Baca Juga
Wagub Jatim Syaifullah Yusuf, yang akrab dengan sapa'an gus Ipul.
Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tengah memverifikasi data ribuan penghuni area Yayasan Sosial Mojopahit Kota Mojokerto. Verifikasi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengelompokan masing-masing warga sesuai dengan kategori dalam menentukan bantuan.
Terakait hal tersebut, Wakil Gubernur Jatim (Wagub) Saifullah Yusuf yang akrab dengan panggilan "gus Ipul" menyatakan, bahwa Pemprov sudah menerima hasil pendataan dimaksud. "Ya sekarang sedang kita verifikasi, apakah mereka yang termasuk yang dipulangkan, atau warga terdampak", terang Wagub Jatim Syaifullah Yusuf.
Lebih jelasnya, Wagub Jatim Syaifullah Yusuh menjelaskan, bahwa verifikasi itu dilakukan agar tidak terjadi tumpang-tindih pemberian bantuan. "Agar tidak-terjadi tumpang-tindih dalam pemberian bantuan. Mana yang ditangani Kemensos, Pemprov maupun Pemkot Mojokerto. Makanya perlu dilakukan verifikasi", jelas gus Ipul.
Ditandaskannya, bahwa langkah Pemerintah (Pemkot) Mojokerto yang akan melakukan deklarasi bebas prostitusi pada anggal 29 Mei mendatang sudah final. "Ini yang terakhir (red. lokalisasi di Jatim). Kalau sudah ditutup berarti di Jatim sudah tidak ada lagi", tandasnya.
Moment deklarasi bebas prostitusi yang akan dilakukan oleh Pemkot Mojokerto dengan diiringi istighosah akbar, menurut gus Ipul, Pemprov Jatim sangat mendukungnya. "Ya pemprov dukung itu. Soal nanti siapa pejabat Pemprov yang bisa hadir, terserah pak Gubernur. Bisa saya atau yang lain", pungkas gus Ipul, Wagub Jatim.
Sebelumnya, Yayasan Mojopahit yang selama ini menaungi tempat yang diduga sebagai lokasi prostitusi Balong Cangkring atau yang pada umumnya disebut "BC" itu telah mengirim data penghuninya ke Pemprov Jatim. Yang mana, pihak Yayasan menyebut bahwa ribuan orang itu sebagai warga terdampak jika Balong Cangkring ditutup.
Penyerahan data warga binaan dari berbagai aneka tuna itu sendiri, menurut Ketua Yayasan Mojopahit Tegoeh Starianto adalah untuk menindaklanjuti permintaan Pemprov Jawa Timur terkait penanganan dan rehabilitasi aneka tuna pasca penghentian program rehabilitasi Sanita Tuna Susila (WTS) dilingkungan yayasan. "Kita diminta Pemerintah Propinsi Jawa Timur menyerahkan data aneka tuna terdampak, pasca penghentian program rehabilitasi WTS", kata Tegoeh Starianto.
Menurut Tegoeh, jumlah keseluruhan aneka tuna binaan pada yayasan yang dikelolanya ada sebanyak 1.132 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 3.400 jiwa. "Jumlah itu diantaranya berlatar-belakang tuna karya, tuna wisma, tuna daksa dan tuna lainnya. Termasuk eks WTS yang sudah berumah-tangga tapi masih berada di yayasan", imbuhnya.
Meski telah menyerahkan data warga binaannya, namun waktu itu Tegoeh mengaku belum tahu pasti rencana tindak-lanjut yang akan digulirkan oleh Pemprov Jatim terhadap warga binaannya tersebut. "Terus terang kita belum tahu pasti langkah selanjutnya dari pemerintah. Kalau memang akan ada sentuhan dari Pemerintah ya silahkan saja, sepanjang itu untuk pemberdayaan warga binaan. Tapi secara prinsip kami mandiri. Dan, ini sudah berlangsung sejak yayasan berdiri tahun 1969", pungkasnya. *(Yd/Di/Red)*
