Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati saat menerima penghargaan UHC Award 2023 dari Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/03/2023).
Kab. MOJOKERTO – (harianbuana.com).Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menerima penghargaan UHC Award 2023 atas pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) 2023.
Penghargaan Ini merupakan apresiasi atas komitmen Pemkab Mojokerto dalam memberikan perlindungan hak fundamental melalui jaminan dan layanan kesehatan masyarakat kedalam program JKN telah mencakup kepesertaan mencapai 96,08% atau 1.084.159 peserta JKN dari total penduduk 1.128.419 jiwa.
Penghargaan UHC Award 2023 tersebut diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'aruf Amin kepada Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dalam acara UHC Award 2023 yang dipusatkan di Balai Sudirman Jakarta pada Selasa (14/03/2023) pagi.
Penghargaan penyelenggaraan program JKN itu diikuti oleh 22 Provinsi dan 334 kabupaten/ kota yang telah melindungi penduduknya lebih dari 95% dan telah mendaftarkan penduduknya pada program JKN segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU-Pemda).
Pemkab Mojokerto dalam penyelenggaraan program JKN ini telah menjaminkan penduduknya ke dalam program JKN telah mencakup kepesertaan mencapai 96,08% atau 1.084.159 peserta JKN dari total penduduk 1.128.419 jiwa.
Dilihat dari data di BPJS Kesehatan proporsi 1.084.159 peserta JKN itu terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN sebesar 450.683, Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 281.240, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar 195.252, PBI APBD sebesar 140.062 dan Bukan Pekerja (BP) sebesar 17.002.
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati bersama Kepala Dinkes Pemkab Mojokerto dr. Ulum usai menerima penghargaan UHC Award 2023 dari Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/03/2023).
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dikonfirmasi via telepon selulernya di Jakarta menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto dan seluruh stakeholder Pemkab Mojokerto yang telah bekerja-sama untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat, sehingga mampu meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta.
"Terima Kasih kepada seluruh stakeholder Pemkab Mojokerto. Kolaborasi dan komitmen yang terjalin ini membuahkan hasil yang sangat baik. Ini pencapaian yang sangat luar biasa", ungkap Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.
Menurut Bupati Ikfina, dengan penghargaan UHC ini berharap BPJS Kesehatan terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi peserta JKN serta lebih fokus untuk meningkatkan kualitas layanan baik dari sisi administrasi kepesertaan, manfaat jaminan kesehatan hingga pemberian layanan kesehatan bagi peserta JKN.
"Karena pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat menjadi salah-satu hak dasar hidup layak. Tentunya capaian UHC ini harus dibarengi dengan kualitas mutu layanan kesehatan yang baik pula, sehingga kita bisa bersama-sama mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas", ujar Bupati Ikfina, penuh harap.
Terpisah, Wakil Presiden RI Ma'aruf Amin menyampaikan apresiasinya atas komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah-satu Instruksi Presiden kepada gubernur dan bupati/ wali kota adalah mendorong target RPJMN. Target tersebut, yaitu 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024 dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.
"Sampai dengan 1 Maret 2023, jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia", jelas Wapres Ma'aruf Amin.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada pemerintah daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS.
Namun Ghufron menekankan tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
“Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal memenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada", jelas Ghufron.
Ghufron juga menekankan, penyelenggaraan Program JKN-KIS saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN-KIS yang kuat dan andal yang juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitaliasi layanan yang terus dikembangkan.
BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik juga telah menjalankan tugas selama hampir 10 tahun dengan baik, sesuai dengan amanat UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
Hal itu dibuktikan dengan pencapaian kinerja organisasi yang kian positif mulai dari predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) sebanyak 8 kali berturut sejak program bergulir tahun 2014 atau 30 kali sejak era PT Askes (Persero), kepuasan peserta yang semakin meningkat, serta yang tidak kalah penting adalah kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat.
“Dengan kondisi finansial yang sehat, tidak ada gagal bayar klaim kepada fasilitas kesehatan bahkan BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cashflow rumah sakit. Harapannya fasilitas lebih nyaman dalam memberikan layanan kepada peserta tanpa ribet dan tanpa diskriminasi", kata Ghufron.
BPJS Kesehatan melalui Program JKN-KIS juga telah menjadi episentrum baru di dunia jaminan sosial dan menjadi contoh negara lain karena memiliki kepesertaan terbanyak dan pencapaian UHC tercepat di dunia untuk satu skema yang terintegrasi.
Pengelolaan Program JKN-KIS di Indonesia juga sudah diakui dengan mendapatkan penghargaan tertinggi tingkat Asia Pasifik dalam ISSA Good Practice Award dari Internasional Social Security Association (ISSA).
Dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN-KIS, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat. Dari 92,3 juta pemanfaatan pada tahun 2014 menjadi 502,8 juta pemanfaatan pada tahun 2022.
Kehadiran Program JKN-KIS tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal membuka akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Namun, juga melindungi masyarakat dari kemiskinan.
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh LPEM FEB UI, di tahun 2019 didapatkan hasil bahwa Program JKN-KIS telah menyelamatkan 8,1 juta orang dari kemiskinan serta 1,6 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih dalam dan ekstrim.
“Untuk itu kami mendorong Pemda lain untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Sebab, salah satu keuntungan Program JKN-KIS adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat", ujar Ghufron.
"Masyarakat bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Perwakilan kantor kami di tiap kabupaten/ kota diharapkan mempermudah sinergi dengan Pemda. Kami sangat siap berkolaborasi dan bersama mewujudkan UHC di Indonesia", tandasnya.
Kegiatan UHC Award 2023 ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional. *(get/DI/HB)*
.jpg)
