Baca Juga
Dari kiri: Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto (saat membuka Rapat Paripurna), Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Sonny Basoeki Rahardjo dan Wakil Ketus DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik, Senin (05/09/2022) sore, di ruang rapat Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto.
"Menyikapi Penyampaian Penjelasan dan Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang telah disampaikan oleh saudari walikota, maka dalam kesempatan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PDI-Perjuangan ini kami akan menyampaikan hal-hal berikut yang perlu menjadi perhatian pemerintah kota mojokerto", ujar Juru Bicara Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti di ruang rapat Kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto itu, Senin (05/09/2022) sore.
Ery Purwanti kemudian secara panjang-lebar menyampaikan 10 (sepuluh) hal penting yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Mojokerto, yakni:
1. Kami memandang perlu agar pengalokasian anggaran dalam perubahan apbd tahun 2022 lebih difokuskan untuk pemulihan dari dampak pandemi covid-19 dan dampak kenaikan bbm yang diprioritaskan dalam bidang kesehatan, ekonomi dan bantuan sosial.
2. Salah-satu Komponen Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, yang dalam APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar 219 milyar rupiah lebih. Setelah perubahan naik sebesar 4,773 milyar rupiah menjadi 223,9 milyar rupiah atau naik 2 prosen. Peningkatan target Pendapatan Asli Daerah yang telah dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian ini hendaknya tetap berpedoman pada prinsip tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
3. Untuk pelayanan pembayaran pajak daerah di loket yang telah disediakan hendaknya dimaksimalkan dan dioptimalkan lagi. Konter atau loket pada jam-jam pelayanan jangan sampai kosong tidak ada petugasnya. Wajib pajak yang berniat membayar kewajiban pajaknya jangan sampai tidak terlayani karena petugasnya tidak berada di tempat.
4. Belanja daerah hendaknya benar-benar dimanfaatkan untuk dapat menyehatkan, mencerdaskan dan menyejahterakan masyarakat guna memulihkan diri dari dampak pandemi Covid-19 dan tentu saja membuat masyarakat lebih bermoral. Disamping itu, juga pemanfaatan belanja daerah ini mampu meningkatkan profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintahan daerah. Sehingga, dengan meningkatnya profesionalisme aparatur itu, visi Kota Mojokerto bukan hanya sekedar slogan indah saja, tetapi benar-benar mampu diimplementasikan dalam kehidupan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehari-hari.
5. Pemanfaatan belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan hendaknya tetap mengedepankan mutu pendidikan. Sehingga, anak didik yang dihasilkan tiap-tiap sekolah di Kota Mojokerto mampu bersaing dengan anak didik dari sekolah lain di luar Kota Mojokerto.
Selama ini pemanfaatan belanja untuk pemenuhan pelayanan dasar di bidang pendidikan selalu dititik beratkan pada pembangunan infrastruktur kurang menyentuh pada upaya peningkatan profesionalisme SDM tenaga pendidik. Perlu ada keseimbangan kebijakan anggaran yang lebih memihak pada upaya peningkatan profesionalisme SDM tenaga pendidik. Dan, sekaranglah saatnya untuk melakukan hal itu. Karena, untuk menghasilkan anak didik yang berkualitas dan berdaya saing tinggi tidaklah cukup hanya ditunjang dengan infrastruktur, sarana dan prasarana sekolah yang representatif saja. Lebih dari itu, kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik merupakan hal yang sangat vital guna menghasilkan anak didik yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
6. Piutang daerah sampai dengan 31 desember 2022 diperkirakan sebesar 62,962 milyar rupiah, yang di dalamnya terdiri dari piutang pajak sebesar 21,3 milyar rupiah dan piutang retribusi sebesar 2,2 milyar rupiah. Perlu dijelaskan piutang pajak dan retribusi daerah sebesar itu meliputi apa saja dan strategi serta langkah-langkah apa yang telah dan akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Mojokerto guna menagih piutang daerah tersebut.
7. Aset tetap daerah tahun anggaran 2022 untuk peralatan dan mesin diperkirakan ada pengurangan sebesar 38,696 milyar rupiah. Mohon ada penjelasan, mengapa aset tetap daerah diperkirakan akan mengalami pengurangan sebesar itu?
8. Pembangunan jalan Empu Nala saat ini tengah berlangsung yang dikerjakan siang dan malam. Faktor keselamatan para pengendara yang melintas harus mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Pada malam hari sepanjang jalan Empu Nala, khususnya yang sebelah timur, kondisinya sangat gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan umum. Sangat disayangkan bila pembangunan yang dibiayai dengan anggaran hutang yang besar ini mengesampingkan faktor keselamatan masyarakat pengguna jalan.
Kami berharap, pembangunan jalan Empu Nala dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Bukan semata-mata pembangunan itu dibiayai dengan uang hasil pinjaman. Tetapi, bila pembangunan jalan Empu Nala tidak dapat diselesaikan tepat waktu, maka kerugiannya tidak dapat dibayangkan lagi. Bukan hanya dari sisi biaya saja, tetapi pengorbanan masyarakat terhadap dampak pembangunannya yang tak ternilai besarnya. Demikian juga dengan pembangunan-pembangunan yang lainnya, kami harap dapat diselesaikan tepat waktu.
9. Tahun Anggaran 2022 tinggal 4 bulan lagi, tapi masih banyak OPD yang tidak maksimal dalam merealisasikan program dan kegiatannya. Hal ini, berakibat pada kecilnya anggaran yang terserap. Daya serap anggaran yang rendah ini merugikan masyarakat. Karena serapan anggaran yang rendah dapat berakibat memperlambat laju perekonomian, terbatasnya lapangan kerja dan rendahnya daya beli masyarakat. Disamping itu, serapan anggaran yang rendah atau tidak maksimal akan menjadi Silpa yang berlebihan. Oleh karena itu, kami berharap dalam sisa tahun anggaran 2022 ini semua OPD harus mampu merealisasikan program dan kegiatannya dengan maksimal dan optimal.
10. Kenaikan harga BBM sudah barang tentu akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa, Terutama terhadap kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Untuk itu, Fraksi PDI-Perjuangan mengusulkan untuk mengalokasikan anggaran bantuan sosial bagi masyarakat miskin guna menghadapi dampak kenaikan harga BBM. Bila perlu, dialokasikan juga untuk anggaran subsidi bagi barang kebutuhan pokok agar dapat dijangkau masyarakat miskin, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
"Dalam kondisi yang belum pulih dari dampak pandemi Covid-19, maka Pemerintah Kota Mojokerto harus memberi perhatian dan bantuan kepada masyarakat sebagai akibat kenaikan harga BBM yang benar-benar akan memukul perekonomian dan kesejahteraan masyarakat miskin perkotaan", pungkas Juru Bicara Fraksi PDI-Perjuangan Ery Purwanti. *(DI/HB)*
