Baca Juga
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.
"Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan, bahwa informasi mengenai penyitaan harta Pimpinan KPK yang tersimpan di luar negeri yang kini tersebar luas di masyarakat adalah dirangkai dengan informasi lain sehingga membentuk narasi yang tidak benar", tegas Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri selaku Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK kepada wartawan, Kamis (09/02/2023).
Ali kembali menegaskan, isu tentang penyitaan harta Pimpinan KPK adalah tidak benar. Diterangkannya, bahwa harta Pimpinan KPK telah secara patuh dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Adapun harta Pimpinan KPK sebagai penyelanggara negara telah dilaporkan dalam LHKPN dan dapat diakses oleh publik sebagai bentuk transparansi dan pertanggung-jawaban atas harta yang diperoleh dari penghasilan yang bersumber dari negara tersebut", terang Ali Fikri.
"LHKPN juga bisa menjadi instrumen pencegahan korupsi. Di mana, publik bisa ikut mengawasi kesesuaian harta yang dilaporkan dengan profil dari penyelenggara negara dimaksud", lanjutnya.
Dijelaskan Ali Fikri, dengan adanya pemberitaan hoax tersebut, KPK juga mendorong para penyelenggara negara untuk melaporkan LHKPN-nya. Hal ini, bisa menjadi penangkal informasi hoax yang setiap saat bisa beredar. Dijelaskannya pula, bahwa penyampaian LHKPN periodik tahun 2022 berakhir sampai 31 Maret 2023.
"Kebenaran pelaporan LHKPN akan menjadi informasi valid bagi publik mengenai kepemilikan harta kekayaan setiap penyelenggara negara. Sehingga, sekaligus bisa menjadi penangkal informasi hoax seperti yang beredar kali ini", jelas Ali Fikri.
Ali menghimbau, masyarakat untuk lebih waspada dan selektif dalam menerima informasi terkait kerja-kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Setiap masyarakat bisa melakukan konfirmasi langsung perihal informasi yang diterima ke call centre yang telah disiapkan KPK.
"Terkait masifnya informasi hoax yang tersebar melalui berbagai medium ini, KPK mengajak masyarakat untuk selalu waspada dan menyaring setiap Informasi yang diterima. Khususnya mengenai pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi oleh KPK. Masyarakat juga bisa mengkonfirmasinya langsung ke KPK melalui call centre 198", pungkas Ali.
Diketahui, beberapa potongan gambar video hoax itu memuat narasi harta Ketua KPK Firli Bahuri yang ada di Swiss disita. Bahkan, dalam potongan video hoaks lainnya itu terdapat narasi 'KPK Banjir Darah'. *(HB)*
