.jpg)
Baca Juga
Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Muhamad Roem Ohoirat mewakili Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Royke Lumowa, MM. saat menyampaikan sambutan sekaligus arahan dalam acara Dialog Publik dan Launching Gerakan Jempol Pintar, di Pacific Hotel Kota Ambon, Jumat (08/03/2019).
Kota AMBON – (harianbuana.com).
Kepolisian Daerah (Polda) Maluku bakal menerjunkan 7000 personil gabungan TNI–Polri untuk mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 17 April 2019 mendatang. Bahkan, Polda Maluku juga mengajak kalangan mahasiswa untuk turut bersama-sama memerangi berita bohong alias hoax dan ujaran kebencian di media sosial.
Kepolisian Daerah (Polda) Maluku bakal menerjunkan 7000 personil gabungan TNI–Polri untuk mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 17 April 2019 mendatang. Bahkan, Polda Maluku juga mengajak kalangan mahasiswa untuk turut bersama-sama memerangi berita bohong alias hoax dan ujaran kebencian di media sosial.
Sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Maluku Kombes Pol. Muhamad Roem Ohoirat mewakili Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Royke Lumowa, MM. dalam acara Dialog Publik dan Launching Gerakan Jempol Pintar yang dilaksanakan Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Maluku dan Maluku Utara di Pacific Hotel Kota Ambon, Jumat (08/03/2019).
Kabid Humas Polda Maluku mengungkapkan, selama ini, dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, Maluku kerap di cap tidak aman oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Pusat. Padahal, faktanya selama ini berbanding terbalik. Dimana, Maluku merupakan salah satu daerah yang paling aman di Indonesia.
“Kemarin Kota Tual berada di peringkat pertama yang tidak aman. Sementara Provinsi di urutan ke dua. Namun, pada Pilkada kemarin, kalau kita mau jujur, baik di Kota Tual maupun Provinsi Maluku secara keseluruhan itu berada pada daerah yang paling aman dibandingkan dengan daerah-daerah lain", ungkap Kombes Pol. Muhamad Roem Ohoirat, Jum'at (08/03/2019), di lokasi kegiatan.
Para pemateri dalam acara Dialog Publik dan Launching Gerakan Jempol Pintar, di Pacific Hotel Kota Ambon, Jumat (08/03/2019).
Kombes Pol. Muhamad Roem Ohoirat menegaskan, Keamanan penyelenggaran Pemilu selama ini tercipta bukan karena semata-mata kehebatan Polri, TNI, KPU dan Bawaslu semata, tapi merupakan kehebatan dari semua elemen masyarakat Maluku yang secara sadar dan bertanggung-jawab menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
"Karena itu setiap pelaksanaan pesta rakyat lima tahunan tersebut selalu berlangsung aman, damai dan lancar. Prediksi orang, boleh mengatakan daerah kita adalah yang paling tidak aman. Tapi, faktanya kita merupakan daerah yang paling aman. Buktinya pada Pilkada kemarin", tegas Kabid Humas Polda Maluku.
Lebih lanjut, Kabid Humas Polda Maluku memaparkan, pada Pemilu Presiden – Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) yang terdiri dari Pileg DPRD, DPRD Provinsi, DPR-RI dan DPD-RI yang berlangsung pada 17 April 2019 mendatang, Bawaslu Pusat menempatkan Maluku pada peringkat ke-4 (empat) daerah rawan, setelah Sumatera Barat, Yogjakarta dan urutan pertama adalah Papua Barat.
“Kalau ada Bawaslu Pusat di sini, maka selaku orang Maluku tentunya saya akan protes. Dimana-mana masyarakat tanya, pak tidak aman itu modelnya dimana. Padahal selama proses Pilkada di Maluku tidak pernah ada sampai terjadinya bakar membakar, apalagi saling membunuh. Yang terjadi itu di daerah luar. Kok kenapa daerah kita dikategorikan sebagai daerah yang paling rawan", papar Kombes Pol. Muhamad Roem Ohoira.
Ditandaskannya, bahwa Maluku justru lebih aman dari Papua. Pasalnya, pada perhelatan Pilkada Tahun 2018 kemarin, kondisi Kamtibmas di Papua diketahui bergejolak dan banyak terjadi permasalahan.
“Tapi biarlah, yang penting bagi kita pileg dan pilpres nanti harus berjalan secara aman dan lancar. Kita sudah siap. 7.000 personil dari Polda Maluku dibantu rekan-rekan TNI. Dan modal utama kami adalah masyarakat Maluku yang mempunyai kesadaran tinggi untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tentunya di dalamnya ada rekan-rekan dari OKP-OKPI serta mahasiswa dan lain sebagainya", tandasnya.
Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Abdullah Ely dalam paparannya tentang strategi pengawasan dalam menciptakan pemilu yang adil dan bermartabat memaparkan, bahwa pihaknya pertama kali membentuk struktur yang berada di tingkat Kabupaten/ Kota, Panwascam, Pengawas Desa dan Kelurahan.
“Sementara, saat ini yang berlangsung adalah pembentukan pengawas TPS. Pengawas TPS, berjumlah 5.525 orang. Nantinya, mereka akan disebar di setiap TPS. Strategi ini, untuk memastikan pemilih benar-benar tinggal atau menetap di RT/ RW di Desa setempat dan terdaftar dalam DPT", papar Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Abdullah Ely.
Abdullah Eli menegaskan, bahwa strategi ini di dukung oleh sekretariat Bawaslu yang didalamnya terdapat komisioner yang bertugas untuk merancang berbagai program kegiatan terkait terkait pencegahan dan penindakan.
“Dalam proses untuk menjalankan strategi ini, Bawaslu menerapkan 2 strategi utama yaitu pencegahan dan penindakan", tegas Ketua Bawaslu Prov. Maluku.
Dijelaskannya, bahwa dalam proses penindakan, Bawaslu Provinsi Maluku telah membentuk sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Maluku. Gakkumdu di dalamnya terdapat unsur Bawaslu, Polda Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku.
“Mereka ini berada dalam satu wadah, satu kantor, satu atap. Karena waktu yang diberikan dalam proses pelaksanaan satu dugaan pelanggaran pemilu itu hanya 14 hari", jelasnya.
Terkait proses pencegahan, menurut Abdullah Ely, Bawaslu Provinsi Maluku telah banyak melakukan sosialisasi, ngopi, ngobrol pemilu dengan audensya berasal dari penikmat Kopi di Maluku.
“Hal lainnya, adalah kita mengajak perguruan tinggi untuk bersama-sama dengan Bawaslu melakukan pengawasan secara partisipatif", ungkap Abdullah Eli.
Pada kesempatan ini, Ketua KPU Provinsi Maluku Syamsul Rifan Kubangun mengajak seluruh lapisan masyarakat agar dapat menyukseskan Pemilu 2019 dengan aman dan damai.
"Bantuan teman-teman mahasiswa juga sangat berpengaruh dalam menyukseskan Pemilu yang adil, jujur dan bermartabat, khususnya di Maluku", ajak Ketua KPU Provinsi Maluku Syamsul Rifan Kubangun.
Sementara itu, Ketua Badko HMI Maluku dan Maluku Utara Firdaus Arey dalam sambutannya mengajak kaum muda untuk bersama-sama turun tangan dalam rangka memastikan tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan harapan bersama. Yaitu aman, damai dan lancar. Sehingga, mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas.
"Gerakan (Jempol Pintar) ini kita buat karena generasi millenial punya pengaruh yang cukup besar dalam proses Pemilu", ajak Ketua Badko HMI Maluku dan Maluku Utara Firdaus Arey.
Ditandaskannya, dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar 197 juta jiwa, terdapat sekitar 34% DPT adalah kaum millenial. Yang mana, pemuda mempunyai pengaruh yang begitu besar dalam konstestasi Pemilu untuk melakukan perubahan.
"Karena itu, kami mengajak seluruh elemen pemuda kaum milenial agar bersama-sama menggunakan internet secara sehat untuk meminimalisir angka penyebaran hoax dan hate speech di media sosial. Ini hal sederhana yang bisa kita lakukan", tandasnya, penuh harap. *(MI/HB)*
