.jpg)
Baca Juga
Tim Bid. Kesra Pemprov Jatim, saat melakukan validasi data ribuan warga multi-tuna binaan Yayasan Mojopahit Mojokerto, Selasa (19/04/2016).
Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Tim Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) turun kelapangan untuk melakukan validasi data yang jumlahnya mencapai seribu lebih Kepala Keluarga (KK) warga binaan Yayasan Mojopahit Ling. Balong Cangkring Kel. Mentikan Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto yang terdampak sosial ekonomi atas ditutupnya lokalisasi prostitusi setempat, Selasa (19/4/2016).
Tim yang dipimpin Sukardi, Kasubag Bansos Bidang Kesra Pemprov itu melakukan cross-check atas ribuan data KK yang sebelumnya sudah diserahkan oleh pihak Yayasan Mojopahit ke Pemprov Jatim beberapa waktu yang lalu. "Kami memvalidasi 1.137 KK yang tersebar di 4 RW yang terdiri dari 14 RT diwilayah pada 2 Kelurahan, sebagaimana data yang sudah kami terima", kata Sukardi.
Sukardi menyebutkan, bahwa untuk melakukan verifikasi data tersebut, pihaknya menurunkan 15 pegawai yang dibagi 6 tim untuk cross-check data warga multi-tuna binaan Yayasan tersebut. "Kami dibantu perangkat RT, relawan dan pengurus yayasan", sebutnya.
Menurut Sukardi, alidasi warga terdampak sosial yang dikategorikan dalam kelompok PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) itu akan dilakukan selama dua hari. "Kita tuntaskan dalam dua hari", cetusnya.
Namun, detail mengenai tindak-lanjut dari hasil validasi, Sukardi enggan membeber lebih jauh. "Tugas kami hanya sebatas memvalidasi data saja. Apapun hasilnya, itu kami serahkan ke pimpinan. Soal tindak-lanjut, tentunya mengacu regulasi, juga kebijakan Gubernur Jawa Timur", ujarnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Mojopahit, Teguh Starianto mengatakan, bahwa data yang diserahkan ke Pemprov Jatim merupakan data riil warga binaan yayasan. Pihaknyapun memberi akses yang seluas-luasnya bagi tim validasi Pemprov Jatim. "Tidak ada rekayasa dalam bentuk apa pun. Jadi, ya monggo saja," tandasnya.
Terkait tindak-lanjut dari validasi tersebut, Teguh menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov Jatim. "Apapun tindak-lanjut ataupun bentuk bantuan sosial yang akan disalurkan, ya terserah (Pemprov Jatim) saja, sepanjang untuk recovery dan pemberdayaan warga binaan kami", pungkasnya. *(Yd/DI/Red)*
