.jpg)
Baca Juga
Wabup Mojokerto Pungkasiadi saat memukul gong tanda ditetapkannya Lengkong sebagai Kampung KB
Kab. MOOJOKERTO - (harianbuana.com).
Desa Lengkong di Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto kini jadi Kampung Keluarga Berencana (KB). Kampung KB merupakan inovasi baru agar warganya ikut menjadi contoh keluarga yang sehat dan sejahtera itu seperti apa.
Pencanangan kampung KB ini dihadiri oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Surya Candra Surapaty. Kedepannya, Kampung KB ini akam akan menggelar kegiatan-kegiatan prioritas Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara utuh di lini lapangan.
Kepala BKKBN Pusat, Surya Candra Surapaty mengatakan, pembentukan Kampung KB perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, baik secara politis, teknis maupun operasional "Membangun komitmen untuk menjadikan kampung KB sebagai program yang menjadi urusan bersama antar instansi sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalamnya dapat konsisten dan berkesinambungan", ungkapnya, Selasa (29/03/2016).
Dalam acara yang dihadiri, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Wakil Bupati Mojokerto, Forpimda, kader dan masyarakat Desa Lengkong, Kepala BKKBN Pusat, Surya Candra Surapaty agar Bupati dan Wakil Bupati, Kepala BPPKB Kabupaten Mojokerto, Camat, Kepala Desa, BPD, LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, Tim Penggerak PKK, kader dan bidan desa berkomitmen memberikan dukungan.
"Karena ini merupakan modal utama proses pembentukan, operasional kegiatan sampai dengan evaluasi dan pelaporan kegiatan kampung KB. Kampung KB merupakan inovasi strategis untuk dapat mengimplemantasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program KKBPK secara utuh di lini lapangan. Kampung KB sebagai model miniatur pelaksanaan program KKBPK diharapkan bisa bersinergi dengan berbagai instansi terkait", katanya.
Instansi yang wajib digandeng dalam mendukung pembentukan dan pembinaan Kampung KB antara lain, Dinas Kependudukan dan Catatan sipil terkait pemenuhan akta kelahiran dan KTP, Dinas Kesehatan (Dinkes) yang membina keluarga dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan Posyandu dan Polres Mojokerto Kota terkait Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Anak yang terkena kasus hukum, Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). "Pembinaan kepada generasi muda, terutama dalam program Generasi Berencana (Gen-Re) sangat penting. Katakan No untuk Seks Pra Nikah, Nikah Dini dan Narkoba", ujarnya mengakhiri sambutan.
Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi mengatakan, Kampung KB merupakan upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB. "Tak hanya meningkatknya pelayanan ber-KB, juga pelayanan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Kesehatan ibu hamil dan menyusui. Dengan demikian bisa mewujudkan keluarga yang sejahterada berkualitas", terangnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Mojokerto, Yudha Hadi menjelaskan, jika prasyarat wajib yang harus dimiliki kampung KB ada beberapa. Pertama, tersedianya data kependudukan yang akurat. "Data ini bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data potensi desa dan data Dispendukcapil yang akan digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan di suatu wilayan kampung KB secara berkesinambungan," tuturnya.
Kedua, dukungan dan komitmen pemerintah daerah. Dukungan dan komitmen yang dimaksud adalah dukungan, komitmen dan peran aktif seluruh instansi/unit kerja pemerintah khususnya pemerintahan kabupataen/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di kampung KB dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
"Ketiga, Partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat yang dimaksud adalah partisipasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di kampung KB secara berkesinambungan guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat. Desa Lengkong ini dipilih sebagai Kampung KB dengan berbagai pertimbangan", urainya.
Antara lain, jumlah keluarga Pra-Sejahtera dan KS1 di atas rata-rata, Jumlah kesertaan ber-KB yang rendah yaitu 76 persen, merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS), Peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tergolong rendah dan tingkat unmet need lebih tinggi dari rata-rata tingkat desa/kelurahan. Sedangkan dari kriteria program pembangunan keluarga dimana paratisipasi keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan GenRe melalui PIK-R masih rendah.
Setelah menjadi Kampung KB dan mendapatkan pembinaan, animo ber-KB warga Desa Lengkong terutama MKJP dapat meningkat. Sehingga ketahanan Keluarga melalui program BKB,BKR,BKL, PIK-R, UPPKS juga meningkat. "Impact lainnya, angka KDRT dapat menurun. Derajat kesehatan warga meningkatnya. Angka penduduk usia sekolah naik, hingga meningkatnya kesadaran sanitasi lingkungan sehat dan bersih", tandasnya. *(DI/Red)*
