Rabu, 11 Oktober 2017

Legislaror Bakal Revisi Perda Perpustakaan

Baca Juga


Anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Choiroiyaroh.

Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Ajakan agar masyarakat Kota Mojokerto gemar baca yang selama ini digaungkan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, kurang diimbangi dengan tercukupinya fasilitas baik sarana maupun prasarana pendukungnya. Atas kondisi ini, tak dapat disalahkan jika ada pendapat yang menyebutkan minat baca masyarakat Kota Mojokerto bisa dikatakan tergolong minim. Pasalnya, meski berstatus Kota, namun minat baca warganya tidak lebih dari 30 persen dari total  jumlah penduduk sekitar 135.000 jiwa

Terkait itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto Choiroyaroh menyatakan, bahwa pihak Legislator Kota Mojokerto mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto tahun 2018. Pasalnya, Pemkot Mojokerto masih menggunakan payung hukum Perda Nomor 4 Tahun 2013. “Kita memiliki Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, yang pada saat itu mengacu pada Undang undang Republik Indonesia (UU- RI) Nomor 43 Tahun 2007 dan belum ada Peraturan Pemerintah atau PP-nya. Untuk itu, perlu dilakukan revisi Perda tersebut dengan mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 2014", terang Choiroiyaroh, Rabu (11/10/2017).

Dijelaskannya, dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat Kota Mojokerto perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui Pengembangan dan pendaya-gunaan perpustakaan sebagai sumber informasi. “Jadi Pemkot juga harus mempunyai payung hukum yang jelas dalam pengelolaan perpus dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota hingga Perpus sekolah. Makanya Perda ini penting, agar pengelolaan Perpus lebih baik lagi kedepanya", jelasnya.

Menurut politisi PKB yang ini, aktifitas utama perpustakaan adalah menghimpun informasi dalam berbagai bentuk atau format untuk pelestarian bahan pustaka dan sumber informasi serta sumber ilmu pengetahuan lainnya. "Tujuan pendirian perpustakaan, untuk menciptakan masyarakat terpelajar dan terdidik, terbiasa membaca, berbudaya tinggi serta mendorong terciptanya pendidikan sepanjang hayat. Terkait itu, instansi terkait harus bisa menyediakan sarana atau tempat untuk menghimpun berbagai sumber informasi untuk dikoleksi secara terus menerus, diolah dan diproses. Selain itu, juga harus bisa menyiapkan tempat sebagai sarana atau wahana untuk melestarikan hasil budaya manusia. Baik itu ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya melalui aktifitas pemeliharaan dan pengawetan koleksi", pungkas Anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Choiroiyaroh. *(DI/Red)*