Rapat Paripurna di pimpin Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti didampingi 2 (dua) Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto serta dihadiri jajaran Anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2024–2029, Penjabat (Pj.) Walikota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asisten Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Direktur RSUD, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Mojokerto, Camat serta Lurah se Kota Mojokerto.
Adapun 5 Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi tahun 2019–2039, Raperda tentang tanggung-jawab sosial dan lingkungan badan usaha, Raperda atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah dan penambahan nomenklatur yaitu badan penanggulangan bencana, Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kota Mojokerto dan yang terakhir Raperda tentang penyertaan modal pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.
Rapat diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti kemudian membuka rapat dan menyatakan rapat terbuka untuk umum. Dan, ketika tiba giliran Fraksi Partai Demokrat menyampaikan Pemandangan Umum, Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti mempersilahkan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra NURYONO SUGIRAHARJO, SH. untuk mengambil tempat.
Mengawali penyampaian pandangan umum fraksinya, NURYONO SUGIRAHARJO, SH. selaku Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Mojokerto mengajak para hadirin memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas limpahan Rakhmat, Taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada Jum'at 15 November 2024 ini masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Demokrat atau 5 Raperda Kota Mojokerto Tahun 2024.
PEMANDANGAN UMUM ATAS 5 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023. DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO.
JURU BICARA: NURYONO SUGIRAHARJO, S.H.
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPRD KOTA MOJOKERTO ATAS 5 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024.
ASSALAMUALAIKUM WR. WB.
YTH. | SDR. | Pj. WALIKOTA MOJOKERTO |
YTH. | SDR. | PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO; |
YTH. | SDR. | ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH ATAU PEJABAT YANG MEWAKILI ; |
YTH. | SDR. | SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO ; |
YTH. | SDR. | ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI DAN PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO ; |
YTH. | SDR. | ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN BESERTA LURAH SE KOTA MOJOKERTO; |
|
| SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA. |
PUJI SYUKUR KITA PANJATKAN KE HADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA BERKAT LIMPAHAN RAHMAT DAN ANUGERAHNYA, KITA MASIH DIBERI KESEHATAN DAN KESEMPATAN UNTUK MENGIKUTI.
PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT PADA PAGI INI.
RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI
KEBIJAKAN (WISDOM) PADA DASARNYA ADALAH MERUPAKAN KEPUTUSAN PEMERINTAH UNTUK MENCIPTAKAN SUATU KONDISI TERTENTU YANG PERLU DILAKSANAKAN DALAM RANGKA MENDORONG PROSES PEMBANGUNAN NASIONAL ATAU DAERAH. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PADA DASARNYA MERUPAKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK MEWUJUDKAN KONDISI YANG DAPAT MENDORONG DAN MENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN YANG TELAH DITETAPKAN SEJAK SEMULA DALAM PERENCANAAN. KEBIJAKAN INI DIPERLUKAN AGAR PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG AKAN DILAKSANAKAN DAPAT DIARAHKAN DAN DIWUJUDKAN SESUAI DENGAN KEBIJAKAN YANG TELAH DIAMBIL.
PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERLU DILAKUKAN SECARA HATI-HATI DENGAN MEMPERHATIKAN BERBAGAI ASPEK PENTING SEPERTI VISI DAN MISI PEMBANGUNAN, KONDISI DAN POTENSI DAERAH, PERMASALAHAN POKOK PEMBANGUNAN DAN PROYEKSI PEMBANGUNAN KE DEPAN. DI SAMPING ITU, PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JUGA HARUS SESUAI ATAU TIDAK BERLAWANAN DENGAN KONDISI SOSIAL BUDAYA SETEMPAT AGAR PELAKSANAAN KEBIJAKAN TERSEBUT TIDAK MENDAPAT TANTANGAN DAN TENTANGAN SERTA REAKSI NEGATIF DARI MASYARAKAT. UNTUK DAPAT MEWUJUDKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN, MAKA PERUMUSAN KEBIJAKAN TERSEBUT JUGA MEMPERHATIKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PADA TINGKATAN YANG LEBIH TINGGI SEPERTI KEBIJAKAN PROVINSI DAN NASIONAL. BAIK BURUKNYA SUATU KEBIJAKAN AKAN DITENTUKAN DARI SEBERAPA JAUH KEBIJAKAN TERSEBUT DAPAT DILAKSANAKAN DAN MEMBERIKAN HASIL (OUTCOME) TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN SEBAGAIMANA TELAH DIRENCANAKAN SEJAK SEMULA DAN DIHARAPKAN OLEH MASYARAKAT. KENYATAAN MENUNJUKKAN BAHWA PENGAMBILAN KEBIJAKAN INI JUGA SANGAT DIPENGARUHI OLEH PERTIMBANGAN POLITIS DARI PENGAMBIL KEBIJAKAN.
ADAKALANYA KEBIJAKAN YANG TELAH DIAMBIL OLEH PEMERINTAH DAPAT BERHASIL DENGAN BAIK DAN ADAPULA YANG SETENGAH BERHASIL, BAHKAN BANYAK PULA YANG MENGALAMI KEGAGALAN SAMA SEKALI. KARENA ITU SETELAH PELAKSANAAN KEBIJAKAN SELESAI DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN WAKTU YANG DIRENCANAKAN, MAKA DIPERLUKAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN TERSEBUT. EVALUASI TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN SECARA KOMPREHENSIF DENGAN MELIHAT HASIL KEBIJAKAN TERSEBUT DALAM BENTUK PENINGKATAN PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN ATAU PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT. DI SAMPING ITU, EVALUASI JUGA DAPAT DILAKUKAN SECARA PARSIAL DENGAN MELIHAT PADA KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEBIJAKAN TERSEBUT.
RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI
MENYIKAPI PENYAMPAIAN PENJELASAN ATAS 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024 YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH SAUDARA Pj. WALIKOTA MOJOKERTO, MAKA DALAM KESEMPATAN PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT INI KAMI AKAN MENYAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :
1. RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 - 2039
PEMBERLAKUAN RAPERDA INI AKAN DIIKUTI DENGAN PENETAPAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI. SESUAI DENGAN KETENTUAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2023, PERWALI TENTANG RDTR DAN ZONASI INI HARUS SUDAH DITETAPKAN PALING LAMBAT 12 BULAN SETELAH PERDA NOMOR 3 TAHUN 2023 DIUNDANGKAN. BILA PERWALI RDTR SAAT INI BELUM DITETAPKAN, KAMI MOHON DALAM PROSES PENYUSUNANNYA DPRD DAN MASYARAKAT UNTUK DILIBATKAN, AGAR DI KEMUDIAN HARI SETELAH PERWALI DIMAKSUD DITETAPKAN TIDAK ADA MASALAH YANG TIMBUL.
2. RAPERDA TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA
PADA PRINSIPNYA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) BERTUJUAN AGAR PERUSAHAAN DAPAT MEMBERI KONTRIBUSI UNTUK KEMAJUAN ATAU PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETEMPAT. PADA POIN INILAH TAMPAK NYATA BAHWA PELAKU USAHA MELALUI BERBAGAI BADAN USAHA YANG BERBADAN HUKUM MAUPUN YANG BUKAN BERBADAN HUKUM DIMINTA UNTUK BERSAMA-SAMA DENGAN PEMERINTAH MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN BAGI MASYARAKAT SEBAB PERUSAHAAN JUGA SECARA ETIS MORAL DINILAI MEMILIKI TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN JUGA DAPAT MEMBANTU PERUSAHAAN UNTUK MENDAPATKAN ATAU MELANJUTKAN LICENSE TO OPERATE DARI PEMERINTAH MAUPUN DARI PUBLIK SEBAB PERUSAHAAN AKAN DINILAI TELAH MEMENUHI STANDAR TERTENTU DAN MEMILIKI KEPEDULIAN SOSIAL. SINGKAT KATA, TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN MEMANG DAPAT MENJADI SEMACAM IKLAN BAGI PRODUK PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN.
KONDISI EKSISTING REGULASI TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI KOTA MOJOKERTO INI TERDAPAT PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN. KAMI MOHON PENJELASAN TERKAIT DASAR PERTIMBANGAN URGENSITAS PENETAPAN RAPERDA INI GUNA MENGGANTIKAN PERDA KOTA MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN. APAKAH PELAKSANAAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016 DIMAKSUD ADA MASALAH DALAM IMPLEMENTASINYA.
3. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
PEMBENTUKAN BPBD JANGAN HANYA DINIATKAN SEBAGAI PEMENUHAN PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN SUATU PENGHARGAAN ATAU UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN KEBENCANAAN SAJA. TETAPI PEMBENTUKAN BPBD MEMANG KITA BUTUHKAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA MOJOKERTO. WALAU LUAS WILAYAH KOTA MOJOKERTO TIDAK TERLALU LUAS TETAPI MASALAH PENANGGULANGAN BENCANA ITU SANGAT KOMPLEKS, SEHINGGA MEMBUTUHKAN KERJA SAMA DAN KOORDINASI YANG PENANGGUNG JAWABNYA BERADA DALAM SATU KOMANDO PEJABAT YANG DALAM KESEHARIANNYA MEMPUNYAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.
DALAM PERUBAHAN KETIGA PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016, URUSAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DILEPASKAN DARI DPM PTSP DAN DIALIHKAN KE BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KOTA MOJOKERTO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN WALIKOTA NOMOR 79 TAHUN 2023, YANG DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 8 DESEMBER 2023. MENJELANG SATU TAHUN PENGALIHAN URUSAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI INI, MOHON PENJELASANNYA TERKAIT EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS URUSAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KOTA MOJOKERTO. MENGINGAT BEBAN KERJA URUSAN TENAGA KERJA ITU SETINGKAT BIDANG PADA DINAS, APAKAH TIDAK TERPIKIRKAN UNTUK MEMBENTUK DINAS BARU SEBAGAI PENGGABUNGAN URUSAN TENAGA KERJA DENGAN URUSAN LAIN, MISALNYA URUSAN KOPERASI, SEHINGGA MENJADI DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA.
4. RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
BAHWA INVESTASI MERUPAKAN SALAH SATU ELEMEN YANG PENTING DALAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN DI DAERAH. PEMERINTAH DAERAH MEMILIKI KETERBATASAN ANGGARAN, SEHINGGA DALAM KONTEKS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERLU ADANYA DUKUNGAN INVESTASI DI DAERAH SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN, PENCIPTAAN LAPANGAN PEKERJAAN, SERTA PENGGERAK AKTIVITAS EKONOMI. PERATURAN DAERAH INI DIHARAPKAN DAPAT MERANGSANG PENINGKATAN INVESTASI SEHINGGA DAPAT MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN, PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SERTA PENDAPATAN ASLI DAERAH.
5. RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR
APAKAH DARI POTENSI DAN PELUANG BISNIS SERTA KEGIATAN EKONOMI YANG ADA DI PROVINSI JAWA TIMUR, PT. BPR JAWA TIMUR MEMILIKI PELUANG YANG CUKUP BAIK UNTUK TERLIBAT DAN BERSAING DALAM MERAIH BEBERAPA PELUANG KEGIATAN EKONOMI DAN BISNIS TERSEBUT, SEHINGGA DENGAN PERTIMBANGAN TERSEBUT PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO BERMAKSUD UNTUK BERINVESTASI PADA PT. BPR JAWA TIMUR. MOHON PENJELASANNYA.
RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI.
DEMIKIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT ATAS 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024. MOHON MAAF ATAS KESALAHAN DAN KEKHILAFAN DALAM PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM INI. TERIMA KASIH
WASSALAMUALAIKUM WR. WB.
MOJOKERTO, 15 NOPEMBER 2024
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
JURU BICARA,
NURYONO SUGIRAHARJO, S.H.
*(DI/HB/Adv)
