.jpg)
Baca Juga
Salah-satu suasana konferensi pers pengumuman penetapan status hukum dan penahanan 3 (tiga) Tersangka perkara dugaan TPK suap pengurusan pembayaran restitusi pajak pembangunan jalan Tol Solo–Kertosono pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pare, Kediri – Jawa Timur, di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan, Jum'at (05/08/2022) sore.
“Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan 24 Agustus 2022", ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan, Jum'at (05/08/2022) sore.
Tri Atmoko ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur, Abdul Rachman ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1, dan Suheri ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih.
Dalam perkara ini, KPK mengungkap adanya kode 'apelnya kroak' sebagai tanda kurangnya pemberian fee 10 persen atau Rp. 1 miliar sebagaimana yang dijanjikan atas pengurusan pembayaran restitusi pajak proyek pembangunan jalan Tol Solo–Kertosono pada KKP Pratama Pare, Kediri Jawa Timur.
Hal itu terungkap dalam konstruksi perkara yang dipaparkan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan, Jum'at (05/08/2022) sore.
Asep memaparkan, Joint Operation (JO) CRBC PT. Wika (Persero) dan PT. PP (Persero) sebagai pelaksana pembangunan jalan Tol Solo–Kertosono terdaftar sebagai salah-satu wajib pajak di Kantor KPP Pratama Pare, Kediri – Jawa Timur.
Terkait itu, JO CRBC PT. Wika dan PT. PP mengajukan adanya restitusi pajak atau pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak tahun 2016 ke KPP Pratama Pare sekitar Januari 2017. Abdul Rachman ditunjuk sebagai salah-satu dari Tim Pemeriksa dengan posisi supervisor untuk melakukan pemeriksaan restitusi pajak dari JO CRBC PT. Wika dan PT. PP dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Kemudian, KPP Pratama Pare menerbitkan surat pemberitahuan pada JO CRBC PT. Wika dan PT. PP untuk dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Pemeriksa Pajak sekitar bulan Agustus 2017.
“Merespons surat pemberitahuan tersebut, Wen Yuegang selaku Chairman Board of Management JO CRBC PT. Wika dan PT. PP menunjuk TA (Tri Atmoko) sebagai kuasa untuk mengurus restitusi pajak JO CRBC PT. Wika dan PT. PP di KPP (Pratama) Pare. Dari keseluruhan restitusi pajak senilai Rp. 13,2 miliar yang diajukan, diduga ada inisiatif TA untuk memberikan sejumlah uang pada AR (Abdul Rachman) dan tim agar pengajuan restitusi dapat disetujui", papar Asep.
Asep pun memaparkan, bahwa Abdul Rachman kemudian menyetujui keinginan Tri Atmoko dengan kesepakatan adanya imbalan berupa permintaan fee 10 % (persen) atau setidaknya sebesar Rp.1 Miliar.
Abdul Rahman selanjutnya memperkenalkan Suheri kepada Tri Atmoko sebagai orang kepercayaannya yang nantinya menjadi perantara penyerahan uang yang akan dilaksanakan di Jakarta.
“Selanjutnya sekitar Mei 2018, TA menghubungi AR untuk membicarakan kelanjutan penyerahan uang dengan dengan istilah ‘apelnya kroak’. Di mana, dari total permintaan Rp. 1 Miliar oleh AR, TA baru bisa menyanggupi senilai Rp. 895 juta", papar Asep pula.
Abdul Rachman sempat meminta dan mengarahkan Tri Atmoko agar penyerahan uang Rp. 895 juta melalui Suheri itu dilakukan di Kantor Pusat Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Jakarta.
“Namun, kemudian berpindah ke salah-satu tepi jalan yang berdekatan dengan kantor aparat penegak hukum di wilayah Blok M Jakarta Selatan dan uang tersebut kemudian diterima AR melalui SHR (Suheri)", jelas Asep.
Sebagai Tersangka pemberi, Tri Atmoko disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
Sebagai Tersangka penerima, Abdul Rachman dan Suheri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *(HB)*
