Baca Juga
Kab. JOMBANG - (harianbuana.com).
Dugaan reses fiktif yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Jombang bak bola salju liar yang terus menggelinding menunggu tangkapan manis aparat penegak hukum. Selain itu, kinerja para wakil rakyat yang duduk disinggasana gedung DPRD Kabupaten Jombang pun juga mendapat sorotan dari masyarakat.
Terkait hal itu, belasan aktivis yang tergabung dalam Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ), Selasa (12/04/2016) siang menggelar aksi demo didepan gedung DPRD Jombang. Mereka menuntut agar para wakil rakyat bekerja secara maksimal, baik, jujur dan transparan.
Selain itu, belasan aktivis yang dikomandani oleh Fattah Rochim juga menuntut agar penegak hukum mengusut secara tuntas atas dugaan reses fiktif yang dilakukan oleh kalangan DPRD Kabupaten Jombang.
"Mereka tidak pernah melaporkan hasil kunjungan kerja (red. Kunker) dan reses. Dimana reses itu hanya meminta tanda-tangan saja, disitu banyak tanda-tangan fiktif. Ini yang kami minta agar pihak Kejaksaan dan Kepolisian harus segera menangani persoalan ini", pekik Fattah dalam orasinya.
Padahal, lanjut Fattah, kinerja dewan selama ini tidak maksimal. Pihaknya pun menduga, bahwa Kunker keluar negeri itu fiktif. "Kunker banyak keluar Jawa. Yang terakhir, Komisi C dikabarkan akan ke Singapura. Saya kaget, kok jauh sekali, ada apa...!? Modus menggalang tanda-tangan untuk reses, itupun fiktif. Karena hanya menggalang tanda-tangan, tapi tidak mengumpulkan masyarakat", beber Fattah dalam orasinya.
Menurut Fattah, dewan hanya menggalang tanda-tangan fiktif. Untuk itu, aksi tersebut dilakukan agar pihak penegak hukum baik Kejaksaan maupun Kepolisian mengusut tuntas atas Kunker dan reses fiktif tersebut.
"Disitu disyaratkan 60 orang yang harus dikumpulkan dalam waktu 3 hari beruturut-turut. Tentang rencana Kunker ke Singapura, anggota Komisi yang akan ikut hampir lebih dari separuh. Lebih baik dibatalkan, karena tidak akan ada artinya", lanjut orasinya.
Masih orasi Fattah, pihak FRMJ mempertanyakan kinerja dewan, yang menurutnya hingga kini belum ada satupun hasil dari Kunker yang dibeber kepublik, termasuk besaran anggarannya. "Padahal nilainya ratusan juta. Terus Kunker yang sudah-sudah itu untuk apa...?!", pekik Fattah pula seraya bertanya.
Tak berselang lama, 2 perwakilan anggota dewan Jombang keluar untuk menemui para aktivis tersebut. Wakil Ketua DPRD Jombang Subaidi Mukhtar membantah jika disebutkan adanya Kunker fiktif itu. "Untuk kunjungan fiktif tidak ada. Kita sudah punya SOP berdasarkan perundang-undangan. Jadi, tidak ada yang namanya kunjungan fiktif. Artinya, penyelenggaraan reses dan Kunker berjalan dengan baik dan benar", bantah Mukhtar.
Terkait penilaian masih buruknya kinerja dewan selama ini, akan dijadikan evaluasi bagi pihaknya. Begitu juga tentang agenda Kunker keluar negeri, ditegaskannya bahwa agenda Kunker ke Singapura itu tidak ada.
"Kami pikir proses penegakan hukum itu sudah ada prosedurnya. Tidak ada hal yang ditutup-tutupi disini. Kalau kemudian aparat penegak hukum mau melakukan pemeriksaan terhadap dugaan reses fiktif dan penyimpangan Kunker, kami persilakan saja. Tentang Kunker ke Sibgapura, itu diposting ketika ada perjanjian-perjanjian. Kalau pun ada itu biasanya untuk porsi pimpinan, itupun jika memang eksekutif membutuhkannya", tegas Subaidi Mukhtar. 
Usai bertemu dengan perwakilan DPRD Jombang, para aktivis melanjutkan aksi longmark menuju Polres Jombang. Di Polres Jomabang, para aktivis ditemui Kasat Sabhara AKP Mahyudi. Yang selanjutnya, dilanjutkan di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang.
Sebagaimana diketahui, masing-masing anggota DPRD Jombang mendapat dana reses sebesar Rp.13 juta untuk anggota dan Rp.15 juta untuk pimpinan DPRD. Sejumlah uang tersebut, peruntukannya untuk mengadakan kegiatan serap aspirasi masyarakat selama masa reses.
Dalam setahun ada 3 kali masa reses. Yang mana, untuk sekali masa reses, anggota dewan diberi waktu 6 hari dan wajib melakukan pengumpulan massa minimal 60 orang. Ada jatah 6 kali pertemuan dengan total minimal peserta 360 orang. *(Fat/Red)*
