Kappija-21 Adakan Penyuluhan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga bagi Warga Rusunawa Pondok Bambu

Mulyono Loji, Presiden Kappija-21 saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Lingkungan bagi warga penghuni Rusunawa Pondok Bambu, jalan H. Dogol, Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit – Jakarta Timur, Sabtu (20/10/2018).

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia - Jepang Abad 21 (Kappija-21) melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga dan lingkungan bagi warga penghuni Rusunawa Pondok Bambu, Jl. H. Dogol, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit – Jakarta Timur, bertempat di ruang pertemuan warga rusunawa tersebut, Sabtu (20/10/2018).

Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Kappija-21 dan JICA (Japan Internasional Cooperation Agency) dengan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdatul Ulama (LBPI NU). Bentuk kegiatan adalah penjelasan program, diskusi, dan praktek mengelola sampah.

Hadir sebagai fasilitator kegiatan yang dibuka secara resmi oleh perwakilan JICA, Mr. Ando Hisao, beberapa pengurus Kappija-21, Mulyono Loji dan Yusron, dan pengurus LPBI NU, Bapak Wahid dan Bung Lukman. Hadir juga pada kesempatan itu, Wilson Lalengke, salah satu alumni program JICA yang didaulat untuk berbagi pengalaman tentang pengelolaan sampah di Jepang dan Eropa, serta strategi penerapannya di Indonesia.

Tidak kurang dari 30 perwakilan warga Rusunawa Pondok Bambu mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias. Para peserta yang kebanyakan ibu-ibu dengan sangat serius mengikuti penjelasan dan praktek membuat kompos dari sampah rumah tangga mereka sendiri.

Dalam pemaparannya, Wilson Lalengke yang lebih dikenal sebagai Ketua Umum PPWI ini, menekankan pentingnya pembudayaan mengelola sampah pribadi masing-masing individu di rumah masing-masing dan dimanapun berada. "Kunci utama dalam mencapai keberhasilan mengelola sampah adalah membiasakan setiap anggota keluarga di rumah untuk dapat mengelola sampahnya masing-masing, budayakan mengatur sampah individu masing-masing, baik di rumah maupun dimanapun berada", urai lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Mr. Ando Hisao, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga sangat penting dilakukan sendiri oleh warga masyarakat sendiri di tempat kediaman masing-masing. "Kita perlu mengelola sampah kita di tempat kediaman keluarga masing-masing. Ini penting agar persoalan sampah di Jakarta, dan kota-kota lainnya di Indonesia, dapat ditanggulangi secara bersama", jelas Mr. Ando dalam bahasa Indonesia yang lancar.

Senada dengan itu, Mulyono Loji, Presiden Kappija-21, dalam sambutannya juga menegaskan bahwa sampah sudah saatnya dilihat sebagai berkah, bukan bencana. "Oleh karena itu, sampah mesti dikelola dengan baik di rumah-rumah masing-masing", kata Mulyono.

Sebagaimana diketahui, setiap hari warga Jakarta yang jumlahnya sekitar 9-10 juta orang menghasilkan 6.000 ton sampah. "Ini artinya setiap orang Jakarta menghasilkan 0,8 kg sampah setiap harinya", ujar Wahid, Direktur LPBI NU dalam sambutannya di awal acara.

Kemampuan Pemerintah DKI Jakarta, sambung Wahid, hanya mampu mengelola 40-50 persen sampah kota Jakarta. "Itu sebabnya, masih banyak terlihat sampah berserakan di hampir semua tempat di Jakarta, pemerintah belum mampu mengelola sampah warganya", imbuh Wahid.

Selain pengelolaan sampah organik (kompos), juga diperkenalkan teknik pengelolaan sampah anorganik yang didaur-ulang menjadi bahan atau alat-alat rumah tangga lainnya. Materi pengelolaan sampah daur ulang itu disampaikan oleh Ms. Juwairiyah dari Bank Sampah Nasional (BSN).

Seusai mengikuti kegiatan, setiap peserta diberikan sertifikat kepesertaan sosialisasi program pengelolaan sampah rumah tangga dimaksud. Kegiatan tersebut rencananya akan dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya. *(APL/Red)*

Selengkapnya..

PKL Benpas Korban Kebakaran Bakal Direlokasi Di Kedungsari

Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus (kaos lengan panjang biru-putih) saat memberi keterangan pers kepada sejumlah awak media, Sabtu (23/09/2017) pagi, dilokasi kebakaran.

Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus mengambil langkah cepat dalam mengatasi dampak sosial maupun ekonomi bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama ini berdagang di sentra PKL jalan Benteng Pancasila (Benpas), menyusul terjadinya musibah kebakaran ratusan lapak eks PKL Alon-alon di sentra perdagangan Benteng Pancasila (Benpas) Kota Mojokerto. Wali Kota Mas’ud Yunus datang ke lokasi kebakaran dan meninjau dari luar garis polisi yang dipasang aparat Kepolisian, Sabtu (23/9/2017) sekitar pukul 08:30 WIB.

Orang nomor satu dijajaran Pemerintah Kota Mojokerto ini menuturkan, bahwa pihaknya akan secepatnya merelokasi ratusan pedagang korban kebakaran dilahan kosong milik Pemkot dikawasan Lingkungan Kedungsari Kelurahan Gunung Gedangan kecamatan Kranggan, yang berjarak sekitar seratus meter dari lokasi blok yang terbakar. “Kita akan lakukan relokasi sementara untuk semua pedagang yang saat ini terkena musibah. Lokasinya tanah milik Pemkot di Lingkungan Kedungsari, Kelurahan Gunung Gedangan", tutur Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus kepada sejumlah awak media, Sabtu (23/09/2017) pagi, dilokasi kebakaran.

Diterangkannya, bahwa dana yang akan digunakan untuk merelokasi sementara ratusan PKL korban amukan si Jago Merah itu akan diambil dari dana tak terduga yang bersumber dari APBD 2017. “Relokasinya kita upayakan dalam waktu dekat. Saya minta, Disperindag segera ketemu tim anggaran. Bagaimana agar relokasi sementara bisa menggunakan dana tak terduga”, terang Wali Kota Mojokerto, Mas'ud Yunus.

Sementara itu, untuk keberlangsungan usaha para pedagang korban kebakaran, Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus menjelaskan, bahwa pihaknya akan mendorong BAZNAS dan BPRS Kota Mojokerto untuk memberikan hibah dan bantuan modal tanpa bunga. “Kalau BAZNAS Kota Mojokerto, saya harap bisa menyalurkan bantuan berupa hibah. Karena mereka (pedagang) ini termasuk golongan ‘gharim’ atau orang bangkrut. Sedangkan BPRS, bisa menyalurkan kredit modal tanpa bunga dengan paket PUSYAR", jelas Wali Kota.

Hanya saja, terkait kapan dilakukannya rehabilitasi terhadap ratusan kios yang kini hangus itu, birokrat yang juga seorang ulama ini akan berupaya mengusulkannnya pada Tahun Anggaran 2018 mendatang. “Kalau tahun 2017 sudah tidak mungkin, karena P-APBD 2017 sudah akan berjalan. Yang paling mungkin (rehab) tahun 2018", cetusnya.

Mas'ud Yunus pun menandaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan sentra PKL Benpas Kota Mojokerto yang pasca kebakaran hanya tersisa 6 kios itu. “Kita akan lakukan evaluasi. Kedepan bagaimana teknis pengamanannya. Sedang terkait hal yang menyebabkan terjadinya kebakaran, kita serahkan sepenuhnya kepada aparat Kepolisian”, tandasnya.

Seperti diketahui, telah terjadi kebakaran hebat  disentra perdagangan PKL Benpas Kota Mojokerto pada Jum’at (22/09/2018) tengah-malam sekitar pukul 23:00 WIB. Karena pada saat kejadian terdapat faktor hembusan angin yang lumayan kencang dan dalam beberapa bulan terakhir kondisi cuaca cenderung panas serta dilokasi kebaran sendiri banyak terdapat bahan yang mudah terbakar, maka meski petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) dengan dibantu warga sekitar dan aparat Kepolisian sudah berupaya keras untuk menjinakkan amukan si Jago Merah, namun baru pada sekitar pukul 03:00 WIB, api mulai mengecil.

Hingga saat ini, belum diketahui penyebab pasti pemicu terjadinya kebakaran yang menghanguskan ratusan lapak PKL Benpas yang dibangun Pemkot Mojokerto pada tahun 2012 yang silam. Tak ayal, atas peristiwa kebakaran tersebut, terdapat 230 kios di blok PKL eks Alon-alon hangus dilahap si Jago Merah.

Sementara itu, Shocib Azis yang tak lain adalah Ketua Paguyuban Padang Bara, yakni paguyuban eks PKL Alon-alon mengungkapkan, bahwa tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun akibat kebakaran tersebut, tidak ada satupun barang-barang dagangan yang bisa diselamatkan. “Kebakaran terjadi setelah semua kios tutup. Yang tinggal di lokasi hanya petugas jaga saja”, ungkapnya.

Terkait asal titik api itu sendiri, Shocib mengaku, jika dirinya tidak mengetahui secara pasti. “Diduga berasal dari warung milik Pak Anam yang ada disisi timur utara. Tapi, saya tidak bisa memastikan. Karena sampai sekarang saya belum ketemu petugas jaganya”, aku Shocib.

Menurut Shocib Azis, api menjalar begitu cepat hingga menghanguskan hampir semua lapak permanen yang terbagi dalam 7 (tujuh) blok itu. "Yang tersisa hanya enam kios yang ditempati warga sekitar", pungkasnya. *(DI/Red)*

Selengkapnya..

DP3AK Pemkot Mojokerto Kejar Target Akseptor MOP BKKBN Provinsi Melalui Nobar Keliling Dan Kesenian Ludruk

Kepala DP3AK Pemkot Mojokerto Moch. Ali Imron saat blusukan untuk menyosialisasi program KB MOP yang dikemas dalam bentuk 'cangkruk ngopi' 

Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AK) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto sempat dibuat kelabakan karena tingginya target keikut sertaan KB pria MOP tahun ini. Pihak BKKBN Propinsi Jatim memasang target minimal 73 peserta KB Jaring Metode Operasi Pria (J-MOP), jauh dibawah target Pemda setempat yang hanya mematok angka 23 orang dalam satu tahun anggaran. Tak cuma bingung dituntut untuk memikirkan anggaran tambahan KB berhadiah Rp.500 ribu per-orang, DP3AK Pemkot Mojokerto pun juga kebingungan dalam memenuhi target wajib mendapatkan sasaran siapa-siapa yang mau 'dikhitan-ulang' untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kota Terkecil se Indonesia dengan jumlah penduduk kisaran 143.000 jiwa ini.

Sebagaimana diungkapkan Kepala DP3AK Pemkot Mojokerto Moch. Ali Imron kepada wartawan, bahwa awal menerina target minimal peserta KB MOP dari BKKBN Provinsi tersebut, pihaknya sempat kebingungan. Pasalnya, untuk bisa melampaui target Pemda setempat atas adanya peserta KB bersistem MOP di Kota yang hanya memiliki luas wilayah sekitar 16,47 KM persegi ini, pada 2016 lalu saja, pihak DP3AK Pemkot Mojokerto hingga melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan sering mengadakan acara nonton bareng (Nobar). "Awalnya sempat bingung juga, targetnya tinggi banget. Jauh melampaui target MOP tahun lalu. Tapi, pada triwulan ke-satu, kami sudah mendapatkan 23 orang peserta MOP. Inipun, dibantu dengan program Nobar (Red: nonton bareng", ungkap Moch. Ali Imron, Senin (10/04/2017).

Moch. Ali Imron memaparkan, bahwa pihaknya menggunakan sejumlah cara untuk menggapai target tersebut. Salah-satunya, dengan menggelar acara Nobar secara keliling dari Kelurahan ke Kelurahan. Menurutnya, Nobar keliling dengan memutar film-film yang pernah ngetren  diera 90-an ini mendapat sambutan hangat dari semua kalangan. "Sengaja kami menyisir masyarakat bawah dengan menggelar nobar berhadiah sembako. Pemutaran film-film bertema perjuangan dan KB ini memberi dua manfaat sekaligus. Yakni membangkitkan semangat nasionalisme dan pencerahan masyarakat terhadap pentingnya ikut KB", paparnya.

Dijelaskannya pula, bahwa selain dengan menggunakan metode pendekatan Nobar keliling, pihaknyapun juga menjadi sponsor dalam acara hajatan warga yang menampilkan hiburan kesenian tradisional Ludruk. Dimana, dalam alur ceritanya disisipkan pentingnya bagi masyarakat untuk ikut program Keluarga Berencana (KB). "Banyak anak-anak yang nonton. Tapi, alur ceritanya itu dibuat menjadi pendidikan KB bagi anak usia dini. Artinya, dalam pagelaran Ludruk itu, ceritanya dinunuti promosi KB", jelas Imron sembari tergelak.

Menurut Kepala DP3AK Pemkot Mojokerto, bahwa dalam upaya menyukseskan program KB dengan menggunakan metode MOP tersebut, pihaknya juga aktif menyosialisasikan program vasektomi ini kewarung-warung dan pasar. "Kita mampir kewarung-warung kopi untuk mensosialisasikan KB MOPini, termasuk juga kepasar. Masyarakat masih banyak yang mengangap KB vasektomi adalah momok, sehingga takut tidak bisa ereksi. Padahal itu salah, karena justru sebaliknya", pungkas Kepala DP3AK Pemkot Mojokerto, Moch. Ali Imron.
*(Yd/DI/Red)*

Selengkapnya..

Pola Hidup Bersih Dan Sehat, Tingkatkan Derajat Harapan Hidup Warga Kota Mojokerto

Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus saat mengukuhkan kepengurusan Komda Lansia Jatim, di pendopo Graga Praja Pemkot Mojokerto, Jum'at (09/12/2016).

Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Meski Kota Mojokerto hanya memiliki luas wilayah kurang-lebih 16,47 Km2 dan hanya terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan, namun Kota terkecil se Indonesia ini memiliki berbagai program kesehatan unggulan yang digencarkan sejak masa pemerintahan Wali Kota Ir. H. Abdul Gani Soehartono, MM. (2003—2018). Yang mana, sejak masa pemerintahan Wali Kota Abdul Gani Soehartono ini pula, pola hidup bersih dan sehat warga Kota Mojokerto tiap tahun semakin tinggi dan makin meningkat.

Dengan semakin tinggi dan semakin meningkatnya pola hidup bersih dan sehat inilah, maka harapan hidup warga Kota Mojokerto menjadi semakin meningkat pula. Bahkan, terkait hal ini, pihak Pemerintah Daerah (Pemda) setempat mengklaim, bahwa harapan hidup di Kota yang hanya memiliki 18 (delapan belas) Kelurahan ini paling tinggi di Jawa Timur (Jatim), yakni mencapai 72,82 % (persen).

Sebagaimana dalam sambutan yang dipaparkan Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus, usai mengukuhkan kepengurusan Komda Lansia Jatim. Bahwa, pola hidup bersih dan sehat warga Kota Mojokerto tiap tahun semakin tinggi dan makin meningkat, sehingga usia harapan hidup warga Kota Mojokerto menjadi lebih tinggi. "Kami memiliki berbagai program kesehatan yang digencarkan sejak jamannya pak Gani (Red : Walikota lama). Pola hidup bersih dan sehat warga Kota Mojokerto, tiap tahun semakin tinggi dan makin meningkat. Inilah yang menjadi indikator usia harapan hidup warga kami tertinggi  di Jatim", papar Wali Kota Mojokerto, Jum'at (09/12/2016).

Bahkan, lanjut Wali Kota Mojokerto, bahwa daerahnya ditetapkan sebagai daerah yang memiliki rata-rata usia penduduk terpanjang se-Jatim. Hal ini, karena adanya program-program pendukung yang menjadi indikator penunjangnya. "Di Jawa Timur, tingkat harapan hidup kita paling tinggi dibanding daerah lain," tambahnya. Ini karena program pendukung yang menjadi indikatornya. Seperti PSN (Red : Pemberantasan Saran Nyamuk) terintegrasi, pengadaan taman Lansia, Puskesmas Lansia di Wates juga Kelompok Usaha Bersama (Red : KUB) Lansia. Dan yang saat ini sedang kita kerjakan, kita membuat trotoar Lansia dan trotoar ramah bagi kaum difabel. Seperti disepanjang jalan Gajah Mada — Pahlawan. Tujuannya, supaya kalau jalan-jalan tidak kejeglong", urai Wali Kota Mas'ud Yunus.

Selain itu, Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus juga menyampaikan, bahwa di Kota Mojokerto ini, para Lansia diupayakan diberi kegiatan sehingga masih bisa produktif, meski sudah lanjut usia. "Terutama mereka yang sudah tidak produktif kita tampung dirumah Lansia. Ditempat ini, akan diberikan berbagai bimbingan dan kegiatan. Dengan demikian, mereka akan tetap produktif dan mainsetnyapun akan berubah", pungkasnya.
*(Yd/DI/Red)*

Selengkapnya..

851 Penerima PKH Nikmati Fasilitas ATM

            Kepala Dinsos Kota Mojokerto, Sri Mujiwati.

Kota MOKOKERTO — (harianbuana.com).
Warga Kota Mojokerto penerima Program Keluarga Harapan (PKH) akan menikmati fasilitas online perbankan pada pencairan mendatang. Pihak Dinas Sosial (Dinsos) setempat, telah menunjuk Bank BNI sebagai mitra bagi 851 penerima PKH. "Dengan kartu BNI yang dimiliki penerima PKH bisa belanjakan kebutuhan pokok di tempat yang mempunyai fasilitas debit. Tapi mereka juga bisa menarik tunai di warung yang masih belum menyediakan barang kebutuhan pokok", terang Kadinsos Kota Mojokerto, Sri Mudjiwati, Minggu (23/10/2016).

Model transaksi keuangan secara online akan mengubah anggapan bahwa fasitas ini tidak hanya bisa dinikmati kalangan berduit saja.  Karena PKH di 'Kota Onde-onde' ini menikmati fasilitas online yang sama untuk mencairkan dana dari pemerintah pusat tersebut.

Saat ini, kata Mudjiwati, seluruh dana untuk penerima PKH se kota Mojokerto sudah berada di Bank BNI 46 selaku pihak yang ditunjuk pemerintah pusat.  Pihak bank tengah mempersiapkan pencetakan kartu bagi penerima PKH. "Sementara Dinsos melakukan pendataan maupun pembagian kelompok penerima , soal alamat,  dan lain sebagainya", tambah Mudjiwati.

Diperkirakan awal Nopember mendatang,  seluruh dana sudah terdistribusikan kepada penerima PKH.  Dinas Sosial sudah menjadwalkan sosialisasi keseluruh kelompok warga penerima PKH. "Kita mulai dari tingkat kecamatan,  dari tiga kecamatan yang ada akan kita lakukan sosialisasi ke masyarakat", imbuhnya.

Di kota Mojokerto disiapkan bakal ada 10 lokasi e warung.  Namun hingga saat ini yang disetujui pemerintah pusat baru 3 lokasi. "Setiap kecamatan ada satu e warung.  Kalau kondisinya lancar,  insya Alloh bisa melayani warga penerima PKH, " tandas Mudjiwati.

Terpisah Junaedi Malik ketua Komisi III DPRD kota Mojokerto mengapresiasi model pencairan PKH secara online tersebut.  Karena dapat mengeliminir kebocoran distribusi bantuan. Meski demikian Politisi PKB ini mengingatkan Dinsos melakukan pengawasan. "Dinsos juga harus membuka ruang pengaduan bagi warga jika menemui persoalan dengan pencairan PKH", ingatnya.
*(Yd/Red)*

Selengkapnya..

Pemkot Mojokerto Dorong Tumbuh Kembangnya UKM

Mas Agoes :  "Jangan sampai kita hanya menjadi penonton di negeri sendiri"

Sekdakot Mojokerto, Mas Agoes Nirbito Moenasi Wasono saat menyampaikan sambutan.

Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).

   Dalam suatu industri yang ditandai dengan adanya interaksi strategik diantara organisasi bisnis yang saling bersaing, niscaya mereka akan terlibat dalam strategi defensif dan ofensif dalam menjalankan strategi pemasaran. Dalam hal ini pula, strategi defensif dibagi menjadi strategi pra-entri dan strategi pasca-entri. Strategi pra-entri dilakukan ketika para manajer bisnis merasa perlu mencegah hadirnya pendatang baru ke pasar sebagai ancaman potensial. Karena jika pendatang baru sudah terlanjur memasuki kancah pesaingan maka akan lebih sulit untuk menghadangnya agar keluar dari gelanggang industri.

   Dengan demikian, para manajer dituntut untuk menggunakan strategi defensif untuk mempertahankan posisi mereka. Arena persaingan akan memaksa organisasi bisnis senantiasa terlibat untuk menggunakan baik strategi defensif maupun ofensif. Suatu persaingan terjadi ketika sejumlah pelaku bisnis merasakan adanya baik ancaman maupun peluang dalam kancah industri atau untuk mempertahankan dan atau meningkatkan posisinya dalam suatu industri.

   Strategi ofensif dan defensif dalam akses pasar di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) kian dikuatkan dikalangan pengusaha alas kaki Kota Mojokerto. Strategi ofensif melalui penyiapan produk alas kaki sebagai produk unggulan Kota Mojokerto pun terus dipoles Pemerintah  Daerah setempat. Sedang strategi defensif dilakukan melalui penyusunan standarisasi produk sepatu, seperti yang digarap Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan puluhan wirausahawan alas kaki se Kota Mojokerto, di Pendopo Graha Praja Wijaya, Pemkot Mojokerto, Rabu (24/02/2016).

   Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto, Mas Agoes Nirbito Moenasi Wasono menuampaikan, bahwa Kota Mojokerto merupakan salah-satu bagian dari MEA. Jika ditarik dalam kondisi yang lebih spesifik, produk alas kaki seperti sepatu dan sandal dari perajin Kota Mojokerto harus siap bersaing secara bebas dengan produk UKM negara-negara Asean lainnya. “Dalam menghadapi MEA, pelaku usaha alas kaki harus bisa menciptakan dan mengembangkan produk-produk yang berkualitas. Karena MEA bukan sekedar tempat bertemunya semua negara ASEAN tapi bisa dilihat sebagai ajang pertandingan ekonomi. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton di negeri sendiri", tutur Mas Agoes.

   Agoes Nirbito pun menandaskan, jika penguatan bagi UKM harus terus dilakukan dan Diskoperindag harus benar-benar memberi perhatian khusus, utamanya terkait standardisasi produk agar mampu bersaing dan perluasan akses pemasaran produk hasil UKM. “Selain itu UKM juga harus didorong untuk dapat tumbuh dan berkembang kaitannya dengan budaya perusahaan. Dua aspek ini harus dilakukan dengan seimbang, seiring dan sejalan. Dengan demikian setiap pelaku UKM dapat memahami dan menerapkannya secara utuh dan komprehensif", tandasnya.

   Lebih lanjut, Mas Agoes Nirbito menandaskan, jika perkembangan dan kelangsungan pengusaha alas kaki, tergantung pada cara menyikapi era pasar bebas ini. “Kami dari unsur Pemerintah Daerah, melalui SKPD teknis, akan terus berupaya melakukan pembinaan dan pengembangan UKM yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan standard produk agar mampu meningkatkan kinerja dan menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi. Termasuk memfasilitasi akses pemasarannya,” tandasnya.  *(DI/Redaksi)*

Selengkapnya..