Baca Juga
Salah-satu suasana RDP saat Ketua DPRD Kota Mojokerto Febriana Meldyawati minta progres report dan penegasan terkait pengerjaan proyek Normalisasi Sungai Sadar kepada pihak BBWS Brantas, Senin (21/01/2019) siang, di ruang rapat kantor DPRD Kota Mojokerto.
Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
DPRD Kota Mojokerto menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Mojokerto, Bagian Pembangunan Setdakot Mojokerto serta dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas terkait pengerjaan proyek Normalisasi Sungai Sadar yang tengah digarap PT. Brantas Apbipar (Persero), Senin (21/1/2019) siang.
Dalam RDP yang menghadirkan Kasatker PJSA BBWS Brantas Zuhairi juga Konsultan Supervisi Netro Handoyo, Kepala Dinas PUPR Pemkot Mojokerto Mashudi, Plt. Kepala BAPPEKO Mojokerto Ruby Hartoyo dan Kabag Pembangunan Setdakot Mojokerto Agus ini, kalangan Dewan tidak saja meminta progres report pengerjaan proyek Normalisasi Sungai Sadar sepanjang 3,5 KM dengan nilai proyek sebesar Rp 40 miliar itu. Melainkan, pihak Dewan juga membeberkan sejumlah persoalan yang mucul di masyarakat terkait pengeraan proyek multi-years yang kini memasuki tahun ketiga atau tahun terakhir.
“RDP kita gelar, terkait banyak pertanyaan dan usulan dari masyarakat yang sebelumnya kita tampung. Karena kita wakil dari masyarakat, maka kita salurkan sesuai Tupoksi yang kita miliki dalam hal pengawasan", terang Ketua DPRD Kota Mojokerto, Febriana Meldyawati kepada sejumlah awak media, Senin (21/01/2019) jelang sore, usai RDP.
Salah-satu suasana RDP dalam ruang rapat kantor DPRD Kota Mojokerto, Senin (21/01/1019) siang.
Ketua DPRD Kota Mojokerto Febriana Meldyawati yang akrab dengan sapa'an "Melda" ini menjelaskan, meski banyak hal yang dipertanyakan anggota Dewan terkait kondisi Sungai Sadar yang semula mengalami penyempitan dan pendangkalan, sehingga area hunian warga sepanjang Sungai Sadar menjadi daerah langganan banjir, dimana saat ini proyek tersebut telah memasuki tahun ketiga, namun pihak BBWS Brantas yakin jika mega proyek tersebut bakal rampung lebih cepat dari jadwal.
“Tadi banyak persoalan dan masukan dari teman-teman anggota Dewan sudah disampaikan. Pihak pelaksana meyakini, jika pengerjaan proyek bisa maju dari jadwal penyelesaian pada 13 Desember 2019", jelas Melda.
Menurut Melda, antara eksekutif, legislatif dan BBWS Brantas harus menjalin sinergitas dalam mengatasi persoalan banjir di Kota Mojokerto. Terkait banyaknya sorotan yang dilontarkan sejumlah angggota Dewan, hal itu muncul lantaran pengerjaan Normalisasi Sungai Sadar memicu munculnya penilaian minor dari masyarakat mulai dari persoalan avour hingga rusaknya sejumlah infrasteuktur jalan sebagai akibat dari pengerjaan proyek Normalisasi Sungai Sadar.
"Keinginan kita sama, dalam hal ini menyampaikan aspirasi warga terkait penanganan masalah banjir bisa selesai dalam arti meminimalisir. Program pengendalian banjir tidak terhenti setelah proyek BBWS Brantas. Namun harus ada program berkesinambungan sampai tahun-tahun berikutnya. Seperti penanganan persoalan limbah, jembatan dan lainnya", tandasnya.
Menurut Mashudi, saat ini kedalaman Sungai Sadar yang turun 60 centimeter menjadi kabar baik pula. Lantaran sejauh ini tak muncul luapan air tatkala intensitas hujan tinggi. Yang harus ditangani dan dikerjakan bersama ialah mengkaji ulang penanganan banjir. "Mengkaji ulang perlu dilakukan. Karena pengerjaannya tidak bisa dilakukan secara trial and error", pungkasnya.
Sebelumnya, dalam RDP tersebut, pihak BBWS Brantas memaparkan panjang lebar tentang progres report pengerjaan proyek Normalisasi yang mulai dikerjakan sejak 13 Desember 2017 yang dipastikan bakal rampung pada bulan Oktober 2019 mendatang. "Panjang Sungai Sadar 23 kilo meter. Yang masuk wilayah Kota Mojokerto sepanjang 3,5 kilo meter", papar Kepala Satker PJSA Brantas, Zuhairi.
Zuhairi menjelaskan, pengerjaan utama proyek Normalisasi Sungai Sadar adalan dengan cara pengerukan dan pengangkatan sedimen. Namun, banyak pekerjaan yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Seperti halnya persoalan avour yang harus dikerjakan terlebih dahulu. "Diharapkan proyek ini selesai setidaknya tepat waktu, agar masyarakat sekitar Sungai Sadar akan terhindar dari banjir", jelas Zuhairi.
Terkait menculnya kerusakan infrastruktur jalan yang mengiringi dilaksanaannya pengerjaan proyek Normalisasi Sungai Sadar, pihak BBWS Brantas tak menampiknya. "Kami siap merekondisi infrastruktur yang rusak akibat proyek ini. Namun, juga perlu untuk diketahui, pembuangan limbah pabrik sepatu di kawasan Tropodo di sungai Sadar juga menimbulkan limbah bau yang tidak sedap. Ini juga yang sejatinya sikeluhkan warga", tukasnya. *(DI/HB)*
