.jpg)
Baca Juga
 |
Kapolda
Jatim Saat melakukan kunjungan ke KPU Kabupaten Mojokerto |
Kab. MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Nampaknya, Polda Jawa Timur benar-benar memberikan atensi khusus dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Mojokerto. Dari 19 Kabupaten/Kota di Jatim yang pada tanggal 9 Desember mendatang menggelar Pilkada secara serentak, Kabupaten Mojokerto mendapatkan prioritas pengamanan. Apalagi, atensi ini datangnya langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada beberapa hari lalu.
Prioritas pengamanan pada pelaksanaan Pilkada di Kab. Mojokerto ini, menyusul semakin memanasnya suhu politik pasca dicoretnya salah satu Paslon peserta Pilbup 2015 oleh KPU setempat. Bahkan, Kapolda Jatim, Irjen. Pol. Anton Setiadji yang secara mendadak mengunjungi kantor KPU Kabupaten Mojokerto pada Selasa-siang (24/11/2015). "Kami akan backup Mojokerto, (penambahan pasukan) melihat eskalasinya. Kita prioritaskan Mojokerto ini", kata Anton kepada sejumlah awak media.
Menurut Anton, pengamanan Pilbup Mojokerto menjadi prioritas utama bukannya tanpa sebab. Pihaknya menilai, pasca pencoretan Paslon nomor urut 1, Choirun Nisa-Arifudinsjah (Nisa-Syah) oleh KPU Kabupaten Mojokerto, Sabtu (14/11) lalu, kondisi politik di Kabupaten Mojokerto terus menunjukan peningkatan.
Apalagi pasca pencoretan itu, massa pendukung Nisa-Syah berulang kali menggelar aksi unjuk rasa ke kantor KPU Kabupaten Mojokerto. Massa menuntut agar penyelenggara pemilu membatalkan pencoretan Paslon nomor urut 1. Kabar aksi massa yang akan memblokir By Pass Mojokerto juga terus berhembus. Intinya, Polda Jatim tak ingin kecolongan dengan insiden kerusuhan seperti yang terjadi pada Pilkada 2010 yang lampau.
Sementara itu, disis lain, tim kuasa hukum Nisa-Syah berupaya melakukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor : 539 K/TUN/PILKADA/2015 tertanggal 3 November 2015, yang menjadi dasar KPU mencoret Nisa-Syah dari peserta Pilbup 2015.
Bahkan mereka melaporkan KPU Kabupaten Mojokerto ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Bawaslu Jatim lantaran dianggap salah menafsirkan putusan MA. Upaya hukum yang tengah dilakukan oleh kubu Nisa-Syah dengan harapan dapat dikabulkannya Paslon nomor urut 1 itu dapat kembali menjadi Paslon peserta Pilbup Mojokerto 2015.
Sisi lainnya, Polda juga mengantisipasi akan adanya aksi protes lebih besar bakal muncul dari Paslon nomor urut 2 Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi, jika seandainya pencoretan Paslon nomor 1 dibatalkan. "Kami ikuti terus perkembangan di Mojokerto, makanya pasukan kami pertebal di sini. Antisipasi kemungkinan yang terjelek sudah kami siapkan semua", tegasnya.
Sementara Kapolres Mojokerto, AKBP Budhi Herdi Susianto menyatakan, bahwa status keamanan di Kabupaten Mojokerto sejak Senin-sore (23/11/2015) diturunkan menjadi siaga 2. Hal ini, menyusul batalnya aksi massa dengan jumlah besar dari kubu Nisa-Syah. Aksi unjuk rasa dari Paslon yang didiskualifikasi itu ternyata hanya ratusan orang.
Meski begitu, pasukan bantuan dari Polda Jatim dan Yonkav 3 Malang masih disiagakan. Antara lain 1 SSK dari Yonkav Malang dan 3 SSK brimob dari Polda Jatim. Hanya saja, sebagian pasukan tersebut disiagakan di Mapolres Mojokerto. "Satu SSK Brimob kami siagakan di Mapolres. Satu SSK Brimob diperbantukan ke Polresta. Kalau eskalasi kembali meningkat, maka secara otomatis status keamanan akan meningkat pula", nyatanya. *(DI/Red)*
