Hadiri Pelantikan Wakil Ketua DPRD, Wali Kota Mojokerto Berpesan Dewan Harus Dukung Terciptanya Pilkada 2018 Kerkualitas

Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Mojokerto dalam rangka Pengucapan Sumpah Pengganti Antar Waktu Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Rabu (14/02/2018).

Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Formasi struktural DPRD Kota Mojokerto kini telah komplit. Menyusul, dilantiknya Suyono anggota DPRD Kota Mojokerto dari Fraksi PAN didaulat menggantikan  posisi Umar Faruq sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto untuk sisa masa jabatan 2014-2019 pada Rabu (14/02/2018) siang ini, di ruang rapat DPRD Kota Mojokerto, Suyono.

Dengan disaksikan oleh Wali Kota Mojokerto, para anggota DPRD, jajaran Forkompimda, para kepala OPD, Camat dan para Lurah, prosesi Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam Rangka Pengucapan Sumpah Pergantian Antar Waktu Wakil Ketua DPRD masa jabatan 2014 - 2019 dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto.

Ketua DPRD Kota Mojokerto Febriyana Meldyawati saat menyampaikan pengantar acara Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Mojokerto dalam rangka Pengucapan Sumpah Pengganti Antar Waktu Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Rabu (14/02/2018).

Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus yang hadir dalam prosesi ini, didaulat untuk menyampaikan sambutannya di podium utama sidang. Dalam sambutannya, orang nomor satu dijajaran Pemkot Mojokerto ini berkesempatan menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Suyono sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto.
 
"Baik atas nama pribadi dan Pemkot Mojokerto, saya mengucapkan selamat atas dilantiknya saudara Suyono menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto. Semoga, keberadaan beliau dapat menjadikan jalannya lembaga yang ada lebih baik lagi", tutur Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus, Rabu (14/02/2018).

Suyono saat menjalani prosesi pelantikan dirinya sebagai Pengganti Antar Waktu Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Rabu (14/02/2018).

Suyono saat menjalani prosesi pelantikan dirinya sebagai Pengganti Antar Waktu Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Rabu (14/02/2018).

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Mas'ud Yunus juga menyampaikan sejumlah pesan, khususnya kepada para Anggota Dewan. "Tahun 2018 adalah tahun politik, DPRD harus mendukung terselenggaranya Pilkada sesuai tugas dan fungsinya untuk menyukseskan seluruh tahapan. Dengan dukungan ini maka pilkada yang berkualitas dapat tercapai, sehingga Mojokerto terdepan dalam kesejahteraan dan kemakmuran," imbuhnya sembari menambahkan agar seluruh elemen yang ada menghindari hoax,  provokasi dan sara.

Sebelumnya, dalam pengantarnya, Ketua DPRD Kota Mojokerto Febriyana Meldyawati menyampaikan, sejak dilantiknya Suyono menggantikan Umar Faruq, secara definitif telah menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto.

"Dengan dilaksanakannya pelantikan ini  maka Saudara Suyono secara defitif menggantikan posisi saudara Umar Faruq. Maka, lengkaplah jabatan struktural pimpinan DPRD", ucap Ketua DPRD Kota Mojokerto Febriyana Meldyawati dalam Rapat Paripurna Istimewa ini, Rabu (14/02/2018).

Ketua DPRD Kota Mojokerto berharap, dengan dilantiknya Suyono sebagai Wakil Ketua DPRD ini membuat formasi kelembagaan DPRD Kota Mojokerto telah lengkap, maka jalannya Legislatif bisa menjadi efektif. "Kami juga berharap kelengkapan formasi ini dapat mendukung jalannya Pemerintah Daerah yang sebaik-baiknya", pungkasnya.

Sementara itu, suara Suyono tampak bergetar ketika diambil sumpahnya oleh Hakim. Hakim, bahkan harus beberapa kali mengulang pengucapan materi sumpah. Hingga akhirnya, prosesi paling menegangkan ini usai dan Suyono diperkenankan menduduki kursi jabatan Wakil Ketua di jajaran Pimpinan DPRD Kota Mojokerto. *(Yd/DI/Red)*

Selengkapnya..

Dewan Minta, Pol PP Serius Awasi Pelajar Keluyuran Pada Jam-jam PBM

Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Junaedi Malik.

Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Mulai maraknya pelajar berkeluyuran dibeberapa kawasan Kota Mojokerto disaat jam-jam pelajaran berlangsung di sekolah, perlu kiranya mendapat atensi khusus bagi pihak-pihak terkait. Bahkan, tak jarang dipergoki beberapa remaja (putra/putri) berseragam pelajar SMA dipergoki enak-enakan 'cangkruk' di kedai atau warung kopi sambil bermain game yang ada di hand-phone miliknta, disaat jam-jam berlangsungnya Proses Belajar Mengajar (PBM) tengah berlangsung.

Meski sebagian besar dari mereka adalah pelajar yang datang dari luar Kota Mojokerto, namun kalangan DPRD Kota Mojokerto meminta agar aparat Penegak Perda Kota Mojokerto tetap melakukan tindakan tegas yang bersifat edukatif. "Beberapa kali ada keluhan dari masyarakat yang merasa khawatir, pemandangan itu {Red: pelajar cangkruk di kedai/ warung kopi (bolos sekolah) pada jam-jam berlangsungnya PBM) bisa mempengaruhi perilaku putra-putrinya yang juga masih bersekolah. Saya minta, pihak-pihak terkait, terutama Dinas Pol PP lebih serius dalam menjakankan Tupoksi (Red: tugas pokok fubgsi)-nya", ungkap Junaedi Malik, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sabtu (27/01/2018).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, untuk mempersempit ruang gerak bagi pelajar yang suka nglimbung (bolos sekolah), pihak Dinas Pol PP bisa menjalin kerja-sama dengan para pemilik kedai/ warung kopi. "Salah-satu solusinya, pihak Pol PP bisa menjalin komunikasi dengan para pemilik warung kopi. Sehingga, begitu ada pelajar yang ngopi di warung kopi itu pada jam-jam belajar, pemilik warung akan memberikan informasi kepada Pol PP", tegas Junaedi Malik.

Ditandaskannya, mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) yang ada, Dinas Pol PP bisa memberikan sanksi kepada pemilik warung/kedai kopi atau pemilik tempat-tempat lainnya jika kedapatan jadi sarang nglimbung atau tempat bolos bagi para pelajar. "Ketika suatu tempat dipergoki sebagai sarana tempat bolos bagi para pelajar, maka pemiliknya bisa dikenakan sanksi. Misalkan, dalam suatu operasi, Pol PP mendapati suatu warung atau kedai kopi itu menjadi tempat bolos bagi para pelajar, maka pemilik warung atau kedai kopi juga harus diproses. Dengan demikian, kedepannya, pemilik warung atau kedai tidak mau berisiko jika warung atau kedainya digunakan sebagai sarang bolos oleh para pelajar", tandasnya.

Soal indikasi mulai marak kenakalan remaja ini, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik berharap, agar Pol PP lebih menggalakkan razia. Namun, soal penanganan pelajar yang terjaring razia, selain Pol PP harus tegas, pihaknyapun meminta agar aparat Penegak Perda ini mengutamakan sanksi yang bersifat edukatif. "Pol PP harus lebih sering menggalakkan razia dan harus tegas menindak pelajar yang kedapatan bolos sekolah. Namun, yang perlu diingat, mereka adalah anak-anak kita dan anak-anak bangsa yang harus kita lindungi dan masih sangat perlu kita bina. Kalau perlu, Pol PP berkoordinasi dengan Dispendik terkait dan jajaran Polresta dalam rangkan penanganannya", pungkas Junaedi Malik. *(DI/Red)*

Selengkapnya..

Partai Golkar - Gerindra Daftarkan Bapaslon Ita - Rizal Dalam Pilwali Mojokerto 2018

Ika Puspitasari (neng Ita) didampingi Akhmad Rizal (cak Rizal) saat memberi keterangan pers kepada sejumlah awak media, usai verifikasi kelengkapan berkas dokumen, Rabu (10/01/2018) malam, di kantor KPUD Kota Mojokerto.

Ratusan pengantar neng Ita - cak Rizal saat menunggu 'jagoannya' mendaftarkan diri sebagai Bapaslon Bacawali - Bacawawali Mojokerto dalam Pilwali Mojokerto 2018, Rabu (10/01/2018) malam, didepan kantor KPUD Kota Mojokerto.

Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Koalisi Partai Golkar - Gerindra secara resmi mendaftarkan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Ika Puspitasari (Ita) - Akhmad Rizal (Rizal) dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Mojokerto 2018 ini, Rabu (10/01/2018) malam. Bersama ratusan pengantar dan beberapa pengurus partai pengusung, Bapaslon ini tiba di KPUD Kota Mojokerto sekitar pukul 19.30 WIB.

Begitu tiba di kantor KPUD Kota Mojokerto sekitar pukul 19.30 WIB, pasangan inipun langsung disambut 5 (lima) komisioner KPUD Kota Mojokerto dan langsung diarahkan untuk memasuki ruang pendaftaran yang telah dipersiapkan.

Hanya saja, tidak semua pengantar ataupun pengurus partai diperbolehkan memasuki ruang pendaftaran. Melainkan, hanya boleh didampingi 20 pengantar dan pengurus partai pengusung saja.

Neng Ita - cak Rizal saat foto bersama Ketua DPC Partai Gerindra Dwi Edwin Endra Praja dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Moh. Harun, Rabu (10/01/2018) malam, di kantor KPUD Kota Mojokerto.

Bapaslon Ita - Rizal yang diusung koalisi Partai Golkar - Gerindra ini memilih daftar paling akhir sebagai Bapaslon kandidat dalam perebutan jabatan Wali Kota - Wakil Wali Kota Mojokerto periode 2018 - 2023 dalam Pilwali Mojokerto 2018 mendatang.

Usai verifikasi kelengkapan berkas dokumen Bapaslon, Ika Puspitasari yang akrab dipanggil 'neng Ita' ini menyatakan, bahwa pihaknya siap meneruskan program Wali Kota Mojokerto sebelumnya dengan menambah sejumlah program baru. “Program Kota Mojokerto saat ini sudah cukup bagus. Kami berdua akan menambah program baru agar Kota Mojokerto lebih baik seperti jargon kami, Menuju Kota Mojokerto Bahagia dan Sejahtera", cetus Ita.

Neng Ita meyakini, bahwa kegiatannya beberapa tahun terakhir dalam organisasi perempuan dan keagamaan, akan mendulang suara perempuan untuk mendukung dirinya. “Saya aktif di muslimat dan organisasi perempuan lainnya, itu diantara kantong suara kami dan semua elemen akan kita sentuh”, akunya.

Didesak bayang-bayang Bupati MKP berada dibelakangnya, secara diplomatis Ika Puspitasari mengatakan jika pihaknya mempunyai program yang beda. “Itu semua terserah persepsi orang, tapi kita punya konsep yang beda, meskipun salah satunya membangun infrastruktur”, jelasnya. *(DI/Red)*

Selengkapnya..

PDI Perjuangan Usung Akmal - Rambo Dalam Pilwali Mojokerto 2018

Pasangan Akmal - Rambo saat berfoto selfi, Rabu (10/01/2018) siang.

Kota MOJOKERTO - ( harianbuana.com).
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, akhirnya memutuskan mengusung pasangan Akmal Budianto - Rambo Garudo atau Akmal-Rambo (Akrab) dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Mojokerto 2018 ini. Dimana, Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Wali-Wawali Mojokerto periode 2018-2023 besutan terbaru PDI Perjuangan tersebut mendatangi KPUD Kota Mojokerto dengan menaiki kereta kuda dan diiringi ratusan simpatisan PDIP serta dimeriahkan kesenian Reog Ponorogo.

Sejumlah politisi PDIP tampak turut mengantar pendaftaran pasangan Akrab ini. Antara lain Ketua DPC PDIP Kota Mojokerto Febriana Meldyawati dan Sekretarisnya Sunarto, anggota DPRD Jatim dari PDIP Gatot Supriyadi, Wakil Ketua DPC PDIP Kota Mojokerto yang juga anggota DPRD Kota Mojokerto Silvia Elya Rosa serta Ketua Bapilu Darwanto.

Dengan mendaftarkan pasangan Akrab dalam Pilwali 2018 ini, bisa dipastikan jika PDI Perjuangan 'batal' mengusung Mas'ud Yunus yang saat ini menjabat Wali Kota Mojokerto. Diduga, pembatalan mengusung Mas'ud dalam Pilwali 2018 ini terkait status Mas'ud Yunus yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara dugaan 'suap' kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Mojokerto

Dikonfirmasi tentang pembatalan rencana mengusung Mas'ud Yunus dalam Pilwali 2018 ini, Ketua DPC PDIP Kota Mojokerto Febriana Meldyawati tampak enggan menjawabnya secara pasti. "Mungkin itu langsung DPP ya, kami tidak bisa intervensi. Kami kan petugas lapangan", kelit Febriana Medyawati kepada wartawan awak media, Rabu (10/01/2018).

Sekitar 1 jam kemudian, setelah dilakukan verifikasi berkas dokumen persyaratan mendaftar, bakal calon Wali Kota Mojokerto besutan PDIP Akmal Budianto mengakui, jika terdapat sejumlah kekurangan syarat calon. Salah-satunya Surat Keterangan Tidak Punya Hutang dan visi-misi. "Akan segera kami lengkapi. Visi-misi sudah jadi, tapi belum sempat kami pelajari berdua", aku Akmal yang saat ini menjadi Widyaiswara Ahli Utama Badan Diklat Jatim, Rabu (10/01/2018) siang.

Sementara itu, Rambo Garudo yang notabene putra dari Anang Iskandar mantan Kabareskrim Komjen Anang Iskandar menjelaskan, jika taglin Akrab itu merupakan anonim Akmal-Rambo. "Akrab maknanya kita punya keinginan membuat suasana Pilwali adem, damai. Kami ingin Pilkada berjalan penuh suasana keakraban", jelasnya.nya.

Sementara itu pula, Komisioner Divisi Teknis KPU Kota Mojokerto Imam Buchori menegaskan, jika syarat pencalonan pasangan Akrab sudah lengkap.  Ditegaskannya pula, jika  Kekurangan hanya pada syarat calon. "Yang kurang LHKPN, SPT (surat pemberitahuan) pajak tahunan dan surat keterangan tak punya hutang dari pasangan tersebut. Batas akhir untuk melengkapi 20 Januari 2018", tegasnya. *(DI/Red)*

Selengkapnya..

Rileksnya Situasi Politik Jelang Pilwali Mojokerto 2018 Tak Mengurangi Kesiapan-siagaan Aparat Kepolisian

Kapolresta Mojokerto AKBP Puji Hendro Wibowo saat memberi keterangan pers kepada beberapa awak media, Selasa (09/01/2018).

Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Rileksnya situasi politik Pilkada di Kota Mojokerto tak membuat aparat keamanan setempat terlena. Kapolresta Mojokerto AKBP Puji Hendro Wibowo menyatakan, bahwa pihaknya tengah menyiap-siagakan ratusan personilnya. Sebuah water canon pengacau massa juga ditempatkan di kantor KPU jalan Banteng Pancasila. "Kerawanan sekecil apapun kita waspadai dan antisipasi. Kita kerahkan anggota disini (KPU,  Red), ada yang melekat di gedung dan selama proses pendaftaran", tegas Kapolresta Mojokerto saat sidak di kantor KPU Kota Mojokerto, Selasa (09/01/2018).

Selama masa pendaftaran pasangan calon (Paslon), lanjut Kapolresta Mojokerto, pihaknya menerjunkan 125 personil pengamanan dan 16 personil di ring 1. "Jumlah personil yang kita terjunkan kita bagi dua, 125 personil selama masa pendaftaran dan 12 personil melekat di gedungnya. Jadi totalnya 141 personil. Dan, itu belum termasuk personil kita yang berada di Mapolresta", lanjutnya.

AKBP Puji Hendro Wibowo menegaskan, pihaknya tetap bersiaga meskipun situasi politik tenang. Bahkan untuk menghindari konflik antar pendukung pihaknya akan membagi jam pendaftaran. "Kita bagi jam pendaftaran,  jangan sampai berbarengan yang bisa menyulut konflik antar pendukung", tegas Kapolresta Mojokerto

Ditandaskannya, dalam kondisi apapun, pihaknya selalu bersiaga. Terlebih ketika pendaftaran Paslon diiringi hiburan dan pengerahan massa. "Apalagi ada informasi besok ada (Paslon) yang bawa iring-iringan Reog. Tentu ada pengerahan massa", tandasnya.

Sementara itu,  hingga hari kedua pendaftaran Paslon Bacawali dan Bacawawali Mojokerto yang dibuka KPU belum ada satupun Paslon yang mendaftar. Ketua KPU Saiful Amin Sholihin mengatakan kemungkinan pendaftaran dilakukan serentak pada hari penutupan yang jatuh Rabu (10/01/2018) besok. "Hingga siang hari ini belum ada yang daftar.  Kemungkinan besok semua",  katanya.

Sementara itu pula, berdasar informasi yang dihimpun menyebutkan, keempat Paslon Bacawali - Bacawawali Mojokerto memastikan mendaftar ke KPU setempat di hari ketiga atau hari terakhir masa pendaftaran, Rabu (10/01/2018). *(Yd/DI/Red)*

Selengkapnya..

H-16 Jelang Pendaftaran Paslon Wali - Wawali Kota Mojokerto Masih Lesu Darah

Ir. Priyo Daryoko.

Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Hangatnya pesta demokrasi dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Mojokerto tak selazim pada umumnya di daerah lainnya. Bahkan, suasana politik di Kota Mojokerto H-16 jelang pendaftaran Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota - Wakil Wali Kota di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat terkesan lesu darah.

Hingga kini, para Bakal Calon penguasa wilayah administrasi daerah ini nampak lebih nyaman bersembunyi dibalik selimut tidur tebalnya. Bahkan, pada tahapan Paslon Independen yang dibuka KPUD setempat di awal Desember lalu, tak mampu menggugah daya tarik warga Kota ini menduduki nyerinya kursi panas Wali Kota Mojokerto. Padahal, untuk itu pihak penyelenggara Pilwali 2018 sempat memperpanjang masa pendaftaran. Wal-hasil, jluntrungnya berujung zonk.

Komisioner Divisi Logistik KPUD Kota
Mojokerto, Idhom Rosidi tak menampik fenomena 'sepi' dalam hajatannya kali ini. Meski dalam perkara ini, ia punya pendapat tersendiri. "Fenomena ini memang berbeda dengan pelaksanaan Pilkada sebelum-sebelumnya. Bisa jadi, ini efek domino dari belum munculnya calon (Wali Kota) dari PDIP.  Sebab, hanya PDIP yang memenuhi syarat kursi untuk memberangkatkan Paslon-nya. Untuk hitung-hitungan politik, partai-partai lain tidak mau memunculkan calon membabi buta tanpa tahu siapa yang bakal dimunculkan PDIP", ujar Idhom, Selasa (19/12/2017).

Menurutnya, sepinya Paslon Wali Kota - Wakil Wali Kota Mojokerto, bisa jadi karena Parpol lain memang tengah mengukur kekuatan lawan politik. "Bisa jadi, Parpol lain tengah menunggu siapa yang bakal dimunculkan PDIP dan mengkontra flownya dengan lawan yang dianggap sepadan", cetusnya.

Menghadapi adem-ayemnya situasi politik dalam Pilwali Kota Mojokerto 2018, pihak KPUD setempat tampaknya emoh beresiko. Penyelenggara Pemilu ini telah menyiapkan sejumlah opsi. "Kalaupun nanti hanya ada satu calon yang naik, tahapan akan jalan terus.  Dan KPU akan memfasilitasi paslon Walikota lawan bumbung kosong", ungkapnya.

Idhom menegaskan, meski nantinya akan berhadapan dengan 'Bumbung Kosong' Paslon memerlukan perjuangan yang berat. Pasalnya, harus mendapat dukungan nyata dan syah 50 persen suara + 1 (satu). "Perjuangan Paslon meski lawan bumbung kosong akan berat. Sebab ia harus mendapat suara 50 persen +1 dari suara sah.  Kalau nggak sampai, ya kita rekomendasikan Pemerintah untuk menunjuk Pelaksana-tugas (Plt) yang nantinya9 bertugas sebagai Wali Kota Mojokerto selama 5 tahun kedepan. PLT nya ditunjuk Gubernur dari unsur birokrasi atas persetujuan Mendagri", tegasnya.

Sementara itu, sepinya pesta demokrasi di Kota Mojokerto juga diakui Ketua KPUD Kota Mojokerto Saiful Amin Sholikin. Dalam akunnya disebuah medsos, Amin mempertanyakan soal ini. "Mana gambar Wali Kota - Wakil Wali Kota, di kampungku kok nggak ada", sindirnya.

Sementara itu pula, Ir. Priyo Daryoko, tokoh pengusaha yang disebut-sebut bakal turut meramaikan bursa Pilwali 2018 saat dikonfirmasi menyatakan, bahwa pihaknya tengah mempersiapkan secara matang. "Demi Kota Mojokerto Yang Lebih Maju dan Lebih Baik Lagi, kami siap. Untuk memastikannya, kami perlu untuk lebih mematangkannya dulu. Karena, dalam hal ini sangat diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan pasangan dan teman-teman partai terlebih dulu. Ya... kita tunggu lah...", pungkasnya. *(Yd/DI/Red)*

Selengkapnya..

KPUD Berlakukan Paslon Wali Kota - Wakil Wali Kota Mojokerto 2018 - 2023 Harus Tes Urine Dan Bebas Narkoba

KPUD Kota Mojokerto saat Rakor Pemeriksaan Kesehatan bagi Paslon Walikota di aula RM Pangestu, Senin (18/12/2017).

Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto periode 2018 - 2023 mendatang bakal lebih ketat. Pasalnya,  Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)  setempat bakal memberlakukan uji materi baru bagi setiap Paslon, yakni tes urine dan Narkoba. "Tes kesehatan Paslon Walikota bebas narkoba kita kenakan dalam tahapan mendatang. Materi ini,  sebenarnya sudah mulai berjalan pada tahun ini. Pada pilwali 2013 lalu memang masih belum ada (Red: tes Narkoba)", terang Komisioner Devisi Teknis KPUD Kota Mojokerto, Imam Bukhori ditemui usai Rakor Pemeriksaan Kesehatan bagi Paslon Walikota di aula RM Pangestu, Senin (18/12/2017).

Imam menjelaskan, pemeriksaan urine dan narkoba akan dilakukan oleh pihak rumah sakit tipe A yang ditunjuk KPUD setempat. Yang mana, setiap Paslon wajib lolos dua tahapan tes kesehatan. "Yang membentuk tim tes Narkoba adalah timnya RS yang memenuhi kreteria KPU.  Jadi sekaligus memeriksa kesehatan Paslon berikut tes urine dan Narkoba. Paslon wajib lolos kedua tes ini.  Meskipun kesehatannya baik, namun jika ternyata diketemukan  positif Narkoba maka paslon yang bersangkutan akan gugur. Demikian sebaliknya", jelasnya.

Sementara itu, untuk mendapatkan RS yang terpercaya, KPUD setempat mengundang empat elemen terkait yang diharapkan dapat merekomendasi pemilihan RS. "Tes kesehatan ini paling rawan. Jadi, kami berkoordinasi dari awal dengan BNN, IDI, Himpunan Psikologi Indonesia dan  Dinkes untuk cari RS yang kredibel. Dari rapat ini kita harapkan ada rekomendasi dari empat unsur sehingga memunculkan rekom standar RS", harapnya.

Imam Buchori menegaskan, dalam memenuhi regulasi lama KPU bahwa kreteria RS harus tipe A maka mengerucut ke tiga RS, yakni  Rumah Sakit dr Sutomo, RSAl, dan Saiful Anwar Malang. "Hasilnya mengerucut ke RS dr. Sutomo.  Pertimbangannya, yakni aspek kelengkapan medis dan tenaga medis. Nantinya, putusannya RS atas hasil pemeriksaan kesehatan yakni mampu dan tidak mampu", tegasnya. *(Yd/DI/Red)*

Selengkapnya..

Kejar Target, KPUD Kota Mojokerto Gencarkan Gerakan Sadar Pemilu

KPUD Kota Mojokerto saat mengadakan sosialisasi tahapan Pemilu disalah-satu Sekolah Menengah Atas

Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
KPU Kota Mojokerto melakukan Gerakan Sadar Pemilu, yang diantaranya diwujudkan melalui kegiatan 'Gerak Jalan Pemilu' dan 'Gerak Jalan Guyub Rukun Pilgub Jawa Timur' dengan melibatkan masyarakat umum. Selain itu, kegiatan sosialisasi formal ke berbagai sekolahan maupun kegiatan non formal di komunitas pesantren juga lintas agama, kalangan terpinggirkan secara sosial dan ekonomi, seperti anak jalanan dan warga negara yang tinggal di tempat penampungan Dinas Sosial.

Pilkada langsung yang ketiga dalam sejarah Pilkada Kota Mojokerto nanti, KPU Kota Mojokerto mengestimasikan DPT mencapai 98.366 pemilih atau meningkat dibanding DPT Pilpres tahun 2004 sebanyak 94.528 orang, maupun DPT Pilkada 2013 mencapai 93.737 pemilih. Lembaga kolektif-kolegial yang menyelenggarakan Pemilu di tingkat lokal ini menargetkan peningkatan angka partisipasi pemilih mencapai di atas angka 90 persen.

KPU Kota Mojokerto juga menargetkan semakin berkurangnya jumlah suara yang tidak sah akibat kesalahan teknis pemilih saat mencoblos surat suara. Sebagai perbandingan, dalam Pilkada langsung tahun 2013, jumlah pencoblosan surat suara yang dinyatakan tidak sah hingga mencapai 3.462 lembar. Padahal, pada tahun 2008 hanya 1.751 lembar surat suara saja yang tidak sah.

Pilkada langsung, berapa pun jumlah partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya, tidak berdampak pada status, legalitas dan legitimasi hukum pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terpilih. Meski demikian, KPU Kota Mojokerto berharap kebebasan memilih yang menjadi salah satu hak paling azasi setiap warga negara, tetap digunakan. Karena itu, KPU Kota Mojokerto berharap warga yang telah memiliki hak pilih, datang ke TPS untuk menggunakan hak politiknya secara cerdas dan bertanggung jawab, pada Rabu, 27 Juni 2018 mendatang. *(Yd/DI/Red)*

Selengkapnya..

Porsi Kursi DPRD Kota Mojokerto Tetap 25, KPUD Simulasi Pemilu 3 Dapil

Simulasi 3 Dapil Pileg 2019 yang digelar KPUD Kota Mojokerto di RM Jimbaran, Senin (11/12/2017).

Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
KPUD Kota Mojokerto menggelar simulasi 3 (tiga) Daerah Pemilihan (Dapil) tiga dapil dalam Pemilu 2019, dengan mengundang pengurus Partai Politik (Parpol), Tokoh Masyarakat (Tomas) dan segenap instansi yang adan di Kota Mojokerto, Senin (11/12/2017) siang, di RM Jimbaran Mojokerto.

Dalam acara bertajuk Focus Group Discussions (FGD) Penyusunan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi dalam Pemilu 2019 di RM Jimbaran ini, disepakati jika porsi kursi DPRD Kota Mojokerto pada Pileg 2019 tetap 25 kursi. Yang membedakan, jika pada Pileg sebelumnya perolehan kursi-kursi Legislatif itu digali dari hasil coblosan di 3 (tiga) Dapil dari 2 (dua) Kecamatan, pada Pileg 2019 mendatang kursi-kursi Legislatif itu digali dari hasil coblosan di 3 (tiga) Dapil dari 3 (tiga) Kecamatan.

Hal ini, menyusul turunnya persetujuan Mendagri 2 tahun silam, tentang pengembangan Kota Mojokerto dari 2 Kecamatan menjadi 3 Kecamatan. "Jumlah 25 kursi DPRD itu berasal dari 3 Dapil. Yakni Dapil Kecamatan Prajuritkulon 7 kursi, Dapil Kecamatan Kranggan 7 kursi dan Dapil Kecamatan Magersari 11 kursi", papar Komisioner Divisi Teknis KPUD Kota Mojokerto, Imam Bukhori.

Diterangkannya, bahwa jumlah itu berbeda dengan Pileg 2014 lalu. Dimana, pada tahun tersebut,  porsi kursi Legislatif Kecamatan Prajuritkulon 11 kursi, sedangkan  Kecamatan Magersari 1 yakni 7 kursi dan Magersari II yakni 7 kursi. "Tahun 2014 lalu, porsi kursi Kecamatan Prajuritkulon 11, Magersari I sejumlah 7 kursi dan Magersari II yakni 7 kursi. Porsi kursi untuk Pileg 2019 tetap 25, karena jumlah pemilih kita 136.583 jiwa, di bawah 200.000 jiwa", terangnya.

Imam mengklaim jika simulasi ini diterima oleh Parpol. Sementara KPUD Kota Mojokerto sendiri saat ini tengah mengembangkan pembagian wilayah ini menjadi 3 Dapil dalam Pileg 2019. Keputusan ini, menyusul turunnya persetujuan Pemerintah Pusat atas program Pemekaran Kecamatan 2015 silam. Dimana, Pemerintah menyetujui pembentukan wilayah Kecamatan Kranggan yang merupakan cuilan dari Kecamatan Prajurit Kulon dan Kecamatan Magersari.

Atas perubahan jumlah Kecamatan, maka Dapil akan menyesuaikan dengan wilayah Kecamatan yang ada. Yakni Dapil Prajurit Kulon, Dapil Magersari dan Dapil Kranggan (Kecamatan yang baru terbentuk). Kegiatan ini, merupakan road show dari acara sebelumnya yang digelar RM White Mojo. *(Yd/DI/Red)*

Selengkapnya..

Antisipasi Bencana, DPRD Kota Mojokerto Himbau OPD Bergerak di bawah Satkorlak

Ketua Satkorlak Kota Mojokerto, Mashudi yang juga menjabat Kadis Pol PP Pemkot Mojokerto saat memberi keterangan pers kepada beberapa wartawan, di depan kantor DPRD Kota Mojokerto, , Rabu (06/12/2017) siang.

Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Cuaca buruk yang menyebabkan terjadinya bencana banjir, tanah longsor maupun angin puting beliung di beberapa daerah, termasuk Kota/Kabupaten Mojokerto dalam beberapa hari terakhir  yang disebabkan cuaca buruk, mendapat atensi kalangan DPRD Kota Mojokerto. Kalangan Dewan mewanti-wanti, agar penanganan maupun penanggulangan bencana sepenuhnya dibawah koordinasi Satuan Koordinator Pelaksana (Satkorlak) setempat.

Himbauan Ketua DPRD Kota Mojokerto Febriyana Meldyawati ini terlontar, menyusul tengara adanya miss koordinasi antara Pol PP dengan Dinas Sosial (Dinsos) dalam penanganan banjir di wilayah Kecamatan Magersari pada tahun lalu. "Perkara ini (Red: penanggulangan bencana), rekan-rekan sudah beberapa kali mengonsultasikan persoalan ini ke pusat. Untuk itu kita merekomendasikan penanganan bencana diserahkan ke Satkorlak", ujar Febriyana Meldyawati, Rabu (06/12/2017).

Febriyana Meldyawati mengaku prihatin adanya miss penanganan bencana di internal Pemkot. "Semestinya itu tidak harus terjadi. Sebab imbasnya masyarakat di daerah bencana akan makin menderita. Terkait penyerapan anggaran, saya kira Satkorlak bisa langsung menyerapnya di pos force majeure ini", cetusnya.

Menurut Ketua DPRD Kota Mojokerto yang ini, Pemkot mengalokasikan anggaran bencana sebesar Rp. 1,4 miliar. "Sengaja kita anggarkan besar, yakni sekitar Rp 1,4 miliar. Belajar dari pengalaman yang kemarin, Kota Mojokerto terkena bencana. Apalagi kini, sifatnya anomali cuaca yang ekstrim", pungkasnya

Terpisah, dikonfirmasi tentang hal itu, Ketua Satkorlak Penanggulangan Bencana Kota Mojokerto Mashudi membenarkan, jika penanganan bencana menjadi tanggungjawab Satkorlak. "Kalau bicara kordinasi memang mekanisme penanganan bencana itu mutlak di bawah Satkorlak. Soal miss itu hanya persoalan kesalahan penerjemahan mekanisme saja", jelasnya.

Ketua Satkorlak yang juga menjabat Kepala Dinas Pol PP ini menerangkan, jika pihaknya kini tengah siaga bencana. "Kita sudah mengadakan persiapan seperti menyiagakan perahu karet, melipat gandakan tiga pompa yang ada menjadi enam pompa, penyiagaan dapur umum, tenaga kesehatan dan obat-obatan. Sudah jalan semua", terang Mashudi.

Menurut Mashudi, saat ini, 3 (tiga) pompa berkemampuan besar hasil pengadaan tahun lalu disebar di tiga titik berbeda. Selain itu, sejumlah pompa portable juga ditempatkan dalam posisi siap jika sewaktu-waktu Kota Mojokerto dilanda banjir. Bahkan, Satkorlak juga telah memetakan daerah rawan bencana banjir. "Peta bencana berdasar musibah sebelumnya, yakni di daerah Kuti, Gunung anyar, Keboan, Kedungsari yang menjadi langganan banjir. Potensi ada di Ngaglik. Kalau Kranggan itu cepat surut. Penyebab air tumpah di titik terminal," pungkasnya. *(DI/Red)*

Selengkapnya..

Tujuh Anggota DPRD Kota Mojokerto Tidak Melaksanakan Kegiatan Reses

Ketua DPRD Kota Mojokerto, Febriyana Meldyawati.

Sekretaris DPRD Kota Mojokerto, Mokhammad Effendy.

Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Meski mendapat jatah tunjangan reses Rp. 10.500.000,- perorang dipenghujung tahun, namun semua anggota DPRD Kota Mojokerto berminat mengakusisinya. Sebab, sedikitnya enam anggota parlemen Kota Onde-onde itu justru menampik anggaran "bonus" sebesar lebih kurang Rp 400 juta di pos Sekwan tersebut. "PDI Perjuangan tak melaksanakan reses sebab berbarengan dengan kegiatan partai. Jadi kita ambil yang prioritas dulu aja", cetus Ketua DPRD Kota Mojokerto Febriyana Meldyawati, Selasa (05/12/2017).
 
Politisi partai banteng itu mengungkapkan ketidak hadiran PDI Perjuangan dalam kegiatan reses tak berdampak apapun terhadap jalannya kelembagaan wakil rakyat. "Nggak masalah,  agenda ini tetap jalan. Sebab ini agenda anggota", jawabnya. 

Dengan absennya 6 (enam) anggota PDI Perjuangan dalam program jaring aspirasi ini setidaknya mencatatkan tak seluruh anggota turut dalam kegiatan tersebut.  Ini belum termasuk seorang anggota Gerindra Ita yang juga absen. Namun tidak diperoleh konfirmasi perihal keputusannya tidak menggelar kegiatan serap aspirasi.

Sementara itu, dikonfirmasi terkait kegiatan Reses Dewan yang dijadwalkan selama 5 (lima) hari ini, yakni mulai tanggal 1 hingga 5 Desember itu, Sekretaris DPRD Kota Mojokerto Mokhammad Effendy menerangkan, bahwa total anggaran program ini mencapai Rp. 400 juta. Terkait adanya Anggota Dewan yang tidak menyerap program tersebut, hal itu hak anggota Dewan bersangkutan. "Jatah tiap anggota Rp 10,500. 000 belum potong pajak. Itu hak anggota Dewan, kalau tidak diserap ya nggak apa-apa. Memang ada sejumlah anggota Dewan tidak menyerap, ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas anggaran kegiatan tidak akan turun", terangnya. *(Yd/DI/Red)*

Selengkapnya..

Reses Di Dapil III, Anang Wahyudi Disambati Warga Bau Pabrik Pokphan

Anggota DPRD Kota Mojokerto Anang Wahyudi saat menggelar Reses di Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, Minggu (03/12/2017).

Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Melaksanakan jadwal masa Reses Dewan yang diagendakan mulai tanggal 1 hingga 5 Desember 2017 ini, Anggota DPRD Kota Mojokerto dari Partai Golkar, Minggu (03/12/2017), Anang Wahyudi menggelarnya di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 (tiga) Kota Mojokerto sebagaimana Dapil dimana pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 lalu ia berkompetisi untuk menjadi salah-satu Anggota DPRD Kota Mojokerto yang beranggotakan 25 (dua puluh lima) orang itu.

Dalam Reses yang digelar diwilayah Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari ini, dari 55 (lima puluh lima) masyarakat yang hadir, sejumlah aspirasi masyarakat baik berupa saran, usulan maupun keluhan persoalan masyarakat pun mengalir dengan sedemikian derasnya. “Aspirasi apa saja kita tampung. Terutama bidang kesehatan, pendidikan dan sosial. Itu sesuai bidang kami di Komisi III. Permasalahan itu kami tampung dan akan kami kawal, hingga aspirasi masyarakat itu dirumuskan  melalui lembaga ini untuk diteruskan ke Pemerintah Kota", terang Anang.

Dijelaskannya, dalam reses yang digelarnya, aspirasi masyarakat di Dapilnya yang sangat urgen adalah tentang bau busuk dan menyengat yang diduga kuat disebarkan pabrik tepung ikan yang berada di jalan Tirta Suam Nomor 1 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. “Yang urgen, keluhan masyarakat mengenai bau busuk yang menyengat dari pabrik tepung ikan Bumi Indo, terutama saat musim penghujan. Mengenai permasalahan ini, kita harus ada komunikasi dengan pihak wewenang, sehingga bau menyengat itu tidak berbau lag", jelasnya.

Selain itu, masyarakat Dapil 3 juga mengeluhkan pelayanan perangkat Kelurahan juga sarana jalan dan sarana saluran air. "Masyarakat juga mengeluhkan kinerja Perangkat Kelurahan yang wawasannya terhadap pelayanan kurang dan minta agar segera dilakukan pengaspalan beberapa jalan kampung serta perbaikan saluran air yang sering menyebabkan banjir. Semuanya telah kita catat dan akan kita sodorkan ke Pemkot untuk tindak-lanjutnya", tandasnya.

Terkait permasalahan saluran air yang sering menyebabkan banjir itu, politisi Partai Golkar yang ini berjanji akan mengawalnya. “Masalah saluran air yang sering menyebabkan bencana banjir itu, khusunya dari sungai Sadar,  kami akan mengawalnya. Kami akan meminta PU (Red: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) agar melakukan penataan saluran air. Selain itu, kami akan menekan pihak Satpol PP, Dinas Sosial dan Dinas Kesbanglinmas untuk memberikan kontribusi yang maksimal dalam menangani korban banjir dan meminta pihak Provinsi untuk menormalisasi sungai Sadar”, tegas Anggota DPRD Kota Mojokerto, Anang Wahyudi. *(DI/Red)*

Selengkapnya..

Suyono Anggota DPRD Kota Mojokerto Dari PAN Gelar Reses Di Dapil II

Anggota DPRD Kota Mojokerto dari PAN Suyono (baju putih) saat turut menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam acara Reses yang digelarnya di Lingkungan Welirang Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, Minggu (03/12/2017).

Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Anggota DPRD Kota Mojokerto dari PAN, Suyono memilih melakukan kegiatan Reses di Daerah Pemilihan (Dapil) II Kota Mojokerto. Tepatnya, di Lingkungan Welirang II Perum Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, Minggu (03/12/2017). Dengan tajuk 'Menebar Bakti Membangun Negeri', Suyono menyerap aspirasi masyarakat dalam upayanya untuk lebih memfokuskan sasaran pembangunan di Kota Mojokerto.

Dalam Reses yang dihadiri 55 orang warga dan kader PAN ini, Suyono mengawalinya dengan pemaparan pentingnya Reses bagi masyarakat atas pembangunan di Kota Mojokerto, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat. "kami menginginkan aspirasi masyarakat yang bertujuan pemerataan pembangunan yang ada di Dapil dua Magersari. Khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat", paparnya saat memulai Reses di jalan Welirang II Perum Wates Kelurahan Wates Kecamatan Magersari, Minggu (03/12/2017).

Politisi PAN yang ini menjelaskan, dengan adanya Reses Dewan ini, akan didapatkan perencanaan dan pelaksanan pembangunan yang lebih inovatif dan tepat sasaran. "Reses Anggota DPRD untuk menampung aspirasi masyarakat baik itu berupa saran, usulan, permintaan maupun keluhan masyarakat atas persoalan yang ada disekitar. Itu semua akan kami catat untuk diteruskan kepada Pemerintah. Sehingga, bisa lebih mencermati mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan di Kota Mojokerto serta bisa lebih inovatif dan tepat sasaran. Selain itu, Reses bisa meminimalisir kelemahan-kelemahan program pembangunan sehingga menjadi program pro-rakyat Kota Mojokerto", jelasnya.

Terkait itu, maka hasil dari Reses harus berkualitas dan benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat atau konstituen. “Sejalan dengan itu, maka diperlukannya perencanaan dan pelaksanaan reses yang berkualitas, agar aspirasi masyarakat atau konstituen yang disampaikan kepada anggota DPRD juga dapat berkualitas pula", tandas Suyono dalam mengakhiri pemaparannya.

Selanjutnya, dalam upaya menampung aspirasi konstituennya, Suyono membuka sesi tanya-jawab. Tak ayal, masyarakat yang hadir dalam acara Reses inipun berebut menyodorkan aspirasinya. Beberapa diantaranya, yakni tentang belum diaspalnya jalan di Lingkungan Welirang RW. 01 yang hingga 3 kali terjadi pergantian Ketua RW, perbaikan lapangan futsal di Lingkungan Welirang juga persoalan masyarakat Lingkungan Keboan Kelurahan Gunung Gedangan  Kecamatan Magersari yang selalu menjadi langganan banjir tahunan. "Semuanya sudah kami catat dan akan kami teruskan kepada Pemerintah. Untuk pengaspalan, mohon diajukan melalui Musrenbang. Kalau ada usulan prioritas insya ALLAH bisa di akomodir", tukasnya. *(DI/Red)*

Selengkapnya..

Reses Anggota DPRD Kota Mojokerto Dibanjiri Aspirasi Masyarakat

Anggota DPRD Kota Mojokerto dari partai Golkar Hardyah Santy saat memberikan arahan dalam reses yang digelanya, Minggu (03/12/2017)

Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Reses Anggota DPRD kota Mojokerto yang dijadwalkan mulai tanggal 1 hingga 5 Desember 2017, mendapat sambutan yang cukup hangat dari masyarakat maupun konstituen partai. Seperti halnya reses yang digelar Anggota DPRD Kota Mojokerto Hadyah Santy di rumah pribadinya yang ada dikawasan jalan Raya Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto pada Minggu 03 Desember 2017.

Dihadapan 55 konstituen dan warga yang hadir dalam reses yang digelarnya ini, Santi memberikan penjelasan secara teknis terkait pengajuan proposal untuk proyek Jasmas yang harus dibahas dibahas terkebih dahulu di Musrenbang tingkat Kelurahan. "Kami harapkan masyarakat yang mengajukan proposal Jasmas, agar mengajukannya terlebih dulu ke Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Red: Musrenbang) di tingkat Kelurahan", jelasnya.

Menariknya, ketika memasuki sesi tanya-jawab, kontan saja warga maupun konstituen partai berebut menyampaikan aspirasinya. Beberapa aspirasi yang layak untuk mendapat tanggapan serius, diantaranya seringnya jalan di aspal tetapi minim saluran irigasinya dan kurang terurus dan kesulitan membuat surat pertanggung-jawaban (SPj) bantuan RT - RW. “Sungai sadar ini miliknya Pemprov, jadi kewenangan dan tanggung-jawabnya di Pemerintah Provinsi. Jika kami membangun sungai Sadar, maka kami salah", tegas Santy.

Tentang pembuatan SPj bantuan RT - RW, politisi partai Golkar yang ini, menyarankan agar dibuat dengan pendampingan konsultan. “Terkait masalah peng SPj-an bantuan RT - RW, perlu adanya pendampingan dalam pembuatan SPj. Contoh, misal pembelian pot, maka dalam peng-SPj-annya harus dilampiri kuitansinya. Harus di dampingi dan jangan sampai salah dalam pembuatan SPJ-nya", cetusnya.

Santi berjanji kepada masyarakat, Untuk permasalahan pembangunan skala prioritas nantinya akan mengawal Musrenbang mulai di tingkat Kelurahan dan hingga Musrenbang tingkat Kota. "Tenang saja, kami akan mengawal pembangunan skala prioritas melalui Musrenbang dari tingkat pemerintahan paling bawah sampai Kota Mojokerto", tegasnya. *(DI/Red)*

Selengkapnya..

Dewan Minta, Kedepan Tetap Ada Reses

Anggota DPRD Kota Mojokerto, Dwi Edwin Endra Praja yang juga sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mojokerto saat audiens dengan beberapa wartawan, Sabtu (02/12/2017) sore usai Reses, di kantor DPC Partai Gerindra Kota Mojokerto.

Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Reses Anggota DPRD Kota Mojokerto mendapat sambutan hangat dari kader partai atau warga konstituen Dapil (Daerah Pemilihan) dimana para Anggota Legislatif pada Pileg (Pemilu Legislatif) 2014 lalu berkompetisi untuk menjadi Wakil Rakyat Kota Mojokerto, khususnya Wakil Rakyat masing-masing Dapil. Rakyat Dapil para Legislator beralasan, dengan adanya Reses mereka bisa mengungkapkan permasalahan-permasalahan di seputar Lingkungan tempat tinggalnya.

Seperti yang disampaikan Giman Santoso (40) warga Lingkungan Wates gang Flamboyan Kelurahan Wates Kecamatan Magersari yang dalam pertemuan ini mempertanyakan kelangsungan 'bantuan bedah rumah tetangganya yang satunya lagi' apa bisa dan kapan direalisasi oleh Pemkot. "Saya berharap pertemuan dengan Dewan seperti ini bisa rutin, entah tiga bulan atau empat sekali, yang penting rutin. Saya menanyakan bantuan bedah rumah tetangga saya yang pernah saya usulkan dulu. Yang satu satunya sudah dapat dan selesai, tapi yang satunya belum dapat", ungkap Giman, Sabtu (02/12/2017) sore, dilokasi.

Hal senada pun disampaikan Hari Purnomo (54) warga Lingkungan Malabar Perum Kedundung Indah Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari. "Saya menanyakan perbaikan jalan beberapa gang di Lingkungan Malabar, banyak yang sudah rusak dan banyak lobang. Tadi saya minta agar segera ada perbaikan. Kalau bisa ya secepatnya. Kalau hujan lobang tidak kelihatan tertutup air, sehingga banyak yang kejeglong (Red: terperosok). Dengan pertemuan seperti ini, warga bisa menyampaikan persoalan di Lingkungan masing-masing. Ya kalau bisa diadakan pertemuan seperti ini tiga bulan sekali", ujar Hari.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Mojokerto Dwi Edwin Endra Praja  menyatakan sangat mengapresiasi antusias warga kader partainya. "Kami sangat mengapresiasi antuasias warga. Sayangnya, selama tiga tahun, reses baru dilaksanakan sekarang ini. Kami minta kedepan bisa dilaksanakan secara rutin sehingga tidak fakum seperti seperti tahun-tahun sebelumnya. Idealnya, empat bulan sekali. Ya kalau dihitung- hitung, anggaran yang dikeluarkan untuk biaya reses tidak sesuai dengan biaya kegiatan. Sedikit banyak, pasti nambahi", tukas politisi partai Gerindra ini.

Didesak mengapa selama kurun tiga tahun ini kegiatan Reses baru digelar kali ini? Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mojokerto Dwi Edwin Endra Praja menyebut jika hal merupakan kebijakan Pimpinan Dewan dan Sekretariat Dewan. "Itu tergantung kebijakan Pimpinan Dewan dan Setwan (Red: Sekretariat Dewan). Selain itu, teman-teman dulu banyak yang 'takut' dalam tanda kutip untuk mengambil kegiatan Reses, sehingga semua tidak ada yang mengambilnya. Bahkan, sekarang ini saja banyak yang tidak mengambilnya. Untuk Anggota Dewan dari fraksi Gerindra yang sekarang tidak melaksanakan, nanti kita sampaikan ke DPP", sebut Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mojokerto, Dwi Edwin Endra Praja.

Dijelaskannya, bahwa menurut Undang Undang MD3, seharusnya setiap Anggota Dewan mulai Pusat hingga Daerah berkewajiban untuk menemui konstituennya 3 (tiga) kali dalam setahun.
”Kegiatan Reses sebenarnya sudah diatur dalam UU MD3. Setiap anggota Dewan Mulai dari pusat hingga daerah wajib bertemu dengan konstituen dalam setahun sejumlah 3 kali", jelas Dwi Edwin Endra Praja kepada wartawan di kantornya, usai digelarnya Reses. *(DI/Red)*

Selengkapnya..

Reses DPRD Kota Mojokerto, Dwi Edwin Endra Praja Temui Konstituen Dapil III

Anggota DPRD Kota Mojokerto, Dwi Edwin Endra Praja yang juga menjabat Sekretaris Komisi II saat memberi penjelasan kepada peserta reses, Sabti (02/12/2017) sore.

Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Dalam rangka Reses DPRD Kota Mojokerto yang digelar selama 5 (hari), yakni mulai 1 Desember hingga 5 Desember 2017, Sabtu (02/12/2017) sore, Anggota DPRD Kota Mojokerto dari Fraksi Gerindra Dwi Edwin Endra Praja, SE. mengundang konstituennya yang ada di Daerah Pemilihan (Dapil) III. Yakni, Dapil dimana ia berkompetisi sebagai Caleg (calon legislatif) dalam Pileg (Pemilu Lagislatif) tahun 2014 lalu.

Pantauan media, reses yang digelar Dwi Edwin Endra Praja di depan kantor DPC Partai Gerindera Kota Mojokerto ini, dihadir sekitar 70-an konstituen atau kader partai Gerindera Kota Mojokerto Dapil III. Jumlah itu, belum termasuk kehadiran jajaran Pengurus Ranting (tingkat Kelurahan), Pengurus PAC dan Pengurus DPC serta Ketua RT. 1, 2, 3, 4 dan RT. 5 juga Ketua RW tempat diselenggarakannya Reses.

Menariknya, setelah para paserta Reses menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Masr Partai Gerindera, sebelum memasuki acara inti dari Reses itu sendiri, Dwi Edwin Endra Praja yang dalam kepartaiannya menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindera Kota Mojokerto ini 'Melantik dan Mengukuhkan' jajaran Pengurus Ranting (Kelurahan) Wates dan Pengurus Ranting (Kelurahan) Gunung Gedangan. Yang mana, prosesi pengukuhan dan pelantikan pengurus Ranting tersebut  diwarnai dengan pembacaan 'Ikrar Kader Partai Gerindra' yang dipimpin langsung oleh Ketua DPC Gerindra Kota Mojokerto, Dwi Edwin Endra Praja.

Para peserta dan penyelenggara Reses mengawali acara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan menyanyikan lagu Mars Partai Gerindera, Sabtu (02/11/2017) sore.

Anggota DPRD Kota Mojokerto Dwi Edwin Endra Praja yang juga menjabat Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mojokerto saat melantik dan mengukuhkan jajaran Pengurus Ranting Kelurahan Wates dan Pengurus Ranting Kelurahan Gunung Gedangan, sebelum masuk ancara inti Reses, Sabtu (02/12/2017) sore.

Anggota DPRD Kota Mojokerto Dwi Edwin Endra Praja yang juga menjabat Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mojokerto saat melantik dan mengukuhkan jajaran Pengurus Ranting Kelurahan Wates dan Pengurus Ranting Kelurahan Gunung Gedangan, sebelum masuk ancara inti Reses, Sabtu (02/12/2017) sor sambutannya, seteleh mengucapkan atas kehadirat-NYA, Anggota DPRD Kota Mojokerto Dwi Edwin Endra Praja, SE. yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mojokerto bidang Pembangunan dan Anggaran ini mengungkapkan rasa terima-kasihnya baik atas nama pribadi maupun atas nama organisasi politiknya. "Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji-syukur kehadirat-NYA, atas ridho dan karunia-NYA lah kita bisa bertemu dalam suasana reses ini. Sebelum acara inti kita mulai, baik atas nama pribadi maupun atas nama partai Gerindera, ijinkan kami menyampaikan rasa terima-kasih dan rasa hormat atas kehadiran bapak ibu dalam acara ini", ungkap Edwin.

Menariknya pula, dalam kesempatan ini, Edwin pun sempat memohon maaf kepada konstituennya dan segenap jajaran pengurus partai atas issue kasus OTT KPK yang melibatkan semua Anggota Dewan. "Terus-terang, sore ini kami sangat berbahagia dan merasa bangga bisa bertemu bapak ibu serta para pengurus dan anggota partai Gerindera. Ijinkan pula dalam kesempatan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas adanya kabar Anggota Dewan dilanda persoalan dengan KPK. Saya benar- benar minta maaf kepada semua kader dan pengurus partai. Issue tentang Anggota Dewan menerima uang sejumlah 5 juta itu saya benar-benar tidak tahu asal-usulnya, sehingga uang tersebut saya buat kegiatan buka bersama pada bulan Puasa (Red: Ramadhan) kemarin, malah kami tambahi. Tapi jangan khawatir, insya' ALLAH puasanya tetap barokhah, sebab uang tersebut sudah saya kembalikan ke KPK", tandasnya.

Sementara itu, ketika memasuki event dialog, dengan sebegitu antusiasnya para kader Partai Gerindera Kota Mojokerto di Dapil III ini berebut menyampaikan uneg-uneg terkait permasalahan yang ada disekitarnya. Diantaranya permasalahan Bantuan Rehab Mushola yang hingga dipenghujung tahun ini tak kunjung cair, permasalahan jalan Lingkungan (Kampung) sepanjang 150 meter yang tak kunjung dibangun sementara jalan Lingkungan lainnya sudah beraspal bagus, permasalahan bantuan Raskin atau Rastra (beras warga miskin atau beras warga pra-sejahtera) yang sudah 2 tahun ini tidak diterima oleh sejumlah warga terlebih warga itu seorang janda-tua yang tidak bekerja. "Apa yang disampaikan kader disini kami catat dan insya' ALLAH segera kami sampaikan ke Pemkot melalui instansi terkait melalui Musrenbang. Dan, semoga segera ada solusinya atau setidaknya tahun 2018 depan, khusus jalan mungkin bulan delapan (Red: Agustus) atau bulan sembilan (Red: September) depan", jelasnya. *(DI/Red)*

Selengkapnya..

Awal Desember 2017 DPRD Kota Mojokerto Masuki Masa Resses

Sekretaris DPRD Kota Mojokerto, Mohammad Effendi.

Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Awal bulan Desember 2017, 25 (dua puluh lima) Anggota DPRD Kota Mojokerto yang saat ini terdiri dari 2 Pimpinan dan 23 Anggota ini mulai memasuki 'masa reses'. Yakni suatu masa (waktu) dimana para Anggota Dewan bekerja di luar gedung DPR, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. Sedangkan 'reses' sendiri merupakan pelaksanaan tugas Anggota Dewan di Dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan yang dikenal juga dengan istilah kunjungan kerja (Kunker). Sementara Kunker ini bisa dilakukan oleh Anggota Dewan secara perseorangan maupun secara berkelompok. "Prinsipnya, reses Dewan ini adalah kegiatan sidang di luar gedung DPRD kota Mojokerto", ujar Sekretaris DPRD Kota Mojokerto, Mohammad Effendi, Jumat (01/12/2017).

Mohammad Effendi menerangkan, bahwa dalam satu tahun sidang, waktu kerja DPR dibagi menjadi empat atau lima masa persidangan. Dimana, setiap masa persidangan terdiri dari masa sidang dan masa reses. Tujuan daripada reses sendiri adalah menyerap dan menindak-lanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggung-jawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. "Untuk masa Reses kali ini, dijadwalkan lima hari berturut-turut, yakni dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Desember 2017", jelasnya.

Sementara itu, kepada Harian BUANA,  Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik mengungkapkan, karena adanya suatu hal, sehingga terjadi perubahan jadwal masa reses Dewan dan baru bisa dilaksanakan pada awal Desember 2017 ini. “Prinsipnya, kami dari kalangan Dewan siap melaksanakan masa reses. Sekarang tinggal melaksanakan saja apa yang sudah dijadwalkan Pimpinan Dewan dan Sekretariat DPRD", ungkap Politisi PAN ini.

Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik menerangkan, sebagimana lazimnya, dalam masa reses ini, para Wakik Rakyat Kota Mojokerto akan berkunjung ke kampung-kampung dan menggelar pertemuan warga konstituennya sesuai Dapil dan sesuai yang dijadwalkan. "Dalam reses akan terjadi komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja dan pertemuan dengan dengan warga konatituen. Sehingga, kami bisa menyerap dan menindak-lanjuti aspirasi warga konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggung-jawaban secara moral maupun secara politis kepada warga konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan", terang Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik. *(DI/Red)*

Selengkapnya..

Disetujui KPU Pusat, Kota Mojokerto Tambah Satu Dapil

Imam Bukhori saat menyosialisasi pengembangan Dapil dalam Pileg 2019, menyusul persetujuan Pusat atas program pemekaran kecamatan di Kota Mojokerto.

Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Mojokerto kini mengembangkan pembagian wilayah ini menjadi tiga Daerah Pemilihan (Dapil) dalam pilkada,  pileg dan pilpres 2018 mendatang. Keputusan ini menyusul turunnya persetujuan pemerintah pusat atas program pemekaran kecamatan, 2015 silam.

Pemerintah menyetujui pembentukan wilayah Kecamatan Kranggan yang merupakan cuilan dari Kecamatan Prajurit Kulon dan Kecamatan Magersari.
"Terkait dengan perubahan jumlah kecamatan,  maka Dapil akan menyesuaikan berdasarkan wilayah kecamatan yang ada. Yakni Prajurit Kulon,  Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan yang baru terbentuk", papar Komisioner Devisi Teknis KPUD Kota Mojokerto,  Imam Bukhori, Rabu (22/11/2017) .

Ditemui usai menjadi pembicara dalam 
Rapat Koordinasi Penyusunan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu tahun 2019 di RM White Mojo kemarin, pembentukan dapil ini bakal mulai dijalankan dalam Pileg mendatang. "Mulai momen Pemilu 2019 mendatang kebijakan ini kami gelindingkan. Sementara ini kami memang belum melibatkan Parpol terkait penataan Dapil. Namun, paling lambat awal Desember kita mengundang mereka", tandasnya.

Meski bertambah Imam mengatakan jumlah porsi dan komposisi Legislator tetap. "Kursinya tetap 25, karena jumlah penduduk Kota Mojokerto 136.583,  tak sampai 200 ribu", tambahnya.

KPUD setempat juga mensimulasikan penyebaran dapil. "Simulasinya berdasar jumlah penduduk. Kecamatan Prajurit Kulon sebanyak 7 kursi, Kranggan 7 kursi dan Magersari sebanyak 11 kursi", terangnya.

Perubahan Dapil ini mengubah peta dapil sebelumnya. Pada pemilu 2014,  kota ini dibagi menjadi dua Dapil. Soal potensi protes parpol, Imam mengatakan tak mau gegabah. "Kita lihat respon parpol sambil tunggu DAK", pungkasnya. *(Yd/DI/Red)*

Selengkapnya..

PAW PAN Bergulir, Miftah Aris Dilantik Sebagai Anggota DPRD Kota Mojokerto Suyono Kandidat Wakil Ketua Dewan

Miftah Ariz Zuhri saat mendapat jabat-tangan ucapan selamat Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus atas jabatannya sebagai Anggota DPRD Kota Mojokerto, Senin (20/11/2017). 

Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Melalui Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Mojokerto yang digelar pada Senin 20 Nopember 2017 ini, Miftah Aris Zuhri, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya dilantik untuk menduduki jabatan anggota DPRD Kota Mojokerto PAW (pergantian antar waktu).

Miftah Ariz Zuhri yang sebelumnya pernah duduk dalam keanggotaan DPRD Kota Mojokerto periode 2009 – 2014 itu, kini duduk lagi sebagai anggota DPRD Kota Mojokerto menggantikan keanggotaan Umar Faruq sejawatnya yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 16 Juni 2017 silam.

Selain Umar Faruq, juga terjaring OTT KPK dimaksud, yakni Purnomo  (PDI Perjuangan) yang saat itu menjabat Ketua DPRD Kota Mojokerto dan Abdullah Fanani (PKB) yang saat itu menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto.

Dengan terisinya satu kursi Anggota DPRD Kota Mojokerto ini, juga bakal memungkasi kekosongan kursi wakil ketua Dewan yang menjadi jatah PAN. Sedangkan PDI Perjuangan dan PKB sendiri sudah menggelar PAW untuk menggantikan posisi keanggotaan dan jabatan Purnomo dan Abdullah Fanani pada beberapa waktu yang lalu.

Dengan terisinya satu kursi Anggota DPRD Kota Mojokerto ini pula, Ketua DPRD Kota Mojokerto Febriana Meldyawati berharap, akan semakin memperkuat kinerja Legislatif Kota Mojokerto. "Semoga, dengan dilantiknya saudara Miftah menambah soliditas dan efektifitas, berintegritas, berdedikasi, berkomitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermartabat dan amanah", harap Febriana saat memberi sambutan di sidang paripurna istimewa tersebut.

Sementara itu, ditemui beberapa saat usai acara pelantikan Miftah Aris Zuhri,  Plt.  Ketua DPD PAN Kota Mojokerto Moelyadi mengungkapkan sejumlah alasan partainya menunjuk Suyono sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto menggantikan posisi jabatan Umar Faruq. "Kita sepakat dengan kader partai ditingkat bawah menunjuk Suyono menempati posisi Wakil Ketua", pungkasnya. *(Yd/DI/Red)*

Selengkapnya..

Kota Mojokerto Bakal Jadi Pilot Project Ujian Nasional SD Berbasis Komputer

Anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Yunus Suprayitno.

Kota MOJOKERTO -  (harianbuana.com).
Kota Mojokerto segera menjadi pilot project Ujian Nasional (UN) Sekolah Dasar berbasis komputer. Kepastian ini, menyusul reaksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menyambut baik hasil kajian yang disampaikan Legislatif dan Eksekutif setempat dalam kegiatan konsultasi bersama yang baru lalu.

Dengan optimisme 45, kedua lembaga bermitra tersebut menyatakan kesiapannya mengaplikasikan program IT tersebut pada tahun 2019 mendatang. "Dalam kegiatan konsultasi yang digelar Komisi III bersama pihak Diknas ke Kemendikbud pekan lalu pihak Kemendikbud menerima dengan baik usulan Kota Mojokerto menjadi pilot project ujian SD berbasis komputer. Tentu untuk itu kami berhasil meyakinkan Kemendikbud dengan pertimbangan dan rencana strategis yang mapan", papar anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto,  Yunus Suprayitno, Rabu (15/11/2017).

Dihadapan pihak Kemendikbud, mantan Ketua DPRD Kota Mojokerto periode lalu ini menyampaikan sejumlah pertimbangan untuk rencana tersebut. "Mojokerto layak jadi pioneer UN SD berbasis komputer, karena jumlah siswa disini tidak terlalu besar yakni sekitar 5.000 siswa. Yang kedua, wilayahnya tidak terlalu besar. Atas dasar itu, maka tidak menutup alasan untuk tidak mengadakannya", ujar Yunus.

Politisi PDI Perjuangan itu bahkan menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan program tersebut. "Sebenarnya UN tahun depan sudah bisa dimulai. Namun untuk mematangkannya
maka diusulkan tahun 2019. Sambil memenuhi kebutuhan fisik prasarananya terutama untuk pengadaan laptopnya", jelasnya.

Menurut Yunus Suprayitno, saat ini pihak Diknas tengah mengupayakannya. Jika berhasil, konsekuensinya harus menyiapkan SDM gurunya. "Kalau ini gol, akan disiapkan SDM gurunya. Untuk pengadaan laptop, harus dimasukkan dalam APBD berikutnya. Karena KUA PPAS 2018 sudah rampung", pungkasnya. *(Yd/DI/Red)*. 

Selengkapnya..