.jpg)
Baca Juga
Ket. foto (dari kiri): Kepala DKPP Pemkot Mojokerto R. Happy Dwi Prastiawan, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dan Kepala Diskop UKM Perindag Pemkot Mojokerto Ani Wijaya dalam FGD Inkubasi wirausaha bidang pertanian, perikanan dan peternakan di pendopo Sabha Mandala Tama Kantor Pemerintah Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Rabu (13/04/2022) - (Jen).
Pemerintah Kota Mojokerto menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama 79 Ketua Kube beserta pendamping, para Lurah dan Camat serta OPD terkait, Rabo (13/04/2022),
FGD digelar dalam rangka melakukan evaluasi program inkubasi wirausaha bidang pertanian, perikanan dan peternakan setelah program tersebut berjalan selama 2 tahun.
Forum diskusi yang digelar di pendopo Sabha Mandala Tama Kantor Pemerintah Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto ini dibuka oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari
Adapun Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengan Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto Ani Wijaya, hadir sebagai Narasumber.
"Program-program seperti ini memang pasti kita evaluasi, karena kita juga dinilai oleh Pemerintah Pusat. Dalam menjalankan sebuah program keberhasilanya sejauh mana?", ujar Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam sambutannya, Rabu (13/04/2022) di lokasi.
"Dari forum ini, nanti silahkan didiskusikan untuk mendapatkan keputusan yang terbaik yang akan dijadikan rekomendasi kepada kami", lanjut orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ini.
Peserta FGD inkubasi wirausaha bidang pertanian, perikanan dan peternakan saar mengikuti jalannya acara di pendopo Sabha Mandala Tama Kantor Pemerintah Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto, Rabu (13/04/2022) - (Jen).
Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan "Ning Ita" ini menjelaskan, dengan keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, membuat sektor pertanian, perikanan dan peternakan sejak awal tidak masuk dalam program prioritas Pemerintah Kota Mojokerto.
Namun, disaat pandemi Covid -19 melanda, justru sektor pertanian, perikanan dan peternakan lah yang tidak terdampak secara signifikan. Hal ini membuat seluruh daerah di Indonesia mulai menggerakan kembali sektor tersebut.
"Dengan keterbatasan lahan yang dimiliki, wilayah perkotaan harus pandai membuat inovasi, namun pelaksanaan skema ini harus tetap diawasi secara mendetail, karena program ini juga dinilai oleh Pemerintah Pusat", jelas Ning Ita.
"Dengan keterbatasan lahan yang dimiliki, wilayah perkotaan harus pandai membuat inovasi, namun pelaksanaan skema ini harus tetap diawasi secara mendetail, karena program ini juga dinilai oleh Pemerintah Pusat", jelas Ning Ita.
"Ada tidak hasilnya? Jika tidak ada hasilnya, tentu ini akan jadi catatan rapot buruk bagi Pemerintah Kota, maka hasilnya harus dievaluasi", lanjut Ning Ita dengan nada penuh tanya.
Ning Ita menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan suatu pemerintahan adalah bagaimana daerahnya harus maju, dimana tolok ukurnya adalah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Ning Ita menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan suatu pemerintahan adalah bagaimana daerahnya harus maju, dimana tolok ukurnya adalah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Maka, dikatakan sukses penyelenggaraan suatu Pemerintahan itu jika pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya baik. Begitupun sebaliknya. Inilah yang menjadi tolok ukur keberhasilan. Kami yang ada di Pemerintahan, kalau daerahnya maju, kalau masyarakatnya sejahtera, berarti Pemerintahnya berhasil", tegas Ning Ita.
Turut hadir mendampingi Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari pada forum ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto R. Happy Dwi Prastiawan. *(dit/an/HB)*
