Hadiri Advokasi, Sekda Kota Mojokerto Bicara Soal Pentingnya Pokjanal Posyandu Dibentuk

Sekda Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo saat menyampaikan sambutan dalam Pertemuan Advokasi Pembentukan Pokjanal Posyandu Tingkat Kota Mojokerto Tahun 2023 yang diselenggarakan Dinkes P2KB Pemkot Mojokerto di Saphire Ballroom Hotel Ayola, jalan Benpas Kota Mojokerto, Jum'at 08 Desember 2023.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo hadir dalam Pertemuan Advokasi Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tingkat Kota Mojokerto Tahun 2023 yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto.

Dengan didampingi Kepala Dinkes P2KB Pemkot Mojokerto dr. Triastutik Sri Prastini, Sp.A., Sekda Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo membuka pertemuan yang digelar di di Saphire Ballroom Hotel Ayola jalan Benteng Pancasila (Jl. Benpas) Kota Mojokerto pada Jum'at 08 Desember 2023 ini.

Dalam sambutannya, Sekda Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo di antaranya menyampaikan, bahwa secara umum Advokasi Pokjanal Posyandu ini bertujuan meningkatkan kemampuan bagi kader Posyandu dalam melaksanakan tugas penggerakan dan pemberdayaan masyarakat serta mampu mengimplementasikan peran dan fungsi sebagai kader Posyandu.

"Sebetulnya, Pokja Operasional Posyandu ini sudah pernah dibentuk dan sudah ada sekian tahun yang lalu. Sebelumnya, sebelum Covid sudah ada ya Bu Kadis (Kepala Dinkes P2KB Pemkot Mojokerto dr. Triastutik Sri Prastini)? Hanya saja belum maksimal. Kinerjanya belum maksimal", kata Sekda Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo di Saphire Ballroom Hotel Ayola jalan Benpas Kota Mojokerto, Jum'at (08/12/2023).

Lebih lanjut, Gaguk menerangkan, bahwa Posyandu dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Mojokerto, telah dilakukan dengan berbagai upaya dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada, termasuk yang ada di masyarakat.

"Sementara pada kesempatan ini, kita kumpul bersama untuk nantinya dalam advokasi kita tahu betapa pentingnya Pokja ini dibentuk dan mempunyai peran yang strategis di dalam mensuport mendukung program-program strategis dari Dinkes. Salah-satunya adalah penurunan stunting", terangnya.

Sekda Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo foto bersama para peserta Pertemuan Advokasi Pembentukan Pokjanal Posyandu Tingkat Kota Mojokerto Tahun 2023 yang diselenggarakan Dinkes P2KB Pemkot Mojokerto di Saphire Ballroom Hotel Ayola, jalan Benpas Kota Mojokerto, Jum'at 08 Desember 2023.

Gaguk berharap, melalui kegiatan ini diharapkan agar OPD dan lintas sektor terkait kesehatan dapat lebih meningkatkan fungsi dan kinerjanya dalam membangun komitmen bersama serta bersinergi melalui program dan kegiatannya masing-masing.

"Bapak Ibu sekalian saya kira tahu persis, dalam berbagai kesempatan Presiden Republik Indonesia selalu menyampaikan pesan terhadap program-program strategis Presiden mulai dari kemiskinan ekstrem, mulai dari invlasi sampai stunting juga belanja properti dalam negeri juga terkait dengan investasi", harapnya.

Ditegaskan Gaguk, bahwa dalam mendukung tugas dan fungsi Tim Pokjanal Posyandu sehingga dapat memberikan kontribusi untuk mendongkrak penilaian indikator strategis Posyandu, mulai dari pembinaan kader, keterpaduan pelayanan infrastruktur penunjang dan lain sebagainya

"Nah salah-satunya terkait dengan penurunan stunting. Tentu saja berbicara mengenai stunting, tidak bisa dipisahkan dengan kehadiran, keberadaan, peran penting daripada Posyandu. Oleh karena itu, kendati bentuknya Pokja Operasianal Posyandu, tapi itu akan diharapkan bisa memberikan arahan-arahan, bisa memberikan penguatan-penguatan terhadap penyelenggaraan atau pelaksanaan Posyandu", tegasnya 

"Saya harap segera nanti setalah advokasi ini, Bu Kadis (Kepala Dinkes P2KB Pemkot Mojokerto dr. Triastutik Sri Prastini) menyusun tim-nya, SK-nya, terus lanjut menyusun program kerjanya. Nanti saya pimpin sendiri, ketuanya kalau nggak salah Sekda. Saya juga baru tahu kalau ketuanya Sekda. Jadi, selama ini pernah ada tapi mati suri. Nah ini harus kita aktifkan. Karena kita mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu menyukseskan penurunan stunting", tandas Gaguk.

Pertemuan Advokasi Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tingkat Kota Mojokerto Tahun 2023 tersebut, menghadirkan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tri Yuwono mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai narasumber.

Kegiatan tersebut diikuti para Camat dan Lurah se Kota Mojokerto, perwakilan petugas Puskesmas se Kota Mojokerto serta perwakilan kader kesehatan dari masing-masing kelurahan se Kota Mojokerto. *(DI/HB/Adv)*

Selengkapnya..

Kembali Berprestasi, Pemkot Mojokerto Terima Penghargaan Swasti Saba Padapa Dari Kemenkes RI

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menerima penghargaan Swasti Saba Padapa dari Menkes RI Budi Gunadi Sadikin, di Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto kembali mengukir prestasi tingkat nasional dengan menerima penghargaan Swasti Saba Padapa dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), Selasa (28/11/2023). Penghargaan Swasti Saba Padapa ini, menambah daftar panjang prestasi Pemkot Mojokerto.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dari Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin pada malam Penganugerahan Penghargaan Swasti Saba Kabupaten/ Kota Sehat (KKS) dan STBM Award Tahun 2023, di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta.

"Alhamdulillah, ini berkat kerja keras dan kekompakan seluruh pihak, bersama-sama untuk mewujudkan Kota Mojokerto Sehat dari berbagai tatanan", ungkap Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Lebih lanjut, Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan Ning Ita ini menjelaskan, dari 514 kab/ kota se Indonesia, ada 364 kab/ kota yang mengikuti KKS. Dari jumlah tersebut, ada 136 kab/ kota yang lolos meraih penghargaan Swasti Saba. Salah-satu di antaranya adalah Kota Mojokerto.

Tahun ini, ada 9 tatanan Kabupaten/ Kota Sehat yang menjadi penilaian. Di antaranya tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri, tatanan permukiman dan fasilitas umum, tatanan satuan pendidikan, tatanan pasar, tatanan pariwisata, tatanan perkantoran dan perindustrian, tatanan transportasi dan tertib lalu lintas jalan, tatanan perlindungan sosial dan tatanan pencegahan dan penanggulangan bencana.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk menjadi lebih baik lagi, utamanya dalam mewujudkan kota sehat di Kota Mojokerto", jelas Ning Ita.

Hadir pada malam penganugerahan tersebut bersama Menteri kesehatan, yakni Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Maxi Rein Rondonuwu, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro dan Menko PMK Muhadjir Effendy. *(Dit/an/HB)*

Selengkapnya..

Pemkot Mojokerto Raih 3 Penghargaan Bidang Kesehatan Dari Pemprov Jatim

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menerima penghargaan dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa  di Hotel Novotel Samator Surabaya, Rabu (26/07/2023).

Kota MOJOKERTO – (harianhuana.com).

Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto berhasil meraih 3 (tiga) penghargaan di bidang kesehatan sekaligus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Prioritas Pembangunan Kesehatan di Hotel Novotel Samator Surabaya, Rabu (26/07/2023).

Tiga penghargaan tersebut, yakni Terbaik II Kabupaten/ Kota dengan capaian terbaik Intervensi Spesifik Stunting; Terbaik II Kabupaten/ Kota dengan capaian terbaik Konektivitas Simpus ke SATUSEHAT dan Terbaik III Kabupaten/ Kota dengan capaian tertinggi SPM terduga TBC mendapatkan pelayanan sesuai standar tahun 2022.

Dengan demikian, Kota Mojokerto menjadi daerah yang berhasil membawa pulang penghargaan terbanyak jika dibandingkan kabupaten/ kota lain se-Jawa Timur. Disusul kemudian Kota Surabaya dengan 2 (dua) penghargaan serta Kabupaten Jombang juga dengan 2 Penghargaan.

“Ini adalah bentuk komitmen kita terhadap urusan wajib layanan dasar di bidang kesehatan bagaimana Kota Mojokerto dengan alokasi anggaran yang memadai itu program-program untuk layanan kesehatan ini harus maksimal di dalam kualitas", ujar Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari usai menerima penghargaan  di Hotel Novotel Samator Surabaya, Rabu (26/07/2023).

Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan Ning Ita menjelaskan, komitmen tersebut dilakukan secara berkelanjutan, simultan dan terintegrasi mulai dari layanan di puskesmas, klinik, sampai layanan rujukan di rumah sakit hingga upaya promotif, preventif yang dilakukan dengan melibatkan berberapa organisasi profesi, organisasi wanita, pelibatan kader serta unsur masyarakat.

“Atas komitmen itu hari ini kita mendapatkan tiga penghargaan sekaligus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur", jelas Ning Ita.

Ning Ita berharap, komitmen dan sinergi yang sudah terbangun akan terus berjalan agar kedepan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan di Kota Mojokerto terus meningkat secara graduatif.

“Sudah ada komitmen yang kuat, sinergi, ini harus terus kita lanjutkan. Bagaimana kedepan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan kita di Kota Mojokerto ini bisa meningkat secara graduatif", harapnya.

Turut hadir mendampingi Ning Ita dalam acara tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Pemkot Mojokerto, dr. Farida Mariana, MKes. *(Dit/an/HB)*

Selengkapnya..

Pemkab Mojokerto Tingkatkan Kesehatan Pegawai Dengan Program “Jum’at Bangkit”

Bupati Mojokerto Ikfina turut memantau langsung pengecekan kesehatan terhadap seluruh pegawai yang diawali cek kesehatan Kepala Disnaker menyusul Kadis DLH, di ruang P3K Disnaker Kab. Mojokerto, Jum’at (07/07/2023). 

Kab. MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggalakkan Program "Jum'at Bangkit" dengan melakukan pembinaan kesehatan terhadap institusi terpadu Kabupaten Mojokerto. Ini  dilakukan  agar kesehatan seluruh pegawai dilingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus meningkat.

Setelah melaksanakan pembinaan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto pada bulan Juni lalu. kali ini pembinaan kesehatan yang dikemas dalam agenda 'Jum'at Bangkit' itu dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Mojokerto, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mojokerto.

Latihan latihan yang diawali dengan senam bersama di halaman kantor DLH Kabupaten Mojokerto, pada Jumat, (07/07/2023) pagi. Pada kesempatan ini, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati juga turut memantau langsung pengecekan kesehatan terhadap seluruh pegawai tiga instansi pemerintah Kabupaten Mojokerto tersebut.

Bupati Ikfina mengungkapkan, bahwa modal utama dalam melakukan aktivitas sehari-hari adalah sehat, maka melakukan olahraga merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kesehatan.

"Kegiatan olahraga ini harusnya dilakukan 1 jam sehari dalam 6 hari dari 7 hari per minggu, bagaimana caranya kita bergerak dan berkeringat. karena dengan keluarnya keringat dari tubuh kita melalui kulit itu, selain membuka pori-pori. terdapat pula mekanisme Pengeluaran dari beberapa racun dari dalam tubuh kita", ungkap Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.

Selain itu, pada latihan pembinaan kesehatan dilakukan berbagai tahapan pengecekan mulai dari menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, cek tekanan darah, cek gula darah, cek kolesterol dan asam urat serta terdapat pula konseling dan edukasi. Bupati Ikfina berharap seluruh pegawai instansi dilingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

“Kita jaga kesehatannya masing-masing agar bisa beraktivitas dengan baik dan tentunya kita bisa mengerjakan tugas-tugas juga dengan maksimal", jelas Bupati Ikfina.

Bupati Ikfina juga mengucapkan terima-kasih sebesar-besarnya kepada seluruh karyawan yang telah mengikuti pelaksanaan pembinaan kesehatan ini yang menjadi ekspektasi agar kedepannya para pegawai Pemkab Mojokerto tetap sehat, semangat dan profesional dalam melayani masyarakat.

Pada pelaksanaan pelatihan kesehatan kali ini, juga turut menghadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dr. Ulum Rokhmat, Kepala DLH Kabupaten Mojokerto Zaqqi, Kepala Disnaker Kabupaten Mojokerto Bambang Purwanto, dan Sekretaris Satpol PP Kabupaten Mojokerto. *(get/DI/HB)*

Selengkapnya..

Zero New Stunting 2024, Pemkot Mojokerto Rakor Penlap TPPS

Sekda Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo saat memimpin Rakor Penlap TPPS Semester I Kota Mojokerto di Ruang Command Center Kantor Sekretariat Daerah Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Selasa (27/06/2023).

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Laporan  (Penlap) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Semester I Kota Mojokerto di Ruang Command Center Kantor Sekretariat Daerah Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Selasa (27/06/2023).

Rakor tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo selaku Ketua TPPS yang diikuti 10 stakeholder terkait, yakni Dinkes PPAKB, DPUPR Perakim, Dinsos P3A, Bappeda Litbang, Diskominfo, Dinas P & K, Kemenag, DKPP, Diskop UKM Perindag dan Dispenduk Capil.

"Target Ibu Wali Kota ini kan 2024 Kota Mojokerto zero new stunting, untuk itu seluruh stakeholder terkait harus memiliki rencana aksi yang jelas, yang bisa diukur dengan indikator yang tepat untuk mencapai target tersebut", ujar Sekda Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo, Selasa (27/06/2023), di lokasi.

Gaguk menegaskan, seluruh stakeholder yang terlibat harus tahu dan paham indikator apa saja yang diampu guna mencapai target tahun 2024 Kota Mojokerto bisa zero new stunting. "Seluruh stakeholder yang terlibat harus memiliki rencana aksi yang bisa mensupport penurunan kasus stunting di Kota Mojokerto", tegasnya.

Sementara Kepala Dinkes PPAKB Pemkot Mojokerto dr. Farida Mariana, MKes, menerangkan, TPPS memiliki output adanya laporan semester I serta outcome zero new stunting Kota Mojokerto tahun 2024. "Seperti arahan Bapak Sekda, untuk membuat laporan, setiap stakeholder harus ada beberapa indikator yang harus diisi oleh stakeholder terkait", terangnya.

Sembari membuat laporan TPPS semester I, TPPS Kota Mojokerto juga akan membuat rencana aksi terkait stunting yang akan dieksekusi di tahun 2024. "Untuk itu data sasaran atau estimasi sudah harus kita pegang agar bisa di eksekusi 2024", imbuhnya. *(Dit/an/HB)*

Selengkapnya..

Pemeriksaan Jantung Gratis Jadi Kado RSUD Di Hari Jadi Ke-105 Kota Mojokerto

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat meninjau proses kateterisasi jantung di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, Kamis 15 Juni 2023.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo semakin mengembangkan diri dalam pelayanan, di antaranya menyediakan layanan kateterisasi jantung (cathlab). Dan untuk menyemarakkan Hari Jadi ke-105 Kota Mojokerto, RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo menyediakan CT-Scan Calsium Score Jantung secara gratis bagi 30 pendaftar pertama di bulan Juni.

Usai meninjau proses kateterisasi jantung, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan, bahwa CT-Scan Calsium Score Jantung merupakan langkah awal untuk mendeteksi seberapa plak atau kapur yang menyebabkan sumbatan di dalam jantung.

"Dengan pemeriksaan ini,bakan diketahui seberapa jauh tindakan yang harus dilakukan. Apakah perlu tindakan operasi atau tidak ataukah cukup menjaga pola hidup", kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Kamis (15/06/2023) usai meninjau proses kateterisasi jantung di RSUD Wahidin Sudiro Husodo 

Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan Ning Ita ini juga mengajak seluruhnya warga Kota Mojokerto dan sekitarnya yang membutuhkan kateterisasi jantung, bisa memanfaatkan layanan unggulan dari RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto

“Keunggulan alat cathlab yang dimiliki oleh RSUD Wahidin Sudiro Husodo ini dilakukan tanpa melalui proses pembedahan. Sehingga meskipun bahasanya dioperasi jantungnya tetapi pasien tetap sadar tetap bisa ngobrol, seluruh fungsi tubuhnya tetap bisa normal, sadar sepenuhnya", terang Ning Ita.

Dengan betapa mudah dan cepatnya proses cathlab ini, Ning Ita pun mengajak seluruh warga yang membutuhkan cathlab untuk tidak lagi ragu dengan datang ke RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.

“Saya mengajak seluruh masyarakat jangan khawatir, yang mengalami sakit jantung untuk segera berobat ke RSUD Wahidin Sudiro Husodo apabila dilakukan tindakan atas sakit jantung tidak perlu takut, tidak perlu khawatir karena tidak ada proses pembedahan sama sekali. Tidak pakai pisau bedah seperti yang dibayangkan", ajak orang nomor satu di Pemkot Mojokerto ini.

Pada kesempatan ini, Ning Ita juga menyampaikan, bahwa promosi kesehatan (Prromkes) juga terus akan dilakukan untuk mewujudkan warga Kota Mojokerto yang sehat.

“Kita punya ribuan kader kesehatan mulai dari kader KB, kader bina balita, kader bina remaja, kader bina lansia, kader motivator, PIK-R. Nah kader-kader kesehatan ini semua kita bekali dengan materi terkait pola hidup bersih dan sehat, sehingga Promkesnya berjalan di semua sektor agar semua masyarakat sadar, karena ini terkait dengan kesadaran untuk merubah pola hidup", pungkasnya. *(Law/HB)*

Selengkapnya..

Berikut Pesan Ning Ita Diperingatan Hari Hipertensi Sedunia 2023

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menyampaikan sambutan arahan dalam seminar kesehatan memperingati Hari Hipertensi Sedunia 2023 di Hall Prajna Wijaya lantai 4 Mall Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada jalan Gajah Mada No. 100 Kota Mojokerto.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) setempat hari ini, Jum'at 19 Mei 2023, menggelar seminar kesehatan di Hall Prajna Wijaya lantai 4 Mall Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada jalan Gajah Mada No. 100 Kota Mojokerto.

Seminar yang digelar dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Sedunia tahun 2023 dengan tema "Sayangi Diri dan Keluarga Kita dengan Cara Mencegah dan Mengendalikan Hipertensi serta Berperilaku CERDIK untuk Hidup Lebih Lama" ini, menghadirkan narasumber dr. Adityo Baskoro, SP. JP dari RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. Adapun Hari Hipertensi Sedunia ini sendiri, diperingati setiap tanggal 17 Mei. 

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari hadir sekaligus berkesempatan menyampaikan sambutan pengarahan dalam seminar yang diikuti 250 peserta dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Mojokerto, anggota Kodim 0815/Mojokerto, Denpom V/2 Mojokerto dan Korem 082/CPYJ tersebut.

Di antara sambutan arahannya, orang nomor satu di lingkungan Pemkot Mojokerto tersebut berpesan agar para penderita hipertensi senantiasa berupaya tetap produktif. Hal itu bisa diupayakan salah-satunya dengan berperilaku CERDIK yang merupakan akronim dari Cek kesehatan secara rutin, Enyahkan asap rokok, Rajin aktifitas fisik, Diet seimbang, Istirahat cukup dan Kelola stres.

"Produktifitas ini sangat penting, jangan sampai hipertensi yang kita derita dalam usia produktif menjadi menurun produktifitasnya karena penyakit tersebut. Maka dari itu Pemkot telah memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang tinggal di Kota Mojokerto untuk hidup lebih sehat, agar tidak sampai ada penyakit lanjutan", pesan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menyampaikan sambutan arahan dalam seminar di Hall Prajna Wijaya lantai 4 MPP Gajah Mada jalan Gajah Mada No. 100 Kota Mojokerto. Jum'at (19/05/2023).

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat diperiksa tekanan darahnya oleh petugas  dalam rangkaian acara Peringatan Hari Hipertensi Sedunia 2023 di Hall Prajna Wijaya lantai 4 Mall Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada jalan Gajah Mada No. 100 Kota Mojokerto.

Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan Ning Ita ini pun berpesan agar para penderita hipertensi senantiasa berkomitmen senantiasa menerapkan pola hidup sehat agar bisa tetap produktif serta terhindar dari penyakit lanjutan yang disebabkan efek domino dari hipertensi.

"Jika kita mampu berkomitmen yang kuat ke arah yang lebih baik dengan menerapkan pola hidup sehat, insya ALLAH akan ada jalan untuk bisa lebih sehat. Merawat tubuh agar tetap sehat adalah salah-satu bentuk syukur kita kepada ALLAH SWT", pesan Ning Ita pula.

Dalam rangkaian acara seminar tersebut, Ning Ita juga berkesempatan menyerahkan reward kepada sejumlah ASN di lingkungan Pemkot Mojokerto yang rutin mengikuti Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) ASN di Pemkot Mojokerto.

Selain itu, dalam rangkaian acara seminar tersebut, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Pemkot Mojokerto juga memberikan layanan cek kesehatan gratis serta rekam jantung gratis bagi peserta seminar.

Adapun tujuan diselenggarakannya serangkaian kegiatan dalam rangka memperingat Hari Hipertensi Sedunia adalah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat di seluruh dunia mengenai hipertensi dan dampaknya.

Selain itu, peringatan Hari Hipertensi Sedunia juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pencegahan hipertensi, deteksi dini, pengobatan, dan masalah serius yang dapat timbul akibat hipertensi.

Hari Hipertensi Sedunia sendiri pertama kali diperingati pada 14 Mei 2005 oleh The World Hypertension League (WHL). Banyak negara anggota WHL yang kemudian juga sepakat dengan gagasan WHL dan telah melakukan berbagai kegiatan di negaranya masing-masing sebagai upaya untuk memberikan penyadaran dan pengetahuan kepada masyarakat terkait hipertensi dan dampaknya.

Peringatan Hari Hipertensi Sedunia (HHS) tahun 2023 merupakan momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pencegahan terjadinya hipertensi serta memberikan edukasi tentang pentingnya deteksi dini dan pengobatan hipertensi serta komplikasinya.

Upaya tersebut memerlukan kerja-sama dan koordinasi serta dukungan lintas program dan lintas sektor secara masif dan terintegrasi.  *(DI/HB/Adv)*

Selengkapnya..

Kota Mojokerto Dilirik Kemenkes RI Untuk Dijadikan Daerah Percontohan Integrasi Layanan Kesehatan

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Plt. Kepala Dinkes PPKB Kota Mojokerto dr. Farida Mariana, MKes. saat menyambut kunjungan tim monitoring integrasi SATUSEHAT Kemenkes RI yang dipimpin Staf Ahli Kemenkes RI, Setiaji, ST., MSi. di Ruang Sabha Pambojana Rumah Rakyat, Selasa (11/04/2023).

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Banyaknya program digitalisasi dan inovasi utamanya pada layanan kesehatan, membuat Kota Mojokerto dilirik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) untuk dijadikan daerah percontohan integrasi layanan kesehatan. Hal tersebut dikatakan Staf Ahli Kemenkes RI, Setiaji, ST., MSi. dalam kunjungannya ke Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat, Selasa 11 April 2023.

"Kemenkes kan punya program untuk memperbaiki layanan kesehatan dengan pemanfaatan digital. Kita melihat, bahwa (Kota) Mojokerto banyak sekali program-program digitalisasi dan inovasi khususnya fokus di layanan kesehatan ya. Melihat hal tersebut, sepertinya ini bisa jadi daerah percontohan untuk mengintegrasikan layanan kesehatan mulai dari dokter mandiri, layanan primer, sekunder dan penunjang, karena Kota Mojokerto sudah memiliki data dasar yang cukup baik", ungkap Setiaji, Selasa (11/04/2023).

Setiaji sempat menyatakan kekagumannya atas pendekatan yang dilakukan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan Wali Kota Mojokerto yang akrab disapa Ning Ita tersebut sangat tepat dengan memperbaiki data dasar kesehatan.

"Pendekatan yang dilakukan oleh Bu Wali ini sangat tepat sekali. Tahu siapa yang mau disasar, siapa yang mau diobati, yang mau diintervensi. Tidak hanya itu, beliau juga fokus bagaimana anggaran ditingkatkan khususnya di kesehatan yang dua kali lipat dibanding standart minimalnya. Ini luar biasa beliau menaruh perhatian yang cukup besar di bidang kesehatan", ujarnya.

Kunjungan tim monitoring integrasi SATUSEHAT Kemenkes RI kali ini diterima Wali Kota Mojokerto Ning Ita didampingi Pelaksana-tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kota Mojokerto dr. Farida Mariana, MKes. dan Direktur RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo, dr. Sulaiman Rosyid, MMKes. di Ruang Sabha Pambojana Rumah Rakyat.

"Saya memang konsisten sejak awal terkait satu data, sejak tahun 2019, saya menginisiasi GAYATRI (GerbAng laYanan informAsi terpadu dan terintegRasi) ini, ayok kita harus punya satu data Kota Mojokerto kita awali dari bidang kesehatan", ungkap Ning Ita.

Lebih lanjut, Wali Kota Perempuan Pertama di Kota Mojokerto tersebut menjelaskan, bahwa urusan kesehatan di Kota Mojokerto memiliki porsi anggaran terbesar jika dibandingkan urusan lainnya. Dimana diatas mandatory spending, hingga diatas 20 persen

"Karena porsi anggarannya besar tapi tidak sepadan dengan outcome nya, nanti jadi mubadzir. Makanya saya kawal sendiri Dinas Kesehatan sampai akhirnya GAYATRI waktu itu menang TOP 45, karena saya ingin ini jadi embrionya SATUDATA Kota Mojokerto", jelas Ning Ita.

Sebagai informasi, sebelum bertemu Ning Ita, tim monitoring integrasi SATUSEHAT Kemenkes RI tersebut sebelumnya telah terlebih dahulu mengunjungi sejumlah Puskesmas dan satu Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Kota Mojokerto. *(Dit/an/HB)*.

Selengkapnya..

Pemkot Mojokerto Gelar Rembug Stunting Dan Penanda-tanganan Komitmen Bersama Percepatan Penurunan Stunting

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Sekda Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo (kiri) saat menanda-tangani Komitmen Bersama Percepatan Penurunan Stunting di Kota Mojokerto di Ruang Sabha Mandala Madya, Kantor Setda Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Senin (27/03/2023) pagi.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) setempat menggelar Rapat Koordinasi Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Mojokerto (Rembug Stunting) di Ruang Sabha Mandala Madya, Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Senin 27 Maret 2023.

Melalui forum ini, Pemkot Mojokerto melakukan konfirmasi, sinkronisasi dan sinergitas hasil analisis situasi dan penyusunan rancangan rencana kegiatan dari OPD penanggung-jawab layanan terkait stunting di tingkat kota bersama kecamatan, Puskesmas, kelurahan, lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam upaya penurunan stunting terintegrasi di kelurahan yang menjadi prioritas penurunan stunting tahun 2024.

“Dalam forum ini, kita semua ingin bersama-sama memastikan rencana kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting secara kolaboratif, karena ini merupakan tanggung-jawab bersama untuk menyiapkan generasi penerus bangsa dan untuk mewujudkan generasi emas adalah harus bebas stunting dulu", kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat membuka Rembug Stunting, Senin (27/03/2023) pagi, di lokasi.

Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan Ning Ita tersebut menerangkan, bahwa Kota Mojokerto telah ditetapkan sebagai salah -satu lokasi perluasan intervensi penurunan stunting tahun 2022 sebagaimana keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Keputusan: 10/M.PPN/HK/02/2021.

“Hal tersebut harus menumbuhkan semangat yang semakin besar untuk bersama-sama mengikhtiarkan menuju zero stunting dalam 2 (dua) tahun, terutama dengan sumber daya yang dimiliki Kota Mojokerto", terang Ning Ita.

Dijelaskannya, bahwa berbagai berbagai program untuk penanganan stunting yang terus dilakukan seperti Gempa Genting, Canting Gulo Mojo dan Dahsyat dan bisa disinergikan 1600 kader motivator, 99 prameswari dan tenaga kesehatan yang di puskesmas se Kota Mojokerto.

“Banyak SDM yang kita miliki. Kalau kita gerakkan bersama-sama maka tidak akan sulit untuk mecapai sasaran penurunan stunting", jelasnya.

Selain dilakukan sinkronisasi dan konfirmasi, dalam forum ini juga dilakukan penanda-tangan Komitmen Bersama Percepatan Penurunan Stunting Kota Mojokerto oleh Wali Kota Mojokerto dan Tim Percepatan Penurunan stunting Kota Mojokerto.

Rembug Stunting kali ini, turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo, Pasiter Kodim 0815/ Mojokerto, Kasi Dokkes Polres Mojokerto Kota, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Ketua TP PKK Kota Mojokerto serta team leader LGCB-ASR Kemendagri wilayah Jawa Timur. *(law/an/HB*

Selengkapnya..

Gubernur Khofifah Komitmen Dukung Program Eliminasi TBC 2030

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Kota SURABAYA – (harianbuana.com).

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyatakan komitmen mendukung program pemerintah pusat mengeliminasi Tuberculosis (TBS) Tahun 2030. Terlebih, jumlah kasus TBC Jatim berada di posisi tertinggi ke-2 (dua) setelah Jawa Barat (Jabar).

"Dari data rilis Kementerian Kesehatan RI, Jatim saat ini di posisi tertinggi kedua untuk jumlah kasus TBC di Indonesia. Jatim nomor dua setelah Jawa Barat. Total kasus TBC di Jatim yaitu 81.753 kasus", terang Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jum'at (24/03/2023).

Gubernur Khofifah menegaskan data kasus TBC Jatim tersebut menjadi cambuk semangat serta menjadikan kewaspadaan tersendiri untuk mengambil langkah dalam menghadapinya bersama-sama. "Maka Pemprov Jatim berkomitmen serius untuk program Eliminasi TBC 2030 dengan target penurunan mencapai 65/100.000 penduduk", tegas Gubernur Khofifah.

Merujuk data nasional, secara umum jumlah penderita TBC di Indonesia memang mengalami kenaikan pada tahun 2022. Di kurun tahun 2022, terdeteksi ada 717.941 kasus TBC di Indonesia. Jumlah tersebut melonjak 61,98 persen dibanding pada tahun sebelumnya sebesar 443.235 kasus. 

Dijelaskan Gubernur Khofifah pula, bahwa untuk mengeliminasi kasus TBC di Jawa Timur, Pemprov Jatim  tidak bisa bergerak sendiri. Melainkan, harus berkolaborasi dengan berbagai elemen.

"Setelah pandemi Covid-19, program eliminasi TBC 2030 perlu dikuatkan kembali. Pemprov Jatim tidak bisa bergerak sendiri, untuk mendukung penuh program pemerintah pusat, kita perlu kerja-sama dari seluruh elemen", jelas Gubernur Khofifah.

Dijelaskan Gunernur Khofifah pula, bahwa pihaknya telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberculosis. 

Ditegaskannya, bahwa penerbitan Pergub tersebut sejalan dengan upaya peningkatan penemuan terduga TBC melalui Aplikasi E-Tibi dan memberlakukan TB 06 di semua fasilitas layanan kesehatan. 

"Langkah ini dilakukan guna mencapai target temuan kasus TBC 90 persen dari estimasi kasus TBC nasional atau melakukan penemuan 16.700 kasus TBC per minggunya", tegas Gubernur Khilofifah.
 
Ditandaskannya, bahwa langkah itu juga didukung dengan keterlibatan penuh seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) baik negeri maupun swasta, utamanya dalam melakukan skrining. 

"Peningkatan kualitas fasyankes pemerintah dan swasta termasuk Dokter Praktik Mandiri, Klinik dan RS Swasta dalam memberikan Layanan TBC juga harus kita perhatikan", tandasnya. *(HB)*

Selengkapnya..

Prioritaskan Kesehatan Masyarakat, Pemkot Mojokerto Kembali Raih UHC Award

Sekda Kota Mojokerto sekaligus Plh. Wali Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo mewakili Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat mendapat apresiasi dari Mendagri RI Tito Karnavian atas raihan UHC Award 2023 di Gedung Balai Sudirman, Selasa (14/03/2023). (Dok).

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto di tahun 2023 ini kembali meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award. Penghargaan tersebut, diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) KH. Ma’ruf Amin kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mojokerto sekaligus Pelaksana-harian (Plh.) Wali Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo mewakili Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Gedung Balai Sudirman pada Selasa (14/03/2023) ini.

Selain Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin, acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian dan sejumlah pejabat negara lainnya serta ratusan kepala daerah se Indonesia atau yang mewakilinya.

Atas raihan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023 oleh 22 Pemerintah Provinsi dan 334 Pemerintah Kabupaten/ Kota tersebut, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dalam sambutannya di antaranya menyampaikan apresiasinya kepada seluruh kepala daerah yang memiliki komitmen tinggi memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, pemberian jaminan kesehatan ini bukan hanya sekedar untuk menjalankan regulasi, melainkan lebih dilandasi iktikad baik untuk senantiasa meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat

"Dukungan optimalisasi pelaksanaan program JKN dari seluruh pemangku kepentingan hendaknya tidak hanya sebatas pemenuhan Inpres (Instruksi Presiden), namun lebih dilandasi iktikad untuk senantiasa meningkatkan pelayanan dan perlindungan seluruh masyarakat", tegas Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin saat menyampaikan sambutan dalam acara penyerahan UHC Award 2023 di Gedung Balai Sudirman, Selasa (14/03/2023). (Dok).

Sementara itu, hingga Maret 2023, ada sebanyak 140.254 jiwa dari dari jumlah total 140.442 warga Kota Mojokerto 140.442 atau 99,87 % (persen) secara aktif terdaftar pada kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto. Hal ini menunjukkan, bahwa hampir 100 % (persen) warga Kota Mojokerto telah mendapatkan jaminan kesehatan.

Atas capaian tersebut,Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari melalui Sekda Kota Mojokerto sekaligus Plh. Wali Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo menyampaikan rasa terima-kasihnya kepada seluruh pihak yang mendukung tercapainya pelayanan kesehatan yang maksimal di Kota Mojokerto, termasuk kepada BPJS Kesehatan.

“Kota Mojokerto telah meraih predikat UHC sejak tahun 2017. Kami terus berupaya untuk meningkatkan capaian tersebut hingga saat ini hampir 100 persen warga Kota Mojokerto telah mendapatkan jaminan kesehatan melalui JKN-KIS", ujar Sekda Kota Mojokerto sekaligus Plh. Wali Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo mewakil Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Lebih lanjut, Sekda Kota Mojokerto sekaligus Plh. Wali Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo mewakil Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan, bahwa kesehatan masyarakat menjadi salah prioritas utama selama masa kepemimpinannya di Kota Mojokerto.

"Dengan memberikan jaminan kesehatan, kami selalu berupaya meningkatkan derajat kesehatan dan meringankan beban masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan", Gaguk Tri Prasetyo.

Sebagai informasi, hingga saat ini warga Kota Mojokerto yang sudah tercover BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

1). Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN sebesar 29 ribu 614 jiwa;

2). Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD sebanyak 50 ribu 45 jiwa;

3). Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 43 ribu 841 jiwa;

4). Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 12 ribu 112 jiwa; dan

5). Peserta Bukan Pekerja (BP) sebanyak 4 ribu 642 jiwa.

Selain memberikan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, Pemerintah Kota Mojokerto juga telah memberikan jaminan sosial berupa BPJS Ketenaga-kerjaan bagi Ketua RT/ RW, tenaga keagamaan dan kelompok rentan. *(law/an/HB)*

Selengkapnya..

Asuransi JKN Tembus 96,08%, Pemkab Mojokerto Terima Penghargaan UHC Award 2023 Dari BPJS Kesehatan

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati saat menerima penghargaan UHC Award 2023 dari Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/03/2023).

Kab. MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menerima penghargaan UHC Award 2023 atas pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) 2023.

Penghargaan Ini merupakan apresiasi atas komitmen Pemkab Mojokerto dalam memberikan perlindungan hak fundamental melalui jaminan dan layanan kesehatan masyarakat kedalam program JKN telah mencakup kepesertaan mencapai 96,08% atau 1.084.159 peserta JKN dari total penduduk 1.128.419 jiwa.

Penghargaan UHC Award 2023 tersebut diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'aruf Amin kepada Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dalam acara UHC Award 2023 yang dipusatkan di Balai Sudirman Jakarta pada Selasa (14/03/2023) pagi.

Penghargaan penyelenggaraan program JKN itu diikuti oleh 22 Provinsi dan 334 kabupaten/ kota yang telah melindungi penduduknya lebih dari 95% dan telah mendaftarkan penduduknya pada program JKN segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU-Pemda).

Pemkab Mojokerto dalam penyelenggaraan program JKN ini telah menjaminkan penduduknya ke dalam program JKN telah mencakup kepesertaan mencapai 96,08% atau 1.084.159 peserta JKN dari total penduduk 1.128.419 jiwa.

Dilihat dari data di BPJS Kesehatan proporsi 1.084.159 peserta JKN itu terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN sebesar 450.683, Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 281.240, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar 195.252, PBI APBD sebesar 140.062 dan Bukan Pekerja (BP) sebesar 17.002.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati bersama Kepala Dinkes Pemkab Mojokerto dr. Ulum usai menerima penghargaan UHC Award 2023 dari Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/03/2023).

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dikonfirmasi via telepon selulernya di Jakarta menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto dan seluruh stakeholder Pemkab Mojokerto yang telah bekerja-sama untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat, sehingga mampu meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta.

"Terima Kasih kepada seluruh stakeholder Pemkab Mojokerto. Kolaborasi dan komitmen yang terjalin ini membuahkan hasil yang sangat baik. Ini pencapaian yang sangat luar biasa", ungkap Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.

Menurut Bupati Ikfina, dengan penghargaan UHC ini berharap BPJS Kesehatan terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi peserta JKN serta lebih fokus untuk meningkatkan kualitas layanan baik dari sisi administrasi kepesertaan, manfaat jaminan kesehatan hingga pemberian layanan kesehatan bagi peserta JKN.

"Karena pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat menjadi salah-satu hak dasar hidup layak. Tentunya capaian UHC ini harus dibarengi dengan kualitas mutu layanan kesehatan yang baik pula, sehingga kita bisa bersama-sama mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas", ujar Bupati Ikfina, penuh harap.

Terpisah, Wakil Presiden RI Ma'aruf Amin menyampaikan apresiasinya atas komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah-satu Instruksi Presiden kepada gubernur dan bupati/ wali kota adalah mendorong target RPJMN. Target tersebut, yaitu 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024 dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.

"Sampai  dengan 1 Maret 2023, jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia", jelas Wapres Ma'aruf Amin.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada pemerintah daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS.

Namun Ghufron menekankan tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

“Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal memenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada", jelas  Ghufron.

Ghufron juga menekankan, penyelenggaraan Program JKN-KIS saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN-KIS yang kuat dan andal yang juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitaliasi layanan yang terus dikembangkan.

BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik juga telah menjalankan tugas selama hampir 10 tahun dengan baik, sesuai dengan amanat UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Hal itu dibuktikan dengan pencapaian kinerja organisasi yang kian positif mulai dari predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) sebanyak 8 kali berturut sejak program bergulir tahun 2014 atau 30 kali sejak era PT Askes (Persero), kepuasan peserta yang semakin meningkat, serta yang tidak kalah penting adalah kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat.

“Dengan kondisi finansial yang sehat, tidak ada gagal bayar klaim kepada fasilitas kesehatan bahkan BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cashflow rumah sakit. Harapannya fasilitas lebih nyaman dalam memberikan layanan kepada peserta tanpa ribet dan tanpa diskriminasi", kata Ghufron.

BPJS Kesehatan melalui Program JKN-KIS juga telah menjadi episentrum baru di dunia jaminan sosial dan menjadi contoh negara lain karena memiliki kepesertaan terbanyak dan pencapaian UHC tercepat di dunia untuk satu skema yang terintegrasi.

Pengelolaan Program JKN-KIS di Indonesia juga sudah diakui dengan mendapatkan penghargaan tertinggi tingkat Asia Pasifik dalam ISSA Good Practice Award dari Internasional Social Security Association (ISSA).

Dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN-KIS, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat. Dari 92,3 juta pemanfaatan pada tahun 2014 menjadi 502,8 juta pemanfaatan pada tahun 2022.

Kehadiran Program JKN-KIS tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal membuka akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Namun, juga melindungi masyarakat dari kemiskinan.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh LPEM FEB UI, di tahun 2019 didapatkan hasil bahwa Program JKN-KIS telah menyelamatkan 8,1 juta orang dari kemiskinan serta 1,6 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih dalam dan ekstrim.

“Untuk itu kami mendorong Pemda lain untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Sebab, salah satu keuntungan Program JKN-KIS adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat", ujar Ghufron.

"Masyarakat bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Perwakilan kantor kami di tiap kabupaten/ kota diharapkan mempermudah sinergi dengan Pemda. Kami sangat siap berkolaborasi dan bersama mewujudkan UHC di Indonesia", tandasnya.

Kegiatan UHC Award 2023 ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional. *(get/DI/HB)*

Selengkapnya..

Bebas Frambusia, Wali Kota Mojokerto Dapat Penghargaan Dari Kemenkes RI

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menerima penghargaan sertifikat Kota Mojokerto Bebas Frambusia dari Menkes RI Budi Gunadi Sadikin dalam acara Puncak Peringatan Penyakit Tropis Terabaikan atau Neglected Tropical Diseases (NTDs) Tahun 2023 di Krakatau Grand Ballroom TMII Jakarta Timur, Selasa (20/02/2023).

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Kota Mojokerto menjadi salah-satu kabupaten/ kota di Indonesia yang dinyatakan bebas Frambusia. Bebasnya Kota Mojokerto dari penyakit frambusia, ditandai dengan penyerahan penghargaan berupa sertifikat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).

Penyerahan sertifikat tersebut berlangsung dalam acara Puncak Peringatan Penyakit Tropis Terabaikan atau Neglected Tropical Diseases (NTDs) Tahun 2023 yang digelar di Krakatau Grand Ballroom TMII Jakarta Timur pada Selasa (20/02/2023) ini.

Sertifikat tersebut diterima Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dari Menteri Kesehatan RI (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin yang didampingi oleh Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Maxi Rein Rondonuwu.

Usai menerima sertifikat, Wali Kota Perempuan Pertama di Kota Mojokerto ini menyampaikan terima-kasihnya atas sinergi semua pihak, sehingga Kota Mojokerto menjadi daerah yang berpredikat 'Bebas Frambusia'.

“Terimakasih atas sinergi semua pihak yang telah mewujudkan Kota Mojokerto menjadi daerah yang dinyatakan bebas dari frambusia", ujar Wali Kota Mojokerto yang akrab disapa Ning Ita tersebut.

Ning Ita menjelaskan, untuk menjadikan Kota Mojokerto bebas frambusia ada berbagai upaya yang telah dilakukan. Yakni, deteksi dini pada anak-anak melalui Posyandu dan pemeriksaan kesehatan di sekolah.

“Untuk mencegah frambusia, deteksi dini terus kita lakukan, khususnya pada anak-anak. Salah-satunya saat skrining kesehatan secara rutin di Posyandu dan pemeriksaan kesehatan di sekolah dasar", jelas Ning Ita.

Sementara itu, Menkes RI Budi Gunadi dalam sambutannya di antaranya menyampaikan, bahwa penyakit tropis terabaikan atau Neglected Tropical Diseases (NTDs) disebabkan oleh patogen dan untuk menghadapi penyakit ini ada 4 hal yang harus dilakukan.

“Menghadapi penyakit ini, ada 4 jurusnya. Pertama, Prokesnya harus kita jaga. Kedua, surveillancenya mesti bagus. Ketiga, kalau ada vaksin kita kasih vaksin. Dan, keempat adalah perawatannya atau obat-obatannya", kata Menkes RI Budi Gunadi Sadikin.

Sebagai informasi, frambusia merupakan infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri treponema pallidum pertenue. Penyakit ini sendiri cenderung disebakan oleh lingkungan yang kumuh dan kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat seperti jarang mandi dan jarang berganti pakaian.

Adapun pemerintah sendiri, melalui Kementerian Kesehatan telah menetapkan, pada tahun 2024, Indonésia bebas frambusia. *(law/an/HB)*

Selengkapnya..

Ning Ita: RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Berkelas B Memiliki 20 Poli Dan Poli Eksekutif Serta 57 Dokter Spesialis

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Kepala Diskominfo Pemkot Mojokerto Santi Ratnaning Tias dan Direktur RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto dr. Sulaiman Rosyid saat memberi penjelasan dalam acara "Ngobrol Penuh Inspirasi (Ngopi) Bersama Wartawan Mojokerto" di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto yang diikuti 85 wartawan, Kamis (16/02/2023) sore.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, SE.  didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto Dr. Santi Ratnaning Tias, ST., MM. dan Direktur RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto dr. Sulaiman Rosyid hadir dalam acara "Ngopi (Ngobrol Penuh Inspirasi) Bersama Wartawan Mojokerto" di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, Kamis 16 Februari 2023.

Dihadapan 85 wartawan Mojokerto yang diundang dalam acara ini, Wali Kota Mojokerto yang dengan sapaan Ning Ita tersebut menerangkan, dengan adanya pemberitaan di media tentang Poli Eksekutif yang merupakan inovasi terbaru dan poli-poli lainnya serta 57 dokter spesialis yang disiapkan RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, masyarakat Mojokerto dan sekitarnya tidak perlu harus ke Surabaya atau tempat-tempat lain untuk mendapatkan layanan kesehatan.

"Biasanya, masyarakat Kota Mojokerto dan sekitarnya yang ekonominya keatas sering memilih pelayanan kesehatan di Surabaya.

Dengan adanya pemberitaan di media tentang adanya Poli Eksekutif yang merupakan inovasi terbaru dan poli-poli lain di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo, harapannya masyarakat Mojokerto Raya dan sekitarnya tidak perlu harus ke rumah sakit di Surabaya atau ditempat lain untuk mendapatkan layanan kesehatan eksekutif", terang Ning Ita, Kamis (16/02/2023) sore, di lokasi.

"Saat ini, RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo yang sudah berkelas B ini telah menyiapkan 57 dokter spesialis. Para dokter spesialis ini ilmunya tentu lebih tinggi dan disiapkan untuk melayani baik untuk pelayanan JKN, BPJS Kesehatan atau Jamsostek maupun untuk pasien umum. Bagi pasien lama yang mau mendapat layanan kesehatan, mendaftarnya tidak harus datang ke RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, namun cukup lewat aplikasi Si Mapan. Kecuali untuk pasien baru, mendaftarnya ya harus datang langsung", lanjutnya.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Kepala Diskominfo Pemkot Mojokerto Santi Ratnaning Tias dan Direktur RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto dr. Sulaiman Rosyid saat foto bersama para wartawan Mojokerto usai acara "Ngobrol Penuh Inspirasi (Ngopi) Bersama Wartawan Mojokerto" di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, Kamis (16/02/2023) sore.

Lebih lanjut, orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ini menjelaskan, bahwa selain telah disiapkannya inovasi baru layanan Poli Eksekutif dan 57 dokter spesialis, di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto juga telah memiliki layanan unggulan Cathlab dan Antrian Online.

"Tiga layanan unggulan ini, untuk melengkapi 17 poli yang sudah ada di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto dan saat ini RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo memiliki jumlah poli sebanyak 20 poli", jelas Ning Ita.

Wali Kota Perempuan Pertama di Kota Mojokerto ini kembali menjelaskan, bahwa tiga layanan unggulan tersebut merupakan inisiatif dari Pemerintah Kota Mojokerto untuk melayani masyarakat tingkat menengah ke atas di bidang kesehatan dengan tenaga medis dokter-dokter spesialis.

"Saat ini, RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto tidak hanya melayani masyarakat yang memakai fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan saja, tapi memiliki layanan di Poli Eksekutif dengan 20 jenis poli yang dilayani oleh 57 dokter spesialis yang menangani 20 jenis penyakit sesuai dengan spesialisasinya", jelas Ning Ita pula.

Ditandaskan Ning Ita, bahwa di Poli Eksekutif ini, masyarakat bisa mendapatkan layanan poli dengan fasilitas yang serba eksekutif atau freifed yang lebih nyaman karena dilengkapi cafe dan ruang tunggu ber-AC seperti di lobi hotel dan juga tidak perlu mengantri.

"Masyarakat yang memilih memakai layanan eksekutif bakal di layani secara eksekutif seperti layaknya nama polinya Poli Eksekutif RSUD Wahidin Sudiro Husodo", tandas Ning Ita.

Kepala Seksie IT RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto saat memberi penjelasan kepada para wartawan tentang pendaftaran pasien secara online untuk mendapatkan layanan kesehatan di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto dalam rangkaian acara "Ngobrol Penuh Inspirasi (Ngopi) Bersama Wartawan Mojokerto" di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, Kamis (16/02/2023) sore.

Sementara itu, Direktur RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto dr. Sulaiman Rosyid menjelaskan, program layanan Cathlab adalah satu-satunya layanan tindakan ring jantung yang ada di Mojokerto Raya. Saat ini, layanan kesehatan Cathlab di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto tidak hanya dinikmati pasien dari Kota Mojokerto saja, namun juga pasien yang datang dari sekitar Kota Mojokerto.

" Jadi, yang terbaru, Poli Eksekutif ini memberikan layanan yang lebih nyaman sebagai layanan unggulan. Dalam ruangan ini, berbagai sarana disediakan, seperti ruang laboratorium, ruang laktasi, ruang farmasi, mushola, toilet dan ruang kantin. Selain itu, layanan Poli Eksekutif ini dilakukan serba cepat. Pasien bisa daftar melalui online maupun langsung di lokasi pelayanan", jelas Direktur RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto dr. Sulaiman Rosyid.

Sebagai informasi tambahan, dalam acara "Ngobrol Penuh Inspirasi (Ngopi) Bersama Wartawan Mojokerto" di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto kali ini, di akhir acara dimeriahkan pengundian 3 (tiga) doorprize.

Yang mana, wartawan yang kali ini lagi beruntung mendapatkan hadiah jacket kulit dari pengundian doorprize tersebut adalah Endang Dwi Warni dari media ciber (online) wartakum7.com dan Abdul Hasyim dari media ciber (online) indexberita.com. Sedangkan wartawan yang beruntung mendapatkan hadiah doorprize sepeda gunung adalah Kartono dari media ciber (online) newspatroli.com.

Sebelumnya, 85 wartawan Mojokerto yang diundang dalam acara "Ngobrol Penuh Inspirasi (Ngopi) Bersama Wartawan Mojokerto" di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto tersebut dibagi menjadi kelompok. Yang mana, masing-masing kelompok wartawan diajak tour dan diperkenalkan ke poli-poli layanan kesehatan yang ada di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. *(DI/HB)*

Selengkapnya..

Menuju Swasti Sabha Wistara, FMKS Sinergikan Program Kerja Dengan Seluruh OPD

Ket. foto (dari kiri): Kabid PPM Bappedalitbang, Plt. Kadinkes P2KB dan Ketua FKMS dalam kegiatan Audiensi dengan OPD di lingkungan Pemkot Mojokerto, di ruang Sabha Mandala Madya, Kantor Pemkot Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto,  Jum'at (03/02/2023).

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) setempat dalam Forum Kota Mojokerto Sehat (FKMS) menggelar audiensi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Mojokerto di ruang Sabha Mandala Madya, Kantor Pemkot Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto pada Jum'at 03 Februari 2023.

Dalam sambutan sekaligus arahannya, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari melalui Pelaksana-tugas (Plt.) Kepala Dinkes P2KB Pemkot Mojokerto dr. Farida Mariana menyampaikan, mewujudkan Kota Mojokerto sebagai Kota Sehat merupakan tujuan bersama. Yang mana, untuk mewujudkan hal itu diperlukan sinergitas dan peran aktif dari semua elemen yang ada di Kota Mojokerto dengan semangat kebersamaan.

“Pemerintah Kota Mojokerto tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan Kota Mojokerto sebagai Kota Sehat. Perlu dukungan dari berbagai pihak, karena kesehatan tidak hanya pelayanan kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga meliputi aspek promotif dan preventif", kata Plt. Kepala Dinkes P2KB Pemkot Mojokerto dr. Farida Mariana menyampaikan pesan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Jum'at (03/02/2023), di lokasi.

Adapun terkait program pariwisata di Kota Mojokerto, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari melalui dr. Farida Mariana menjelaskan, bahwa untuk mendukung program pariwisata di Kota Mojokerto ada beberapa program terkait pengelolaan sampah yang saat ini tengah digalakkan di Kota Mojokerto.

“Sebagaimana yang sering disampaikan oleh Ibu Wali Kota pada berbagai kesempatan, program yang mendukung pariwisata antara lain 'Bapak Samerto' (Bayar Pajak Pakai Dampah di Kota Mojokerto) berhadiah umroh dan 'Gempa Genting' (Segenggam Sampah Gawe Stunting)", jelas Farida.

"Di mana, kedua program tersebut dapat direplikasikan di semua RW se Kota Mojokerto, sehingga pengelolaan sampah bisa teratasi mulai dari sumbernya (zero waste)", tandasnya.

Sementara itu, Ketua Harian FKMS Riani menerangkan, bahwa untuk menuju predikat Swasti Sabha Wistara, FKMS memiliki beberapa program baru, khususnya dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

“Untuk perubahan PHBS, Forum Kota Mojokerto Sehat melaksanakan kegiatan yang berkelanjutan, yaitu 'Lisa Berdasi' (Lihat Sampah Ambil Bersih Saat Datang dan Bersih Saat Pergi), Gesit (Gerakan Aksi Bersih Terintegrasi), 'Gempu' (Segenggam Sampah' Organik Gawe Tanaman Subur) serta 'Pesat' (Pengelolaan Sampah Terpadu)", terang Riani 

Ditandaskannya, bahwa untuk meraih predikat Kota Sehat Swasti Saba Wistara yang terdiri dari 9 Tatanan, Kota Mojokerto harus meningkatkan 3 tatanan. Yaitu Tatanan Pasar Sehat, Tatanan Pariwisata dan Tatanan Sekolah Sehat. *(law/an/HB)*

Selengkapnya..

Jelang Nataru, Pemkot Mojokerto Sidak Keamanan Dan Harga Pangan

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Sekda Kota Mojokerto bersama Forkopimda Kota Mojokerto dan jajaran lainnya saat Sidak pasar modern Superindo, Senin (19/12/2022).

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto bersama Forkopimda Kota Mojokerto melakukan Sidak (inspeksi mendadak) keamanan dan harga pangan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional dan modern yang ada di Kota Mojokerto, Senin (19/12/2022).

Sidak kali ini, bertujuan memantau ketersediaan dan harga bahan-bahan  pangan kebutuhan pokok serta mencegah adanya peredaran makanan dan minuman (Mamin) tidak layak konsumsi di pasaran.

Sidak dipimpin langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Gaguk Tri Prasetyo dan Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto.

Sidak juga diikuti oleh epala Dinas Kesehatan P2KB Pemkot Mojokerto dr. Triastutik, Sp.A. dan Kepala Diskop UKM Perindag Pemkot Mojokerto Ani Wijaya.

Adapun lokasi sasaran Sidak yang pertama adalah  pasar tradisional Tanjung Anyar. Di lokasi Sidak ini, didapati adanya kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok dan bumbu dapur, seperti beras dan cabai.

"Harganya tinggi dibandingkan stok yang ada menjelang hari besar keagamaan. Itu karena permintaan di kalangan masyarakat yang memang melonjak", ujar Wali Kota Mojokerto Ika Pusitasari, Senin (19/12/2022), di lokasi.

Meski demikian, Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan Ning Ita ini memastikan ketersediaan barang masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ning Ita menyampaikan, pihaknya akan rutin menggelar operasi pasar di sejumlah titik demi mengendalikan harga bahan pangan kebutuhan pokok agar tetap stabil.

"Kami akan melakukan operasi pasar, Insya Allah setiap hari Rabu akan diambil dari harga Bulog. Untuk angkutannya subsidi dari Pemkot. Sehingga, kita berharap operasi pasar ini bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok sampai stabil lagi", ujar Ning Ita.

Ning Ita juga mengecek keamanan pangan di sejumlah pasar modern, salah-satunya Superindo. Mulai dari frozen food, makanan kaleng hingga minuman kemasan serta roti kemasan tidak lupt dari pengecekan.

“Sementara ini tidak ada temuan yang berbahaya. Petugas Dinkes juga sedang mengambil sampelnya untuk diuji ke Labkesda", jelas Ning Ita.

Rata-rata makanan dan minuman yang dijual masih aman untuk dikonsumsi. Namun, tidak dipungkiri terdapat beberapa makanan kaleng yang kemasannya rusak atau penyok.

Produk tersebut lantas ditarik dari peredaran dan nantinya Dinas Kesehatan P2KB akan memberikan pembinaan kepada pemilik toko maupun swalayan. *(EL/an/HB)*

Selengkapnya..

Beri Kemudahan Masyarakat, Wali Kota Mojokerto Launching 3 Layanan Unggulan

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Sekda Kota Mojokerto dan pejabat terkait lainnya saat melaunching 3 (tiga) layanan unggulan sekaligus, yakni Poli Eksekutif RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo, Call Center 112 dan PSC 119 di halaman RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo jalan Surodinawan No. 170 Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, Jum'at 16 Desember 2022.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meresmikan launching 3 (tiga) layanan unggulan sekaligus, yakni Poli Eksekutif RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo, Call Center 112, dan PSC 119. Launching digelar hari ini, Jum'at 16 Desember 2022, di halaman RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo jalan Surodinawan No. 170 Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto.

"Peresmian PSC 119 dan juga Call Center 112 sekaligus Poli Eksekutif ini semoga bisa memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dan bisa memberikan manfaat serta keberkahan untuk Kota Mojokerto tercinta", ujar Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menyampaikan sambutan dalam peresmian tersebut, Jum'at (16/12/2022), di lokasi.

Wali Kota Mojokerto yang akrab disapa Ning Ita tersebut mengatakan, 3 (tiga) layanan publik yang dilaunching Pemkot Mojokerto hari ini adalah merupakan salah-satu wujud kekuatan kolaborasi yang dimiliki oleh Kota Mojokerto.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menerima cenderamata dari Sub Koordinator Renbang Infrasus Kementerian Kominfo RI, Agung Setio Utomo dalam acara Launching 3 Layanan Unggulan di halaman RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo jalan Surodinawan No. 170 Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto,  Jum'at 16 Desember 2022.

"Saya berharap kedepan seluruh jajaran, stakeholder, dan unsur masyarakat se-Kota Mojokerto jangan pernah kolaborasi dan sinergi ini terkoyak oleh apapun", kata Ning Ita.

Pada kesempatan ini, Ning Ita juga meminta agar seluruh stakeholder terus menguatkan kolaborasi dan sinergi demi kebermanfaatan yang berkelanjutan untuk Kota Mojokerto tercinta.

Layanan Pusat panggilan darurat (Call Center 112) merupakan salah-satu upaya pemerintah daerah dalam mempercepat pertolongan kepada masyarakat yang mengalami kondisi gawat darurat, seperti kebakaran, kerusuhan, kecelakaan, bencana alam, penanganan masalah kesehatan, gangguan keamanan dan ketertiban umum.

PSC 119 memberikan layanan kegawat-daruratan medis awal dengan segara sebelum akhirnya diarahkan menuju fasilitas kesehatan (Faskes) lanjutan yang terkait. Layanan ini juga merupakan bagian utama dari Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang dicanangkan Kementerian Kesehatan. Layanan PSC 119 beroperasi penuh selama 24 jam dan gratis.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Sekda Kota Mojokerto dan pejabat terkait lainnya saat menanda-tangani prasasti peresmian Launching 3 Layanan Unggulan, di halaman RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo jalan Surodinawan No. 170 Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, Jum'at 16 Desember 2022.

Adapun Pelayanan Poli Eksekutif merupakan jawaban pengembangan layanan rawat jalan sebagai salah-satu pelayanan kesehatan rawat jalan yang lebih cepat dan lebih nyaman dengan sarana prasarana eksekutif.

Hadir sekaligus turut mendampingi Wali Kota Mojokerto dalam acara Launching 3 (tiga) Layanan Unggulan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo.

Launching 3 Layanan Unggulan tersebut dihadiri jajaran pejabat Forkopimda Kota Mojokerto, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Sonny Basoeki Rahardjo bersama Anggota DPRD Kota Mojokerto lainnya.

Hadir pula dalam launching tersebut para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto juga dihadiri oleh Sub Koordinator Renbang Infrasus Kementerian Kominfo RI Agung Setio Utomo. *(Dit/an/HB)*

Selengkapnya..

Puluhan Dokter Dan Nakes Perwakilan 11 Organisasi Profesi Kesehatan Se Mojokerto Raya Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

Perwakilan 11 Organisasi Profesi Kesehatan Se Mojokerto Raya saat foto bersama, usai konferensi pers Pernyataan Sikap Organisasi Profesi Kesehatan se Mojokerto Raya Penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law, di depan Kantor IDI Mojokerto jalan Teratai Perumahan Graha Fatma Kabupatèn Mojokerto, Senin (28/11/2022) sore.

Kab. MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Dengan tetap mematuhi himbauan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia agar dokter dan tenaga kesehatan tetap mengutamakan pelayanan dan tidak meninggalkan tugas dalam melakukan demo menolak RUU Kesehatan Omnibus Law, hari ini, Senin 28 November 2022, puluhan dokter dan tenaga kesehatan perwakilan dari 11 Organisasi Profesi Kesehatan Se Mojokerto Raya menggelar konferensi pers di Kantor IDI Mojokerto jalan Teratai Perumahan Graha Fatma Kabupatèn Mojokerto.

Usai menggelar rapat intern terkait Penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law, dalam konferensi pers di lokasi tersebut, Ketua DPD PPNI Kota Mojokerto Daniel Bagus Setyawan, S.Kep., Ners., M.MKes. selaku Juru Bicara Organisasi Profesi Kesehatan se Mojokerto Raya membacakan naskah Pernyataan Sikap Organisasi Profesi Kesehatan se Mojokerto Raya.

Berikut Pernyataan Sikap Koalisi Organisasi Profesi Kesehatan se Mojokerto Raya tentang Penolakan RUU Omnibus Law Kesehatan:

Bahwa perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi dan kami mendukung perubahan-perubahan ke arah yang baik dan lebih bermanfaat. Demikian juga masalah perundang-undangan dan regulasi lain.

Saat ini masalah yang lebih mendesak adalah membangun sistem kesehatan yang baik dan tangguh menghadapi tantangan di masa depan. Ujian pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa sistem kesehatan di Indonesia masih menghadapi kesulitan saat menghadapi pandemik, penyakit skala besar dan menimbulkan korban yang banyak. Pengadaan Akes produksi dalam negeri, obat dan bahan baku obat, Alkes, vaksin dan lain-lain merupakan hal yang lebih penting diberi prioritas dan perhatian khusus 

Kelompok profesi Dokter, Perawat, Apoteker, Bidan dan profesi kesehatan lain (Nakesla) yang sudah mempunyai perundangan tersendiri saat ini masih bagus dan bermanfaat untuk masyarakat, profesi serta bagi bangsa dan negara Indonesia. Kelompok profesi kesehatan ini khas, unik dan spesifik sehingga perlu ditingkatkan dan jangan diringkas dan disamakan dalam bentuk Omnibus Law.

Bahwa perbaikan sistem kesehatan di Indonesia harus dilakukan untuk kebaikan rakyat Indonésia agar mencapai derajat kesehatan yang tinggi, di antaranya melalui perubahan atau perbaikan UU di bidang kesehatan dengan melalui proses yang benar dan malibatkan stakeholder yang terkait dengan kesehatan termasuk organisasi profesi kesehatan secara aktif sejak awal sampai akhir.

Dari banyak kajian yang dilakukan terhadap RUU Omnibus Law Kesehatan , banyak hal yang ternyata kurang tepat, baik pada sisi keadilan, kemanfaatan maupun kepastian hukum. Dengan demikian, RUU Kêséhatan ini juga akan berpotensi menimbulkan kerugian di masyarakat terutama dalam aspek layanan kesehatan di Indonesia.

RUU Omnibus Law Kesehatan juga berpotensi mendisharmoni koordinasi antara Organisasi Profesi (OP) Kesehatan dengan pemerintah yang selama ini telah terjalin dengan baik. Keberadaan OP Kesehatan membantu tugas pemerintah terutama Dinas Kesehatan di daerah dalam hal pemeriksaan latar belakang anggotanya, pembinaan serta pengawasan etik dan disiplin dalam menjalankan profesi.

Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Profesi Bidang Kesehatan se Mojokerto Raya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

1). Menolak isi RUU Omnibus Law Kesehatan karena berpotensi besar merugikan kepentingan masyarakat dan bisa berdampak pada keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia.

2). Menuntut dan mendesak agar RUU Omnibus Law Kesehatan dikeluarkan dari daftar prioritas Prolegnas.

3). RUU Omnibus Law Kesehatan bisa berdampak mengganggu keharmonisan koordinasi Organisasi Profesi Kesehatan dengan pemerintah di daerah yang sejak lama hingga saat ini telah berjalan sangat harmonis dan saling bersinergi.

4). Kami mendukung perbaikan sistem kesehatan terutama dalam hal pemerataan layanan dan tenaga kesehatan hingga ke daerah-daerah dengan melibatkan OP Kesehatan dan tetap menjaga kewenangan OP dalam mengatur profesinya yang selama ini sudah berjalan dengan baik dan tertib.

5). Kami menuntut agar UU Praktek Kedokteran, UU Keperawatan, UU Kebidanan saat ini tetap dipertahankan sampai ada kajian akademis yang baik dan melibatkan semua Organisasi Profesi (OP) Kesehatan dalam menyusun RUU Kesehatan yang baru.

Pernyataan Sikap Koalisi Organisasi Profesi Kesehatan se Mojokerto Raya tentang Penolakan RUU Omnibus Law Kesehatan tersebut, ditanda-tangani oleh  11 Ketua Organisasi Profesi Kesehatan se Mojokerto Raya, yakni Ketua IDI Cabang Mojokerto dr. Achmad Rheza , SP.OG (K); Ketua PDGI Cabang Mojokerto, drg. Nailur Rahmy Wahdani, Sp.KGA.; Ketua DPD PPNI Kota Mojokerto Daniel Bagus Setyawan, S.Kep., Ners., M.MKes.; Ketua DPD PPNI Kabupatèn Mojokerto Mas'ud Susanto, S.Kep., Ners., M.M.

Berikutnya, Ketua PC IBI Kota Mojokerto Evi S.Si.T., M.M., M.Keb.

Ketua PC IBI Kabupaten Mojokerto Bdn. Rany Juliastuti, SST., MKes.

Ketua IAI PC Kota Mojokerto apt. M. Imron, M.Farm., Apt., PIA.

Ketua IAI PC Kabupaten Mojokerto apt. Didik Andito, S.Si., M.Farm.

Ketua DPC PATELKI Kota Mojokerto

Ketua DPC PATELKI Kabupatèn Mojokerto Kriswadi, S.Tr.Kes.

Ketua PTGMI Mojokerto Hari Kuswanto, A.Md.Kes., S.K.M.

Para perwakilan dari 11 Organisasi Profesi Kesehatan se Mojokerto Raya saat mununjukkan naskah Pernyataan Sikap Koalisi Organisasi Profesi Kesehatan se Mojokerto Raya tentang Penolakan RUU Omnibus Law Kesehatan di ruang rapat Kantor IDI Mojokerto jalan Teratai Perumahan Graha Fatma Kabupatèn Mojokerto, Senin (28/11/2022) sore.

Selain itu, Ketua DPD PPNI Kota Mojokerto Daniel Bagus Setyawan, S.Kep., Ners., M.MKes. selaku Juru Bicara Organisasi Profesi Kesehatan se Mojokerto Raya juga membacakan 12 alasan penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law.

Berikut 12 alasan penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law yang dibacakan Ketua DPD PPNI Kota Mojokerto Daniel Bagus Setyawan, S.Kep., Ners., M.MKes. selaku Juru Bicara Organisasi Profesi Kesehatan se Mojokerto Raya:

1. Penyusunan RUU Omnibus Law Kesehatan cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup, tanpa partisipasi masyarakat sipil dan organisasi profesi.

2. RUU Omnibus Law Kesehatan mengancam keselamatan rakyat dan hak rakyat atas pelayanan kesehatan yang bermutu dan dilayani tenaga kesehata yang Memiliki Etik dan Moral Yang Tinggi.

3. RUU Omnibus Law Kesehatan mengabaikan hak masyarakat atas fasilitas kesehatan yang layak, bermutu dan manusiawi.

4.  RUU Omnibus Law Kesehatan berpihak kepada investor dengan mengabaikan hak-hak masyarakat, hak-hak tenaga medis dan tenaga kesehatan akan perlindungan hukum dan keselamatan pasien.

5.  RUU Omnibus Law Kesehatan mempermudah tenaga kesehatan asing berpotensi mengancam keselamatan pasien.

6. Pendidikan kedokteran untuk menciptakan tenaga kesehatan murah bagi industri kesehatan sejalan dengan masifnya investasi.

7. Sentralisasi kewenangan Menteri Kesehatan yaitu kebijakan ditarik dari kementerian kesehatan tanpa malibatkan masyarakat, organisasi profesi mencederai semangat reformasi.

8. Sarat kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan dengan dimasukkannya pidana penjara dan denda yang dinaikkan hingga 3 (tiga) kali lipat.

9. Pelemahan peran dan independensi Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonésia dengan berada dan bertanggung-jawab kepada menteri (bukan kepada presiden lagi).

10. Kekurangan tenaga kesehatan dan permasalahan maldistribusi adalah Kegagalan Pemerintah bukanlah kesalahan organisasi profesi.

11.  RUU Omnibus Law Kesehatan hanya mempermudah masuknya tenaga kesehatan asing tanpa kompentensi keahlian dan kualifikasi yang jelas.

12.  RUU Omnibus Law Kesehatan mengancam ketahanan bangsa serta mengebiri peran organisasi profesi yang telah hadir untuk rakyat.

Pantauan media, kegiatan Penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law yang digelar 11 Organisasi Profesi Kesehatan Se Mojokerto Raya di Kantor IDI Mojokerto jalan Teratai Perumahan Graha Fatma Kabupatèn Mojokerto tersebut berlangsung mulai sekitar pukul 14.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 16.30 WIB. *(DI/HB)*

Selengkapnya..

Angka Stunting Terus Turun, Wali Kota Mojokerto Ajak Lintas Sektoral Kuatkan Komitmen

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari (tengah) didampingi Sekda Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo dan Kepala Dinkes P2KB Pemkot Mojokerto dr. Triastutik Sri Prastini, Sp.A. saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Audit Kasus Stunting di Ruang Sabha Mandala Madya Kantor Pemkot Mojokerto, jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Senin (21/11/2022) pagi.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Prevelansi angka stunting Kota Mojokerto terus menurun dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting Kota Mojokerto berada di angka 4,08 dan masih terendah di Jawa Timur.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan, capaian penurunan angka stunting di Kota Mojokerto adalah bukti wujud dari komitmen lintas OPD, lintas sektor dan lintas stakeholder.

“Kalau kita komitmen, kolaborasinya terus menerus, insya ALLAH zero stunting itu bukan sebuah wacana, Tapi pasti akan bisa diwujudkan di Kota Mojokerto", tegas Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat membuka kegiatan Audit Kasus Stunting di Ruang Sabha Mandala Madya Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Senin (21/11/2022) pagi.

Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan Ning Ita ini menjelaskan, kasus stunting tidak hanya menjadi urusan Dinas Kesehatan. Masing-masing sektor memiliki tugas pokok dan fungsi berbeda.

“Lintas sektor harus bersinergi, berkolaborasi dengan komitmen yang kuat sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing untuk mewujudkan penurunan angka stunting secara graduatif sampai dengan terwujudnya goal yang terakhir yaitu Kota Mojokerto zero stunting", jelas Ning Ita.

Ning Ita juga menyampaikan, untuk mengatasi masalah stunting, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto juga mempunyai beberapa inovasi.

"Gempa Genting (segenggam sampah untuk atasi stunting) merupakan inovasi dari Kelurahan Prajurit Kulon yang sudah masuk dalam nominasi IGA 2022 dan Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting) yang dilaunching pada September 2022 lalu", ungkap Ning Ita.

Ditandaskan Ning Ita, selain mencegah agar tidak ada kasus stunting baru, penanganan stunting juga harus diselesaikan secara bertahap hingga tuntas.

“Jangan sampai ada kasus stunting baru. Ini pencegahannya, penangannannya yang masih sisa tersisa kurang lebih 300 anak, kita selesaikan secara bertahap. Karena data kita sangat valid, sehingga pasti program itu bisa kita laksanakan tepat sasaran", tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dr. Triastutik Sri Prastini, Sp.A. menyampaikan, untuk mencegah kasus stunting perlu dilakukan dari hulu ke hilir.

“Pencegahan kasus stunting ini harus dilakukan dari hulu ke hilir, yaitu sejak menjadi calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, balita, baduta, dan bagaimana harus dimonitor tentang pertumbuhan dan perkembangannya", kata Kepala Dinkes P2KB Pemkot Mojokerto dr. Triastutik Sri Prastini, Sp.A.

Dijelaskan dr. Trias, melalui audit kasus stunting bisa diketahui identifikasi resiko terjadinya stunting, mengetahui penyebab stunting, mengetahui penyebab resiko terjadinya stunting, menganalisa faktor resiko terjadinya stunting, sebagai upaya penanganan kasus dan pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus stunting.

Turut hadir dalam kegiatan Audit Kasus Stunting kali ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo, para kepala OPD, Camat, Lurah, Kepala Puskesmas, Ketua TP-PKK se Kota Mojokerto serta menghadirkan Tim Pakar dari RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. *(law/an/HB)*

Selengkapnya..