Baca Juga
Presiden RI Joko Widodo saat menyampaikan sambutan dalam acara peluncuran program Peluncurkan INA Digital yang diselenggarakan Kemen PAN-RB selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional di Istana Negara Jakarta Pusat, Senin (27/05/2024) pag.
Kota MOJOKERTO – (harianbuan.com).
Pemerintah Kota Mojokerto (Pemkot) kembali berprestasi. Kali ini, Pemkot Mojokerto mendapat Penghargaan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Terbaik Kategori Kota di Ajang Digital Government Award SPBE Summit 2024 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional.
Selain Pemkot Mojokerto, penghargaan juga diberikan kepada kementerian/ lembaga/ badan/ instansi pemerintah lainnya. Yakni:
1. Indeks SPBE tertinggi kategori Kementerian diraih oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
2. Indeks SPBE tertinggi kategori Lembaga diraih oleh Lembaga Administrasi Negara;
3. Indeks SPBE tertinggi kategori Pemerintah Provinsi diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
4. Indeks SPBE tertinggi kategori Pemerintah Kabupaten diraih oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
5. Indeks SPBE tertinggi kategori Pemerintah Kota diraih oleh Pemerintah Kota Surabaya;
6. Indeks SPBE Signifikan diraih oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.
Dalam acara yang bisa diikuti secara live di kanal YuoTube SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech di https://www.youtube.com /live/gxLWLjdxlFg?si= 9FbybXkACU0BYc27v itu, 6 (enam) pengharhargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo di Istana Negara hari ini, Senin 27 Mei 2024 dalam acara peluncuran program Govtech Indonesia atau GovTech INA Digital yang ditargetkan mulai dioperasikan pada September:– Oktober 2024 mendatang.
Senin (27/5/2024) pagi sekitar 09.28 WIB, Presiden RI Joko Widodo tiba lokasi. Turut hadir dalam acara tersebut, Wapres RI Ma'ruf Amin, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri ATR/ BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkopolhukam Hadi Tjahjanto.
Tampak hadir pula Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BPKP M Yusuf Ateh
Piagam Penghargaan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Terbaik Kategori Kota di Ajang Digital Government Award SPBE Summit 2024 yang diterima Pemkot Mojokerto yang diselenggarakan Kemen PAN-RB selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional.
Acara dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyusul pembacaan kementerian/ lembaga/ badan/ instansi pemerintah lainnya yang mendapatkan penghargaan dan penyerahan penghargaan oleh Presiden RI Joko Widodo.
Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo di antaranya menyampaikan, bahwa kehadiran birokrasi pemerintah seharusnya melayani masyarakat dengan baik. Terkait itu, Presiden menginstruksikan agar birokrasi tidak mempersulit, bahkan memperlambat keperluan masyarakat.
Dalam acara peluncuran program GovTech INA Digital yang merupakan bentuk keterpaduan layanan pemerintah ini, Presiden RI Joko Widodo memaparkan, bahw program ini bakal menjadi semacam jalan tol untuk layanan publik.
"Saya ingin menggarisbawahi, ingin menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat", ujar Presiden RI Joko Widodo saat menyampaikan sambutan dalam acara Peluncurkan INA Digital di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/05/2024) pagi.
Ditegaskan Presiden RI Joko Widodo, bahwa harusnya yang menjadi tolok ukur keberhasilan layanan publik adalah kepuasan masyarakat. Pemerintah harus berorientasi pada manfaat yang diterima masyarakat yang berujung pada kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus banyak hal.
Selain itu, Presiden RI Joko Widodo mewanti-wanti supaya tidak ada lagi 'Aplikasi Baru' di semua kementerian/ lembaga/ badan/ instansi pemerintah. Ditegaskan Presiden, bahwa dengan sebegitu banyaknya aplikasi, target akan sulit dicapai karena terlalu banyak aplikasi pemerintah baik di kementerian/ lembaga/ badan/ instansi pemerintah.
"Saya ingin menggarisbawahi, ingin menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat", ujar Presiden RI Joko Widodo saat menyampaikan sambutan dalam acara Peluncurkan INA Digital di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/05/2024) pagi.
Ditegaskan Presiden RI Joko Widodo, bahwa harusnya yang menjadi tolok ukur keberhasilan layanan publik adalah kepuasan masyarakat. Pemerintah harus berorientasi pada manfaat yang diterima masyarakat yang berujung pada kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus banyak hal.
Selain itu, Presiden RI Joko Widodo mewanti-wanti supaya tidak ada lagi 'Aplikasi Baru' di semua kementerian/ lembaga/ badan/ instansi pemerintah. Ditegaskan Presiden, bahwa dengan sebegitu banyaknya aplikasi, target akan sulit dicapai karena terlalu banyak aplikasi pemerintah baik di kementerian/ lembaga/ badan/ instansi pemerintah.
Diungkapkan Presiden RI Joko Widodo, bahwa saat ini di kementerian/ lembaga/ badan/ instansi pemerintah sudah ada sekitar 27 ribu aplikasi dan beroperasi secara tumpang tindih.
"Di kementerian dan lembaga, di pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi. 27 ribu platform berjalan sendiri-sendiri yang kerjanya sendiri-sendiri nggak akan mungkin tadi mempermudah, mempercepat. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih", ungkap Presiden RI Joko Widodo.
"Tahun ini saja, kemarin kita cek waktu mau bikin anggaran, ada 6,2 triliun rupiah yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru. Satu Kementerian ada lebih dari 500 aplikasi, bayangkan. Karena mungkin setiap ganti menteri ganti aplikasi, ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti Gubernur ganti aplikasi ganti-ganti orientasinya selalu proyek dan tidak boleh diteruskan lagi", tadas Presiden RI Joko Widodo. *(DI/HB/Adv)*
