Mentan Amran Sulaiman Surati KPK Agar Pegawainya Segera Berkantor Di Kementan

Mentan RI Amran Sulaiman menyatakan sudah mengirim surat kepada KPK agar ada pegawainya yang kembali berkantor di Kementan.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Amran Sulaiman menyatakan, bahwa pihaknya sudah mengirim surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar ada pegawai KPK yang kembali diperbantukan dan berkantor di Kementerian Pertanian (Kementan RI).

"Saya tadi sudah proses suratnya. Insya Allah itu kami minta dengan hormat", kata Mentan RI Amran Sulaiman di Kantor Kementan RI Jakarta, Jum'at (27/10/2023).

Amran menuturkan, dirinya ingin karyawan KPK kembali berkantor di Kementan RI agar memperkuat integritas dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Kementan RI.

Amran pun ingin semua pegawai Kementan untuk selalu berpegang teguh pada aturan yang berlaku saat bekerja. Di sisi lain, KPK juga bisa mengawasi jalannya pembangunan di Kementan.

"Sumpah saya, sumpah KPK, sumpah kita semua sama. Ini kita bernegara, ini negara milik bersama. Kita harus jaga bersama", ujar Amran Sulaiman.

Amran berharap, KPK bisa segera merespons permintaan tersebut. Dengan begitu, pegawai KPK yang diperbantukan bisa secepatnya berkantor di Kementan RI.

"Lebih cepat lebih baik dan bagus", kata Amran penuh harap.

Dulu, Amran pernah menempatkan KPK di kantor Kementan RI ketika dirinya menjabat Menteri Pertanian pada periode tahun 2014–2019.

Amran pun mengatakan, pengawasan KPK sangat penting agar tidak ada lagi pegawai Kementan yang terjerat tindak pidana dan merugikan banyak orang terutama para petani Indonesia.

Amran menginginkan, Kementan RI kembali menjadi institusi bermartabat dan mendapat kepercayaan publik.

"Saya kira ini penting sekali karena publik harus memahami tugas membangun pertanian. Karena itu sekali lagi saya berharap besok sudah ada KPK yang berkantor di Kementan", ujar Amran.

Amran memastikan, koordinasi antar unit di lingkup Kementan dapat berjalan dengan baik. Terkait itu, Amran meminta agar jajaran kerjanya bekerja maksimal dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis nasional.

"Karena itu saya minta agar membuat akselerasi sehingga dalam waktu dekat kita bisa swasembada", ujarnya.

Menurut Amran, yang terpenting saat ini adalah membangun kekompakan dan meletakan pondasi kuat agar ke depan Indonesia mampu mempercepat pembangunan pertanian.

Ia berharap swasembada bisa diwujudkan pada semua komoditas termasuk peternakan, gula, padi, jagung dan komoditas strategis lainnya.

"Hari ini kita letakkan pondasinya agar tahun-tahun mendatang tiga potensi yang ada bisa kita maksimalkan. Jadi, sekali lagi kita harus meletakkan pondasinya dengan baik untuk memudahkan kerja-kerja menteri berikutnya", tandasnya. *(HB)*

Selengkapnya..

Gubernur Khofifah Katakan, Stok Beras Jatim Cukup Hingga 2024

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat meninjau gudang beras Bulog di Sidoarjo.

Kota SURABAYA – (harianbuana.com).

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengatakan stok beras di Jatim cukup hingga 2024, sehingga masyarakat dihimbau tidak melakukan pembelian beras secara berlebihan.

Produksi padi di Jatim year-on-year (YOY) September 2022 – September 2023 surplus 9,23 % (persen)", kata Gubernur Jatim Khofifah Parawansa, Sabtu (23/09/2023).

Hanya saja, kendati saat ini stok beras surplus, namun harga beras di Jatim diatas harga eceran tertinggi (HET). Kondisi ini dikhawatirkan masyarakat justru akan melakukan pembelian berlebihan karena dianggap mengalami defisit logistik, padahal tidak.

Menurut Gubernur Khofifah, tingginya harga beras saat ini turut dipengaruhi gabah kering giling (GKG) dan gabah kering panen (GKP) yang saat tiba di penggilingan harganya sudah di atas HET.

"Karena memang gabah kering giling dan gabah kering panen sampai di penggilingan sudah di atas HET. Oleh karena itu, ketika proses sampai di penggilingan di atas HET, maka produk beras juga", ujarnya.

Dari laporan yang diterimanya, di Kota Kediri stok beras cukup sampai dengan Lebaran tahun depan. Begitu juga dengan Kabupaten Madiun yang juga menyampaikan stok cukup sampai tahun depan

Gubernur Khofifah mengatakan, beras yang surplus di Jatim itu juga dibagikan ke daerah lain. Yang mana, jika biasanya Jatim menyuplai 80 persen logistik di 16 provinsi Indonesia Timur minus Sulawesi Selatan, namun mulai September 2023 ini Sulawesi Selatan disuplai dari Jatim.

Selain itu, jika sebelumnya hampir semua provinsi di Sumatra tidak ada yang disuplai dari Jatim, namun saat ini, Riau dan Bangka Belitung juga disuplai dari Jatim.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga mengatakan, food station di DKI Jakarta sebagian besar beras mengambil dari Kabupatèn Ngawi. Para pedagang di Jawa Tengah juga banyak yang mengambil beras dari Jatim.

Gubernur Khofifah pun menyampaikan, pihaknya juga intensif menggelar operasi pasar murah sebagai upaya stabilisasi harga beras. Yang mana, Pemprov Jatim berkeliling ke daerah-daerah setempat dalam pelaksanaan operasi pasar murah tersebut. Adapun Kediri  merupakan titik ke-20 operasi tersebut. *(DI/HB)*

Selengkapnya..

Turunkan Stunting, Pemkot Mojokerto Terus Gencarkan Kampanye Gemarikan

Wali Kota Mojokerto saat malantik Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Kota Mojokerto, di ruang Sabha Mandala Madya, Kantor Sekretariat Daerah Kota Mojokerto jalan Gajah Mada 145 Kota Mojokerto pada Rabu (21/06/2023).

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus melakukan upaya penurunan prevalensi stunting di Kota Mojokerto. Salah-satunya, dengan melakukan safari Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan) bagi keluarga yang memiliki bayi stunting dan melantik Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Kota Mojokerto yang berlangsung di ruang Sabha Mandala Madya, Kantor Sekretariat Daerah Kota Mojokerto jalan Gajah Mada 145 Kota Mojokerto pada Rabu (21/06/2023).

Kepada para peserta Safari Gemarikan, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan, bahwa sangat penting untuk menyiapkan generasi penerus bangsa agar menjadi generasi yang sehat, generasi yang cerdas sehingga dapat mendukung salah satu tujuan nasional yaitu Indonesia Generasi Emas di tahun 2045.

“Untuk bisa menjadi generasi penerus bangsa yang lebih baik dari pada kita hari ini salah satu syaratnya harus bebas stunting. Kalau dari kecil sudah terkena stunting akan lebih sulit untuk menjadi generasi yang lebih baik daripada kita hari ini. Padahal kedepan tantangan negara ini menjadi lebih besar", Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Kamis (21/06/2023) pagi, di lokasi.

Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan Ning Ita ini menegaskan, bahwa pemerintah siap hadir untuk memasilitasi masyarakat untuk mewujudkan Indonesia Generasi Emas 2045.

"Pemerintah hadir untuk memfasilitasi panjenengan untuk memberikan ilmu, memberikan bantuan agar putra putri panjengan menjadi generasi yang lebih baik dari pada kita hari ini. Monggo sareng-sareng kita bekerjasama yang baik, pemerintah memfasilitasi, Panjengan sebagai pemilik putra dan putri yang dititipkan oleh Allah kita jaga dengan baik. Supaya apa yang menjadi tujuan bangsa ini untuk mewujudkan Indonesia Generasi Emas", tegas Ning Ita.

Sementara itu, dalam laporannya, Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pemkot Mojokerto Mochammad Hekamarta Fanani di antaranya melaporkan, bahwa sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan konsumsi ikan di Kota Mojokerto.

"Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka untuk meningkatkan konsumsi ikan di Kota Mojokerto, karena secara nasional konsumsi ikan di Kota Mojokerto masih jauh dari harapan", lapor Plt. Kepala DKPP Pemkot Mojokerto Mochammad Hekamarta Fanani.

"Dengan adanya sosialisasi ini dan juga pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) ini dapat secara signifikan mengedukasi masyarakat untuk mau mengkonsumsi ikan dengan lebih baik lagi dan nantinya dapat penurunan angka prevalensi stunting di Kota Mojokerto”, tandas Heka.

Sebagai informasi tambahan, para peserta sosialisasi juga mendapatkan bingkisan berupa makanan olahan ikan yang diharapkan bisa menjadi stimulus agar masyarakat lebih banyak mengkonsumsi ikan. *(law/an/HB)*

Selengkapnya..

Gubernur Khofifah Resmikan Kawasan Agroforestri Kopi Lereng Gunung Arjuno

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meresmikan Kawasan Perdesaan Agroforestri Kopi Lereng Arjuno di Rumah Oyot, Coban Talun, Desa Tulungrejo Kota Batu, Rabu 14 Juni 2023.

Kota BATU – (harianbuana.com).

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa meresmikan Kawasan Perdesaan Agroforestri Kopi Lereng Arjuno di Rumah Oyot, Coban Talun, Desa Tulungrejo Kota Batu, Rabu 14 Juni 2023.

Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini mengatakan bahwa komoditas kopi saat ini sudah berhasil membangun communal branding yang mampu meningkatkan akses pasar terhadap produk tersebut bukan hanya di dalam negeri saja, tapi juga di luar negeri.

"Kopi saat ini sudah berhasil membangun communal branding sehingga jumlah dan keberlanjutan produk kopi untuk pasar ekspor bisa dipenuhi", kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat meresmikan Kawasan Perdesaan Agroforestri Kopi Lereng Arjuno di Rumah Oyot, Coban Talun, Desa Tulungrejo Kota Batu, Rabu (14/06/2023).

Gubernur Khofifah menerangkan, dengan potensi produk kopi yang menjanjikan tersebut maka kualitas kopi juga harus ditentukan agar sesuai standard keinginan pasar. Hal ini perlu diperhatikan, mengingat potensi pasar komoditas kopi terbuka lebar.

"Kualitasnya juga bisa kita tentukan agar sesuai standar. Siapkan produksi kopi dengan baik karena potensi pasar ekspornya besar", terang Gubernur Perampuan Pertama di Provinsi Jawa Timur ini.

Dijelaskan Gubernur Khofifah, kawasan perdesaan bisa dikembangkan menjadi desa-desa devisa, salah-satu syaratnya harus ada produk unik asli dari desa tersebut. Nantinya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) akan memberikan bantuan dan penguatan agar desa tersebut bisa menghasilkan devisa.

"Potensi ketika kita bangun sinergitas dengan instansi lain akan memberikan dampak berkelanjutan pada penguatan ekonomi dan penguatan kesejahteraan petani serta masyarakat", jelas Gubernur Khofifah.

Pada kesempatan ini, juga diserahkan bantuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa 100 bibit alpukat, pinus dan 600 batang kopi komasti kepada petani hutan.

Selain itu, Bank Jatim juga ikut memberikan donasi sebesar Rp. 10 juta kepada petani hutan. Sementara Dinas Sosial menyerahkan 24 unit rombong kewirausahaan dan delapan unit etalase, serta Kementerian Pertanian memberikan bibit apel senilai Rp. 175 juta.

Penjabat (Pj.) Wali Kota Batu Aries Agung Paewai menambahkan, Kota Batu memiliki luas wilayah 197 kilometer persegi yang terbagi atas 15,65 persen hutan lindung, 16,8 persen hutan produksi dan 22,6 persen hutan konservasi.

Untuk mengembalikan kualitas ekologi kawasan hutan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat, Kawasan Perdesaan Agroforestri Kopi Lereng Gunung Arjuno sangat dibutuhkan.

Adapun kawasan agroforestri kopi akan memanfaatkan lahan di Desa Tulungrejo seluas 500 hektare, Desa Sumbergondo seluas 500 hektare, Desa Bulukerto seluas 300 hektare, dan Desa Giripurno seluas 500 hektare.

Aries Agung Paewai menandaskan, kawasan agroforestri kopi ini akan memanfaatkan lahan di sejumlah desa, seperti Desa Tulungrejo seluas 500 hektar, Desa Sumbergondo seluas 500 hektar, Desa Bulukerto seluas 300 hektar dan Desa Giripurno seluas 500 hektar.

"Ikon Kota Batu adalah apel, komoditas kopi di lereng Arjuno menjadi harapan untuk menjadi komoditas ikonik Kota Batu. Dalam konsep hutan lestari, kita harapkan masyarakat turut serta mempertahankan kelestarian kawasan hutan", tandas Aries. *(DI/HB)*

Selengkapnya..

Ning Ita Sampaikan 3 Hal Penting Dalam Bimtek Budidaya Holtikultura Dan Toga

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Plt. Kadis DKPP Pemkot Mojokerto Mochammad Hekamarta Fanani dan Suhadak, SE., MSi. dari Dinas Pertanian Pemkab Mojokerto selaku narasumber saat memberi sambutan sekaligus arahan dalam kegiatan Bimtek Budidaya Holtikultura dan Tanaman Obat Keluarga (Toga) di aula lantai 2 Kelurahan Jagalan jalan Bhayangkara Kota Mojokerto, Senin (05/06/2023) pagi.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Pelaksana-tugas (Plt.) Kepala Dinas (Kadis) Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto Mochammad Hekamarta Fanani dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Budidaya Holtikultura dan Tanaman Obat Keluarga (Tiga) di aula lantai 2 Kelurahan Jagalan jalan Bhayangkara Kota Mojokerto, Senin 05 Juni 2023.

Bimtek dalam rangka Optimalisasi Lahan Pekarangan Guna Mewujudkan Diversifikasi Pangan Menuju Masyarakat yang Sehat dan Sejahtera ini diikuti 150 peserta yang terdiri atas warga Kelurahan Magersari, Wates, Kedundung, Kranggan, para lurah dan camat se Kota Mojokerto dengan mendatangkan Suhadak, SE., MSi. dari Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto selaku narasumber.

Menyampaikan sambutan sekaligus arahannya, orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto tersebut menyampaikan, kecilnya wilayah dan terbatasnya lahan tanah di Kota Mojokerto tidak harus membuat warga Kota Mojokerto terlalu konsumtif atas bahan pangan kebutuhan sehari-hari.

"Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, bahwa sempitnya wilayah Kota Mojokerto, terbatasnya lahan di Kota Mojokerto ini harus ada suatu solusi bagi warga Kota Mojokerto yang membutuhkan lahan untuk membudidayakan tanaman, khususnya tanaman yang sangat dibutuhkan dalam kebutuhan sehari-hari warga, seperti tanaman obat", kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, dalam sambutan sekaligus arahannya pada kegiatan Bimtek Budidaya Holtikultura dan Toga di aula lantai 2 Kelurahan Jagalan jalan Bhayangkara Kota Mojokerto, Senin (05/06/2023) pagi.

Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan Ning Ita menerangkan, tanaman obat berupa rempah-rempah atau rimpang-rimpangan itu sangat bermanfaat sekali. Yang mana, saat pandemi Covid-19 tanaman obat tersebut sangat laku keras. Ning Ita pun menerangkan, saat pandemi dirinya rutin mengonsumsi minuman berbahan rempah-rempah itu dan hal itu ia lakukan sampai sekarang hingga menjadi kebiasaan.

"Sampai sekarang setiap pagi saya minum minuman rempah itu setengah liter, karena sudah jadi kebiasaan. Di saat pandemi saya harus minum itu untuk menjaga imunitas tubuh. Jadi, sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) tahun kan?  Tahun 2020, 2021, 2022 dan sekarang 2023 saya masih rutin. Ternyata manfaatnya cukup besar", terang Ning Ita.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Plt. Kadis DKPP Pemkot Mojokerto Mochammad Hekamarta Fanani dan Suhadak, SE., MSi. dari Dinas Pertanian Pemkab Mojokerto selaku narasumber dalam kegiatan Bimtek Budidaya Holtikultura dan Toga saat foto bersama peserta Bimtek di aula lantai 2 Kelurahan Jagalan jalan Bhayangkara Kota Mojokerto, Senin (05/06/2023) pagi.

Lebih lanjut, Wali Kota Perempuan Pertama di Kota Mojokerto tersebut menjelaskan, selama ini banyak orang yang bertanya, apa resep yang membuatnya kuat melaksanakan kegiatan hingga malam? Menurut Ning Ita, ia Istiqomah minum minuman berbahan rempah-rempah itu setiap hari akibat pandemi hingga jadi kebiasaan hingga kini.

"Nah ini kan perlu untuk ditanam di masing-masing rumah karena faktanya memberi manfaat, paling tidak untuk diri kita dan keluarga kita, kalaupun belum bisa dijual untuk tambahan penghasilan keluarga. Paling tidak untuk keluarga sendiri, daripada beli ke Pasar Tanjung lebih baik 'ndhudhuk dhéwé' (Red: Bhs. Jawa = menggali sendiri). Kalau ada pot-pot di rumah memanfaaatkan, bisa memanfaatkan teras rumah, tidak harus punya pekarangan luas", jelas Ning Ita.

Selain tentang manfaat tanaman obat dari rimpang-rimpangan atau rempah-rempah juga holtikultura, Ning Ita pun menjelaskan inflasi, yaitu kondisi kenaikan harga barang bahan-bahan pangan dan jasa secara umum dan terus menerus dalam waktu tertentu.

"Inflasi inilah yang menyebabkan beberapa negara di dunia ini mengalami resesi. Ada negara itu yang inflasinya sampai 98 % (persen), luar biasa. Negaranya bangkrut, resesi. Karena kalau misalnya saya contohkan harga beras dari Rp. 10.000,– maka naiknya menjadi Rp. 19.000,– luar biasa kenaikannya, itu untuk bahan-bahan pangan saja, belum yang lainnya. Seperti gas, itu kan bagian bahan penting. Jadi inflasi itu bukan hanya disebabkan karena bahan pangan saja, tetapi juga dari bahan penting 'Bapokting'. Itu yang harus kita kendalikan bersama-sama. Bagaimana bahan pokok dan penting ini tidak mengalami kenaikan yang sangat tinggi atau inflasi yang bisa menyebabkan resesibdi negara kita", jelas Ning Ita pula.

"Dari sekian banyak bahan pokok dan penting itu, pada setiap Senin pagi, kita ada rapat koordinasi pusat dan daerah, Pusat dipimpin langsung oleh menteri, daerah dipimpin oleh setiap kepala daerah, Kapolres, Kajari secara zoom setiap Senin seperti ini, itu rapat koordinasi antara pusat dan faerah tentang inflasi. Tidak mungkin setiap Senin pagi antara pusat dan daerah selalu rapat koordinasi kalau itu bukan hal yang tidak penting", lanjutnya.

"Ya ini sekarang yang dihadapi oleh negara kita. Dan kalau panjênêngan (Red: Bhs. Jawa = anda) tahu, setiap hari Senin itu, ketika sudah dipaparkan data Jawa Timur, kan ini antara pusat daerah se Indonesia, karena yang hadir Forkopimda se Indonesia, kalau data Jawa Timur sudah dibuka oleh kementerian, yang langganan menjadi pemicu inflasi itu salah-satunya adalah cabe", tambahnya.

Ditegaskan Ning Ita, bahwa salah-satu komoditas yang menyumbangkan terjadinya inflasi itu adalah cabe. Inilah kenapa, sejak tahun 2022 lalu ia menugasi DKPP Pemkot Mojokerto untuk membagikan benih cabe sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Jika 1 (satu) rumah menanam 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) pohon, nantinya masyarakat rumah-tangga tidak perlu belanja cabe di pasar.

"Karena ketika cabe ini manjadi bahan yang sangat dibutuhkan masyarakat, kemudian hasil panen petani tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, otomatis hargannya pasti akan naik. Kenaikan inilah menjadi salah-satu penyumbang inflasi. Meskipun angkanya nol koma nol sekian, tapi akan tetap berpengaruh", tegas Ning Ita.

Untuk itu, pada kesempatan ini, Ning Ita mengajak bukan hanya peserta Bimtek saja, tapi seluruh warga Kota Mojokerto untuk turut membantu pemerintah menekan inflasi, salah-satunya dengan menanam cabe, setidaknya untuk kebutuhan keluarga.

"Karena ini data Jawa Timur kalau dipaparkan mesti muncul, cabe ini lho mesti muncul. Melalui gerakan ini, saya harap tidak hanya 150 peserta yang menjadi bagian dari sasaran dari Bimtek ini, tapi juga masyarakat Kota mojokerto lainnya dibagi (diberi) benih cabe, biar semuanya menanam cabe dirumah. Jadi kalau sudah menanam cabe kalau mau membuat sambal tidak perlu beli cabe ke pasar. Yang beli cabe ke pasar biar yang jual sambelan saja, kita yang rumah tangga tidak perlu beli cabe ke pasar cukup dari tanaman yang kita tanam di pekarangan rumah kita, yang ada di pot-pot, ini sangat membantu", ajaknya.

Ning pun menyampaikan, pihaknya tidak mengajak melakukan aksi menanam komoditas yang lain, karena dibutuhkan lahan pertanian yang luas. Selain wilayah Kota Mojokerto kecil, lahan pertanian di Kota Mojokerto juga sempit. Tapi kalau menanam cabe, tidak harus di tanam di lahan pertanian, bisa dipekarangan, di pot-lot bunga atau di polibag.

"Cabe tidak membutuhkan lahan pertanian yang luas. Satu rumah cukup 5 (lima) pot, 5 polibag, 10 (sepuluh) polibag kalau anggota keluarganya lebih banyak. Ini kalau dilakukan semua rumah tangga kan akan mengurangi berapa kilo berapa kwaintal, pembelian lombok pasti akan akan berkurang di pasaran, karena rumah tangga mengambil sendiri di pot, polibag atau pekarangannya sendiri. Selain cabe, salah-satu yang merupakan komoditas yang menjadi penyeimbang inflasi di negara kita, di Jawa Timur, di Kota Mojokerto khususnya, maka di dalam program Bimtek Holtikultura panjênêngan juga akan diberikan bibit-bibit tanaman yang bisa mendukung program penurunan stunting", ujar Ning Ita.

Ning Ita kembali menjelaskan, bahwa angka stunting Kota Mojokerto sudah baik. Yang mana, pada akhir tahun 2022 sudah tinggal 4,28, kemudian di tahun 2023 ini juga turun tinggal 3,12. Dijelaskannya pula, pihaknya bercita-cita, 2 (dua) tahun ke depan Kota Mojokerto Zero Stunting.

"Stuntingkan kita nol-kan. Jangan ada lagi anak-anak yang menderita stuting di Kota Mojokerto. Karena ini terkait penyiapan generasi ke depan yang lebih berkualitas yang akan menggantikan saya dan panjênêngan semuanya. Untuk menjadi generasi berkualitas, salah-satu syaratnya wajib bebas stunting. Ini bisa didukung melalui progam Budidaya Holtikultura. Panjenengan makan sayur yang bebas pestisida, itu kan sehat", jelas Ning Ita kembali.

"Panjênêngan makan sayur yang menggunakan hidroponik, itu kan lebih sehat. Kemudian ini dikonsumsi oleh anak-anak kita. Ini merupakan bagian dari mengupayakan supaya tidak ada lagi bayi Stunting. Yang sudah stunting sudah dapat program Dahsyat (Dapur Sehat Atasi Stusting). Yang tidak stusting diberi makanan sehat supaya tidak menjadi stunting, kita cegah bareng-bareng", tambahnya.

Ditandaskan Ning Ita, bahwa dalam program tersebut ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah mengupayakan sehat bagi keluarga melalui budidaya tanaman rimpang-rimpangan tanaman obat keluarga yang bisa dikonsumsi untuk keluarga.

"Kemudian, yang ke-2 (dua), menanam cabe, membantu pemerintah untuk mengatasi inflasi. Dan yang ke-3 (tiga), ikut bersama menurunkan angka stunting dengan membudidayakan tanaman holtikultura, sayur-sayuran yang sehat yang bisa dikonsumsi untuk keluarga", tandasnya. *(DI/HB/Adv)*

Selengkapnya..

Pemkot Mojokerto Salurkan Bantuan Pangan Kepada 1.818 KPM

Dari kiri: Lurah Purwotengah M. Rifai, Camat Kranggan Suharno, Kepala DKPP Pemkot Mojokerto Muchammad Hekamarta Fanani, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Kepala Pincab Bulog Surabaya Selatan Lela Nurita, perwakilan dari Kantor Pos Mojokerto dan Kepala Dinsos P3A Pemkot Mojokerto Choirul Anwar foto bersama saat akan dilakukan penyerahan batuan pangan secara simbolis di Balai Kelurahan Purwotengah Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, Rabu (05/04/2023) pagi.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) setempat hari ini, Rabu 05 Maret 2023, mulai menyalurkan bantuan pangan nasional untuk 8.181 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 18 kelurahan se Kota Mojokerto.

Dalam acara yang digelar di Balai Kelurahan Purwotengah Kecamatan Magersari Kota Mojokerto ini, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Kepala DKPP Pemkot Mojokerto Muchammad Hekamarta Fanani hadir menyampaikan sambutan sekaligus berkesempatan secara simbolis menyerahkan bantuan pangan tersebut.

Dalam sambutannya, Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan Ning Ita ini menerangkan, bahwa penyaluran bantuan pangan ini merupakan upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi di Kota Mojokerto, khususnya harga beras yang belum stabil meskipun pemerintah telah melakukan operasi pasar.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menyerahkan bantuan pangan secara simbolis kepada salah-seorang KPM di Balai Kelurahan Purwotengah Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, Rabu (05/04/2023) pagi.

“Bantuan ini merupakan salah-satu program dari Badan Pangan Nasional dalam rangka menjaga agar inflasi, khususnya terkait dengan harga beras ini agar lebih terkendali di masing-masing daerah", terang Ning Ita.

Wali Kota Perempuan Pertama di Kota Mojokerto ini berharap, bantuan pangan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah ketidak-stabilan harga pangan khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijjriyah.

“Karena kita tahu, menjelang Idul Fitri ini kebutuhan belanja masyarakat terkait bahan pangan ini meningkat, sehingga ini sebagai salah-satu upaya juga agar masyarakat khususnya KPM juga bisa lebih tenang menjelang lebaran", ujar Ning Ita penuh harap.

Orang Nomor Satu di lingkungan Pemkot Mojokerto ini menjelaskan, bahwa bantuan pangan tersebut akan disalurkan selama 3 bulan mulai dari bulam Maret hingga Mei 2023 mendatang.

Bantuan pangan yang akan disalurkan kepada 1.818 KPM Kota Mojokerto. Rabu (05/04/2023) pagi.

“Bantuan pangan akan diberikan selama 3 (tiga) bulan. Mulai bulan Maret, April hingga Mei 2023. Dimana, masing-masing KPM akan menerima bantuan beras sebanyak 10 kilogram beras per bulan", jelas Ning Ita.

Pelaksana-tugas (Plt.) Kepala DKPP Pemkot Mojokerto Muchammad Hekamarta Fanani menegaskan, bahwa penyaluran bantuan pangan ini akan dilakukan secara bertahap di masing-masing kelurahan.

"Bantuan pangan hari ini disalurkan di Kelurahan Purwotengah kepada 64 penerima dan nanti secara bertahap untuk 17 kelurahan yang lain maksimal sebelum hari raya sudah tuntas", tegas Plt.) Kepala DKPP Pemkot Mojokerto Muchammad Hekamarta Fanani.

Turut hadir mendampingi Ning Ita dalam penyaluran bantuan pangan kali ini di antaranya Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Choirul Anwar, Camat Kranggan Suharn, Lurah Purwotengah M. Rifai serta Kepala Pincab Bulog Surabaya Selatan Lela Nurita dan perwakilan dari Kantor Pos Mojokerto. *(law/an/HB)*

Selengkapnya..

Kendalikan Inflansi Pangan, Bupati Ikfina Jalin Kerja-sama Dengan BPTP Provinsi Jatim

Bupati Mojokerto Ikfina Fatmawati dan Kepala BPTP Provinsi Jatim Dr. Atekan saat menanda-tangani kesepakatan kerja-sama di smart room Satya Bina Karya Pemkab Mojokerto, Kamis (12//01/2023) petang.

Kab. MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menjalin kerja-sama dengan dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Jawa Timur (Jatim) di sektor pertanian. Upaya ini dimasudkan guna mendukung program pemerintah mencapai swasembada pangan serta mengendalikan inflasi di Bumi Mojopahit. 

Pelaksanaan kerja-sama tersebut tertuang pada nota kesepakatan yang ditanda-tangani langsung oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dengan Kepala BPTP Provinsi Jatim Dr. Atekan yang dilaksanakan di smart room Satya Bina Karya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto pada Kamis (12/01/2023) petang.

Turut hadir sekaligus mendampingi Bupati Mojokerto dalam kegiatan ini, di antaranya yakni Kepala Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nurul Istiqomah, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Mojokerto dan Kabag PKP Setdakab Mojokerto. 

Dalam nota kesepakatan tersebut, terdapat kerja-sama yang dilakukan Pemkab Mojokerto dengan BPTP Jatim terkait dengan penyediaan sumber benih Varietas Unggul Baru (VUB) Balitbangtan serta pembinaan dan pendampingan penangkaran benih kepada para petani di Bumi Mojopahit.

Dalam sambutannya, Kepala BPTP Provinsi Jatim Dr. Atekan menjelaskan, dengan melaksanakan, melakukan nota kesepakatan ini, dapat menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan sektor pertanian di Kabupaten Mojokerto.

"Mudah-mudahan kedepannya diberikan kemudahan-kemudahan untuk dapat mengawal terkait pembangunan pertanian di Kabupaten Mojokerto", harap  Kepala BPTP Provinsi Jatim Dr. Ateka.

Ditambahkannya, bahwa dalam pelaksanaan nota kesepakatan tersebut memang fokus terhadap perbenihan, karena perbenihan sangat memegang peran penting dalam mengembangkan disektor pertanian.

"Artinya, sumbernya dari benih, kalau benihnya kualitasnya tidak bagus, biarpun kita kasih pupuk dengan kualitas yang sangat baik, saya yakin kualitasnya tidak akan baik", tambahnya.

Terkait benih, lanjut Dr. Atekan, BPTP Provinsi Jatim sudah memproduksi khususnya untuk Benih Dasar (BD atau FS) padi sedikitnya 18 Ton dan ia menilai sudah dapat memenuhi kebutuhan di wilayah Kabupaten Mojokerto.

“Jadi, kalau terkait benih padi untuk memenuhi yang ada di Kabupaten Mojokerto sebetulnya ini sudah lebih dari cukup untuk kelas FS", lanjutnya.

Selain memproduksi benih dasar padi, saat ini BPTP Provinsi Jatim juga fokus dalam mengembangkan sektor ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB). Terkait pengembangan ayam KUB, Atekan menilai, dapat dikembangkan bersama dengan Pemkab Mojokerto.

“Tentu nanti terkait dengan pendampingan kami juga punya tenaga ahli dibidang itu, sehingga kami bisa mengembangkan di Kabupaten Mojokerto", ujarnya. 

Sementara itu, Bupati Ikfina di dampingi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Nurul Istiqomah menyampaikan, bahwa pihaknya sangat mengapresiasi atas kerja-sama dan pelaksanaan penanda-tanganan nota kesepakatan tersebut.

Menurut Bupati Ikfina, komoditas utama di Bumi Mojopahit adalah padi serta adanya pelatihan kepada para petani tentang penangkaran benih padi dapat meningkatkan kualitas di sektor pertanian.

“Sehingga nanti harapannya adalah benih-benih padi yang ditanam oleh para petani adalah benih-benih padi yang berkualitas dengan teknik penangkarannya yang benar", ujar Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.

Disampaikannya pula, bahwa ia pun sangat mendukung adanya pengembangan ayam KUB oleh BPTP Provinsi Jatim. Ke depan, BPTP Provinsi Jatim bisa berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto.

"Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022. Yang mana, dana desa ditetapkan penggunaannya dalam Program Ketahanan Pangan dan Hewani sebesar 20 persen. Sehingga, aturan 20 persen ini akan dapat memberikan kemanfaatan yang lebih nyata dan dapat mensupport ketahanan pangan yang betul-betul ada dampaknya", ungkap Bupati Ikfina.

"Jadi, ini akan memberikan pengaruh terhadap inflasi karena daging ayam dan telur termasuk komoditas yang dipantau terus setiap hari karena memiliki komponen yang menentukan angka inflasi", tandasnya.

Bupati Ikfina juga meminta Dinas Pertanian Pemkab Mojokerto untuk bisa mencermati dan melanjutkan kerja-sama yang telah dilakukan oleh Pemkab Mojokerto dengan BPTP Provinsi Jatim, karena hal ini bisa memperbaiki sistem tanam padi yang dapat menjamin hasil panennya serta berdampak pada pengendalian inflasi di Bumi Mojopahit.

Selain dapat mengatasi inflasi, menurut orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini, dengan melakukan kerja-sama ini dapat mewujudkan dunia pertanian di Bumi Mojopahit akan semakin baik dan berkembang serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Kabupaten Mojokerto.

"Mudah-mudahan, kedepannya, kerja-sama kita ini akan terjalin semakin baik dan memberikan manfaat yang semakin besar untuk masyarakat Kabupaten Mojokerto", pungkas Bupati Ikfina, penuh harap.*(get/DI/HB)*

Selengkapnya..

Gubernur Khofifah Pastikan, Stok Pupuk Musim Tanam 2023 Di Jatim Aman

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (tengah) saat mengunjungi PT. Pusri Palembang di Gedung Wisma Melati Palembang, Sabtu (07/01/2023).

Kota SURABAYA – (harianbuana.com).

Demi kelancaran awal musim tanam di Jawa Timur tahun 2023, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa pada Sabtu (07/01/2023) kemarin, mengunjungi PT. Pupuk Sriwidjaja (PT. Pusri) Palembang.

Kunjungan juga dimaksudkan untuk memastikan stok pupuk untuk wilayah Provinsi Jatim aman. Tercatat, ada 14 kabupaten/kota di Jatim sejak tahun 2021 menerima pupuk urea bersubsidi dari PT. Pupuk Sriwijaya (Pusri) Palembang.

"Realisasi penyaluran pupuk urea bersubsidi untuk wilayah Jatim tahun 2021 ke 9 kabupaten dan 5 kota tersebut sebesar 170.000 dari alokasi 176.000 ton atau sekitar 96 persen. Penyaluran pupuk urea bersubsidi yang dilakukan PT. Pusri ke 14 daerah wilayah Jatim sejauh ini lancar. Stoknya, sangat mencukupi dan sudah berada di gudang Pusri Jatim", kata Gubernur Khofifah saat mengunjugi PT. Pupuk Sriwidjaja (PT. Pusri) Gedung Wisma Melati Palembang, Sabtu (07/01/2023).

Adapun 14 daerah di Provinsi Jatim yang tercatat sebagai daerah penerima pupuk urea bersubsidi produk PT. Pusri tersebut, di antaranya yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso.

Kemudian, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupatèn Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo,  Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan dan Kota Batu.

“Berdasarkan Permentan Nomor 734/KPTS/SR.320/M/09/2022, Provinsi Jawa Timur telah mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023 untuk urea sebesar 1.002.944 ton, NPK 621.355 ton, dan NPK Formula Khusus untuk Kakao sebesar 5.467 Ton", terangnya.

Lebih lanjut, Orang Nomor Satu di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tersebut menjelaskan, bahwa realisasi penyaluran pupuk urea bersubsidi produk PT. Pusri untuk wilayah Jatim tahun 2021 ke 9 kabupaten dan 5 kota tersebut seberat 170.000 ton dari alokasi 176.000 ton atau terealisasi sekitar 96 persen.

Di tahun 2022, penyaluran pupuk urea bersubsidi ke 14 daerah tersebut meningkat pesat hingga seberat 315.000 ton dari alokasi penyaluran 331.000 ton atau terealisasi sekitar 95 persen.

"Penyaluran pupuk urea bersubsidi produk PT. Pusri yang sangat dibutuhkan petani itu dibantu 62 distributor dan pengecer di 2.657 kios di Jatim", jelas Gubernur Perempuan Pertama di Provinsi Jawa Timur tersebut.

Gubernur Khofifah menegaskan, bahwa memasuki musim tanam tahun 2023, per tanggal 5 Januari, penyaluran pupuk urea bersubsidi produk PT. Pusri di Jatim saat ini sudah mencapai 116.000 ton.

“Selain itu, dari data rencana kebutuhan 2023 yang sudah terkumpul, usulan untuk pupuk urea seberat 1.150.806 ton, NPK 1.464.014 ton dan usulan NPK formula khusus seberat 1.756 ton. Dari Rencana Kebutuhan tersebut untuk NPK formula khusus masih tersisa 3.711 ton yang rencananya tidak diserap. Kami tentu sangat berterima-kasih kepada PT. Pusri atas upaya pendistribusian pupuk bersubsidi yang sangat dibutuhkan petani Jatim", tegas Gubernur Khofifah.

Gubernur Khofifah menandaskan, bahwa stok pupuk urea bersubsidi produk PT. Pusri untuk seluruh wilayah Jatim per-tanggal 5 Januari 2023 tergolong aman dengan total berat 35.303.000 ton atau 133 persen dari ketentuan Peraturan Menteri Pertanian sebesar 26.568.000 ton.

"Beberapa hari lalu sudah dipastikan oleh Komisaris serta Direktur Keuangan dan Umum Pusri, bahwa di tempat pengepakan pupuk urea Pusri Palembang di Kabupaten Banyuwangi posisi stoknya mencukupi untuk persiapan penyaluran di awal tahun 2023", tandas Gubernur Khofifah. *(DI/HB)*

Selengkapnya..

Gelar Rakor, Komisi III Minta SBM Rayon II PT. Pertamina Layani Pembelian BBM Bio Solar Kepada Para Petani Kota Mojokerto

Anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto Nuryono Sugi Raharjo saat Rakor dengan SBM Rayon II PT. Pertamina SPBU se Kota Mojokerto, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Pemkot, Selasa (25/10/2022).

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto Rapat Koordinasi (Rakor) dengan SBM Rayon II PT. Pertamina SPBU se Kota Mojokerto, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Pemkot.

Rakor yang difasilitasi oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakot Mojokerto dan digelar pada Selasa 25 Oktober 2022 ini dalam rangka menindak-lanjuti adanya keluhan sejumlah warga terkait kebutuhan penggunaan BBM bersubsidi. Di antaranya, para petani Kota Mojokerto yang mengaku kesulitan membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bio solar untuk non kendaraan umum, yaitu traktor dan mesin pertanian lainnya.

Mereka mengeluh, SPBU itu tidak melayani pembelian BBM bersubsidi bio solar untuk non kendaraan umum, yaitu traktor dan mesin pertanian lainnya untuk kebutuhan para petani Kota Mojokerto sejak tahun 2018. Padahal, BBM bersubsidi bio solar sangat mereka butuhkan supaya bisa menjalankan traktor dan mesin pertanian lainnya.

Keluhan itu, disampaikan para petani Kota Mojokerto secara langsung kepada Anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto Nuryono Sugi Raharjo dan kemudian diungkapkan oleh Nuryono dalam Rakor tersebut.

"Komisi III DPRD Kota Mojokerto meminta, SPBU melayani pembelian BBM bersubsidi bio solar yang dibutuhkan petani Kota Mojokerto untuk menjalankan traktor dan mesin pertanian lainnya. BBM bersubsidi bio solar sangat mereka butuhkan, supaya bisa menjalankan traktor dan mesin pertanian lain untuk menggarap lahan pertanian para petani Kota Mojokerto", ujar Anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto Nuryono Sugi Raharjo.

Menanggapi keluhan para petani Kota Mojokerto yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto Nuryono Sugi Raharjo tersebut, Direktur SPBU Wringinrejo, Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto membantah disebut tidak melayani pembelian BBM bersubsidi bio solar untuk traktor dan mesin pertanian lainnya kepada petani Kota Mojokerto sejak tahun 2018.

Kukuh Satriyo selaku Direktur SPBU Wringinrejo, Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto menegaskan, pihaknya melayani pembelian BBM bersubsidi bio solar untuk kebutuhan para petani Kota Mojokerto dengan syarat 'Surat Rekomendasi' dari kelurahan atau kecamatan harus menyebutkan identitas SPBU yang dituju.

“Kami melayani penjualan terhadap petani, namun tujuan Surat Rekomendasi tersebut harus jelas untuk SPBU mana. Ini kesalahan persepsi saja. Kita khawatir juga kalau tidak tepat sasaran, repotnya kita yang akan dipanggil pihak kepolisian”, tegas Direktur SPBU Wringinrejo Kukuh Satriyo.

“Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014. Sudah jelas dan gamblang persyaratan yang diperbolehkan, sehingga penjualan BBM bersubsidi tepat sasaran", tandasnya. (DI/HB)*

Selengkapnya..

Jelang Idul Adha 1443 H, Pemkot Mojokerto Sosialisasi Antisipasi PMK Di Masa Kurban

Plt. Kepala DKPP Pemkot Mojokerto Agus Triyatno saat menyampaikan sambutan sekaligus arahan dalam Sosialisasi Antisipasi PMK di Masa Kurban, di pendopo Sabha Kridhatama Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto, Kamis 30 Juni 2022.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Mengatisipasi maraknya wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) menjelang pelaksanaan Idhul Adha 1443 Hijjriyah / 2022 Masehi, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) dan Baznas setempat menggelar Sosialisasi Antisipasi PMK Di Masa Kurban, Kamis 30 Juni 2022.

Sosialisasi yang diselenggarakan di pendopo Sabha Kridhatama Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto tersebut, dihadiri oleh para camat, lurah, takmir masjid serta petugas prameswari se Kota Mojokerto.

“Kami memang telah menyebarkan guideline ke berbagai pihak perihal berkurban aman di tengah wabah PMK. Tapi, itu tentu cuma komunikasi searah. Kali ini, kami hadirkan langsung pakarnya, sehingga panjenengan bisa berdiskusi langsung", ujar Pelaksana-tugas (Plt.) Kepala DKPP Pemkot Mojokerto Agus Triyatno.

Narasumber dalam forum tersebut adalah seorang pakar epidemiologi veteriner dan kesehatan masyarakat veteriner, drh. Widi Nugroho, Ph.D. Selain menjelaskan perihal ciri-ciri hewan kurban yang sehat dan sesuai syariat, ia juga menyebut jika PMK adalah wabah yang tidak perlu ditakuti.

“Berkurban di tengah wabah PMK ini tetap aman, tidak perlu panik. Apabila ada hewan yang terinfeksi pun dagingnya tetap bisa dikonsumsi", ungkap sosok yang telah memperoleh gelar Ph.Dd dari The University of Adelaide Australia ini.

Narasumber ahli epidemiologi veteriner dan kesehatan masyarakat veteriner, drh. Widi Nugroho, Ph.D. saat menyampaikan materi dalam Sosialisasi Antisipasi PMK di Masa Kurban, di pendopo Sabha Kridhatama Rumah Dinas Wali Kota Mojokerto atau Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50 Kota Mojokerto, Kamis 30 Juni 2022.

Meski demikian, Widi tetap menekankan agar sebisa mungkin untuk menghindari penyembelihan hewan yang telah terjangkit PMK dan turut serta dalam penularan wabah tersebut.

Terkait itu, Widi memaparkan langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencegah agar hewan ternak tidak terinfeksi serta upaya apa saja yang harus dilakukan jika hewan sudah terlanjur terjangkit PMK.

“Salah satu kuncinya adalah menjauhkan hewan kurban dari sumber penularan virus PMK. Yaitu bisa dari manusia, hewan lain yang sudah terinfeksi, limbah kandang hewan terinfeksi, udara, pakan, minum, dan jarum suntik", papar Widi.

Widi kemudian memberikan penjelasan secara panjang-lebar tentang virus penyebab PMK serta masing-masing poin sumber penularannya tersebut.

Peneliti sekaligus dosen Universitas Brawijaya ini juga memaparkan bagaimana kondisi organ-organ tertentu dari hewan ternak yang terjangkit PMK serta memperlihatkan sejumlah foto yang menunjukkan perbedaan antara organ sehat dan terinfeksi virus PMK.

Sementara itu, Ketua Baznas Kota Mojokerto Dwi Hariadi menyampaikan, selain sosialisasi semacam ini, Pemkot juga akan memberikan pelatihan serta sertifikasi Juleha (Juru sembelih halal).

Melalui program tersebut, harapannya para pengurus masjid memiliki kemampuan menyembelih hewan sehingga tidak harus menggunakan jasa penyembelih dari rumah potong hewan (RPH) yang jumlahnya terbatas. *(EL/an/HB)*

Selengkapnya..

Gubernur Khofifah Optimis Harga Cabai Akan Stabil Sebelum Idul Adha

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat Sidak pasar.

Kota SURABAYA – (harianbuana.com).

Harga cabai di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur (Jatim) mengalami kenaikan. Padahal, kontribusi hortikultura strategis Jawa Timur untuk komoditas cabai rawit merupakan yang tertinggi  secara nasional, sedangkan komoditas cabai besar tertinggi  ke-empat

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melakukan beberapa upaya kongkrit supaya produksi cabai terus berjalan, sehingga mampu menstabilkan kembali harga cabai di pasaran. 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan koordinasi dengan Asosiasi Petani Cabai Indonesia (APCI) di Kabupaten Kediri, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, bahwa saat ini ada dua penyebab kenaikan harga cabai rawit.

Yang pertama, karena tingginya curah hujan yang menimbulkan serangan penyakit pada tanaman. Hal ini kemudian berdampak pada penurunan produksi dan jadwal tanam cabai mengalami kemunduran. 

"Di daerah dataran rendah, seharusnya penanaman cabai dilakukan April 2022. Namun, karena curah hujan yang masih tinggi, akhirnya menyebabkan berkurangnya luas tanam", ungkap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Selasa (07/06/2022). 

Yang kedua, karena serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) terhadap komoditas cabai. Yang mana, pada periode April 2022, di Jawa Timur terdapat 4 (empat) serangan. Yakni hama lalat buah seluas 32,4 hektare, trips seluas 15,55 hektare, kutu kebul seluas 2,21 hektare.

Sedangkan penambahan serangan penyakit virus kuning seluas 34,03 hektare, Antraknose seluas 12,31 hektare, bercak daun seluas 8,4 hektare dan layu fusarium 2,5 hektare.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat Sidak pasar.

Agar Serangan OPT di beberapa lokasi sentra (daerah dataran tinggi) bisa dikendalikan, Gubernur Khofifah mengatakan, bahwa Pemprov Jatim menggunakan Agens Pengendali Hayati.

“Sekarang di beberapa lokasi sudah mulai tumbuh tunas baru, sehingga diharapkan dapat membantu ketersediaan cabai rawit jelang Idul Adha", terang Gubernur Khififah.

Sementara itu, strategi berbeda diterapkan untuk mengatasi permasalahan komoditas cabai di daerah dataran rendah. Terkait itu, Gubernur Khofifah meminta untuk segera menanam cabai rawit menggunakan varietas genjah dengan usia panen 70–80 hari, yaitu varietas Bhaskoro dan Dewata.

“Ini diharapkan dapat mendukung ketersediaan cabai pada Juli utamanya menjelang Idul Adha", cetus Gubernur Khofifah.

Khofifah tetap optimistis, bahwa upaya menurunkan harga cabai rawit dan harga cabai besar di Jatim dapat dilakukan. Secara umum, kontribusi hortikultura strategis Jawa Timur terhadap nasional untuk komoditas cabai besar senilai 9,4 % atau menduduki urutan empat nasional. Sedangkan komoditas cabai rawit menyumbang sebesar 41,8 % atau yang tertinggi secara nasional. 

"Apalagi, potensi luas tanam komoditi cabai besar di Jawa Timur pada tahun 2021 mencapai 15.398 hektare dengan produksi mencapai 127.429 ton", jelas Gubernur Khofifah.

Lima kabupaten produsen cabai besar tertinggi tahun 2021 di Jawa Timur antara lain Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Probolinggo.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat Sidak pasar.

Gubernur Khofifah menegaskan, perkembangan komoditas cabai besar pada rentang Januari–Maret 2022 yaitu luas tanam mencapai 2.525 hektare dengan produksi mencapai 33.350 ton dan konsumsi sebesar 17.082 ton/ kapita/ tahun. 

Melihat angka tersebut, maka produksi cabai besar masih surplus 16.268 ton. Lalu, pada bulan April 2022 sebesar 63 % dan prognosa pada Mei 2022 menunjukkan luas tanam cabai besar sebesar 1.285 hektare dengan capaian produksi sebesar 11.892 ton. Sehingga, diperkirakan mendapatkan surplus sebesar 503 ton. 

“Jadi, kebutuhan cabai besar di Jawa timur terbagi untuk memenuhi kebutuhan industri kurang lebih sebesar 80% dan untuk rumah tangga sebesar 20% dari total produksi", jelas Gubernut Khofifah pula. 

Sementara itu, potensi luas tanam komoditi cabai rawit di Jawa Timur pada 2021 mencapai 70.892 hektare dengan produksi mencapai 578.883 ton. Ada lima kabupaten yang produksi cabai rawitnya tertinggi tahun 2021 di Jawa Timur, yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tuban. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim Hadi Sulistyo menambahkan, perkembangan komoditas cabai rawit pada Januari–Maret tahun 2022 yaitu luas tanam mencapai 14.562 hektare dengan hasil panen mencapai 164.806 ton dan konsumsi seberat 218.273 ton/ kapita/ tahun. Dengan demikian, produksi cabai rawit masih surplus 146.533 ton.

Dilanjutkan April 2022 sebesar 63 % dan prognosa pada Mei 2022 menunjukkan bahwa luas tanam cabai rawit seluas 6.274 Ha dengan sasaran produksi seberat 104.007 ton, sehingga diperkirakan mendapatkan surplus seberat 91.825 ton. 

“Kebutuhan cabai rawit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kurang lebih sebesar 85 % – 90 % dan kebutuhan industri sebesar 10 % – 15 % dari total produksi. Secara umum masih terpenuhi", jelas Hadi. 

Data Siskaperbapo menunjukkan harga cabai di Jawa Timur mengalami kenaikan, harga rata-rata Jawa Timur untuk komoditas cabai rawit merah per tanggal 7 Juni 2022 sebesar Rp. 84.823,–, meningkat 241,48 %  (Rp. 59.983,–) dibandingkan harga tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp. 24.840,–. Sedangkan harga rata-rata di Jawa Timur untuk komoditas cabai merah besar per tanggal 7 Juni 2022 sebesar Rp. 62.144,–, meningkat 78,58 %  (Rp. 27.346,–) dibandingkan harga tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp. 34.798,– *(DI/HB)*

Selengkapnya..

Disperta Mojokerto Beri Pengobatan Dor To Dor, 297 Ekor Sapi Terjangkit PMK Sembuh

Salah-satu petugas Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, saat memberikan pengobatan pada ternak sapi milik warga, Selasa (17/05/2022).

Kab. MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Sedikitnya 297 ekor sapi milik warga yang terjangkit PMK (Penyakit Mulut dan Kaki) di wilayah Kab. Mojokerto sembuh total setelah mendapatkan pengobatan. Ini merupakan hasil  keras Tim Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Mojokerto bersama keseriusan pemilik ternak yang menginginkan hewan ternaknya seht kembali, Selasa (17/05/2022).

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, Hj. Nurul Istiqomah menjelaskan hasil pendataan tim Bidang Kesehatan Hewan yang dipimpin Kabid Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, Drh Agus Harjito hingga Selasa (17/5/2022) ini, membawa kabar menyenangkan, karena sudah tercatat 297 ekor sapi yang terjangkit PMK sudah sembuh total. 

“Saat ini sapi yang sembuh total tinggal pemulihan penggemukan badan, karena napsu makannya sudah normal seperti semula. Sedangkan sapi yang masih sakit masih sakit, masih dalam perawatan", jelas Nurul Istiqomah.

Nurul menjelaskan, dengan panduan dari Tim  Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, sapi peternak yang sudah diobati, pemilik ternak tinggal melakukan perawatan sampai ternaknya bisa kembali normal makan rumput pada jangka waktu tertentu, dan disarankan segera menghubungi dokter hewan di wilayah kecamatannya masing-masing, jika hewan ternaknya masih kesulitan makan.

Dengan adanya saling koordinasi antara petani pemilik ternak yang terjangkit PMK dengan petugas Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, lanjut Kadisperta Kabupaten Mojokerto, besar kemungkinan sapi yang terjangkit bisa sembuh secara keseluruhan.  Karena Tim Kesehatan Hewan bisa dengan cepat menangani setiap ada laporan dari pemilik ternak.

Dijelaskannya pula, bahwa selain data sapi yang sembuh, juga terdapat  jumlah sapi yang mati akibat PMK atau foot and mouth diseas. “Sampai hari Selasa (17/5/2022) ini, sudah tercatat 21 ekor sapi yang mati. Sedangkan sapi yang dijual ada 7 ekor dan sapi yang disembih dengan paksa ada 5 ekor", jelasnya pula.

Nurul menandaskan, diwilayah Kabupaten Mojokerto sampi hari ini, sapi ternak yang  sakit total seluruhnya ada 1.221 ekor sudah termasuk 5  ekor ternak  kambing. Sedangkan sapi yang sudah sembuh mencapai 297 Ekor. 

“Tim Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, terus kami sebar setiap hari untuk melakukan penanganan terhadap hewan yang sakit. Selain itu, tim juga kami minta untuk melakukan penanggulangan terhadap hewan-hewan yang masih sehat, agar terhindar dari penyakit  PMK ini", tandasnya. *(get/DI/HB)*

Selengkapnya..

Korban Wabah PMK Tembus 523 Ekor Sapi, Pemkab Mojokerto Tutup Pasar Hewan 1 Bulan

Salah-satu pasar hewan di kawasan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto di tutup sementara.

Kab. MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Dinas Pertanian setrmpat melakukan gerak cepat menutup sejumlah pasar hewan yang menyebar di kawasan Kabupaten Mojokerto. Upaya ini untuk mengantisipasi sekaligus  mencegah penyebaran wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) pada ternak sapi, dikarenakan  penularan wabah tersebut cukup cepat.

Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Pemkab Mojokerto Nurul Istiqomah didampingi Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Pemkab Mojokerto drh. Agus Harjito pada Rabu (11/05/2022) pagi, saat dikonfirmasi di kantornya menjelaskan, bahwa tingkat penularan wabah ini cukup tinggi.

Dijelaskannya pula, bahwa dari hasil pendataan selama 4 hari berturut-turut, ternak sapi yang terjangkit PMK di Kabupaten Mojokerto terus bertambah. Yang mana, data sampai pada hari Rabu (11/05/2022) pagi, sudah tercatat ada sebanyak 523 ekor sapi yang terjangkit PMK.

Sebelumnya, lanjut Kadis Pertanian Pemkab Mojokerto, hingga pada Minggu (08/05/2022) lalu, ternak sapi warga yang terjangkit wabah PMK masih di angka 320 ekor dari 13 kecamatan dan 33 desa. Kemudian, pada Senin (9/5/2022) lalu, ternak sapi yang sudah terjangkit wabah PMK bertambah naik menjadi  408 ekor yang menyebar di 15 kecamatan dan 45 desa. 

Lalu, hingga Rabu (11/05/2022) pagi ini, bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Pemkab Mojokerto terus melakukan pendataan dan pemeriksaan untuk menuntaskan di 309 desa yang menyebar di 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto.

Dipastikan, masih penjelasan  Kadis Pertanian Pemkab Mojokerto, jumlah ternak sapi yang terjangkit PKM di Kabupaten Mojokerto bisa naik lebih dari 100 ekor sapi, karena hasil laporan sampai Rabu pagi tadi, petugas sudah mencatat 523 ekor sapi yang terjangkit PMK.

“Tingkat penularannya cukup tinggi dan cepat mencapai 90-100 persen, karena penularan wabah PMK ini selain cepat menyebar di pasar hewan, juga bisa dari mobil pengangkut sapi", jelas  Kadis Pertanian Pemkab Mojokerto Nurul Istiqomah didampingi Kabid Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Pemkab Mojokerto drh. Agus Harjito, Rabu (11/05/2022) pagi. 

Kabid Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Pemkab Mojokerto drh. Agus Harjito menerangkan, tenaga bidang kesehatan ternak Dinas Pertanian Pemkab Mojokerto telah melakukan berbagai langkah guna memutus penyebaran wabah PMK agar tidak lebih meluas.

Diterangkannya pula, bahwa wabah PMK ini memang menjadi atensi bagi pemerintah. Bahkan, dirinya juga menganggap wabah ini menyerupai Covid versi sapi. Namun, virus ini tidak mematikan, karena angka kematian sapi yang terjangkit wabah ini cenderung rendah. 

“Angka kematian 1 sampai 5 persen saja. Sedangkan angka kesembuhan sekitar 95 persen. Karena PMK pada ternak sapi dapat sembuh jika diobati. Namun, wabah PMK ini, menjadi atensi pemerintah. Bisa dibilang Covid-19 di dunia ternak sapi", terang Agus.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan, selain memberlakukan lockdown di sejumlah pasar hewan dengan melakukan penutupan sementara selama 1 bulan, juga gencar melakukan desinfeksi di spot-spot penting dan memberi penyuluhan melalui program KIE (komunikasi, informasi dan edukasi).

Ada sebanyak 6 pasar hewan di Kabupaten Mojokerto terpaksa ditutup sementara. Sejumlah pasar hewan tersebut menyebar di kawasan Kecamatan Pungging (Pasar Ngrame), di Kecamatan Pacet (Pasar Pandan, di Kecamatan Gondang (Pasar Pohjejer), di Kecamatan Jatirejo (Pasar Dinoyo) dan paar hewan di Kecamatan Kemlagi.

Adapun tanda-tanda ternak sapi yang tertular penyakit PMK, menurut Agus Harjito di antaranya yakni demam, keluar liur, moncong dan lidah seperti melepuh sehingga hewan ternak tidak mau makan yang menyebabkan sakit. JIka tidak secepatnya diberi pertolongan, dapat merembet ke bagian kaki yang bisa mengakibatkan kuku lepas.

Namun, sapi yang terjangkit wabah PMK ini masih bisa disembuhkan dan butuh waktu 10–14 hari diobati menggunakan analgesik antipiritik (obat anti demam) antihistamin, vitamin dan antibiotik.

“Pertolongan pertama bisa diberikan oralit, campuran gula dan garam atau dikasih telur ayam juga bagus. Itu untuk menjaga kondsi tubuh sapi", jelas Kabid Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Pemkab Mojokerto drh. Agus Harjito. *(get/DI/HB)*

Selengkapnya..

Marak Wabah PMK, Ning Ita Pastikan Hewan Ternak Di Kota Mojokerto Sehat Dan Aman Dikonsumsi

Ning Ita didampingi Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemkot Mojokerto Happy Dwi Prasetiawan - (Jen).

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Sejak ditetapkannya status wabah Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) di sejumlah kabupaten di Jawa Timur, Pemkot Mojokerto pun mengambil langkah cepat. Hal itu demi memastikan hewan ternak di Kota Mojokerto terbebas dari penyakit tersebut.

"Alhamdulillah..., berdasarkan pemantauan di lapangan, data terakhir hingga tiga hari kemarin, menunjukkan hewan ternak di pasar hewan kita aman. Tidak ada hewan yang sakit atau menunjukkan gejala penyakit PMK ini", ujar Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari pasca Rakor bersama DKPP di Sabha Mandala Madya Pemkot Mojokerto, Selasa (10/05/2022).

Mengingat persebaran virus penyakit ini bisa terjadi lewat udara (Airbone), pemantauan terhadap lalu lintas sapi, kambing, kerbau atau hewan ternak lain yang masuk ke Kota Mojokerto menjadi kunci.

Selain hewan ternak yang diperdagangkan di pasar hewan, pemeriksaan (screening) terhadap hewan ternak juga dilakukan di RPH (red: rumah potong hewan) Kota Mojokerto.

"Kami perketat pemeriksaan sapi-sapi yang masuk ke RPH. Sebelum dipotong, harus ada pemeriksaan dengan detail oleh dokter hewan yang memang sudah ditugaskan di setiap RPH di Kota Mojokerto", tegas Wali Kota Mojokerto yang akrab disapa Ning Ita ini.

Lebih lanjut, mekanisme screening dijelaskan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pemerintah Kota Mojokerto Happy Dwi Prasetiawan.

"Sebelum dipotong wajib untuk diperiksa dulu oleh dokter hewan. Kalau sehat, boleh disembelih. Tapi, jika ada gejala, maka sapi akan di karantina dulu. Jangan sampai ada interaksi dengan sapi-sapi lainnya", jelas Happy.

Happy menegaskan, pihaknya akan menambahkan jumlah dokter hewan yang diterjunkan di lapangan. Hal tersebut demi menjaga sapi atau hewan ternak lainnya di Kota Mojokerto agar tetap berstatus sehat.

Ditandaskannya, meskipun sapi dengan penyakit ini boleh dikonsumsi, kecuali jeroan dan organ yang terinfeksi virus, pihaknya tetap berupaya untuk menjaga kualitas daging yang akan dikonsumsi masyarakat.

"Hal tersebut merupakan bagian dari komitmen dalam melayani masyarakat", tandasnya.

Sementara terkait isu penutupan pasar hewan, Wali kota Ika Puspitasari menyatakan pihaknya tidak akan mengambil langkah tersebut.

"Karena berdasarkan Surat Edaran dari provinsi, Kota Mojokerto tidak termasuk dalam daftar daerah yang diharuskan melakukan penutupan. Selain itu, karena memang faktanya sampai hari ini tidak ada temuan di wilayah kita. Jadi tidak perlu ada penutupan pasar hewan", pungkasnya. *(EL/an/HB)*

Selengkapnya..

Pemkot Mojokerto Serius Garap KUBE Ketahanan Pangan

Ning Ita didampingi Kepala dan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemkot Mojokerto dalam pembahasan KUBE - (Jen).

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Meskipun wilayah Kota Mojokerto memiliki keterbatasan lahan pertanian, perikanan dan peternakan, faktanya masih ada sejumlah warga yang tertarik untuk berwirausaha dalam bidang tersebut. Terbukti dari keberadaan sejumlah kelompok usaha bersama (kube) yang masih bertahan dan bahkan menunjukkan progres yang positif.

"Meskipun tidak sebanyak bidang industri dan perdagangan, kita harus tetap mensupport warga yang punya ketertarikan di bidang ketahanan pangan ini. Karena memang disitu masih ada peluang yang dinilai menguntungkan oleh sejumlah kelompok warga", ungkap Wali Kota  Mojokerto Ika Puspitasari saat memimpin rapat bersama yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Mojokerto, Selasa (10/05/2022).

Sebagai informasi, kelompok usaha bersama (KUBE) bidang pertanian, perikanan dan peternakan merupakan salah-satu program inovasi Pemkot Mojokerto dalam upaya membangkitkan perekonomian masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Peserta saat dialog dengan Wali Kota Mojokerto - (Jen)

Pada awal pelaksanaannya, banyak warga yang antusias mengikuti program tersebut. Namun belakangan keadaan mulai membaik, warga yang sebelumnya 'dirumahkan', kini kembali bekerja. Sehingga, jumlah warga yang turut serta dalam program tersebut berkurang.

"Di sisi lain ada kelompok yang bertahan dan bahkan sudah bisa berkembang. Mereka yang serius ini yang harus kita pantau terus dan layak mendapatkan bantuan permodalan", ujar Ning Ita, sapaan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, pada rapat yang digelar di Sabha Mandala Madya Pemkot Mojokerto tersebut.

Ning Ita menjelaskan, tujuan semula dari program ini, paling tidak warga bisa mencukupi kebutuhan konsumsi sendiri. Namun, dalam perkembangannya, sejumlah KUBE pertanian bahkan bisa menyuplai pedagang sayur sekitar mereka.

"Dalam perkembangannya, terdapat pula KUBE yang bahkan mampu mengolah hasil perikanan mereka, sehingga dapat menambah nilai jual panen yang dihasilkan", jelas Ning Ita.

Pendampng KUBE ketahanan pangan DKPP saat mengikuti rapat bersama - (Jen).

Ning Ita menegaskan, pihaknya terbuka apabila nantinya ada warga lain yang sebelumnya belum tergabung KUBE namun kemudian tertarik untuk menekuni bidang tersebut.

Ditegaskannya pula, bahwa keseriusan Pemkot Mojokerto dalam mengakomodir KUBE juga diwujudkan dengan dibuatnya sebuah sistem informasi terintegrasi bernama "Si Peri Piterpan".

Aplikasi tersebut akan menyajikan data komprehensif terkait pertanian, perikanan, peternakan, KUBE, Poktan (kelompok tani) hingga data bantuan permodalan, laba-rugi dan keaktifan penerima bantuan.

"Saya harap dengan adanya aplikasi ini, ke depan dapat semakin memudahkan pengembangan serta percepatan pembangunan bidang ketahanan pangan di Kota Mojokerto", pungkas Ning Ita, penuh harap.

Selain para pendamping dan pegawai DKPP, rapat tersebut juga dihadiri para Camat dan Lurah dari seluruh 18 kelurahan yang ada di Kota Mojokerto.*(EL/an/HB)*

Selengkapnya..

Panen 8 Ton Per Hektar Padi Varietas Sunggal, Gubernur Khofifah Panen Raya Di Bumi Reog Ponorogo

 Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa turut terjun langsung melakukan panen raya padi varietas sunggal yang di tanam di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, hari ini, Senin 25 April 2022.

Kab. PONOROGO – (harianbuana.com).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) terus berupaya melakukan banyak terobosan dan strategi dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian demi mewujudkan ketahanan dan kedaulatan  pangan nasional. 

Tidak hanya dengan mempercepat masa tanam padi, namun juga pengembangan varietas unggul baru, pemanfaatan lahan produktif hingga pendampingan dari perguruan tinggi.

Bentuk upaya nyata itu disaksikan secara langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Bahkan, orang nomer satu di jajaran Pemprov Jatim tersebut turut terjun langsung melakukan panen raya padi varietas sunggal yang di tanam di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, hari ini, Senin 25 April 2022.

Padi Sunggal ini merupakan varietas unggul yang dikembangkan, karena memiliki karakteristik usia panen 100–110 hari dengan hasil produksi sekitar 7–8 ton per hektar. 

Selain itu, varietas sunggal juga memiliki anakan yang banyak, sehingga lebih tahan rebah dan cocok ditanam di dua musim. Baik musim hujan maupun kemarau. Sehingga, dalam 1 tahun bisa dilakukan 3 kali periode tanam. 

"Hari ini (Senin 25 April 2022), alhamdulillah... kita melakukan panen raya padi Sunggal di Ponorogo. Ponorogo ini, masuk 10 (sepuluh) besar penghasil dan penyumbang Padi di Jawa Timur. Kita memang ingin keliling turun bersama petani untuk memberi semangat agar terus menjaga produktifitas padi tetap tinggi", terang Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Senin (25/04/2022), di  lokasi.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa turut terjun langsung melakukan panen raya padi varietas sunggal yang di tanam di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, hari ini, Senin 25 April 2022.

Diketahui, sehari sebelumnya, Gubernur Khofifah juga turun langsung melakukan tanam padi di Kabupaten Ngawi. Yang kemudian dilanjutkan hari ini melakulan panen raya padi di Kabupaten Ponorogo.

"Dengan terus semangat meningkatkan produktivitas padi kita, maka akan turut berkontribusi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus ketahanan dan kedaulatan pangan secara nasional", ujar Gubernu Khofifah.

Panen raya padi kali ini, juga menjadi bukti bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan yang kini menjadi isu dunia ini terus menjadi komitmen dan keseriusan Pemprov Jatim kepada masyarakat Indonesia yang makanan pokoknya berbahan dari beras.

“Ketercukupan komoditas beras ini menjadi bagian penting dan harus disiapkan. Ketika ketahanan pangan menjadi issue dunia dan masyarakat Indonesia bahan pangan pokoknya adalah beras, maka ketersediaan serta ketercukupan menjadi hal yang sangat strategis", ungkapnya

Pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah juga menyerahkan bantuan Bed Driyer Automixing kepada kelompok tani (Poktan) Among Kismo Desa Janti Kecamatan Slahung dan Poktan Tani Maju Desa Bedi Wetan Kecamatan Bungkal.  

Gubernur Khofifah berharap, melalui bantuan Bed Driyer atau mesin pengering padi ini bisa mendukung kualitas padi yang dihasilkan supaya mencapai kualitas kadar air yang bagus hingga mencapai 14 persen sesuai standar dari pemerintah dan bisa jadi kualitas premium. 

Sementara itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyampaikan rasa terima-kasihnya karena terus mendapatkan dukungan penuh dari Pemprov Jatim di bawah komando Gubernur Khofifah. 

Sugiri mengatakan, bahwa kehadiran Gubernur Khofifah pada Panen Raya di Babadan kali ini salah-satunya karena padi Sunggal memiliki banyak keunggulan. Antara lain, padi yang dipanen hari ini lebih tahan dan cocok ditanam dimusim hujan maupun kemarau, sehingga dalam satu tahun bisa dipanen sebanyak tiga kali.

"Matur nuwun ibu atas dukungannya. Semoga lewat kehadiran ibu Gubernur ke Ponorogo menambah semangat petani kita serta meningkatkan produktifitas Padi di Ponorogo guna menyuplai kebutuhan masyarakat Jatim dan Indonesia", ujar , Bupati Ponorogo Sugiri. *(DI/HB)"

Selengkapnya..

Pemkot Mojokerto Evaluasi Program Inkubasi Wirausaha Bidang Pertanian, Perikanan Dan Peternakan Setelah Jalan 2 Tahun

Ket. foto (dari kiri): Kepala DKPP Pemkot Mojokerto R. Happy Dwi Prastiawan, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dan Kepala Diskop UKM Perindag Pemkot Mojokerto Ani Wijaya dalam FGD Inkubasi wirausaha bidang pertanian, perikanan dan peternakan di pendopo Sabha Mandala Tama Kantor Pemerintah Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Rabu (13/04/2022) - (Jen).

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).

Pemerintah Kota Mojokerto menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama 79 Ketua Kube beserta pendamping, para Lurah dan Camat serta OPD terkait, Rabo (13/04/2022),

FGD digelar dalam rangka melakukan evaluasi program inkubasi wirausaha bidang pertanian, perikanan dan peternakan setelah program tersebut berjalan selama 2 tahun.

Forum diskusi yang digelar di pendopo Sabha Mandala Tama Kantor Pemerintah Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto ini dibuka oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari

Adapun Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengan Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto Ani Wijaya, hadir sebagai Narasumber.

"Program-program seperti ini memang pasti kita evaluasi, karena kita juga dinilai oleh Pemerintah Pusat. Dalam menjalankan sebuah program keberhasilanya sejauh mana?", ujar Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam sambutannya, Rabu (13/04/2022) di lokasi.

"Dari forum ini, nanti silahkan didiskusikan untuk mendapatkan keputusan yang terbaik yang akan dijadikan rekomendasi kepada kami", lanjut orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ini.

Peserta FGD inkubasi wirausaha bidang pertanian, perikanan dan peternakan saar mengikuti jalannya acara di pendopo Sabha Mandala Tama Kantor Pemerintah Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Rabu (13/04/2022) - (Jen).

Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini menjelaskan, dengan keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, membuat sektor pertanian, perikanan dan peternakan sejak awal tidak masuk dalam program prioritas Pemerintah Kota Mojokerto.

Namun, disaat pandemi Covid -19 melanda, justru sektor pertanian, perikanan dan peternakan lah yang tidak terdampak secara signifikan. Hal ini membuat seluruh daerah di Indonesia mulai menggerakan kembali sektor tersebut.

"Dengan keterbatasan lahan yang dimiliki, wilayah perkotaan harus pandai membuat inovasi, namun pelaksanaan skema ini harus tetap diawasi secara mendetail, karena program ini juga dinilai oleh Pemerintah Pusat", jelas Ning Ita.

"Ada tidak hasilnya? Jika tidak ada hasilnya, tentu ini akan jadi catatan rapot buruk bagi Pemerintah Kota, maka hasilnya harus dievaluasi", lanjut Ning Ita dengan nada penuh tanya.

Ning Ita menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan suatu pemerintahan adalah bagaimana daerahnya harus maju, dimana tolok ukurnya adalah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Maka, dikatakan sukses penyelenggaraan suatu Pemerintahan itu jika pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya baik. Begitupun sebaliknya. Inilah yang menjadi tolok ukur keberhasilan. Kami yang ada di Pemerintahan, kalau daerahnya maju, kalau masyarakatnya sejahtera, berarti Pemerintahnya berhasil", tegas Ning Ita.

Turut hadir mendampingi Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari pada forum ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto R. Happy Dwi Prastiawan. *(dit/an/HB)*

Selengkapnya..

Wujudkan Upaya Ketahanan Pangan, Gubernur Khofifah Panen Raya Dua Jenis Padi Varietas Unggul Di Kabupaten Malang

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa turut memanen padi dalam Panen Raya dua jenis padi varietas unggul di lahan pertanian milik Kelompok Tani (Poktan) Morodadi Dusun Tanjung Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Kamis 07 April 2022.

Kab. MALANG – (harianbuana.com).

Provinsi Jawa Timur (Jatim) terus mengembangkan inovasi di bidang pertanian. Utamanya, untuk mewujudkan ketahanan pangan guna terpenuhinya kebutuhan bahan pokok masyarakat yaitu beras.

Untuk itu, hari ini, Kamis 07 April 2022, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melakukan Panen Raya 2 (dua) jenis padi varietas unggul di lahan pertanian milik Kelompok Tani (Poktan) Morodadi Dusun Tanjung Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

Dua varietas unggul padi yang dipanen Gubernur Khofifah hari ini, yaitu 'Padi Hibrida Brangbiji' dan 'Padi Inbrida Varietas Inpari 32'. Bukan tanpa alasan dua varietas padi yang dipanen pagi ini disebut dengan varietas unggul. 

Pasalnya, untuk varietas Padi Hibrida Brangbiji yang dikembangkan di lahan seluas 3 Ha memiliki keunggulan dengan rata-rata produksi 7,2 ton/Ha. Padi jenis ini mampu menghasilkan 25 anakan per rumpun dengan jumlah butir sebanyak 350 butir per malai. Bahkan, dalam kondisi optimal, produksi padi hibrida ini sejatinya bisa mencapai 14.8 - 15 ton/ha. 

Namun, dengan dampak perubahan iklim, produksi padi hibrida terpengaruh oleh cuaca yang ekstrim dan serangan OPT seperti xantomonas, tikus dan burung, sehingga pada musim hujan ini belum maksimal sehingga tidak  mencapai 15 ton/ha seperti yang diharapkan.

Sedangkan Padi Inbrida Varietas Inpari 32 yang dikembangkan di lahan seluas 30 Ha memiliki keunggulan dengan rata-rata produksi 11,9 ton/Ha. Padi inbridaInpari 32 mampu menghasilkan anakan produktif 32 anakan per rumpun, dengan jumlah butir sebanyak 190 butir per malai.

Pada kesempatan ini, secara khusus Gubernur Khofifah menyatakan, bahwa Panen Raya Padi kali ini menjadi bukti, bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan yang kini menjadi isu dunia ini menjadi komitmen dan keseriusan Pemprov Jatim. Terutama, bagi masyarakat Indonesia yang makanan pokoknya adalah dari beras. 

"Ketersediaan beras menjadi bagian yang sangat penting yang harus disiapkan. Ketika ketahanan pangan menjadi issuedunia dan masyarakat Indonesia bahan pangan  pokoknya adalah beras, maka ketersediaan serta ketercukupan menjadi hal yang sangat penting", ungkap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kamis (07/05/2022) pagi, di lokasi.

Gubernur Khofifah menjelaskan, guna mewujudkan swasembada pangan, Pemprov Jatim terus melakukan berbagai upaya. Hasilnya pun, patut disyukuri dan dibanggakan. Yang mana, di tahun 2020 lalu, hasil produksi padi di Jatim menjadi yang tertinggi se Indonesia dengan total produksi mencapai 9.9 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). 

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa beserta rombongan turut memanen padi dalam Panen Raya dua jenis padi varietas unggul di lahan pertanian milik Kelompok Tani (Poktan) Morodadi Dusun Tanjung Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Kamis 07 April 2022.

Sedangkan di 2021, produksi padi Jatim mencapai 9,74 juta ton atau setara dengan 5,6 juta beras. Dan, produksi padi ini pun masih menjadi yang tertinggi di Indonesia. 

"Hari ini saya sengaja turun untuk bisa melakukan monitoring dan memastikan  karena perubahan iklim, hidrometeorologi  serta  cuaca ekstrem ini berpotensi berdampak pada produksi Padi kita", jelas Gubernur Perempuan Pertama di Provinsi Jawa Timur ini.

Gubernur Khofifah menyebut, panen raya padi di Kabupaten Malang ini menjadi warning, karena perubahan iklim ketika kondisi optimal ternyata bisa produksi mencapai 14,8–15 ton per hektar, ternyata karena perubahan iklim hasil panen turun menjadi 9  ton per hektar. Sementara  padi inpari varietas inbrida 32 yang biasanya 11,9 ton perhektar turun menjadi 6–7 ton per hektar.

"Saya juga akan melakukan proses monitoring langsung panen bersama seperti ini di banyak titik, karena selain kita harus bisa melakukan prediksi dari seluruh produksi padi agar hasil panen bisa optimal,juga melakukan percepatan masa tanam", tegasnya.

Dihadapan Bupati, Forkopimda dan para Kelompok Tani yang hadir, Gubernur Khofifah menyatakan, bahwa para petani harus melakukan percepatan masa tanam sebelum masuk musim kemarau, saat ini  masih terdapat hujan bisa berfungsi untuk mengairi area persawahan. 

"Tolong ada percepatan masa tanam mumpung masih dapat air dan masih musim hujan kalau telat masa tanamnyaakan berdampak pada produksi total padi kita", cetus Gubernur Khofifah.

Gubernur Khofifah mengungkapkan, bahwa terdapat hal strategis selain percepatan masa tanam, yaitu alih fungsi lahan seperti lahan sawah mengalami alih fungsi jadi lahan industri, maka lahan sawah harus dilindungi. 

Untuk itu, kabupaten/ kota harus melindungi peta areanya yang mendukung ketahanan pangan hingga pada seluruh institusi mulai tingkat desa kelurahan kecamatan dan semua pihak. 

"Kita butuh peta yang lebih detail bagaimana lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB) bisa terus terjaga. Saya berharap, bahwa Kab. Malang dan 14 daerah lain  bisa menerapkan perda RT/RW agar menjaga area persawahan demimewujudkan kedaulatan pangan", ungkapnya.

Tak lupa, di akhir sambutannya, orang nomor satu dijajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini menyampaikan rasa terima-kasihnya kepada para petani yang telah bekerja keras memenuhi ketercukupan kedaulatan pangan di Jawa Timur dan bisa  menyuplai 16 provinsi lain di Indonesia Bagian Timur. 

"Kita tidak sekedar menghitung kebutuhan pangan masyarakat Jatim semata. Tapi kita juga menghitung ketercukupan pangan di 16 provinsi lain di Indonesia bagian Timur, karena logistiknya hampir 80 % (delapan puluh persen) disuplai dari Jawa Timur. Kepada seluruh petani, saya menyampaikan terima-kasih atas kerja keras selama ini", ujar Gubernur Khofifah penuh harap.

Sementara itu, Bupati Malang Sanusi menyatakan, panen raya ini merupakan hasil inovasi kelompok tani yang dikelola bersama Kepala Desa untuk mencari bibit yang tepat untuk dikembangkan di Kab. Malang. 

Ia menyebut, ketika musim kemarau tiba, jenis varietas yang ditanam adalah Brangbiji. Ketika memasuki musim hujan, varietas yang ditanam adalah hibrida maupun ciherang. 

"Pada kondisi optimal, produksi padi hibrida bisa mencapai 14,8 – 15 ton/ha. Namun, kali ini, akibat perubahan iklim hanya mencapai 7 ton. Upaya ini terus kita lakukan lewat monitoring menggunakan pupuk organik, sehingga nanti padi atau beras yang dihasilkan bisa organik pula. Nanti kita akan lihat jenis Padi yang unggul akan kita terus kembangkan", kata Bupati Malang Sanusi.

Usai melakukan panen raya kali ini, Gubernur Khofifah juga melakukan dialog dengan Kepala Desa Banjar Arum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Z'afari.

Dari hasil dialog tersebut, diperoleh informasi, bahwa ada sekitar 15 hektar lahan yang masih mengalami kesulitan akses jalan. Lahan tersebut berada dibantaran sungai dan menurut Z’afari harus sesegera mungkin didirikan jembatan.

"Kalau musim penghujan seperti ini rawan sekali banjir Ibu Gubernur, sehingga proses penanaman yang tertunda", ujar Z'afari.

Sebagai informasi, luas area sawah di Poktan Morodadi yang siap panen yaitu 60 Ha. Dengan rincian, Padi Inbrida Varietas Inpari 32 seluas 30 Ha dengan rata-rata produksi 11,9 ton/Ha. Padi Inbrida Varietas Ciherang seluas 27 Ha dengan rata-rata produksi 10,2 ton/Ha. Kemudian, Padi Brangbiji yang dikembangkan seluas 3 Ha, dengan rata-rata produksi 7,2 ton/Ha.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, antara lain Rektor Universitas Islam Negeri Malang Prof. Dr. Masykuri, Forkopimda Kab. Malang, Dandim, Kapolres dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang,  Ketua Kelompok Tani Morodadi Abd. Wasis Sasongko, para kepala Desa serta OPD terkait di lingkup Pemprov Jatim dan Kabupaten Malang. *(DI/HB)*

Selengkapnya..