Selasa, 19 Desember 2017

H-16 Jelang Pendaftaran Paslon Wali - Wawali Kota Mojokerto Masih Lesu Darah

Baca Juga


Ir. Priyo Daryoko.

Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Hangatnya pesta demokrasi dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Mojokerto tak selazim pada umumnya di daerah lainnya. Bahkan, suasana politik di Kota Mojokerto H-16 jelang pendaftaran Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota - Wakil Wali Kota di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat terkesan lesu darah.

Hingga kini, para Bakal Calon penguasa wilayah administrasi daerah ini nampak lebih nyaman bersembunyi dibalik selimut tidur tebalnya. Bahkan, pada tahapan Paslon Independen yang dibuka KPUD setempat di awal Desember lalu, tak mampu menggugah daya tarik warga Kota ini menduduki nyerinya kursi panas Wali Kota Mojokerto. Padahal, untuk itu pihak penyelenggara Pilwali 2018 sempat memperpanjang masa pendaftaran. Wal-hasil, jluntrungnya berujung zonk.

Komisioner Divisi Logistik KPUD Kota
Mojokerto, Idhom Rosidi tak menampik fenomena 'sepi' dalam hajatannya kali ini. Meski dalam perkara ini, ia punya pendapat tersendiri. "Fenomena ini memang berbeda dengan pelaksanaan Pilkada sebelum-sebelumnya. Bisa jadi, ini efek domino dari belum munculnya calon (Wali Kota) dari PDIP.  Sebab, hanya PDIP yang memenuhi syarat kursi untuk memberangkatkan Paslon-nya. Untuk hitung-hitungan politik, partai-partai lain tidak mau memunculkan calon membabi buta tanpa tahu siapa yang bakal dimunculkan PDIP", ujar Idhom, Selasa (19/12/2017).

Menurutnya, sepinya Paslon Wali Kota - Wakil Wali Kota Mojokerto, bisa jadi karena Parpol lain memang tengah mengukur kekuatan lawan politik. "Bisa jadi, Parpol lain tengah menunggu siapa yang bakal dimunculkan PDIP dan mengkontra flownya dengan lawan yang dianggap sepadan", cetusnya.

Menghadapi adem-ayemnya situasi politik dalam Pilwali Kota Mojokerto 2018, pihak KPUD setempat tampaknya emoh beresiko. Penyelenggara Pemilu ini telah menyiapkan sejumlah opsi. "Kalaupun nanti hanya ada satu calon yang naik, tahapan akan jalan terus.  Dan KPU akan memfasilitasi paslon Walikota lawan bumbung kosong", ungkapnya.

Idhom menegaskan, meski nantinya akan berhadapan dengan 'Bumbung Kosong' Paslon memerlukan perjuangan yang berat. Pasalnya, harus mendapat dukungan nyata dan syah 50 persen suara + 1 (satu). "Perjuangan Paslon meski lawan bumbung kosong akan berat. Sebab ia harus mendapat suara 50 persen +1 dari suara sah.  Kalau nggak sampai, ya kita rekomendasikan Pemerintah untuk menunjuk Pelaksana-tugas (Plt) yang nantinya9 bertugas sebagai Wali Kota Mojokerto selama 5 tahun kedepan. PLT nya ditunjuk Gubernur dari unsur birokrasi atas persetujuan Mendagri", tegasnya.

Sementara itu, sepinya pesta demokrasi di Kota Mojokerto juga diakui Ketua KPUD Kota Mojokerto Saiful Amin Sholikin. Dalam akunnya disebuah medsos, Amin mempertanyakan soal ini. "Mana gambar Wali Kota - Wakil Wali Kota, di kampungku kok nggak ada", sindirnya.

Sementara itu pula, Ir. Priyo Daryoko, tokoh pengusaha yang disebut-sebut bakal turut meramaikan bursa Pilwali 2018 saat dikonfirmasi menyatakan, bahwa pihaknya tengah mempersiapkan secara matang. "Demi Kota Mojokerto Yang Lebih Maju dan Lebih Baik Lagi, kami siap. Untuk memastikannya, kami perlu untuk lebih mematangkannya dulu. Karena, dalam hal ini sangat diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan pasangan dan teman-teman partai terlebih dulu. Ya... kita tunggu lah...", pungkasnya. *(Yd/DI/Red)*