Baca Juga
Sekdakot Mojokerto, Agoes Nirbito Moenasi Wasono.
Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Serapan anggaran sejumlah SKPD di Kota Mojokerto lagi-lagi meleset dari target kinerja. Yang mana, hingga 30 Juni lalu, pengeluaran belanja Pemerintah setempat tercatat baru mencapai 36,16 persen dari total nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran (TA) 2016 sebesar Rp.1.007.722.667.300,- (satu triliun. tujuh miliar. tujuh ratus dua puluh dua juta. enam ratus enam puluh tujuh ribu. tiga ratus,- rupiah). Sementara, target belanja Pemkot Mojokerto hingga akhir triwulan kedua adalah sebesar 55 persen dari total nilai APBD Kota Mojokerto TA 2016.
Berdasarkan data Rekapitulasi Belanja Daerah Kota Mojokerto hingga akhir triwulan ke-dua tahun 2016, target kinerja Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Mojokerto menempati peringkat paling buncit. Sedangkan untuk capaian target kinerja SKPD teringgi, ditempati oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Mojokerto.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota (Kabag Pembangunan Setdakot) Mojokerto Agoes Heri Santoso melalui Kabag Humas Setdakot Mojokerto Heryana Dodik, bahwa hingga akhir triwulan ke-2 tahun anggaran 2016, secara umum, serapan anggaran seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Mojokerto baru mencapai 36,49 persen. "Serapan anggaran seluruh SKPD secara umum mencapai 36,16 persen. Khusus DPU, persentase serapaannya 13,49 persen. Tertinggi ditempati Balitbang, yakni sebanyak 65,53 persen", jelas, Heryana Dodik, Rabu (20/07/2016) siang.
Disampaikannya juga, bahwa tidak-dapat maksimalnya serapan anggaran itu disebabkan adanya sejumlah kendala yang menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran di Pemkot Mojokerto. "Tentu ada banyak kendala dalam kesulitan penyerapan anggaran. Pada saatnya nanti akan dikemukakan secara langsung oleh Pak Sekda (red. Sekdakot Mojokerto Agoes Moenasi Wasono)", ujarnya.
Menurut Kabag Humas Setdakot Mojokerto, setelah Balitbang, peringkat kedua tertinggi dalam penyerapan anggaran diduduki Dispenduk, yakni 62,92 persen. Berikutnya Kecamatan Prajurit Kulon 62,29 persen dan Kecamatan Magersari 60,40 persen. "Tidak adanya anggaran pembangunan fisik turut menjadi faktor tingginya penyerapan anggaran. Sehingga dua Kecamatan di Kota Mojokerto ini bisa menyerap anggaran paling banyak dibandingkan dengan instansi lain", tukas Heryana Dodik.
Dikonfirmasi terpisah, Sekdakot Mojokerto Agoes Nirbito Moenasi Wasono mengaku belum bisa mengungkapkan kendala penyerapan anggaran. Pasalnya, menunggu hari Senin (25/07/2016) depan, setelah mengumpulkan para Kepala SKPD. "Baru Senin nanti kita kumpulkan para kepala SKPD. Kita tanya persoalannya apa, kendalanya dimana dan kita cari bersama-sama solusinya", akunya.
Sekdakot Agus Nirbito pun mengaku, bahwa tidak bisa meraba-raba secara detail yang menjadi penyebab rendahnya penyerapan anggaran untuk yang kesekian kalinya tersebut. Hanya saja, Sekdakot mengakui, jika sejumlah SKPD mengalami persoalan penyerapan anggaran. "Nanti saja, kita lihat dulu apa akar permasalahannya. Seperti PU itu, nanti kita lihat apa permasalahannya. Tapi biasanya terkait dengan termin", pungkasnya.
Dihubungi via telpon genggamnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto Wiwiet Febrianto tidak menampik atas rendahnya serapan anggaran pada dinas yang dinahkodainya. "Memang iya. Sekarang masih proses", jawab Kadis PU Kota Mojokerto, singkat.
*(Yd/DI/Red)*
