Kamis, 09 November 2023

Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan, Pemkot Mojokerto Terima Kucuran DIF

Baca Juga


Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menerima penghargaan dalam Rakornas dan Penyerahan Penghargaan Insentif Fiskal kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023 di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Kamis 09 November 2023.


Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menerima Penghargaan Insentif Fiskal tahun 2023 atas upaya yang telah dilakukan dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Mojokerto. Penghargaan ini, diterima oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Penyerahan Penghargaan Insentif Fiskal kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023.

Ditemui usai mengikuti Rakornas yang digelar di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat pada Kamis 09 November 2023 tersebut, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersyukur atas upayanya bersama jajaran Pemkot Mojokerto dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Mojokerto mendapat perhatian dan apresiasi Pemerintah Pusat.

“Alhamdulillah... Kota Mojokerto menerima dana insentif dari Pemerintah Pusat", kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari usai mengikuti Rakornas di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Kamis (09/11/2023).

Wali Kota Mojokerto yang akrab dengan sapaan Ning Ita ini menerangkan, bahwa insentif fiskal atas kinerja tahun berjalan yang diterima akan digunakan untuk kegiatan yang manfaatnya akan diterima maupun dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Dana ini nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung program-program untuk penurunan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, penurunan stunting serta peningkatan investasi", terang Ning Ita.

Dijelaskan Ning Ita, bahwa dalam penurunan kemiskinan ekstrem terdapat 3 (tiga) indikator penilaian, yaitu penurunan penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

"Untuk penduduk miskin sudah turun menjadi 5,98 % (lima koma sembilan puluh delapan persen) pada tahun 2022 dari 6,39 % (enam koma tiga puluh sembilan persen) pada tahun 2021. Nilai ini lebih rendah dari pada presentase di Jawa Timur berada di angka 11,16 % (sebelas koma enam belas persen) dan Nasional sebesar 10,03 % (sepuluh koma nol tiga persesn)", jelas Ning Ita.

Seiring dengan semakin menurunnya angka kemiskinan, lanjut orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto tersebut, TPT juga menurun dari 5,05 % di tahun 2022 menjadi 4,73% di tahun 2023. Sementara untuk IPM Kota Mojokerto sudah masuk kategori tinggi pada angka 79,32.

"Disamping ketiga indikator tersebut, kinerja pelayanan dasar juga berpengaruh terhadap pemberian DIF, di antaranya penurunan stunting. Yang mana, pada bulan September 2023, berdasar data E-PPGBM (Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) jumlah anak stunting sudah pada posisi 2,26 % (dua koma dua puluh enam persen) atau sekitar 126 anak", lanjut Ning Ita.

Selain itu, ditandaskan Ning Ita, SPM dalam bidang pendidikan juga sudah hampir tercapai secara sempurna di tahun 2022 yaitu 99,81.

"Pelayanan dasar lainnya adalah akses sanitasi yang layak serta pengelolaan air minum. Di Kota Mojokerto pada tahun 2022, berdasarkan data BPS 95,59 % (sembilan lima koma lima sembilan persen) warga sudah mendapatkan akses sanitasi yang layak. Demikian halnya dengan akses air minum, 97,35 % (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh lima persen) warga sudah terpenuhi akses air minum yang layak. *(LAW/HB)*