Baca Juga
Kota MOJOKERTO — (harianbana.com).
Seruan penunjukan 'Sekda Lokal' kembali didengungkan oleh kalangan Legislatif Kota Mojokerto. Kalangan Wakil Rakyat Kota Mojokerto yang terhimpun dalam wadah DPRD Kota Mojokerto, mendesak Pemkot setempat yang telah memulai tahapan penjaringan jabatan Sekda Kota Mojokerto agar sebisanya untuk menunjuk Sekda dari daerah sendiri. Pasalnya, pejabat Sekda dari dalam diyakini bisa mengejar ketertinggalan pembangunan daerah yang terjadi selama ini.
Meski demikian, para Legislator setempat mematok persyaratkan sejumlah kreteria penting lainnya yang 'wajib' dimiliki oleh pejabat baru, untuk mulai menggantikan posisi Sekdakot Mojokerto Agoes Nirbito Moenasi Wasono yang masuk purna tugas pada 17 September 2017 mendatang. "Kami menekankan, agar Sekda terpilih merupakan putra daerah dan klik dengan Walikota", tekan Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo, SPd., Selasa (30/05/2017).
Politisi partai berlambang 'Kepala Banteng Moncong Putih' inipun menegaskan, sejumlah alasan terhadap wacana yang ia kemukakan. "Salah satu alasannya, yakni Sekda Putra Daerah mengenal karakter masyarakat. Dengan begitu, ia bakal tahu apa yang dimaui masyarakat Kota Mojokerto, sehingga pembangunan bisa terarah", tegasnya.
Dijelaskannya pula, bahwa karena Putra Daerah, maka Sekda paham dengan karakter masyarakat. Selain itu, Sekda lokal juga akan cepat tahu skala prioritas pembangunan. "Sekda lokal tidak perlu berdaptasi dengan kondisi daerah terlalu lama. Begitu dilantik, maka akan bisa langsung bisa bekerja. Misal, seperti saat ini, kita memprioritaskan pembangunan di kawasan barat, maka pejabat Sekda baru dari putra daerah langsung tahu mana yang pekerjaan yang diutamakan", jelasnya.
Menurut Purnomo, sebagai salah-satu kunci keberhasilan pembangunan saerah, seorang Sekda harus mempunyai karakter humanis dengan semua unsur. Terutama seluk-beluk birokrasi dijajaran Propinsi hingga Pusat. "Selain memiliki komitmen well, Sekda juga harus humanis dan memiliki kamampuan diplomasi yang tinggi. Sehingga fasih dalam berkomunikasi dan memiliki kemampuan menangkap sinyal kemauan masyarakat, juga pejabat di tingkat Jawa Timur maupun pusat. Dengan demikian, maka akan berdampak pada kinerja Pemerintah Daerah", pungkas Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo. *(Yd/DI/Red)*.
