Rabu, 23 Februari 2022

KPK Panggil 2 Saksi Terkait Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana

Baca Juga


Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri
.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu 23 Februari 2022, memanggil 2 (dua) Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat tahun 2020–2022 yang menjerat Terbit Rencana Perangin Angin selaku Bupati Langkat.

Dua Saksi tersebut adalah Pelaksana-tugas (Plt ) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkab Langkat Musti dan seorang wiraswasta, yakni Mimpin Sitepu selaku Direktur CV. Salsa.

"Hari ini (Rabu 23 Februari 2022), 2 (dua) Saksi diperiksa terkait dengan kasus dugaan suap kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, untuk tersangka TRP", terang Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 23 Februari 2022.

Sebagaimana diketahui, pada Kamis 20 Januari 2022, KPK menetapkan Terbit Rencana Perangin Angin selaku Bupati Langkat bersama 5 (lima) orang lainnya ditetapkan KPK sebagai Tersangka perkara dugaan TPK suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat tahun 2020–2022 dengan barang bukti sementara berupa uang sebesar Rp. 786 juta.

Adapun 5 (lima) orang lainnya yang ditetapkan KPK sebagai Tersangka dalam perkara ini ialah ISK (Iskandar PA (ISK) selaku Kepala Desa Balai Kasih, Marcos Surya Abdi (MSA) selaku swasta/ kontraktor, Shuhanda Citra (SC) selaku swasta/ kontraktor, Isfi Syahfitra (IS) selaku swasta/ kontraktor dan Muara Perangin-angin (MP) selaku pihak swasta.

KPK menduga, Terbit Rencana Perangin selaku Bupati Langkat bersama Kepala Desa Balai Kasih, Iskandar PA yang merupakan kakak kandungnya diduga melakukan pengaturan pelaksanaan paket proyek pekerjaan infrastruktur di Dinas PUPR Pemkab Langkat dan Dinas Pendidikan Pemkab Langkat.

KPK pun menduga, Terbit Rencana Perangin Angin selaku Bupati Langkat melalui Iskandar meminta besaran fee sebanyak 15 persen dari nilai proyek untuk paket pekerjaan dengan tahapan lelang. Sedangkan untuk paket proyek Penunjukan Langsung (PL), Terbit meminta fee sebesar 16,5 persen dari nilai proyek.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, salah-satu rekanan yang dipilih untuk 'dimenangkan' dalam mengerjakan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Langkat adalah Muara Perangin-angin.

"Tersangka MR (Muara Perangin Angin) menggunakan beberapa bendera perusahaan untuk total nilai paket proyek yang dikerjakan sebesar Rp. 4,3 miliar", ungkap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis (20/01/2022).

Ghuron menegaskan, KPK menduga ada beberapa proyek lain yang dikerjakan oleh Rencana Terbit Perangin Angin melalui perusahaan milik Iskandar.

"Diduga dalam penerimaan sampai dengan pengelolaan uang-uang fee dari berbagai proyek di Kabupaten Langkat, tersangka TRP menggunakan orang-orang kepercayaannya", tegas Ghufron.

Ghufron menjelaskan, selain kakaknya, orang-orang kepercayaan Terbit Rencana lainnya ialah Marcos Surya Abdi (swasta), Shuhanda Citra dan Isfi Syahfitra. KPK menduga, pemberian uang suap dari Muara Perangin-angin kepada Terbit Rencana Perangin Angin selaku Bupati Langkat sebagai uang fee proyek diberikan secara tunai senilai Rp. 786 juta.

"Diduga pula, ada banyak penerimaan-penerimaan lain oleh tersangka TRP melalui tersangka ISK (Iskandar PA) dari berbagai rekanan dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim Penyidik", jelas Nurul Ghufron.

Diketahui, perkara ini mencuat setelah Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK melakukan kegiatan tangkap tangan pada Selasa (18/01/2021) malam. Dalam tangkap tangan tersebut, tim KPK turun mengamankan uang tunai senilai Rp. 786 juta. 

Dalam perkara ini, Muara Perangin-angin (MP) selaku pihak swasta, ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap. Adapun Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) selaku Bupati Langkat, ISK (Iskandar PA (ISK) selaku Kepala Desa Balai Kasih, Marcos Surya Abdi (MSA) selaku,  swasta/ kontraktor, Shuhanda Citra (SC) selaku swasta/ kontraktor dan Isfi Syahfitra (IS) selaku swasta/ kontraktor ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap.

Sebagai Tersangka pemberi suap, MP disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai Tersangka penerima suap, TRP ISK, MSA, SC dan IS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Untuk kepentingan penyidikan, Bupati Langkat non-aktif Terbit Rencana Perangin Angin dan Shuhanda ditahan di Rutan KPK di Pomdam Jaya Guntur, Marcos ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, Isfi ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur serta Muara Perangin Angin ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK. Sedangkan tersangka Iskandar PA (ISK) selaku Kepala Desa Balai Kasih belum ditahan. *(HB)*