KPK: Nggak Ada Perijinan Gratis

Baca Juga

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberi sambutan dalam acara Puncak Peringatan Hakordia 2022 di Kementerian Keuangan, Selasa (13/12/2022).

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan, perilaku anti-korupsi di kalangan masyarakat tertentu masih sangat rendah. Bahkan, perilaku anti-korupsi juga masih sangat rendah di kalangan pengusaha. Sementara dari hasil survei yang dilakukan, masyarakat sudah paham apa saja perilaku yang koruptif itu. 

"Masyarakat secara umum semakin paham kalau ditanya apa itu korupsi, cuma kalau diukur perilaku anti-korupsinya, mereka nggak sejalan dengan pemahamannya", kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam acara Puncak Peringatan Hakordia 2022 di Kementerian Keuangan yang disiarkan secara virtual, Selasa (13/12/2022).

Alex mengungkap modus-modus korupsi yang terjadi di kalangan pengusaha paling banyak terjadi saat pengusaha ingin mengurus perijinan. Pengusaha masih banyak sekali yang masih memberi sesuatu kepada pejabat supaya mendapat kemudahan pengurusan perijinannya.

"Orang masih memberikan sesuatu ke pejabat itu dianggap hal yang lumrah. Orang ketika urus perijinan memberikan sesuatu itu tak membuat mereka merasa bersalah. Tidak", ungkap Alexander Marwata.

Alex pun mengungkapkan cerita yang didengarnya. Yang mana, para pengusaha itu sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada perijinan yang gratis di Indonesia. Demi melancarkan bisnisnya, pengusaha itu menganggap tidak masalah jika harus memberikan sesuatu kepada para pejabat.

"Wajar saja Pak Alex, dunia bisnis seperti itu, nggak ada perijinan gratis. Mereka sampaikan itu, pengusaha-pengusaha itu, 'nggak ada perizinan gratis, kalau secara ekonomi kami masih untung nggak ada persoalan Pak Alex' begitu", ungkap Alexander Marwata pula.

Alex menjelaskan, selama ini banyak pejabat masih beranggapan risiko ditangkapnya melakukan indikasi korupsi sangat rendah. Sehingga kebanyakan dari mereka masih merasa nyaman saja menerima sesuatu, termasuk terkait perijinan.

"Teori ekonomi itu kan ada high risk high income, risiko tinggi penghasilan tinggi. Kalau korupsi kebalikannya, risikonya rendah, tapi penghasilannya justru tinggi. Risiko orang ketahuan korupsi itu rendah. Kalau nggak ada yang lapor nggak bisa kita ungkap", tandasnya. *(HB)*

Tweet

Share

Categories: Hukum, Kota Jakarta, Nasional, Tipikor