Baca Juga
Kab. JOMBANG - (harianbuana.com).
Usai berunjuk-rasa digedung DPRD dan Markas Polres Jombang, belasan aktivis anti rasuah yang tergabung dalam Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ), Selasa (12/04/2016), melakukan longmark melanjutkan aksi unjuk-rasanya menuju kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang.
Didepan kantor Kejari Jombang, mereka berorasi untuk mendesak agar pihak Kejari Jombang mengusut sampai tuntas atas kasus dugaan penyelewengan kunjungan kerja (Kunker) dan Reses fiktif DPRD Jombang. "Kejari harus segera bertindak, jangan diam saja. Sebab, baik Kunker maupun reses itu menggunakan uang Negara", pekik Fattah Rochim Koordinator FRMJ, dalam orasinya.
FRMJ mensinyalir, bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) perjalanan Kunker dan reses DPRD Jombang penuh dengan rekayasa. Mulai dari dugaan adanya mark-up anggaran hingga absensi kehadiran yang dibuat fiktif. "Kami meminta Kejaksaan segera turun melakukan penyelidikan, jangan menunda-nunda lagi. Panggil dan periksa semua berkas pelaporan Kunker dan reses dewan", ujar Fattah dalam orasinya.
Fattah pun menyentil, jangan hanya maling kelas teri saja yang ditindak secara tegas. Justru para koruptor yang telah merugikan Negara malah tidak disentuh. Karena itu, pihaknya mendesak agar aparat penegak hukum berani membongkar dugaan praktek korupsi yang diduga telah terjadi digedung para wakil rakyat itu.
"Kami minta aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas, jangan hanya ketika perkara yang melibatkan masyarakat bawah langsung ditangani tapi kalau anggota dewan tidak ada yang berani menyentuh. Jangan keatas tumpul, kebawah tajam", sentil Fatah dalam orasi tersebut.
Selain mendesak Kejari Jombang untuk mengusut dugaan praktek Kunker dan reses fiktif, para aktivis juga menyoroti kinerja Kejaksaan yang dinilainya lamban dalam menindak-lanjuti laporan masyarakat. Seperti halnya laporan dugaan penyelewengan dana Jasmas DPRD Jombang tahun 2012~2013 yang hingga kini belum segera ditindak-lanjuti.
Setelah hampir 30 menitan melakukan orasi, para aktivis akhirnya ditemui pihak Kejari Jombang. Yang mana, sebelum membubarkan diri, para aktivis menyerahkan miniatur berkas LPJ Kunker dan reses anggota dewan yang diterima oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Jombang Hendra Purwanto.
Terpisah, kepada sejumlah awak media, Kasi Intelijen Kejari Jombang Nurngali mengatakan, bahwa tidak bisa sekonyong-konyong langsung melakukan pemanggilan ataupun melakukan Pulbaket terkait kasus dugaan perjalanan Kunker dan reses fiktif anggota dewan Kabupaten Jombang begitu saja.
Disebutkannya, bahwa untuk melangkah kesitu ada mekanisme ataupun proses sesuai standart SOP Kejaksaan. "Belum kesana dulu. Untuk memanggil ataupun melakukan Pulbaket ada langkah-langkah standart suatu pemeriksaan sesuai SOP Kejaksaan", ungkap Nurngali.
Namun begitu, pasca adanya aksi para aktivis itu, sudah bisa menjadi pintu masuk bagi pihak Kejaksaan untuk melakukan langkah-langkah penelusuran. "Diawali dari informasi ini, kita akan telaah dan kaji dulu kebenarannya seperti apa. Tidak langsung kita manggil-manggil melakukan pemeriksaan. Prinsipnya, untuk menentukan seperti apa langkah kita kedepan. Namun, yang pasti informasi ini akan kita tindak-lanjuti", tandas Kasi Intelijen Kejari Jombang.
Selain mendatangi Kejari Jombang dengan berjalan kaki, para aktivis ini sebelumnya telah mendatangi kantor DPRD Jombang dan Maskas Polres Jombang. Meski dengan jumlah massa yang tak sebegitu banyak, namun jalannya aksi para aktivis yang tergabung dalam LSM FRMJ ini sempat membuat akses jalan KH. Wachid Hasyim ditutup untuk beberapa saat. *(Fat/Red)*
