Rabu, 08 Juni 2022

Tingkatkan Ketrampilan, Puluhan Peternak Ikuti Bimtek Pembuatan Pakan Mandiri


Ning Ita didampingi Plt. Kepala DKPP Pemkot Mojokerto Agus Triyatno saat membuka Bimtek Pembuatan Pakan Mandiri yang diikuti puluhan peternak yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (Kube) Bidang Peternakan, di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto, Rabu (08/06/2022) - (zan).


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Pemerintah Kota (Pemkot) melalui  Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) setempat menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembuatan Pakan Mandiri yang diikuti puluhan peternak yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (Kube) Bidang Peternakan, Rabu (07/06/2022)

Bimtek digelar di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto dengan menghadirkan narasumber Ir. Agustina Istiani, M.Agr. selaku Sub koordinator sub substansi pakan dan teknologi pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

Dalam laporannya, Pelaksana-tugas (Plt.) Kepala DKPP Pemkot Mojokerto Agus Triyatno melaporkan, bahwa dengan digelarnya tersebut, diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para peternak di Kota Mojokerto.

"Selain memberikan pemahaman pentingnya kandungan nutrisi dalam pangan untuk pertumbuhan dan perkembangan budidaya ayam petelur dan pedaging, Bimtek ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan Kube dalam membuat pakan alternatif untuk ternak mereka", lapor Plt. Kepala DKPP Pemkot Mojokerto Agus Triyatno, Selasa (07/06/2022), di lokasi.


Ning Ita didampingi Plt. Kepala DKPP Pemkot Mojokerto Agus Triyatno saat foto bersama peserta Bimtek Pembuatan Pakan Mandiri, di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto, Rabu (08/06/2022) - (zan).


Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat membuka Bimtek tersebut menyampaikan, Pemerintah Kota Mojokerto mengalokasikan anggaran untuk bantuan permodalan bagi Kube yang masih konsisten dan fokus menggeluti bidang visual.

"Kami dari Pemerintah Kota Mojokerto juga mengalokasikan anggaran untuk bantuan permodalan. Siapa yang masih komitmen, kosisten melaksanakan kegiatan ini, kami akan terus mendampingi", ujar Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Ning Ita menegaskan, Pemkot Mojokerto berharap agar Kube bidang peternakan yang masih bertahan mendukung komitmen untuk konsisten melakukan budidaya ternak, meski dengan keterbatasan lahan yang tersedia di Kota Mojokerto.

"Yang masih bertahan akan terus kita lakukan pembinaan, maka saya minta mereka berkomitmen dengan Pemerintah Kota akan tetap konsisten melakukan budidaya ternak ini, akan terus kita dampingi", tegas Ning Ita, penuh harap.

Ditandaskan Ning Ita, bahwa melalui berbagai upaya pendampingan yang dilakukan Pemkot Mojokerto, Kube bidang pertanian di Kota Mojokerto akan mampu menjadi wirausaha yang memiliki daya saing, dan akan terwujud kemandirian pangan. *(dit/an)*

Rabu, 22 Juli 2020

Gubernur Khofifah Pastikan, Stok Hewan Kurban Di Jatim Penuhi Kriteria ASUH

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat meninjau peternakan sapi di Kabupaten Lamongan, Rabu 22 Juli 2020.


Kota SURABAYA – (harianbuana.com).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan di dua lokasi peternakan sapi yang berlokasi di kawasan Desa Pilanggot dan Desa Wonokromo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, Rabu (22/07/2020) siang.

Kedua peternakan sapi tersebut, yaitu peternakan sapi Sumber Jaya dan Laju Jaya, merupakan dua peternakan sapi penghasil sapi terbesar di Jatim.

Turut hadir dalam kunjungan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kali ini, yakni Bupati Lamongan, Wakil Bupati Lamongan, para Kepala OPD di linkungan Pemprov Jatim dan Pemkab Lamongan.

Ditengah kunjungannya kali ini, Gubernur Khofifah memastikan, pandemi Covid-19 tidak terlalu berpengaruh pada penjualan hewan kurban. Bahkan, hewan kurban para peternak tetap laris dengan tetap menjaga keamanan dan kesehatan hewan kurban.

Hal itu dibuktikan Gubernur Khofifah saat mendatangi peternakan Sumber Jaya milik H. Juri. Yang mana, di peternakan ini memiliki 240 ekor sapi. Dari jumlah tersebut,  terdapat sapi siap kurban 220 ekor. Sementara, jumlah sapi yang sudah laku sebanyak 145 ekor.

Sedangkan di peternakan Laju Jaya milik H. Heru, memiliki sapi ternak sebanyak 78 ekor. Dari 78 ekor sapi itu, hanya tersisa 1 ekor sapi saja yang belum terjual.

Kunjungan Gubernur Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjadi hal penting untuk memastikan ketersediaan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijjriyah.

Selain memastikan stok hewan kurban dalam kondisi aman dan mencukupi, juga untuk memastikan hewan kurban di Jatim memenuhi kriteria aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

"Utuh itu artinya bahwa dari sumber pakannya ini terkonfirmasi dengan nutrisi yang baik. Sebab kita sudah hampir empat bulan ini dalam posisi pandemi Covid-19", jelas Gubernur Khofifah disela kunjungannya, Rabu 22 Juli 2020.

Gubernur Khofifah mengaku lega, karena di saat pandemi Covid-19 penjualan sapi di peternakan tersebut menggunakan sistem cashless atau non-tunai dan diperdagangkan secara online.

"Penjualan sistem cashless atau non-tunai dan diperdagangkan secara online ini membuat penjualan sapi kurban tetap laris.Ternyata, yang ada di kandangnya Pak Haji Heri ini tinggal satu ekor yang belum terjual", ujar Gubernur Khofifah.

"Yang di Pak Haji Juki biasanya tahun lalu 160 ekor, hari ini sudah terjual 145. Puncaknya biasanya pada H-2 atau H-3. Artinya, insya ALLAH... bisa melebihi bahkan dari jumlah yang terjual tahun lalu", tambahnya.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menegaskan, setelah stok hewan kurban dipastikan ASUH. Maka, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa semua hewan yang akan disembelih telah tersertifikasi dengan Surat Keterangan Sehat dari Dinas Peternakan.

"Jika sudah dinyatakan hewannya sehat, maka yang berikutnya adalah cara penyembelihannya dan proses distribusinya agar mengikuti protokol kesehatan", tegas Gubernur Khofifah.

Gubernur Khofifah berharap, seluruh warga Jatim tidak menganggap enteng masalah Covid-19. Dimisalkannya, meski Kabupaten Lamongan yang saat ini sudah keluar dari zona merah Covid-19, kewaspadaan tetap harus dijaga, baik nanti saat penyembelihan di masjid, musala atau di komunitas-komunitas yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik.

Gubernur Khofifah juga menyampaikan pentingnya menjaga protokol kesehatan, terutama saat penyembelihan hewan kurban, biasanya banyak anak-anak yang menyaksikan proses penyembelihan.
Demikian juga saat proses distribusi daging kurban, harus tetap dipastikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Sehingga, semua berjalan dengan aman, secure dan sehat selama Idul Adha 1441 Hijjriyah. *(DI/HB)*

Kamis, 06 Februari 2020

Raih Penghargaan IKPA Terbaik, Ditjen PKH Terima Kartu Santri

























Kota JAKARTA– (harianbuana.com).
Satuan Kerja (Satker) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) meraih penghargaan IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)  terbaik dan menerima Kartu Santri (Kartu Tidak Antri) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan.

Penghargaan diberikan pada acara Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 dan Sosialisasi Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPPN Jakarta V di Ged Auditorium Kanpus Kementerian Pertanian, 6/2/2020.

Apresiasi untuk Satker Ditjen PKH ini, diberikan karena tata kelola keuangan Ditjen PKH dinilai terbaik ke-2 untuk kategori pagu sedang dengan nilai 96.53, sedangkan posisi pertama di terima oleh Sekjen Kemenkum HAM dengan nilai 97.01. Dari lingkup Kementan, penghargaan diterima juga oleh Ditjen Hortilkultura pada posisi ke-3, dan Badan Ketahanan Pangan di posisi ke-5.

Selain mendapatkan penghargaan terbaik, Ditjen PKH juga menerima “Kartu Santri”. Kartu ini membuat Ditjen PKH berhak mendapatkan layanan prioritas berupa bebas antrian sebagai apresiasi kepada para pengguna layanan karena telah melaksanakan pengelolaan dana APBN dengan baik.



Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ditjen PKH, I Ketut Diarmita menerangkan, bahwa penghargaan diterima atas penguatan program tata kelola keuangan yang telah dilakukan. 

"Penghargaan ini merupakan buah hasil sinergi seluruh bagian di Ditjen PKH, yang dimulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, proses, metode kerja, sistem pengendalian, dan koordinasi yang didasari oleh kerja professional, mengikuti aturan serta integritas dan komitmen diri yang kuat", terangnya. 

Ditegaskannya, bahwa hal-hal tersebut merupakan dasar bagi kita untuk mengubah performa institusi. "Kita harus hormati institusi dengan integritas dan loyalitas, serta jalankan amanah. Terintegrasi dari atas ke bawah", tegasnya.

Lebih lanjut, Ketut menerangkan, bahwa penguatan dalam tata kelola keuangan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam mengembangkan proses dan layanan yang pada akhirnya akan memberikan hasil yang lebih baik. Selain itu, Ditjen PKH berupaya untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja laporan keuangan melalui program elektronik Rekonsiliasi Laporan Keuangan.

"Saya selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran di Ditjen PKH, anggaran merupakan amanat yang sangat penting yang harus digunakan dan dikelola dengan baik dan bertanggung jawab", terangnya.

Sementara itu Kepala KPPN Jakarta V, Lasmaria Manurung menjelaskan, bahwa terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam penilaian untuk pemberian penghargaan apresiasi satker terbaik mitra KPPN, dan pemberian penghargaan ini dilakukan sebagai apresiasi kinerja pelaksanaan anggaran Tahun 2019. Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada beberapa indikator dalam pelaksanaan APBN yang dilakukan secara adil dan transparan pada kategori pagu besar, sedang dan kecil.

"Nilai semua satker bagus, artinya petugas pengunduh data bekerja dengan optimal, dan semua mitra KPPN Jakarta V telah menjalankan E-Rekon LK dengan baik", jelasnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Ludiro mengapresiasi sinergi Satker dalam memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas secara efisien, melayani dan mampu bekerja secara tim.

"Kedepan, Kami mengajak Satker untuk memastikan pelaksanaan anggaran 2020 dapat berjalan optimal dan lebih baik dari sebelumnya", tandasnya. *(WL/HB)*

Narahubung: 
Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc., Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.

Selasa, 19 Februari 2019

Mobile Corn Dryer, Solusi Pasca Panen Petani Jagung

Salah-satu suasana panen raya jagung di Kabupaten Blora, Selasa (19/02/2019).



Kab. BLORA – (harianbuana.com).
Permasalahan komoditas jagung saat ini tengah musim panen raya, adalah di pasca panen itu sendiri. Sebagai salah satu solusi yang menjadi pilihan terbaik dalam pengelolaan pasca panen jagung adalah penggunaan mesin pengering jagung yang bersifat mobile, utamanya di sentra produksi jagung yang relatif jauh dari pabrik pakan. Hal ini, disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) I Ketut Diarmita di tengah menghadiri acara panen raya jagung di Kabupaten Blora – Jawa Tengah, tepatnya di lokasi Hutan Perhutani RPH Kalisari Jati Gong Desa Jatiklampok Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, Selasa (19/02/2019).

Terkait itu, Kementan RI bekerjasama dengan PT. Charoen Pokphand Indonesia dengan mulai memperkenalkan penggunaan Mobile Corn Dryer (MCD). Yaitu, peralatan pengeringan jagung yang dapat dipindahkan secara mudah untuk didekatkan ke lokasi-lokasi panen jagung. "Solusi ini diharapkan dapat memecahkan persoalan kadar air jagung, sehingga pertumbuhan jamur aflatoksin dapat dikendalikan. Dengan demikian, upaya ini dapat mewujudkan harapan bersama, yakni bermanfaat untuk korporasi petani jagung", cetus Dirjen PKH Kementan RI, I Ketut Diarmita, Selasa (19/02/2019), di lokasi.

I Ketut Diarmita berharap, Mobile Corn Dryer yang merupakan hasil karya anak bangsa ini dapat menjadi sebuah solusi dalam mengatasi masalah pasca panen jagung yang selama ini dihadapi oleh petani. “Kita berharap apabila petani makmur dan sejahtera, peternak pun akan menjadi lebih makmur dan sejahtera, untuk Indonesia yang lebih baik", harap Ketut Diarmita.

Sementara itu, Eka Budiman dari PT. Charoen Phok Phand Jawa Tengah menyampaikan dalam acara ini, bahwa pihaknya telah menyediakan dua Mobile Corn Dryer (MCD) untuk membantu petani mengeringkan jagungnya. Menurutnya, kelebihan penggunaan MCD ini adalah dapat meningkatkan waktu simpan setelah dikeringkan, melancarkan tata niaga, mendapatkan kualitas lebih baik dan pada akhirnya petani dapat menikmati harga yang lebih baik dari jagung berkadar air lebih rendah.

Dikatakannya juga bahwa konsep Mobile Corn Dryer berawal di tahun 2018, seiring dengan upaya PT. Charoen Pokphand Indonesia dalam upaya meningkatkan penyerapan jagung secara langsung dari petani yang merupakan bahan baku utama pakan ternak. Prototipe ini sudah dilakukan uji coba lapangan perdana pada panen jagung di Lampung Selatan pada 29 Agustus 2018. Selanjutnya pada 15 Februari 2019 kembali dilakukan uji coba lapangan pada acara panen raya jagung di Tuban. Dan, saat ini dilakukan uji coba lapangan pada acara panen raya jagung di Blora.

Menurut Eka Budiman, berikut akan terus dilakukan uji coba secara berkala di beberapa sentra produksi jagung untuk memberikan bukti implementasi nyata atas kegunaan dari Mobile Corn Dryer pada pertanian jagung di negeri ini.

"Jika ada petani yang kesulitan menjual hasil panennya, dapat langsung menghubungi kami, kami akan bantu menyerapnya. Kami akan bantu menjembatani", tandas Eka.
Erno petani jagung yang hadir di acara tersebut berharap, MDC ini bisa diperbantukan di Kabupaten Blora selama 1 bulan, selama musim panen. Ia juga berharap, limbah hasil pertanian jagung (tebon) di wilayahnya juga dapat dimanfaatkan oleh peternak untuk pakan ternak. Dimana, selama ini mereka juga telah memanfaatkan kotoran ayam sebagai pupuk organik yang dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik. *(Sri/HB)*


Panen Raya Jagung Di Blora, Kementan Fasilitasi Kerjasama Petani Dan Peternak Ayam

Salah-satu suasana panen raya jagung di Kabupaten Blora, Selasa (19/02/2019).


Kab. BLORA – (harianbuana.com).
Meski lokasinya berbukit-bukit, namun hamparan jagung nan luas sejauh mata memandang terlihat sangat subur dan bernas. Pemandangan yang menggembirakan itu terhampar saat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI)  I Ketut Diarmita bersama Bupati Blora menghadiri acara panen raya jagung di Kabupaten Blora – Jawa Tengah, tepatnya di lokasi Hutan Perhutani RPH Kalisari Jati Gong Desa Jatiklampok Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, Selasa (19/02/2019).

Pada kesempatan tersebut, Dirjen PKH Kementan RI I Ketut Diarmita mengatakan, bahwa kehadirannya dalam acara panen raya jagung ini, ditugaskan langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mengawal dan menjembatani  kerjasama pemanfaatan jagung hasil panen raya petani oleh peternak ayam, melalui peran Bulog sebagai fasilitator petani dan peternaknya.

"Petani yang harus kita bina di sini ada dua, yaitu petani jagung dan peternak ayam, sedangkan kami pemerintah ini di tengah-tengah mereka yang harus mengayomi keduanya", kata Dirjen PKH Kementan RI, I Ketut Diarmita, Selasa (19/02/2019).

Lebih lanjut, Dirjen PKH Kementan RI I Ketut Diarmita menjelaskan, bahwa dalam hal pakan unggas, jagung merupakan komponen penting karena berkontribusi sekitar 40 – 50 persen dalam formulasi pakan, sehingga menurutnya, ketersediaan jagung sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha peternakan.

Dijelaskannya pula, bahwa berdasarkan data prognosa jagung tahun 2018 dari Badan Ketahanan Pangan tercatat, bahwa total penggunaan jagung di Indonesia sebesar 15,58 juta ton dan sekitar 66,1 persen atau 10,3 juta ton untuk memenuhi kebutuhan industri pakan dan peternak ayam petelur (layer) mandiri.

"Jika produksi pakan tahun 2018 sekitar 19,4 juta ton, maka setidaknya dibutuhkan jagung 7,8 juta ton untuk industri pakan ditambah 2,5 juta ton untuk peternak mandiri. Sedangkan di 2019, industri pakan memerlukan 8,59 juta ton dan peternak mandiri 2,9 juta ton. Hal ini, dapat menjadi pendorong bagi berkembangnya agrobisnis jagung di Indonesia dalam rangka peningkatan produksi dan kesejahteraan petani sekaligus sebagai motor penggerak pembangunan di pedesaan", jelasnya.

Lebih jauh, Dirjen PKH Kementan RI I Ketut Diarmita memaparkan, bahwa Kabupaten Blora merupakan salah satu sentra jagung Jawa Tengah terbesar kedua setelah Kabupaten Grobogan. Terkait itu, dengan panen raya jagung ini, pihaknya berharap, para petani dapat menyuplai kebutuhan jagung bagi peternak, baik yang berada di wilayah Blora maupun di kabupaten lainnya.

"Kami pun berharap, dengan panen raya jagung ini, petani jagung dan peternak ayam mandiri dapat menikmati masa panen raya jagung ini melalui mekanisme distribusi dan tata niaga yang baik", papar Dirjen PKH Kementan RI I Ketut Diarmita, penuh harap.

Pada kesempatan ini, Dirjen PKH Kementan RI I Ketut Diarmita juga mempertemukan secara langsung peternak ayam mandiri Solo dengan petani jagung Blora. Ini langkah konkret memberi kepastian pasar kepada petani dan peternak yang diwujudkan dalam kesepakatan kerjasama penyerapan jagung antar kedua belah pihak.

“Kesepakatan pembelian jagung petani oleh peternak, dengan Bulog berada di tengahnya, mengatur penyerapan jagung dan pasokan dari Blora ke Solo", tandas I Ketut Diarmita.

Dirjen PKH Kementan RI menegaskan, sebagai salah satu sentra ternak ayam petelur di tanah air, kebutuhan peternak Solo – Jawa Tengah atas jagung sebagai bahan pakan sangat tinggi. Untuk itu, Dirjen PKH mengharapkan saat panen raya seperti ini harga jagung di petani tetap terjaga, tidak turun drastis, petani untung dan peternak juga memperoleh harga yang wajar, sehingga keduanya sama-sama untung.

"Dasar aturan yang digunakan sebagai pedoman harga jagung adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen. Dalam Permendag ini harga pembelian jagung di tingkat petani dengan kadar air 15% sebesar Rp. 3.150,–/kg dan harga acuan penjualan di industri pengguna (sebagai pakan ternak) Rp. 4.000,–/kg", tegasnya.

Untuk diketahui, pada acara ini juga dilakukan penanda-tanganan kesepakatan kerjasama antara petani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan), para perusahaan pabrik pakan (feed meal) dan peternak ayam petelur (layer) mandiri yang disaksikan oleh Satgas Pangan dan Bulog Divre Jateng. *(Sri/HB)*

Sabtu, 09 Februari 2019

Selama 4 Tahun, KUR Peternakan Capai Rp. 14,4 Triliun Untuk 687.897 Debitur



Kab. Malang – (harianbuana.com).
Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Sebagai upaya meningkatkan akses pembiayaan, Pemerintah kembali menyalurkan KUR khusus peternakan rakyat, secara serentak di 6 (enam) daerah.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat acara penyerahan KUR peternakan rakyat di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur pada hari ini Sabtu (09/02).

Acara penyerahan KUR tersebut juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita yang mewakili Menteri Pertanian dan hadir juga beberapa Kementerian/Lembaga, Pemda Provinsi Jawa Timur, Pemda Kabupaten Malang, BUMN dan Asosiasi terkait.

Pada kesempatan tersebut Menteri Darmin menyebutkan, tercatat sejak 2015 hingga 2018, KUR Peternakan sudah dinikmati oleh 687,897 debitur dengan total plafon sebesar Rp14,4triliun. Darmin menjelaskan, bahwa tujuan program KUR adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.

Lebih lanjut Menteri mengungkapkan bahwa KUR peternakan rakyat merupakan perluasan jenis KUR yang dimaksudkan untukmenggerakkan sektor ekonomi tradisional di pedesaan yang dikelola oleh rakyat yang menunjukkan keberpihakan Pemerintah terhadap UMKM.

Acara penyaluran KUR khusus peternakan dilaksanakan serentak di 5 lokasi pendukung (selain di Kab Malang Provinsi Jawa Timur), yaitu Kab. Sumba Timur Provinsi NTT, Kab. Magelang Provinsi Jateng, Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung, dan Kab. Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan,dan Kab. Garut Provinsi Jawa Barat. Menurut perbankan, kelima lokasi tersebut merupakan daerah dengan debitur peternakan yg cukup banyak.

“Penyerahan serentak ini bertujuan untuk mensosialisasikan KUR Peternakan Rakyat kepadaseluruh masyarakat di seluruh Indonesia," ungkap Menko Darmin.

Menurutnya, Skema KUR Peternakan yang ditetapkan oleh pemerintah terbukti membantu para peternak dalam mengakses pembiayaan untuk membantu permodalan. Kredit Usaha Rakyat pun telah lama menjadi perhatian Presiden Jokowi, bahkan diawal 2018, Presiden meminta bunga KUR diturunkan hingga 7%. Menurutnya, belum pernah pemerintah memberi subsidi bunga serendah itu.

Selanjutnya bagi masyarakat yang hadir, Menko Darmin memberi saran untuk beternaksecara berkelompok, dengan berkelompok, maka perencanaan usahaakan lebih terstruktur dan disiplin terjaga. Masing-masing anggota bisa saling mengingatkandan membantu bila ada yang sakit atau kesulitan.

Dalam sesi perbincangan dengan Amirudin, seorang  peternak sapi debitur KUR asal Sinjai melalui videoconference, Menko Darmin berpesan agar sebisa mungkin memanfaatkan fasilitas KUR yang disediakan pemerintah. "Jangan takut KUR habis, karena kita siapkan banyak (plafonnya), manfaatkanlah untuk membeli peralatan yang produktif," jelas Darmin.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menyampaikan, total penyaluran KUR Peternakan Rakyat yang disalurkan khusus pada hari ini sebesarRp 21,29 Miliar kepada 205 debitur, dengan rincian: Malang = Rp 1,7 Miliar kepada15 debitur; Magelang = Rp 1,6 Miliar kepada 12 debitur; Garut = Rp 12,98 Miliar kepada 150 debitur; Lampung Tengah = Rp1,9 Miliar kepada 12 debitur; Sumba Timur = Rp2,3 Miliar kepada 13 debitur; Sinjai = Rp 725 juta kepada 3 debitur.

Sementara itu Asisten II Perekonomian Pemprov Jawa Timur Wahid Wahyudi menyampaikanapresiasi atas digulirkannya KUR peternakan. Menurutnya, Jatim punya potensi yang tinggi disektor Peternakan. Data tahun 2018 menunjukkan jumlah sapi potong mencapai 4.6 jt ekor, atau 30% dari populasi nasional. Sama halnya dengan sapi perah, sebanyak 278 ribu ekor atau 51% dari populasi nasional.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita, mewakili Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menyerahkan secara simbolis bantuan alat pencacah pakan ternak (chopper), penampung susu dan peralatan instalasi biogas.

I Ketut Diarmita menyampaikan, KUR Khusus Peternakan Rakyat merupakan bagian KUR  yang diberikan kepada kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas peternakan rakyat baik pembibitan dan budidaya sapi, domba dan kambing,  ternak perah, babi,  unggas, serta integrasi pertanian/perkebunan dengan peternakan.

Ia juga mengatakan bahwarealisasi KUR sub sektor peternakan lebih tinggi dibandingkan Realisasi KUR Sektor Perikanan dan Sektor Konstruksi, dimana pada tahun 2018 sebesar 5,06 Triliun Rupiah dengan jumlah debitur sebanyak 222.264, berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang diterima dari Kemenkeu.

KUR Khusus Peternakan sebelumnya telah dilaksanakan di Wonogiri Jawa Tengah pada bulan Desember 2018 dengan jumlah penyaluran sebesar 8,9 milliar kepada 69 peternak di Wonogiri dan Magelang dengan off-taker PT. Widodo Makmur Perkasa dan BUMP PT. Pengayom Tani Sejagat. *(WL/HB)*

Contact person:Ir. Fini Murfiani, MSi (Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan).

Kamis, 24 Januari 2019

Bantu Peternak Ayam, Kementan Dan Bulog Distribusikan 5000 Ton Jagung

Ditjen PKH Kementerian Pertanian, I Ketut saat Konferensi Pers di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor, Kamis (24/01/2019).


Kota BOGOR – (harianbuana.com).
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian bersama dengan Perum Bulog bergerak cepat membantu para peternak ayam di sentra produksi di Jawa atas arahan Menteri Pertanian.
Serah terima jagung dilaksanakan di Divisi Regional Bulog Surabaya pada Kamis (24/01) untuk distribusikan ke Jawa Barat 1000 ton, Jawa Tengah 2000 ton dan Jawa Timur 2000 ton. Untuk wilayah Jawa Barat, beberapa assosiasi peternak ayam mandiri (Pinsar, PPUN, Koperasi Pertanian Karya Agrisatwa dan Koperasi Unggul Selaras) akan mewakili penyerahan jagung ke peternak.

Dirjen PKH, I Ketut Diarmita mewakili Kementerian Pertanian memfasilitasi pemenuhan kebutuhan jagung bagi peternak mandiri sampai dengan akhir bulan Februari 2019, dengan harga Rp. 4000, sebagai bukti kepedulian dan kehadiran pemerintah di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh peternak.

“Kita berharap peternak dapat membeli jagung dari sentra-sentra produksi jagung yang diperkirakan akan mulai memasuki masa panen raya pada akhir Februari 2019.  Pemerintah berharap harga jagung petani tidak jatuh saat panen raya, di lain pihak peternak juga masih mendapat harga yang wajar", terang I Ketut saat Konferensi Pers di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor, Kamis (24/01/2019).

Salah-satu suasana prosesi serah terima jagung yang dilaksanakan di Divisi Regional Bulog Surabaya pada Kamis (24/01) untuk distribusikan ke Jawa Barat 1000 ton, Jawa Tengah 2000 ton dan Jawa Timur 2000 ton.


Agus Siswantoro, Kepala Bulog Divisi Regional Jawa Barat, mengatakan bahwa bantuan jagung ini dalam rangka membantu peternak mandiri memeperoleh jagung dengan harga yang wajar untuk stabilisasi harga. "Bulogakan terus berusaha untuk membantu peternak mendapatkan jagung dengan harga yang wajar dan stabil", kata Agus.

Pada kesempatan ini, Hartono, Ketua PPUN atas nama peternak penerima bantuan menyampaikan ucapan terimakasih kepada Menteri Pertanian yang telah membantu peternak kecil untuk memperoleh jagung dengan harga sesuai harga acuan. "Atas nama peternak, saya sangat berterima-kasih pada pemerintah atas bantuan ini dan bantuan-sebelumnya. Selama ini, ada banyak program pemerintah yang diberikan pada kami", kata Hartono.

Sementara Kadma Wijaya, Ketua Koperasi Unggul Selaras Bogor juga menyampaikan ucapan terima-kasih kepada pemerintah yang sudah dengan sigap membantu meringankan beban peternak, terutama dalam mengatasi kesulitan bahan baku jagung. Dengan bantuan pemerintah, maka peternak mendapatkan harga jagung yang wajar, sehingga dapat menurunkan biaya produksi", ungkap Kadma Wijaya.

Senada dengan Hartono dan Kadma, Sekjen Gopan (Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional) Sugeng Wahyudi pun menyampaikan ucapan terima-kasih atas upaya pemerintah melalui Ditjen PKH atas respon cepat yang diberikan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh peternak mandiri.

"Upaya ini memang belum 100% menyelesaikan masalah, tetapi kepedulian Pemerintah untuk ikut terlibat dalam mengatasi masalah kebutuhan pakan peternak patut diapresiasi. Kami berharap ini merupakan upaya awal dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peternak. Terkait dengan pakan ayam, kami berharap ada kesinambungan agar ketersediaan pakan sustainable", ujar Sugeng.

Sugeng juga menjelaskan, bahwa ia tidak dapat langsung menerima jagung, tetapi ini harus dikerjasamakan dengan pihak lain, dalam hal ini pabrik pakan ternak. "Karena untuk peternak Broiler (perdaging) jagungnya tidak dapat ia olah sendiri, namun harus dikerjasamakan yang dilengkapi dengan perjanjian tertulis", jelas Sugeng.

Menurutnya, hal ini sangat berbeda dengan pola pakan pada peternak layer (petelur). Oleh karena itu, kedepan Ia berharap Ditjen PKH dapat memfasilitasi untuk merekomendasi keinginannya, dan ini akan lebih mudah jika jagung ini juga bisa disediakan untuk partnernya, yaitu pabrik pakan ternak dengan harga yang wajar. *(IFM/HB)*

Selasa, 04 Desember 2018

Ekspor Domba Garut Merambah Ke Uni Emirat Arab


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Ekspor kambing dan domba terus meningkat pada tahun ini, sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian dalam meningkatkan daya saing dan mempermudah perizinan ekspor.

I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) mengatakan, capaian  ekspor peternakan  khususnya ternak kambing/domba sampai dengan  bulan September  2018 cukup fantastis.

Menurutnya, ekspor domba pada tahun 2017 tercatat hanya 210 ekor, sedangkan pada Tahun 2018 sudah ada 3 (tiga) kali pengiriman ke Malaysia sebanyak  2.921 ekor. “Ini artinya ekspor domba mengalami peningkatan sangat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya", ujar I Ketut.

Selanjutnya, ia menyebutkan bahwa tahun ini Indonesia juga mulai mengekspor Domba Garut ke Negara Persatuan Emirat Arab (Uni Emirat Arab). Berdasarkan sales contract yang telah ditandatangani padaTanggal 26 Oktober 2018 antara PT. Inkopmar Cahaya Buana dengan pihak importir di Negara Persatuan Emirat Arab, Indonesia akan memenuhi permintaan Domba Garut sebanyak 300 ekor setiap 3 bulan dengan nilai potensi ekspor sekitar 3,04 milyar rupiah. "Kebijakan Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia pada Tahun 2045 menjadi Lumbung Pangan Dunia sedikit demi sedikit telah dapat dibuktikan", kata I Ketut Diarmita.

Setelah ekspor komoditas peternakan lainnya, lanjut I Ketut, seperti obat hewan, ternak babi, susu dan produk susu, daging sapi premium wagyu beef, pakan ternak, telur tetas, DOC daging ayam olahan dan telur asin, kini ekspor domba juga mulai meningkat.

I Ketut menjelaskan, Domba Garut memiliki ciri khas yang sangat spesifik,  sebagai salah satu Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, rumpun asli Indonesia, menjadikan komoditas ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh negara lain.  Hal ini menurutnya menjadi potensi bangsa yang harus dikembangkan untuk dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan peternak dengan tetap memperhatikan aspek kelestariannya di Indonesia.

Untuk pemanfaatan dan pelestariannya, I Ketut sebutkan bahwa Domba Garut yg telah ditetapkan sebagai rumpun ternak asli Indonesia berdasarkan Kepmentan Nomor  2914/Kpts/OT.140/6/2011 tentang Penetapan Rumpun  Domba Garut. “Dari aspek status populasi, ekspor Domba Garut ini telah dinyatakan aman oleh Komisi Ahli Perbibitan, karena telah memenuhi ketentuan sesuai Permentan Nomor 35 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa sebaran asli geografis populasi induk harus lebih dari 10.000 ekor," ungkap I Ketut Diarmita.

Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, bahwa populasi Domba Garut saat ini sebanyak 11.425.574 ekor dengan jumlah Domba Garut jantan 4.353.279 ekor dan betina 7.072.295 ekor. Menurutnya, jaminan kecukupan jumlah populasi di daerah asal ini merupakan kunci persyaratan komoditas tersebut dapat dilakukan pengeluaran. “Pengeluaran Domba Garut ini juga mengacu Permentan Nomor 19 Tahun 2012, tentang persyaratan mutu, benih, bibit ternak dan sumber daya genetik hewan", ujar I Ketut.

Lebih lanjut dirinya menekankan bahwa secara teknis kesehatan hewan, Domba Garut yang akan diekspor juga dipastikan telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan yang dibuktikan dengan Sertifikat Veteriner. Sertifikat Veteriner adalah sebagai bentuk penjaminan pemerintah terhadap pemenuhan persyaratan kelayakan dasar dalam sistem jaminan kesehatan hewan berdasarkan hasil serangkaian pemeriksaan/ pengujian kesehatan hewan sesuai dengan persyaratan negara tujuan.

Sementara itu, Fini Murfiani Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menyampaikan, ekspor perdana domba ke negara Persekutuan Emirat Arab ini membuktikan bahwa kita sebagai bangsa yang besar yg memiliki berbagai ke-khas-an ternak mampu mengisi pasar di luar negeri, sehingga diperlukan peran para peternak sebagai produsen dan bila mereka dapat mengoptimalkan usahanya sehingga terbentuk korporasi peternak, tentunya akan lebih mudah membuka peluang pasar global. “Dengan terbukanya pasar juga akan membuat peternak lebih bersemangat untuk beternak karena ada kepastian pasar, selain itu juga bersemangat untuk dapat meningkatkan kuantitas maupun kualitas ternak potong siap ekspor dan bersaing dengan negara lain. Kedepan kita dorong agar ekspor kambing dan domba kita dalam bentuk karkas dan bahkan olahan sehingga nilai tambahnya semakin besar", ujar Fini Murfiani.

Fini menegaskan bahwa untuk mendorong ekspor, pihak eksportir didorong untuk terus memperkuat kemitraan dengan peternak, dengan pilihan berbagai pola kemitraan yang cocok untuk kedua belah pihak yg bermitra, sebagai upaya untuk menjaga kontiniutas ketersediaan ternak. Untuk keberlanjutan pasokan ternak dan mengembangkan kemitraan, Ditjen PKH telah memfasilitasi pertemuan antara PT. Inkopmar dengan peternak kambing domba yang dikoordinir oleh Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI). “Pada intinya, mereka sepakat melakukan kemitraan yang saling menguntungkan guna menjamin pasokan dan kepastian pemasaran", imbuh Fini Murfiani.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Mr. Khalid dari private development pihak Uni Emirat Arab dalam kunjungannya ke Ditjen PKH waktu itu menyampaikan keinginannya untuk mengimpor 300 ekor Domba Garut per tiga bulan sekali dan 1.500 ekor domba Jawa setiap bulan. Selain itu pihak UAE juga berencana melakukan investasi untuk pembiakan dan penggemukan sapi sebanyak 100 ribu ekor.  "Mereka memerlukan lahan sekitar 100 ribu hektar untuk pemeliharaan secara ekstensif, seperti yang telah dilakukan UAE di Malaysia", ungkap Fini.

Menurutnya, beberapa persyaratan yang diajukan adalah infrastruktur yang mudah terjangkau seperti bandara dan pelabuhan, serta aman dari beberapa potensi bencana seperti pulau Kalimantan. "Adanya hubungan kerjasama perdagangan dengan  Negara Persatuan Emirat Arab ini kita harapkan akan jadi peluang ekspor komoditas ternak lainnya dari Indonesia, selain itu juga ada investasi bidang peternakan di Indonesia dari negara tersebut", ucap Fini Murfiani.

Ia sebutkan juga bahwa saat ini Indonesia telah menyediakan berbagai fasilitas bagi investor di bidang peternakan antara lain berupa fasilitas tax allowance, tax holiday, dan kemudahan proses perijinan berusaha. “Kita berharap kerjasama perdagangan antar kedua negara ini akan semakin meningkat khususnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan", pungkasnya. *(FINI/HB)*

Top...!  BBVet Wates Nomor Wahid Selesaikan Program Bekerja


DI YOGYAKARTA – (harianbuana.com).
Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates mengundang ratusan warga berbagai pelosok desa dari delapan kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas dan Purbalingga, bertempat di Hotel Cavinton Yogyakarta. Pertemuan dua hari, 3-4 Desember 2018 itu adalah untuk evaluasi pelaksanaan Program Bekerja (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera).

Tidak kurang 169 orang warga desa terlihat hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka berasal dari desa-desa dari Kecamatan Jatilawang, Kalibagor, Patikraja dan Pekuncen di Kabupaten Banyumas; serta warga dari desa yang tersebar di Kecamatan Rembang, Mrebet, Kaligondang dan Kutasari di Kabupaten Purbalingga.

Elemen warga desa yang hadir meliputi kepala desa, petugas koordinator dan pendamping kecamatan, petugas koordinator desa.

Selain pejabat dan staf BBVet dan warga desa, hadir juga para pemangku kebijakan dari Kementerian Pertanian Pusat, terlihat erlihat hadir pula diantaranya Sesdit Peternakan dan Kesehatan Hewan Ir. Nasrullah, Direktur Perbibitan Ir. Sugiono, Dirjen PKH (Peternakan dan Kesehatan Hewan) Dr. I Ketut Diarmita, dan Direktur Kesmavet drh. Syamsul.

Sebagaimana diketahui bahwa BBVet Wates, Yogyakarta, telah selesai melaksanakan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera atau dikenal juga dengan Program Bekerja, Tahun 2018. BBVet Wates menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang pertama kali selesai melaksanakan program ini di antara lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang mendapat tugas tambahan untuk melaksanakan Program dimaksud.

Program Bekerja sesungguhnya merupakan salah satu program unggulan dari Kabinet Bekerja yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat berupa bantuan bibit ayam sejumlah 50 (limapuluh) ekor setiap Rumah Tangga Miskin (RTM).

Pelaksanaan Program Bekerja oleh BBVet Wates di Kabupaten Purbalingga dan Banyumas menjadi contoh bagi UPT yang lain. Misalnya, BBVet Maros di Sulawesi, BBVet Lampung di Sumatera, BBPTU Baturaden dengan wilayah bagi di Kabupaten Brebes dan Jawa Barat, Pusvetma dan BBIB Singosari di Jawa Timur belajar ke BBVet Wates terkait implementasi program ini.

Berbagai permasalahan dan hambatan, baik dari pengadaan ayam, interaksi dengan RTM penerima ayam Program Bekerja, komunikasi dengan dinas dan pemerintah desa, hingga metode pembagian yang dilaksanakan oleh BBVet Wates menjadi contoh untuk pelaksana Program Bekerja di wilayah lain di Indonesia.

Pertemuan dua hari itu diisi dengan pemberian pengarahan dari para pemangku kebijakan, di antaranya Ir. Nasrullah selaku Sesdit PKH Kementerian Pertanian, Dirjen PKH, Dr. I Ketut Diarmita, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi hangat di antara para stakeholder Program Bekerja. Evaluasi tersebut menghasilkan hal-hal positif  bagi perbaikan kedepan, baik system maupun manajemen serta metode dari program Bekerja yang meliputi  proses persiapan, penanganan hambatan dan solusinya.

Diharapkan, di tahun 2019 Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera dapat berjalan dengan lebih baik dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. *(BAS/HB)*

Sabtu, 01 Desember 2018

BBVet Wates Akan Lakukan Surveillance AMR terhadap Produk Peternakan


DI Yogyakarta – (harianbuana.com).
Resistensi Antimikroba (AMR-Anti Microba Resistensi) menjadi ancaman yang menyita perhatian dunia kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, dan lingkungan. Selain itu, ancaman Resistensi Antimikroba juga dipandang sebagai ancaman serius bagi keberlangsungan ketahanan pangan, khususnya bagi pembangunan di sektor perternakan, pertanian dan perikanan.

Oleh karena itu Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates hadir dan ikut secara aktif dalam acara 'International Scientific Conference on AMR 2018' dengan tema Raising Awareness and Understanding on AMR Through One Health Approach for Health Professionals. Acara tersebut dilaksanakan di Hotel JW Marriot, Jakarta pada tanggal 28–29 November 2018 yang lalu, yang merupakan kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan WHO.

“Balai Besar Veteriner Wates akan berperan serta secara aktif dengan mengagendakan dan akan melaksanakan Surveillans Resisten Antimikroba pada produk-produk peternakan pada tahun 2019", jelas drh. Bagoes Poermadjaja MSc, Kepala Balai Besar Veteriner Wates, yang juga merupakan salah satu pembicara pada acara tersebut, kepada media ini, Sabtu (01/12/2018).

Untuk menghadapi ancaman Resistensi Antimikroba, lanjut Bagoes, diperlukan Konsep One Health. Konsep ini memastikan seluruh pemangku kepentingan dilibatkan dalam menyelesaikan masalah secara menyeluruh.

Pendekatan One Health mencakup pemikiran bahwa permasalahan yang memberikan dampak kepada kesehatan manusia, hewan dan lingkungan dapat diselesaikan secara efektif melalui komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik di antara para pemangku kepentingan dari berbagai disiplin ilmu dan kelembagaan, menuju pada masyarakat yang lebih sehat dan bahagia.

“BBVet Wates merupakan Laboratorium rujukan Nasional untuk beberapa penyakit penting di bidang peternakan seperti Avian Influenza, Anthrax dan Salmonella, dan kami juga menjadi focal point untuk pelaksanaan Program Surveillans AMR pada tahun 2019 nanti", pungkas drh. Bagoes saat diwawancarai awak media. *(BAS/HB)*

Kamis, 29 November 2018

Belgian Blue Gatotkaca Telah Hadir Di Indonesia

Sapi Belgian Blue (BB) yang memiliki otot bak binaragawan.

Kab. BOGOR – (harianbuana.com).
Mimpi peternak untuk memiliki Sapi Belgian Blue (BB) yang memiliki otot bak binaraga,  akan segera terwujud. Pada 15 November 2018, Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari telah berhasil memproduksi semen/sperma Gatotkaca.

Gatotkaca merupakan, sapi Belgian Blue (BB) murni pertama di tanah air. Gatotkaca lahir pada tanggal 30 Januari 2017 di Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor  dengan bobot lahir 62,5 kg melalui operasi sesar. Dibandingkan sapi jenis lainnya (Simmental, Limousine) Sapi BB memiliki karkas lebih tinggi sekitar 70-80 %.

“Mengingat umur Gatotkaca sudah mencapai 20 bulan maka akan segera dicoba untuk memproduksi semen/sperma, untuk itu Gatotkaca akan dibawa ke BBIB  Singosari", ujar drh Oloan Parlindungan, MP selaku ketua pelaksana pengembangan sapi BB di Indonesia saat mengikuti acara pameran peternakan dan kontes ternak di Sidoarjo Jawa Timur pada tanggal 28 Oktober 2018.

“Semen inilah yang nantinya  yang akan disebar  ke masyarakat. Dengan cara kawin suntik, masyarakat bisa memiliki sapi BB persilangan yang bisa lahir normal", tandas Oloan.

Menyusul, drh. Enniek Herwiyati, M.P. selaku Kepala Balai  di BBIB Singosari menegaskan, produksi perdana semen Gatotkaca memiliki tingkat mortilitas (daya hidup) 70%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas semen Gatotkaca bagus. Sampai saat ini telah tersedia sebanyak 200 straw semen beku BB.

“Proses Produksi semen Gatotkaca sama dengan proses produksi untuk sapi-sapi yang lain yaitu mengacu pada SNI (Standar Nasional Indonesia) produksi semen", tegas Enniek.

Dilaskannya, pengembangan sapi BB di Indonesia merupakan satu upaya untuk meningkatkan jumlah produksi daging sapi dengan cara meningkatkan produktifitas daging sapi per ekor. Dimana untuk karkas sapi lainnya hanya sekitar 45-60% sedangkan sapi BB mencapai 70-80%.

"Hingga saat ini telah lahir sapi BB yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) sebanyak 66 ekor hasil Transfer embrio dan 46 ekor hasil Inseminasi Buatan total kelahiran sampai dengan 28 November 2018 sebanyak 110 ekor", jelasnya

Keberhasilan Ditjen PKH mengembangkan sapi BB ini mendapat apresiasi langsung dari Dubes Belgia untuk Indonesia karena secara tidak langsung pemerintahnya berkontribusi mendukung ketahanan pangan di Indonesia. *(Menik/HB)*

Selasa, 27 November 2018

Peternak Unggas Blitar: Kebijakan Kementan Pro Rakyat


Sukarman, Pengurus PPRN (Paguyupan Peternak Rakyat Nasional) yang sekaligus Ketua Koperasi Putra (Koperasi Peternak Unggas Sejahtera) Blitar saat berada dalam area pemijahan telur ayam, Selasa (27/11/2018) siang.

Kab. BLITAR – (harianbuana.com).
Para peternak di seluruh Indonesia saat ini fokus beternak, sehingga tidak menghiraukan provokasi atau penggiringan opini mosi tidak percaya terhadap pemerintah karena dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas peternakan.

Santernya isu bahwa pemerintah tidak fokus mengelola kebijakan pertanian mulai dari hulu hingga hilir, tak mendapat ruang sama-sekali dikalangan para peternak. Bahkan, mereka menilai isu-isu itu malah membingungkan bagi mereka.

Seperti halnya yang disampaikan Sukarman selaku Pengurus PPRN (Paguyupan Peternak Rakyat Nasional) yang sekaligus Ketua Koperasi Putra (Koperasi Peternak Unggas Sejahtera) Blitar  pada media ini, Selasa 27 Nopember 2018, bahwa Kebijakan Kementerian Pertanian selama ini mereka rasakan sangat berdampak positip terhadap keberlangsungan usaha para anggota paguyubannya.

"Blitar memiliki 4.200 peternak, dengan populasi ayam layer sekitar 19 juta ekor dan produksi telur mencapai 650 ton per hari", ujar Sukarman saat ditemui, Selasa (27/11/2018).


Sukarman, Pengurus PPRN (Paguyupan Peternak Rakyat Nasional) yang sekaligus Ketua Koperasi Putra (Koperasi Peternak
Unggas Sejahtera) Blitar saat berada di kantor Koperasi Peternak Unggas Sejahtera, Selasa, Selasa (27/11/2018) siang.

Menurutnya, selama ini peternak di Blitar merasa banyak dibantu oleh Kementerian Pertanian, yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. "Alhamdulillah dalam dua tahun terakhir ini kami banyak dibantu oleh Kementan", imbuhnya.

Lebih lanjut, Sukarman menjelaskan, saat harga telur jatuh pada tahun 2017 lalu hingga mencapai Rp.13.500,- per kilogram, pihak Kementan langsung datang. Bahkan, Dirjen PKH atas instruksi Mentan langsug datang sendiri sampai 3 kali ke Blitar.

Dijelaskannya pula, untuk mengatasi penurunan harga telur tersebut, Kementan mengundangnya ke Jakarta dan dilibatkan dalam penyusunan kebijakan perunggasan di sektor hulu hingga terbitlah Permentan 32 tahun 2017.

"Untuk mengakomodir suara kami, Kementan merevisi Permentan sebelumnya menjadi Permentan No. 32 Tahun 2017. Dalam Permentan tersebut, diatur pembagian DOC layer. Dimana peternak mandiri mendapatkan DOC 98% dan integrator cuma 2%, bahkan integrator tidak boleh menjual telur di pasar becek", jelasnya.

Lebih jauh, Sukarman memaparkan, produksi telur sebelumnya agak jelek karena banyak ayam yang afkir, hingga harga telur setelah lebaran kembali mengalami penurunan menjadi sekitar Rp.15.500,-  hinnga Rp. 16.000,-. Menyikapi hal itu, Dirjen PKH kembali turun ke lapangan dan menghimbau agar ayam yang sudah tidak berproduksi agar diafkir.

"Saat ini yang berproduksi adalah ayam-ayam muda dan sudah berproduksi maksimal. Dalam dua minggu ini, harga telur ayam telah membaik, yaitu berkisar antara Rp. 19.500,- hingga Rp. 20.000,-, harga sebelumnya sekitar Rp. 16.000,-. Harga saat ini sudah sesuai dengan harga acuan yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Permendag Nomor 96 Tahun 2018, yakni Rp. 18.000,- sampai dengan Rp. 20.000,-", papar Sukarman.

Sukarman menambahkan, saat ini jumlah anggota koperasinya ada 350 peternak. Sedangkan anggota dari assosiasi PPRN, disebutnya banyak sekali. Para anggota payubannya, rata-rata memiliki ayam 3.000 — 10.000 ekor, bahkan ada yang memiliki ratusan ribu ekor ayam.

"Pihak Kementan sangat membantu keberlangsungan usaha peternak-peternak kecil di Blitar. Bahkan, saat ada serangan penyakit, Tim Ditjen PKH langsung turun ke Blitar untuk melakukan investigasi dan mengambil sample, serta secara cepat menyelesaikan masalah penyakit tersebut", tambahnya.

Ditandaskannya, saat ini pihaknya sudah ada kerjasama juga dengan Pemprov DKI Jakarta melalui MoU yang ditandatangani antara Bupati Blitar dan Gubernur DKI Jakarta.

"Kami akan menyuplai telur ayam ke Food Station sebanyak 150.000 ton hingga 200.000 ton per bulan. Selain itu, Blitar saat ini sedang membangun kerjasama dengan Kabupaten Majene untuk menyuplai telur dan sebaliknya Kab. Majene akan menyuplai jagung ke Blitar", tamdasnya.

Sementara itu, Rofi, Ketua PPRN Blitar mengungkapkan, bahwa peternak Blitar sudah bertahun-tahun mencari nafkah dengan usaha ternak ayam petelur. Ia pun berterima kasih kepada Menteri Pertanian dan jajaranya yang selalu berusaha membantu peternak untuk terus hidup dan berkesempatan mencari nafkah serta membantu memajukan bangsa.

"Saat ini, Blitar merupakan basis terbesar produksi unggas dan produk turunannya di tingkat nasional. Ada sebanyak 4.321 keluarga yang terlibat aktif dalam peternakan unggas layer (petelur). Mereka memenuhi kebutuhan pakan unggas berupa jagung dan tanaman pangan lainnya secara mandiri dari pertanian lokal. Dari 7.600 ton produksi telur nasional, 40 persennya dihasilkan dari Jawa Timur. Paling besar berasal dari Kabupaten Blitar", ungkap Rofi.

Menurut Rofi, para peternak Blitar mampu menghidupi  keluarganya dengan layak dan dapat meningkatkan dejarat kesejahterannya dari hasil peternakannya.

"Hasilnya, mereka manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga taraf kehidupan mereka kian meningkat dari tahun ke tahun", pungkasnya. *(SGN/DI/HB)*