KPK Kembali Tahan Mantan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna

Mantan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna memakai rompi khas Tahanan KPK dan tangan diborgol diarahkan petugas keluar dari Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan untuk menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke Rutan KPK Kav. C1 Jakarta Selatan.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Usai mengumumkan penetapan mantan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna (AMP) sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap terkait penanganan perkara ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju, KPK langsung melakukan upaya paksa penahanan terhadap Tersangka AMP, Kamis 18 Agustus 2022.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto menegaskan, untuk kepentingan penyidikan, Tim Penyidik KPK akan melakukan upaya paksa penahanan terhadap tersangka Ajay selama 20 hari ke depan. Ajay akan ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK Kavling C1 Jakarta Selatan.

"Untuk proses penyidikan, dilakukan upaya paksa penahanan Tsk AMP oleh Tim Penyidik selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan 6 September 2022", tegas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan, Kamis (18/08/2022) sore.

Ajay M. Priatna selaku Wali Kota Cimahi diduga menyuap penyidik KPK Stepanus Robin Patuju karena takut terjerat perkara korupsi pengadaan Sembako untuk Bantuan Sosial (Bansos) penanganan Covid-19 seperti di Kabupaten Bandung Barat yang saat itu tengah ditangani KPK.

Khawatir perkara yang ditangani KPK di Kabupaten Bandung Barat tersebut merembet ke Kota Cimahi yang jaraknya tidak jauh dari Kabupaten Bandung Barat, Ajay diduga berinisiatif mengondisikan dengan cara memberikan uang ke penyidik KPK Stepanus Robin Patuju.

"Atas informasi tersebut, AMP diduga berinisiatif untuk mengondisikan agar jangan sampai KPK juga melakukan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Kota Cimahi", terang Karyoto.

Ajay kemudian mencari informasi tentang orang berpengaruh di KPK lewat penghuni Lapas Sukamiskin yakni Radian Ashar dan Saeful Bahri. Dari dua orang tersebut, Ajay  direkomendasikan untuk mendekati penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.

"Sekitar Oktober 2020, dilakukan pertemuan antara AMP dan Stepanus Robin Pattuju yang saat itu mengaku bernama Roni di salah-satu hotel di Kota Bandung dan untuk membicarakan detail masalah yang sedang dihadapi AMP", lanjut Karyoto.

Dalam pertemuan tersebut, Stepanus Robin Pattuju diduga mengiming-imingi Ajay agar pengumpulan bahan dan keterangan terkait Kota Cimahi tidak ditindak-lanjuti KPK. Stepanus juga menjanjikan Ajay agar tidak menjadi target operasi KPK dengan imbalan sejumlah uang.

Ajay sepakat dan bersedia menyiapkan dan memberikan sejumlah uang pada Stepanus Robin Pattuju dan rekannya, Advokat Maskur Husain. Robin Pattuju diduga meminta agar Ajay menyiapkan uang Rp. 1,5 miliar. Namun, Ajay hanya sanggup membayar Rp. 500 juta.

Ajay, Robin dan Maskur Husain kemudian sepakat atas uang Rp. 500 juta. Uang itu kemudian diserahkan secara bertahap. Pertama, Ajay menyerahkan Rp. 100 juta sebagai tanda jadi di sebuah hotel di Jakarta.

"Adapun jumlah uang yang diduga diberikan AMP pada Stepanus Robin Pattuju alias Roni dan Maskur Husain seluruhnya sekitar Rp. 500 juta", jelas Karyoto.

KPK menduga, uang yang diberikan Ajay ke Robin Pattuju dan Maskur Husain diduga berasal dari penerimaan gratifikasi yang diberikan oleh beberapa ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi. KPK sedang mendalami penerimaa uang gratifikasi yang diterima Ajay dari ASN Pemkot Cimahi tersebut.

"Untuk-uang yang diberikan AMP tersebut, diduga antara lain berasal dari penerimaan gratifikasi yang diberikan oleh beberapa ASN di Pemkot Cimahi dan masih terus akan dilakukan pendalaman", tandas Karyoto.

Diketahui, mantan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna pada Rabu (17/08/2022) pagi baru saja bebas dari menjalani masa pidana di Lapas Sukamiskin akibat terjerat perkara TPK suap perijinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda di Kota Cimahi langsung diamankan kembali oleh Tim Penyidik KPK.

Ajay M. Priatna selaku Wali Kota Cimahi dalam perkara tersebut divonis 'bersalah' dengan sanksi pidana 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Putusan tersebut, kemudian dikuatkan di tingkat banding.

Ajay M. Priatna selaku Wali Kota Cimahi terjerat perkara tersebut melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 27 November 2021 bersama Hutama Yonathan selaku Komisaris Rumah Sakit Kasih Bunda.

Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menyatakan Ajay M. Priatna selaku Wali Kota Cimahi terbukti menerima suap untuk memuluskan perijinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda di Kota Cimahi. *(HB)*

BERITA TERKAIT :

> KPK Kembali Umumkan Mantan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna Sebagai Tersangka

> Baru Saja Bebas, KPK Kembali Tangkap Mantan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna
> KPK Perpanjang Masa Penahanan Wali Kota Cimahi Non-aktif Ajay Priatna

BACA JUGA :

> Keberatan Dituntut 12 Tahun Penjara, Mantan Penyidik KPK Singgung Tuntutan Mensos Juliari

Selengkapnya..

KPK Kembali Umumkan Mantan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna Sebagai Tersangka

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto didampingi Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan Ali Fikri saat memberi keterangan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan, Kamis (18/08/2022) sore.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Kamis 18 Agustus 2022, kembali mengumumkan penetapan mantan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna (AMP) sebagai Tersangka. Kali ini, KPK mengumumkan penetapan Ajay M. Priatna selaku Wali Kota Cimahi sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap terkait penanganan perkara ke penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju.

Ajay M. Priatna selaku Wali Kota Cimahi diduga menyuap penyidik KPK Stepanus Robin Patuju karena takut terjerat perkara korupsi pengadaan Sembako untuk Bantuan Sosial (Bansos) penanganan Covid-19 seperti di Kabupaten Bandung Barat yang saat itu tengah ditangani KPK.

Khawatir perkara yang ditangani KPK di Kabupaten Bandung Barat tersebut merembet ke Kota Cimahi yang jaraknya tidak jauh dari Kabupaten Bandung Barat, Ajay diduga berinisiatif mengondisikan dengan cara memberikan uang ke penyidik KPK Stepanus Robin Patuju.

"Atas informasi tersebut, AMP diduga berinisiatif untuk mengondisikan agar jangan sampai KPK juga melakukan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Kota Cimahi", terang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan, Kamis (18/08/2022) sore.

Ajay kemudian mencari informasi tentang orang berpengaruh di KPK lewat penghuni Lapas Sukamiskin yakni Radian Ashar dan Saeful Bahri. Dari dua orang tersebut, Ajay  direkomendasikan untuk mendekati penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.

"Sekitar Oktober 2020, dilakukan pertemuan antara AMP dan Stepanus Robin Pattuju yang saat itu mengaku bernama Roni di salah-satu hotel di Kota Bandung dan untuk membicarakan detail masalah yang sedang dihadapi AMP", sambung Karyoto.

Dalam pertemuan tersebut, Stepanus Robin Pattuju diduga mengiming-imingi Ajay agar pengumpulan bahan dan keterangan terkait Kota Cimahi tidak ditindak-lanjuti KPK. Stepanus juga menjanjikan Ajay agar tidak menjadi target operasi KPK dengan imbalan sejumlah uang.

Ajay sepakat dan bersedia menyiapkan dan memberikan sejumlah uang pada Stepanus Robin Pattuju dan rekannya, Advokat Maskur Husain. Robin Pattuju diduga meminta agar Ajay menyiapkan uang Rp. 1,5 miliar. Namun, Ajay hanya sanggup membayar Rp. 500 juta.

Ajay, Robin dan Maskur Husain kemudian sepakat atas uang Rp. 500 juta. Uang itu kemudian diserahkan secara bertahap. Pertama, Ajay menyerahkan Rp. 100 juta sebagai tanda jadi di sebuah hotel di Jakarta.

"Adapun jumlah uang yang diduga diberikan AMP pada Stepanus Robin Pattuju alias Roni dan Maskur Husain seluruhnya sekitar Rp. 500 juta", jelas Karyoto.

KPK menduga, uang yang diberikan Ajay ke Robin Pattuju dan Maskur Husain diduga berasal dari penerimaan gratifikasi yang diberikan oleh beberapa ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi. KPK sedang mendalami penerimaa uang gratifikasi yang diterima Ajay dari ASN Pemkot Cimahi tersebut.

"Untuk-uang yang diberikan AMP tersebut, diduga antara lain berasal dari penerimaan gratifikasi yang diberikan oleh beberapa ASN di Pemkot Cimahi dan masih terus akan dilakukan pendalaman", tandas Karyoto.

Diketahui, mantan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna pada Rabu (17/08/2022) pagi baru saja bebas dari menjalani masa pidana di Lapas Sukamiskin akibat terjerat perkara TPK suap perijinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda di Kota Cimahi langsung diamankan kembali oleh Tim Penyidik KPK.

Ajay M. Priatna selaku Wali Kota Cimahi dalam perkara tersebut divonis 'bersalah' dengan sanksi pidana 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Putusan tersebut, kemudian dikuatkan di tingkat banding.

Ajay M. Priatna selaku Wali Kota Cimahi terjerat perkara tersebut melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 27 November 2021 bersama Hutama Yonathan selaku Komisaris Rumah Sakit Kasih Bunda.

Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menyatakan Ajay M. Priatna selaku Wali Kota Cimahi terbukti menerima suap untuk memuluskan perijinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda di Kota Cimahi. *(HB)*

BERITA TERKAIT :

> Baru Saja Bebas, KPK Kembali Tangkap Mantan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna
> KPK Perpanjang Masa Penahanan Wali Kota Cimahi Non-aktif Ajay Priatna

BACA JUGA :

> Keberatan Dituntut 12 Tahun Penjara, Mantan Penyidik KPK Singgung Tuntutan Mensos Juliari

Selengkapnya..

Baru Saja Bebas, KPK Kembali Tangkap Mantan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna

Mantan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna dikawal petugas saat tiba di Kantor KPK jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan dengan lengan ditutupi jacket warna hitam dan kemeja warna pink serta memakai topi, Rabu (17/08/2022) siang.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap mantan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna yang baru saja bebas dari menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin akibat terjerat perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda di Kota Cimahi.

Dikonfirmasi penangkapan mantan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna tersebut, Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri membenarkan. Namun, Ali Fikri belum menginformasikan detail perkara yang membuat dilakukan penangkapan terhadap Ajay kali ini.

"Iya benar (ditangkap KPK), saat ini masih dilakukan pemeriksaan Tim Penyidik di Gedung Merah Putih KPK. Besok akan kami sampaikan perkembangannya", ujar Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (17/08/2022).

Ajay tiba di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan sekitar pukul 11.55 WIB dengan lengan ditutupi jacket warna hitam serta kemeja warna pink serta memakai topi.

Diketahui, mantan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna pada Rabu (17/08/2022) pagi tadi, baru saja bebas dari menjalani masa pidana di Lapas Sukamiskin akibat terjerat perkara TPK suap perijinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda di Kota Cimahi.

Ajay M. Priatna selaku Wali Kota Cimahi sebelumnya divonis 'bersalah' dengan sanksi pidana 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Putusan tersebut, kemudian dikuatkan di tingkat banding.

Ajay M. Priatna selaku Wali Kota Cimahi terjerat perkara tersebut melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 27 November 2021 bersama Hutama Yonathan selaku Komisaris Rumah Sakit Kasih Bunda.

Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menyatakan Ajay M. Priatna selaku Wali Kota Cimahi terbukti menerima suap untuk memuluskan perijinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda di Kota Cimahi. *(HB)*

BERITA TERKAIT :
> KPK Perpanjang Masa Penahanan Wali Kota Cimahi Non-aktif Ajay Priatna

Selengkapnya..

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wali Kota Cimahi Non-aktif Ajay Priatna

Walikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dan Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan usai menjalani pemeriksaan sebagai Tersangka perkara dugaan Tipikor suap perijinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi, Sabtu 28 Nopember 2020, di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Wali Kota Cimahi non-aktif Ajay Muhammad Priatna dan Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan, Tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait perijinan di Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi Tahun Anggaran 2018–2020.

"Hari ini penyidik KPK memperpanjang masa penahanan tersangka AJM (Ajay Muhammad Priatna selaku Wali Kota Cimahi) dan HY (Hutama Yonathan selaku Komisaris RSU KB)", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara  KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis 17 Desember 2020.

Ali Fikri menjelaskan, bahwa masa penahanan keduanya diperpanjang selama 40 hari terhitung sejak 18 Desember 2020 hingga 26 Januari 2020. Keduanya masih tetap akan ditahan di rumah tahanan (Rutan) Polres Metro Jakarta Pusat dan Rutan Polda Metro Jaya.

Dijelaskannya pula, bahwa perpanjangan masa penahanan dilakukan karena Tim Penyidik masih membutuhkan waktu memeriksa para Saksi untuk pembuktian di persidangan.

"AJM ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, sedangkan HY ditahan di Rutan Polda Jakarta Raya. Saat ini, Penyidik KPK masih akan terus melengkapi berkas perkara tersebut", jelas Ali Fikri.

Diketahui, KPK menetapkan Ajay Muhammad Priatna (AJM) selaku  Wali Kota Cimahi dan Hutama Yonathan (HY) selaku Komisaris Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Cimahi sebagai Tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait perijinan pembangunan RSU Kasih Bunda tahun anggaran 2018–2020.

Ajay Priatna selaku Wali Kota Cimahi diduga telah menerima suap Rp. 1,661 miliar dari total kesepakatan Rp. 3,2 miliar. Uang sebesar Rp. 1,661 miliar itu diterima Ajay Priatna dalam 5 (lima) tahapan. Uang-uang itu disinyalir berkaitan dengan pembangunan Gedung RSU Kasih Bunda.

KPK menyangka, Ajay Muhammad Priatna selaku Wali Kota Cimasi disangka telah melanggar Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Hutama Yonathan selaku Komisaris RSU Kasih Bunda disangka telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seperti diketahui, KPK menangkap sekitar 10 orang dalam serangkaian kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT), termasuk Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna, Jum'at (27/11/2020) siang. Setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan, KPK menetapkan dua orang tersebut sebagai Tersangka dan langsung menahan keduanya.*(Ys/HB)*

BERITA TERKAIT :
> KPK Tetapkan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Sebagai Tersangka
> KPK OTT Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Dan Amankan Uang Rp. 425 Juta

Selengkapnya..