Baca Juga
Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Persoalan banyaknya pengangguran di Kota Mojokerto benar-benar menjadi perhatian khusus pihak DPRD setempat. Dalam turut-sertanya mengupayakan memecahkan persoalan ancaman ledakan pengangguran di Kota Mojokerto yang tergolong lemah daya serap pekerja lantaran minim perusahaan industri ini, kalangan Legislatif dari Komisi I menyarankan, agar Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto lebih memaksimalkan pengembangan ekonomi berbasis Usaha Mikro Kecil Menengeh (UMKM).
Komisi III menilai, minimnya daya serap perusahaan terhadap tenaga kerja dan belum maksimalnya pengembangan ekonomi berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) disinyalir menjadi penyebab ledakan pengangguran di Kota Onde-onde ini. "Tingginya angka pengangguran ini disebabkan beberapa faktor. Yakni tingkat kelulusan siswa SMA/SMK yang tinggi, sementara daya serap tenaga kerja sangat kecil", cetus Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Djunaidi Malik, Minggu (12/02/2017).
Untuk menekan ledakan jumlah pengangguran di Kota Mojokerto, politisi PKB ini meminta, Pemkot harus lebih serius dalam memaksimalkan dan mengembangkan UMKM. "Mengingat luas wilayah Kota Mojokerto yang hanya sekitar 16 kilo-meter persegi dengan jumlah penduduk sekitar 135 ribu jiwa, sulit kiranya jika mengandalkan penyerapan tenaga kerja dari perusahaan, karena mustahil Kota Mojokerto untuk bisa menjadi Kota Industri. Satu-satunya jalan harus memberi penguatan dan memaksimalkan UMKM", ujar Djunaidi Mlalik.
Lebih jauh, Djunaidi Malik memaparkan, bahwa selain Kota Mojokerto memiliki keterbatasan wilayah, Kota terkecil di Indonesia ini juga tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) unggulan. Satu-satunya potensi yang harus dimaksimalkam hanyalah Sumber Daya Manusia (SDM)-nya, terutama harus bisa mengubah maindset (pola pikir) masyarakat. "Melalui instansi terkait, Pemkot harus mengikis mindset 'bekerja dimana'. Diadakan pelatihan-pelatihan secara profesional, terutama kepada warga Kota yang berusia produktif dan ditindak-lanjuti penguatan bantuan peralatan serta pinjaman lunak modal kerja", paparnya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Djunaedi Malik pun menilai pentingnya digaungkan gerakan wira-usaha bagi generasi muda di Kota Onde-onde ini. Terkait itu, Sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi harus mengubah pola pikir 'Setelah Lulus Bekerja Dimana'. "Pihak sekolah kejuruan (Red : SMK) dan Perguruan Tinggi harus bisa mengubah gaung Setelah Lulus Bekerja Dimana", ujarnya.
Menurutnya, meski untuk mengubah pola pikir seperti itu tak semudah membalikkan telapak tangan, namun mereka harus mulai mengubah paradigma tersebut dan berani menjadi garda terdepan dalam gerakan kewira-usahaan. "Bahkan, mereka harus menjadi garda terdepan untuk memulai dan merealisasikan gerakan wira-usaha ini", pungkasnya, tandas.
*(DI/Red)*
