Senin, 11 Januari 2016

Empat Anggota Dewan Dari PPP Kritis

Baca Juga


Kab. MOJOKERTO - (harianbuana.com).
   Meskipun ajakan untuk menggelar muktamar 'islah' terus disuarakan oleh PPP kubu Romahurmzi, tak urung, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz terus melaju.  Bahkan, segenap fungsionaris PPP hasil Muktamar Jakarta di Jawa Timur memberi ultimatum kepada seluruh kader dan fungsionaris partai, tak terkecuali anggota DPRD asal partai berlambang Ka'bah tersebut agar segera masuk di gerbong mereka.

   Ancaman pergantian antar waktu (PAW) pun kian mengemuka. "Kami tengah melakukan konsolidasi untuk menyikapi langkah-langkah empat anggota DPRD Kabupaten Mojokerto asal PPP yang mengabaikan ajakan bergabung, yang bahkan mereka bersikukuh berada di kubu Romahurmuzy.  Jika sampai batas waktu yang kami tentukan mereka masih membangkang, kami pastikan akan melakukan PAW", ungkap KH. Rochim, Ketua DPC PPP Kabupaten Mojokerto usai acara Silaturahmi DPW PPP Jawa Timur di Pondok Pesantren Sabilul Mutaqim, Pungging, Kabupaten Mojokerto, Minggu (10/01/2016).

   Masih ungkap KH. Rochim, penegasan terhadap keempat anggota DPRD Kabupaten Mojokerto asal PPP, yakni Kusairin, Arif winarko, Ainur rozid dan Sa'diyah, adalah merupakan tindak-lanjut putusan MA.  "Misi kita tidak berubah dan kita tetap istiqomah.  Tata ulang kepengurusan dari tingkat ranting sudah kita lakukan.  Makanya, kalau masih ada anggota Dewan yang tidak merespon ajakan bergabung, ya akan kita ganti kader yang membangkang itu". tandasnya.

   Sementara itu, Dalam acara yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf juga Wakil Bupati Terpilih Pungkasiadi serta segenap jajaran pengurus inti DPC PPP se Jatim, Maskur Hasyim Ketua DPW PPP Jawa Timur kubu Djan Faridz menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan merespon semua manuver maupun klaim dari kubu Romahurmuzi.

   "Yang bilang kepengurusan PPP kembali ke Muktamar Bandung, berarti gagal faham.  Karena, putusan MA sudah jelas.  Bahwa, yang sah adalah Muktamar Jakarta.  Tuntas itu.  Kalau tidak percaya, baca saja putusan MA.  Tidak ada itu menulis Muktamar Bandung atau muktamar islah.  Disitu, hanya tertulis muktamar Surabaya tidak sah, sedangkan muktamar Jakarta sah.  Jelas semua itu", tegasnya.

   Soal muktamar islah yang disebut-sebut oleh kubu Romahurmuzy atas saran KH Maimun Zubair, yang dicetuskan saat Milad NU di Jombang dengan dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin dan Romahurmuzy pekan lalu, secara tegas pula, Maskur Hasyim menyatakan, bahwa saran itu tidak ada.   "Kedatangan Mbah Moen (red. KH. Maimun Zubair) murni untuk acara milad.  Ahmad Mizan yang mendampingi Mbah Mun pun memastikan, bahwa tidak ada muktamar islah itu", tegasnya juga.  *DI*