Baca Juga
Wakil Wali Kota Mojokerto Suyitno, ketika Sidak di TPA Randegan, Kel. Kedundung Kec. Magersari.
Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Terkait soal serapan anggaran tahun 2016 ini, para petinggi Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto sepakat satu suara. Yakni triwulan pertama 20%, ke-dua 30%, ke-tiga 35% dan triwulan ke-empat 15%. Wakil Wali Kota Mojokerto, Suyitno menyatakan, bahwa dirinya akan melakukan pengawasan melekat terhadap realisasi proyek-proyek vital.
Bersama tim pengawasan, yang diantaranya terdiri dari Assisten Sekdakot Inspektorat setempat, orang nomer dua ditubuh Pemkot ini mengaku bakal rajin memantau perkembangan dan pelaksanaan proyek pembangunan jalan dan jembatan Pulorejo-Blooto (Rejoto) yang tengah berjalan.
Suyitno tampak tak segan ketika terjun melihat bidang tanah yang bakal menjadi lahan perluasan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Randegan. "Saya bersama Inspektorat bakal rajin turun kebawah (red. Turba). Akan saya lihat program-program Satker dilapangan, yang telah dipaparkan ke Walikota, biar tidak hanya manis di mulut," tegas Wawali Suyitno, Senin (29/02/2016) pagi.
Suyitno, Wakil Wali Kota Mojokerto yang sebelumnya menjabat Sekdakot Mojokerto ini pun mengungkapkan, bahwa pihaknya merencanakan meninjau proyek Rejoto yang kini tengah dikebut. Proyek multiyears tahun 2015 itu baru dikerjakan awal tahun 2016 ini. Dikabarkan, karena proyek tersebut "dalam proses lelangnya tidak laku".
Sebagaimana yang diketahui awak media, proyek yang pernah dibidik Kejaksaan setempat lantaran mekanisme lelangnya dipermasalahkan oleh salah-satu LSM namun beberapa pekan tetakhir ini penyelidikannya nampak "beku" dan konon issuenya sekarang mulai dilirik pihak Polda itu, harus tuntas tahun ini.
Terkait mengudaranya gelembung-gelembung sinyalir ketidak-beresan itu, orang nomor dua dijajaran Pemkot Mojokerto tersebut mengajak agar semua pihak untuk turut mengawasinya secara bersama-sama. "Setelah semua administrasinya selesai, mari kita pantau bersama-sama", ajaknya.
Minimnya serapan anggaran tahun 2015 yang lalu, membuat petinggi Pemda setempat menerapkan skema ganda dalam mengantisipasi terulangnya kasus serupa. Sehingga, ditahun 2016 ini Wali Kota Mojokerto mengawalinya dengan melakukan rotasi jajaran pejabat esselon II dan esselon III dalam upaya untuk mendapat hasil pembangunan secara signifikan.
Tak sekedar melakukan rotasi dengan asal comot begitu saja, melainkan dengan menggunakan jasa dan pertimbangan tim assesmet Badan Diklat Provinsi Jatim. Hal ini, untuk mengetahui kemampuan dasar setiap pejabat eselon II melalui fit and propher test.
Sementara itu, tecara terpisah, anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto,Yunus Suprayitno mengaku mendukung kerja keras unsur pimpinan tersebut. "Tekanan terhadap pelaksanaan program kerja Satker ini akan membawa dampak positif terhadap pelaksanaan APBD 2016. Saya yakin hasil pembangunan akan dinikmati masyarakat tahun ini", ujarnya.
Sebagai kader partai pengusung pasangan Mas'ud yunus — Suyitno dalam kancah Pilwali 2013 yang lalu, mantan ketua DPRD ini menyarankan, agar pola kerja keras bawahan diimbangi dengan pelaksanaan pengawasan melekat. "Idealnya, ya seperti itu. Ini momen kerja, ya harus kerja...! Rapat itu hanya sarana pendukung saja", cetusnya.
Menurut Yunus Suprayitno, pola manajemen yang mengedepankan rapat baiknya dihindari. Sebab, masih menurut Yunus, bahwa pola manajemen yang mengedepankan rapat, hasilnya tidak akan maksimal. "Baiknya itu seperti ini lo, sedikit bicara banyak kerja", pungkas dia. *(DI/Red)*
