Kunjungi Pemkab Bekasi, Mendagri Minta Dana Covid-19 Dalam APBD TA 2021 Segera Direalisasi

Salah-satu suasana saat Mendagri Muhammad Tito Karnavian Kunker di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Jum'at (23/07/2021).

Kab. BEKASI – (harianbuana.com).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Jum'at (23/07/2021). Dalam kunjungannya, Mendagri Tito Karnavian menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bupati Bekasi serta para pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kebupaten (Pemkab) Bekasi.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menerangkan, bahwa dalam Rakor tersebut pihaknya meminta, salah-satunya supaya mata anggaran terkait penanganan pandemi virus Corona atau Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19) dalam APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran (TA) 2021 segera direalisasikan.

“Kita ingin di tengah situasi PPKM ini, semua Pemda (Red: Pemerintah Daerah) segera gunakan anggaran dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19", terang Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada sejumlah wartawan dalam konferensi pers, Jum'at (23/07/2021),  usai Rakor.

Sebelumnya, Pemda diminta agar menyediakan dukungan pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) paling sedikit 8%.

Adapun dukungan pendanaan itu, di antaranya untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19; insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Covid-19; mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 melalui penyediaan anggaran untuk kegiatan pos komando (Posko tingkat kelurahan).

Selain itu, dukungan pendanaan itu juga bisa digunakan untuk intensentif tenaga kesehatan (Nakes) daerah terkait penanganan Covid-19, untuk belanja sarana-prasarana kesehatan lainnya serta untuk kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Hari ini saya sengaja ke Bekasi, karena saya juga melihat ada mata anggaran bantuan sosial (Bansos) yang saya lihat masih nol, tapi menggunakan belanja tidak terduga (BTT) 72%. Fine, tadi kita berusaha untuk meng-clear-kan anggaran bantuan sosial (Bansos) yang tidak terealisasi", ungkap Mendagri.

Dijelaskannya, Kabupaten Bekasi termasuk memiliki realisasi anggaran yang relatif rendah. Tercatat, realisasi pendapatan Kabupaten Bekasi baru sebesar 40,59% dan realisasi belanjanya sebesar 30,62%.

Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Pemda, data diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocussing 8% DBH (Dana Bagi Hasil)/DAU TA 2021 di Kabupaten Bekasi tercatat 62,9%.

Rinciannya, penanganan Covid-19 sebesar 0,0%; dukungan vaksinasi 1,16%, dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sebesar 0,0%, Inakesda dalam rangka penanganan Covid-19 sebesar 0,0% dan belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 64,06%.

Sedangkan berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan Pemda per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan Bansos dalam APBD TA 2021, Kabupaten Bekasi memiliki anggaran Bansos sebesar Rp. 49.013.377.000,–. Namun belum terealisasi atau realisasinya sebesar 0%. Sedangkan anggaran untuk BTT itu sendiri sebesar Rp. 50.000.000.000,- sudah terealisasi Rp. 36.108.676.901,– atau 72,22%.

Sementara itu, ditengah situasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang mengharuskan adanya pembatasan kegiatan masyarakat.

Karena itu, Mendagri meminta agar mata anggaran tersebut dimaksimalkan untuk membantu masyarakat terdampak. Salah-satunya melalui penyaluran bantuan sosial (Bansos).

“Pemda memiliki mata anggaran dan tahu persis situasi masyarakat di sekitarnya, siapa saja yang terdampak. Kita ingin agar anggaran bantuan sosial (Bansos) ini maupun Belanja Tidak Terduga (BTT) betul-betul diturunkan ditengah situasi pembatasan ini agar masyarakat terdampak dibantu", tegas Mendagri.

Mendagri menandaskan, selain untuk mengecek realisasi penanganan Covid-19 dan bantuan sosial di Kabupaten Bekasi, pihaknya juga ingin memberikan dukungan dan dorongan kepada Pj. Bupati Bekasi beserta jajarannya dan memberikan penekanan, bahwa Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang penting dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Banyak sentra industri yang ada di Kabupaten Bekasi, sehingga menjadi bagian dari rantai suplai nasional. Kemudian, Bekasi juga merupakan daerah penunjang ibu kota dan aglomerasi megapolitan. Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Bekasi akan berpengaruh kepada situasi pengendalian ibu kota", tandas Mendagri Tito Karnavian. *(HB)*

Selengkapnya..

Ditjen PkH Kementan Berikan Pelayanan Terbaik melalui SIMLAB

Direktur Pakan Ternak Sri Widayati, ketika membuka Pertemuan Teknis Pelanggan yang dilaksanakan di penghujung 2019 lalu, di BPMSP Bekasi. 

Kab. BEKASI – (harianbuana.com).

Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, Direktorat Pakan bersama salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen PKH yakni Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) mengembangkan teknologi informasi bernama SIMLAB.

Aplikasi tersebut digunakan untuk monitoring tahap pengujian yang sedang berjalan dan nantinya dapat diakses oleh pelanggan secara real time.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Pakan Ternak Sri Widayati, ketika membuka Pertemuan Teknis Pelanggan yang dilaksanakan di penghujung 2019 lalu di BPMSP Bekasi. 

"SIMLAB ini sudah bisa diakses dan digunakan pada awal tahun 2020", ungkap Sri Widayati.

Sementara Kepala Balai BPMSP Bekasi, Irwandi mengatakan bahwa penerimaan sampel BPMSP tahun 2019 sudah melampaui target yaitu sebanyak 12.241 sampel atau melonjak 55% dari target 7850 sampel. Dari jumlah sampel tersebut, 31% merupakan permintaan sertifikasi mutu dan keamanan pakan.

“Hal ini menunjukkan bahwa para stakeholder sudah menganggap BPMSP Bekasi sebagai balai pengujian pakan yang terpercaya", ujar Irwandi.

Sebagai satu-satunya laboratorium pakan Kementerian Pertanian, BPMSP Bekasi telah mendapatkan beberapa akreditasi. Misalnya, SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang pengujian mutu, ISO/IEC 17043:2010 tentang uji profisiensi, Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001: 2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan 37001: 2016. 

Serangkaian akreditasi tersebut menurut Irwandi dapat memberikan jaminan bahwa BPMSP Bekasi telah berupaya meminimalisir permasalahan-permasalahan yang muncul secara berkelanjutan terhadap kualitas hasil atau produk yang diujikan di BPMSP Bekasi. 

Salah satu upaya untuk terus menjalin kerjasama yang baik dengan stakeholdernya, BPMSP Bekasi rutin mengadakan Pertemuan Teknis Pelanggan. Kegiatan Pertemuan Teknis Pelanggan kali ini diikuti oleh 54 pengusaha pabrik pakan se-Jawa dan Lampung. 

Kegiatan Pertemuan Teknis Pelanggan ini menurut Sri Widayati merupakan langkah penting guna mengumpulkan informasi dan masukan dari para pelanggan atau mitra terkait pelayanan yang selama ini diberikan. 

“Kedepan saya berharap agar kegiatan ini bisa dilaksanakan setahun dua kali, sehingga balai dapat menyerap info lebih banyak dari pelanggan, dan pesertanya dapat diperluas untuk pelanggan dari Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi", pungkas Sri Widayati. *(WL/HB)*

Narahubung: 
Ir. Sri Widayati, MM., Direktur Pakan Ternak, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan

Selengkapnya..