.jpg)
Baca Juga
Dewan : Mengelola dua Kecamatan saja tidak becus, layak dipertanyakan
 |
| Monumen piala Adipura di Kota Mojokerto |
Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com)
Kegagalan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dalam meraih piala Adipura selama dua-tahun secara berurutan belakangan ini, membuat sejumlah kalangan meragukan kemampuan ataupun profesionalisme pimpinan Satuan Kerja (Satker) yang membidanginya.
Tak pelak, kegagalan inipun membuat kalangan anggota DPRD Kota Mojokerto geram dan menyangsikan keseriusan Pemkot dalam menata lingkungan dan mengelola kebersihan Kota Mojokerto. Sehingga, dalam waktu dekat ini, Dewan menyatakan akan melakukan monitoring dan Sidak pada instansi yang menangani penataan linkungan dan pengelolaan kebersihan. Pasalnya, kalangan Dewan menilai jika Kantor Lingkungan Hidup (KLH) juga Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) lepas tangan.
Terkait hal ini, Deny Novianto, anggota Komisi I DPRD Kota Mojokerto mengatakan, pihaknya akan melakukan monitoring dan sidak ke KLH dan DKP Kota Mojokerto. “Kita akan melihat bagaimana KLH memiliki program kerja kedepan, terutama yang berkaitan dengan bagaimana cara meraih Adipura”, kata Deny, politisi Partai Demokrat Kota Mojokerto, Senin (07/12/2015) siang.
Kota yang hanya memiliki 2 Kecamatan, masih kata politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini, seharusnya tidak sulit bagi KLH maupun DKP dalam menata lingkungan dan menjaga kebersihan Kota Mojokerto. Menurutnya pula, aspek yang dinilai dalam piala Adipura bukan hanya persoalan teknik. Nanun, juga terkait persoalan komitmen dari Pemerintah Daerah serta program strategis pegelolaan sampah.
semua aspek tersebut sudah dimiliki dan sudah dijalani dengan baik oleh KLH dan DKP...? Ini yang mendorong Komisi I DPRD Kota Mojokerto dalam sidak nantinya. Saya sebagai bagian dari warga Kota Mojokerto, merasa sangat prihatin. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Mojokerto yang memiliki 18 Kecamatan, justru mampu meraih piala Adipura selama empat tahun berturut-turut”, sergahnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Mustofa Muchamad, Ketua LSM Pemuda Garuda Bersatu (LSM-PGB). Menurutnya, tidak ada alasan apapun yang bisa diterima tentang kegagalan Pemkot dalam meraih piala Adipura. “Birokrasi itu adalah system. Jika hasilnya gagal, berarti sistemnya yang lemah. Kalau mau berhasil, ya sintemnya itu dulu yang harus diperbaiki”, ungkap Mustofa.
Alasan gradenya naik ataupun sistem penilainya berbeda, dinilai oleh Ketau LSM ini hanya bentuk mekanisme alibi pembelaan diri belaka. Bahkan, dinilainya sebagai bentuk strategi yang menunjukkan ketidak-mampuannya. Apalagi, kegagalan Kota Mojokerto dalam meraih piala Adipura ini dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
“Meskipun dikatakan gradenya naik dan sistem penilaiannya berbeda, kan sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi oleh tim penilai…?! Kalau ini dijadikan alibi, itu hanya bentuk mekanisme alibi pemebelaan diri belaka. Bahkan, justru itu menunjukkan ketidak-mampuannya belaka. Karena apa…, karena sudah gagal dua-kali berturut-turut. Lagian berlakunya penilaian juga diberikan pada semua Daerah”, cetus Mustofa Muchamad, Ketua LSM-PGB. *(DI/Red)*
