu, adanya struk pembayaran di minimarket dan penarikan uang ATM di Kota Sukabumi sekitar pukul 15.00 WIB.

"Ibu Agnes pada Jumat tersebut mengajar di Sukabumi disertai dengan berbagai bukti, bahwa dirinya tidak berada di Jakarta pada saat itu", papar Susatyo.

Susatyo mengapresiasi ibu guru tersebut yang proaktif datang ke Mapolres Sukabumi Kota untuk melakukan klarifikasi. Pihaknya pun mengimbau kepada netizen agar tidak mudah untuk menga-upload konten-konten yang belum jelas kebenarannya.

"Kami mengimbau kepada netizen agar tidak lagi memviralkan foto ibu Agnes di media sosial dan kasus ini sudah clear. Namun pihak kepolisian yakni Polda Metro Jaya masih mendalami terkait siapa sebenarnya pengunggah dan perekam video tersebut yang saat ini sedang dilakukan penyidikan", ujarnya.

Diketahui, Tim Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menangkap pria terduga pengancam kepala Presiden RI Jokowi tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan pria berinisial HS itu ditangkap di Perumahan Metro, Parung, Kabupaten Bogor pada Minggu  (12/05/2019) pagi, sekitar pukul 08.00 WIB.

Atas pebuatannya, HS dikenakan Pasal 104 Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27 ayat 4 junto Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *(HB)*

BERITA TERKAIT :
> Polisi Ringkus Pengancam Penggal Kepala Presiden RI Jokowi

Selengkapnya..

Polisi Ringkus Pengancam Penggal Kepala Presiden RI Jokowi

HS (inisial) terduga pengancam penggal kepala Presiden RI Joko Widodo  saat diringkus jajaran tim penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, di Perumahan Metro, Parung, Kabupaten Bogor,  pukul Minggu (12/05/2019) pagi, sekitar 08.00 WIB.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Subdit Jatanras Polda Metro Jaya mengamankan terduga pengancam penggal kepala Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Minggu 12 Mei 2019. Pria berinisial HS pengancam penggal kepala Presiden RI Joko Widodo inipun tak berkutik, bahkan mengakui kesalahannya saat diringkus jajaran Subdit Jatanras Polda Metro Jaya.

Dalam video penangkapan berdurasi 59 detik yang diunggah di akun Instagram @jacklyn_choppers, Minggu (12/05/2019), terlihat polisi sempat memperlihatkan Surat Perintah sebelum membawa HS. 

"Saya dari Polda Metro Jaya, Jatanras. Ada Surat Perintah Tugas", kata seorang polisi dalam video tersebut.

Tak berkutik, pria berusia 25 tahun itu pun langsung mengakui kesalahannya. "Kalau yang kemarin itu jelas memang menurut saya, di situ saya memang emosional. Memang saya akui salah", ujar HS dalam video tersebut.

Mendengar itu, polisi meminta HS memberikan penjelasan lebih lanjut di kantor Kepolisian. "Begini, ini kan hanya klarifikasi dulu. Sampean ikut", jawab polisi.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono saat dikonfirmasi membenarkan adanya proses penangkapan sebagaiman dalam video tersebut. Ditegaskannya, saat ini pengancam penggal kepala Presiden RI Jokowi itu masih menjalani pemeriksaan.

Jajaran Polda Metro Jaya telah menangkap pria 25 tahun berinisial HS terduga pengancam penggal kepala Presiden RI Jokowi saat pelaku mengikuti aksi unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu pada Jumat 10 Mei 2019 lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono menegaskan, dalam kasus ini, pria berusia 25 tahun itu pun dijerat dengan Pasal Makar.

"(Diduga melakukan) pengancaman pembunuhan terhadap Presiden RI dengan mengucapkan kata-kata yang tak pantas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 KUHP", tegas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono saat mengonfirmasi wartawan, di Jakarta, Minggu 12 Mei 2019.

Adapun Pasal 104 KUHP berbunyi: "Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana matiatau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun".

Selain itu, lanjut Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, pelaku juga dijerat dengan Pasal 27 ayat 4 junto Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Yang mana, Pasal 27 ayat 4 UU ITE berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hakmendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman".

Sedangkan Pasal 45 ayat 1 berbunyi: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,– (satu miliar rupiah)".

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono menambahkan, pengancam Presiden RI Jokowi itu ditangkap di Perumahan Metro, Parung, Kabupaten Bogor, sekitar pukul 08.00 WIB tadi. *(Ys/HB)*

Selengkapnya..

Ketua KPPS 07 Balongsari Meninggal, Ning Ita Takziah Dan Doakan Almahum

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menyampaikan sambutan jelang pemberangkatan jenazah almarhum Subarji, Ketua KPPS 07 Kel. Balongsari Kec. Magersari Kota Mojokerto, Kamis (02/05/2019).

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Setelah Isman, seorang petugas Linmas meninggal dunia usai perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Kota Mojokerto beberapa waktu lalu. Kamis (02/05/2019) dini hari tadi, Subarji, Ketua KPPS 07 Kelurahan Balongsari meninggal dunia akibat kelelahan hingga sesak nafas dan meninggal dunia.

Usai pelaksaan Pemilu dan beberapa hari setelahnya Subarji merasa demam. Tapi, Subarji tidak segera dibawa ke Rumah Sakit. Karena desakan dari keluarga, akhirnya Subarji periksa ke Puskesmas. Namun, kondisi Subarji tidak kunjung membaik dan Kamis (02/05/2019) dini hari sekitar pukul 02.30 WIB, Subarji dibawa keluarganya ke Rumah Sakit Hasanah dalam kondisi sesak nafas.

Subarji harus dirujuk ke RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, namun dalam perjalanan ke rumah sakit milik Pemkot Mojokerto itu, ALLAH SWT berkehendak lain. Subarji meninggal dunia dalam perjalanan.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari usai menjadi ispektur upacara (Irup) peringatan Hari Pendidikan Nasional 2019 di Pemkot Mojokerto, langsung bergegas melangkahkan kakinya untuk bertakziah ke rumah duka.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari hadir bersama Sekretaris Daerah Harlistyati, Kepala OPD, Camat dan Lurah. Jajaran Pemkot tersebut hadir untuk memberikan kekuatan dan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menyampaikan rasa turut berduka-citanya kepada Winarni, isteri almarhum Subarji, Kamis 02 Mei 2019, di rumah duka keluarga almarhum Subarji, di Lingkungan Sumolepen gang Sawah nomer 30 Kel. Balongsari Kec. Magersari Kota Mojokerto.

Di rumah duka, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini Ning Ita memberikan sambutan pembuka sebelum jenazah di antar oleh warga ke liang lahat untuk dimakamkan.

Dalam sambutannya, Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada keluarga almarhum dan berdoa semoga amal baik almarhum yang telah melakukan tugas negara diterima disisi Allah SWT.

“Kematian merupakan pengingat bagi kita semua, bahwa suatu saat kita akan mengalami hal yang sama. Saya menyampaikan rasa duka yang mendalam", tutur Ning Ita.

Almarhum Subarji meninggalkan seorang isteri dengan 4 orang anak. Keluarga almahum tinggal di Lingkungan Sumolepen gang Sawah nomer 30 Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.

Winarni, isteri almarhum menuturkan, sejak hari pertama proses pemungutan suara Subarji sudah merasakan kurang enak badan, terlebih lagi saat penghitungan suara. Namun, ketua RT 03 RW 04 Lingkungan Sumolepen Kelurahan Balongsari ini masih berusaha untuk kuat dan semangat demi tugas negara. *(Kha/Humas/HB)*

Selengkapnya..

Ning Ita Beri Bantuan Gerobak Untuk Kelurga Almarhum Isman, Anggota Linmas Yang Meninggal Saat Pemilu 2019

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menyerahkan bantuan gerobak kepada Tuinah istri almahum Isman, anggota Linmas yang meninggal saat pemungutan suara pada Pemilu 2019, Minggu (28/04/2019).

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Setelah Jumat (26/04/2019) lalu keluarga almarhum Isman mendapatkan bantuan dan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menyusul, pada Minggu 28 April 2019,  Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari turut memberikan bantuan berupa gerobak dorong dan perlengkapan dagang kepada Tuinah, istri almarhum Isman.

Gerobak dorong untuk usaha ini diberikan langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di rumah almarhum Isman, di Pakuncen gang 3 Lingkungan Surodinawan Kelurahan Surodinawa Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini menuturkan, pemberian gerobak kepada istri almarhum Isman ini ini setelah sebelumnya Tuinah ditanyai kebutuhannya untuk menyambung hidup.

“Almarhum Pak Isman adalah seorang kepala keluarga yang menjadi tumpuan hidup keluarga. Sepeninggal Pak Isman, kebutuhan keluarga harus terus terpenuhi. Kami memberikan gerobak dorong untuk Ibu Tuinah membuka usaha", tutur Ning Ita.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menyerahkan bantuan gerobak kepada Tuinah istri almahum Isman, anggota Linmas yang meninggal saat pemungutan suara pada Pemilu 2019, Minggu (28/04/2019).

Lebih lanjut Ning Ita menyampaikan, setelah pemberian gerobak tersebut, pihaknya akan memberikan pembinaan usaha melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.

“Untuk selanjutnya akan kami data sebagai masyarakat yang harus diberikan pembinaan melalui Disperindag", lanjut Ning Ita.

“Saya sangat bangga dengan keluarga almarhum Isman. Perjuangan almarhum harus kita berikan apresiasi karena di akhir hayatnya berjuang untuk Negara. Pak Isman adalah perjuang demokrasi di Kota Mojokerto", imbuhnya.

Sementara itu, atas perhatian dan pemberian gerobak tersebut, Tuinah pun menyampaikan rasa terima-kasihnya kepada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

"Alhamdulillah..., matur suwun Ning Ita...! Ning Ita telah memberikan saya bantuan untuk usaha. Saya ingin membuka usaha gorengan dan jualan sosis, karena rumah saya ini dekat perusahaan sepatu", ucap Tuinah sembari menghapus air mata bahagia di pipinya.

Isman adalah salah seorang anggota Linmas yang meninggal saat menjalankan tugasnya dalam pemungutan suara pada Rabu 17 April 2019 lalu. Isman meninggal dunia sekitar pukul 21.00 WIB saat mengawal pengiriman surat suara dari TPS 3 menuju ke Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto. *(Na/Kha/Humas/HB)*

Selengkapnya..

Ning Ita Takziah Keluarga Linmas TPS 3 Surodinawan Yang Meninggal Saat Pemilu

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Sehari setelah pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Kota Mojokerto, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengawali agendanya dengan bertakziah ke keluarga almarhum Isman (55) di Lingkungan Pekuncen gang 3, Kelurahan Surodinawan Kecanatan Prajurit Kulon pada Kamis (18/04/2019) pagi.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini bertakziah dan melepas keberangkatan jenazah Isman dengan didampingi Lurah Surodinawan, Camat Prajuritkulon dan Kepala Satpol PP Kota Mojokerto.

Isman adalah salah seorang anggota Linmas yang meninggal saat menjalankan tugasnya dalam pemungutan suara Rabu (17/04/2019) kemarin. Isman meninggal dunia sekitar pukul 21.00 WIB saat mengawal pengiriman surat suara dari TPS 3 menuju ke Kelurahan Surodinawan, Kota Mojokerto.

Ning Ita menyampaikan bela sungkawanya atas kepergian Isman. Orang nomor satu di Pemkot Mojokerto ini juga berharap keluarga Isman tetap tabah dan mengihlaskan Isman kembali ke hadirat Ilahi.

“Saya turut berduka cita atas meninggalnya bapak Isman, semoga beliau khusnul khotimah diterima Allah SWT segala amal ibadahnya dan keluarganya diberikan ketabahan,” kata Ning Ita.

Syaifudin, keponakan Isman menerangkan bahwa Isman memang mempunyai riwayat penyakit jantung dan sudah beberapa kali keluar rumah sakit.Bahkan sebelum menjalankan tugasnya untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu sudah dalam posisi sakit. 

“Tadi korban ikut mengantarkan surat suara dari TPS ke Kelurahan. Posisinya sudah masuk mobil dan tidur, sementara linmas yang satunya naik sepeda motor,” kata Syaifudin.

Setelah sampai di kantor kelurahan dan saat mobil dibuka, diketahui bahwa korban sudah pingsan dan langsung dibawa ke RSUD Wahidin Sudiro Husodo. “Tapi dalam perjalanan, korban sudah meninggal dunia,” tandasnya. *(Na/Kha/Humas/HB)*

Selengkapnya..

Usai Nyoblos, Ning Ita Keliling Tinjau TPS

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dan Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria masing-masing memakai baju warna putih menaiki motor matic, saat akan meninggalkan TPS 07 Kelurahan Balongsari di Gedung Ramelan jalan Empunala Kota Mojokerto, Rabu (17/04/2019) siang.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dan Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria didampingi Sekdakot Mojokerto Harlistyati dan Kepala Satpol PP Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono, meninjau sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2019 di Kota Mojokerto, Rabu (17/04/2019).

Turut bersama Wali Kota Mojokerto dalam kegiatan tersebut, yakni segenap jajaran Forkopimda Kota Mojokerto diantaranya Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Halila Rama Purnama, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Dany Sigit Setyono dan Dandim 0815 Mojokerto Letkol Kav Hermawan Weharima,

TPS yang dikunjungi oleh Wali Kota – Wakil Wali Kota Mojokerto Ning Ita – Cak Rizal bersama rombongan tersebut diantaranya TPS 26 dan TPS 27 di Lingkungan Miji Baru Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan. Dilanjutkan ke TPS 23 Lingkungan Balong Cangkring Kecamatan Prajurit Kulon dan TPS 07 di gedung Ramelan jalan Empunala Lingkungan Balongsari, Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari.

Selain meninjau pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing TPS tersebut, Ning Ita – Cak Rizal juga menyempatkan diri untuk menyapa warga yang tengah antri untuk menyalurkan hak demokrasinya dalam rangka memilih perwakilannya mulai dari DPRD tingkat II, DPRD tingkat I, DPR-RI, DPD-RI hingga memilih Presiden – Wakil Presiden RI (2019-2024).

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari (baju putih) saat mendampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam kunjungan pemantauan pelaksanaan Pemilu 2019, di TPS 07 Kelurahan Balongsari, di gedung Ramelana, jalan Empunala Kota Mojokerto, Rabu (17/04/2019) siang.

Pada kesempatan ini, Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapan "Ning Ita"  ini menyampaikan, bahwa dari hasil pemantauan yang telah ia lakukan sejak Senin 15 April 2019 hingga hari H pelaksanaan Pemilu 2019, baik persiapan kesiapan hingga pelaksanaan Pemilu 2019 di Kota Mojokerto ini berlangsung dengan baik, lancar dan aman.

“Hari ini (Rabu, 17 April 2019), empat TPS (tempat pemungutan suara) yang telah kita kunjungi. Sejak Senin (15/04/2019) lalu, kita kunjungi sejumlah Posko KPPS dan TPS-TPS, kita pastikan baik persiapan maupun persiapannya dan terus kita pantau secara intens", terang Ning Ita.

Tentang adanya sejumlah 'pemilih tertentu' yang tidak bisa menyalurkan hak politiknya di TPS, Ning Ita memastikan, bahwa petugas akan mendatangi baik itu ke rumah pemilih sesuai DPT maupun ke rumah sakit bagi pemilih yang sakit dan tengah menjalani rawat inap.

"Alhamdulillah..., hingga saat ini belum ada laporan tentang adanya kendala. Ketersediaan Surat Suara pun mencukupi di masing-masing TPS, termasuk 2 persen Surat Suara cadangan. Artinya, semua dalam kondisi lancar dan aman-aman saja", jelas Ning Ita.

Pada kesempatan ini pula, Ning Ita mengungkapkkan harapannya agar  masyarakat Kota Mojokerto menggunakan hak pilihnya. Ia pun berharap, partisipasi masyarakat masih tetap tinggi sebagaimana dalam pelaksanaan Pilkada yang telah lalu.

"Saya menghimbau seluruh warga Kota Mojokerto yang telah memiliki hak pilih agar datang TPS masing-masing untuk mencoblos sesuai hati nuraninya. Saya berharap, partisipasi masyarakat masih seperti pada Pilkada yang lalu", ungkap Ning Ita.

Sebagaimana diketahui, guna suksesnya Pemilu 2019 di Kota Mojokerto, Wali Kota – Wakil Wali Kota Mojokerto Ning Ita – Cak Rizal didampingi Sekdakot Mojokerto Harlistyati dan Kepala Satpol PP Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono serta Kepala Kesbangpol Kota Mojokerto Anang Fachrurroji bersama jajaran Forkopimda Kota Mojokerto, sejak Kamis (11/04/2019) lalu secara rutin menggelar inspeksi mendadak (Sidak) persiapan Pemilu 2019 di sejumlah Posko KPPS dan TPS di Kota Mojokerto.

Pantauan Harian BUANA, pada Kamis 11 April 2019 lalu, mulai sekitar pukul 15.00 WIB sampai dengan petang, Wali Kota – Wakil Wali Kota Mojokerto Ning Ita – Cak Rizal  bersama rombongan tersebut menggelar Sidak di kantor KPU Kota Mojokerto jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto dan Posko KPPS di Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari.

Pada Senin 15 April 2019, mulai sekitar pukul 15.00 WIB sampai dengan petang, Wali Kota – Wakil Wali Kota Mojokerto Ning Ita – Cak Rizal bersama rombongan tersebut menggelar Sidak di Posko KPPS dan sejumlah TPS di Kelurahan Wates dan Kelurahan Sentanan Kecamatan Kranggan serta di Kelurahan Kauman dan Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon.

Sementara pada Selasa 16 April 2019, mulai sekitar pukul 15.00 WIB sampai dengan petang, Wali Kota – Wakil Wali Kota Mojokerto Ning Ita – Cak Rizal bersama rombongan tersebut menggelar Sidak di TPS 45 Kelurahan Kedundung dan Posko KPPS Kelurahan Meri Kecamatan Magersari serta di Kelurahan Surodinawan dan Kelurahan Blooto Kecamatan Prajurit Kulon.

Sedangkan pada Rabu 17 April 2019, mulai pukul 09.00  WIB sampai dengan selesai, Wali Kota – Wakil Wali Kota Mojokerto Ning Ita – Cak Rizal bersama rombongan tersebut menggelar Sidak 4 (empat) TPS. YakniTPS 26 dan TPS 27 di Lingkungan Miji Baru Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan, TPS 23 Lingkungan Balong Cangkring Kecamatan Prajurit Kulon dan TPS 07 di gedung Ramelan jalan Empunala Lingkungan Balongsari, Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari.

Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari sendiri mencoblos di TPS 002, Desa Tampungrejo Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. *(DI/HB)*

Selengkapnya..

Bu Khofifah Dan Ning Ita Pantau Pemungutan Suara Di Kota Mojokerto

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Untuk memastikan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berjalan lancar di Kota Mojokerto, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria, Sekda Kota Mojokerto Harlistyati sertajajaran forkopimda Kota Mojokerto meninjau secara langsung pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Serentak Tahun 2019. Rombongan forkopimda meninjau beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Mojokerto.

Pada hari pemungutan, Rabu (17/4) TPS yang dikunjungi Ning Ita bersama jajaran Forkopimda Kota Mojokerto adalah TPS 27, TPS 26 Miji Baru Kelurahan Miji, dilanjutkan ke TPS 23 Balongcangkring, dan terakhir adalah TPS 07 di Gedung Ramelan Jalan Empunala lingkungan Balongsari. Pada masing-masing TPS selain meninjau pelaksanaan pemungutan suara, Ning Ita juga menyempatkan diri untuk menyapa warga yang tengah mengantre untuk melakukan pencoblosan.

Khusus di TPS 07 selain ditinjau oleh Ning Ita dan Forkopimda juga ditinjau langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parwansa beserta jajaran Forkopimda Jatim.  Dalam kesempatan ini Khofifah menyampaikan bahwa Pemprov Jatim bersama Kapolda Jatim, Pangdam, Kajati, Ketua KPUD Jawa Timur serta Ketua Bawaslu Jatim telah melakukan koordinasi yang sangat intensif. Serta masyarakat di Jawa Timur juga telah banyak melakukan doa bersama untuk kesuksesan pelaksanaan pemilu serentak 2019.

“Mudah mudahan kita bisa menjaga keberseiringan antara hak pilih yang sudah kita ekspresikan dengan hadir ke TPS. Serta mari kita menjaga keamanan, kedamaian dan suasana yang kondusif pada saat penghitungan nanti. Apakah penghitungan di TPS, di PPK, maupun di KPUD nantinya,” himbau Khofifah.

Senada dengan Gubernur Jatim, Ning Ita menyampaikan bahwa dirinya juga telah melakukan koordinasi dengan jajaran Forkopimda Kota Mojokerto untuk bersama-sama menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan kapasitas masing-masing.Untuk menjaga kondusifitas baik pada saat pelaksanaan maupun pascapelaksaan  pemungutan suara.

Lebih lanjut Ning Ita menjelaskan, dari hasil pemantauan yang telah dilakukan pemungutan suara berlangsung dengan baik. “Tiga TPS yang telah dikunjungi alhamdulillah semua tidak ada kendala dan ketersedian surat suara mencukupi di masing-masing TPS.Termasuk 2% cadangan surat suara juga sudah tersedia , jadi kondisinya juga aman-aman semua,”jelas Ning Ita.

Ning Ita juga menyampaikan bahwa petugas akan melakukan kunjungan baik itu kerumah calon pemilih sesuai DPT maupun ke rumah sakit bagi pasien yang tengah menjalani rawat inap. Dalam Pemilu Serentak ini Ning Ita berharap masyarakat Kota Mojokerto masih memiliki animo yang tinggi sebagaimana dalam Pilkada yang telah lalu.

Seperti yang telah direncanakan Ning Ita bersama Forkopimda Kota Mojokerto meninjau TPS dengan mengendarai motor, setelah sebelumnya Ning Ita mencoblos di TPS 002, Tampungrejo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. *(Na/Kha/Humas/HB)*

Selengkapnya..

Sidak Jelang Pemilu, Ning Ita Pastikan Kota Mojokerto Siap Sukseskan Pemilu Serentak 2019

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Untuk memastikan agar Pemilu Serentak pada 17 April 2019 dapat berjalan dengan lancar, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama dengan Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria beserta segenap jajaran Forkopimda Kota Mojokerto pada Selasa sore (16/4) kembali meninjau beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di wilayah Kota Mojokerto.

Salah satu TPS yang dikunjungi antara lain TPS 45 Malabar Kedundung Indah, TPS 5 Kuwung Kelurahan Meri dan TPS 19 lingkungan Citra Surodinawan Estate. Dari hasil peninjauan yang telah dilakukan sejak kemarin, Ning Ita menjelaskan bahwa secara umum Pemilu Serentak 2019 di Kota Mojokerto telah siap dilaksanakan.

“Dari sidak yang telah dilakukan secara umum bisa dikatakan sudah siap. Semua sudah tercukupi, logistik sudah terpenuhi, SDM dan pihak keamanan sudah siap siaga untuk melakukan pengamanan,” terang Ning Ita.

“Kita tinggal menunggu pelaksanaan Pemilu besok tanggal 17 April 2019, saya juga yakin Pemilu di Kota Mojokerto akan sukses.Yang semua itu tidak lepas dari dukungan dari pihak TNI – Polri,” kata Ning Ita. Ning Ita juga menambahkan bahwa Pemerintah, TNI dan Polri telah melakukan usaha semaksimal mungkin dan yakin bahwa di Kota Mojokerto tidak akan ada ‘serangan fajar’.

Lebih lanjut Ning Ita menjelaskan bahwa besok tanggal 17 April pihaknya bersama jajaran Forkopimda akan meninjau pelaksanaan Pemilu di TPS-TPS di Kota Mojokerto. “Besok, setelah menyoblos di TPS masing-masing saya bersama jajaran Forkopimda akan meninjau secara langsung ke TPS dengan naik motor kemudian akan menyambut Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah di Gedung Ramelan,” kata Ning Ita.

Sebelum melakukan peninjauan ke TPS-TPS di Kota Mojokerto, pada selasa pagi Ning Ita beserta jajaran Forkopimda Kota Mojokerto menggelar apel pergeseran pasukan pengamanan TPS Pemilu tahun 2019 di Lapangan Polres Mojokerto. Dilanjutkan dengan pemusnahan kelebihan surat suara Pemilu 2019 di gedung KPU Kota Mojokerto, Jalan Benteng Pancasila bersama Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, serta Ketua dan Komisioner KPU Kota Mojokerto. *(Na/Kha/Humas/HB)*

Selengkapnya..

Ning Ita Dan Cak Rizal Bersama Forkopimda Kota Mojokerto Sidak Kesiapan Jelang Pemilu 2019

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama rombongan saat Sidak di posko KPPS Kelurahan Wates Kecamatan Magersari, Senin (15/04/2019) sore.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, pada Senin 15 April 2019 sore, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di beberapa Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sidak dilakukan, guna memastikan secara langsung persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pemilu serentak yang akan berlangaung pada Rabu 17 April 2019 mendatang.

Beberapa aula Kantor Kelurahan yang menjadi posko Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tingkat Kelurahan dan beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menjadi sasaran Sidak rombongan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari adalah posko KPPS Kelurahan Wates Kecamatan Magersari, TPS di Lingkungan Sentanan Kelurahan Sentanan Kecamatan dan TPS di Lingkungan Kauman Kelurahan Kauman Kecamatan Prajurit Kulon.

Dalam Sidak, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini didampingi Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria dan Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto Harlistyati bersama segenap jajaran Forkopimda Mojokerto, diantaranya Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Komandan Kodim 0815 Mojokerto, perwakilan Polres Mojokerto Kota, Kepala Bakesbangpol Kota Mojoperto, para Camat serta Lurah.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama rombongan saat Sidak di posko KPPS Kelurahan Kauman Kecamatan Prajurit Kulon, Senin (15/04/2019) sore.

Dari hasil Sidak di beberapa lokasi tersebut, sebagian besar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (formulir C6.KPU) sudah terdistribusikan kepada masing-masing pemilih.

Sebagaimana ditemukan di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari, dari sekitar 14.000 lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (formulir C6.KPU), telah terdistribusi sebanyak 85% lembar. Sedangkan 15 % sisanya, akan segera didistribusikan kepada pemilih, paling lambat Selasa (16/04/2019) besok.

Atas temuan tersebut, pihak KPPS menjelaskan, bahwa ada beberapa hambatan sehingga sampai pada Senin (15/04/2019) sore, masih ada sekitar 15% atau sekitar 2.500 lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (formulir C6.KPU) yang belum terdistribusi.

"Hambatannya, diantaranya ketika petugas berkunjung, tidak ada penerima atau keluarga pemilih tidak di rumah. Karena syarat penyerahan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (formulir C6.KPU) adalah harus diberikan secara langsung kepada pemilih atau keluarganya", ungkap petugas KPPS Kelurahan Wates, menjawab pertanyaan Ning Ita.

Lebih lanjut, Ning Ita memeriksa jumlah pemilih yang akan melakukan pencoblosan di rumah masing-masing atau tidak dapat datang ke TPS. Tentang hal ini, petugas KPPS Kelurahan Wates menjelaskan, bahwa pemilih akan dikunjungi oleh petugas ke rumah masing-masing mulai jam 12 siang.

Tak luput dari perhatian Ning Ita, diantaranya adalah pemilih yang pindah tempat memilih, baik yang pindah ke Kota Mojokerto maupun yang keluar Kota Mojokerto.

Sementara itu, terkait suksesi Pemilu Serentak pada 17 April 2019 mendatang, pada kesempatan ini, Ning Ita menghimbau kepada seluruh Kelurahan untuk memasang banner atau sejenisnya yang berisi tentang himbuan untuk memilih. Hal ini dilakukan, untuk meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu Serentak 2019.

Tak berhenti disini, demi suksesnya Pemilu Serestak 2019, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dan Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria yang akrab dengan sapaan "Cak Rizal" ini bersama segenap jajaran Forkopimda Kota Mojokerto akan terus memantau dan melakukan Sidak ke semua posko KPPS Kelurahan dan sejumlah TPS di Kota Mojokerto untuk mengecek persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Kota Mojokerto sampai pada hari H Pemilu Serentak 2019, pada Rabu 17 April 2019 mendatang. *(Na/Kha/Humas/HB)*

Selengkapnya..

Tingkatkan Angka Partisipasi Pemilu, Ning Ita Tinjau Perekaman e-KTP Di Rumah Warga

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat mengunjungi Khasana, penyandang disabilitas mental, warga Purwotengah Gang 2, Kelurahan Purwotengah Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, Senin (15/04/2019) pagi.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang digelar pada 17 April 2019 mendatang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto menggiatkan perekaman KTP elektronik bagi warga Kota Mojokerto, termasuk warga yang sakit dan penyandang disabilitas.

Pada Senin (15/04/1019) pagi, usai apel gabungan di Kantor Pemkot, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini jemput bola dengan langsung meninjau kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto.

Dalam kesempatan ini, salah satu warga yang dikunjungi Ning Ita adalah Khasana, penyandang disabilitas mental, warga Purwotengah Gang 2, Kelurahan Purwotengah Kecamatan Kranggan.

Ning Ita menjelaskan, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Dispendukcapil  Kota Mojokerto merupakan salah-satu bentuk menjalankan perundang-undangan, bahwa warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun, termasuk penyandang disabilitas dilakukan perekaman e-KTP.  Agar pada tanggal 17 April 2019 nanti, bisa menggunakan hak pilihnya.

“Ada 24 penyandang disabilitas mentalyang berhasil dilakukan perekaman e-ktp supaya pada tanggal 17 nanti bisa menggunakan hak pilihnya dengan syarat tertentu. Ada 10 orang sakit yang tidak bisa dihadirkan ke tempat perekaman, dan kita juga melakukan jemput bola dengan mendatangi langsung ke rumahnya", jelas Ning Ita. 

“Sebagaimana disampaikan beberapa waktu yang lalu, terdapat sekitar 6000 wargayang belum melakukan perekaman e-KTP, sudah dilakukan jemput bola selama 22 hari, datang ke Kelurahan dan hasilnya sudah sesuai dengan harapan. Ada sekitar 700 warga yang masuk dan 40 warga yang meninggal dunia, tetapi belum dilaporkan", lanjutnya.

Ning Ita pun menyampaikan, bahwa mulai hari ini sampai menjelang Pemilu, Ning Ita bersama jajaran Forkopimda Kota Mojokerto akan terus menghimbau warga agar menggunakan hak pilihnya. Hal ini dilakukan, untuk menekan angka Golput seminimal mungkin dan angka partisipasi Pemilu tahun ini jauh lebih besar dari Pemilu sebelumnya. *(Na/Kha/Humas/HB)*

Selengkapnya..

Hadiri Pemilu Run, Ning Ita Himbau Warga Kota Mojokerto Gunakan Hak Pilih

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menaiki mobil jeep sembari melambaikan kedua tangannya saat meninggalkan Gelora A. Yani Kota Mojokerto, Minggu (07/04/2019).

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Menyongsong gelaran pesta demokrasi 17 April mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto menggelar Pemilu Run pada Minggu (7/4) pagi dengan garis start dan finish di Gelora A Yani, Jalan Ronggolawe, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto.

Pemilu Run dihadiri Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, jajaran Forkopimda Kota Mojokerto, Wakil Walikota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria serta Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Harlistyati.

Saiful Amin Ketua KPU beserta jajarannya, Bawaslu, Pimpinan Partai Politik peserta pemilu tingkat Kota Mojokerto turut berbaur bersama ribuan warga Kota Mojokerto yang juga semangat hadir memadati Gelora A Yani untuk lari bersama Wali Kota.

Dalam sambutannya Ning Ita menyampaikan bahwa kegiatan Pemilu Run merupakan perwujudan semangat dalam rangka menyongsong pemilhan umum 2019 yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.

“Tidak lupa saya sampaikan, ayo terussemangat kepada jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto dalam melaksanakan kegiatan tahapan pemilu 2019", kata Ning Ita memberi support untuk KPU Kota Mojokerto.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa tinggal 10 hari lagi seluruh rakyat Indonesia akan menyalurkan aspirasinya dalam Pemilihan Umum serentak Tahun 2019.Semoga momentum ini menjadi media penyemangat pada pelaksanaan tugas dan kewajiban teman-teman di KPU Kota Mojokerto", tambah Ning Ita.

Ning Ita sangat mengapresiasi kegiatan Pemilu Run yang diselenggarakan KPU Kota Mojokerto dan berharap melalui kegiatan Pemilu Run mampu menjadi motivator untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun 2019.

“Ingat..! Rabu 17 April 2019 gunakan hak pilih Anda. Tentukan pilihan dengan jujur, jangan golput, pemilih berdaulat negara kuat!”, kata Ning Ita.

Pemilu Run dibuka dengan pelepasan balon oleh Saiful Amin Ketua KPU Kota Mojokerto bersama  Ning Ita dan jajaran Forkopimda Kota Mojokerto, Wawali dan Sekda Kota Mojokerto.

Mereka kemudian meninggalkan Gelora A Yani dengan menaiki mobil jeep dan turut bergabung dengan para peserta Pemilu Run untuk berjalan bersama.

Pemilu Run dimeriahkan oleh penampila pemenang lomba dance jinggle Pemilu 2019, konser musik dari OM Monata dan berbagai doorprize. *(Na/Kha/Humas/HB)*

Selengkapnya..

Tolak Money Politics, Warga Kelurahan Wates Kota Mojokerto Deklarasikan Kampung Anti Politik Uang

Kegiatan anti money politics di Kelurahan Wates.

Kota KOJOKERTO – (harianbuana.com).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto menginisiasi Kampung Anti Politik Uang dalam Pemilu 17 April mendatang. Deklarasi ini digelar di lingkungan Perum Magersari Indah, jalan Kecapi dan jalan Leci, RT 02 RW 04, Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.

Sejumlah jajaran Forkopimda dan ketua partai, serta lembaga pemantau pemilu yang terakreditasi hadir dalam acara tersebut. "Kampung anti money politic wujud komitmen warga menekan tindak pidana pemilu politik uang pada perhelatan Pemilu serentak 2019", kata Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Ulil Abshor, Minggu (31/03/2019).

Ulil mengapresiasi kesadaran warga di dua jalan di kawasan Perumahan Magersari Indah. “Kita support keberanian warga untuk menolak politik uang. Makanya deklarasi ini perlu. Bukan semata-mata untuk seremonial, tapi bisa jadi inspirasi bagi kampung-kampung lain di Kota Mojokerto", cetus dia.

Apalagi, lanjut dia, kampung anti politik uang ini baru satu satunya di Jawa Timur.

Sedikit berkilas balik, Ulil menuturkan ikhwal munculnya gagasan kampung anti politik uang. Yakni keprihatinan warga terhadap pemasangan alat peraga kampanye (APK) secara sembarangan. “Lagi pula warga di dua jalan ini pun menjadi motor penolakan praktek kotor politik uang dalam pemilu sebelumnya”, ujarnya.

Sayangnya, kata Ulil, tidak seluruh warga di kawasan perumahan ini mendukung gagasan itu. “Banyak alasan yang mengemuka hingga banyak juga yang kurang sepakat", tukasnya.

Pihaknya memasang target, dari tiga daerah pemilihan (dapil), setidaknya akan terbentuk satu kampung anti politik uang di setiap dapil. Karena pembentukan kawasan anti politik uang ini efektif untuk mencegah maraknya politik uang menjelang pemilu.

Aang Kunaifi, Kordiv Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengatakan, gerakan ini merupakan terobosan yang baru dilakukan dan satu-satunya di Jawa Timur. “Deklarasi ini menunjukkan keberanian warga untuk membendung segala indikasi pelanggaran dalam pemilihan umum”, katanya.

Meski sebenarnya politik uang dalam pemilu bukan isu baru, ujarnya lagi, namun terhadap praktek kotor itu harus dilibas. “Deklarasi ini bukti bahwa ada itikad warga yang ingin perubahan untuk mewujudkan pemilu yang bebas dari praktik politik uang", cetusnya.

Praktek politik uang, lanjut ia, jelas mengikis nilai-nilai demokrasi. “Adagium terima uangnya tidak pilih calonnya tidak berlaku lagi. Yang perlu, kita lawan bersama-sama (politik uang)", tandasnya. *(Yd/HB)*

Selengkapnya..

Amankan Pemilu 2019, Polda Maluku Kerahkan 7000 Personil Gabungan TNI–Polri

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Muhamad Roem Ohoirat mewakili Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Royke Lumowa, MM. saat menyampaikan sambutan sekaligus arahan dalam acara Dialog Publik dan Launching Gerakan Jempol Pintar, di Pacific Hotel Kota Ambon, Jumat (08/03/2019).

Kota AMBON – (harianbuana.com).
Kepolisian Daerah (Polda) Maluku bakal menerjunkan 7000 personil gabungan TNI–Polri untuk mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 17 April 2019 mendatang. Bahkan, Polda Maluku juga mengajak  kalangan mahasiswa untuk turut bersama-sama memerangi berita bohong alias hoax dan ujaran kebencian di media sosial.

Sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Maluku Kombes Pol. Muhamad Roem Ohoirat mewakili Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Royke Lumowa, MM. dalam acara Dialog Publik dan Launching Gerakan Jempol Pintar yang dilaksanakan Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Maluku dan Maluku Utara di Pacific Hotel Kota Ambon, Jumat (08/03/2019).

Kabid Humas Polda Maluku mengungkapkan, selama ini, dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, Maluku kerap di cap tidak aman oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Pusat. Padahal, faktanya selama ini berbanding terbalik. Dimana, Maluku merupakan salah satu daerah yang paling aman di Indonesia.

“Kemarin Kota Tual berada di peringkat pertama yang tidak aman. Sementara Provinsi di urutan ke dua. Namun, pada Pilkada kemarin, kalau kita mau jujur, baik di Kota Tual maupun Provinsi Maluku secara keseluruhan itu berada pada daerah yang paling aman dibandingkan dengan daerah-daerah lain", ungkap Kombes Pol. Muhamad Roem Ohoirat, Jum'at (08/03/2019), di lokasi kegiatan.

Para pemateri dalam acara Dialog Publik dan Launching Gerakan Jempol Pintar, di Pacific Hotel Kota Ambon, Jumat (08/03/2019).

Kombes Pol. Muhamad Roem Ohoirat menegaskan, Keamanan penyelenggaran Pemilu selama ini tercipta bukan karena semata-mata kehebatan Polri, TNI, KPU dan Bawaslu semata, tapi merupakan kehebatan dari semua elemen masyarakat Maluku yang secara sadar dan bertanggung-jawab menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

"Karena itu setiap pelaksanaan pesta rakyat lima tahunan tersebut selalu berlangsung aman, damai dan lancar. Prediksi orang, boleh mengatakan daerah kita adalah yang paling tidak aman. Tapi, faktanya kita merupakan daerah yang paling aman. Buktinya pada Pilkada kemarin", tegas Kabid Humas Polda Maluku.

Lebih lanjut, Kabid Humas Polda Maluku memaparkan, pada Pemilu Presiden – Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) yang terdiri dari Pileg DPRD, DPRD Provinsi, DPR-RI dan DPD-RI yang berlangsung pada 17 April 2019 mendatang, Bawaslu Pusat menempatkan Maluku pada peringkat ke-4 (empat) daerah rawan, setelah Sumatera Barat, Yogjakarta dan urutan pertama adalah Papua Barat.

“Kalau ada Bawaslu Pusat di sini, maka selaku orang Maluku tentunya saya akan protes. Dimana-mana masyarakat tanya, pak tidak aman itu modelnya dimana. Padahal selama proses Pilkada di Maluku tidak pernah ada sampai terjadinya bakar membakar, apalagi saling membunuh. Yang terjadi itu di daerah luar. Kok kenapa daerah kita dikategorikan sebagai daerah yang paling rawan", papar Kombes Pol. Muhamad Roem Ohoira.

Ditandaskannya, bahwa Maluku justru lebih aman dari Papua. Pasalnya, pada perhelatan Pilkada Tahun 2018 kemarin, kondisi Kamtibmas di Papua diketahui bergejolak dan banyak terjadi permasalahan.

“Tapi biarlah, yang penting bagi kita pileg dan pilpres nanti harus berjalan secara aman dan lancar. Kita sudah siap. 7.000 personil dari Polda Maluku dibantu rekan-rekan TNI. Dan modal utama kami adalah masyarakat Maluku yang mempunyai kesadaran tinggi untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tentunya di dalamnya ada rekan-rekan dari OKP-OKPI serta mahasiswa dan lain sebagainya", tandasnya.

Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Abdullah Ely dalam paparannya tentang strategi pengawasan dalam menciptakan pemilu yang adil dan bermartabat memaparkan, bahwa pihaknya pertama kali membentuk struktur yang berada di tingkat Kabupaten/ Kota, Panwascam, Pengawas Desa dan Kelurahan.

“Sementara, saat ini yang berlangsung adalah pembentukan pengawas TPS. Pengawas TPS, berjumlah 5.525 orang. Nantinya, mereka akan disebar di setiap TPS. Strategi ini, untuk memastikan pemilih benar-benar tinggal atau menetap di RT/ RW di Desa setempat dan terdaftar dalam DPT", papar Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Abdullah Ely.

Abdullah Eli menegaskan, bahwa strategi ini di dukung oleh sekretariat Bawaslu yang didalamnya terdapat komisioner yang bertugas untuk merancang berbagai program kegiatan terkait terkait pencegahan dan penindakan.

“Dalam proses untuk menjalankan strategi ini, Bawaslu menerapkan 2 strategi utama yaitu pencegahan dan penindakan", tegas Ketua Bawaslu Prov. Maluku.

Dijelaskannya, bahwa dalam proses penindakan, Bawaslu Provinsi Maluku telah membentuk sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Maluku. Gakkumdu di dalamnya terdapat unsur Bawaslu, Polda Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku.

“Mereka ini berada dalam satu wadah, satu kantor, satu atap. Karena waktu yang diberikan dalam proses pelaksanaan satu dugaan pelanggaran pemilu itu hanya 14 hari", jelasnya.

Terkait proses pencegahan, menurut Abdullah Ely, Bawaslu Provinsi Maluku telah banyak melakukan sosialisasi, ngopi, ngobrol pemilu dengan audensya berasal dari penikmat Kopi di Maluku.

“Hal lainnya, adalah kita mengajak perguruan tinggi untuk bersama-sama dengan Bawaslu melakukan pengawasan secara partisipatif", ungkap Abdullah Eli.

Pada kesempatan ini, Ketua KPU Provinsi Maluku Syamsul Rifan Kubangun mengajak seluruh lapisan masyarakat agar dapat menyukseskan Pemilu 2019 dengan aman dan damai.

"Bantuan teman-teman mahasiswa juga sangat berpengaruh dalam menyukseskan Pemilu yang adil, jujur dan bermartabat, khususnya di Maluku", ajak Ketua KPU Provinsi Maluku Syamsul Rifan Kubangun.

Sementara itu, Ketua Badko HMI Maluku dan Maluku Utara Firdaus Arey dalam sambutannya mengajak kaum muda untuk bersama-sama turun tangan dalam rangka memastikan tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan harapan bersama. Yaitu aman, damai dan lancar. Sehingga, mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas.

"Gerakan (Jempol Pintar) ini kita buat karena generasi millenial punya pengaruh yang cukup besar dalam proses Pemilu", ajak Ketua Badko HMI Maluku dan Maluku Utara Firdaus Arey.

Ditandaskannya, dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar 197 juta jiwa, terdapat sekitar 34% DPT adalah kaum millenial. Yang mana, pemuda mempunyai pengaruh yang begitu besar dalam konstestasi Pemilu untuk melakukan perubahan.

"Karena itu, kami mengajak seluruh elemen pemuda kaum milenial agar bersama-sama menggunakan internet secara sehat untuk meminimalisir angka penyebaran hoax dan hate speech di media sosial. Ini hal sederhana yang bisa kita lakukan", tandasnya, penuh harap. *(MI/HB)*

Selengkapnya..

Bawaslu Kota Mojokerto Ajak Masyarakat Dan Media Cegah Pelanggaran Pemilu

Salah-satu suasana diskusi bertajuk "Peran Media Massa Dalam Pemilu 2019" yang di gelar Bawaslu Kota Mojokerto dikantornya, jalan Bhayangkara, Rabu (06/03/2019) malam.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Suksesi Pemilu yang demokratis dan berintegritas sesungguhnya merupakan tanggung-jawab seluruh lapisan masyarakat, lembaga penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu. Terkait itu, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kota Mojokerto mengajak seluruh masyarakat dan segenap insan pers untuk turut berperan aktif mengawasi potensi kecurangan dan pelanggaran Pemilu, yang dalam hal ini, Pileg dan Pilpres 2019.

Sebagaimana disampaikan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Ulil Abshor dalam Diskusi bertajuk "Peran Media Massa Dalam Pemilu 2019" yang digelar di kantor Bawaslu Kota Mojokerto, Jalan Bhayangkara, Rabu (06/03/2019) malam, bahwa salah-satu potensi pelanggaran Pemilu yang perlu mendapat perhatian besar adalah terjadinya money politic atau politik uang (bagi-bagi duit) jelang pencoblosan Pemilu pada 17 April 2019 mendatang.

“Kami minta kepada seluruh elemen masyarakat dan media massa untuk membantu pengawasan Pemilu", terang Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Ulil Abshor dalam Diskusi bertajuk "Peran Media Massa Dalam Pemilu 2019" yang digelar di kantor Bawaslu Kota Mojokerto jalan Bhayangkara, Rabu (06/03/2019) malam.

Pada kesempatan ini, Ketua Bawaslu Kota Mokokerto pun menyampaikan harapannya, agar masyarakat maupun media massa untuk segera melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu jika mengetahuinya. Disampaikannya juga, peran aktif masyarakat dan media massa dalam pengawasan ini sangat penting untuk menyukseskan Pemilu yang demokratis dan berintegritas.

“Sesuai perannya, para jurnalis dapat terlibat dalam pengawasan partisipatif. Pers secara independen dapat mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Maka, kami berharap agar masyarakat dan teman-teman pers segera melaporkan jika mengetahui dugaan pelanggaran Pemilu", jelasnya, penuh harap.

Ditegaskannya, selain money politic, pelanggaran lain yang sering terjadi adalah terkait Alat Peraga Kampanye (APK). Pasalnya, sejauh ini telah banyak APK peserta Pemilu yang melanggar. "Pelanggarannya (APK) masif sekali. Statistiknya naik turun", tegasnya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto Diak Eko Purwoto menandaskan, media massa memiliki peran sebagai fungsi kontrol dalam pengawasan partisipatif Pemilu 2019. Terkait itu, ia berharap, media massa dan awak media dapat bersinergi dengan Bawaslu.

“Terkait Pemilu, media dan awak media harus menjaga netralitasnya. Demikian juga terkait dengan pemberitaan, media dan awak harus menyajikan informasi penyelenggaraan Pemilu yang akurat dan berimbang", tandas Ketua PWI Mojokerto Diak Eko Purwoto. *(DI/HB)*

Selengkapnya..

Doa Mbah Moen: Ya ALLAH Jadikan Jokowi Pemimpin Untuk Kedua Kalinya

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Ketua Majelis Syari'ah PPP, KH. Maimoen Zubair kembali mendoakan agar Capres (calon presiden) nomor urut 01 Joko Widodo bisa memenangi Pilpres 2019. Doa Mbah Moen itu disampaikan saat menghadiri Resepsi Hari Lahir ke-46 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Ancol, Jakarta, Kamis (28/02/2019).

"Ya Allah jadikanlah Jokowi pemimpin untuk kedua kalinya, dan jadikanlah kepemimpinan pemerintahan kedua lebih baik dibandingkan yang pertama", ucap Mbah Moen.

Pada kesempatan ini, Mbah Maimun pun beberapa kali menyebut Jokowi dengan kalimat 'Jaa'a qowiyyun', yang artinya "Telah datang orang yang kuat". Dalam do'a cukup panjang itu, Mbah Moen juga mendoakan Indonesia menjadi negara sejahtera dan diridhoi Allah.

Menurut Ketua Umum PPP, M. Romahurmuziy, doa Mbah Moen semakin menegaskan pilihan politik kiai paling sepuh di negeri ini. "Sebagai ulama paling sepuh yang dihormati di negeri ini, Sikap Mbah Moen jelas dan tegas yaitu mendukung pak Jokowi untuk terpilih kembali menjadi presiden", kata Rommy.

Rommy juga mengatakan, memang ada putra Mbah Moen yang berseberangan secara politik dengan ayah mereka. Namun yang berbeda hanya 1 (satu) orang dari 9 (sembilan) orang putra tokoh karismatik Nahdlatul Ulama ini.

Rommy menyebut bahwa sikap politik Mbah Moen sangat jelas, yaitu mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019. Dan sebagai tokoh PPP, Ketua Mustasyar PBNU ini juga jelas mendukung perjuangan partai berlambang kakbah agar bisa meraih target tiga besar dalam Pileg mendatang. *(Ys/HB)*

Selengkapnya..

Sesepuh Yayasan Majapahit Apresiasi FGD Yang Di Gelar Polres Mojokerto Kota

Sesepuh Yayasan Majapahit Balong Cangkring, Banu S dalam salah-satu suasana acara FGD yang di gelar Polres Mojokerto Kota di Balai Pertemuan Girli Lingkungan Mentikan Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto pada Kamis (14/02/2019) pagi,

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Focus Group Discussion (FGD) yang di gelar Satbinmas Polres Mojokerto Kota di Balai Pertemuan Girli Lingkungan Mentikan Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto pada Kamis (14/02/2019) pagi, mendapat apresiasi dari sesepuh Yayasan Majapahit Balong Cangkring.

Sesepuh Yayasan Majapahit – Balong Cangkring, Banu S. yang turut hadir dalam FGD yang dihadiri puluhan warga Kelurahan Mentikan itu menilai, apa yang dilakukan oleh Polres Mojokerto Kota dalam rangka sosialisasi pengamanan menjelang Pemilu 2019 sangatlah bagus.

“Saya mengapresiasi langkah-langkah Polres Mojokerto Kota dalam melakukan pendekatan secara langsung ke masyarakat untuk mengantisipasi ancaman Kamtibmas menjelang Pemilu", ujar Banu.

Salah-satu suasana FGD yang di gelar Polres Mojokerto Kota di Balai Pertemuan Girli Lingkungan Mentikan Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto pada Kamis (14/02/2019) pagi,

Ditandaskannya, masyarakat sekarang ini sudah sangat pintar dan memiliki sikap kritis yang cukup tinggi dalam menyikapi situasi. Dalam hal ini, khususnya menjelang Pemilu, tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita hoax dan tidak mudah di pecah-belah dengan hasutan.

“Kegiatan Polres Mojokerto Kota ini semakin menguatkan posisi masyarakat untuk semakin berani mendengungkan anti hoax dan anti ujaran kebencian", tandasnya.

Menurut Banu, kondisi dan situasi masyarakat khususnya di Lingkungan Mentikan Kelurahan Mentikan saat ini sangat kondusif. Dimana, sejauh ini tidak ada gejolak yang cenderung menimbulkan ancaman Kamtibmas.

“Di sini sangat aman. Jika kegiatan diskusi seperti ini dilakukan di seluruh Lingkungan Kota Mojokerto, saya yakin Kota Mojokerto akan lebih aman lagi. Sekali lagi, saya atas nama Yayasan Majapahit Balong Cangkring sangat mengapresiasi insiasi dari Polres Mojokerto Kota", pungkasnya. *(Yn/HB)*

Selengkapnya..

Kajari Mojokerto Himbau Kasus Kades Sampangagung Jadi Pembelajaran Seluruh Kades

Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto, Rudy Hartono.

Kab. MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Mojokerto Rudy Hartono menghimbau seluruh Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa se-Indonesia agar belajar dari perkara tindak pidana Pemilu yang menjerat Kades Sampangagung Suhartono yang akrab dengan sapa'an "Lurah NONO" ini, sehingga tidak perosok dalam perkara serupa.

Hal itu, ia sampaikan saat memberi keterangan kepada sejumlah wartawan, pada Rabu 19 Desember 2018, di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan ini, ia pun berharap, vonis dan sanksi dari Majelis Hakim yang dihadiahkan kepada Suhartono selaku Kades Sampangagung yang akrab dengan sapa'an "Lurah NONO" ini, bisa menjadi pelajaran bagi seluruh Kades yang memang dilarang terlibat kampanye politik.

"Saya harap vonis dari Majelis Hakim (Red: kepada Kades Sampangagung Suhartono) ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua Kepala Desa agar tetap netral (Red: baik pada saat Pilkada maupun Pileg, termasuk Pilpres). Bukan hanya di Jatim, tapi seluruh Indonesia", terang Kajari Kab. Mojokerto Rudy Hartono di kantornya, Rabu (19/12/2018).

Ditegaskannya, sesuai aturan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Kades dilarang terjun dalam panggung politik, mendukung salah-satu calon, apalagi sampai mempengaruhi dan menggerakkan massa. Indikasinya sering menjurus pada praktik money politic atau pokitik uang.

“Kepala Desa tidak boleh dukung-mendukung, dalam hal ini pasangan nomor urut 1 atau nomor 2. Pejabat pemerintah atau penyelenggara negara harus netral", tegas Kajari Kab. Mojokerto Rudy Hartono

Rudy juga mengungkapkan, ia merasakan adanya perubahan sikap lunak pada diri Suhartono. Munculnya sikap lunak pada diri Lurah NONO itu, merupakan tindakan yang baik. Dengan begitu, pihaknya bisa menjalankan eksekusi dengan lancar setelah terpidana mencabut banding dan legowo untuk menjalani masa sanksi hukuman 2 bulan penjara sesuai putusan Majelis Hakim.

Sebelumnya, ketika mendengar Suhartono melayangkan permohonan banding, Kajari juga langsung menginstruksikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melakukan hal yang sama.

"Karena terpidana mencabut banding, kita terima. Proses penjemputan terpidana di rumahnya juga berjalan lancar", ujar Rudy Hartono.

Terkait sanksi denda yang menurut Lurah NONO sudah dibayar, Kajari Kab. Mojokerto mengaku belum menerima laporannya. Semestinya, kata Rudy, saat membayar denda terpidana juga melaporkan ke Kejaksaan.

“Agar nanti ketika dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan), kami bisa menyampaikan ke Karutan (Kepala Rumah Tahanan), bahwa dendanya sudah dibayar", pungkas Kajari Kab. Mojokerto Rudy Hartono. *(DI/HB)*

Selengkapnya..

Divonis Terbukti Dukung Cawapres, Kades Sampangagung Diganjar Hukuman 2 Bulan Penjara Dan Denda Rp. 6 Juta

Salah-satu suasana sidang, saat terdakwa Suhartono berunding dengan Tim Penasehat Hukum sebelum akhirnya menyatakan 'banding' atas Vonis dan Sanksi Hukum yang dijatuhkan Majelis Hakim, Kamis 13 Desember 2018, di ruang Cakra Pengadilan Negeri Mojokerto.

Kab. MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Sidang perkara dugaan tindak pidana Pemilu dengan terdakwa Suhartono selaku Kepala Desa (Kades) Sampangagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, kembali di gelar hari ini, Kamis 13 Desember 2018, di ruang Cakra kantor Pengadilan Negeri Mojokerto jalan RA. Basuni, Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto – Jawa Timur.

Persidangan yang beragendakan Pembacaan Vonis atau Putusan Hakim ini, di mulai sekitar pukul 14.00 WIB. Yang mana, dalam Vonis yang dibacakannya, Majelis Hakim yang diketuai Hendra Hutabarat ini memutuskan, Suhartono selaku Kades Sampangagung secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melanggar Pasal 490 juncto Pasal 282 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Atas perbuatannya, terdakwa Suhartono selaku Kepala Desa Sampangagung di hukum dengan hukuman badan 2 bulan penjara dan denda Rp. 6 juta, subsider 1 bulan kurungan", tegas Ketua Majelis Hendra Hutabarat dalam persidangan yang terbuka untuk umum ini, Kamis (13/12/2018).

Salah-satu suasana sidang, saat pengunjung sidang mengikuti jalannya persidangan beragenda Pembacaan Vonis terdakwa Suhartono selaku Kades Sampangagung, Kamis 13 Desember 2018, di ruang Cakra Pengadilan Negeri Mojokerto.

Menanggapi Vonis dan sanksi hukum yang telah dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa Suhartono tersebut, Abdul  Malik selaku Tim Penasehat Hukum terdakwa Kades Sampangagung Suhartono menyatakan  mengajukan banding.

“Majelis Hakim dalam putusan itu kan 2 (dua) bulan, denda 6 juta. Cuma sayangnya, kok tidak ada masa percobaannya. Karena, semua perkara Pemilu itu ada percobaannya. Mungkin Majelis Hakim lupa ngetiknya. Oleh karena itu, kami menunggu salinan amar putusan ini. Kita lihat dulu isi putusan, karena kita gak bisa berandai-andai", tukas Abdul  Malik.

Seperti diketahui, dalam pesidangan sebelumnya, atas perkara dugaan tindak pidana Pemilu yang di duga telah diperbuatnya, Suhartono selaku Kades Sampangagung di tuntut JPU Kejari Kabupaten Mojokerto untuk menjalani hukuman badan 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun dan denda Rp. 12 juta subsider 2 bulan penjara.

Namun, Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan dalam amar putusannya memutuskan, terdakwa Suhartono selaku Kades Sampangagung di vonis secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah serta dijatuhi sanksi hukuman badan 2 bulan penjara dan denda Rp. 6 juta subsider 1 bulan kurungan, tidak ada embel-embel  'masa percobaan'.

Suhartono selaku Kades Sampangagung,  terjerat perkara dugaan tindak pidana Pemilu ini di duga karena menyambut kedatangan Cawapres Sandiaga Uno saat akan berkampanye di kawasan wisata pemandian air panas, Padusan – Pacet – Kabupaten Mojokerto, pada Minggu 21 Oktober 2018 lalu.

Selain itu, Suhartono selaku Kades Sampangagung di dakwa membagikan uang kepada massa yang hadir hingga menghabiskan biaya sekitar Rp. 20 juta untuk uang lelah, membayar musik patrol dan berbagai atribut untuk penyambutan Cawapres Sandiaga Uno, saat itu. *(DI/HB)*

Selengkapnya..