Baca Juga
Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Pelantikan jabatan terhadap 4 (empat) pejabat esselon II yang telah dinyatakan lulus dalam proses essesment (lelang jabatan) tahap 2 pada Kamis (13/04/2017) lalu, dipastikan tertunda. Dimana, kepastian waktu penundaan penahbisan terhadap ke-empat pejabat yang harusnya digelar pada akhir April ini, disampaikan langsung oleh Wali Kota Mojokerto, Drs. H. Mas'ud Yunus.
Seperti diterangkan Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus, bahwa penundaan pelantikan jabatan terhadap ke-empat pejabat esselon II tersebut karena menunggu adanya sejumlah pejabat yang memasuki masa pensiun di akhir bulan April ini. "Kita tunda dulu. Sebab, menunggu sejumlah pejabat lainnya yang memasuki masa pensiun pada akhir bulan ini", terang Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus, Kamis (27/04/2017) siang, usai acara penilaian lomba Posyanda tingkat Nasional 2017.
Ditandaskannya, bahwa pihaknya berencana bakal sekaligus menggelar rolling jabatan untuk pengisian jabatan yang lowong, sepeninggal sejumlah pejabat yang purna tugas, berikut untuk mengisi kursi kosong 4 (empat) pejabat esselon III yang promosi ke esselon II sebagaimana hasil assesment. "Sekalian saja mengisi yang kosong-kosong itu. Mutasinya, dalam pertengahan Mei lah...", tandas Wali Kota Mojokerto, Mas'ud Yunus.
Sebelumnya, saat mengumumkan hasil lelang 4 (empat) jabatan esselon II atau setingkat Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pada Kamis-malam (13/04/2017) lalu sekitar pukul 20.00 WIB, Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus menjelaskan, bahwa Kepala SKPD harus profesional dan anti korupsi dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai ASN. "Sebagai Kepala Satuan Kerja (Red: Satker), harus bersih dari korupsi atau anti korupsi serta profesional dan iklas dalam bekerja", jelas Wali Kota Mojokerto, Mas'ud Yunus, Kamis-malam (13/04/2017) lalu.
Kamis-malam itu pula, Wali Kota Mas'ud Yunus pun memaparkan, untuk bisa membuat suatu pemerintahan yang baik, maka diperlukan pemerintahan yang bersih dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) serta bersih dari permasalahan terkait jalannya roda pemerintahan dikelak-kemudian hari. "Clean Government dapat diartikan sebagai pemerintahan yang bersih, yaitu bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta bersih permasalahan-permasalahan yang lain terkait dengan pemerintahan. Mendahulukan clean adalah lebih baik daripada good, hal ini untuk menciptakan pemerintahan yang baik, maka dalam diri birokrat harus ada komitmen bersih terlebih-dahulu. Apabila tidak, maka mustahil untuk bisa menjadi Good Governance", papar Mas'ud Yunus.
Ditegaskannya, bagi 4 (empat) pejabat yang telah meraih nilai tertinggi dalam lelang jabatan diharuskan mampu menjadi penyelenggara pemerintahan baik dengan tidak melakukan perbuatan KKN serta maksimal dan ikhlas dalam menjalankan kewajibannya sebagai Abdi Negara maupun sebagai Abdi Masyarakat. "Empat pejabat yang memperoleh nilai tertinggi atau rangking satu dibidang kerja yang dipilih lulus dalam seleksi assessment manajerial di Badiklat Jatim dan lulus test wawancara dan pemaparan makalah dihadapan Pansel (Red: panita seleksi) yang diketuai Sekdakot Mas Agoes Nirbito Moenasi Wasono, harus mampu menghindari KKN serta maksimal dan ikhlas dalam menjalankan kewajibannya sebagai Abdi Negara maupun sebagai Abdi Masyarakat", tegas Wali Kota Mas'ud Yunus.
Ke-empat pejabat tersebut, lanjut Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus, yakni :
(1). Mashudi, Sekretaris Satpol PP, akan menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Satpol PP; (2). Heryana Dodik Murtono, Kabag Humas dan Protokol, akan menduduki jabatan baru sebagai Asisten Adminstrasi Umum; (3). Abdurrahman Tuwo, Kabag Pemerintahan, akan menduduki jabatan baru sebagai Asisten Administrasi Pemerintah; dan (4). Muhammad Imron, Sekretaris KPPT, akan menduduki jabatan baru sebagai Staf Ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik. "Yang dinilai, terkait performance, wawasan, kreativitas dan inovasi untuk SKPD yang akan dipimpin", lanjutnya.
Hanya saja, meski ke-empat nama pejabat tersebut berhasil menyisihkan puluhan kandidat lainnya, tidak serta-merta begitu saja mereka aman. Pasalnya, orang nomor satu dijajaran Pemkot Mojokerto ini secara tegas mengancam bakal membatalkan hasil seleksi, jika dikemudian hari terbukti melakukan suap dalam meraih jabatan tersebut. “Dari awal saya sudah menggandeng tim Satgas Saber Pungli untuk memantau dan mengawasi proses lelang jabatan. Kalau ada yang main sogok, langsung saja laporkan. Maka tidak ada pilihan kecuali membatalkan hasil seleksinya", tegas Wali Kota Mas’ud Yunus.
Sementara itu, untuk diketahui pula, tahun ini, Pemkot Mojokerto juga punya gawe mengisi kursi jabatan Sekdakot Mojokerto untuk menggantikan Agoes Nirbito Moenasi Wasono yang bakal purna tugas pada 17 September mendatang. Terkait itu, pihak BKD setempat telah menghitung langkah-langkah proses penggantian pejabat Sekdakot Mojokerto yang 'konon' bakal langsung dilantik pada 17 September itu pula.
*(Yd/DI/Red)*
