Presiden: Pembangunan Infrastruktur Bukan Hanya Urusan Ekonomi, Tapi Juga Persatuan Bangsa

DI YOGYAKARTA – (harianbuana.com).
Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Nusantara dilakukan dengan harapan agar keterhubungan antar wilayah menjadi lebih meningkat. Keterhubungan antar wilayah itu pada gilirannya akan menyatukan seluruh daerah di Tanah Air, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan.

Hal itu dikemukakan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo ketika memberikan penjelasan mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam acara "Milad Satu Abad Madrasah Mu'allimin – Mu'allimaat Muhammadiyah, di Yogyakarta pada Kamis 06 Desember 2018.

"Kenapa harus sambung menyambung? Supaya persatuan kita sebagai sebuah negara besar itu bisa disatukan. Jadi yang namanya membangun infrastruktur bukan hanya urusan ekonomi tetapi juga urusan persatuan bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa besar", tutur Presiden RI Joko Widodo, Kamis (06/12/2018).

Persoalan keterhubungan di negara Indonesia yang memiliki belasan ribu pulau memang menjadi persoalan tersendiri. Terlebih masih banyak wilayah yang belum menikmati infrastruktur yang sebaik di Pulau Jawa.

Di Papua misalnya, ketiadaan infrastruktur jalan yang baik menyebabkan lamanya waktu tempuh. Tak jarang, perjalanan yang semestinya dapat di tempuh hanya dalam beberapa jam saja bisa memakan waktu hingga berhari-hari.

"Di Indonesia bagian timur, di Papua, jalan (rusak) seperti ini banyak sekali. Masak hanya 120 kilometer memakan waktu dua atau tiga hari baru sampai. Harus menginap, harus masak di jalan. Inilah pentingnya infrastruktur", jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Kepala Negara menandaskan, meski baru-baru ini pembangunan di Papua sempat terhambat dengan adanya kelompok kriminal bersenjata, hal itu tak menyurutkan langkah pemerintah untuk terus membangun Papua dan wilayah-wilayah lain di Indonesia agar dapat saling terhubung.

"Orang Aceh harus kenal orang Papua, orang Papua harus kenal orang Kalimantan, orang Kalimantan harus kenal orang Jawa, orang Jawa harus kenal orang Sulawesi karena memang negara ini adalah negara besar", tandasnya. *(GAL/HB)*

Selengkapnya..

Presiden RI: Guru Dan Kepala Sekolah Menjadi Kunci Pembangunan SDM

Salah-satu suasana saat Presiden RI Joko Widodo foto bersama segenap jajaran Pengurus PGRI Pusat di Istana Negara – Jakarta, Rabu 05 Desember 2018.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Kualitas dan peranan guru menjadi kunci sukses program pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan menjadi fokus pemerintah di tahun 2019. Hal itu disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ketika menemui rombongan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Istana Merdeka – Jakarta pada Rabu 05 Desember 2018. 

Hadir dalam pertemuan tersebut, Presiden RI Joko Widodo didampingi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sedangkan rombongan dari PGRI dikomandani Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi beserta segenap jajaran pengurus PGRI Pusat.

Dalam kesempatan ini, Kepala Negara ingin mendengarkan langsung mengenai pandangan dan saran-saran dari PGRI untuk dapat meningkatkan kualitas para guru guna mendukung pembangunan nasional. Untuk itu, Presiden mempersilah pihak PGRI agar menyampaikan ide ataupun rekomendasi untuk meningkatkan kualitas guru maupun kepala sekolah.

"Kami ingin diberikan pemikiran dan rekomendasi-rekomendasi apa yang harus kita kerjakan dalam jumlah yang besar dalam melompatkan peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah. Saya meyakini hal ini menjadi kunci bagi pembangunan sumber daya manusia yang ada di negara kita", tutur Presiden RI Joko Widodo.

Sebelumnya, dalam peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-73 PGRI, Kepala Negara mengundang PGRI untuk beraudiensi terkait pemikiran dan persoalan yang dihadapi para guru dalam hubungannya dengan program pembangunan SDM di tahun 2019.

"Hari ini kami mengundang bapak, ibu sekalian untuk mendengar lebih detail lagi aspirasi dan mungkin hal-hal yang bisa kita kerjakan bersama-sama dengan PGRI. Terutama terkait yang akan kita mulai tahun depan. Kita ingin menggeser strategi besar pembangunan kita, yang sebelumnya pembangunan infrastruktur, kita geser ke strategi pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran", ujar Presiden di awal pertemuan tersebut. *(GAL/HB)*

Selengkapnya..

Presiden Apresiasi Ekspor Produk Berkomponen Lokal Tinggi

Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo pada hari ini, Senin 03 Desember 2018 siang, menghadiri acara Pelepasan Ekspor Motor Yamaha Tahun 2018 yang di gelar di kawasan Pulogadung, Cakung – Jakarta Timur.

Dalam sambutannya, Kepala Negara mengaku senang dapat menghadiri acara-acara pelepasan ekspor serupa ini. Sebab, saat ini yang dibutuhkan Indonesia untuk mengatasi defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan adalah memperbanyak ekspor.

"Negara kita ini memiliki problem besar, yaitu impor lebih besar dari ekspor. Ini problem besar yang bertahun-tahun ingin kita atasi", tutur Presiden RI Joko Widodo, Senin (03/12/2018) siang.

Yamaha Indonesia pada tahun 2014 lalu, berdasarkan data yang didapat Presiden, mencatatkan ekspor kurang lebih 23 ribu motor. Sementara pada tahun ini ekspor Yamaha Indonesia diperkirakan mencapai 338 ribu unit sepeda motor.

Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden.

Selain itu, pelepasan ekspor kali ini juga bertepatan dengan pencapaian Yamaha Indonesia yang secara keseluruhan telah mencatatkan ekspor lebih dari 1,5 juta unit sepeda motor.

"Ini jumlah yang sangat besar. Pertama ekspornya tinggi, yang kedua investasinya juga besar", ujar Presiden.

Dalam kesempatan ini, Presiden menjelaskan, selain jumlah ekspor dan nilai investasinya tinggi, tingkat kandungan lokal yang terdapat dalam unit ekspor tersebut juga sangat tinggi.

"Selain itu, tingkat kandungan lokal dalam unit ekspor juga sangat tinggi, yakni mencapai 94 persen. Investasi-investasi seperti inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia", jelasnya.

"Ini kandungan lokalnya sangat tinggi. Investasi-investasi seperti inilah yang terus kita cari. Karena ekspor tapi bahan bakunya dari impor ini yang juga sering menyebabkan yang namanya defisit neraca perdagangan", lanjunya.

Dua hal di atas, yaitu industri berorientasi ekspor dan tingkat kandungan lokal yang tinggi sangat diapresiasi Presiden. Presiden pun ingin segera mengetahui rencana ke depan Yamaha Indonesia dalam mengembangkan industrinya di Tanah Air.

"Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh PT Yamaha. Saya ingin nanti mendengar rencana-rencana Yamaha Indonesia ke depan seperti apa", ungkapnya.

Dalam kesempatan ini pula, Presiden juga meminta Yamaha Indonesia untuk menginformasikan kepada dirinya mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam berinvestasi dan berusaha di Indonesia. Ditandaskannya, bahwa industri apapun yang memiliki orientasi ekspor dan mampu menggerakkan perekonomian lokal harus diberikan ruang untuk terus mengembangkan usahanya.

"Investasi-investasi yang orientasinya ekspor, yang konten lokalnya tinggi, kalau tidak kita berikan ruang yang sebesar-besarnya itu keliru besar. Oleh sebab itu, tadi saya sampaikan kalau pak Menteri tidak memberikan perhatian, ya saya akan beri perhatian sendiri", tandas Presiden sembari melontarkan senyum khasnya.

Sementara itu, sebelum menghadiri acara seremonial tersebut, Presiden menyempatkan diri makan siang bersama para  karyawan di kantin. Presiden juga memilih sendiri makanan yang akan disantapnya. 

Turut hadir mendampingi Kepala Negara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. *(GAL/HB)*

Selengkapnya..

Presiden Ajak Pelaku Industri Wujudkan Hilirisasi Untuk Pangkas Defisit

Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Menumbuhkan industri dan membangkitkan ekonomi dengan hilirisasi merupakan cara efektif untuk memacu perekonomian nasional. Upaya tersebut selain bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor, juga menjadi langkah dalam mengurangi defisit transaksi berjalan.

Berbicara dalam acara CEO Networking 2018, Presiden Joko Widodo mendorong para pelaku usaha untuk aktif menjalankan kedua program tersebut.

"Kuncinya memang kita tahu dari dulu, industrialisasi dan hilirisasi. Kita tahu itu, tapi eksekusi lapangannya yang tidak pernah kita kejar. Ini yang saya kejar terus", tuturnya, di The Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place, Senin (03/12/2018).

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Salah satunya mineral bauksit yang tiap tahunnya diekspor sebanyak jutaan ton dengan harga kurang lebih USD35 per ton.

Namun, di saat yang sama, pabrik-pabrik aluminium dalam negeri harus mengimpor ratusan ribu ton alumina yang tidak lain merupakan merupakan produk olahan (hilir) dari bauksit. Hal ini menjadi salah satu penyebab defisitnya transaksi berjalan kita.

"Kalau kita sejak dulu membangun industri alumina, maka impor tidak perlu terjadi. Beratus-ratus ribu ton dan tentu saja pengaruhnya terhadap defisit transaksi berjalan kita", kata Presiden.

Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden.

Hal yang sama juga terjadi di komoditas batu bara. Tiap tahunnya, kurang lebih 480 juta ton batu bara mentah diekspor Indonesia. Padahal, dengan pengolahan yang tepat, batu bara dapat diolah menjadi LPG yang tentu bisa meningkatkan nilai tambah dan mengurangi impor nasional.

"Padahal kita tahu, kita impor yang namanya LPG itu 4 juta ton setiap tahunnya", ujar Presiden.

Diketahui, impor Indonesia di sektor migas masih menjadi salah satu penyumbang defisit terbesar bagi transaksi kita. Maka, menurut Presiden, tak ada cara lain bagi Indonesia untuk menyelesaikan persoalan defisit ini selain dengan menempuh industrialisasi dan hilirisasi industri.

"Menyelesaikannya memang harus hilirisasi, enggak ada yang lain", tandasnya.

Berdasarkan perkiraan pemerintah, Indonesia juga dapat menghemat impor solar yang selama ini berjalan dengan menerapkan kebijakan biodiesel 20 persen (B20) yang merupakan produk hilirisasi industri kelapa sawit.

"Ini yang sekarang kita usahakan agar ada hilirisasi industri kelapa sawit yang menghasilkan solar B20 (biodiesel 20 persen) kita wajibkan penggunaannya", tegasnya.

Lebih jauh, Presiden juga memapar potensi pendapatan negara yang selama ini hilang begitu saja tanpa adanya proses hilirisasi ini. Jutaan ton bijih nikel mentah yang diekspor Indonesia sesungguhnya dapat memberikan nilai tambah apabila terlebih dahulu diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi seperti feronikel.

Menurutnya, apabila sejak dahulu Indonesia sudah membangun hilirisasi industri nikel, maka diperkirakan pendapatan domestik bruto Indonesia dari industri nikel akan naik sebanyak empat kali lipat. Banyak pihak yang sesungguhnya mengetahui keberadaan nilai tambah seperti itu. Hanya saja selama ini tidak pernah ada langkah nyata untuk mendorong hilirisasi industri di Indonesia.

"Hal ini sudah tidak bisa kita terus-teruskan. Saya mengajak seluruh CEO dan sektor riil agar segera kita lakukan industrialisasi dan hilirisasi. Setop ekspor barang-barang mentah. Kurangi sebesar-besarnya ekspor barang mentah kita", pungkasnya. *(GAL/HB)*

Selengkapnya..

Kapolres Baru Mojokerto Tetap Bersinergi Dengan Insan Pers

Kapolres Mojokerto AKBP Setyo Koes Hariyatno, SH., SIK., MH. (nomer dua dari kiri) berdampingan Ketua PWI Mojokerto Diak Eko Purwoto (nome tiba dari kiri) saat obrol jalin sinergi dan keterbukaan dengan Insan Pers Mojokerto yang di kemas dalam acara Media Gathering, di Cafe Kebun Coklat jalan Benteng Pancasila, Kota Mojokerto – Jawa Timur, Selasa (27/11/2018).

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Bertugas di wilayah hukum baru sebagai Kapolres Mojokerto, AKBP Setyo Koes Hariyatno, SH., SIK., MH. langsung menjalin sinergitas dengan Insan Pers Mojokerto yang di kemas dalam acara Media Gathering, di Cafe Kebun Coklat jalan Benteng Pancasila, Kota Mojokerto – Jawa Timur, Selasa (27/11/2018).

Kapolres Mojokerto AKBP Setyo Koes Hariyatno, SH , SIK., MH. hadir dalam acara yang di kemas dalam suasana santai, terbuka dan penuh keakraban ini didampingi Wakapolres dan seluruh jajaran Pejabat Utama Polres Mojokerto. Sementara ada sekitar 30 wartawan dari media cetak maupun media elektronik (online, radio, televisi).

Pada kesempatan ini, Setyo, sapaan akrab Kapolres Mojokerto AKBP Setyo Koes Hariyatno, SH., SIK., MH. mengawalinya dengan memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dari diadakannya media gatering. Damana, sinergitas antara Kepolisian dengan Pers harus terus saling membangun dan saling menjaga sebaik mungkin.

“Kepolisian tidak bisa bekerja sendirian, begitu pula rekan-rekan Pers. Jadi, karena kita saling membutuhkan, maka sangat perlu di jalin kerjasama yang baik untuk bisa saling mengisi", cetus Kapolres Mojokerto AKBP Setyo Koes Hariyatno, SH., SIK., MH., Selasa (2/11/2018), di lokasi.

Menurut Kapolres Mojokerto, sinergitas itu bisa di bangun serta di jaga melalui komunikasi secara intens dan tidak terputus. Ditandaskannya, bahwa hal itu sangat diperlukan dan begitu penting.

"Rekan-rekan bisa langsung menghubungi nomor pribadi. Tidak perlu sungkan selama hal yang ingin dibicarakan memang benar-benar penting dan mendesak. Simbiosis mutualisme perlu dijaga. Saya pastikan rekan-rekan bisa menjaga hal itu. Untuk komunikasi, hand-phone saya selalu siap hingga 26 jam", pungkas AKBP Setyo Koes Hariyatno dengan nada canda dan suasana penuh keakraban.

Menyusul, Ketua PWI Mojokerto Diak Eko Purwoto menyampaikan ungkapan rasa terima kasih atas keterbukaan yang ditunjukkan oleh Kapolres baru Mojokerto tersebut. Menurut Diak, sapaan akrab Ketua PWI Mojokerto Diak Eko Purwoto, hal itu juga menjadi harapan dari semua awak media yang memang selama ini selalu menjalin kerjasama yang baik dengan pihak kepolisian.

“Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya, saya mendapat info, bahwa Kapolres Mojokerto saat ini tidak berbeda jauh dengan Kapolres sebelumnya. Maka, pasti sudah sangat memahami kondisi teman-teman media beserta kebiasaannya", ungkap Diak.

Ditandaskannya, bahwa pintu sinergitas yang dibuka lebar oleh Kapolres Mojokerto ini, setidaknya bisa membuat Insan Pers Mojokerto lebih sedikit tenang. Karena, kondisi saat ini 'Tugas Pers' juga semakin berat dan banyak tantangan.

“Disamping menulis berita, Pers saat ini juga bertugas menangkal berita hoax. Harapannya, semoga jalinan kerjasama ini terus berlanjut dengan sangat baik", pungkas Diak, tandas. *(DI/HB)*

Selengkapnya..

UNESCO Serukan Penyelidikan atas Kematian Wartawan Indonesia Mohammad Yusuf

Direktur Jendral UNESCO Audrey Azoulay hari Kamis (05/07/2018) menyerukan untuk mengungkap penyebab kematian Muhammad Yusuf, wartawan Indonesia, Kotabaru, Kalimantan Selatan yang meninggal di dalam tahanan pada 10 Juni lalu.

“Saya mengutuk pembunuhan Muhammad Yusuf dan menyerukan kepada otorita berwenang untuk melakukan penyelidikan transparan terhadap hal-hal terkait kematiannya", ujar Azoulay.

Muhammad Yusuf meninggal 10 Juni 2018 lalu setelah ditahan selama lima minggu di Rutan Polres Kotabaru dan kemudian di Lapas Kelas II-B Kotabaru, di Kalimantan Selatan, menunggu sidang pengadilan atas tuduhan melanggar hukum di Indonesia tentang ujaran kebencian dan pencemaran nama baik.

Muhammad Yusuf, yang berusia 42 tahun, ditahan setelah menulis pemberitaan di media online “Kemajuan Rakyat” dan “Berantas News” tentang sengketa perebutan lahan antara perusahaan Kelapa Sawit, PT. Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM) miliknya Andi Syamsuddin alias Haji Isam.

Tulisan itu dinilai bermuatan provokasi, tidak berimbang dan mencemarkan nama baik PT. MSAM sehingga Muhammad Yusuf dituntut dengan Pasal 45A UU RI No.19/Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11/Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik ITE, dengan ancaman pidana penjara enam tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah.

Dari itu, UNESCO mempromosikan keselamatan wartawan lewat peningkatan kesadaran global, pengembangan kapasitas dan berbagai tindakan, terutama Rencana Aksi PBB tentang Keselamatan Wartawan dan Isu Kekebalan Hukum. *(Red)*

Selengkapnya..

Family Run HUT Ke-100 Kota Mojokerto Dan Hari Bhayangkara Ke-72 Diikuti Ribuan Warga

Kapolres Mojokerto Kota AKBP Sigit Dany Setiyono saat menyerahkan piagam penghargaan kepada Tokoh Masyarakat yang turut serta berpartisipasi dalam upaya peningkatan pelayanan Polri kepada masyarakat,  Sabtu (23/06/2018).

Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Mojokerto Ke-100 dan Hari Ulang Tahun Bhayangkara Ke-72 tahun 2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto bersama Polres Mojokerto Kota saling bersinergi dalam menyemarakkannya perayaannya. Salah-satunya, dengan menyelenggarakan acara Family Run dan Pesta Rakyat dengan start di depan Kantor Pemkot.Mojokerto jalan Gajah Mada dan finish di lapangan Raden Wijaya Kel.Surodinawan Kec.Prajuritkulon Kota Mojokerto, Sabtu (23/06/2018).

Kegiatan Family Run dan Pesta Rakyat yang dimulai sekitar pukul 06.00 WIB ini dihadiri oleh seluruh unsur Forkopimda Kota Mojokerto Plus yang terdiri dari Plt. Walikota Mojokerto Ir. Suyitno, Danrem 082/CPYJ Kolonel ARM Budi Suwanto, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Sigit Dany Setiyono, SH SIK M.Sc (Eng), Dandim 0815 Letkol Kav Hermawan Weharima, SH, Ketua DPRD Kota Mojokerto Febriana Meldyawati, SH, Kajari Kota Mojokerto DR Halila Rama Purnama SH M.Hum, Ketua Pengadilan Negeri Muslim, SH, seluruh Kepala OPD.

Kegiatan tersebut, diikuti oleh personil Polres Mojokerto Kota, ASN Pemkot Mojokerto dan seluruh elemen masyarakat yang terdiri dari berbagai komunitas serta diikuti ribuan warga Kota Mojokerto itu, diawali dengan senam aerobik sebelum upacara pemberangkatan oleh Forkopimda.

Ribuan warga Kota Mojokerto saat mengikuti kegiatan 'Run Family' dalam rangka HUT Kota Mojokerto ke-100 dan Hari Bhayangkara ke-72, Sabtu (23/06/2018) pagi.

Dilokasi finish, ditengah rangkaian acara kegiatan, juga dilaksanaan Deklarasi Anti Hoax oleh seluruh peserta dan pemberian piagam penghargaan kepada tokoh masyarakat yang turut serta berpartisipasi dalam upaya peningkatan pelayanan Polri kepada masyarakat serta pengundian hadiah yang dilanjutkan pembagian hadiah doorprice kepada para peserta Family Run yang beruntung.

“Kegiatan Family Run dan Pesta Rakyat yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Jadi Kota Mojokerto Ke-100 dan Hari Ulang Tahun Bhayangkara Ke-72 tahun 2018 melalui kegiatan olah raga ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan sinergitas Polri dengan seluruh elemen masyarakat yang ada, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib dan meriah", ungkap Kapolres. *(DI/Red)*

Selengkapnya..

Presiden Apresiasi Kinerja Kapolri Tangani Arus Lebaran 2018

Kapolri, Tito Karnavian

Kota JAKARTA - (harianbuana.com).
Kepolisian Republik Indonesia konsisten dalam memantau arus mudik dan arus balik di moment lebaran tahun 2018 di berbagai pos pelayanan yang ada. Salah-satunya, pos pelayanan terpadu Cikopo, Jawa Barat (Jabar).

Terkait itu, Kapolri Jendral Tito Karnavian melakukan kunjungan di berbagai Posko yang sebelumnya mendapat laporan dari beberapa Polda, diantaranya Kapolda Jawa Barat, Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Tengah.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut, yakni Asops Kapolri Deden Juhara, Karo Provost Divpropam Polri Brigjen Refdi Andri dan Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Muhammad Iqbal serta Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Aziz.

Ditengah kunjungannya, Kapolri Jendral Tito Karnavian menuturkan, bahwa dalam memberikan pelayan pihaknya meminta kepada jajarannya agar selalu siap untuk membantu para pemudik. Termasuk, arus balik lebaran tahun 2018 ini sangat perlu diantisipasi agar tidak terjadi penumpukkan. "Kita kelola dengan fleksibel dan dinamis dengan memperhatikan kondisi dilapangan", tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Kapolri pun menyatakan pihakya akan konsisten melaksanakan Operasi Ketupat yang dilaksanakan jajaran Polri meski telah mendapat apresiasi dari Presiden RI Joko Widodo. Karena keberhasilan operasi tersebutlah yang membuat arus mudik dan arus balik lebaran 2018 lancar.

“Prestasi ini mesti kita pertahankan, perhatikan lonjakan arus balik pada Sabtu dan Minggu (Red: 23 dan 24 Juni 2018) depan", pungkas Kapolri Jendral Tito Karnavian ditengah kunjungannya di Cikopo - Jawa Barat. *(Ys/DI/Red)*

Selengkapnya..

Wartawan Tewas Dalam Tahanan, Komnas HAM Desak Kejari Dan Lapas Kotabaru Bertanggung-jawab

Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal, Hairansyah

Kota JAKARTA - (harianbuana.com).
Muhammad Yusuf, wartawan Sinar Pagi Baru yang tewas dalam tahanan dengan status tersangka di Lapas Klas IIB Kotabaru, terus memantik reaksi sejumlah kalangan. Kali ini, Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hairansyah mendesak agar Kejaksaan Negeri Kotabaru dan pihak Lapas Kotabaru menjelaskan secara transparan apa yang menjadi penyebab tewasnya Muhammad Yusuf pada Minggu 10 Juni 2018.

Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal ini menyesalkan tewasnya Muhammad Yusuf seorang wartawan yang dijerat perkara dipidana lantaran menjalankan tugas jurnakistiknya. “Pihak Kejari (Red: Kejaksaan Negeri) Kotabaru dan Lapas Kotabaru harus menjelaskan secara resmi dengan benar serta bertanggung jawab", kata Hairansyah di Jakarta, Senin (11/06/2018).

Menurut Ancah, sapaan akrab komisioner ini, kasus tewasnya M Yusuf dalam Lapas Kotabaru ini berawal dari hal yang janggal. “Yang bersangkutan menuliskan berita menyangkut perusahaan sawit PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM). Oleh perusahaan dilaporkan ke polisi. Dengan sigap polisi menangkap Yusuf dan menjeratnya dengan UU ITE", papar Hairansyah.

Jazad almrhum M. Yusuf di rumah duka

Mantan anggota KPU Provinsi Kalsel ini menjelaskan, berdasarkan laporan pihak keluarga, Yusuf ditangkap di Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru, saat hendak bertolak ke Jakarta. Bagi Ancah, sepatutnya masalah pemberitaan per situ diselesaikan melalui mekanisme hak jawab atau sengketa pers di Dewan Pers. “Bukan langsung dengan pemidanaan", cetusnya.

Masih menurut dia, karena masalah pemberitaan yang ditulis seorang wartawan, maka harus dihargai sebagai hak menyatakan pendapat yang menjadi bagian dari hak asasi manusia (HAM). “Kalau kita belajar lagi soal HAM, pada Pasal 4 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun", tegas Ancah.

Menurut dia lagi, tewasnya M Yusuf dalam Rutan Klas IIB Kotabaru setelah tidak mendapatkan penangguhan penahanan, adalah fakta penistaan terhadap HAM. “Apalagi almarhum M Yusuf ini memiliki riwayat penyakit jantung. Semestinya, upaya penangguhan penahanan sangat mungkin didapatkan agar yang bersangkutan bisa melakukan pengobatan dengan baik", cetusnya.

Atas kasus ini, Hairansyah memastikan Komnas HAM akan membentuk tim untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas kematian wartawan kemajuan rakyat.com tersebut. *(Ys/DI/Red)*

Selengkapnya..

Wartawan Tewas Dalam Tahanan, Wakapolri: Wartawan Tidak Boleh Langsung Dipidana Soal Pemberitaan

Wakapolri Komjen Pol Syafruddin.

Kota JAKARTA - (harianbuana.com).
Wakapolri Komjen Pol Syafruddin tidak setuju atas langkah yang diambil Polres Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan dalam menangani perkara pemberitaan yang menjerat M. Yusuf wartawan media siber Kemajuan Rakyat dengan Pasal 45 a U No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Nanti kita cek lagi ya, wartawan nggak boleh di anu (langsung pidana). Janganlah...!”, tutur Wakapolri Komjen Pol Syafruddin saat meninjau arus mudik di stasiun Gambir - Jakarta Pusat, Senin (11/06/2018).

Komjen Pol Syafruddin menegaskan, pihaknya akan mengecek kembali peristiwa yang menimpa almarhum M.Yusuf hingga wartawan ini meninggal dalam tahanan. “Nanti kita cek, meninggalnya karena apa", cetus Komjen Pol Syafruddin.

Jazad M. Yusuf di rumah duka.

Sebagaimana diketahui, M. Yusuf ditangkap polisi karena pemberitaannya mengenai konflik antara warga dengan PT. MSAM. Wartawan media siber Kemajuan Rakyat tersebut dijerat dengan Pasal 45 a U No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ketika mengumumkan penetapan Yusuf sebagai tersangka, Kapolres Kotabaru AKBP Suhasto mengatakan, polisi berwenang menangkap dan memproses pidana wartawan di luar mekanisme UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Menurutnya, Dewan Pers merekomendasikan polisi bisa menjerat M. Yusuf dengan UU ITE.

Suhasto mengklaim sudah lebih dahulu menyesuaikan Momerandum of Understanding(MoU) Dewan Pers dan melakukan koordinasi sebelum menjerat Yusuf dengan pasal ITE tersebut. *(Ys/DI/Red)*

Selengkapnya..

Wartawan Tewas Dalam Tahanan, SPRI: PPR Dewan Pers Melanggar HAM

Ketua Umum DPP SPRI Heintje Mandagi.

Kota JAKARTA - (harianbuana.com).
Peristiwa yang menimpa Almarhum Muhammad Yusuf, wartawan Sinar Pagi Baru yang tewas dalam tahanan dengan status tersangka, menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagi insan pers tanah air untuk melihat lebih jauh ke depan, bahwa Pers Indonesia sudah berada dalam status awas dan bahaya. Kriminalisasi terhadap karya jurnalistik kian marak terjadi di berbagai daerah akibat pemberitaan. Dan celakanya, Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers ikut menyeret wartawan ke jeruji besi.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) turut prihatin dan berduka cita yang mendalam atas peristiwa yang dialami Almarhum M. Yusuf yang meninggal dunia dalam sel tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Baru Kalimantan Selatan.

Almarhum M Yusuf yang kerap menulis berita di media SPB mengenai perlakuan perusahaan sawit PT. Multi Sarana Argo Mandiri atau PT. MSAM Joint Perhutani II terhadap masyarakat setempat, sesunguhnya adalah bagian dari implementasi peran pers. Namun, sayangnya harus berujung dikriminalisasi.
Padahal, pemberitaan-pemberitaan itu (oleh M Yusuf) merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi. Terbukti, pada Jumat 6 April 2018, perwakilan masyarakat telah mengadukan nasibnya ke Komnas HAM di Jakarta.

Sangat disayangkan dalam penanganan kasus pers ini, Kapolres Kota Baru AKBP Suhasto menyatakan dengan tegas kepada wartawan bahwa penangkapan terhadap M. Yusuf karena yang bersangkutan melanggar undang-undang ITE.

Jenazah almarhum M. Yusuf sebelum dikebumikan.

Polisi merespon laporan Humas PT. Multi Sarana Agro Mandiri, Prasetyo terhadap M. Yusuf dengan tuduhan menyebarkan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Dan lagi-lagi PPR Dewan Pers menjadi salah satu alasan kuat bagi polisi untuk menangkap M Yusuf.

Dewan Pers menilai produk berita M. Yusuf memang beritikad buruk, melanggar kaidah jurnalistik dan tidak bertujuan untuk kepentingan umum serta tidak sesuai fungsi pers. Parahnya, 'ahli' di Dewan Pers juga menilai jika kasus M. Yusuf dapat dikenakan pidana umum.

"Atas kondisi ini kami DPP SPRI mengecam keras tindakan Dewan Pers mengkriminalisasi hasil karya jurnalistik yang dibuat almarhum M Yusuf", tegas Ketua Umum DPP SPRI, Heintje Mandagi, Miinggu (11/06/2018) pagi.

Heintje Mandagi mengungkapkan, bahwa dalam persolan ini, Dewan Pers sudah bertindak di luar batas kewenangannya dan bahkan menghianati dan melanggar fungsi Dewan Pers itu sendiri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers pada Pasal 15 Ayat (2) huruf a : melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.

"Jadi atas dasar itu maka seluruh PPR Dewan Pers yang menyarankan agar pengadu memidanakan wartawan selaku teradu adalah sama halnya dengan tindakan kriminalisasi terhadap pers", ungkap Mandagi.

Heintje Mandagi membeberkan panjang-lebar  perlunya dicamkan dan dipahami secara seksama, bahwa wartawan dalam menjalankan tugas peliputan dilindungi oleh UU Pers. Bahkan secara jelas tugas dan peran pers itu diatur dalam UU Pers.
Pasal 6.
Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:
a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebinekaan;
c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

"Nah, Almarhum M. Yusuf dalam menulis berita mengenai warga masyarakat setempat yang merasa diperlakukan tidak adil oleh oknum-oknum di PT. MSAM sudah menjalankan peran pers sebagaimana di atur pada pasal 6 UU Pers. Anehnya, Dewan Pers dalam melakukan penilaian tidak memeriksa bukti dan fakta di lapangan terkait kebenaran informasi apa yang dialami warga yang menjadi objek terpenting dalam pemberitaan M. Yusuf di media SPB", bebernya.

Menurut SPRI, tim ahli Dewan Pers hanya melakukan penilaian berdasarkan bukti-bukti sepihak yang dikirim pihak Kepolisian tanpa melakukan konfirmasi berimbang terhadap isi pemberitaan. Terkait persoalan tersebut, SPRI mempertanyakan keahlian tim Ahli Dewan Pers, standar penilaian tim ahli, dan mekanisme penentuan hasil penilaian.

"Berdasarkan fakta, sejumlah PPR Dewan Pers, termasuk kasus M Yusuf, kami berkesimpulan bahwa sistem penilaian T?tim ahli Dewan Pers sangat tidak memenuhi standar dan tidak profesional, melanggar UU Pers, dan terutama melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Kami mendesak Komnas HAM untuk mengusut kasus M Yusuf dan memeriksa Dewan Pers atas pelanggaran HAM", pungkas Ketum DPP SPRI Heintje Mandagi sembari memberi nomor Ponselnya (081349553444) jika akan melakukan konfirmasi. *(Ys/DI/Red)*

Selengkapnya..

Kapolri Resmikan Masjid Arif Nurul Huda, Masjid Polda Jatim Kini Tak Lagi Sekelas Polres

Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian bersama jajaran Polda Jatim dan para undangan saat prosesi peresmian Masjid Arif Nurul Huda yang berada di dalam komplek Mapolda Jatim, Selasa (13/02/2018).

Kota SURABAYA - (harianbuana.com).
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Tito Karnavian, Selasa 13 Nopember 2018, meresmikan Masjid Arif Nurul Huda yang berada di dalam komplek Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Timur.

Dalam sambutan sekaligus arahannya, Kapolri menuturkan, masjid Arif Nurul Huda merupakan masjid terbaik milik Polri. "Akhirnya kita dapat ikuti peresmian Masjid Arif Nurul Huda. Masjid ini saya lihat dari luar merupakan masjid terbaik yang dimiliki Polri. Saingan sedikit dengan masjid yang ada di Polda Metro Jaya", tutur Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian, Selasa (13/02/2018).

Disampikannya pula, dengan diresmikannya masjid Arif Nurul Huda ini, Polda Jawa Timur sudah tidak lagi memiliki masjid sekelas Polres. Hal ini, sebanding dengan Polda Jawa Timur yang merupakan Polda terbesar di Indonesia.

"Polda Jawa Timur adalah Polda terbesar. Banyak yang menduga, Polda Metro Jaya adalah Polda yang besar. Namun, secara anggota Polda Jawa Timur yang terbesar. Sekarang Polda Jawa Timur sudah punya masjid nomor satu yang tidak lagi sekelas Polres", ungkap Kapolri yang disambut tawa para undangan.

Masjid Arif Nurul Huda yang berada di dalam komplek Mapolda Jatim, Selasa (13/02/2018).

Kapolri juga mengaku terkejut dengan cepatnya proses pembangunan Masjid Arif Nurul Huda. Semula ia mengaku pesimis jika Polda Jawa Timur bisa menyelesaikan pembangunan masjid tersebut sesuai target karena juga ada agenda pembangunan gedung yang lain.

"Saya mikir, jadi nggak masjid ini...? Di Polda Metro Jaya membuat gedung lantai atas saja butuh 4 tahun baru selesai, sedangkan di Polda Jawa Timur cukup satu tahun", ujar Kapolri, seraya memuji kinerja Polda Jawa Timur.

Kapolri pun menggambarkan sosok Kapolda Jawa Timur Irjen Machfud Arifin merupakan sosok perwira yang ngotot dan patut untuk mendapat apresiasi darinya.

Kapolri juga mewanti-wanti, agar masjid nantinya bisa dijadikan sarana peningkatan iman para anggota. Karena dengan iman bisa menghindarkan diri dari perbuatan menyimpang, terutama bagi para pemegang kekuasaan.

"Bagi anggota-anggota Polri terutama, saya sampaikan bahwa saat bertugas kita sangat rentan melakukan penyimpangan. Kekuasaan cenderung melakukan penyimpangan dan kekuasaan absolut pasti melakukan penyimpangan. Makanya, kita butuh keimanan sebagai pakem, rem. Jika mau macam-macam langsung berhenti", tandas Kapolri.

Dalam kesempatan ini, Kapolda Jawa Timur Irjen Machfud Arifin menambahkan, bahwa inisiatif membangun masjid terbesar milik Polri tersebut dilandasi atas dasar keprihatinannya saat mengetahui personel Polda Jatim selalu salat Jum'at di masjid yang lama dan selalu tak kebagian tempat.

"Jama'ah harus menggelar terpal di aspal diluar masjid, karena masjid tak muat. Oleh karena itu kami berinisiatif membangun masjid agar kekhusyukan salat terjaga", kata Irjen Machfud Arifin.

Senada dengan apa yang disampaikan Kapolda, Gubernur Jawa Timur Soekarwo juga berharap banyak terhadap atas dibangunnya masjid Arif Nurul Huda yang berwarna kuning gading itu.

"Di Jawa Timur 96 persen penduduknya Islam, disini Kapolda buat masjid besar di pinggir jalan raya, orang ngebut pasti noleh ke sini, itu mengingatkan kita bersama. Dengan kondisi Jawa Timur yang aman dan nyaman, masjid ini akan menjadi syiar untuk rahmatan lil alamin", ujar Pakde Karwo.

Seperti diketahui, masjid Arif Nurul Huda dibangun di atas lahan seluas 2.000 meter persegi dan terdiri dari dua lantai yang bagian bawahnya berfungsi sebagai area parkir jemaah.

Diperkirakan masjid Arif Nurul Huda bisa menampung sekitar 1.500 jama'ah. Masjid ini, memiliki dua menara besar dan kolam luas disebelah timurnya serta dilengkapi berbagai fasilitas untuk kaum disabilitas. Menariknya, kondisi masjid seluas ini bisa rampung pembangunannya dengan waktu pengerjaan selama 10 bulan.

Pantauan media, tampak hadir dalam peresmian masjid Arif Nurul Huda ini, di antaranya Utusan Khusus Presiden untuk Dialog Antar Umat Beragama dan Peradaban Prof. KH. Din Syamsudin dan Ketua Umum PBNU Prof. KH. Said Aqil Siradj. *(DM/DI/Red)*

Selengkapnya..

Presiden RI Joko Widodo Resmikan Jalan Tol Sumo (Surabaya - Mojokerto)

Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Gubernur Jatim Soekarwo dan Dirut Jasa Marga Desi Arryani saat menombol sirine sebagai tanda dioperasionalkannya secara resmi jalan Tol Sumo, Selasa (19/12/2017).

Kota SURABAYA - (harianbuana.com).
Presiden RI Joko Widodo, hari ini, Selasa 19 Desember 2017 meresmikan beroperasinya jalan Tol Surabaya - Mojokerto (Sumo) di Gerbang Tol Krian - Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur. Presiden bersama rombongan tiba di lokasi sekitar pukul 14.50 WIB dan disambut langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini, Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani dan sejumlah pejabat lainnya.

Seremonial peresmian, dilakukan Presiden RI Joko Widodo dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti di gerbang Tol Warugunung. Pada kesempatan itu, ada 3 (tiga) Seksi jalan Tol yang diresmikan. Yakni Seksi IB meliputi Sepanjang - Western Ring Road (WRR) sepanjang 4,3 Km, Seksi II antara WRR - Driyorejo sepanjang 5,1 Km dan Seksi III antara Driyorejo - Krian sepanjang 6,1 Km. "Ketiga sesi ini adalah tiga sesi pamungkas jalan Tol Sumo yang panjangnya sekitar 36 kilometer", tutur kata Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya saat peresmian jalan Tol tersebut, Selasa (19/12/2017).

Tol Sumo sendiri terdiri dari 4 (empat) seksi ruas jalan. Dimana seksi I dibagi atas dua bagian, yakni seksi IA dan IB dari Waru ke Sepanjang dan Sepanjang ke Western Ring Road. Sementara 2 (dua) seksi lainnya telah beroperasi lebih dulu pada 2011 silam, sedangkan untuk Seksi IA dan IV telah diresmikan pada 2016 yang lalu. Dengan diresmikannya ketiga Seksi tersebut, maka jalan Tol Surabaya - Mojokerto sepanjang 36,27 Km telah bisa dioperasikan secara penuh.

Gerbang Tol Krian Kab. Sidoarjo Jawa Timur.

Pengoperasian ketiga seksi tersebut menyusul beroperasinya 2 (dua) seksi jalan Tol Surabaya - Mojokerto yang telah diresmikan terlebih dahulu, yaitu Seksi IA antara Waru - Sepanjang sejauh 2,3 Km yang diresmikan pada Agustus 2011 silam serta Seksi IV yang menghubungkan Krian - Mojokerto sepanjang 18,47 Km dan yang diresmikan pada Maret 2016 lalu. "Tiga seksi ini adalah tiga seksi pamungkas yang menandakan Tol ini sudah rampung sepenuhnya", terang Presiden RI Joko Widodo.

Pembangunan Tol Surabaya-Mojokerto dimaksudkan sebagai jalan alternatif lain untuk menggantikan peran dari jalan yang lama. Dimana, Jawa Timur sebagai provinsi yang mengalami perkembangan lalu lintas yang sangat pesat, sehingga dengan adanya pembangunan jalan Tol tersebut bisa menimbulkan dampak yang luas terhadap kondisi perekonomian dan lalu lintas bagi Kota Mojokerto dan sekitarnya.

Dibangunnya jalan Tol ini, diharapkan bisa menjadi solusi macet di sepanjang Surabaya - Mojokerto. Dimana, kondisi macet sering terjadi mulai di Medaeng, Sepanjang, Kletek hingga titik macet di Mojokerto. Dengan dibangunnya jalan Tol inipun, bisa memangkas waktu tempuh Surabaya - Mojokerto yang selama ini memakan waktu sekitar 2 jam bisa menjadi menjadi sekitar 45 menit.

Dengan beroperasinya seluruh Seksi jalan Tol Surabaya - Mojokerto, menjadi pelengkap proyek Jalan Tol Trans Jawa yang akan membentang dari Jakarta - Surabaya yang ditargetkan pada 2018 seluruh ruas Tol Trans Jawa sudah tersambung. Selama 3 tahun masa Pemerintahan Joko Widodo, hingga akhir 2017, total panjang jalan Tol yang telah beroperasi telah mencapai panjang 332,6 Km.

Sebagaimana dikatahui, jalan Tol yang membentang dari Kota Surabaya - Kota Mojokerto ini dikelola oleh PT. Jasamarga Surabaya Mojokerto (PT. JSM) yang merupakan anak perusahaan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Nilai investasi jalan Tol yang melewati 4 wilayah Kota/Kabupaten ini sebesar Rp. 4,9 triliun dengan kepemilikan mayoritas saham sebesar 55% oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., 25% oleh PT. Moeladi dan 20% oleh PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. *(DM/DI/Red)*

Selengkapnya..

Dikunjungi Deputi PAN-RB, Polresta Mojokerto Panen Pujian

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Prof. Dr. Hj. Diah Natalisa, MBA, saat memberi makan ikan lele di halaman Mapolresta Mojokerto, Rabu (06/12/2017).

Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Prof. Dr. Hj. Diah Natalisa, MBA, melakukan Kunker (kunjungan kerja) ke Polres Mojokerto Kota, Rabu (06/12/2017). Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Prof. Dr. Hj. Diah Natalisa, MBA, tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB dan disambut langsung oleh Kapolresta Mojokerto AKBP Puji Hendro Wibowo.

Di Mapolresta Mojokerto, Prof. Dr. Hj. Diah Natalisa, MBA. melakukan pengecekan ke sejumlah ruang pelayanan. Diantaranya ruang SKCK, SPKT, Unit PPA, sidak ke ruangan pelayanan SIM dan ruang Kesehatan. Disini, Diah Natalisa pun langsung membuka Deklarasi Santri Tertib Berlalu Lintas (Trias). Diah Natalisa juga melakukan 'pecah kendi' sebagai tanda peresmian penggunaan enam mobil operasional. 

Dikonfirmasi pendaoatnya mengenai mutu pelayanan di Polresta Mojokerto, Diah Natalisa menyampaikan, dari pengamatan dan penjelasan Kapolresta, standar pelayanan di Polresta Mojokerto semuanya baik. "Baru saja kami melihat langsung dan mendengar presentasi dari Kapolresta, ternyata banyak juga inovasi terkait peningkatan mutu pelayanan publik disini, secara keseluruhan semuanya baik", ungkapnya.

Diah Natalisa berharap, semua terobosan pelayanan yang sudah dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan terus disosialisasikan. Ketika disinggung perlunya perbaikan infrastruktur, pihaknya menyatakan jika di Polresta Mojokerto pembangunannya sudah bagus dan berharap dapat memberikan kesiapan yang cukup tinggi kepada semua anggota dan semua jajaran.

Terkait kesan kunjungannya ke Polresta Mojokerto, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Prof. Dr. Hj. Diah Natalisa, MBA. mengaku, jika ia terpukau saat berada di area humanis kolam ikan yang berada di lingkungan Polresta Mojokerto. "Ternyata, ikannya besar-besar dan jumlahnya sangat banyak. Ini merupakan salah satu terobosan suasana humanis di lingkungan Kepolisian yang biasa terkesan seram", ujarnya.

Usai Kunker di Polresta Mojokerto, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Prof. Dr. Hj. Diah Natalisa, MBA. melanjutkan Kunker-nya ke kantor Walikota Mojokerto. Disini, pejabat dari Pusat ini langsung disambut oleh Wali Kota Mojokerto KH. Mas'ud Yunus bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat. Usai acara ramah tamah, rombongan langsung diajak ke lokasi pembangunan gedung Pelayan Perijinan Terpadu yang berada di depan Kantor Wali Kota Mojokero yang ditargetkan selesai akhir tahun 2017 ini. *(DI/Red)*

Selengkapnya..

Wali Kota Mojokerto Sambut Kunjungan 8 Kepala OPD Kabupaten Karawang Ke TPA Randegan

8 Kepala OPD Kab. Kerawang Jawa Barat saat disambut Wali Kota Mas'ud Yunus, diruang kerja Wali Kota Mojokerto, Senin (16/10/2017).

Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Tempat pengolahan sampah akhir yang lazimnya identik sebagai tempat yang kotor, menyebarkan bau busuk dan sarang lalat, tidak demikian dengan kondisi TPA Randegan Kota Mojokerto. Sejak awal tahun 2016 lalu, TPA yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto ini disulap menjadi tempat wisata dan edukasi dengan taman-taman, perpustakaan dan kafe yang menarik pengunjung.

Lebih dari 116 rombongan baik dari TK, PAUD, Mahasiswa hingga jajaran Pemerintah dari luar kota berkunjung ke TPA Randegan untuk kunjungan wisata hingga studi banding. Hal ini membuat DLH Kota Mojokerto terus berbenah untuk melengkapi beberapa wahana yang dapat membuat pengunjung betah berlama-lama di TPA Randegan yang ada Kota Mojokerto.

Terakhir, tertarik atas kondisi TPA Randegan yang justru menjadi tempat kunjungan wisata hingga studi banding, Senin (16/10/2017), 8 (delapan) Kepala OPD Kabupaten Karawang Jawa Barat mengadakan studi banding ke TPA Randegan untuk melihat dari dekat proses pengolahan sampah hingga Kota Mojokerto dapat meraih Piala Adipura.

Kepala DLH Kabupaten Karawang Wawan Setiawan dan Kepala Bappeda Kerawang Eka memimpin rombongan langsung mendatangi TPA Randegan dan diterima oleh Kepala DLH Kota Mojokerto Amin Wachid. Setelah beberapa jam berkunjung ke TPA Randegan, rombongan menuju Kantor Pemkot Mojokerto dan disambut  langsung oleh Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus di ruang kerjanya.

Dalam sambutan sekaligus arahannya, Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus memamaparkan secarai detail tentang manajemen persampahan di Kota Mojokerto. Hal ini membuat rombongan dari Kabupaten Karawang tersebut sangat antusias.

Salah-satu paparannya, Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus memaparkan, bahwa manajemen persampahan di Kota Mojokerto dimulai dari tingkat rumah tangga. "1600 kader motivator kesehatan setiap hari Jumat masuk ke rumah-rumah warga, mereka bertugas untuk mencari jentik nyamuk juga bertugas sebagai pemilah sampah warga. Disini, peran serta masyarakat dilibatkan", papar Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus, Senin (16/10/2017).

Diterangkannya, bahwa sampah kering yang masih bernilai ekonomis dipilah untuk masuk ke Bank Sampah. Hasil dari bank sampah, bisa untuk membayar pajak. "Kita beri reward. Bagi siapapun yang bayar pajak melalui bank sampah, bisa mengikuti undian umroh atau wisata religi gratis. Ini untuk menambah semangat masyarakat dalam mengelola sampah", terang Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus.

Lebih jauh, birokrat yang juga seorang ulama ini menjelaskan, bahwa masalah persampahan merupakan masalah yang sangat jamak ditemui di kota yang padat penduduk seperti Kota Mojokerto. Keberhasilan Kota Mojokerto dalam mengelola bank sampah yang membuat kota-kota padat penduduk di Indonesia tertarik untuk belajar manajemen persampahan di Kota Mojokerto. "Dari awal saya berpesan ke DLH bagaimana sampah ini harus dapat bermanfaat untuk masyarakat. Seperti menjadi pupuk, gas metan, jadi sampah benar-benar bermanfaat. Hal ini juga didukung dengan program Kasih Setia", jelas KH. Mas'ud Yunus.

Ditandaskannya, Kasih setia merupakan program andalan Pemkot Mojokerto dalam rangka menjadikan Kota Mojokerto menjadi Kota Bersih, Sehat, Teduh, Indah dan Aman. "Kasih Setia merupakan akronim dari Kampung Bersih, Sehat, Teduh, Indah dan Aman, juga menjadi program andalan untuk mengubah pola hidup bersih masyarakat", tandas KH. Mas'ud Yunus.

Sementara itu Wawan Setiawan, Kepala DLH Kabupaten Karawang kagum dengan manajemen pengolahan sampah di Kota Mojokerto. "Kita banyak belajar disini dan akan kita adopsi untuk TPA Karawang. Karena kita masih open dumping atau sampah yang hanya ditumpuk saja. Kita di Kota Mojokerto belajar sistem pengolahan sampah, sanitasi landfill, gas metan, air lindi dan semuanya", ungkap Wawan, dengan antusias.

Rombongan Pemkab Kerawang Jawa Barat saat menilik pemanfaatan gas oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Mojokerto yang didistribusikan secara gratis kepada 24 warga sekitar TPA Randegan, di Lingkungan Randegan Kel. Kedundung Kec. Magersari, Senin (16/10/2017).

Sebelumnya, rombongan Pemkab Kerawang Jawa Barat menilik pemanfaatan gas oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang didistribusikan secara gratis kepada 24 warga di Lingkungan Randegan, Kelurahan Kedundung. "Jujur, pengolahan sampah kami jauh tertinggal dari Kota Mojokerto. Pemanfaatan potensi sampah mulai dari gas metan, air lindi, berikut sistem TPA harus kami apresiasi", aku Kepala DLH Kerawang, Wawan Setiawan, Senin (16/10/2017), dilokasi pengolah dan pemanfaatan gas TPA Randegan.

Wawan bersama rombongan termasuk Kepala Bappeda Kabupaten Kerawang dan instansi lainnya, memantau TPA inspiratif tersebut. "Kami tertarik dan kagum pada manajemen TPA Kota ini. Kurang dari tempo dua tahun pengelolaan sampah terminute dengan baik, seperti pengadaan taman, pengelolaan komposting hingga pemanfaatan gas metan untuk warga", tandasnya.

Kepala DLH Pemkab Kerawang mengungkapkan, produksi sampah di Kerawang jauh lebih besar dibanding Kota Mojokerto. "Produksi sampah kami 1.600 ton perhari dengan daya dukung lahan 6 hektar. Memang tingkat kesulitan kita berbeda, bahkan dengan kekuatan anggaran Rp 4,2 T kami dengan pola pengelolaan kami", ungkapnya.

Ali Mihardja, Kepala Desa (Kades) Wanci Mekar yang turut serta dalam kunjungan kerja ini membenarkan statemen Wawan. Bahkan, Kades Wanci Mekar ini sempat terkagum-kagum dengan kondisi TPA Randegan ini. "Memang beda, disini tidak seperti TPA", celetuk Kades Wanci Mekar, Ali Mihardja, dilokasi.

Ditemui usai menerima tamu, Kepala DLH Pemkot Mojokerto Amin Wakhid mengungkapkan, pihaknya akan meningkatkan kapasitas gas metannya tahun 2018 mendatang. "Kami mengajukan anggaran pengembangan pengelolaan gas metan tahun depan sehingga bisa menjangkau lebih banyak warga sekitar", ungkapnya.

Menurutnya, saat ini pihaknya baru bisa mengaliri gas metan gratis bagi 24 warga sekitar, karena terkendala minimnya instalatir. "Kemampuan produksi gas metan kami bisa untuk 100 rumah. Tahun depan kami usulkan anggaran Rp. 140 juta untuk menjangkau sekeliling TPA", pungkas Kepala DLH Pemkot Mojokerto Amin Wachid.  *(DI/Red)*

Selengkapnya..

Kunker Ke Kota Mojokerto, Pemkab Kerawang Berguru Teknis Pemanfaatan Energi Alternatif Berbasis Sampah

Rombongan Pemkab Kerawang Jawa Barat saat menilik pemanfaatan gas oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Mojokerto yang didistribusikan secara gratis kepada 24 warga sekitar TPA Randegan, di Lingkungan Randegan Kel. Kedundung Kec. Magersari, Senin (16/10/2017).

Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Suplai gas metan TPA Randegan kepada warga sekitar sejak beberapa tahun terakhir menarik kunjungan pemerintahan luar daerah. Sejumlah utusan institusi Abdi Negara luar Kota Mojokerto silih berganti memantau sekaligus meguru teknis penggunaan energi alternatif berbasis sampah.

Terakhir, Pemkab Kerawang Jawa Barat menilik pemanfaatan gas oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang didistribusikan secara gratis kepada 24 warga di Lingkungan Randegan, Kelurahan Kedundung. "Jujur, pengolahan sampah kami jauh tertinggal dari Kota Mojokerto. Pemanfaatan potensi sampah mulai dari gas metan, air lindi, berikut sistem TPA harus kami apresiasi", aku Kepala DLH Kerawang, Wawan Setiawan, Senin (16/10/2017).

Wawan tak datang sendiri. Berangkat bersama rombongan termasuk jajaran DLH berikut Kepala Bappeda setempat, mereka memantau TPA inspiratif tersebut. "Kami tertarik dan kagum pada manajemen TPA Kota ini. Kurang dari tempo dua tahun pengelolaan sampah terminute dengan baik, seperti pengadaan taman, pengelolaan komposting hingga pemanfaatan gas metan untuk warga", tandasnya.

Memang, kata ia, produksi sampah di Kerawang jauh lebih besar. "Produksi sampah kami 1.600 ton perhari dengan daya dukung lahan 6 hektar. Memang tingkat kesulitan kita berbeda, bahkan dengan kekuatan anggaran Rp 4,2 T kami dengan pola pengelolaan kami", imbuhnya.

Ali Mihardja, Lurah Wanci Mekar yang turut dalam kunjungan kerja ini membenarkan statemen Wawan. "Memang beda, disini tidak seperti TPA", klaimnya.

Sementara itu, ditemui usai terima tamu, Kepala DLH Kota Mojokerto Amin Wakhid mengungkapkan pihaknya akan meningkatkan kapasitas gas metannya tahun 2018 mendatang. "Kami mengajukan anggaran pengembangan pengelolaan gas metan tahun depan sehingga bisa menjangkau lebih banyak warga sekitar", bebernya.

Kata ia, saat ini pihaknya baru mengaliri gas metan gratis bagi 24 warga sekitar karena terkendala minimnya instalatir. "Kemampuan produksi gas metan kami bisa untuk 100 rumah. Tahun depan kami usulkan anggaran Rp 140 juta untuk menjangkau sekeliling TPA", tandasnya. *(Yd/DI/Red)*

Selengkapnya..

Diverifikasi Tim Penilai Kota Sehat Nasional, Kota Mojokerto Berpeluang Raih Penghagaan Kota Sehat Nasional

Wali Kota Mojokerto Drs. H. Mas'ud Yunus saat menyerahkan cinderamata kepada Ketua Tim Verifikasi Lapangan Kota Sehat Nasional Widya Utami, Rabu (04/10/2017) siang, di pendopo Graha Praja Wijaya Pemkot Mojokerto.

Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Kota Mojokerto, selama 2 (dua) hari dinilai oleh Tim Verifikasi tingkat Nasional dalam rangka penilaian Kota Sehat se-Indonesia. Tim Penilai Kota Sehat tingkat Nesional yang ketuai Widia Utami ini, hadir di TPA Randegan Kota Mojokerto pada Selasa (03/10/2017) pagi dan langsung disambut oleh Harlistyati Pembina Forum Kota Sehat, Siti Amsah Mas'ud Yunus Ketua TP PKK Kota Mojokerto, Asissten, segenap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah serta segenap pengurus dan anggota Forum Kota Sehat Kota Mojokerto.

Kota Mojokerto sendiri termasuk dalam kategori dua tatanan penilaian Kota Sehat di Indonesia. Namun, Kota Mojokerto juga telah siap dengan penilaian delapan tatanan Kota Sehat. "Kita sebenarnya sudah siap delapan tatanan, tapi karena persyaratan untuk penilaian kota sehat harus memulai dengan dua tatanan maka kita awali dengan dua tatanan", terang Pembina Kota Sehat Kota Mojokerto Harlistyati yang juga menjabat Kepala Bappeko Mojokerto.

Jajaran Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Mojokerto, Dinkes Pemkot Mojokerto dan Bappeko Mojokerto saat foto bersama diarea TPA Randegan, Rabu (04/10/2017) pagi.

Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus dalam sambutannya saat evaluasi dihari terakhir verifikasi penilaian Kota Sehat, Rabu (04/10/2017) sian, di Pendopo Graha Praja Wijaya Pemkot Mojokerto menuturkan, bahwa pola hidup bersih dan sehat warga Kota Mojokerto tidak hanya merupakan tanggung-jawab Dinas Kesehatan saja. Melainkan, tanggung-jawab dari seluruh instansi baik pemerintah maupun swasta yang ada di Kota Mojokerto. "Pola hidup bersih dan sehat warga Kota Mojokerto merupakan tanggung-jawab kita bersama. Untuk itu, marilah terus kita pertahankan dan kita tingkatkan semangat gotong-royong dan kebersamaan ini", tutur Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus, Rabu (04/10/2017), dilokasi.

Lebih jauh, birokrat yang juga seorang ulama ini memaparkan arti penting untuk terus ditingkatkannya tingkat kesehatan warga Kota Mojokerto, demi terus meningkatnya SDM (sumber daya manusia) dan derajat ekonomi warga Kota Mojokerto. "Usaha peningkatan derajat kesehatan di Kota Mojokerto untuk membangun peningkatan sumber daya manusia menjadi permasalahan yang mendasar. Karena itulah program kesehatan menjadi prioritas utama disamping program pendidikan dan ekonomi", papar KH. Mas'ud Yunus.

Kyai Mas'ud Yunus pun menyampaikan, bahwa kolaborasi aktif antara Pemkot Mojokerto dan masyarakat untuk membangun lingkungan yang sehat harus terus dilakukan. "Saya telah melaksanakan program yang bernama Kasih Setia. Kampung Bersih, Sehat, Teduh, Indah dan Aman. Program ini memberikan dana setiap RW 50 juta yang penggunaannya kita terbitkan Perwali yang sudah kita tetapkan", ungkap Wali Kota Mojokerto KH. Mas'ud Yunus.

Lebih jauh, Wali Kota Mojokerto KH. Mas'ud Yujus membeberkan, bahwa permasalah umum disetiap perkotaan adalah masalah persampahan. Namun, bagi Kota Mojokerto, sampah justru merupah berkah bagi warga. Pasalnya, di Kota Mojokerto, warga bisa bayar pajak pakai sampah. Bahkan, bisa mendapat hadiah undian Umroh Gratis. Terkait itu, hampir disetiap RW telah dibentuk Bank Sampah. "Kami target tahun 2018 setiap RW sudah memiliki Bank Sampah. Tahun ini sudah 107 Bank Sampah di Kota Mojokerto. Ada juga program bayar pajak pakai sampah, ini untuk menumbuhkan semangat bahkan ada reward umroh gratis", beber Kyai Mas'ud Yunus.

Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua Tim Penilai Kota Sehat Nasional Widia Utami sempat menyatakan kekagumannya atas kekompakan antara Pemkot dan masyarakat Kota Mojokerto. "Di Kota Mojokerto bagusnya adalah sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Pemkot dan masyarakat. Karena banyak Kota yang saya datangi itu sukses dalam perwujudan, tapi tidak ada sinergi ke bawah. Tapi di Kota Mojokerto saya melihat banyak keinginan warga Kota Mojokerto yang diakomodir dan diwujudkan oleh Pemkot", tutur Widia Utami.

Jajaran Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Mojokerto, Dinkes Pemkot Mojokerto dan Bappeko Mojokerto saat foto bersama diarea TPA Randegan, Rabu (04/10/2017) pagi.

Tim Verifikasi Lapangan Kota Sehat Nasional saat memverifikasi Bank Sampah Induk Kota Mojokerto, Rabu (05/10/2017) pagi.

Widia Utami pun menyatakan salut atas langkah-langkah terobosan yang telah dilakukan Pemkot Mojokerto dalam kepemimpinan Mas'ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto. Salah-satunya telah mewujudkan program Kasih Setia. "Ini adalah program pemberdayaan masyarakat yang harus diapresiasi. Karena warga ikut terlibat dalam mewujudkan Kota Sehat dan merubah perilaku dengan mindset menuju sehat", ungkap Ketua Tim Penilai Kota Sehat Nasional Widya Utami.

Ketua Tim Verifikasi Kota Sehat Nasional menyatakan, bahwa Kota Mojokerto berpeluang besar mendapatkan piala Swasti Saba Padapa. Bahkan, tim verifikasi sangat berani menyampaikan Kota Mojokerto layak mendapatkan nilai delapan pada rapat terbuka di Pendopo Grahapraja Wijaya, Pemkot Mojokerto No.145 Jl Gajahmada, Kota Mojokerto. “Kota Mojokerto berpeluang untuk mendapatkan piala Swasti Saba Padapa. Kalau saya ditanya berapa nilai untuk Kota Mojokerto antara niali 0 sampai 10, secara pribadi saya memberi nilai 8 untuk Kota Mojokerto", tandas Ketua Tim Verifikasi Kota Sehat Tingkat Nasional, Widya Utami saat pemaparan evaluasi.

Lebih dalam, wanita muda yang sudah berpengalaman melakukan verifikasi kota sehat ini menegaskan, bahwa setelah dilakukan verifikasi lapangan, nantinya akan ada lagi tim verifikasi tersendiri yang akan melakukan verifikasi hasil verifikasi lapangan. “Saya tidak bilang dapat, tapi ada peluang untuk dapat", tegas Ketua Tim Verifikasi Kota Sehat Tingkat Nasional, Widya Utami.

Dijelaskannya, bahwa Kota Mojokerto mengajukan dua tatanan, pertama kawasan permukiman sarana dan prasarana yang sehat dan kedua masyarakat mandiri dan sehat. Sedangkan untuk kawasan permukiman sarana dan prasarana masih akan dilihat lagi. Memang kebanyakan di lokasi manapun yang tatanan satu biasanya tidak ada yang pas nilai minimal. “Nilai untuk masyarakat mandiri dan sehat sangat besar, malah melebihi dari apa yang saya lihat. Untuk daerah lain dengan beberapa kriteria saja sudah cukup. Biasanya di lokasi manapun bermasalah di permukiman karena infrastruktur yang menjadi masalah", jelasnya.

Dipenghujung sambutannya, Widya Utami menyarankan, kedepan agar Kota Mojokerto tidak hanya mengusulkan dua tatanan tapi mengusulkan empat tatanan atau lima tatanan. “Untuk tatanan masyarakat mandiri dan sehat sudah sangat banysk melebihi tatanan tetsebut. Saya kira, bisa dikembangkan untuk masyarakat sosial, Lansia dan difabel", pungkas Ketua Tim Verifikasi Kota Sehat Nasional, Widya Utami.

Sementara itu pula, dalam dua hari verifikasi penilaian Kota Sehat di Kota Mojokerto, tim verifikasi lapangan melakukan peninjauan dibeberapa lokasi. Diantaranya TPA Randegan, FKKS Kecamatan Magersari, Puskesmas Wates, Pokja Kelurahan Sehat Wates, Kampung Sayur Purwotengah, Hutan Kota Mojokerto, Aloon-aloon Kota juga Sekretariat Forum Kota Sehat Kota Mojokerto. Sedangkan hari kedua, tim verifikasi lapangan melakukan verifikasi di Posyandu Raung Merapi, Sanimas Margoratan dan Lingkungan Miji Baru 3. *(DI/Red)*

Selengkapnya..

Penganugerahan Indonesia Attractiveness Award 2017, Pemkab Mojokerto Boyong Predikat Kabupaten Terbaik dan Kabupaten Terbaik – Investasi

Wabup Mojokerto Pungkasiadi saat menerima penghargaan, Jum'at (29/09/2017) malam,  di hotel Westin, Jakarta.

Kab. MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Untuk yang ke-3 (tiga) kalinya Kabupaten Mojokerto menorehkan prestasi pada malam penganugerahan Indonesia’s Attractiveness Award 2017, yang diadakan Tempo Inti Media Group bersama Frontier Consulting Group dan dihadiri 90 kepala daerah, Jumat (29/09/2017) malam di Hotel Westin, Jakarta.

Menariknya, dalam acara tersebut, 2 (dua) predikat sekaligus yang berhasil diboyong, yakni Kabupaten Terbaik – Investasi dengan Index 92.90 dan Kabupaten Terbaik dengan Index 84.02. Penghargaan ini diterimakan kepada Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi.

Kabupaten Mojokerto bersanding dengan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Purwarkarta untuk kategori investasi. Sedangkan untuk Kabupaten Terbaik, bersanding dengan Bogor, Sidoarjo, Banyuwangi, Kudus, Bekasi, Purwakarta, Cilacap, Sleman, Badung, Bandung, Indramayu, Tangerang, Malang, Sukabumi, Deliserdang, Buleleng, Pasuruan, Gresik, Jember, Tuban, Serang dan Tabanan.

Zudan Arif Fakrullah selaku Dirjen Kependudukan dan Pancatatan Sipil mewakili Menteri Dalam Negeri RI mengatakan, dalam sambutannya mengharapkan agar ajang ini menjadi penyemangat bagi para kepala daerah untuk terus meningktakan tata kelola pemerintahan dari segala sektor. “Indonesia’a Attractiveness Awardmerupakan upaya membangun perekonomian lebih sehat. Tidak hanya itu, kami juga berharap para kepala daerah agar terus membangun tata kelola pemerintahannya dalam semua sektor. Bapak Menteri juga berpesan agar dalam suatu pemerintahan hendaknya sentiasa memperhatikan paradigma baru khusunya dalam tata kelola publik", ujar Zudan.

Sementara CEO Frontier Group, Handi Irawan, menjabarkan bahwa index yang dinilai dalam ajang ini akan makin meningkat tiap tahunnya. Ini bisa menjadi indikasi terjadinya peningkatan pemerataan pembangunan di daerah. *(Yd/Red)*

Selengkapnya..

Presiden RI Joko Widodo : Saya Tidak Akan Membiarkan KPK Diperlemah

Presiden RI Joko Widodo saat menanggapi pertanyaan sejumlah wartawan, usai meresmikan ruas jalan Tol Kertosono - Mojokerto Seksi II dan Jombang-Mojokerto Seksi III, Minggu (10/09/2017) sore, dilokasi.

Kab. MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Sebagai lembaga yang hingga saat ini mendapat kepercayaan sangat tinggi dari masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberi amanat Undang-Undang untuk memberantas korupsi, harus terus diperkuat dan dijaga bersama. Masyarakat memiliki harapan besar kepada KPK atas pemberantasan korupsi hingga Indonesia benar-benar bebas dari korupsi. Terkait itu, Presiden RI Joko Widodo pun hingga menaruh perhatian khusus atas tetap kuatnya lembaga anti-rasuah KPK di NKRI.

Sebagaimana disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo ketika menanggapi pertanyaan sejumlah wartawan, usai meresmikan ruas jalan Tol Kertosono - Mojokerto Seksi II dan Jombang-Mojokerto Seksi III, Minggu (10/09/2017) sore, atas adanya usulan dari pihak tertentu tentang pembekuan terhadap lembaga anti-rasuah KPK. “Perlu saya tegaskan, bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK", ungkap Presiden RI Joko Widodo, di Gerbang Tol Penompo Mojokerto, Minggu (10/09/2017) sore.

Terlebih dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, KPK bersifat independen sehingga bebas dari arahan, tekanan ataupun kekuasaan manapun. Dengan demikian, maka KPK dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara maksimal, sehingga mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. “KPK sebagai institusi yang dipercaya oleh masyarakat, sangat dipercaya masyarakat, ya harus kita perkuat. Harus itu, harus kita perkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi”, tandasnya.

Lebih jauh, Presiden RI Joko Widodo mengingatkan, bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa dan sangat membahayakan, sehingga harus diberantas secara tegas dan tanpa pilah-pilih. “Perlu saya ingatkan kepada semuanya,  bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu harus kira berantas. Harus kita lawan yang namanya korupsi. Ini untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia”, tegas Presiden RI Joko Widodo.

Terkait sikap Pemerintah sendiri, Presiden RI Joko Widodo memastikan, jika Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberadaan KPK, juga akan memperkuat KPK. "Pemerintah akan menambah kapasitas KPK untuk menjawab harapan masyarakat", pungkas Presiden RI Joko Widodo. *(DI/Red)*

Selengkapnya..

Presiden RI Joko Widodo Resmikan Jalan Tol Jombang—Mojokerto Seksi III

Presiden RI Joko Widodo bersama Menteri PUPR M. Basoeki Moeljono, Mensetneg Pramono Anung, Gubernur Jatim Soekarwo dan perwakilan pelaksana proyek saat menekan sirine tanda diremikannya jalan Tol Joker seksi III, Minggu (10/09/2017) sore. 

Presiden RI Joko Widodo saat memberi keterangan keoada sejumlah awak media, Minggu (10/09/2017) sore.

Kab. MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Tol Jombang—Mojokerto (Joker) sepanjang sepanjang 40,5 Km ini, akhirnya diresmikan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, Minggu (10/09/2017) sore. Peresmian, dilakukan di Gerbang Tol Joker Seksi III yang berada dikawasan Desa Penompo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

Pantauan wartawan, rombongan Presiden RI Joko Widodo tiba dilokasi pada sekitar 15.05 WIB. Begitu tiba, orang nomor satu dijajaran pemerintahan se Indonesia inipun langsung berbaur ditengah-tengah tamu undangan dengan didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. Basoeki Hadimoeljono, Gubenur  Provinsi Jawa Timur Soekarwo, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP), Presiden Direktur PT. Astratel Nusantara Irawan Santoso juga Direktur PT. Astra International Paulus Bambang Widjanarko.

Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo menuturkan, bahwa Tol Joker Seksi III sepangjang 40,5 Km ini akan berfungsi seutuhnya ketika Tol Mojokerto—Surabaya telah selasaei. "Insya' ALLAH... Oktober nanti Tol Mojokerto—Surabaya sepanjang 36 Km selesai. Kecepatan seperti inilah yang ditunggu masyarakat. Jalan ini dikerjakan murni oleh swasta. Disini, swasta juga berperan, tidak hanya BUMN. Saya berharap ini dapat melengkapi konektivitas. Sehingga dapat meningkatkan daya saing ekonomi, sehingga bisa bersaing dengan yang lainnya", tutur Presiden RI Joko Widodo dalam salah-satu rangkaian kata sambutannya, Minggu (10/09/2017) sore.

Presiden RI Ir. H. Joko Widodo pun mengungkapkan, bahwa infrastruktur yang memadai adalah kunci kemenangan bangsa ini dalam menghadapi persaingan dengan negara lain. Pasalnya, infrastruktur dapat memperlancar distribusi, sehingga dapat menekan biaya logistik. “Di era sekarang, negara yang menjadi pemenang bukanlah negara besar, tapi negara yang cepat. Siapa yang cepat dialah yang menang. Karena itu, pembangunan infrastruktur jadi prioritas kita agar konektivitas kita lebih cepat”,  ungkap Presiden Joko Widodo.

Presiden pun menjelaskan, saat ini biaya logistik kita masih 2,5 kali lipat lebih mahal jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Maka, pembangunan sarana infrastruktur harus diutamakan secara sunggguh-sungguh. “Jika biaya lebih mahal, maka semakin mahal pula harga yang harus dibayar konsumen. Jadi infrastruktur adalah hal yang fundamental. Jika jalur-jalur logistik semakin baik, maka ekonomi juga semakin maju. Itu kuncinya", jelasnya Presiden.

Dipenghujung sambutannya, Presiden Joko Widodo sempat memuji pembangunan infrastruktur di Jatim yang semakin lengkap. Menurutnya, bukan hal yang mustahil pertumbuhan ekonomi di Jatim bisa setara dengan negara di Asia. “Jatim bisa bersaing dengan Singapura, begitu pula dengan Provinsi lain. Asalkan infrastrukturnya dibangun dengan baik”, pungkas Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo.

Dikonfirmasi atas beroperasinya Tol Joker seksi 2 dan 4 ini, Gubernur Provinsi Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menyatakan, bahwa dengan beroperasinya tol tersebut akan semakin melancarkan arus transportasi dan distribusi barang sehingga turut memacu pergerakan ekonomi di Jatim. “Belum beroperasi saja, Indeks Tendensi Konsumen atau ITK Jatim mengalami kenaikan dari 108,4 menjadi 123,21. Apalagi jika tol Mojokerto-Jombang sudah beroperasi? Masyarakat Jatim akan lebih yakin lagi untuk membeli barang karena proses produksi dan distribusi dari seller ke buyer menjadi sangat murah”, ujar Pakde Karwo, disela mendampingi Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo.

Menurut pakde Karwo, masih ada 1 (satu) infrastruktur lagi yang menjadi pemikirannya saat ini, yakni jalan tol Pandaan—Malang. Meski demikian, pakde Karwo meyakini hal tersebut akan tetselesaikan diakhir tahun 2018 mendatarang. "Untuk Tol Probolinggo—Banyuwangi, sudah dilakukan penetapan lokasi (Penlok) oleh Pemprov Jatim", pungkas Gubernur Prov Jatim, Soekaewo.

Sebagaimana diketahui, ruas Tol Joker Seksi 2 terbentang sepanjang 19,9 Km yang menghubungkan Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dengan Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Sementara Tol Joker Seksi 4 membentang antara Desa Gondang Manis hingga Desa Brodot Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang. Yang mana, ruas terakhir sepanjang 0,9 Km ini akan menghubungkan Tol Joker dengan Tol Soker (Solo—Kertosono).

Dengan diresmikannya ruas Tol yang menjadi bagian dari Tol Trans Jawa ini, maka seluruh ruas Tol Mojokerto—Kertosono yang terbagi dalam 4 seksi sepanjang 40,5 km telah tersambung dan dapat beroperasi secara penuh. Dimana, ruas Tol Seksi 2 dan 4 itu akan melengkapi ruas Tol Seksi 1 dan 3 yang telah lebih dulu dioperasikan.

Sebagaimana diketahui pula, ruas Tol seksi 1 dengan jarak sepanjang 14,7 Km yang terbentang mulai Kecamatan Bandar Kedungmulyo hingga Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang,
telah beroperasi sejak Oktober 2014. Sedangkan ruas Tol seksi 3 sepanjang 5 Km yang terbentang mulai Desa Kemantren Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto hingga Desa Canggu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto telah dioperasikan sejak Desember 2016 lalu.

Usai diresmikan beroperasinya ruas Tol Joker oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, Gubernur Prov Jatim Dr. H. Soekarwo  akan terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur Tol lainnya. Menurutnya, hal itu secara umum akan mendorong percepatan derajat perekonomian warga Jawa Timur. "Kami akan terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan-jalan Tol lainnya,vagar perekonomian di Jatim semakin melaju. Diantaranya, Tol Probolinggo—Banyuwangi, Tol Gempol—Malang dan Tol Legundi—Bunder. Infrastruktur meruoakan salah-satu kunci memenangkan persaingan", pungkas pakde Karwo. *(DI/Red)*

Selengkapnya..