Lepas Ekspor 14.150 Pasang Sepatu Ke China, Gubernur Khofifah: Good News Dari Madiun

Kab. MADIUN – (harianbuana.com).

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa melepas ekspor 14.150 pasang sepatu ke China dari PT. Dwi Prima Sentosa (PT. DPS) Kabupaten Madiun. Menurutnya, ini merupakan kabar baik yang datang dari Kabupaten Madiun, terlebih saat ini masih di bulan Kemerdekaan RI ke-77.

"Hari ini kita mendapatkan good news dari  Madiun melalui PT. DPS  yang baru produksi April 2021 tapi hari ini sudah akan melepas ekspor yang ke 91 kalinya ke 33 negara", kata Gubernur Khofifah di halaman PT. DPS, Dusun Krapyak Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, Jum'at (26/08/2022).

"Semoga semua proses berjalan  lancar dari ekspor yang hari ini akan kita luncurkan semuanya berjalan dengan sukses lancar dan ekspor-ekspor berikutnya bisa terus ditumbuh-kembangkan", lanjutnya.

Gubernur Khofifah menyampikan, ekspor sepatu Yonex setara 28 ton tersebut tentu menjadi penanda, bahwa Jawa Timur siap dan optimis untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.

"Tentu hal ini harus kita dukung bersama, mudah-mudahan terus bisa mencapai sukses dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten  Madiun dan Jawa Timur pada umumnya", ujar Gubernur Khofifah.

Gunernur Khofifah menjelaskan, saat ini dunia tengah menghadapi dinamika yang memicu potensi terjadinya krisis energi, pangan dan ekonomi. Mengutip pesan Presiden Joko Widodo untuk tetap 'Eling lan  Waspodo', Gubernur perempuan pertama di Jatim ini mengatakan, bahwa diperlukan penguatan dari berbagai sektor agar mampu menghadapi tantangan global saat ini. Termasuk yang dilakukan oleh PT. DPS. Untuk ekspansi pasar ekspor ke berbagai negara dan sudah mencapai 33 negara. 

"Ini kita apresiasi PT. DPS  dapat mengekspor sepatu ke China, padahal di sana dikenal sebagai  pusat produksi sepatu juga. Ada kualifikasi tertentu dari sepatu yang diproduksi oleh Indonesia, khususnya PT. DPS  di Jatim ini", tutur Khofifah.

Diketahui, PT. DPS memiliki 3 Pabrik yang kesemuanya ada di Jawa Timur. Yaitu di Mojokerto, Ngawi dan salah-satu cabangnya terletak di Caruban, Madiun. Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa PT. DPS juga akan melakukan ekstensifikasi dari PT. DPS 3 ke PT. DPS 4.

Orang nomor satu di Jatim ini mengharapkan PT. DPS terus mampu tumbuh dan berkembang, sehingga bisa menjadi penguat ekosistem ekonomi yang inklusif di Madiun. 

"Ini akan menjadi bagian dari penguatan ekonomi yang inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi diikuti  serapan tenaga kerja dan kemiskinannya bisa diturunkan. Pabrik sepatu termasuk padat karya", harapnya.

Selain itu, Khofifah juga berharap agar sinergitas Pemkab. Madiun dan PT. DPS dapat terus berjalan baik serta dapat ditumbuhkembangkan dengan melakukan proses rekruitmen sebanyak mungkin dari masyarakat  Madiun sesuai dengan ketrampilan  yang dibutuhkan oleh perusahaan.

"Dan kita berharap pabrik yang seratus persen  produknya eksport  ini akan terus berproduksi secara lebih signifikan lagi", pungkas Gubernur Khofifah, penuh harap.

Sementara itu, Manager Ekspor Impor PT. DPS Madiun Irawan melaporkan, PT. DPS adalah perusahaan bergerak di bidang sepatu olahraga dengan negara tujuan ekspor yaitu negara Asia dan Eropa. Irawan mengatakan nilai investasi untuk perusahaan di DPS 3 saja kurang lebih  Rp 98 Miliar dengan total jumlah karyawan 1.256 orang. 

Mewakili seluruh direksi dan manajemen PT. DPS, irawan  pun menyampaikan terima-kasih atas kehadiran Gubernur Khofifah berserta jajaran dan Bupati Madiun.

"Atas nama manajemen PT Dwi Prima Sentosa menyampaikan banyak terima kasih mengucapkan selamat datang kepada Gubernur beserta rombongan dan bapak bupati Kabupaten Madiun setelah rombongan yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara pelepasan kontainer esports ke negara Cina ini", kata Irawan.

Turut hadir pada acara tersebut, Bupati Madiun, Dandim 0803 Madiun, Kapolres Madiun, para Kepala OPD Pendamping dan jajaran manajemen  PT. Dwi Prima Sentosa Madiun. *(DI/HB)*

Selengkapnya..

Gubernur Khofifah Serahkan Alat Ekonomi Produktif Bagi Masyarakat Sekitar Hutan

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkan secara simbolis hibah Alat Ekonomi Produktif kepada 7 Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ada di Madiun, Magetan dan Ngawi, Rabu (08/09/2021), di Wana Wisata Raden Sekar Park, Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Kota SURABAYA – (harianbuana.com).

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyerahkan secara simbolis hibah Alat Ekonomi Produktif kepada 7 Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ada di Madiun, Magetan dan Ngawi. Penyerahan hibah peralatan tersebut dilakukan di Wana Wisata Raden Sekar Park, Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Rabu (08/09/2021).

Ketujuh KTH dan KUPS tersebut yakni KTH Mekar Agung Madiun, KTH Ngudi Waluyo Porang Madiun, KTH Ngudi Waluyo Ternak Kambing dan Domba Madiun, KTH Ngudi Waluyo Dungus Pesona Wungu Madiun, KUPS Gunting Emas Madiun, KTH Tani Makmur Magetan dan KTH Candi Sari Ngawi.

Adapaun alat ekonomi produktif yang  diserahkan itu diantaranya berupa cangkul, golok, gergaji mesin, mesin pemotong rumput, alat angkut, mesin kompos, pencacah rumput, mesin pengering porang, mesin grinder porang, mesin pengemas, stup madu, extraktor madu dan alat uji kadar air. Sedangkan untuk unit sepeda motor roda tiga, diserahkan kepada Lembaga Masyarakat Pengelolaan Sumber Daya Hutan (LMPSDH).

Selain penyerahan hibah alat ekonomi produktif, Gubernur Khofifah juga menyerahkan Sertifikat dan Surat Keputusan tentang Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dari Kementerian LHK Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) kepada 3 KTH serta Surat Keputusan (SK) Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tentang Petugas Pendamping Perhutanan Sosial dari Kementerian LHK Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL).

Tidak hanya itu, orang nomor satu di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim ini juga menyampaikan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tentang pelaksanaan program Perhutanan Sosial (PS) yang telah diserahkan secara simbolis oleh  Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Januari 2021 kepada LMDH dan KTH.

Usai menyerahkan tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan, bahwa pihak berharap alat ekonomi produktif tersebut dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan para KTH dan KUPS, utamanya dalam mencapai kemandirian usaha.

Disampaikannya pula, melalui penyerahan bantuan dan SK tersebut diharapkan KTH dan KUPS dapat meningkatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan dalam mengelola sumber daya hutan sehingga mampu menjadi kelompok yang mandiri dan berdaya.

“Bantuan yang kita berikan ini menjadi sesuatu yang harus tetap kita bangun semangat dan sinergitas diantara hulu dan hilir. Ini harus terus kita kembangkan. Bahwa proses penguatan, pendampingan dan pemberdayaan kepada kelompok-kelompok masyarakat di sekitar hutan ini terus kita lakukan baik dari hulu hingga hilirnya", ujar Gubernur Khofifah.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkan secara simbolis hibah Alat Ekonomi Produktif kepada 7 Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ada di Madiun, Magetan dan Ngawi, Rabu (08/09/2021), di Wana Wisata Raden Sekar Park, Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Gubernur Khofifah menjelaskan, bahwa penguatan, pendampingan dan pemberdayaan KTH dan KUPS ini juga dilakukan sebagai bagian dari pengembangan UMKM yang produknya berbasis dari hasil hutan, seperti porang atau madu. Untuk itu, dalam proses ini tidak hanya petik, olah, kemas dan jual, namun yang harus diperhatikan adalah proses tanamnya serta pasca panennya.

“Pada proses seperti ini nilai tambah itu biasanya kalau kita lihat pasca panen itu ya diolah dan dikemas. Jadi pengolahan dan pengemasan harus menjadi satu kesatuan. Tadi saya sampaikan kepada Pak Bupati bahwa setelah diolah dan dikemas itu tidak cukup, tapi harus distandardisasi", jelasnya.

Pada kesempatan ini, gubernur perempuan pertama di Provinsi Jawa Timur ini pun mengingatkan betapa pentingnya diadakannya komunal branding dengan jenis, berat, quality control, proses packaging dan higienitas produk yang sama. Dengan begitu, ketika ketemu pasar termasuk ekspor dan ketika pasar permintaannya meningkat, proses standardisasi ini sudah terkomunikasikan dengan pihak importir, sehinga tingkat keterpercayaan pasar akan meningkat.

“Termasuk misalnya kemudian ada sertifikasi halal yang oleh Pak Menteri Agama saat ini sudah gratis. Saya minta tolong seluruh pelaku UMKM khususnya  makanan dan  minuman bisa sesegera mungkin mengakses. Saya juga minta kepada Disperindag untuk membantu memfasilitasi bersama dinas UMKM. Tolong pastikan bahwa pesan itu sampai. Tolong pastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan untuk bisa mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal gratis itu terkomunikasikan dengan baik", pesan Gubernur Khofifah.

Gubernur Khofifah menerangkan, untuk melakukan standardisasi produk saat ini telah ada Rumah Kurasi yang diinisiasi oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan  Jatim. Melalui program Rumah Kurasi, UMKM tidak perlu khawatir jika ingin mendapatkan sertifikat kurasi produk secara mudah serta berkualitas. Dengan adanya Rumah Kurasi ini, diharapkan mampu meningkatkan standarisasi kualitas dan daya saing produk-produk UMKM Jatim di pasar nasional maupun internasional.

“Selain Rumah Kurasi kita juga ada Export Center yang rencananya akan diresmikan oleh Menteri BUMN. Meskipun belum diresmikan, tapi sebetulnya ini sudah berjalan. Dengan adanya Rumah Kurasi dan Export Center ini akan menjadi satu kesatuan memberikan nilai tambah bagi usaha ekonomi produktif", terang Gunernur Khofifah.

Diterangkannya pula, bahwa di Provinsi Jatim sendiri berdasarkan data dari Kementerian LHK, Perhutanan Sosial telah terealisasi seluas 176.962,08 ha atau 65,19% dari total capaian di Pulau Jawa. Capaian perhutanan sosial di Jatim merupakan tertinggi di Pulau Jawa. Yang mana, Jawa Tengah sebesar 13,85%, Jawa Barat sebesar 13,56%, Banten sebesar 6,82% dan DIY sebesar 0,58%.

Kemudian Jumlah SK terbit di Jatim sebanyak 348 unit SK atau 54,46% dari total capaian di Pulau Jawa. Sedangkan Jawa Barat sebesar 20,34%, Jawa Tengah sebesar 13,77%, DIY sebesar 7,04% dan Banten sebesar 4%. Adapun Jumlah petani penggarap sebanyak 119.576 kepala keluarga atau 68,17% dari total capaian di Pulau Jawa. Sedangkan Jawa Barat sebesar 11,66%, Jawa Tengah sebesar 11,13%, Banten sebesar 6,20% dan DIY sebesar 2,85%.

Dari 348 unit SK perhutanan sosial, sebanyak 303 unit merupakan SK Kulin KK (Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan) atau sebesar 32,48% dari total capaian SK Kulin KK Nasional dan Jatim menjadi provinsi yang paling banyak memperoleh SK Kulin KK.  

Dari 348 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS), telah terbentuk 489 Kelompok Usaha Perhutanan sosial (KUPS) atau sebesar 45,78% dari total KUPS di Pulau Jawa. KUPS-KUPS tersebut telah menjalankan usaha produksi, terdiri dari komoditas agroforestri, buah-buahan, ekowisata, wisata alam, kayu-kayuan, madu, kayu putih dan hasil hutan bukan kayu lainnya.

Melalui Perhutanan Sosial, masyarakat diberikan akses lahan di kawasan hutan, untuk digunakan sebagai modal kegiatan ekonomi produktif. Menurutnya, hasil produk dari perhutanan sosial ini bisa bermanfaat bila dikembangkan dengan baik, seperti madu dan kayu putih.

"Madu ini sendiri, saat pandemi sekarang ini permintaannya justru meningkat, karena dirasa bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau mendapatkan pembinaan lebih baik lagi, maka perluasan dan kualitas produknya juga akan lebih baik lagi, terutama akses pasar", terang Gubernur Khofifah.

“Kalau akses pasarnya bagus kemudian ada ekstensifikasi lahan maka akan tetap bisa memenuhi seberapa banyak permintaan pasar. Tadi saya juga lihat yang dijual bukan hanya madu budidaya tapi juga madu bunga liar. Terimakasih juga kepada Perum Perhutani yang juga  memberikan support dan pendampingan", tambahnya.

Pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah juga berkesempatan meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi bagi anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan jumlah vaksin sebanyak 90 dosis pertama. Yang mana, hingga saat ini terdapat 17.364 orang anggota KTH di Jatim yang telah mendapatkan vaksin Covid-19. Dari 17.364 anggota yang telah mendapatkan vaksin Covid-19, ada sebanyak 11.216 orang telah disuntik vaksin lengkap (dosis 1 dan 2).

Pada kesempatan ini pula, Gubernur Khofifah pun berkesempatan melakukan penanaman bibit tanaman Durian Musang King dan dilanjutkan acara pelepasan burung perkutut lokal, burung trucuk dan burung kutilang. Menyusul kemudian melakukan peninjauan ke lokasi pembibitan porang dan meninjau pameran produk unggulan UMKM hasil kehutanan.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Jumadi, Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro beserta Forkopimda Kab. Madiun dan Kepala Perum Perhutani Divre Jatim Karuniawan Purwanto Sanjaya. *(DI/HB)*-

Selengkapnya..

Gubernur Khofifah Ungkap Ke Presiden Kemajuan Penanganan Covid-19 Di Jatim

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menyambut Presiden RI Joko Widodo di Madiun, Kamis 19 Agustus 2021.

Kab. MADIUN – (harianbuana.com).

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengungkap kondisi penanganan Covid-19 Jatim di hadapan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, bahwa Jatim dalam kondisi kondusif dan terkendali.

Kondisi tersebut diungkapkan Gubernur Khofifah di tengah kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo di Madiun yang sempat meninjau pelaksanaan vaksinasi pelajar di SMP Negeri 3 Mejayan Kabupaten Madiun, pelaksanaan vaksinasi door to door hingga memberikan pengarahan kepada kepala daerah dan Forkopimda se Jatim.

Gubernur Khofifah mengungkapkan, bahwa penanganan Covid-19 di Jatim mulai terkendali diukur dari beberapa indikator. Misal, menurunnya tren BOR (Bed Occupancy Rate) atau tingkat keterisian bed di rumah sakit, tren tracing dan testing serta menurunnya jumlah wilayah PPKM level 4 dari 30 kabupaten/kota menjadi 17 dan bertambahnya daerah PPKM level 3 yang kini menjadi 20 kabupaten/kota.

"Kami ingin melaporkan kepada Bapak Presiden terkait penanganan Covid-19 di Jatim. Bahwa, dengan adanya pemberlakuan PPKM berlevel terbukti efektif menurunkan angka penyebaran Covid-19. Hal ini dilihat berdasarkan indikator-indikator. Di antaranya tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit rujukan Covid-19 yang telah mengalami penurunan signifikan", ungkap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada Presiden RI Joko Widodo di pendopo Ronggo Djoemeno Pemkab Madiun, Kamis (19/08/2021).

Gubernur Khofifah menerangkan, bahwa tingkat keterisian BOR rumah rujukan penanganan Covid-19 di Jatim menurun. Yang mana, dari data per-tanggal 18 Agustus 2021 dibandingkan data per-tanggal 3 Juli 2021, terlihat tingkat keterisian bed rumah sakit menunjukkan sudah di bawah standar WHO 60 % (persen)

Gubernur Khofifah pun menerangkan, untuk BOR ICU dari 78 % turun menjadi 59 %, BOR isolasi biasa dari 81 % turun menjadi 42 %, BOR rumah sakit lapangan dari 69 % turun menjadi 30% dan BOR rumah sakit karantina dari 50 % turun menjadi 22%.

Gubernur Khofifah juga menerangkan, bahwa pihaknya didukung dan dikuati oleh jajaran Polda Jatim dan Kodam V/ Brawijaya melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

"Untuk tracing dan testing di Jatim juga mengalami kenaikan dari 1,2 % (persen) menjadi 9,4 % (persen). Alhamdulillah..., sudah 9,4 % (persen) untuk tracing dan kami akan terus meningkatkan terutama untuk testingnya", terang Gubernur Khofifah.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah memaparkan capaian vaksinasi Covid-19 di Jatim, bahwa masyarakat Jatim yang sudah divaksin Covid-19 dosis pertama sudah mencapai 26,46 % penerima vaksin Covid-19 atau setara dengan sekitar 8,42 juta penerima vaksin Covid-19. Sedangkan yang sudah divaksin Covid-19 dosis kedua, sudah mencapai 14,26 % penerima vaksin Covid-19 atau setara dengan sekitar 4,53 juta penerima vaksin Covid-19.

"Kami berharap kepada Bapak Presiden berkenan membantu pengadaan gedung cold storage untuk penyimpanan vaksin dan gudang obat yang kapasitasnya lebih besar di Dinas Kesehatan Jatim", pinta Gubernur Khofifah, penuh harap.

Tentang besaran biaya tes swab PCR, Gubernur Khofifah menjelaskan, bahwa pihaknya sudah melakukan pengecekan lapangan dengan hasil biaya tes swab PCR sudah turun sesuai arahan pemerintah pusat.

"Biaya tes swab PCR sudah sesuai arahan Pak Presiden, untuk biaya maksinum tes swab PCR 495 ribu rupiah di Jawa–Bali dan hasil tesnya maksimum 24 jam dan sudah mulai dilaksanakan oleh beberapa tempat lab PCR", jelas Gubernur Khofifah.

Gubermur Khofifah menegaskan, bahwa tes swab PCR di Jatim sudah di atas standar WHO, yaitu sebanyak 40.479 tes swab PCR per-minggu. Bahkan, untuk seminggu terakhir, tes swab PCR di Jatim mencapai 74.245 tes per-minggu.

"Untuk percepatan tracing dibutuhkan tambahan 1 mesin PCR di tiap kabupaten atau kota di Jatim. Lalu untuk percepatan whole genome sequencing dibutuhkan laboratorium BSL-3 untuk RSUD dr. Soetomo dan RSUD dr. Syaiful Anwar", tegas Gubermur Khofifah.

Gubernur Khofifah pun berkesempatan membeber kondisi wilayah Jatim yang dalam dua minggu terakhir jumlah daerah betstatus zona merah juga terus menurun dari awalnya 34 kabupaten/kota per-Selasa (17/08/2021) menjadi 15 kabupaten/kota. Selain itu, posisi Rate of Transmission (RT) juga sudah berada di bawah 1. Hal tersebut menunjukkan penyebaran Covid-19 di Jat8m mulai landai dan terkendali.

"Rate of Transmission Jawa Timur tercatat hari Rabu (18/08/2021) adalah 0,45. Artinya, jauh dibawah 1. Jadi, bahwa proses penyebaran di Jawa Timur insya ALLAH sudah makin terkendali", beber Gubernur Khofifah.

Ditandaskannya, bahwa pihaknya bersama Forkopimda Jatim akan terus berupaya keras dan senantiasa salaing bersinergi dalam penanganan Covid-19 di Jawa Timur.

"Kami memang harus bergerak bersama, membangun suasana yang sangat solid dan memastikan semuanya bisa diukur capaiannya dari berbagai kinerja. Utamanya dalam menjaga pengendalian Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi di Jatim", tandasnys. *(DI/HB)*

Selengkapnya..

Gubernur Khofifah Tinjau Kesiapan Kampung Tangguh Jelang PPKM Mikro Madiun Raya

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta, Pangdam V/ Brawijaya Mayjen Suharyanto, Bupati Madiun Ahmad Dawami dan Kapolres Madiun mengunjungi Kampung Tangguh Semeru (KTS) di Desa Ngale Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, Minggu (07/02/2021).

Kab. MADIUN – (harianbuana.com).

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa meninjau kesiapan Madiun Raya yang akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di 'Kampung Tangguh' Desa Ngale Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, Minggu 07 Feberuari 2021.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2021, Jatim termasuk sebagai wilayah yang melaksaknan PPKM Mikro.

"Jatim masuk daerah prioritas PPKM, yakni Malang Raya, Surabaya Raya dan Madiun Raya. Kami harapkan, pelaksanaan PPKM Mikro ini nantinya bisa berjalan lancar di Jatim", kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa usai mengunjungi Kampung Tangguh Semeru (KTS) di Desa Ngale Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, Minggu (07/02/2021).

"Tentunya dengan dukungan seluruh elemen baik TNI, Polri serta masyarakat. Utamanya, dengan terus memperkuat dan memberdayakan keberadaan Kampung Tangguh yang memang sudah kita terapkan di Jatim", lanjutnya.

Gunernur Khofifah menegaskan, penerapan PPKM Mikro digelar mulai Selasa (09/02/2021) hingga Senin (22/2/2021) itu meneruskan PPKM tahap pertama dan kedua yang terbukti signifikan.

"Jadi, kami berkomitmen melaksanakan PPKM Mikro melalui salah-satu embrio yang dimiliki sejak 8 (delapan) bulan lalu, yaitu Kampung Tangguh", tegas Gubernur Khofifah.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menjelaskan, bahwa PPKM Mikro ini juga sesuai arahan Presiden Joko Wododo. Dijelaskannya pula, bahwa penerapan PPKM Mikro ini sendiri, Pemprov Jatim berkomitmen melaksanakannya. Bahkan, hal itu telah dipupuk sejak delapan bulan lalu melalui gerakan Kampung Tangguh.

"Sebelumnya, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Timur sudah menujukkan hasil yang relatif signifikan dengan penurunan zona merah hingga tinggal 2 kabupaten/kota maupun BOR Isolasi biasa yang telah menurun saat PPKM dimulai tanggal 11 Januari tercatat 79% saat ini tercatat 55%. BOR ICU semula tercatat 73%, saat ini menjadi 67%. Upaya penanganan Covid-19 terus dimaksimalkan di Jawa Timur untuk terus menekan penyebaran Covid-19", jelasnya.

Gubernur Khofifah menegaskan, Kampung Tangguh merupakan langkah inovasi yang telah diciptakan oleh Polda Jatim dengan dukungan Pemprov Jatim, Kodam V Brawijaya dan Pemerintah Kota/ Kabupaten se Jatim.

"Termasuk perguruan tinggi untuk menciptakan satuan terkecil berbasis partisipasi masyarakat yang mampu bergotong-royong dalam penanganan Covid-19 dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kampung Tangguh dapat berbasis RT, RW, kelurahan maupun desa", tegas Gubernur Khofifah.

Ditandaskannya, kebersamaan dalam pelaksanaan Kampung Tangguh juga akan menciptakan empathy building dan social bonding dalam pelaksanaan PPKM Mikro serta untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

"Kampung Tangguh yang sudah ada di Jatim ini tentunya adalah suatu bentuk kearifan lokal yang akan membantu masyarakat melaksanakan edukasi protokol kesehatan COVID-19. Untuk diketahui, per tanggal 07 Februari 2021, jumlah Kampung Tangguh yang ada di Jawa Timur mencapai 3.160 dan terus akan bertambah", tandasnya.

Menurut Gubernur Khofifah, pengendalian kasus Covid-19 di Jatim cukup signifikan setelah dua kali penerapan PPKM. Kondisi itu terlihat jumlah kesembuhan pasien Covid-19 yang meningkat dan perawatan warga yang terpapar corona banyak menurun.

“Kalau yang yang sembuh meningkat dan dirawat menurun maka sesungguhnya sudah ada pengendalian Covid-19 di Jatim yang cukup signifikan dari pelaksanaan PPKM", tukasnya.

Sementara itu, Bupati Madiun Ahmad Dawami menyatakan, bahwa pihaknya siap melaksanakan PPKM Mikro Madiun Raya dengan membentuk Posko di setiap desa hingga RT. Meski demikian, warga Madiun tetap bisa menjalankan roda perekonomian meski dilkukan penerapan One Gate System di setiap desa dan kelurahan.

"Kita tidak memutus roda ekonomi masyarakat. Karena meskipun ada penerapan satu pintu masuk desa, itu untuk memonitoring kegiatan warga. Jualan sayur boleh, asalkan terapkan protokol kesehatan. Jadi, saya harap masyarakat Madiun tidak salah paham mengartikan one gate system", kata Bupati Madiun Ahmad Dawami.

Turut hadir mendampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam meninjau Kampung Tangguh serta menebarkan bibit ikan di kolam Tampung Tangguh sebagai ketahanan pangan, di antaranya Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta, Pangdam V/Brawijaya Mayjen Suharyanto, Bupati Madiun Ahmad Dawami dan Kapolres Madiun. *(DI/HB)*

Selengkapnya..