Baca Juga
Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik.
Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik kembali mengingatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dalam Pelaksanan APBD supaya fokus untuk kepentingan yang mulia, yakni untuk kepentingan masyarakat Kota Mojokerto dan bukan hanya sekedar seremonial semata.
"Sekali lagi, perlu saya ingatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota Mojokerto dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tahapan pembahasan yang sudah tersistematis, terukur dan sesuai sasaran. Dan, tidak hanya sekedar seremonial saja. Namun, untuk kepentingan yang mulia, yaitu kemanfaatannya segera bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Mojokerto", kata Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik kepada media ini, Rabu (26/06/2024).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Mojokerto tersebut menyampaikan, bahwa agar kemanfaatan pelaksanaan APBD bisa segera dapat dinikmati masyarakat, dibutuhkan itikat baik, kesungguhan dan keseriusan dalam membangun Kota Mojokerto di segala bidang oleh semua pihak, utama Pemkot Mojokerto.
"Kami, memberi catatan beberapa hal terkait kinerja Pemerintah Kota Mojokerto. Pj. Wali Kota Mojokerto mengemban tugas pada Desember 2023, sehingga pelaksanaan APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2024 nantinya menjadi tanggung-jawabnya secara hukum. Jangan sampai dalam waktu yang hanya 1 (satu) tahun menjabat Pj. Wali Kota Mojokerto dikemudian hari ada permasalahan hukum terkait pelaksanaan APBD", ujar Junaedi Malik.
Lebih lanjut, Junaedi Malik mengungkap beberapa hal penting yang membutuhkan komitmen dan konsistensi serta perhatian dari Pemkot Mojokerto. Di antaranya, soal beberapa proyek besar di Kota Mojokerto yang sudah selesai dikerjakan tetapi sampai hari ini tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
"Pemandian Sekar Sari yang menjadi ikon wisata di Kota Mojokerto dan Taman Bahari Mojopahit (TBM) yang menghabiskan dana yang sangat besar. Namun, setelah diresmikan, hampir tidak ada kemanfaatannya secara langsung yang bisa dinikmati oleh masyarakat, bahkan terkesan mangkrak", ungkap Junaedi Malik.
Junaedi Malik mendorong Pemkot Mojokerto supaya kebijakan anggaran belanja daerah diarahkan untuk upaya lebih meningkatkan pelayanan dasar, salah-satunya adalah program pelayanan dasar penaggulangan banjir yang selama ini masih banyak masalah yang parah dan amburadul.
"Karena begitu banyak pekerjaan normalisasi saluran air dilakukan secara sembrono, tidak melalui perencanaan dan kajian yang matang dan tersistematis", ujar Junaedi Malik.
Terkait peningkatan ekonomi, ungkap Junaedi Malik pula, salah-satunya bidang perdagangan. Meski Pemkot Mojokerto telah membangun pasar-pasar baru, yaitu Pasar Cakarayam dan Pasar Tematik Ketidur serta Rest Area Gunung Gedangan di jalan By-pass di kawasan Kelurahan Kedungsari, tetapi geliatnya kurang bahkan tidak semarak karena masyarakat tidak berminat dan tidak tertarik untuk berbelanja disitu.
"Padahal, pembangunan pasar-pasar itu dan Rest Area tersebut mengabiskan dana yang sangat besar. Sampai hari ini, saya belum melihat langkah terobosan dari Pemerintah Kota Mojokerto agar pasar-pasar dan rest area tersebut bisa semarak dan masyarakat berminat untuk berkunjung dan berbelanja. Dengan minat yang besar dari masyarakat untuk berkunjung dan berbelanja, bisa meningkatkan volume perdagangan dan pada akhirnya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Mojokerto", ungkap Junaedi Malik pula.
Junaedi Malik pun mendorong Pemkot Mojokerto agar perencanaan anggaran program kegiatan untuk peningkatan mutu pendidikan yang ada di sekolah, baik fisik maupun non fisik harus sesuai kebutuhan sekolah secara prioritas yang ada pada rencana kegiatan sekolah. Dan, harus proporsional.
"Saat ini, perkembangan IT sangat pesat. Kebutuhan IT untuk peningkatan mutu pendidikan di Kota Mojokerto pada saat ini sangat urgen. Terkait itu, Pemerintah Kota Mojokerto pun berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan IT di sekolah-sekolah yang ada di Kota Mojokerto", ujar Junaedi Malik pula.
Selain itu, Junaedi Malik mendorong Pemkot Mojokerto agar memeratakan pendidikan dan mengurangi kesenjangan pendidikan dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah-sekolah swasta, dalam hal ini Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
"Kesejahteraan guru-guru sekolah swasta atau non ASN di Kota Mojokerto juga harus diperhatikan dan ditingkatkan. Di samping itu, pendidikan akhlak, moral dan keagamaan juga perlu ditingkatkan kembali. Dengan harapan, kita mempunyai SDM yang unggul dan berakhlakul karimah", tegas Junaedi Malik, penuh harap.
Sosok yang akrab dengan sapaan "Gus Juned" ini pun berharap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru online sistem zonasi tahun ini jangan sampai ada keluhan lagi dari masyarakat Kota Mojokerto.
"Karena di tahun kemarin banyak warga di wilayah Timur Kota Mojokerto tidak dapat diterima di sekolah negeri Kota Mojokerto dengan alasan jarak rumah peserta didik dengan sekolah negeri yang masuk zonasi terlalu jauh. Padahal, mereka warga warga Kota Mojokerto", harap Gus Juned.
Gus Juned pun menyorot pelayanan kesehatan yang menurutnya sampai hari ini masih ada keluhan masyarakat yang disampaikan ke DPRD terkait layanan kesehatan di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo dan Puskesmas di kelurahan-kelurahan yang terkesan asal-asalan dan tidak profesional.
"Hati kami geregetan, karena tidak sedikit anggaran yang digelontorkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat Kota Mojokerto. Maka dari itu, perlu adanya evaluasi menyeluruh dan pengawasan yang ketat pada RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo dan Puskesmas", ujar Gus Juned.
"Sampai hari ini, masih banyak masyarakat Kota Mojokerto yang belum mendapatkan kartu KIS. Sedangkan Kartu Jaminan Kesehatan itu merupakan syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari Pemerintah", tambahnya.
Selain itu, Gus Juned juga minta supaya Pemkot Mojokerto fokus dan benar-benar serius mengawasi peredaran minuman berakohol di Kota Mojokerto. Yang mana, baru-baru ini sempat viral di kawasan jalan Residen Pamuji Kota Mojokerto muncul gerai yang menjual minuman berakohol.
"Kami sangat miris terkait telah dibukanya gerai minuman berakohol itu. Sebuah fenomena, semua orang dengan sangat begitu mudahnya bisa membeli minuman berakohol tersebut. Belum lagi ditambah menjamurnya cafe dan kos-kosan yang diduga sebagai sarang mesum dan bursa esex-esex. Apakah tidak hancur moral anak-anak kita...!?. Saya minta Pemkot benar-benar serius dan tegas melakukan pengawasan dan penindakan, demi keselamatan generasi muda Kota Mojokerto", tandas Gus Juned. *(DI/HB/Adv)*
