.jpg)
Baca Juga
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeber sejumlah program untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga di Provinsi Papua. Salah-satunya, mewujudkan program 'Papua Terang' yang berkoordinasi dengan tiga instansi terkait.
"Tahun ini, KPK juga turut andil dalam penertiban aset PLN dalam mewujudkan program 'Papua Terang' dengan berkoordinasi tiga instansi terkait. Yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN, PT PLN Persero dan Pemprov Papua dan Papua Barat", beber Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (21/09/2022).
Ali menjelaskan, pelaksanaan program 'Papua Terang' salah-satunya dengan dilaksanakannya pengadaan aliran listrik pada 433 Kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat sesuai dengan data desa Permendagri Nomor 72 Tahun 2019.
Layanan 'Papua Terang' dilaksanakan melalui berbagai skema sesuai dengan kondisi daerah yang dialiri listrik. Di antaranya, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 'hybrid'.
Dalam memajukan pariwisata Papua, KPK juga hadir melalui kegiatan koordinasi dan supervisi melakukan mitigasi risiko korupsi pengelolaan dana pariwisata sehingga memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi warga Papua.
KPK menyebut, sejumlah intervensi telah dilakukan penanda-tanganan kerja-sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada 2020 serta supervisi dana hibah pariwisata.
Dua agenda utama tim koordinasi dan supervisi KPK sektor pariwisata, yaitu pertama, perbaikan tata kelola dana hibah, pinjaman daerah, dana alokasi khusus (DAK) dan skema lainnya berkaitan transfer dana ke daerah.
"Kedua, monitoring pelaksanaan program pemerintah berupa bantuan pelaku usaha serta membentuk penyuluh antikorupsi Papua", jelas Ali Fikri.
KPK juga hadir memberikan edukasi dan pemahaman pelaku usaha di Papua untuk menerapkan prinsip bisnis jujur dan berintegritas.
"Melalui upaya pencegahan yang dilakukan KPK, diharapkan Bumi Papua dapat menampakkan wajah aslinya memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakatnya", tandas Ali Fikri.
Selain itu, program lain yang dijalankan KPK adalah progran 'Desa Anti Korupsi' dengan memberikan pendampingan Desa Anti Korupsi untuk pengelolaan desa yang bersih, akuntabel dan transparan serta melibatkan seluruh masyarakat desa. *(HB)*
"Tahun ini, KPK juga turut andil dalam penertiban aset PLN dalam mewujudkan program 'Papua Terang' dengan berkoordinasi tiga instansi terkait. Yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN, PT PLN Persero dan Pemprov Papua dan Papua Barat", beber Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (21/09/2022).
Ali menjelaskan, pelaksanaan program 'Papua Terang' salah-satunya dengan dilaksanakannya pengadaan aliran listrik pada 433 Kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat sesuai dengan data desa Permendagri Nomor 72 Tahun 2019.
Layanan 'Papua Terang' dilaksanakan melalui berbagai skema sesuai dengan kondisi daerah yang dialiri listrik. Di antaranya, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 'hybrid'.
Dalam memajukan pariwisata Papua, KPK juga hadir melalui kegiatan koordinasi dan supervisi melakukan mitigasi risiko korupsi pengelolaan dana pariwisata sehingga memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi warga Papua.
KPK menyebut, sejumlah intervensi telah dilakukan penanda-tanganan kerja-sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada 2020 serta supervisi dana hibah pariwisata.
Dua agenda utama tim koordinasi dan supervisi KPK sektor pariwisata, yaitu pertama, perbaikan tata kelola dana hibah, pinjaman daerah, dana alokasi khusus (DAK) dan skema lainnya berkaitan transfer dana ke daerah.
"Kedua, monitoring pelaksanaan program pemerintah berupa bantuan pelaku usaha serta membentuk penyuluh antikorupsi Papua", jelas Ali Fikri.
KPK juga hadir memberikan edukasi dan pemahaman pelaku usaha di Papua untuk menerapkan prinsip bisnis jujur dan berintegritas.
"Melalui upaya pencegahan yang dilakukan KPK, diharapkan Bumi Papua dapat menampakkan wajah aslinya memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakatnya", tandas Ali Fikri.
Selain itu, program lain yang dijalankan KPK adalah progran 'Desa Anti Korupsi' dengan memberikan pendampingan Desa Anti Korupsi untuk pengelolaan desa yang bersih, akuntabel dan transparan serta melibatkan seluruh masyarakat desa. *(HB)*
