Rabu, 13 Januari 2016

Walikota Mas'ud Yunus Perketat Pengawasan Pengaruh 'Gafatar'

Baca Juga


Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
   Walikota Mojokerto, Mas'ud Yunus menanggapi serius atas 'kelompok radikal' Gavatar yang diduga telah memasuki wilayah Kabupaten Mojokerto.  Diindikasi dari adanya salah-satu PNS Kabupaten Mojokerto yang diduga telah terekrut dalam kelompok yang dinilainya 'keluar dari sitem' ataupun keluar dari tatanan dalam beragama dan bernegara tersebut.
   Ditemui diruang dinasnya, Walikota Mas'ud Yunus menuturkan, bahwa penangkalan terhadap pengaruh kelompok Gafatar dan semacamnya dilingkup Pemkot Mojokerto, dilakukan melalui mekanisme pengawasan berjenjang.  "Agar gerakan atau kelompok Gafatar dan apapun namanya yang keluar dari jalur NKRI tidak sampai mempengaruhi khusunya lingkup PNS Pemkot, dilakukan pengawasan secara ketat oleh Inspektorat.  Di tingkat SKPD pun, kepala SKPD juga harus melakukan hal yang sama", tutur Mas'ud Yunus, di ruang dinasnya, Rabu (13/01/2016) sore.
   Menurut Walikota Mas'ud Yunus, pengawasan secara berjenjang ini perlu diterapkan, karena tidak mungkin melakukan filterisasi setiap PNS.  "Jumlah PNS di Pemkot Mojokerto ini lebih dari 3000 PNS.  Merupakan hal yang cukup sulit untuk melakukan pengawasan pada setiap PNS.  Maka, pengendaliannya melalui mekanisme berjenjang", tandas Walikota Mojokerto Mas'ud Yunus pada segenap awak media.
   Terkait penangkalan terhadap gerakan-gerakan apapun namanya, khususnya gerakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dan dapat merongrong keutuhan NKRI, secara Iebih rinci, Walikota Mas'ud Yunus menerangkan, bahwa selain dengan menggunakan pola pengawasan berjenjang yang dilakukan baik oleh Inspektorat dan masing kepala SKPD, secara kontinyu senantiasa dilakukannya sendiri melalui sentuhan-sentuhan rohani dalam setiap ada kesempatan.
   "Bimbingan rohani secara rutin, senantiasa kita berikan pada seluruh PNS.  Ini, agar mereka juga lebih mampu membentengi diri dari paham dan gerakan yang menyimpang dari Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 sehingga senantiasa dapat turut-serta berpatisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI", rinci Walikota Mojokerto Mas'ud Yunus.
   Dituturkannya juga, bahwa kelompok atau gerakan Gafatar dan atau apapun nama kelompok atau gerakan semacamnya ini, dalam melakukan aksinya tidak lagi eksklusif, sehingga sulit untuk dideteksi secara dini.  "Mereka menyebarkan paham dan ideologi secara samar dan inklusif.  Mereka, bahkan secara inten dalam berinteraksi dengan lingkungan atau komunitas yang didekati.  Makanya, kalau di Kabupaten Mojokerto ada PNS yang terseret gerakan Gafatar, itu karena pola penyebaran ideologi yang inklusif itu", tambahnya.
   Secara menyeluruh, masih tutur Walikota Mojokerto, agar gerakan Gafatar terpental dari wilayah Kota Mojokerto, Walikota Mas'ud Yunus menyatakan akan segera merapatkan barisan dengan jajaran Forkompimda dan FKUB.  "Kita akan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk memfilter gerakan yang belakangan ini kian meresahkan ini (red. Gafatar)", tandas Walikota Mojokerto Mas'ud Yunus.
   Mas'ud Yunus pun menekankan, agar semua perangkat kelurahan maupun RT dan RW agar lebih mewaspadai lingkungannya masing-masing.  Jika ditemui adanya kejanggalan gerak-gerik penghuni atau pendatang baru, harus segera mengambil langkah.  Seperti, segera melaporkannya pada aparat keamanan.  "Warga kami minta untuk waspada.  Jika mendapati atau mengindikasi idividu atau kelompok orang yang berbuat dan bertindak mengarah pada upaya memperlemah NKRI dan menggoyang Pancasila, segera laporkan", tekannya.
   Ditandaskannya, beberapa tahun yang silam, di Kota Mojokerto sempat jadi terminal utama faham Santriloka.  Berkat upaya bersama antara Pemerintah Daerah dan aparat keamanan, akhirnya mampu menyingkirkan faham yang dinilai sesat itu.  "Gafatar pernah menginjak Kota Mojokerto dengan menggelar aksi sosial di Alun-alun Kota Mojokerto.  Tapi, pada saat itu yang mereka hanya melakukan aksi sosial.  Namun, meskipun demikian, kita harus tetap selalu waspada.  Karena, gerakan Gafatar ini tergolong licin dan cenderung melakukan aksi penipuan", pungkas Walikota Mijokerto Mas'ud Yunus. *(DI/Red)*