-BUPATI%20WISATA-1.jpg)
-FEST%20HADRAH.JPG)
Baca Juga
Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Menyikapi acap-kalinya bencana banjir di Kota Mojokerto akhir-akhir ini, kalangan anggota DPRD setempat mengeluarkan 2 opsi kepada Eksekutif. Kedua opsi dimaksud, yakni pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan membangun embung atau waduk. "Terkait penaggulangan banjir yang sering terjadi diwilayah Kota Mojokerto, hemat kami ada dua jalan yang bisa ditempuh. Yakni membentuk BPBD dan membangun waduk di kawasan timur", cetus Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo, Selasa (28/02/2017).
Tokoh gaek partai berlambang kepala banteng bermoncong putih ini berpandangan, bahwa adanya BPBD yang merupakan salah-satu amanat Presiden RI ini, keberadaannya sudah amat mendesak untuk saat ini. "Keberadaan BPBD di Kota Mojokerto sudah urgen dan menjadi kebutuhan yang tak dapat disangkal lagi. Dikala terjadi bencana, peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini mutlak diperlukan, karena lebih cepat ketimbang Satkorlak", tegasnya.
Lebih dalam lagi, Purnomo menandaskan, bahwa karena organisasi BPBD ini bisa berdikari, maka jika terjadi bencana, BPBD bisa cepat mengambil sikap dan mendistribusikan logistik kepada masyarakat korban bencana alam tanpa tergantung instansi samping. "Berbeda dengan Satkorlak yang merupakan OPD koordinator. Dia tergantung dengan instansi mitra, seperti Dinsos, Dinkes dan Satpol PP", tandasnya.
Selain pembentukan BPBD, Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo menawarkan pembangunan waduk diwilayah timur untuk mengatasi banjir akibat meluapnya Sungai Sadar. "Kita butuh waduk untuk mengatasi banjir akibat luapan sungai Sadar. Dan, ini juga untuk mempertahankan resapan air yang akan menjadi langka di Kota ini", ujarnya.
Menurut Purnomo, dengan kewenangan yang terbatas, Pemda Kota Mojokerto bisa memenej sendiri sirkulasi air dari sungai-sungai yang melewati kota ini. "Letak Kota Mojokerto yang cekung dan dikelilingi sungai-sungai yang kerap menyumbang banjir, seperti sungai Sadar, sungai Brangkal, sungai Cemporat dan avoer-avoer besar. Dengan adanya waduk, ketika air masuk wilayah Kota dan kita tidak bisa membuang genangan air, maka waduk adalah pilihan terakhir. Semacam banjir kanal di Jakarta", pungkas Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo.
Sementara itu, penegasan serupa juga disuarakan anggota Komisi II, Edwin Endra Praja. Dengan nada menyindir ia menyatakan, bahwa pembentukan BPBD dan waduk sudah ia wacanakan sejak beberapa tahun yang lalu. "Bukankah pembentukan BPBD dan pembangunan waduk sudah kita wacanakan sejak beberapa tahun yang lalu...!? Dulu tidak ada banjir apalagi saat musim kemarau orang memandang remeh usulan saya, kalau kayak gini gimana", sindirnya.
*(Yd/DI/Red)*
