Baca Juga
Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Dari tahun ketahun, belitan persoalan pengangguran seolah semakin mengunci keberadaan Kota Mojokerto. Diawal tahun 2017 ini saja, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mojokerto mencatat, bahwa jumlah pengangguran di Kota Mojokerto mencapai 4,8 % dari jumlah penduduk berusia produktif atau sebesar 3.208 oran pengangguran.
Jumlah tersebut, belum ditambah dengan dengan pasca kelulusan siswa SMA/SMK pada Mei 2017 mendatang, yang tentunya tidak semua siswa yang lulus SMA/SMK itu diterima di Perguruan Tinggi atau memang sengaja tidak melanjutkan dibangku kuliah karena faktor biaya. Sementara di Kota Mojokerto sendiri 'sangat minim' adanya perusahaan industri.
Belitan persoalan ledakan pengannguran terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini semakin tahun seolah bakal semakin mengunci saja, menyusul Kota Mojokerto yang terdiri dari 3 Kecamatan dan terbagi menjadi 18 Kelurahan hanya memiliki luas wilayah sekitar 16,47 Km persegi saja, tapi memiliki jumlah penduduk sekitar 135.000 jiwa.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemkot Mojokerto Hariyanto menjelaskan, bahwa sejumlah upaya telah dilakukan oleh pihak terkait setempat untuk mengurangi belitan sosial ini, meski hasilnya tak signifikan. "Berdasar catatan BPS, jumlah pengangguran tahun ini mencapai 3.208 orang. Tingkat kelulusan baru sebagai penyebabnya. Secara rutin kita menggelar job fair dua kali setahun. Ya...., itu bisa mengurangi satu-persenan saja", jelas Hariyanto serasa mengeluh, Minggu (12/02/2017).
Ditegaskannya, langkah lain yang ditempuhnya, yakni menggelar pelatihan kewira-usahaan baru, pemagangan dan penempatan tenaga kerja. Hanya saja, ketika didesak dengan pertanyaan, "Apakah program bursa kerja job-fair bisa dikatakan gagal karena tak dapat mengurangi jumlah pengangguran secara signifikan....?", Hariyanto tak mengiyakannya, melainkan mengatakan pada kenyataannya job fair sangat diminati masyarakat. "Nyatanya job-fair adalah rujukan masyarakat dan mereka minta acara itu digelar secara rutin", tegasnya.
Dimintai pendapatnya terkait belitan ledakan jumlah pengangguran terhadap Pemkot Mojokerto tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Djunaedi Malik menilai pentingnya digaungkan gerakan wira-usaha bagi generasi muda di Kota Onde-onde ini. Terkait itu, Sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi harus mengubah pola pikir 'Setelah Lulus Bekerja Dimana'. "Pihak sekolah kejuruan (Red : SMK) dan Perguruan Tinggi harus bisa mengubah gaung Setelah Lulus Bekerja Dimana", cetusnya.
Menurutnya, meski untuk mengubah pola pikir seperti itu tak semudah membalikkan telapak tangan, namun mereka harus memulai mengubah paradigma tersebut dan berani menjadi garda terdepan dalam gerakan kewira-usahaan. "Bahkan, harus menjadi garda terdepan untuk memulai dan merealisasikan gerakan wira-usaha ini", pungkasnya, tandas.
*(Yd/DI/Red)*
